CIBINONG, investor.id – Sebanyak 158.351 narapidana dan anak binaan mendapat remisi khusus pada Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 2025. Remisi ini diberikan sebagai bentuk penghormatan hak warga binaan dan mendorong mereka untuk memperbaiki diri.

Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakata (Imipas) Agus Andrianto, di Lapas Kelas IIA Cibinong Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dan diikuti secara virtual di seluruh Indonesia pada Jumat (28/3/2025).

Remisi ini diberikan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai bentuk penghormatan hak warga binaan serta mendorong mereka untuk memperbaiki diri.

"Sebanyak 158 ribu lebih narapidana dan anak binaan di seluruh Indonesia mendapat remisi Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idulfitri," jelas Agus Andrianto.

Sedangkan pada perayaan Nyepi, sebanyak 1.629 narapidana beragama Hindu mendapatkan remisi, dengan 20 orang di antaranya langsung bebas. Sementara itu, saat Idulfitri, 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima remisi, dengan 928 orang langsung bebas.

"Inikan sebentar lagi Hari Raya Nyepi dan tidak lama lagi juga merayakan Hari Raya Idulfitri. Kepada warga binaan yang beragama Hindu remisi dan pengurangan hukuman yang ada di lapas," kata Agus Andrianto.

Selain itu, pada saat menjalankan hukuman dilembaga pemasyarakatan telah menunjukkan perilaku baik.

"Intinya bahwa mereka selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan telah menunjukkan perilaku baik dan telah mendapatkan remisi baik yang beragama Hindu maupun beragama Islam," pungkas dia.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berpotensi menghemat pengeluaran negara sebesar Rp81,26 miliar setelah memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri tahun 2025.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Pemberian RK dan PMP Nyepi Tahun Baru Saka 1947 berpotensi menghemat pengeluaran negara untuk biaya makan warga binaan sebesar Rp804.525.000.

Selain itu, pemerintah juga menghemat anggaran makan warga binaan sebesar Rp80.460.405.000 dari pemberian RK dan PMP Khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Tantangan yang kita hadapi dalam sistem pemasyarakatan salah satunya adalah kelebihan kapasitas di Lapas dan rutan, ini merupakan masalah yang sudah puluhan tahun terjadi," kata Agus.

Kementerian Imipas memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) dalam rangka Nyepi dan Idul Fitri tahun 2025 yang diterima 158.351 narapidana di seluruh Indonesia.

Pada perayaan Hari Raya Nyepi, sebanyak 2.039 narapidana dan anak binaan beragama Hindu menerima RK dan PMP.

Dengan rincian, 1.609 narapidana menerima RK I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 20 narapidana menerima RK II yaitu langsung bebas setelah menerima Remisi, dan 12 anak binaan menerima PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana.

Selain itu, sebanyak 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

Dengan rincian, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan menerima RK I dan PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung bebas setelah menerima RK II dan PMP II.

"Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana khusus pada hari raya Nyepi dan Idul Fitri adalah wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan menunjukkan komitmen dalam pembinaan," kata Agus.(KR-MFS)

BOGOR - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memberikan remisi khusus dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) kepada 157.953 narapidana (napi). Pemberian remisi itu bertepatan dengan momen Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah/2025.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 948 napi dinyatakan langsung bebas pada momen Nyepi dan Idulfitri. Pantauan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, pemberian SK remisi khusus dan PMP dilakukan oleh Menteri Imipas Agus Andrianto dan Dirjen PAS, Mashudi. Warga binaan turut memberikan suguhan tampilan berupa marawis hingga pramuka.

Dirjen PAS, Mashudi mengatakan pemberian remisi khusus dapat menghemat anggaran makan narapidana hingga puluhan miliar.

"Pemberian remisi khusus Nyepi dan Idulfitri berkontribusi terhadap efisiensi anggaran negara dengan total penghematan biaya makan narapidana dan anak binaan hingga Rp81.264.930.000," ujar Mashudi, Jumat (28/3/2025).

Mashudi merinci jumlah napi yang mendapatkan remisi khusus Nyepi dan Idulfitri yakni 1.641 beragama Hindu serta 156.312 beragama Islam. "Sebanyak 928 di antaranya dinyatakan bebas," jelasnya.

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Asep Kurnia; Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan, Mashudi; Plt. Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam; Bupati Bogor Rudy Susmanto; dan pejabat lainnya.

Acara juga diikuti Kakanwil, Kalapas dan Karutan secara virtual sekaligus memberikan remisi kepada warga binaan di wilayah lapas dan rutan masing-masing.

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meminta kepada Dirjen Pemasyarakatan (PAS) agar selektif memberikan remisi. Agus tujuannya bukan membatasi hak waega binaan atau narapidana.

"Beberapa saat yang lalu saya juga dikomplain sama Pak Dirjenpas (Direktur Jenderal Permasyarakatan), 'Kenapa kok dibatasi?', Saya bilang saya tidak membatasi hak warga binaan atau anak dalam binaan. Karena menurut saya kalau hak itu diberikan secara, karena remisi ini menurut saya juga rawan penyimpanan," tutur Menteri Agus dalam sambutan acara pemberian remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Lebaran kepada para narapidana di Lapas II Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).

Menurut dia, Lapas juga berhak untuk menolak memberikan remisi. Terutama bagi narapidana dengan kasus-kasus yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Oleh karena itu saya juga memohon kepada Pak Dirjen PAS untuk betul-betul selektif di dalam memberikan remisi. Memang hak, tapi kita juga punya hak untuk menolak. Karena terutama kepada kasus-kasus yang menimbulkan keresahan atau meresahkan masyarakat atau yang berdampak luas ke masyarakat," lanjut dia.

Pemberian remisi, kata Agus, memang penghargaan dari pemerintah kepada narapidana. Namun pemberiannya harus selektif dan mempertimbangkan keamanan masyarakat. Dia meminta agar Ditjenpas tak takut apabila ada yang komplain soal remisi.

"Pemberian remisi bukan hanya penghargaan bagi mereka yang berperilaku baik, tapi juga sebagai penghormatan terhadap hak-hak warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku," tutur Agus.

Agus menuturkan Kementerian Imipas melalui Ditjenpas memiliki wewenang menolak remisi narapidana. Agus berulang kali menekankan, bila pertimbangannya keamanan masyarakat.

"Jadi nggak usah takut untuk kalau ada yang komplain, 'Kenapa saya tidak diberikan hak saya sesuai dengan ketentuan undang-undang'. 'Ya anda boleh mengajukan hak, kita juga punya hak menolak dengan berbagai pertimbangan mungkin berdampak luas kepada masyarakat'," jelasnya.

Agus juga menyinggung terkait petugas Lapas yang 'dikasih makan'. Dia kemudian juga menyoroti narapidana dengan kasus narkoba.

"Masalah kelakuan baik kadang-kadang kalau Kalapasnya atau semua petugas lapasnya dikasih makan di kantin, pasti nilainya baik kan. Yang pada akhirnya dampaknya juga membahayakan, terutama kepada pelaku-pelaku narkoba," pungkasnya.

Tonton juga Video: 8.906 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri, 158 Langsung Bebas

(rdh/aud)

Bogor -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyoroti masalah overkapasitas lapas. Masalah tersebut menurutnya sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

"Tantangan yang kita hadapi dalam sistem pemasyarakatan salah satunya adalah masalah over-crowded atau kelebihan kapasitas di Lapas dan Rutan. Ini merupakan masalah yang sudah puluhan tahun terjadi," kata Agus dalam sambutannya pada acara pemberian remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Idulfitri di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jumat (28/3/2025).

Dia kemudian meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan melakukan beberapa hal untuk mengatasinya. Salah satunya, memberikan kemudahan bagi narapidana dengan kriteria tertentu untuk bebas bersyarat.

"Oleh karena itu upaya yang kita lakukan untuk bisa mengurai over-crowded yang ada saya minta Pak Mashudi kepada warga binaan yang sudah memenuhi syarat untuk cuti bersyarat atau bebas bersyarat, taruh aja di Lapas terbuka," jelasnya.

Agus meminta agar narapidana diberikan pelatihan tertentu. Kemudian pemberian remisi atau potongan masa tahanan bagi kejahatan yang dinilai tidak meresahkan masyarakat.

"Berikan pelatihan keahlian tertentu, yang nantinya akan mengurangi over-crowded yang ada di pemasyarakatan. Termasuk pemberian remisi yang kepada para pelaku yang ancaman hukumannya di bawah 1 tahun dan kejahatan yang tidak meresahkan masyarakat kejahatan umum," ungkapnya.

Agus juga meminta narapidana yang masih muda diberikan pendidikan. Lalu, saat keluar dari Lapas diberikan kerja sosial sesuai masa hukumannya.

"Dan beri kesempatan, terutama bagi yang masih muda untuk bisa mengikuti pendidikan selama di pemasyarakatan. Kalau bisa cepat menyelesaikan masa hukumannya, kasih kerja sosial. Nanti mudah-mudahan dengan penerapan KUHP yang baru nanti mereka bisa menjalani itu," imbuhnya.

(rdh/taa)

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menanggapi usulan Kementerian HAM terkait penghapusan SKCK. Agus mengatakan dengan SKCK rekam jejak seseorang mudah diketahui.

"Imipas tidak melayani SKCK yah. SKCK itu kan ranahnya kepolisian. Itu kan bukan kelakuan baik, tapi kan setahu saya itu catatan kepolisian," kata Agus kepada wartawan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jumat (28/3/2025).

"Ya yang mungkin menjadi salah satu syarat kalau orang mau cari kerja atau mau menjadi anggota TNI Polri dengan maksud ya setahu saya ya mengetahui rekam jejak orang," lanjutnya.

Agus pun mengibaratkan usulan penghapusan SKCK layaknya membeli kucing dalam karung. Dia mencontohkan seorang warga yang akan mendaftar menjadi anggota TNI.

"Jagan sampai membeli kucing dalam karung. Kalau catatannya pernah melakukan kejahatan di tahu kira-kira bisa masuk TNI nggak? Ya kalau tiba-tiba tidak tahu, ternyata sudah masuk, ternyata dia pernah menjadi pelaku kejahatan. Ini kan bisa merugikan secara institusi." bebernya.

Diketahui, Kementerian HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mereka mengusulkan agar SKCK dihapus lantaran dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat lalu.

"Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis," kata Nicholay dilansir dari Antara, Senin (24/3).

Dia menjelaskan, usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

Nicholay juga menyebut upaya tersebut selaras dengan Asta Cita yang dikedepankan Presiden Prabowo Subianto, khususnya butir yang pertama, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

"Saya berharap surat ini mendapat respons positif dari Kapolri, demi kemanusiaan. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik, tapi ini semata-mata demi kemanusiaan, demi penegakan dan pemenuhan serta penguatan HAM," ucapnya.

Tonton juga Video: Mulai 1 Maret 2024 BPJS Kesehatan Jadi Syarat Bikin SKCK

(rdh/amw)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) dalam rangka Nyepi dan Idul Fitri tahun 2025 yang diterima 158.351 narapidana di seluruh Indonesia.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Pada perayaan Hari Raya Nyepi, sebanyak 2.039 narapidana dan anak binaan beragama Hindu menerima RK dan PMP.

Dengan rincian, 1.609 narapidana menerima RK I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 20 narapidana menerima RK II yaitu langsung bebas setelah menerima Remisi, dan 12 anak binaan menerima PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana.

Sedangkan, sebanyak 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

Dengan rincian, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan menerima RK I dan PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung bebas setelah menerima RK II dan PMP II.

"Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana khusus pada hari raya Nyepi dan Idul Fitri adalah wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan menunjukkan komitmen dalam pembinaan," kata Agus.

Menurut dia, pemberian remisi buka hanya sebagai penghargaan bagi mereka yang berperilaku baik, melainkan juga sebagai penghormatan terhadap hak-hak warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Rutan Lapas dan LPKA bukanlah tempat untuk membelenggu, tapi untuk introspeksi belajar, mempersiapkan diri menjadi bagian yang lebih baik di masyarakat," ujarnya.

Pemberian RK dan PMP Khusus merupakan bentuk pemenuhan hak Warga Binaan oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diatur lebih lanjut bahwa Narapidana yang menerima Remisi harus telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, sedangkan Anak Binaan yang menerima PMP harus telah menjalani pidana lebih dari tiga bulan.

Khusus bagi Narapidana Terorisme, Remisi dapat diberikan jika telah mengikuti program deradikalisasi dan berikrar setia NKRI.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berpotensi menghemat pengeluaran negara Rp 81,26 miliar setelah memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).

Pemberian RK dan PMP Nyepi Tahun Baru Saka 1947 berpotensi menghemat pengeluaran negara untuk biaya makan warga binaan sebesar Rp 804.525.000.

Sementara, dari pemberian RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah menghemat anggaran makan warga binaan sebesar Rp 80.460.405.000.

"Tantangan yang kita hadapi dalam sistem pemasyarakatan salah satunya adalah kelebihan kapasitas di lapas dan rutan, ini merupakan masalah yang sudah puluhan tahun terjadi," kata Agus, seperti dilansir dari Antara, Jumat.

Pemberian RK dan PMP dalam rangka Nyepi dan Idul Fitri 2025 diterima 158.351 narapidana di seluruh Indonesia.

Pada perayaan Hari Raya Nyepi, sebanyak 2.039 narapidana dan anak binaan beragama Hindu menerima RK dan PMP.

Rinciannya, 1.609 narapidana menerima RK I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 20 narapidana menerima RK II yaitu langsung bebas setelah menerima Remisi, dan 12 anak binaan menerima PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana.

Sementara itu, sebanyak 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

Rinciannya, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan menerima RK I dan PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung bebas setelah menerima RK II dan PMP II.

"Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana khusus pada hari raya Nyepi dan Idul Fitri adalah wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan menunjukkan komitmen dalam pembinaan," kata Agus.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) dalam rangka Nyepi dan Idul Fitri tahun 2025 yang diterima 158.351 narapidana di seluruh Indonesia.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Pada perayaan Hari Raya Nyepi, sebanyak 2.039 narapidana dan anak binaan beragama Hindu menerima RK dan PMP.

Dengan rincian, 1.609 narapidana menerima RK I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 20 narapidana menerima RK II yaitu langsung bebas setelah menerima Remisi, dan 12 anak binaan menerima PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana.

Sedangkan, sebanyak 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

Dengan rincian, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan menerima RK I dan PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung bebas setelah menerima RK II dan PMP II.

Bogor -

Presiden Prabowo Subianto ingin membangun penjara di pulau terpencil khusus koruptor. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto tengah menyiapkan kandidat lokasi penjara tersebut.

"Perlu saya informasikan bahwa Bapak Presiden bercita-cita untuk membangun Lembaga Pemasyarakatan yang modern, super-maximum security yang tempatnya di pulau terpencil. Ini kami pilih di mana lokasi yang tepat untuk membangun Lapas modern super-maximum security," kata Agus dalam sambutannya pada acara pemberian remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jumat (28/3/2025).

Dia mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) soal kandidat lokasi tersebut. Ada tiga lokasi yang dipilih olehnya.

"Saya sudah komunikasi dengan Menteri Kehutanan untuk minta beberapa lokasi. Satu lokasi sudah kami dapat di Jawa Barat, kami minta untuk di Jawa Timur, dan satu lagi di wilayah Kalimantan," tuturnya.

Nantinya, dia akan meminta arahan dari Prabowo untuk lokasi yang dipilihnya. Lokasi tersebut nantinya akan dibangun penjara dengan keamanan maksimal.

"Nanti kita mohon arahan Bapak Presiden kira-kira di antara pulau terpencil itu di mana pulau yang beliau pilih, yang nantinya akan kita gunakan untuk membangun Lapas modern super-maximum security," jelasnya.

Sebelumnya, rencana Prabowo itu disampaikan saat meluncurkan tunjangan guru ASN daerah di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2035). Prabowo mengatakan koruptor membuat para guru menjadi susah.

"Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan Saudara-saudara," kata Prabowo.

Prabowo ingin menghadapi koruptor ini juga dilawan secara bersama-sama. Prabowo tak ingin Indonesia menjadi tempat nyaman para koruptor.

Untuk itu, Prabowo berencana membangun penjara untuk koruptor. Penjara ini didesain secara khusus agar para koruptor tidak bisa leluasa keluar, apalagi kabur.

"Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh, di suatu tempat, yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu," imbuhnya.

Simak juga Video: Prabowo Mau Buat Penjara Koruptor di Pulau Kecil yang Dikelilingi Hiu

(rdh/idh)

TANGERANG, investor.id – Kantor Imigrasi Kelas 1 Khsus TPI Soekarno-Hatta melaporkan perjalanan luar negeri mengalami lonjakan signifikan menjelang perayaan Idulfitri 2025. Pergerakan penumpang internasional di Bandara Soekarno-Hatta meningkat sekitar 13% dibandingkan hari biasa.

Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Jerry Prima mengatakan, sebelum musim mudik rata-rata pergerakan penumpang internasional di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 37.655 orang setiap hari. Ini dengan perincian 19.171 orang kedatangan dan 18.484 orang untuk keberangkatan.

"Dibandingkan dengan dua minggu terakhir, (pada angkutan mudik) telah terjadi peningkatan volume pergerakan penumpang, melonjak 13%. Dengan perincian untuk keberangkatan 24.814 orang dan 17.808 orang untuk kedatangan," kata Jerry Prima di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (28/3/2025).

Imigrasi mencatat sejak 21-25 periode angkutan Lebaran, kedatangan penumpang internasional yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 88.311 orang. Dari jumlah tersebut, 63.894 merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), dan 24.417 orang warga negara asing (WNA).

"Kedatangan terbanyak tercatat pada 25 Maret, yang menandai peningkatan mobilitas menjelang Idulfitri. Para penumpang yang datang berasal dari berbagai negara, dengan jumlah terbanyak dari China, Malaysia, Jepang, Korea Selatan dan Singapura," ujar dia.

Sementara untuk perjalanan internasional masih didominasi tujuan Malaysia, Singapura, Hong Kong, Jepang, dan Thailand. Sebagian besar masyarakat berpergian untuk kepentingan liburan, bisnis, serta kepentingan pekerjaan.

Dengan peningkatan volume perjalanan ini menjadi momentum penting pihak imigrasi dalam memperkuat layanan keimigrasian berbasis digital, mempercepat optimalisasi penggunaan sistem autogate, serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).

Jerry menyebut dengan sistem ini, pemeriksaan imigrasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien, mengurangi antrean panjang di konter pemeriksaan manual, dan mereduksi human error pemeriksaan di kounter.

"Dan ini sejalan dengan 13 program akselerasi Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Agus Andrianto. Pemeriksaan imigrasi di TPI juga diperketat untuk memastikan bahwa semua dokumen perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap dia.

Imigrasi meningkatkan sosialiasi penggunaan QR Code bagi pemegang paspor negara asing bebas visa kunjungan agar dengan mudah menggunakan mesin autogate saat kedatangan tanpa perlu antre di counter. Dan dimudahkan dengan hadirnya tiga titik pembayaran konter BRI agar tidak terjadi penumpukan antrean.

Selain itu, untuk memastikan kelancaran pelintasan, Imigrasi Soekarno-Hatta mengoptimalisasikan penggunaan 98 mesin autogate yang terpasang di pintu kedatangan maupun keberangkatan internasional baik di Terminal 3, dan 2 bandara.

Disiapkan juga kounter khusus bagi penumpang disabilitas, lansia, ibu hamil, hingga keluarga dengan anak kecil agar proses keimigrasian lebih nyaman dan cepat. Puluhan petugas dikerahkan membantu penumpang dalam proses pemeriksaan dokumen di autogate.

Hal tersebut untuk memastikan keamanan perjalanan internasional selama arus mudik. Petugas imigrasi terus mengawasi keberangkatan WNI agar sesuai dengan tujuan perjalanan yang tercantum dalam dokumen resmi.

Hal ini jelas dia, seperti penggunaan Sistem Informasi Profiling Penumpang (SIPP), di mana dalam sistem ini imigrasi telah mendapatkan informasi awal terkait data penerbangan calon penumpang dan system Passanger Analysis Unit (PAU). Dua sistem ini sebagai alat peningkatan pengawasan serta untuk menganalisis adanya potensi kejahatan lintas negara.

"Pengawasan ini sangat penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan visa atau izin tinggal, yang berpotensi menyebabkan permasalahan hukum di negara tujuan. Perhatian terhadap pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan perjalanan WNI ke luar negeri," kata Jerry.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung menggelar simulasi pelayanan kunjungan tatap muka bagi warga binaan pada periode hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M mendatang untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

"Kami laksanakan simulasi ini, untuk memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat, buat pengunjung untuk mengantisipasi gangguan keamanan saat Idul Fitri," ujar Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Jumat (28/3).

Disebutkan, selain untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, gelar simulasi juga akan meningkatkan kesiapan petugas Rutan Tarutung dalam memberikan pelayanan prima yang bersinergi dengan personil Kodim 0210/TU dan personil Polres Taput.

Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai wujud nyata kinerja Rutan Tarutung dalam mendukung program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan dukungan atas arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi dalam peningkatan kewaspadaan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446H.

"Jumlah kunjungan khusus Hari Raya Idul Fitri bagi warga binaan diperkirakan akan membludak, makanya kita harus siap siaga," jelas Evan.

Dengan persiapan yang matang, Rutan Tarutung berharap agar perayaan Idul Fitri tahun ini dapat berlangsung dengan lancar, penuh kedamaian, serta memberi kesempatan bagi warga binaan untuk merayakan hari raya dengan penuh kebahagiaan.