JAKARTA, KOMPAS.com – Tim hukum pasangan calon (paslon) Pilgub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (Rido) sudah mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk konsultasi terkait sengketa Pilkada, Senin (9/12/2024).

Faizal Hafied, salah satu perwakilan tim hukum Rido, menjelaskan bahwa konsultasi tersebut membahas batas waktu dan teknis pengajuan gugatan hasil Pilkada Jakarta ke MK.

“Batas akhir pengajuan adalah hari Rabu pukul 23.59," kata Faizal dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

Faizal juga mengungkapkan bahwa persiapan untuk mengajukan gugatan sudah mencapai 97 persen. Alat bukti seperti foto, video, dan keterangan saksi serta ahli telah dikumpulkan.

Namun, Faizal mengatakan bahwa timnya belum dapat memastikan waktu pasti untuk kembali ke MK, karena masih menunggu arahan dari Ketua Tim Pemenangan Rido, Ahmad Riza Patria.

"Kami tinggal menunggu arahan dari Ketua Tim Sukses untuk waktu pengajuan permohonan, sekaligus menyelesaikan finalisasi persiapan lainnya," pungkas Faizal.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta telah menetapkan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta dengan perolehan suara 50,07 persen, sebagaimana hasil rekapitulasi yang dilakukan pada Minggu (8/12/2024).

Berdasarkan rekapitulasi suara tersebut, pasangan Ridwan Kamil-Suswono memperoleh 1.718.160 suara, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 459.230 suara, dan Pramono Anung-Rano Karno 2.183.239 suara.

Tim hukum Rido menyatakan bahwa hasil rekapitulasi suara yang diterbitkan KPUD Jakarta dianggap janggal dan akan mengajukan gugatan ke MK.

“Apapun hasil dari rekapitulasi sore ini terkait penghitungan tingkat provinsi kami tegas akan mendaftarkan gugatan PHPU terkait hasil ke Mahkamah Konstitusi,” kata Ali Lubis, anggota tim pemenangan Rido, Sabtu (7/11/2024).

Ali menambahkan bahwa mereka telah mempersiapkan materi gugatan yang mencakup temuan pelanggaran di Pinang Ranti, ketidakmerataan distribusi C6, serta dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan telah menerima dan menangani sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM terjadi di dalam dan luar negeri sepanjang tahun 2024.

Data itu diungkapkan Komisioner Komnas HAM bidang pengaduan, Hari Kurniawan saat menyampaikan catatan akhir tahun dalam peringatan hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024.

Menurut Hari, jumlah pengaduan tersebut menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 2.500 kasus.

"Sebanyak 2.050 kasus diterima oleh Komnas HAM melalui Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Jakarta," kata Hari di kantor Komnas HAM, Selasa (10/12/2024), dikutip dari YouTuber Komnas HAM.

Kemudian, dia menyebut, sebanyak 255 kasus lainnya diterima oleh enam Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua.

"Setelah itu, didistribusikan ke pemantauan sejumlah 709, mediasi sejumlah 213, diberikan saran atau upaya lain sejumlah 682, dan 701 aduan bersifat tembusan,” ujar Hari.

Hari menjelaskan bahwa, dalam penanganan aduan tersebut, juga ditembuskan ke lembaga terkait, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa Jakarta menjadi provinsi terbanyak yang diduga terjadi pelanggaran HAM, yakni ada 337 kasus.

Kemudian, disusul Provinsi Jawa Barat (Jabar), dengan jumlah 232 kasus. Lalu, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan 227 kasus.

“Tiga provinsi ini yang kemudian jarang digeser dengan provinsi lain, terutama DKI Jakarta karena dari tahun ke tahun DKI Jakarta menjadi provinsi yang sangat banyak dugaan pengaduan pelanggaran HAM-nya,” kata Hari.

Sementara itu, pihak yang paling banyak diadukan kepada Komnas HAM adalah Polri dengan 663 aduan. Lalu, pemerintah daerah dan pemerintah pusat/kementerian sebanyak 433 aduan dan korporasi sebanyak 321 aduan.

Selanjutnya, Hari mengungkapkan, dugaan pelanggaran HAM yang paling banyak diadukan terkait hak atas kesejahteraan dengan jumlah 813 aduan.
Kemudian, hak memperoleh keadilan sebanyak 758 aduan dan hak atas rasa aman sebanyak 212 aduan.

Terakhir, Hari menjelaskan bahwa Komnas HAM melakukan respons cepat terkait aduan dengan mengeluarkan surat respons cepat atau surat perlindungan

Hal itu dilakukan berdasarkan berita atau informasi di media massa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM dan/atau sumber lain yang dapat diverifikasi.

Selain itu, menurut Hari, respons cepat dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap peristiwa yang memenuhi kriteria seperti berdampak dan berpotensi meluas, serta diduga atau telah menimbulkan korban luka berat, korban jiwa maupun kerugian materi.

Hari mengungkapkan, Komnas HAM sudah mengeluarkan enam surat respons cepat atau perlindungan sepanjang tahun 2024.

Satreskrim Polres Pemalang, menangkap diduga pembunuh bocah 9 tahun yang ditemukan dalam karung. Pelakunya, merupakan tetangga korban yang masih duduk di bangku SMK.

Kasatreskrim Polres Pemalang, AKP Andika Oktavian Saputra, mengungkapkan pihaknya telah menetapkan seorang anak berkonflik dengan hukum (ABH) atas temuan mayat bocah di dalam karung.

"Menetapkan anak yang berkonflik dengan hukum inisial KA 16 tahun, pelajar SMK swasta," kata Andika saat menggelar konferensi pers di Ruang Tribrata Polres Pemalang, Selasa (10/12/2024).

"Polres Pemalang telah menetapkan seorang anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), atas dugaan tindak pidana pencabulan atau kekerasan terhadap anak korban hingga meninggal," kata Andika.

Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) yakni KA (16), merupakan tetangganya korban. ABH masih berstatus pelajar SMK dan bekerja paruh waktu di tempat paman korban yang berada persis disamping rumah lokasi kejadian.

Kasus tersebut terungkap setelah dilakukan berbagai rangkaian penyelidikan, serta pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi. Ada 8 Saksi yang diperiksa.

"Dari pengakuan salah seorang anak saksi, serta ditemukannya sejumlah alat bukti, kami meningkatkan status salah seorang anak saksi tersebut menjadi anak yang berkonflik dari hukum," jelas Andika.

Sebelumnya, seorang bocah perempuan ditemukan tewas dalam karung di Pemalang pada Minggu (8/12) malam. Dia sempat dikabarkan hilang dan dicari warga sebelum akhirnya ditemukan tewas di bagian belakang rumahnya.

Fakta Baru Kasus Pembunuhan Bocah Bekasi, Ada Lubang 'Baru'-Belasan Foto

Fakta Baru Kasus Pembunuhan Bocah Bekasi, Ada Lubang 'Baru'-Belasan Foto

MATARAM, KOMPAS.com - Lima korban kasus dugaan pelecehan seksual oleh IWAS alias AG (21), tersangka pria disabilitas di Mataram, mengajukan perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Lima orang korban dewasa yang sudah mengajukan perlindungan (ke LPSK)," kata Ade Latifa Fitri, pendamping korban, Senin (9/12/2024).

Dia mengatakan permohonan perlindungan ini bukan karena ancaman dari terduga pelaku. Namun, kasus ini telah menjadi perhatian masyarakat sehingga membuat korban trauma.

Ade mengatakan pengajuan tersebut masih dalam proses pemenuhan dokumen ke LPSK.

"Sebenarnya ancaman langsung yang diterima oleh korban sih tidak ada, cuma kan dengan ramainya ini kan korban tetap dapat akses melihat bagaimana pro dan kontra yang ada di masyarakat, dan itu yang sebenarnya membuat korban benar-benar dalam kondisi yang cukup trauma," kata Ade.

Ade mengatakan, sampai sekarang korban belum berani untuk muncul dan masih diwakili pendamping.

"Walau tidak ada ancaman secara langsung, tetap perlindungan untuk korban itu tetap dijamin. Makanya kami tetap mengajak para korban untuk mengajukan perlindungan ke LPSK," kata Ade.

Ade mengatakan saat ini kondisi psikis para korban masih dalam keadaan ketakutan untuk berinteraksi dengan orang.

"Mereka masih sangat ketakutan berinteraksi dengan orang di luar tim dan kepolisian yang berwenang dalam proses hukum ini. Jadi mereka hanya berinteraksi dengan kami-kami saja," kata Ade.

Selain itu, korban juga masih dalam kondisi traumatis dan belum siap untuk muncul. Ade menyebutkan, beberapa korban bahkan ada yang sulit tidur dan ketakutan sampai menonaktifkan media sosial.

Ade mengatakan, selain pendampingan dari sisi hukum, korban juga tetap mendapat pendampingan dari psikolog untuk menguatkan mental korban.

"Pendampingan psikologi tetap kami upayakan supaya korban tetap kuat menjalani proses," kata Ade.

Hingga saat ini, proses penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual tersangka AG masih terus bergulir di Polda NTB.

Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB telah menerima 15 laporan korban dugaan pelecehan seksual oleh AG, pria disabilitas tuna daksa.

Dari 15 korban yang sudah melapor ke KDD, 7 orang di antaranya telah diperiksa tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB.

Polisi menyebutkan, dugaan pelecehan seksual ini terjadi di sebuah homestay di Kota Mataram pada 7 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WITA.

Tersangka dijerat Pasal 6 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun.

Israel telah melakukan genosida. Membantai rakyat Gaza dan ingin merampas tanah Palestina

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengajak semua pihak untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 2024 pada 10 Desember sebagai momentum untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.

Sebab, kata dia, Israel bukan sedang berperang melainkan melakukan genosida dengan terus meluluhlantakkan Jalur Gaza.

"Israel telah melakukan genosida. Membantai rakyat Gaza dan ingin merampas tanah Palestina," terang Deng Ical, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia menuturkan bahwa Israel terus membombardir Gaza sejak 7 Oktober 2023. Hingga kini, ratusan ribu warga Palestina terluka, dan puluhan ribu jiwa meninggal dunia.

"Kekejaman Israel sudah di luar batas kemanusiaan," ucapnya.

Menurut dia, pembantaian yang dilakukan Israel telah di luar nalar kemanusiaan. Untuk itu, dia menilai sudah tidak ada lagi HAM di Gaza sebab Israel sudah mengabaikan sisi-sisi hak asasi manusia (HAM).

Dia pun menyerukan agar genosida di Gaza harus dihentikan, oleh karenanya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) harus lebih berani bersikap terhadap Israel.

"Israel harus dikeluarkan dari keanggotaan PBB. Semua negara harus mendukung usulan itu," ujar mantan Wakil Wali Kota Makassar itu.

Dia menegaskan bahwa Indonesia akan terus bersama Palestina, serta mengajak semua pihak lainnya untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.

"Indonesia akan terus melawan penjajahan di atas muka bumi. Konstitusi sangat jelas mengamanatkan bahwa penjajahan harus dihapuskan," tuturnya.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Imparsial menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2024 yang memberi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi di tubuh TNI merupakan kabar segar.

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyebutnya sebagai oase reformasi peradilan militer, sebuah pekerjaan rumah yang dianggap stagnan sejak Reformasi.

"Ini lah yang dimandatkan sejatinya oleh UU KPK kepada institusi KPK untuk dapat memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia, tidak peduli latar belakang atau lingkungan terjadinya di mana, siapa, itu harus dilakukan oleh KPK," ujar Ardi dalam diskusi di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

“Adanya Putusan MK 87/PUU-XXI/2023 yang menegaskan kewenangan KPK untuk menangani perkara anggota TNI yang terlibat dalam kasus korupsi merupakan oase di tengah mandeknya reformasi peradilan militer,” kata dia.

Tanpa putusan MK semacam ini, Imparsial menilai, penanganan tindak pidana korupsi yang selama ini ditangani sendiri oleh institusi TNI minim transparansi dan kurang akuntabel.

Ia mendorong agar putusan MK ini segera ditaati dan ditindaklanjuti, terlebih reformasi peradilan militer dianggap sebagai salah satu bagian pokok reformasi TNI.

“Sejumlah agenda tersisa, seperti restrukturisasi komando teritorial, penyelesaian kasus pelanggaran HAM, dan reformasi peradilan militer sudah seharusnya menjadi prioritas,” kata Ardi.

Sebelumnya, putusan MK yang terbit 29 November lalu ini mengabulkan gugatan advokat bernama Gugum Ridho Putra.

Ketua MK Suhartoyo menyatakan Pasal 42 UU KPK inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK.

Lima korban pelecehan seksual oleh pria difabel inisial IWAS di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengajukan permohonan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal itu dilakukan karena korban mengalami trauma yang cukup berat pascakejadian.

"Ada lima orang. Lima orang korban dewasa yang sudah mengajukan," kata pendamping korban, Ade Latifa saat ditemui awak media di Mapolda NTB, Selasa (10/12/2024).

Menurut Ade, total korban yang sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB sebanyak tujuh orang. Dua di antaranya merupakan korban anak-anak yang saat ini didampingi langsung oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

"Iya sudah (BAP). Total yang sudah memberikan keterangan sebenarnya ada tujuh, tetapi duanya adalah korban anak dan itu didampingi LPA langsung," imbuhnya.

Ade mengatakan korban mengajukan permohonan perlindungan dari LPSK bukan karena adanya ancaman dari luar. Namun, dia menegaskan korban mengalami trauma cukup berat.

"Sebenarnya ancaman secara langsung yang diterima oleh korban memang tidak ada, cuma dengan ramainya ini kan korban masih dapat akses melihat bagaimana pro-kontra yang ada di masyarakat juga kan. Dan itu yang membuat korban benar-benar masih dalam kondisi cukup trauma sampai sekarang," bebernya.

Menurut Ade, korban sampai saat ini belum berani muncul sama sekali. Ketakutan itu juga menjadi alasan mereka untuk mengajukan permohonan pendampingan kepada LPSK.

"Tetapi bagaimanapun walaupun tidak ada ancaman secara langsung kan, tetap perlindungan untuk korban itu kan perlu dijamin. Makanya kami tetap kemudian mengajukan perlindungan ke LPSK," tegasnya.

Sebelumnya, tersangka IWAS diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB, Senin (9/12/2024). Tersangka pelecehan seksual itu memenuhi panggilan polisi didampingi pengacaranya.

"Kami mengagendakan untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka atas nama Agus," kata Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat, kepada awak media di Mapolda NTB, Senin sore.

Menurut Syarif, IWAS mendatangi Polda NTB didampingi kuasa hukumnya yang baru. Menurutnya, hal itu juga sebagai salah satu pemenuhan hak-hak pelaku dalam mendapatkan pendampingan hukum.

"Sampai saat ini pemeriksaan masih terus berjalan dan hari ini juga didampingi oleh pengacara yang baru hari ini dan sudah kami terima surat kuasa pendamping dari yang baru," ujar Syarif.

Syarif menegaskan penahanan terhadap IWAS sudah diperpanjang sejak beberapa hari lalu. Karena itu, IWAS masih menjadi tahanan rumah hingga 40 hari ke depan.

Video: Penyebab Korban Tak Berkutik Hadapi Pelaku Pelecehan Seksual

Video: Penyebab Korban Tak Berkutik Hadapi Pelaku Pelecehan Seksual

Kita tahu spirit penegakan hukum dalam KUHP nasional sudah jauh berbeda dengan spirit penegakan hukum yang kita warisi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah berencana melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang berlaku saat ini karena dianggap sudah terlalu lama mengikuti beleid warisan Hindia Belanda.

"Kita tahu spirit penegakan hukum dalam KUHP nasional sudah jauh berbeda dengan spirit penegakan hukum yang kita warisi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda," kata Yusril di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa.

Yusri mengatakan hukum warisan Hindia Belanda lebih menekankan kepada hukuman badan dan balas dendam. Hal itu bertolakbelakang dengan aturan yang diusung saat ini, yang mengedepankan restorative justice dan rehabilitatif.

Perubahan tersebut juga akan menyelaraskan UU Tipikor dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.

"Kita sekarang lebih pada pendekatan restorative justice kemudian rehabilitatif, kita memulihkan keadaan dan karena itu amanah dalam UNCAC itu lebih penekanannya kepada asset recovery, agak sedikit beda dengan yang sekarang ditekankan dalam UU Tipikor yaitu aspek kerugian negaranya," ujarnya.

Yusril belum menjelaskan lebih rinci mengenai linimasa perubahan UU Tipikor tersebut, namun dia menegaskan hal tersebut harus dilakukan secepat mungkin.

"Ini menjadi wacana yang harus segera kita selesaikan dan mudah-mudahan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dalam waktu yang cepat ini terselesaikan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemberantasan tindak pidana korupsi adalah satu program Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut termuat dalam Astacita Nomor 7 yang mencantumkan penguatan reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla dan Agung Laksono terlibat konflik. Keduanya terlibat perseteruan perebutan kursi ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI). Agung ingin 'mengkudeta' JK, tapi Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) itu tidak terima.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pihaknya siap melakukan mediasi terkait dualisme kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) yang melibatkan kubu Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

Hal tersebut disampaikannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, terkait perkembangan kisruh organisasi PMI.

"Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi," katanya.

Ketika ditanya mengenai surat keputusan (SK) dari kubu Agung Laksono, Supratman menjelaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen resmi terkait permohonan pengesahan kepengurusan dari salah satu pihak.

"Sampai hari ini saya belum terima ya. Dua-duanya terkait dengan kepengurusan Palang Merah Indonesia," ujarnya.

Meski begitu, Supratman memastikan bahwa jika SK tersebut sudah masuk, pihaknya akan memverifikasi secara detail berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

"Kami akan teliti secermat mungkin terkait pengesahan, termasuk prosedur pelaksanaannya," katanya menambahkan.

Terkait langkah mediasi antara kubu Jusuf Kalla dan Agung Laksono, Supratman menegaskan bahwa kementeriannya akan mengedepankan proses tersebut sebelum mengambil keputusan.

Sampai saat ini, Supratman kembali menekankan bahwa belum ada permohonan resmi terkait dualisme kepengurusan PMI yang diterima oleh Kementerian Hukum.

Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI pada 8 Desember 2024 berujung konflik. Dalam Munas resmi, Jusuf Kalla terpilih kembali sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029.

Keputusan ini didukung oleh 490 peserta dari 34 PMI provinsi dan forum relawan nasional, dengan Jusuf Kalla menjadi calon tunggal. Ketua Sidang Pleno Adang Rocjana menegaskan bahwa seluruh peserta memberikan dukungan penuh kepada Jusuf Kalla.

Namun, kubu Agung Laksono menolak hasil tersebut. Mereka mengadakan Munas tandingan dan mengklaim memperoleh 254 suara dukungan.

Kubu ini menilai Munas resmi penuh kejanggalan, membatasi aspirasi, serta ada upaya memaksakan kepemimpinan Jusuf Kalla. Mereka juga mengkritik pembahasan AD/ART yang ditolak oleh pihak Jusuf Kalla.

Sebagai respons, Agung Laksono ditetapkan sebagai Ketua Umum PMI versi Munas tandingan, dengan Muhammad Muas sebagai Wakil Ketua Umum dan Ulla Nurchrawaty sebagai Sekretaris Jenderal. Mereka berencana mendaftarkan hasil Munas tandingan ke Kementerian Hukum.

Sementara itu, Jusuf Kalla mengecam tindakan kubu Agung sebagai ilegal dan melaporkan hal tersebut ke kepolisian.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai pengkhianatan yang merugikan PMI. Namun, Agung Laksono menegaskan bahwa isu ini hanya masalah organisasi dan bertujuan untuk memperbaiki PMI.

Pangkalpinang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan program bebas peredaran uang tunai atau "cashless" bagi warga binaan di dalam lapas tersebut.

"Penerapan cashless ini untuk mencegah pungutan liar (pungli) di dalam lapas," kata Kepala Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang Meita Eriza di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan penerapan cashless ini sesuai dengan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 5 huruf C yaitu uang yang diperbolehkan untuk dimiliki oleh narapidana dan tahanan merupakan uang yang telah melalui substitusi uang dengan alat tukar khusus yang hanya berlaku pada lapas atau rutan.

"Penerapan cashless ini selain mencegah pungli, inovasi getas dan penggunaan mesin EDC ini juga menjadi kontrol petugas terhadap transaksi yang dilakukan secara tidak wajar oleh warga binaan," ujarnya.

Selain itu, untuk memastikan tidak adanya peredaran uang tunai di dalam lapas. Semua satu pintu, tidak ada lagi peredaran uang tunai yang dipegang langsung oleh warga binaan.

"Kita telah bekerja sama sama dengan Bank Sumsel Babel Syariah (BSB) Kota Pangkalpinang sejak Juli 2020 dan diawali dengan penerapan cashless melalui Inovasi Getas (Gerakan Tabungan Kas) berupa Mobil Kas Keliling yang datang langsung ke lapas," katanya.

Ia menambahkan tidak berselang lama, dilakukan peluncuran mesin uang elektronik yaitu EDC (Elektronic Data Capture) sebagai alat transaksi di setiap merchant atau kantin yang ada di lapas.

Kasubsi Admisi dan Orientasi Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang Irma Ristika Dewi mengatakan bahwa dengan adanya Inovasi Getas dan Penerapan Mesin EDC ini dapat mempermudah petugas Lapas untuk mencatat uang keluar masuk Warga Binaan pada buku Register D. Setiap warga binaan memegang Kartu dari BSB yang dapat digunakan sebagai pembayaran menggunakan mesin EDC.

“Melalui transaksi cashless, seluruh lalu lintas peredaran uang di dalam lapas dapat tetap termonitor setiap harinya. Apabila nanti ditemui ada penyimpangan terkait hal ini, maka akan kami beri sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," demikian Irma.

Pewarta: Aprionis
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Komisioner Kompolnas Gufron mengatakan banyak kemajuan yang dicapai Polri sejak proses dan pasca-reformasi, di mana aparat kepolisian dituntut 'melek' hak asasi manusia (HAM) hingga dibuatnya aturan resmi terkait; serta polisi yang tunduk pada peradilan umum.

"Proses dan agenda reformasi Polri perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Di satu sisi, harus diakui sejak 1997 banyak kemajuan yang sudah dicapai, termasuk dalam isu hak asasi manusia. Polri menjadi lebih humanis dan adanya Perkap HAM menjadi salah satu tolok ukur capaian positif dari proses Reformasi Polri," kata Gufron dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/12/2024).

Meski demikian, Gufron menilai Polri memang masih punya pekerjaan rumah (PR) yakni melanjutkan semangat reformasi. Gufron menuturkan kultur Polri perlu mengalami reformasi kultural.

"Kemudian masuknya materi HAM dalam pendidikan dan pelatihan anggota, serta tunduknya anggota Polri pada peradilan umum. Meski di sisi lain, tidak dapat dipungkiri masih terdapat pekerjaan rumah untuk terus melanjutkan Reformasi Kultural Polri," sambung Gufron.

Selanjutnya dia menilai sejumlah capaian Polri di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia mengapresiasi Polri yang dinilai memperkuat penanganan kejahatan menyangkut perempuan dan anak, serta kejahatan perdagangan orang dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak/Pidana Perdagangan Orang (PPA/PPO).

"Demikian juga di bawah kepemimpinan Kapolri Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ada sejumlah capaian positif yang patut diapresiasi, salah satunya penguatan Polri dalam penanganan isu perempuan dan anak. Misalnya dengan peningkatan PPA dan TPPO dari unit menjadi direktorat di Mabes Polri. Hal ini menjadi terobosan positif dan nyata di tengah meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum," ujar Gufron.

Gufron menyebut penguatan peran Polri dalam memberantas tindak pidana tak hanya menuai dukungan Kompolnas, tapi dari kalangan masyarakat yang memiliki fokus isu terkait. Dia berharap direktorat dan unit PPA/PPO dibentuk hingga di level polsek.

"Sebagai terobosan hal ini harus didukung, tidak hanya Kompolnas saja, tapi juga kelompok-kelompok lain di masyarakat yang memiliki perhatian dan mendukung upaya penguatan peran Polri. Diharapkan ke depan direktorat dan unit PPA dan TPPO tidak hanya dibentuk di semua polda dan polres, melainkan juga di semua polsek," tutur dia.

Lalu Gufron juga mengapresiasi pembentukan Kortas Tipikor. Dia berharap Kortas Tipikor dapat memperkuat sinergitas antarpenegak hukum yang menangani masalah korupsi di Indonesia.

"Capaian lain adalah di bidang penanganan korupsi, yaitu dengan dibentuknya Kortas Tipikor. Pembentukan ini Kortas tersebut juga perlu diapresiasi dan Kompolnas tentu saja sejak awal telah mendukung langkah terobosan tersebut guna memberantas kasus-kasus tindak pidana korupsi. Ke depannya diharapkan menguatnya sinergi antar lembaga penegak hukum dalam memberantas masalah korupsi di Indonesia," ungkap Gufron.

Di sisi lain Gufron juga mengomentari soal dua kasus menonjol belakangan yakni penembakan maut Kasat Reskrim oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan dan penembakan siswi SMK oleh anggota Reserse Narkoba Polrestabes Semarang. Dia berpendapat cara Jenderal Sigit dalam merespons kedua kasus ini positif.

"Terkait dengan isu kekerasan polisi yang mencuat belakangan ini, respon Kapolri tentunya juga positif. Kapolri memberikan respon yang jelas dan tegas, bahwa jika ada anggota yang melanggar, akan segera ditindak tegas, sehingga tidak ada impunitas di tubuh Polri," ucapnya.

"Sebagai contoh pada kasus Solok Selatan dan Semarang, upaya penanganan Polri sejauh ini sudah baik dan oknum polisi yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal sesuai fungsi dan tugasnya akan terus memonitor dan mengawasi hal ini," pungkas Gufron.

Saksikan juga video: Kompolnas Bakal Cek Lokasi Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan

[Gambas:Video 20detik]

Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia 2024 diperingati hari ini. Mantan Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, pun berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menyelesaikan tiga pekerjaan rumah (PR) HAM. Apa saja?

"Pandangan saya, di hari HAM ini sepertinya pemerintahan Prabowo-Gibran mesti membereskan beberapa PR yang tempo hari ditinggalkan oleh Pak Jokowi, gitu lho, kenapa PR itu penting dibereskan? Supaya pemerintahan hari ini memang bekerja untuk HAM," ujar Amiruddin kepada detikcom, Selasa (10/12/2024).

Amiruddin mengatakan ada tiga PR utama yang harus segera diselesaikan dan diperbaiki pemerintahan kali ini. PR pertama, Amiruddin meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada aparat. Sebab, menurut Amiruddin Komnas HAM sering mendapat aduan tentang perilaku aparat yang dinilai masyarakat meresahkan.

Kemudian PR kedua adalah pemerintah diharapkan membuat program jelas untuk memenuhi hak korban pelanggaran HAM berat. Amiruddin berharap program mengenai hak korban ini dibuat jelas dan harus dilaksanakan.

"Kedua, PR yang harus betul-betul dibereskan sesegera mungkin yaitu memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM berat yang serius, artinya pemerintahan ini mesti men-deliver program untuk para korban dengan program yang jelas. Bukan sekedar janji-janji, tapi betul-betul program yang jelas," katanya.

Lalu, PR ketiga adalah Prabowo diminta menciptakan suasana aman dan damai di Papua. Menurutnya, kasus di Papua tidak terlalu mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebelumnya.

"PR yang sangat mendesak dan PR besar sesungguhnya yaitu menciptakan situasi kondusif dan damai di Papua, supaya korban tidak jatuh terus. Tiga ini kan di masa Pak Jokowi agak kurang diperhatikan, saya berharap pemerintahan hari ini membereskan PR-PR ini," ucapnya.

Selain itu, dia juga berharap Presiden Prabowo Subianto membuat Peraturan Presiden (Perpres) baru mengenai pemulihan korban. Hal ini bertujuan untuk memperbarui Keppres sebelumnya.

"Kan penyelesaian kasus HAM Pak Jokowi membuat Keppres bahwa akan memulihkan hak-hak korban. Itu kan terbengkalai, yaitu PR besar hari ini adalah bagaimana hak korban itu betul-betul bisa terpenuhi maksimal di masa pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo sepertinya perlu mengeluarkan Peraturan Presiden yang baru ya," ucapnya.

Harapan untuk Kementerian HAM

Terkait adanya Kementerian HAM, Amiruddin berharap Kementerian HAM segera merampungkan program-programnya ke depan. Dia berharap Kementerian HAM benar-benar membenahi infrastuktur pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia.

"Kementerian ini kan harus sebagai eksekutif menyelesaikan masalah. Jadi kita harap Kementerian HAM punya semacam road map atau blue print pemajuan dan perlindungan HAM," katanya.

Terakhir, Amiruddin juga meminta pemerintah menjamin demokrasi berjalan baik di Indonesia.

"Satu lagi yang mesti jadi perhatian Presiden, HAM ini kan bisa berjalan baik kalau demokrasinya berjalan baik. Pemerintahan ini mesti ada komitmen menjaga demokrasi berjalan dengan baik di Indonesia," pungkasnya.