JAKARTA, KOMPAS.com - Penyanyi Zulkifli, atau akrab disapa Zul, personel Zivilia, menarik perhatian publik saat manggung di luar lapas di tengah masa hukumannya.

Sebagaimana diketahui, Zul masih menjalani masa tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor, untuk menjalani hukuman 18 tahun penjara karena kasus narkotika yang menjeratnya.

Istri Zul, Retno Paradinah, mengaku senang suaminya mendapat kesempatan manggung di luar lapas.

Hal ini membuatnya bisa lebih dekat dengan sang suami. Hukuman

“(Ketemu) kemarin pas di Lapangan Banteng dua kali manggung,” ujar Retno di Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025).

“Alhamdulillah sehat, (dia) happy karena dia kan biasanya setahun sekali keluar, cuma kali ini benar-benar pure di tempat terbuka,” lanjut Retno.

Retno menyadari bahwa waktu untuk berbincang dengan suami sangat terbatas karena Zul harus fokus pada persiapan manggung.

“Enggak sih (enggak banyak ngobrol), dia kan diiniin sama petugas, cek sound, sama pejabat juga sering dipanggil, jadi waktu buat ngobrolnya enggak ada,” ucap Retno.

Meski demikian, Retno tetap merasa senang bisa menemani suaminya sepanjang acara.

“Karena kan dari pagi kelar-kelarnya malam, jadi ya lumayan lama lah,” ucap Retno.

“Iya seharian nemenin,” lanjut Retno.

Saat ditanya kapan Zul akan bebas, Retno mengatakan kemungkinan suaminya akan bebas bersyarat pada 2027.

Zul diketahui ditahan sejak Maret 2019.

“2027 Insya Allah (bebas),” tutur Retno.

Sebelumnya, dalam sebuah video yang diunggah di Instagram, Zul Zivilia terlihat tampil membawakan lagu hit miliknya, "Aishiteru".

Ia juga berkolaborasi dengan Gita Youbi menyanyikan lagu "Jangan Kamu Biar Aku".

Dalam video tersebut, Zul tampak memetik gitar listrik di atas panggung, mengenakan kemeja merah muda, celana jeans, dan sneakers.

Namun, ada yang menarik perhatian publik, yaitu gelang GPS yang terpasang di kaki kanannya.

Penampilan Zul dengan gelang pelacak tersebut memicu beragam respons.

Gelang GPS itu merupakan bagian dari sistem pengawasan elektronik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang memastikan Zul tetap terpantau meskipun diberikan izin beraktivitas di luar lapas.

Kehadiran Zul Zivilia di panggung IPPAFest merupakan bagian dari program pembinaan narapidana.

Jambi (ANTARA) - Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Jambi terus berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) melalui program CLBK (control langsung blok kesehatan).

“Program ini merupakan inisiatif rutin yang digelar untuk memantau langsung kondisi kesehatan para WBP di setiap blok hunian,” kata Kasubsi Bimkesmawat selaku koordinator Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Jambi, Riko Hamdan, di Jambi, Jumat.

Dalam pelaksanaan program CLBK kali ini, tim medis dari klinik lapas secara aktif melakukan kunjungan ke blok-blok hunian yang berjumlah 11 blok hunian dan 107 kamar hunian, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, serta memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi di lingkungan lapas.

Riko juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pendekatan pelayanan kesehatan yang lebih humanis dan responsif, dengan turun langsung ke blok agar bisa lebih cepat mendeteksi masalah kesehatan dan memberikan penanganan lebih dini.

Program CLBK juga mendapatkan apresiasi dari para WBP yang merasa lebih diperhatikan kondisi kesehatannya.

“Kami senang karena petugas medis langsung datang dan memeriksa kami. Ini membuat kami merasa lebih aman dan diperhatikan,” kata salah satu warga binaan.

Kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk nyata dari komitmen Lapas Kelas IIA Jambi dalam mewujudkan layanan kesehatan yang prima dan merata bagi seluruh penghuni lapas.

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Palembang -

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel Erwedi Suprianto mengatakan sebelum terjadi kerusuhan di Lapas Narkotika, Muara Beliti, Musi Rawas, petugas menemukan 54 unit handphone (HP) di kamar warga binaan. HP itu didapat saat dilakukan razia.

"Untuk HP yang ditemukan saat razia dan kenapa bisa masuk ke lapas, masih kami dalami terkait hal tersebut," katanya saat dikonfirmasi detikSumbagsel,Jumat (9/5/2025).

Erwedi mengatakan jika ada dugaan kelalaian masuknya puluhan HP itu dalam kamar maka petugas tersebut akan diberi sanksi tegas yakni berupa pemecatan dengan tidak hormat.

"Sanksi yang paling tegas adalah pemberhentian secara tidak hormat jika dari investigasi menemukan adanya dugaan kelalaian dari petugas lapas," tegasnya.

Kata dia, warga binaan yang kedapatan membawa HP atau barang terlarang lainnya ke dalam lapas maka ada aturan tersendiri untuk disanksi.

"Akan ada juga sanksi untuk warga binaan. Setelah kita dapati bukti-bukti kepemilikan HP tersebut dan untuk apa kegunaannya akan kita beri sanksi yang berlaku untuk warga binaan," ungkapnya.

Masih dikatakan Erwedi, dengan adanya kejadian penemuan puluhan HP di dalam kamar warga binaan, maka SOP perlu ditingkatkan lagi dengan mengevaluasi SOP-nya sendiri dan pelaksanaan SOP oleh petugas itu sendiri dengan baik.

"Kemungkinan masih ada petugas yang tidak memiliki integritas sehingga bisa saja yang memasukan HP ke dalam adalah petugas itu sendiri dan itu yang sedang kita dalami," katanya.

Erwendi mengatakan untuk kerusuhan di lapas pihaknya masih melakukan pendalaman termasuk olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

"Kita masih melakukan pendalaman siapa dalang di balik kerusuhan tersebut. Jadi masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian," ujarnya.

(csb/csb)

Cianjur (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Cianjur, Jawa Barat, bersama petugas gabungan menggelar razia sel dan tes urine terhadap warga binaan.

Kepala Lapas Kelas IIB Cianjur, Eris Ramdani di Cianjur, Jumat, mengatakan petugas gabungan terdiri atas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur, Polres Cianjur dan Kodim 0608 Cianjur, melakukan razia menyasar blok tahanan dan blok narapidana kasus narkoba.

“Razia yang dilakukan sebagai bentuk penguatan pengawasan dan pengamanan dengan fokus utama pemberantasan narkoba dan penggunaan ponsel ilegal di dalam lapas, ini program prioritas Kementerian Hukum dan HAM," katanya.

Saat digelar razia secara mendadak, pihaknya hanya menemukan sejumlah korek api, sendok, pisau cutter dan alat cukur yang termasuk barang terlarang di dalam sel tahanan.

Sedangkan tes urine yang dilakukan terhadap empat pegawai dan sebelas orang warga binaan, menunjukkan hasil negatif. Kegiatan serupa akan digelar rutin setiap pekannya guna menekan angka pelanggaran dilakukan warga binaan.

Bengkulu (ANTARA) - Zul Zivilia, vokalis terkenal dari band Zivilia, kembali menjadi sorotan publik setelah tampil di luar lembaga pemasyarakatan (lapas). Diketahui, saat ini Zul Zivilia masih menjalani masa tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor, untuk menjalani hukuman 18 tahun penjara akibat kasus narkotika.

Dalam sebuah video yang diunggah sejumlah akun Instagram, terlihat Zul Zivilia tampil membawakan lagu hit miliknya, Aishiteru. Ia tampil sambil memetik gitar listrik di atas panggung, mengenakan kemeja berwarna merah muda, celana jins, dan sepatu sneakers.

Namun, yang paling mencuri perhatian adalah gelang GPS yang terpasang di kaki kanannya. Penampilan Zul dengan alat pelacak tersebut menuai berbagai respons dari publik. Tak sedikit warganet yang justru memberikan dukungan moral kepada vokalis tersebut untuk bangkit dan membuka lembaran baru.

“Lagu-lagunya penuh kenangan, euy. Semoga cepat kelar, ya, Bang Zul. Aamiin,” tulis akun @dyan_uyee di kolom komentar Instagram salah satu akun.

Kehadiran Zul Zivilia di panggung IPPAFest merupakan bagian dari program pembinaan narapidana. Gelang GPS yang terpasang di kakinya merupakan bagian dari sistem pengawasan elektronik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, untuk memastikan ia tetap dalam pemantauan meskipun diberikan izin beraktivitas di luar lapas.

Dalam penampilannya tersebut, Zul membawakan sejumlah lagu hit Zivilia seperti Aishiteru, serta lagu kolaborasi terbaru bersama Gita Youbi berjudul Jangan Kamu Biar Aku. Ia juga baru saja merilis single Setia Walau Tak di Sampingmu bersama Zivilia pada November 2024.

Proses rekaman dan pembuatan video klip lagu-lagu tersebut bahkan didukung penuh oleh pihak Lapas Gunung Sindur, sebagai bentuk dukungan terhadap program pembinaan narapidana melalui jalur seni dan kreativitas.

Musi Rawas -

Kasus kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas, membuat anggota komisi XIII FPKB DPR RI Prana Putra Sohe angkat bicara. Dia meminta Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan (Imipas) untuk membentuk tim investigasi untuk mengusut permasalahan tersebut.

Pria yang kerap disapa Nanan tersebut mengatakan hal ini menjadi atensi khusus usai narapidana Lapas Kelas II Bukittinggi, Sumatera Barat yang keracunan alkohol pada Rabu (30/4/2025).

"Belum selesai kita melihat kejadian pesta miras di LP Bukit Tinggi Sumbar yang mengakibatkan 2 napi tewas, sekarang kita melihat kembali kejadian serupa terjadi kericuhan di Lapas Narkotika IIA Muara Beliti, Musi Rawas. Kejadian demi kejadian yang terjadi secara beruntun dalam waktu singkat ini membuat resah seluruh masyarakat," katanya, Jumat (9/5/2025).

Nanan mengaku beberapa laporan yang masuk kepadanya menunjukkan bahwa sudah terjadi ketidaksesuaian sistem pembinaan dan keamanan yang diterapkan oleh lapas sekarang.

"Peraturan ini perlu di revisi dan dirumuskan bersama antara Kementerian Imipas beserta stakeholder terkait. Salah satunya yaitu membentuk Panja (panitia kerja) Pemasyarakatan agar kejadian serupa tidak terulang kembali," ungkapnya.

Nanan juga meminta kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan agar membentuk tim investigasi secepatnya untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus kericuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti.

"Khusus kejadian di Lapas Narkotika Muara Beliti, segera usut tuntas motif yang menjadi pemicu kerusuhan dan juga berikan sanksi yang tegas kepada siapapun yang terlibat," tegasnya.

Selain oknum napi yang memicu kerusuhan tersebut, kata Nanan, para oknum sipir yang terbukti nakal juga harus segera ditindaklanjuti.

"Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, banyaknya alat X-Ray dan metal detector yang rusak di hampir seluruh Lapas di Indonesia ini menjadi peluang masuk nya barang barang terlarang seperti HP dan narkoba ke area lapas. Hal ini juga jadi peluang untuk terjadinya tindak suap kepada oknum sipir yang nakal," tuturnya.

"Maka dengan itu kita minta hal itu (X-Ray dan metal detector) segera mungkin dibenahi serta oknum yang nakal ini harus segera ditindaklanjuti bila terbukti bersalah," sambungnya.

(dai/dai)

KARAWANG, KOMPAS.com – Dua terpidana kasus terorisme jaringan Jamaah Islamiyah, Ariadi dan Syahrul, bebas setelah menjalani pidana dua tahun sembilan bulan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Karawang.

Keduanya dibebaskan pada Jumat (9/5/2025) setelah mendapatkan remisi umum dan remisi khusus keagamaan yang mengurangi hukuman mereka selama 3 bulan.

Kepala Lapas Kelas II A Karawang, Christo Toar, mengungkapkan bahwa keduanya divonis tiga tahun penjara. Selama menjalani masa pidana, mereka aktif dalam kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren Nurul Iman dan mengikuti berbagai kegiatan positif lainnya.

Pada 6 Februari 2025, Ariadi dan Syahrul mengucapkan Ikrar Setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Aula Sahardjo Lapas Karawang.

Pengucapan ikrar ini, yang diikuti dengan penghormatan dan penciuman Bendera Merah Putih, menjadi simbol kembalinya mereka ke pangkuan Ibu Pertiwi.

"Saya bersyukur bisa belajar lebih banyak lagi, tentunya ini akan sangat berguna agar saya siap kembali ke masyarakat dan NKRI," kata Ariadi dalam proses pembebasan tersebut.

Setelah dibebaskan, keduanya dikawal oleh petugas Densus 88 Anti Teror untuk proses pemulangan ke daerah asal mereka. Ariadi pulang ke Kabupaten Serdang Bedagai, sementara Syahrul menuju Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mendukung langkah tegas Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memberantas narkotika dan hp di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Sugiat tegas mendukung Agus.

"Razia HP dan narkoba merupakan langkah preventif dan progresif secara konsisten dan berkelanjutan tentu sangat kami dukung," ujar Sugiat dalam keterangan yang diterima, Jumat (9/5/2025).

Anggota DPR RI dapil Sumut 3 ini menilai langkah-langkah Kemenimpas dalam mewujudkan akselerasi program prioritas 13 dimana di dalamnya juga termasuk pemberantasan narkoba di dalam lapas dan rutan patut diacungi jempol. Dia menyebut selama kepemimpinan Agus, Kementerian Imipas banyak mengalami perubahan.

"Kami melihat banyak perubahan dalam 6 bulan ini," ucap Sugiat.

Sementara itu, Menteri Imipas Agus Andrianto menyampaikan sikap tegas terhadap peredaran narkoba dan hp. Agus menegaskan siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran maka akan diberi sanksi tegas.

"Saya tegas siapapun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku," tegas Agus.

Agus juga sebelumnya menyerukan sikap tegas soal penyelundupan ponsel dan narkoba dalam lapas. Dia mengatakan pemberantasan ponsel dan narkoba dalam lapas adalah harga mati.

"Zero ponsel dan narkoba harga mati," ucap Agus.

Seperti diketahui pada 6 bulan pertama menjabat, Menteri Agus telah memindahkan 548 warga binaan yang diduga terlibat peredaran narkoba ke lapas super maximum security di Nusakambangan. Selain itu, Menteri Agus telah menonaktifkan 14 pejabat struktural dan 4 kepala UPT (kalapas atau karutan).

Menteri Agus kemudian menonaktifkan 57 pegawai pemasyarakatan dalam pembinaan dan pengawasan kanwil, dan 5 orang pegawai masih dalam pemeriksaan, serta 2 pegawai di proses pidana karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba.

"Mohon dukungan dan doanya untuk perjuangan kami membersihkan lapas rutan dari semua gangguan keamanan, terkhusus dari peredaran narkoba dan penggunaan HP yang menjadi sumber utama permasalahan," tutur dia.

"Supaya kami dapat lebih optimal melakukan pembinaan bagi warga binaan, menghantarkan kembali mereka kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang menyadari kesalahannya dan berkontribusi positif bagi masyarakat," pungkas Menteri Agus.

Lapas Musi Rawas Rusuh

Kerusuhan diketahui terjadi di Lapas Narkoba Muara Beliti, Musi Rawas. Kerusuhan tersebut diduga akibat para tahanan tidak terima handphonenya dirazia.

Dilansir detikSumbagsel, Kamis (8/5/20250), kerusuhan itu terjadi pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB. Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama mengatakan kericuhan tersebut bermula saat pihak lapas melakukan razia HP pada Rabu (7/5/2025) malam.

"Berawal dari malam tadi sekitar jam 7 malam itu di Blok Bangau, kita melakukan razia dan menemukan handphone dari para tahanan sebanyak 54 dari kamar mereka," ujar Ronald.

Kemudian setelah apel pukul 08.00 WIB, kata Ronald, pihaknya mengidentifikasi ada beberapa tahanan yang masih memiliki HP sehingga pihak lapas merazia kembali di Blok Bangau di empat kamar dan dilanjutkan di Blok Angsa. Selanjutnya di blok bangau terjadi kericuhan sehingga petugas menghentikan aktivitas razia dan langsung mengecek blok bangau.

Hingga akhirnya kericuhan berhasil diselesaikan pukul 11.00 WIB. Belum diketahui berapa napi yang terlibat dalam kericuhan itu.

(zap/yld)

Jakarta -

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Selatan sedang mendalami kasus kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas. Olah TKP dan investigasi mendalam terus dilakukan untuk mencari tahu penyebab kerusuhan tersebut.

Dilansir detikSumbagsel, kerusuhan tersebut terjadi di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB dan mulai kondusif sekitar pukul 11.30 WIB.

Kakanwil Ditjenpas Sumsel, Erwedi Supriyatno mengatakan saat ini kondisi di lapas tersebut sudah kondusif usai kerusuhan terjadi. Namun, baik petugas lapas maupun pihak kepolisian masih standby berjaga di lokasi tersebut untuk memastikan kondisi di sana aman.

"Kami masih olah TKP dan pendalaman atas kejadian kerusuhan di lapas," katanya dilansir detikSumbagsel, Kamis (8/5/2025).

Erwedi menyebut dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan dipastikan tidak ada warga binaan yang kabur dari lapas.

"Kami belum tahu berapa warga binaan yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Karena saat kerusuhan, petugas langsung keluar mengevakuasi diri tapi kita sedang melakukan investigasi karena tidak mungkin kerusuhan pecah secara spontan atau secara tiba-tiba," tuturnya.

Erwedi menjelaskan, jumlah warga binaan yang ada di lapas Muara Beliti ada 1.084 orang. Mereka dijaga oleh 86 orang petugas, ditambah petugas jaga setiap blok sejumlah 10 orang.

Baca berita selengkapnya di sini.

(rdp/idh)

JAKARTA - Ketua Komisi V DPR Lasarus mengkritik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) yang berencana membangun perumahan di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas). Lasarus yang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan Ara agar tidak menyimpang dari aturan yang ada.

?Kalau saya sederhana saja menganggap itu, jangan menyimpang dari aturan ketentuan yang ada. Tolong seluruh proses bernegara ini tetap ngacu kepada aturan yang ada," kata Lasarus dikutip Jumat (9/5/2025).

Lasarus meminta agar aturan yang ada saat ini terkait perumahan dipatuhi. Khususnya terkait alas hak tanah atau bukti kepemilikan.

"Kalau kita bikin rumah, ada namanya alas hak atas tanah, mengacu kepada Undang-Undang Agraria. Nanti rumah ini disumbangkan buat kos kah atau disewakan atau hak milik. Ini semua harus ada alas hak atas tanahnya, harus ada alas hukumnya," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa ada uang negara pada setiap kebijakan pemerintah. Sehingga, setiap kebijakan harus dimatangkan agar tak muncul masalah ke depannya.

"Pesan saya cuma satu, jangan melakukan apapun dengan uang negara tanpa memperhatikan aturan dan ketentuan berlaku. Hal itu akan menimbulkan masalah di belakang hari," pungkasnya.

Diketahui, Maruarar Sirait bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk membahas rencana pembangunan rumah di lahan lapas. Nantinya, narapidana dipindahkan ke luar pulau Jawa.

Menurut Maruarar, lokasi lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Saat ini banyak lapas yang lokasinya strategis di kawasan perkotaan. Padahal banyak warga perkotaan yang juga membutuhkan rumah layak sehingga potensi lapas untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah masyarakat sangat besar," kata Maruarar Sirait di Lapas Kelas I Cipinang, Rabu (8/5/2025).

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara dari Fraksi Partai Golkar merespons kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Sumatera Selatan pada Kamis (8/5/2025) pagi. Dia mendorong agar sistem pemasyarakatan harus direformasi secara total.

Menurut dia, kejadian itu tidak berdiri sendiri. ?Ini adalah bagian dari pola kegagalan struktural sistem pemasyarakatan kita. Situasinya sudah darurat, dan butuh langkah luar biasa,? tegasnya dalam keterangannya dikutip Jumat (9/5/2025).

Dia pun membeberkan sejumlah insiden serius yang menyejutkan publik dalam tiga bulan terakhir. Antara lain, 49 narapidana kabur dari Lapas Kutacane, Aceh Tenggara dengan menjebol atap menjelang waktu berbuka puasa pada ?Maret 2025.



Kemudian, di ??Pekanbaru, video viral dari Rutan Sialang Bungkuk memperlihatkan napi pesta miras dan dugaan peredaran narkoba. Selanjutnya, di ??Polres Lahat, Sumatera Selatan, delapan tahanan melarikan diri dengan menjebol dinding menggunakan obeng modifikasi.

Selanjutnya, di ??Lapas Kedungpane, Semarang, seorang narapidana korupsi tertangkap makan di luar lapas tanpa izin, menandakan kelonggaran kontrol luar biasa. Lalu, di ??Lapas Sampit, Kalimantan Tengah, dugaan pungli, jual beli kamar, dan peredaran narkoba diungkap oleh petugas internal.

Setelah itu, di ??Lapas Bukittinggi, Sumatera Barat, dua narapidana meninggal dunia akibat miras oplosan yang beredar di dalam penjara, empat lainnya kritis. Komisi XIII DPR menilai bahwa ini bukan sekadar kelalaian operasional, melainkan kegagalan sistemik.

Oleh karena itu, Komisi XIII DPR mendesak audit menyeluruh terhadap tata kelola semua lapas dan rutan. Selain itu, mendesak e?Evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan pemasyarakatan di pusat dan daerah.

Komisi XIII DPR juga mendesak p?Pemberhentian tidak hormat bagi petugas yang terbukti lalai atau terlibat pelanggaran. Keempat, mendesak pembentukan tim pengawas independen untuk menilai ulang fungsi pengawasan internal di Ditjen Pemasyarakatan.

?Penjara bukan tempat memperparah kriminalitas. Jika napi justru makin liar di balik jeruji, maka kita sedang membiarkan bom waktu yang bisa meledak kapan saja,? kata Dewi.

Komisi XIII DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal untuk memastikan pembenahan dilakukan secara serius, menyeluruh, dan tidak berhenti pada pencopotan semata.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumhamimipas) Republik Indonesia (RI) Yusril Ihza Mahendra, memberikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru yang telah memberikan perhatian atas tumbuh kembangnya syiar Islam di Provinsi Sumsel.

"Saya ingin menggunakan kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih tanpa setinggi-tingginya kepada Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru yang telah memberikan perhatian serius terhadap tumbuh kembang pendidikan keagamaan di Provinsi Sumatera Selatan. Kerja-kerja seperti ini apabila dijalani dengan ikhlas tentu dapat menjadi benteng moral bagi masyarakat," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Hal itu disampaikan secara virtual pada pelantikan Dewan Perwakilan Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (DPW BKPRMI) Sumsel masa bakti 2025-2030 di Rumah Dinas Gubernur Griya Agung Palembang, Kamis (8/5).

Yusril mengatakan ia pun ambil bagian dalam mendirikan badan hukum Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia pada tahun 1997 bersama rekan-rekan yang lainnya.

"Semua mereka adalah peletak dasar bagi berdirinya BKPRMI sekarang yang masih ada maupun yang sudah pulang ya tetap mempunyai satu keinginan bahwa BKPRMI tetap eksis di tengah-tengah masyarakat dan memberikan pengajaran pendidikan kepada anak-anak dan generasi muda Islam dan mendekatkan mereka kepada masjid sebagai pusat kegiatan umat yang ada di lingkungan kita masing-masing dari desa desa dan kampung sampai di kota-kota besar di seluruh tanah air," ucap Yusril.

Atas dilantiknya kepengurusan Dewan Perwakilan Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (DPW BKPRMI) Sumsel masa bakti 2025-2030, secara khusus Yusril menyampaikan ucapan selamat dan tetap berharap organisasi ini lebih memasifkan kegiatan dakwah di tengah masyarakat.

"Semoga kegiatan ini akan menambah kegiatan dakwah yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam yang lain dan kerjasama yang baik antara ormas-ormas Islam dalam menyampaikan dakwah Islam, itu sangatlah penting untuk kemajuan dan kemaslahatan bagi kita bersama ," tegas Yusril.

Sementara itu Gubernur Herman Deru dalam arahannya memberikan apresiasi, dan dukungan penuh kepada BKPRMI Sumsel dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan kemasyarakatan.

"BKPRMI Sumsel memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan berintegritas. Saya yakin dengan pengurus baru ini, BKPRMI Sumsel akan semakin maju dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan," ujar Herman Deru.

Ia berharap agar BKPRMI Sumsel dapat menjadi wadah bagi pemuda dan remaja masjid untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah dan nasionalisme.

"Pemuda dan remaja masjid memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Saya percaya BKPRMI Sumsel akan menjadi garda terdepan dalam membangun karakter bangsa yang kuat dan berakhlak mulia," tambah Herman Deru.

Herman Deru mengatakan Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2045. Sebanyak 60% penduduknya adalah penduduk produktif. Namun demikian bonus demografi berupa jumlah penduduk ini jika tidak dibarengi antara kuantitas dan kualitas ini akan menjadi musibah. Oleh sebab itu, kata Herman, hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak.

"Kita jangan menjadi lemah hanya karena sesuatu yang terjadi di lapangan. Dengan ketulusan yang ada di kita semua, maka jumlah guru mengaji akan merata. Begitu pula dengan pemerataan jumlah rumah tahfidz di seluruh daerah harus merata," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP BKPRMI, Nanang Mubarok mengucapkan syukur ia bisa hadir menjadi saksi pada pelantikan dan pengukuhan DPW BKPRMI Sumsel. Oleh karenanya ia berpesan kepada para pengurus yang baru saja dilantik bahwa tanggung jawab para ustadz-ustadzah ada di pundak para pengurus DPW BKPRMI Sumsel.

"BKPRMI ini organisasi yang sudah berdiri sejak 48 tahun. Dari hasil berkeliling di Indonesia, di tahun 2025 ini masih kami menjumpai para guru mengaji yang gajinya hanya 50 ribu saja. Padahal mereka bekerja dengan ikhlas. Saya mengajak semua untuk membantu para guru ngaji ini. Mari angkat nasib para guru ngaji ini dengan program sejuta cinta untuk guru mengaji," ujarnya.

Ketua Umum DPW BKPRMI Sumsel masa bakti 2025-2030, Firdaus mengatakan pelantikan ini merupakan kali kedua dilantik untuk masa jabatan yang kedua.

"Pelantikan hari ini sepuluh kali lipat wibawanya dibanding pelantikan saya yang pertama. Ada satu kata yang saya pegang dari arahan pak Gubernur pada saat itu, yakni tentang masalah keumatan dan program yang menjadi pekerjaan rumah bagi semua", ucapnya.

Ia juga menjelaskan, secara kasat mata yang bisa dilihat dari hasil kerja BKPRMI adalah adanya TK/TPA di Sumsel. Saat ini ada 2.500 TPA yang di upgrade menjadi TPA Hafidz.

"Guru mengaji dan seluruh anggota BKPRMI se-Sumsel berjumlah 26.207 orang. Mereka inilah yang berperan memberantas buta aksara Al Quran. Selain itu BKPRMI Sumsel mendapat juara ke-6 Fasi tingkat nasional di Bekasi. Kemudian terdapat 29 badan usaha masjid dan ada 300 juta rupiah donasi untuk Palestina," ungkapnya.

Pengukuhan DPW BKPRMI Sumsel itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten/kota se-Sumsel dengan DPD BKPRMI se-Sumsel, dan juga launching gerbang tahfidz yang ditandai dengan pemukulan rebana.

Pengukuhan DPW BKPRMI Sumsel ini dihadiri oleh Staf Khusus Bidang Internasional Kemenko Kumhamimipas Ahmad Usmarwi Kaffah, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Se-Sumsel, Kanwil Kementerian HAM, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, dan Kanwil Ditjen Imigrasi, Bupati/Walikota se-Sumsel, Forkopimda Sumsel, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemuda Sumatera Selatan.

Lihat juga Video: Gubernur-Kapolda Sumsel Temui Massa Aksi May Day, Terima Tuntutan Buruh

(prf/ega)