Muara Bulian, Batanghari (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Muara Bulian Kabupaten Batanghari, Jambi selama bulan Ramadhan melaksanakan kegiatan pesantren kilat untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kepala Lapas kelas II B Muara Bulian Dede Mulyadi di Muara Bulian, Senin, mengatakan pesantren kilat selama bulan ramadhan ini untuk meningkatkan kualitas pembinaan bagi para narapidana, khususnya yang beragama Islam.

"Setiap bulan puasa kita berikan kegiatan positif bagi warga binaan agar bisa lebih fokus untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadhan,"katanya.

Tujuannya adanya kegiatan itu agar dapat memberikan ilmu agama bagi para WBP seperti pendidikan akidah, akhlak, belajar baca Alquran, dakwah, ibadah, hingga menghafal Alquran.

Kegiatan pesantren kilat tersebut dilaksanakan setiap hari selama bulan Ramadhan. Akan tetapi di tahun 2025 ini Lapas Muara Bulian akan melibatkan warga binaan pemasyarakatan yang akan memimpin selama proses berjalannya kegiatan itu dikarenakan ada efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

"Ya di tahun ini kita libatkan para WBP, biasa nya kita mengundang orang luar untuk memberikan ceramah setelah sholat tarawih,"ujarnya.

Untuk itu, Kalapas mengharapkan kepada seluruh warga binaan dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan aman dan nyaman selama berjalan nya bulan Ramadhan.

"Dengan adanya kegiatan pesantren ini, dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, menambah ilmu agama, sehingga dapat bermanfaat mereka dan bisa diterapkan dalam kehidupannya," ujarnya.

Selain Pesantren Kilat, para WBP juga melaksanakan ibadah lain, seperti salat tarawih secara berjamaah dan bertadarus selama bulan Ramadhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) berjanji tidak akan memproses hukum seseorang yang dilaporkan oleh keluarganya karena terindikasi memakai narkoba.

Kepala BNN Marthinus Hukom mengajak seluruh pihak untuk tidak ragu melaporkan anggota keluarga atau sanak saudara yang terindikasi menggunakan barang haram tersebut.

"Kami jamin dan pastikan bahwa mereka yang melapor diri dengan sukarela tidak akan diproses hukum," kata Marthinus dalam konferensi pers di Kantor BNN, Jakarta Timur, Senin (3/3/2025).

"Saya ulangi lagi, bagi mereka yang melapor sukarela, bahwa ada keluarganya menggunakan atau ketergantungan narkoba, mereka tidak diproses hukum," ujar dia.

Marthinus menyebutkan bahwa BNN telah menyediakan sarana untuk melaporkan seseorang yang terindikasi memakai narkoba, yakni IPWL atau institusi penerima wajib lapor.

Ia pun berjanji bahwa orang yang dilaporkan itu tidak akan diproses hukum, justru bakal direhabilitasi.

"Saya mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, yang anggota keluarganya terjerat penyalahgunaan narkoba, agar dengan kerelaan melaporkan diri ke IPWL atau institusi penerima wajib lapor terdekat untuk mendapatkan perawatan rehabilitasi," kata Marthinus.

Ia menekankan bahwa kerja-kerja pemberantasan narkoba juga memerlukan peran seluruh pihak, termasuk lapisan masyarakat.

Untuk itu, ia berharap seluruh lapisan masyarakat selalu aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum jika mengetahui adanya aktivitas narkoba.

"Selain itu, saya juga memohon agar masyarakat secara aktif terus mengawasi kerja-kerja BNN agar selalu bekerja profesional dalam penegakan hukum," ujar Marthinus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tidak masalah pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang pada 21-28 Februari 2025, dilaporkan ke KPK. Dia pun memastikan, pelaksanaan retret tersebut tidak melanggar aturan mana pun.

"Ya itu hak kalau melaporkan. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresiden Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dia mengakui, proses pembayaran melalui PT Lembah Tidar Indonesia selaku pengelola acara. Namun, Prasetyo siap buka-bukaan jika semuanya dilakukan secara transparan. "Ya itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," ucap Prasetyo.

Menurut Prasetyo, PT Lembah Tidak Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggara setelah memenangkan tender secara terbuka. Karena itu, ia tidak ada masalah dengan penyelenggara acara. "Oiya dong. (Buka tender dulu). Iya dong," ujar Prasetyo.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (28/2/2025). Koalisi mencurigai dugaan konflik kepentingan terkait kegiatan tersebut.

Sebelumnya, Anggota Koalisi, Feri Amsari menuding pelaksanaan retret bertentangan dengan regulasi. Ferry mengungkap, kejanggalan retret kepala daerah seperti penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia (LTI), sebgaai perusahaan yang mempersiapkan retret karena dimiliki kader Partai Gerindra.

"Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar-standar tentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka," kata Feri setelah melapor di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Jumat (28/2/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju segera mencari solusi cepat demi menyelamatkan PT Sritex serta memastikan nasib para pekerja tetap terjamin.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang melibatkan berbagai kementerian dan perwakilan pekerja di Kantor Presiden, Senin (3/3/2025).

"Kami berkumpul atas petunjuk Bapak Presiden bersama Menteri BUMN, Kementerian Tenaga Kerja, teman-teman kurator, dan perwakilan serikat pekerja untuk berdiskusi mencari jalan keluar terhadap permasalahan PT Sritex," ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, Presiden Prabowo sangat memperhatikan dampak yang mungkin terjadi pada para pekerja PT Sritex akibat permasalahan keuangan yang dihadapi perusahaan.

Kepala Negara, kata Prasetyo, telah berulang kali memberikan arahan kepada para menterinya untuk mencari solusi terbaik agar para pekerja tetap mendapatkan perhatian dan jaminan terhadap hak-haknya.

"Bapak Presiden berkali-kali menekankan pentingnya solusi yang berpihak pada pekerja. Oleh karena itu, pada siang hari ini, kami meminta teman-teman kurator, asosiasi pekerja PT Sritex, serta Menteri Ketenagakerjaan untuk menyampaikan rencana penyelesaian terbaik bagi permasalahan yang menimpa PT Sritex," pungkas Prasetyo.

Gaza (ANTARA) - Israel hanya akan dapat memperoleh kembali warganya yang disandera melalui kesepakatan pertukaran tawanan, kata pejabat senior Hamas Mahmoud Mardawi dalam sebuah pernyataan pers pada Minggu (2/3).

"Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu delusional jika merasa dapat mencapai tujuannya melalui perang kelaparan yang dipaksakan di Jalur Gaza," tutur Mardawi.

Mardawi menegaskan kembali penolakan Hamas untuk memperpanjang tahap pertama perjanjian tersebut dengan Israel, seraya menekankan perlunya implementasi semua tahap seperti yang telah ditandatangani.

Dia juga menyerukan kepada para mediator agar memastikan Israel mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut, seperti yang telah disepakati.

Tahap pertama selama 42 hari dalam perjanjian tiga tahap antara Hamas dan Israel, yang mencakup peningkatan bantuan kemanusiaan, telah berakhir pada Sabtu (1/3).

Berdasarkan perjanjian tersebut, kedua belah pihak diharapkan untuk merundingkan tahap kedua, di mana Hamas akan membebaskan puluhan sandera yang tersisa dengan imbalan penarikan diri Israel dari Gaza dan gencatan senjata permanen.

Namun pada Jumat (28/2), Israel mengusulkan kerangka kerja baru yang akan memperpanjang tahap pertama dengan tambahan 42 hari, hingga setelah hari raya Ramadhan bagi umat Muslim dan hari raya Paskah Yahudi, yang akan berakhir pada 20 April.

Hamas pada Sabtu mengatakan bahwa usulan Israel tersebut tidak dapat diterima."

Pada Minggu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel memutuskan untuk mencegah masuknya barang dan pasokan ke Gaza untuk menekan Hamas agar menerima usulan perpanjangan tersebut, yang menurutnya dikemukakan oleh utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum Sekretaris DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap sidang praperadilan ditunda bukan akal-akalan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu," kata kuasa hukum Hasto, Maqdir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

Maqdir mengatakan usai sidang praperadilan yang ditunda oleh hakim lantaran pihak KPK tidak menghadiri persidangan.

Dia menilai, apabila perkara pokok yang menjerat Hasto sebagai tersangka sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka otomatis praperadilan yang tengah berlangsung dinyatakan gugur.

"Kalau itu memang betul mereka lakukan, ini bisa dimaknai bahwa dengan legislasi dan politisasi terhadap kasus ini, makin hari makin terang benderang. Kita harapkan bahwa itu tidak dilakukan oleh KPK," ujarnya.

Dia berharap, KPK bersedia mengikuti proses praperadilan terlebih dulu sebelum merampungkan berkas perkara Hasto.

Sementara itu, pengacara Hasto lainnya, Todung Mulya Lubis, menyayangkan apabila KPK memang sengaja menyelesaikan berkas perkara agar praperadilan dinyatakan gugur.

Dia menilai, ini sudah termasuk tindakan perintangan penyidikan.

"Jadi, bukan saudara Hasto Kristiyanto yang melakukan 'obstruction of justice', tetapi juga KPK melakukannya karena tidak menghormati proses praperadilan yang kami ajukan karena hakimnya sudah ditunjuk, tanggal sidangnya sudah ditentukan dan seharusnya KPK menghormati itu," jelas Todung.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan penetapan sah atau tidaknya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka pada Senin ini.

Namun, sidang kembali ditunda mengingat KPK tidak hadir dengan alasan masih koordinasi dan mempersiapkan materi.

Sidang gugatan praperadilan nomor perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL akan diadili oleh Hakim Tunggal Afrizal Hadi.

Sidang ini menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tentang dugaan suap.

Kemudian, sidang gugatan dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL akan ditangani oleh Hakim Tunggal Rio Barten Pasaribu untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto terkait dugaan dugaan perintangan penyidikan berdasarkan Sprindik Nomor Sprin.Dik/152/DIK/DIK.01/12/2024.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto pada Kamis (13/2) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pelaksana Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Aturan ini menetapkan entitas investasi representasi pemerintah ini memiliki dua sub holding yakni Perusahaan Induk Investasi yang mengelola keuntungan BUMN dan holding operasional yang mengawasi kinerja perusahaan.

"Perusahaan Induk yang selanjutnya disebut Holding Operasional adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN serta kegiatan usaha lain," dikutip dari Peraturan Pemerintah bertanggal 24 Februari 2025 itu.

Selanjutnya, dalam Pasal 33 Bab XII Peraturan Pemerintah tersebut, diatur tentang Kepala Badan Pelaksana Danantara. “Untul pertama kali, dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas Badan [Danantara], Presiden dapat mengangkat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi sebagai Kepala Badan Pelaksana,” demikian tulis PP No.10/2025, dikutip Senin (3/3/2025).

Dalam pasal 28, pemerintah memastikan para pengurus Danantara dan pegawainya berhak mendapatkan bantuan hukum jika kebijakan yang diambil dipermasalahkan. Hal itu tercantum dalam Pasal 28 yang menegaskan bantuan hukum mencakup Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, Kepala dan Anggota Badan Pelaksana; Pegawai Badan, Mantan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, Mantan Kepala dan Anggota Badan Pelaksan, Mantan Pegawai Badan.

Bantuan hukum ini diberikan jika terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata yang
dapat menimbulkan kewajiban atau akibat hukum. "Sepanjang tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata merupakan akibat dari pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan dengan iktikad baik," tertulis dalam pasal 28.

Selanjutnya, jika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap para pejabat Danantara maupun pegawainya diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya di Badan, maka BPI akan membayarkan ganti rugi dimaksud.

Ganti rugi diberikan mencakup kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola, tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi, dan tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

Kepala desa di Bengkulu kini memiliki trik sendiri dalam menolak dirinya menjadi korban pemerasan yang kerap dilakukan sejumlah oknum. Mereka kini sudah menjalin kerjasama dengan Ikatan Advokasi Indonesia (Ikadin).

Selain menjadi pendamping kepala desa, Ikadin juga akan memberikan pelatihan hukum agar para kepala desa di Bengkulu paham akan jalur hukum sehingga dapat menghindari aksi pemerasan.

Ketua Ikatan Advokat Indonesia, Muspani mengatakan, para kepala desa ini kerap menjadi korban pemerasan dari berbagai oknum, karena minimnya pengetahuan soal hukum yang dimiliki.

"Ada 1.514 Desa yang ada di Provinsi Bengkulu telah MoU dengan Ikadin, selain menjadi pendamping hukum bagi desa, kita juga akan memberikan pelatihan soal hukum ke kepala desa," kata Muspani, Senin (3/3/2025).

Muspani menjelaskan, sebelumnya para kepala desa yang tergabung dalam APDESI ini mengeluhkan kerap menjadi korban pemerasan berbagai oknum yang datang ke desa menyatakan pengerjaan dana desa bermasalah dan melanggar hukum.

"Karena ketidaktahuan soal hukum, akhirnya para kepala desa ini dimintai sejumlah uang agar persoalannya tidak di proses hingga ke ranah hukum. Usai memberikan uang, kepala desa ini bingung pertanggungjawabannya," jelas Muspani.

Mirisnya, setelah melakukan pemerasan tersebut, para oknum pemeras ini kerap kembali datang. Hal ini yang membuat kepala desa bingung bahkan menjadi temuan aparat penegak hukum dan menjeratnya dalam pidana.

"Setelah kerjasama ini berjalan, kepala desa se-Provinsi Bengkulu akan dibekali pengetahuan soal hukum. Dengan demikian, kepala desa tidak akan mudah tertipu lagi oleh para pemeras," ucap Muspani.

Sementara itu, Ketua APDESi Provinsi Bengkulu, Gusmadi mengatakan dengan adanya kerjasama ini, para kepala desa akan mengerti soal hukum dan tidak akan mudah menjadi korban pemerasan lagi.

"Selama ini kami bingung mengatasi adanya oknum yang mengaku-ngaku dari berbagai lembaga meminta sejumlah uang dengan berbagai dalih adanya kecurangan pada penggunaan dana desa, karena pengetahuan kami soal hukum minim maka kami takut dan mengikuti keinginan pemeras," cerita Gusmadi.

Gusmadi berharap dengan adanya kerjasama dengan Ikadin ini maka desa akan menjadi aman dan pembangunan di desa akan berjalan sesuai harapan.

Video: Mendes Minta Kades Lapor Jika Ada Upaya Pemerasan oleh Oknum Nakal

Video: Mendes Minta Kades Lapor Jika Ada Upaya Pemerasan oleh Oknum Nakal

Membangun desa sama dengan membangun Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) sepakat untuk berkolaborasi dalam membangun kesiapsiagaan bersama dengan menjaga desa dari ancaman ideologi kekerasan.

Dalam penandatanganan nota kesepahaman dengan Kemendes PDT di Jakarta, Kamis (27/2), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa pembangunan kesiapsiagaan dimulai sedini mungkin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Kami sepakat akan berkolaborasi dengan Kemendes PDT menjaga desa dari ideologi kekerasan," kata Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain fokus pada pencegahan tindak pidana terorisme bagi masyarakat di desa dan daerah tertinggal, nota kesepahaman tersebut juga memuat pertukaran data, sinergi program, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan Indonesia yang aman dan damai.

Adapun BNPT juga memiliki program Desa Siapsiaga yang menargetkan terbentuknya daya tahan dan daya tangkal masyarakat desa dari ideologi kekerasan hingga ekstremisme. Pada tahun 2025, program itu menyasar dua provinsi, yakni Banten dan Jawa Barat.

Selaras dengan Kepala BNPT, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa komitmen kolaborasi tersebut penting dalam rangka membina desa agar memiliki imunitas dari jaringan pengusung ideologi kekerasan.

"Desa perlu dibina agar tidak ada lagi berbagai jaringan ideologi kekerasan di republik ini karena ajaran-ajaran kekerasan banyak disebarkan di desa," ucap Yandri dalam kesempatan yang sama.

Mendes PDT menyebutkan salah satu upaya pembinaan dengan menyaring desa dari berbagai ajaran yang berpotensi merusak keberagaman.

Baginya, menyelesaikan permasalahan di desa sama dengan menyelesaikan permasalahan di Indonesia.

"Mari sisir desa-desa itu, jadi kekerasan bisa kami atasi bersama dengan BNPT. Menyelesaikan permasalahan di desa sama dengan menyelesaikan permasalahan Indonesia, membangun desa sama dengan membangun Indonesia," katanya menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Terungkap dasar hukum penunjukkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menggantikan posisi Muliaman D. Hadad.

Merujuk Peraturan Pemerintah No.10/2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) terdapat Bab XII yang mengatur tentang Ketentuan Penutup beleid yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025.

Dalam Pasal 33 Bab XII Peraturan Pemerintah tersebut, diatur tentang Kepala Badan Pelaksana Danantara.

“Untul pertama kali, dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas Badan [Danantara], Presiden dapat mengangkat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi sebagai Kepala Badan Pelaksana,” demikian tulis PP No.10/2025, dikutip Senin (3/3/2025).

Ketentuan penutup dalam PP No.10/2025 itu menjadi dasar hukum penunjukkan Rosan P Roeslani sebagai Kepala Badan Pelaksana atau Chief Executive Officer (CEO) Danantara.

Rosan yang saat ini rangkap jabatan sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu menggeser posisi Muliaman D. Hadad yang dilantik sebagai Kepala BPI Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024.

Setelah itu, Muliaman ditempatkan pada jabatan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas Danantara. Muliaman berada di bawah Menteri BUMN Erick Thohirsebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas Danantara.

PP No.10/2025 juga mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Kepala Badan Pelaksana Danantara. Dalam ayat 2 (a) Pasal 14 diatur bahwa kepala merangkap anggota membidangi paling sedikit fungsi sekretariat, audit, dan sumber daya manusia Danantara. Selanjutnya, ayat 3 Pasal 14 menambahkan bahwa Kepala Badan Pelaksana bertanggung jawab atas seluruh pengurusan operasional Danantara.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengibaratkan lembaga investasi anyar yang dipimpinnya sebagai seorang bayi super, yang seharusnya masih belajar merangkak tetapi diharapkan sudah bisa lari.

"Intinya, ini [Danantara] adalah bayi yang baru lahir tapi diharapkan sudah bisa langsung lari," ujar Rosan, pekan lalu.

Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar Danantara mengarahkan investasi di sektor-sektor yang memang mempunyai dampak positif besar ke perekonomian negara.

Bagaimanapun, sambungnya, pemerintah ingin agar perekonomian tumbuh hingga 8% pada 2029. Selama ini, komponen utama pendorong pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah yaitu sekitar 54%.

Oleh sebab itu, Rosan menegaskan bahwa Danantara dibentuk agar investasi bisa lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selama ini, investasi masih hanya berkontribusi sekitar 28% terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dia meyakini Danantara bisa memberi kenyamanan lebih kepada para investor asing untuk menenangkan modalnya di Indonesia. Alasannya, investor asing bisa berkolaborasi dengan Danantara ke proyek tertentu.

"Kalau mereka melihat bahwa kita saja ikut berinvestasi, mereka akan lebih memberikan kepercayaan diri gitu. Istilahnya we put the skin on the game, lah, kita sama-sama investasi bareng," jelas Rosan. (Surya Dua Simanjuntak)

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait mengecek revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta untuk menjadi 7.426 unit hunian bagi 7.000-an kepala keluarga (KK) dengan perkiraan 25.000 anggota keluarga.

Dari 10 tower yang direvitalisasi itu, Teddy menyebut ada tiga tower siap huni, yaitu Tower 8, 9, 10.

"Tiga tower sudah siap huni, sedangkan 7 tower lainnya direncanakan selesai paling lambat pada 22 April 2025 mendatang,” kata Seskab Teddy selepas meninjau revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta, Minggu (2/3), sebagaimana dikutip dari akun resmi media sosial Sekretariat Kabinet yang diakses di Jakarta, Senin.

Teddy kemudian menilai unit-unit tempat tinggal di Wisma Atlet Kemayoran sangat layak huni, mengingat posisinya yang strategis, beragam fasilitas, sarana dan prasarana penunjang yang juga turut dibangun untuk kenyamanan penghuninya kelak.

“Hunian ini sangat layak, dengan posisi daerah yang strategis, cukup dekat dengan pusat kota, (memiliki) ruang terbuka, dan ruang serbaguna yang luas. Pemandangan yang layak, tangga emergency (darurat) yang memenuhi syarat, serta paling penting kenyamanan yang baik untuk masyarakat,” kata Seskab Teddy.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait, selepas meninjau revitalisasi tiga tower Wisma Atlet Kemayoran, Minggu, memastikan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proyek revitalisasi 10 tower sesuai kontrak pada 22 April 2025.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai kabar di ranah hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Minggu (2/3), termasuk peristiwa meninggalnya dua pendaki Puncak Cartensz dan musisi Fiersa Besari yang ikut dalam rombongan itu telah dievakuasi.

Berikut sejumlah berita hukum kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Dua orang meninggal dunia dalam pendakian Puncak Cartensz

Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman menyebut dua orang meninggal dunia dalam pendakian Puncak Cartensz Pyramid.

"Benar ada dua pendaki (perempuan) asal Jakarta dan Kota Bandung (sesuai domisili KTP) meninggal dunia karena mengalami hipotermia," kata AKBP Billyandha di Timika, Papua Tengah, Minggu (2/3).

Baca selengkapnya di sini.

2. Polri pastikan rekrutmen taruna Akpol berjalan transparan

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo memastikan bahwa rekrutmen taruna Akademi Kepolisian (Akpol) tahun ini berjalan transparan karena setiap peserta dapat melihat langsung hasil tes, baik dirinya maupun calon taruna yang lain.

“Selesai tes renang, catar (calon taruna) bisa langsung lihat dia berapa detik, nilainya berapa. Lari juga demikian, dapat berapa putaran, waktunya berapa lama. Tes-tes lainnya pun sama: selesai, nilai langsung keluar. Nilai terpampang di layar, semua bisa melihat,” kata Dedi dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu (2/3).

Baca selengkapnya di sini.

3. Komnas HAM minta tak ada PHK dan hak pekerja dilindungi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta perusahaan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meminta pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi.

Pernyataan itu disampaikan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (2/3), untuk merespons PHK maupun rencana PHK massal di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Sanken Indonesia, dan PT Yamaha Music Indonesia.

Baca selengkapnya di sini.

4. Kasus pagar laut di Bekasi tuntas dengan denda Rp2 miliar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kasus pagar laut di perairan Bekasi, Jawa Barat telah dituntaskan hingga denda administratif Rp2 miliar telah dibayarkan oleh pihak terlibat.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengatakan bahwa PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) sebagai pihak terlibat telah membayar denda administratif atas tindakan pemagaran laut yang dilakukan di Bekasi.

Baca selengkapnya di sini.

5. Polres Mimika: Fiersa Besari telah dievakuasi dari Puncak Cartensz

Kepolisian Resor (Polres) Mimika, Papua Tengah menyebut musisi Indonesia Fiersa Besari dan rombongan yang melakukan pendakian di Puncak Cartensz Pyramid telah dievakuasi.

"Saat ini Fiersa Besari dan rombongan telah berada di salah satu hotel di Timika," kata Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman kepada Antara di Timika, Minggu (2/3).

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025