KOMPAS.com - Penyandang disabilitas tunadaksa berinisial IWAS alias Agus menjalani pemeriksaan dengan status tersangka di hadapan penyidik Bidang Remaja, Anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Senin (09/12).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Komisaris Besar Polisi Syarif Hidayat, membenarkan pemeriksaan IWAS dengan status tersangka kasus dugaan pelecehan seksual.

"Iya, hari ini memang kami agendakan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka atas nama Agus (IWAS)," kata Syarif sebagaimana dikutip kantor berita Antara.

Syarif mengatakan bahwa pihaknya belum ada rencana menempatkan IWAS alias Agus menjadi tahanan rutan. Pria difabel itu masih dalam status tahanan rumah.

"Sebenarnya penetapan tahanan rumah ini merupakan bagian dari perhatian kami terhadap hak tersangka karena secara fasilitas tahanan untuk penyandang disabilitas itu kami belum memenuhi, makanya status tahanan rumahnya sudah kami perpanjang dalam masa 40 hari," ucap Syarif.

Berdasarkan informasi dari Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Provinsi NTB, jumlah korban IWAS alias Agus bertambah menjadi 15 orang.

"Saat ini, fokus kami terkait berkas perkara yang sudah kami limpahkan ke jaksa peneliti, memang ada dua [korban tambahan] yang sudah kami mintai BAI [berita acara investigasi]. Salah satunya memang ada anak. Tetapi, fokus kami dalam pemeriksaan laporan pertama ini ada lima [korban], termasuk korban itu sendiri [pelapor]," kata Syarif.

IWAS sebagai tersangka dalam kasus ini dikenakan sangkaan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Agus sempat menimbulkan keraguan di masyarakat.

Komisioner Komnas Perempuan, Rainy Hutabarat, mengatakan hal itu disebabkan pemahaman publik soal kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual terlalu sempit dan kerap memakai "kacamata nondisabilitas".

Padahal kekerasan seksual juga bisa dilakukan dengan menggunakan benda-benda atau "anggota tubuh lainnya seperti kaki," tegasnya.

Ketua Komisi Disabilitas (KDD) NTB, Joko Jumadi, meminta masyarakat untuk memandang disabilitas secara adil sebagai kelompok yang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

"Termasuk bahwa disabilitas punya potensi, punya peluang menjadi pelaku tindak pidana, itu tidak bisa dipungkiri," katanya.

Bagaimana kronologinya?

Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan seorang mahasiswi berinisial MA.

Menurut pendamping korban, Ade Latifa, peristiwa dugaan kekerasan seksual yang dialami kliennya semula dilaporkan pada teman korban.

Dari situ baru timbul keberanian untuk bicara.

"Korban merasa kalau tidak dilaporkan, pelaku terus berkeliaran dan dia merasa tidak aman kalau keluar rumah karena bisa saja akan ketemu pelaku," tutur Latifa.

Latifa menceritakan peristiwa yang dialami korban MA berlangsung pada 7 Oktober lalu sekitar pukul 10:00 WITA.

Saat itu korban sedang ingin membuat konten Instagram di Taman Udayana.

Ia lalu dihampiri oleh terduga pelaku—yang tak dikenal olehnya—dan bertanya apakah dirinya seorang mahasiswi.

Korban menjawab iya dan terduga pelaku membuat klaim sebagai mahasiswa di kampus yang sama dengan korban.

Percakapan keduanya kemudian membicarakan soal keluarga dan terkait kuliah.

"Tapi korban tidak begitu fokus dan merasa tidak nyaman karena pelaku menanyakan hal yang sangat pribadi mengarah ke seksualitas," ungkap Latifa.

"Namun tak ada rasa curiga sama sekali kalau pelaku akan melakukan hal buruk."

Terduga pelaku, sambung Latifa, lantas mengajak korban pindah ke belakang Taman Teras dan dengan nada tegas mengancam korban agar diam.

"Seolah-olah pelaku tahu semua keburukan korban dan akan melaporkannya bahkan akan mendatangi orang tua korban."

Ancaman itu, katanya, dilakukan secara berulang-ulang oleh terduga pelaku dan korban hanya bisa diam, sedih, dan merasa bersalah.

Setelahnya korban ditawari agar melakukan ritual "mandi suci" bersama pelaku di hotel. Tapi, korban berkali-kali menolak, ucap Latifa.

"Namun pelaku ini mengancam kalau korban tidak patuh maka hidupnya bakal hancur dan seluruh keburukan korban akan dibongkar ke orang tuanya."

Korban, sambung Latifa, akhirnya menuruti terduga pelaku dan memboncengnya ke arah penginapan. Korban dipaksa turun dan disuruh membayar biaya kamar.

Dengan perasaan takut, korban mengikuti perintah terduga pelaku masuk ke sebuah kamar karena lagi-lagi di bawah ancaman, klaimnya.

Di situlah korban mengalami peristiwa kekerasan seksual.

"Pelaku membuka pakaian korban menggunakan kaki."

Setelah itu, korban kembali membonceng pelaku ke Taman Udayana dan secara diam-diam mencoba menghubungi teman kuliahnya berinisial SA untuk minta dijemput di suatu lokasi.

Kepada SA, korban menceritakan semua kejadian kekerasan seksual yang dialaminya.

Korban memiliki kesamaaan situasi rentan

Latifa mengatakan keberanian korban MA melaporkan kasusnya, rupanya memunculkan keberanian korban-korban lain untuk bersuara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyerang West Ham United Jarrod Bowen mencetak gol pada pertengahan babak kedua untuk mengamankan kemenangan kandang 2-1 atas Wolverhampton Wanderers (Wolves) dalam lanjutan Liga Primer Inggris pada Selasa (10/12/2024) dini hari WIB. Pertahanan yang buruk dari Wolves membuat mereka kembali terpuruk karena berada di posisi kedua dari bawah klasemen.

Wolves harus kebobolan tiga menit setelah mereka mampu menyamakan kedudukan untuk tetap berada di posisi ke-19 dengan sembilan poin dari 15 pertandingan. Sementara West Ham berada di posisi ke-14 dengan 18 poin. Sebanyak 38 gol yang diterima Wolves merupakan jumlah tertinggi di liga utama musim ini.

Pertandingan tersebut diwarnai tepuk tangan selama satu menit setelah menit kesembilan untuk striker Hammers berusia 34 tahun Michail Antonio, yang sedang dalam pemulihan di rumah sakit setelah menjalani operasi patah kaki yang dialaminya dalam kecelakaan mobil pada Sabtu.

Dengan kedua manajer - Julen Lopetegui dari West Ham dan Gary O'Neil dari Wolves - berjuang untuk membalikkan keadaan setelah awal musim yang mengecewakan bagi tim mereka, pembicaraan sebelum pertandingan adalah tentang siapa yang paling berisiko.

Setelah memaksakan serangkaian tendangan bebas di babak pertama yang berakhir tanpa gol, tim asuhan Lopetegui, Hammers, memecah kebuntuan pada menit ke-54 melalui Tomas Soucek dari tendangan sudut ke-10 mereka.

Pertahanan Wolves membiarkan gelandang Ceko itu tak terkawal di tiang jauh untuk menyundul bola melewati gawang. Itu merupakan gol kedelapan yang diterima Wolves dari tendangan sudut dan gol ke-15 dari tendangan bebas tidak termasuk penalti musim ini, lebih banyak dari tim lainnya.

Wolves berhasil menyamakan kedudukan melalui Matt Doherty pada menit ke-69 dengan tendangan voli yang luar biasa ke sudut gawang.

Keunggulan itu tidak bertahan lama karena kelemahan pertahanan Wolves kembali terekspos. Bowen menggocek bola dengan kaki kirinya di kotak penalti sebelum menjebol gawang tiga menit kemudian.

Wolves kesulitan menciptakan momentum dan, selain beberapa tembakan tidak berbahaya yang melenceng dari sasaran. Mereka nyaris tak mengancam gawang West Ham pada menit-menit terakhir saat tuan rumah bertahan dengan nyaman untuk menang.

JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya menyiagakan 100 petugas di Bandara Juanda dalam rangka menyambut perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru ( Nataru ) 2025. Imigrasi berkomitmen untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas perlintasan internasional, khususnya di Bandara Internasional Juanda Terminal 2 (T2).

Kesiapan itu ditandai dengan pelaksanaan Apel Persiapan Perayaan Libur Nataru yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Surabaya Ramdhani didampingi oleh Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Keimigrasian Kanimsus TPI Surabaya Yudhistira Yudha Permana.

Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Keimigrasian Kanimsus TPI Surabaya Yudhistira Yudha Permana menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode liburan ini.



"Kami mengerahkan sekitar 100 petugas imigrasi yang siap siaga, serta memperkuat sistem teknologi dan informasi untuk mendukung layanan yang cepat dan efisien," kata Yudhistira, Senin (9/12/2024)

Dia pun menekankan pentingnya integritas dan karakter kepada petugas imigrasi. "Kami pastikan seluruh petugas Imigrasi bertugas sesuai aturan dengan mengedepankan profesionalisme. Serta memiliki karakter yang konsisten dalam menjunjung tinggi integritas," tuturnya.



Yudhistira mengaku bahwa pihak Kantor Imigrasi Surabaya juga memperkuat sinergi dengan memgaet beberapa instansi seperti Angkasa Pura, Bea Cukai, dan Balai Karantina Kesehatan.

"Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan masyarakat memahami pentingnya persiapan dokumen perjalanan yang valid, seperti paspor dan visa, sebelum bepergian ke luar negeri. Hal ini krusial untuk menghindari kendala selama liburan," ucapnya.

Disamping itu, Kakanim Ramdhani berharap Kantor Imigrasi Surabaya menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan wisatawan asing menjadikan liburan lebih aman dan nyaman.

"Ini sebagaimana sesuai dengan program akselerasi Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (Imipas) yakni salah satunya sebagai upaya untuk Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), sekaligus Penguatan Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)," kata Ramdhani.

Selanjutnya, sorotan utama lainnya yakni uji coba sistem autogate yang akan mempermudah proses pemeriksaan imigrasi di T2 Bandara Juanda. Fasilitas autogate ini sedang dipersiapkan untuk diujicobakan pada akhir 2024 ini.

Dia menjelaskan, hal ini juga sejalan dengan akselerasi dari Menteri Imipas RI yakni pada poin 6 dalam penguatan layanan keimigrasian berbasis digital. Serta poin 7, pengembangan Autogate pada seluruh bandara dengan penerbangan International.

"Fasilitas autogate di T2 Bandara Juanda ini, jika sesuai rencana akan selesai akhir Desember dan langsung segera diujicobakan ke masyarakat. Dan fasilitas ini diharapkan bisa meningkatkan pengalaman pengguna, khususnya pada periode sibuk seperti Natal dan Tahun Baru," ujar Ramdhani.

Untuk itu, setelah diujicoba pada akhir Desember 2024, autogate segera diresmikan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI pada Januari 2025. "Kami berharap autogate ini menjadi solusi inovatif yang dapat mendukung kenyamanan masyarakat di momen libur Nataru," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) saat ini sedang menghadapi masalah, yang mana terdapat dua pihak yang memperebutkan posisi ketua umum, yaitu Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

Dilansir Antara pada Senin (9/12/2024), Jusuf Kalla kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029. Namun, di lain pihak, politisi Golkar Agung Laksono menggelar musyawarah nasional (munas) tandingan ke-22 PMI.

Terkait dengan hal itu, JK pun mengambil langkah untuk melaporkan Agung Laksono ke polisi. Dia menegaskan bahwa hanya ada satu organisasi PMI dalam negara.

"PMI harus ada satu dalam satu negara, tidak boleh ada dua, jadi kami sudah laporkan [Agung Laksono] ke polisi," kata JK dilansir dari Antara, Senin (9/12/2024).

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 menegaskan manuver Agung Laksono secara sepihak membuat Musyawarah Nasional (Munas) tandingan PMI ke-22 merupakan langkah yang ilegal. "[Munas tandingan PMI ke-22] Itu ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu emang kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan, tetapi itu harus kita lawan," ujar dia.

Menurutnya, tidak ada pencalonan lain dalam kontestasi Ketua Umum PMI. Oleh karena itu, JK telah melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi.

"Tidak ada calon lain, sudah ke polisi, ada tindakan ilegal sudah melaporkan polisi, karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang, itu pun sudah kita sudah pecat karena melanggar AD/ART," tuturnya.

Berdasarkan hasil sidang pleno yang diselenggarakan Minggu (8/11/2024), JK telah terpilih secara aklamasi dan hasilnya masih menunggu keputusan secara formal hari ini.

Sidang Pleno Kedua Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) 2024 memutuskan dan menerima laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, dan secara aklamasi memintanya kembali menjabat sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029.

Respons Agung Laksono

Menanggapi pernyataan Jusuf Kalla, Agung Laksono pun buka suara. "Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja, karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi," ujar dia sebagaimana dilansir dari Antara.

Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada AD/ART, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir.

Dia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham, dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing.

"Tetap akan dilempar ke pemerintah, jadi kita tinggal menunggu keputusannya. Pemerintah juga saya percaya bahwa tidak ada pemerintah yang ingin mencelakakan warganya, termasuk organisasi-organisasi, apalagi PMI, jadi saya yakin mereka akan adil, objektif, netral, dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang semestinya," paparnya.

Dia juga menyampaikan akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum.

"Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham, kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan AD/ART pada forum tertinggi [Munas] PMI," katanya.

West Ham United menang 2-1 atas Wolverhampton Wanderers dalam matchday ke-15 Liga Inggris di Stadion London, Selasa (10/12) dini hari WIB.

Jarrod Bowen hampir membawa West Ham unggul lebih dulu pada menit ke-23 jika tendangannya tidak diblok kiper Sam Johnstone dengan kaki.

Percobaan gol dari Carlos Soler pada menit ke-29 masih bisa digagalkan wingback Wolverhampton Rayan Ait Nouri.

Joao Gomes membuang peluang gol Wolverhampton pada menit ke-32. Menerima bola dari Doherty, Gomes gagal memaksimalkan kesempatan itu setelah tendangannya melebar tipis.

West Ham United akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-54 melalui sundulan Tomas Soucek. Soucek dengan cermat memanfaatkan sepak pojok Jarrod Bowen.

Bowen melepaskan tendangan penjuru dari sisi kanan ke tiang jauh. Soucek yang tanpa penjagaan ketat pemain lawan tidak kesulitan memasukkan bola ke gawang yang mengecoh kiper Sam Johnstone.

Tim tamu Wolvees mencetak gol balasan pada menit ke-69 melalui Matt Doherty yang memaksimalkan assist Rayan Ait Nouri.

Ait Nouri melepaskan umpan silang dari sisi kiri. Doherty yang melakukan overlap hingga ke kotak penalti lawan menyambar umpan tersebut dengan sepakan kaki kiri.

Respons cepat ditunjukkan The Hammers. Tiga menit usai kebobolan, West Ham kembali unggul 2-1 pada menit ke-72, kali ini dengan gol dari Bowen.

Gol itu bermula dari kemelut yang terjadi di kotak penalti Wolves, hingga akhirnya bola dikuasai Mohammed Kudus di sisi kanan.

Kudus lalu mengoper kepada Bowen. Penyerang timnas Inggris itu lalu menerobos ke kotak penalti lawan. Setelah melewati satu pemain Wolves, Bowen melepaskan tembakan placing menempatkan bola ke pojok kiri bawah gawang Johnstone.

Tanpa tambahan gol pada sisa laga, West Ham menang 2-1 atas Wolves.

Susunan Pemain West Ham vs Wolverhampton:

West Ham: Lukasz Fabianski; Aaron Wan-Bissaka, Max Kilman, Konstantinos Mavrapanos, Emerson Palmieri; Edson Alvarez, Tomas Soucek; Mohammed Kudus, Carlos Soler, Crysencio Summerville; Jarrod Bowen.

Wolverhampton: Sam Johnstone; Matt Doherty, Hugo Bueno, Toti; Nelson Semedo, Andre, Mario Lemina, Rayan Ait-Nouri; Joao Gomes, Matheus Cunha, Jorgen Strand Larsen.

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk segera mempercepat pelayanan terintegrasi melalui sistem digitalisasi. Saat ini, Ditjen AHU memiliki 153 layanan dengan 72 yang sudah bisa diakses publik melalui sistem elektronik atau digital.

"Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan," kata Supratman saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan AHU di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (10/12/2024).

Dia menjelaskan saat ini layanan berbasis elektronik yang sudah ada di Ditjen AHU berjalan dengan baik. Kekurangan layanan yang belum berbasis elektronik, nantinya segera dibuat dengan memfokuskan anggaran ke bagian teknologi informasi yang ada di Ditjen AHU.

"Pelayanan yang sudah baik harus kita tingkatkan, sementara yang masih belum optimal harus segera diperbaiki," ujarnya.

Menurut Supratman, layanan berbasis elektronik ini selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Presiden secara khusus menginstruksikan Kemenkum untuk mengkaji ulang seluruh regulasi, termasuk yang terkait dengan tugas Ditjen AHU," ucapnya.

Terkait perijinan badan usaha, Supratman menyebut pihaknya melalui Ditjen AHU akan melakukan terobosan dengan berkolaborasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) di mana akan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

"Orang mendaftarkan sebuah perizinan lewat OSS di Kementerian Investasi itu akan langsung terkonek. Jadi Kementerian Investasi itu langsung otomatis bisa mengecek ini perusahaannya seperti apa, badan hukumnya sudah jadi atau belum. Itu pasti langsung terkonek," ujarnya.

Supratman menyampaikan kewenangan Ditjen AHU juga perlu ditambah meliputi verifikasi perpindahan Warga Negara Asing (WNA), agar tidak dimanfaatkan oknum yang terlibat hukum. Selama ini pihaknya selalu melakukan pemeriksaan silang kepada Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, tetap diperlukan aturan tambahan agar pihaknya bisa melakukan pemeriksaan detail terhadap pemohon lewat kedutaan besarnya.

"Ini buat jaga-jaga saja supaya jangan kita jadi menerima warga negara yang sesungguhnya menjadi masalah (pelaku tindak kejahatan) di negaranya mereka," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo menyebut sepanjang tahun 2024 Ditjen AHU telah mencatat berbagai pencapaian strategis baik di tingkat internasional maupun regional.

"Ditjen AHU sukses menjadi tuan rumah dua pertemuan tingkat ASEAN, serta memimpin negosiasi penting dengan Polandia untuk perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA)," jelas Wido

Tidak hanya itu, Widodo menambahkan Ditjen AHU telah berperan dalam naturalisasi sejumlah atlet sepak bola yang diharapkan memperkuat Timnas Indonesia.

Widodo menyebut di tingkat regional Ditjen AHU memfasilitasi forum antikorupsi yang didukung PBB dan mitra internasional, sekaligus menyita aset terkait kasus Bank Century senilai lebih dari USD 6,1 juta dan GBP 662.500 dari Hong Kong dan Jersey.

"Pada aspek inovasi, Ditjen AHU baru-baru ini meluncurkan layanan pencatatan kewirausahaan sosial berbasis SDGs melalui AHU Online, mendorong perusahaan untuk mendukung tujuan sosial yang berkelanjutan," imbuhnya.

(eva/fas)

IDXChannel - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menerima kunjungan Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) untuk membahas rencana pemberdayaan kewirausahaan kepada mitra deradikalisasi.

Direktur Utama PT PNM Arief Mulyadi mengatakan, kehadiran BPNT menjadi penting agar program pemberdayaan masyarakat tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian. Peningkatan kesejahteraan ini yang diharapkan mampu mencegah masyarakat untuk terpapar paham radikalisme.

"Kami juga butuh informasi dari BNPT agar program pemberdayaan kami tepat sasaran, tentu BNPT punya informasi tentang situasi masyarakat di bawah, untuk sebuah program pemberdayaan efektif harus berdasarkan data dan informasi yang memadai," ujarnya saat ditemui di Menara PNM, Senin (9/12/2024).

Arief menjelaskan, saat ini nasabah PNM tersebar di 6.165 Kecamatan, 452 Kabupaten, dan 36 Provinsi, sehingga penyaluran pembiayaan dinilai perlu dukungan data dari BNPT agar program pemberdayaan bisa lebih efektif.

"Ini yang kami harapkan, sehingga pelaksanaan tugas kami akan tepat sasaran dan efektif. Pencegahan ini akan meningkatkan ekonomi dan kewirausahaan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPT Eddy Hartono menambahkan target pemberdayaan yang dikerjasamakan dengan PT PNM merupakan mitra deradikalisasi. Memberikan wawasan kepada mitra deradikalisasi atau mantan pelaku dan terduga teroris dengan tujuan peningkatan kesejahteraan lewat wirausaha.

"Kami berkolaborasi dengan PNM memberikan wawasan kewirausahaan, sehingga bisa dirasakan oleh mitra deradikalisasi supaya kesejahteraan tumbuh berkembang. Sehingga mereka juga bisa diterima masyarakat dengan memenuhi kesejahteraan," kata Eddy.

Eddy berharap mitra deradikalisasi yang menjadi fokus pemberdayaan bersama PT PNM ini bisa mendapatkan keterampilan dan modal usaha. Sebab peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi daya tangkal terhadap paparan radikalisme.

"Jadi kami hari ini fokus pada pembinaan kewirausahaan, di mana daya tangkal dan daya tahan masyarakat itu berangkat dari keluarga, dan kesejahteraan. Oleh sebab itu kami akan fokus pada mitra-mitra deradikalisasi, supaya mendapat keterampilan dan modal usaha," pungkasnya.

(ADV/Febrina Ratna)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HukumSupratman Andi Agtas sedang mengupayakan 153 layanan publik berbasis digital di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat berjalan dengan baik untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat.

Ia menyebut, pelayanan berbasis digital ini menutup kemungkinan terjadinya praktek pungutan liar oleh oknum pegawai.

"Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan," kata Agtas saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Jakarta seperti dilansir Antara, Senin.

Menurut Menkum, pelayanan berbasis digital sangat diperlukan untuk memangkas birokrasi yang rumit sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan.

Supratman menambahkan, layanan digital di kementeriannya ini juga selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agtas melanjutkan, saat ini layanan yang sudah aktif secara efektif berjumlah 72. Sisanya masih belum bisa diakses publik karena permasalahan teknis.

Salah satu bidang pelayanan yang akan dikembangkan, yakni bidang pengurusan perijinan badan usaha.

Agtas memastikan, Kemenkum melalui Ditjen AHU akan melakukan terobosan dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) demi kemudahan bagi masyarakat.

"Orang mendaftarkan sebuah perizinan lewat OSS di Kementerian Investasi itu akan langsung terkoneksi. Jadi, Kementerian Investasi itu langsung otomatis bisa mengecek ini perusahaannya seperti apa, badan hukumnya sudah jadi atau belum. Itu pasti langsung terkoneksi ," kata mantan Ketua Baleg DPR itu.

Tidak lupa, Agtas juga mengingatkan kepada jajaran Ditjen AHU agar dapat membangun berkolaborasi yang baik dengan internal Kementerian Hukum maupun instansi lain dalam menjalankan tugas.

Dengan kolaborasi yang kuat serta penggunaan layanan digital yang maksimal, Agtas yakin masyarakat akan dapat terlayani dengan baik.

"Saya berharap sekali mudah-mudahan layanan yang akan diberikan semakin diberi kepuasan," katanya.

SURABAYA, KOMPAS.com - Pembahasan mengenai isu sosial dan lingkungan bagi masyarakat Papua, tentu tak hanya berlaku di kampung halaman saja, tetapi pun meluas hingga ke tanah rantau, seperti Surabaya.

Jauh dari kampung halaman terkadang membuat Yulius Magai -salah satu mahasiswa Papua di Surabaya, merasa cemas melihat permasalahan di Tanah Papua yang seperti gunung es.

“Kami aktif berkoordinasi dengan kawan-kawan di sana (Papua) untuk memantau situasinya seperti apa,” kata dia kepada Kompas.com, Senin (9/12/2024).

Banyak orang mengatakan, mahasiswa adalah agent of change, Yulius dan kawan-kawan asal Papua lainnya di Surabaya aktif mengawal isu-isu yang sedang ramai dibicarakan.

“Kami memang orang Papua, tapi kami juga menyuarakan Pakel di Banyuwangi. Kemudian untuk sektoral di Surabaya, kami membahas penggusuran di stren Kalijagir,” ucap dia.

Deretan kasus pelanggaran HAM berat pada 1998 yang tak kunjung menemukan angin segar. Juga, penembakan Munir dan pembunuhan Marsinah turut menjadi bagian dari perjuangan mereka.

“Isu pokoknya memang Papua seperti penembakan Tobias Silak di Kabupaten Yahukimo yang sampai hari ini teman-teman di sana masih mencari keadilan,” ujar Yulius.

Tidak hanya di momen peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM), yang jatuh setiap tanggal 10 Desember, pada banyak kesempatan mereka pun menyuarakan aspirasinya.

Seperti sepekan lalu, Aliansi Mahasiswa Papua di Surabaya menggelar unjuk rasa di depan Gedung Grahadi untuk menolak adanya program transmigrasi.

“Kami bukannya rasis kepada orang-orang pendatang, tetapi ada catatan penting bahwa program transmigrasi otomatis membuat lahan-lahan milik masyarakat digunakan oleh mereka (pendatang),” ungkap dia.

Seperti halnya Kota Jayapura yang kian maju justru semakin banyak dipenuhi oleh pendatang dan kemudian masyarakat lokal kian termarginalkan.

Tak ingin persoalan itu meluas ke kota-kota lain, masyarakat Papua sepakat untuk menolak transmigrasi.

“Di Merauke juga banyak perusahaan-perusahaan yang mengelola kelapa sawit tapi tenaga kerjanya dari luar jadi orang-orang asli semakin tersingkir,” sebut dia.

Khawatiran itu juga muncul dari investasi di Tanah Papua yang semakin meningkat. Bagi mereka, sumber daya alam yang terus digerus membuat ekosistem alam kian terancam.

“Hari ini kita bisa lihat kalau misalnya di beberapa jurnal provinsi termiskin ya Papua tapi penyumbang Sumber Daya Alam juga Papua,” tutur Yulius.

Yulius dan kawan-kawannya memilih tak berharap banyak terhadap kepada Menteri HAM, Natalius Pigai dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia.

“Mau kami setuju atau tidak kami tidak ambil pusing. Mau dia jadi Menteri HAM atau tidak, dia bagian daripada sistem,” ungkapnya.

Di Hari HAM ini, dia bersama mahasiswa Papua lainnya berharap Presiden Prabowo Subianto bersedia membuka ruang demokrasi untuk masyarakat Papua.

“Yang ingin saya sampaikan secara fundamental, yaitu menentukan nasibnya sendiri sebagai hak Bangsa Indonesia. Kan itu sudah diakui secara konstitusi,” ujar dia.

Sudah genap empat tahun Yulius menjadi anak rantau di Surabaya sejak berstatus sebagai mahasiswa aktif Fakultas Teknik di salah satu kampus swasta di Surabaya.

Tidak jarang dia dan kawan-kawannya mendapat perlakuan diskriminasi di ruang umum. Salah satunya saat mengantre di stasiun, Yulius diminta menjaga jarak dengan pelanggan lain.

“Terus teman-teman kalau mau cari kos itu katanya sudah penuh padahal masih ada (tersedia),” keluh dia.

Namun, dia bersyukur jika kumpulan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua di Surabaya dapat tinggal di satu asrama yang sama.

“Di sini sekarang kami aman, nggak ada protes dari warga. Malah sering kalau ada kegiatan kami diundang sama RT/RW dan kami dikirimin makanan,” cetus dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah menemui (IWAS) alias Agus tersangka dugaan kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan memastikan pemenuhan kebutuhan Agus sebagai penyandang disabilitas.

"Saya mengapresiasi Pak Kapolda, rasa hormat kepada Pak Kapolda dan jajarannya karena beliau memiliki suatu keputusan tentang pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum," kata Mensos dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Senin.

Ia meyakini kepolisian NTB akan memenuhi dan mengakomodasi hak-hak Agus dengan layak sembari melanjutkan proses hukum dugaan kasus TPKS yang dilakukan oleh Agus dengan hati-hati dan teliti.

Ia pun menyebutkan hak-hak Agus yang dipenuhi selama menjalani proses hukum, di antaranya berupa pelayanan teknis khusus yang diperlukan pelayanan medis hingga psikis.

"Sehingga ketika Mas Agus misalnya yang diperiksa memang dalam keadaan tidak tertekan, dalam keadaan nyaman, sehingga dia siap diperiksa. Karena hak-haknya sudah dipenuhi," kata Mensos.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memenuhi hak Agus sebagai tersangka penyandang disabilitas. Salah satu kebijakannya, yaitu memberikan Agus status sebagai tahanan rumah.

"Sebenarnya ini merupakan bagian dari kami memperhatikan hak-haknya dari pelaku. Kenapa kami perhatikan? Karena memang kita di Polda rumah tahanan kita yang terbatas belum menyediakan itu," kata Irjen Pol Hadi.

Ia menambahkan hari ini Agus juga masih diperiksa dan didampingi pengacaranya yang baru. Pihaknya sudah memperpanjang masa penahanan Agus 40 hari ke depan sebagai tahanan rumah.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN-Organisasi hak asasi manusia terkemuka di Jerman pada hari Senin (9/12/2024)memperingatkan adanya peningkatan rasisme anti-Muslim di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, dan mendesak para politisi dan media untuk menghindari generalisasi yang berbahaya.

Institut Jerman untuk Hak Asasi Manusia (DIMR) mengeluarkan laporan setebal 32 halaman yang mengkaji dampak konflik Gaza terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, dengan fokus utama pada meningkatnya antisemitisme dan juga kekhawatiran akan meningkatnya insiden anti-Muslim.

Dilansir Anadolu, Senin, Direktur DIMR, Beate Rudolf, mengatakan bahwa generalisasi berlebihan dan stereotip negatif tentang Muslim dalam wacana politik dan liputan media setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 telah berdampak negatif pada hak-hak dasar dan kebebasan.

“Siapa pun yang mengkritik pemerintah Israel tidak secara otomatis bertindak antisemit. Siapa pun yang mendukung negara terpisah untuk Palestina tidak secara otomatis menjadi simpatisan Hamas. Generalisasi hanya mendorong antisemitisme, serta rasisme terhadap warga Palestina dan Muslim,” katanya dalam konferensi pers di Berlin.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa insiden antisemitisme di Jerman telah melonjak sejak 7 Oktober 2023, dengan kejahatan kebencian meningkat dua kali lipat menjadi 5.164 kasus pada tahun 2023, dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Lebih dari separuh pelanggaran ini terjadi pada kuartal terakhir. Paruh pertama tahun 2024 terdapat 1.997 kejahatan antisemit yang dilaporkan kepada polisi.

BACA JUGA: Ghana, Negara Mayoritas Kristen Itu Berpeluang Besar Dipimpin Presiden Muslim Pertama

DIMR menyerukan keterlibatan masyarakat yang lebih kuat untuk melawan antisemitisme di Jerman, memperluas langkah-langkah pencegahan seperti program peningkatan kesadaran di lembaga-lembaga pendidikan dan memberikan dukungan untuk proyek-proyek yang memerangi informasi yang salah dan teori konspirasi.

Lembaga ini juga memperingatkan pihak berwenang agar tidak membuat generalisasi yang berlebihan dan menyebarkan stereotip negatif tentang Muslim, dengan menekankan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul hanya boleh dilakukan dalam situasi yang luar biasa sebagaimana diizinkan oleh hukum.

JAKARTA - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 versi Munas Hotel Sultan, Agung Laksono ternyata telah mendaftarkan kepengurusan inti ke Kementerian Hukum (Kememkum) pada Senin (9/12/2024).

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PMI kubu Agung Laksono, Ulla Nuchrawaty. Dia menyampaikan, pihaknya telah mendaftarkan kepengurusan inti ke Kemenkum.

"Kalau kami mungkin hari ini sudah disampaikan dan sudah didaftarkan dengan kepengurusan yang sederhana dulu misalnya gitu kan," kata Ulla, Senin (9/12/2024).

Adapun jabatan inti yang didaftarkan kepengurusan PMI di bawah naungan Agung yakni mencakup Ketua, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil Ketua Umum.

Untuk jabatan Sekjen, kata Ulla, Agung menyerahkanpada dirinya. Sementara Wakil Ketua Umum, Ulla menyampaikan Muhammad Muaz telah terpilih. "Karena kan kita juga tentu harus melihat seluruhnya gitu, Mana yang paling pas dibalik Mas Agung," kata Ulla.