KOMPAS.com - Saat menjalankan ibadah puasa Ramadhan, beberapa Muslim memilih menghemat tenaga dengan cara menurunkan aktivitas hariannya.

Beberapa orang cenderung menghemat tenaga agar terhindar dari lemas, letih, dan lesu, dengan cara memilih tidur sepanjang hari ketika tidak ada aktivitas atau saat libur sekolah maupun kerja.

Bahkan, ada juga yang melakukan tidur dari pagi hingga sore menjelang waktu berbuka puasa.

Lantas, bagaimana pandangan Islam terkait hal ini?

Apakah tidur seharian saat puasa Ramadhan diperbolehkan?

Hukum tidur seharian saat puasa

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag RI Arsad Hidayat menjelaskan, secara hukum Islam atau fikih, tidur seharian tidak akan membatalkan puasa seseorang.

Hal ini sudah dijelaskan dalam isi fatwa dari Darul Ifta atau Lembaga Fatwa Mesir yang mengatakan hal yang sama terkait dengan hukum tidur seharian saat puasa

"Bahwa orang yang istirahat atau tidur, baik sebentar atau lama, tidak merusak puasa seseorang," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (4/3/2025).

Menyoal hal yang sama, dalam kitab Raudhatut Thalibin karya Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i juga mengatakan bahwa tidur dalam waktu yang lama tidak akan membatalkan puasa.

"Kalau seandainya seseorang tidur lama dalam waktu siang maka puasanya tetap sah," ucap Arsad, menyampaikan penggalan isi kitab tersebut.

Hal yang sama juga tertera dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah yang bermazhab Hambali.

"Tidur tidak akan memengaruhi batal atau tidaknya puasa seseorang, baik tidurnya dari pagi sampai sore," terang Arsad, menyampaikan sebagian isi kitab tersebut.

Apakah tidurnya orang berpuasa adalah ibadah?

Terkait hadis yang menjelaskan bahwa tidurnya orang berpuasa merupakan sebuah ibadah, Guru Besar Tafsir Hukum UIN Raden Mas Said Surakarta, Hasan el-Qudsy menyebut hadis tersebut tidak sahih.

"Mayoritas ulama menyebut hadis tersebut dhoif (lemah). Bahkan sebagian ulama menghukumi hadis tersebut palsu," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (4/3/2025).

Sebab, hadis tersebut bertentangan dengan semangat yang terkandung di dalam puasa itu sendiri.

SURABAYA, KOMPAS.com - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Rumah Aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menjalin bekerja sama dalam penanganan masalah hukum yang dialami warga Kota Surabaya.

Warga Kota Surabaya yang menghadapi masalah hukum bisa mendapatkan pendampingan secara gratis.

Kesepakatan ini berlangsung dalam sebuah acara di Rumah Aspirasi di Jalan Wali Kota Mustajab No. 78 Kota Surabaya pada Selasa (4/3/2025).

"Kami dari Peradi berkomitmen untuk mendukung program Rumah Aspirasi dengan menyediakan pendampingan hukum bagi warga yang membutuhkan," ujar Adi, anggota Peradi Surabaya, dalam kesempatannya.

Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menyambut baik kerja sama tersebut.

Menurutnya, banyak keluhan warga yang masuk ke Rumah Aspirasi berkaitan dengan permasalahan hukum yang memerlukan penanganan profesional.

"Dengan adanya Peradi, warga Surabaya yang menghadapi masalah hukum tidak perlu khawatir lagi. Mereka akan mendapatkan pendampingan dari advokat profesional secara gratis," kata Cak Ji, sapaan akrab Armuji.

Kerja sama ini akan menyediakan konsultasi hukum gratis di beberapa titik di Surabaya, seperti Dukuh Kupang.

Untuk kasus-kasus tertentu, Peradi siap memberikan pendampingan hingga ke pengadilan.

"Ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk memastikan keadilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat Surabaya," tambah Cak Ji.

Dalam kesempatan yang sama, Cak Ji menegaskan bahwa kerja sama dengan Peradi akan terus ditingkatkan untuk menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan bantuan hukum di seluruh wilayah Kota Surabaya.

Tulungagung, iNewsTulungagung.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung menerima pemindahan 40 narapidana dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya pada Jumat (28/02). Pemindahan ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk mengatasi kelebihan kapasitas di Rutan Kelas I Surabaya dan memastikan sistem pemasyarakatan berjalan optimal.

Sebelum diberangkatkan, petugas melakukan serangkaian persiapan, termasuk pengecekan berkas registrasi, berita acara pengeluaran, serta pemeriksaan borgol untuk menjamin keamanan selama perjalanan. Selama proses pemindahan, pengawalan ketat dilakukan oleh pihak kepolisian dan petugas Lapas Tulungagung guna memastikan kelancaran serta keamanan narapidana.

Setibanya di Lapas Tulungagung, para narapidana langsung menjalani asesmen dan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur penerimaan. Kepala Lapas Tulungagung, Ma'ruf Prasetyo Hadianto, menegaskan bahwa pemindahan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kondisi hunian yang lebih terkendali.

"Kami berkomitmen untuk menjalankan tugas pemasyarakatan dengan optimal, termasuk distribusi narapidana agar pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan kondusif," ujar Ma'ruf Prasetyo Hadianto pada Senin (03/03/2025).

Dengan adanya pemindahan ini, total warga binaan di Lapas Kelas IIB Tulungagung kini mencapai 600 orang. Diharapkan, langkah ini tidak hanya mengurangi kepadatan di Rutan Surabaya, tetapi juga meningkatkan kualitas pembinaan serta pelayanan bagi narapidana di Lapas Tulungagung. (*)

Editor : Mohammad Ali Ridlo

BULELENG, KOMPAS.com - Seorang narapidana (napi) berinisial GW (47) di Lapas Kelas IIB Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, ditangkap karena terlibat dalam peredaran narkoba dari dalam penjara.

GW menggandeng temannya, KS (31), untuk menjalankan aksinya.

GW diketahui dapat berkomunikasi dengan KS, yang berperan sebagai kurir di luar penjara, untuk menjalankan bisnis narkoba tersebut.

Penangkapan KS dilakukan oleh personel Polres Buleleng setelah menerima informasi mengenai peredaran sabu di wilayah Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.

Penangkapan KS berlangsung pada Sabtu (22/2/2025) sekitar pukul 16.00 Wita.

"KS kami tangkap di rumahnya dengan barang bukti 21,34 gram narkoba jenis sabu," ujar Kasat Resnarkoba Polres Buleleng, AKP Putu Subita Bawa, Selasa (4/3/2025) di Polres Buleleng.

Puluhan gram sabu tersebut telah dibagi menjadi 39 paket siap edar.

Saat diinterogasi, KS mengakui bahwa ia diperintahkan oleh GW untuk mengedarkan sabu dengan imbalan sejumlah uang.

"KS menjadi perantara dalam jual beli sabu atas suruhan GW yang saat ini masih menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Singaraja dalam perkara narkotika," ungkap Putu.

Berdasarkan keterangan KS, polisi melanjutkan penyelidikan dan mengamankan GW di kamarnya di Lapas Singaraja pada Minggu (23/2/2025) sekitar pukul 10.00 Wita.

Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita satu buah ponsel dan uang tunai.

Ponsel tersebut diduga digunakan GW untuk berkomunikasi dengan KS dalam mengatur pengedaran sabu.

"GW mengakui telah memerintahkan KS untuk mengambil paket sabu di pinggir jalan dan memecahnya," tambahnya.

Atas perbuatan mereka, KS dan GW dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Keduanya terancam hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

BANYUMAS, KOMPAS.com - Penyelundupan obat psikotropika jenis pil koplo ke dalam Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Banyumas, Jawa Tengah, berhasil digagalkan pada Senin (3/3/2025) sore.

Modus penyelundupan tersebut dilakukan dengan menyembunyikan pil koplo di dalam telur dadar yang dititipkan kepada petugas untuk hidangan berbuka puasa bagi warga binaan.

Kepala Pengamanan Rutan Banyumas, Ronitua Tambunan, mengungkapkan bahwa kecurigaan petugas muncul saat melihat gerak-gerik seorang pengunjung wanita berinisial SD (24) yang menitipkan makanan tersebut.

"Setelah dilakukan interogasi, pengunjung tersebut akhirnya mengakui bahwa dalam makanan berupa telur dadar yang dititipkan terdapat obat psikotropika jenis hexymer," ungkap Ronitua kepada wartawan pada Selasa (4/3/2025).

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa makanan tersebut dipesan oleh seorang tahanan wanita berinisial R, serta dua tahanan lainnya, TF dan seorang narapidana.

Ronitua menambahkan bahwa pemesanan makanan yang berisi obat terlarang ini terdeteksi melalui arsip komunikasi antara penghuni dan pihak luar yang dilakukan melalui layanan Wartelsuspas (Warung Telekomunikasi Khusus Pemasyarakatan).

Ronitua juga menyatakan bahwa modus penyelundupan ini merupakan kali pertama terjadi di Rutan Banyumas.

Pelaku penyelundupan mengaku mendapatkan barang terlarang tersebut dari seorang mantan narapidana kasus narkoba.

Setelah ditangkap, pelaku dan barang bukti diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kepala Rutan Banyumas, Jumedi, mengimbau kepada seluruh pengunjung dan warga binaan agar tidak mencoba melakukan tindakan melanggar hukum.

"Keamanan dan ketertiban di dalam rutan akan terus dijaga demi menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang," kata Jumedi.

Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China menyebut pemerintah Tiongkok menjamin perlindungan hukum dan hak dari 40 orang warga etnis Uighur yang dipulangkan dari Thailand pada akhir Febuari 2025.

"Mereka yang telah lama ditahan di luar negeri telah dipulangkan ke China dan dikembalikan ke kehidupan normal. Hak dan kepentingan hukum mereka telah dilindungi sepenuhnya sesuai dengan hukum," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers pada Senin (3/3).

Sebelumnya, Sebanyak 40 orang etnis Uighur di Thailand telah dipulangkan ke China pada Kamis (27/2). Mereka sudah berada di Thailand di pusat penahanan di Bangkok sejak 204 karena melintasi perbatasan Thailand-China secara ilegal untuk mencari perlindungan di Thailand.

Pemulangan itu mengundang respon negatif dari beberapa pihak termasuk dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk yang mengatakan pemulangan paksa orang-orang Uighur tersebut menyebabkan mereka berisiko mengalami penyiksaan, penganiayaan, atau kerugian lain.

"China selama ini berkomitmen untuk melindungi hak dan kepentingan hukum warga negara China. Hal tersebut menunjukkan posisi yang konsisten dan tekad kuat pemerintah China dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia," kata Lin Jian.

Lin jian meminta agar para pakar hak asasi manusia PBB harus melaksanakan tugas mereka secara adil dan objektif.

JAKARTA, KOMPAS.com – Seleb TikTok Vadel Badjideh masih harus menjalani masa tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan aborsi dan persetubuhan.

Vadel ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani sejak 13 Februari 2025.

Kini, setelah 20 hari berada di dalam penjara, polisi resmi memperpanjang masa penahanannya.

Masa Tahanan Ditambah 40 Hari

Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi, menyebut bahwa masa tahanan Vadel diperpanjang selama 40 hari ke depan.

Perpanjangan ini dilakukan karena proses pemberkasan masih berlangsung.

“Kemudian ditahan selama 20 hari ke depan, lanjut untuk pemberkasan yang masih berjalan. Oleh karena itu, penyidik menambah masa penahanannya menjadi 40 hari ke depan,” kata Nurma di kantornya, Senin (30/3/2025).

“Memang semua berkas harus dilengkapi, mulai dari barang bukti hingga keterangan saksi-saksi. Itu yang sedang dilengkapi,” tambah Nurma.

Jika pemberkasan telah selesai, kasus Vadel akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Jadi setelah kita mendapatkan P21 dari Kejaksaan, baru kita bisa melimpahkan VA ke Kejaksaan di tahap 2,” ujar Nurma.

Kondisi Vadel di Dalam Tahanan

Nurma juga mengungkapkan kondisi terkini Vadel setelah 20 hari mendekam di penjara.

Ia memastikan bahwa Vadel dalam keadaan sehat.

“Ya, sehat (Vadel). Namanya sudah ditahan, pasti semua lingkupnya dibatasi, itu yang pasti,” ucap Nurma.

Nasib Penangguhan Penahanan Vadel

Dalam kesempatan yang sama, Nurma menanggapi pengajuan penangguhan penahanan yang telah diajukan oleh keluarga Vadel.

Ia menyebut, surat itu telah diterima oleh penyidik dan masih dalam proses pertimbangan.

“Prosesnya masih berjalan. Penangguhan penahanan sudah diterima, namun untuk dikabulkan atau tidaknya tentu ada pertimbangan,” tutur Nurma.

Saat ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses surat tersebut, Nurma belum bisa memberikan kepastian.

“Sebetulnya, setelah diterima, surat penangguhan penahanan akan dipelajari, dan tentunya tidak akan lama. Yang jelas, saat ini masih ada di meja penyidik,” ungkap Nurma.

Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China menyebut pemerintah Tiongkok menjamin perlindungan hukum dan hak dari 40 orang etnis Uighur yang dipulangkan dari Thailand pada akhir Febuari 2025.

"Mereka yang telah lama ditahan di luar negeri telah dipulangkan ke China dan dikembalikan ke kehidupan normal. Hak dan kepentingan hukum mereka telah dilindungi sepenuhnya sesuai dengan hukum," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers pada Senin (3/3).

Sebelumnya, Sebanyak 40 orang etnis Uighur di Thailand telah dipulangkan ke China pada Kamis (27/2). Mereka sudah berada di Thailand di pusat penahanan di Bangkok sejak 204 karena melintasi perbatasan Thailand-China secara ilegal untuk mencari perlindungan di Thailand.

Pemulangan itu mengundang respon negatif dari beberapa pihak termasuk dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk yang mengatakan pemulangan paksa orang-orang Uighur tersebut menyebabkan mereka berisiko mengalami penyiksaan, penganiayaan, atau kerugian lain.

"China selama ini berkomitmen untuk melindungi hak dan kepentingan hukum warga negara China. Hal tersebut menunjukkan posisi yang konsisten dan tekad kuat pemerintah China dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia," tambah Lin Jian.

Lin jian meminta agar para pakar hak asasi manusia PBB harus melaksanakan tugas mereka secara adil dan objektif.

"Mereka haru menghormati kedaulatan negara, menghormati fakta objektif, dan menahan diri dari mencampuri kedaulatan peradilan suatu negara dan kerja sama penegakan hukum normal antarnegara," ungkap Lin Jian.

Pemulangan kelompok Uighur tersebut, menurut Lin Jian, dilakukan sesuai dengan hukum China dan Thailand serta hukum internasional dan praktik umum.

"Hak-hak hukum orang-orang yang bersangkutan dilindungi sepenuhnya," tegas Lin Jian.

Atas pemulangan itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengecam tindakan pemulangan tersebut dan memperingatkan kelompok yang dideportasi itu berisiko mengalami pelanggaran HAM yang serius karena mereka tidak memiliki hak menjalani proses hukum dan warga Uighur dapat menghadapi penganiayaan, kerja paksa dan penyiksaan.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyatakan bahwa Inggris "sangat tidak setuju" dengan keputusan Thailand serta , mendesak Thailand untuk mempertimbangkan kembali pendekatannya dalam menangani pencari suaka Uighur.

Uni Eropa turut mengecam, menyatakan bahwa mereka "sangat menyesalkan" keputusan Thailand, menyebutnya sebagai "pelanggaran" hukum internasional. Uni Eropa juga mendesak China untuk menghormati hak asasi manusia kelompok etnis Uighur tersebut dan mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum nasional dan internasional.

Ke-40 orang etnis Uighur itu disebut sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar, yang terdiri dari sekitar 350 orang, yang diamankan di Thailand pada 2014, setelah melintas perbatasan Thailand-China secara ilegal untuk mencari perlindungan di Thailand.

Lima tahanan Uighur juga dilaporkan meninggal dalam penahanan di Thailand dalam 11 tahun terakhir, dua di antaranya adalah bayi yang baru lahir dan anak berusia 3 tahun karena kondisi penahanan yang tidak memadai.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto mencoba berusaha memberi angin segar kepada Sritex dan ribuan buruhnya yang terkena PHK akibat tutup operasi sejak 1 Maret lalu.

Pada awal pekan kemarin , ia memanggil sejumlah pihak untuk menyelesaikan masalah Sritex. Mereka antara lain; Menteri Ketenagakerjaan Yassierly dan kurator Sritex.

PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex memang pernah menaruh harapan tinggi pada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terkait masalah yang mereka alami.

Harapan muncul ketika Gibran Rakabuming Raka yang saat kampanyel Pilpres 2024 lalu menyambangi pabrik yang pernah menjadi raksasa tekstil terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Mengutip pemberitaan detikcom pada Januari 2024, kedatangan Gibran di Sukoharjo disambut antusias bos sampai ribuan buruh Sritex.

"Semoga membawa berkah. Kami menaruh harapan besar kepada Mas Gibran untuk dapat memberikan pencerahan bagi kepentingan kemajuan industri tekstil nasional," ucap Presiden Komisaris Sritex Iwan Setiawan Lukminto pada Januari 2024 lalu.

Ribuan buruh Sritex kompak berteriak 'Prabowo-Gibran' saat putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu berkeliling pabrik. Backdrop kartun Prabowo-Gibran beserta tulisan 'Menang sekali putaran' menjadi bukti sahih kuatnya harapan Sritex dan seisinya kepada dua pemimpin tersebut.

Namun harapan berkah tersebut tak terkabul. Aksi all in buruh Sritex tak mampu menyelamatkan nasib perusahaan dan mereka dari keterpurukan.

Meski Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024, Sritex malah diujung tanduk. Sritex dinyatakan pailit pada 21 Oktober 2024 melalui putusan perkara pengadilan negeri nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Semarang.

Emiten berkode SRIL itu punya gunungan utang senilai US$1,6 miliar atau Rp25 triliun (asumsi kurs Rp15.695 per dolar AS) kepada 28 bank. Sritex sempat melawan, dibarengi upaya para pembantu Presiden Prabowo.

Sayang, Sritex sulit selamat. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo mengumumkan perusahaan tekstil dan garmen itu tutup total per 1 Maret 2025.

Ada sekitar 8.400 karyawan terkena PHK. Isak tangis pun tak terbendung pada perpisahan para petinggi Sritex bersama semua buruh.

Nah, usai pemanggilan pada awal kemarin, Prabowo melalui tangan kanannya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Sritex akan buka dengan skema baru.

Pembukaan operasi dengan skema baru itu katanya, akan membuka ruang bagi 8.000 pekerja Sritex bekerja lagi

"Atas petunjuk Bapak Presiden (Prabowo), Bapak Presiden sangat concern bagaimana pemerintah mencari jalan keluar, terutama berkenaan dengan masalah yang akan menimpa para pekerja di PTSritex," ucap Prasetyo dalam Konferensi Pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

"Harapan kami dari pemerintah tentunya semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan di PT Sritex, kurang lebih ada 4 perusahaan. Kurang lebih di 8.000 sekian karyawan untuk bisa semuanya nanti akan kembali bekerja dengan skema yang baru," kata Pras.

Kurator Sritex menyebut opsi awal yang muncul terkait skema operasi baru itu adalah penyewaan alat-alat berat Sritex kepada investor. Tim Kurator Sritex Nurma Sadikin berharap langkah ini bisa meningkatkan harta pailit dan menjaga nilai aset perusahaan.

Nurma mengklaim sudah ada calon investor yang berkomunikasi dengan tim dan bakal diputuskan dalam dua minggu ke depan. Harapannya, para pekerja yang sudah terkena PHK bisa dipekerjakan kembali.

"Harapan kami dari pemerintah tentunya semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan di PT Sritex, kurang lebih 8.000 sekian karyawan untuk bisa semuanya nanti akan kembali bekerja dengan skema yang baru. Namun, kita berharap tetap di bidang yang selama ini digeluti. Artinya, PT Sritex tetap akan bergerak di bidang tekstil," tutup Prasetyo.

Berkaitan dengan konferensi pers itu, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho menyoroti beberapa hal terkait penyelesaian masalah Sritex.

Sorotan salah satunya ia tujukan kepada keberadaan Menteri BUMN Erick Thohir dalam line up konferensi pers. Erick memang tak berbicara sepatah kata pun, tapi berdiri tepat di samping kiri Mensesneg Prasetyo.

Ia tak tahu kenapa Erick ada di situ. Tapi, Andry menduga keberadaan Erick dalam konferensi pers itu merupakan sinyal bahwa Kementerian BUMN akan terlibat dalam mengatasi kemelut di Sritex.

Namun, ia bingung soal keterlibatan seperti apa yang akan dilakukan oleh Erick. 

"PMN? Itu kan kepada BUMN ya, apakah Sritex itu nanti dimasukkan ke dalam BUMN? Saya enggak tahu. Makanya, ini ada beberapa pertanyaan juga kepada ET selaku Menteri BUMN yang berada di dalam konferensi pers tersebut," kata Andry kepada CNNIndonesia.com.

Ia punya keyakinan besar Erick Thohir mendapat mandat penting dari Prabowo untuk menyelamatkan Sritex. Salah satu prediksi lainnya adalah bakal ada fasilitas kredit khusus dari bank-bank pelat merah.

Namun, Andry mempertanyakan jangka waktu dua minggu yang dijamin pemerintah terasa begitu cepat. Ia menekankan perlunya pengawasan dalam misi penyelamatan tersebut.

Ekonom INDEF itu menganggap waktu yang dibutuhkan untuk kembali memulihkan Sritex seharusnya tak cukup dalam dua minggu. Terlebih, proses going concern mesti dilewati melalui persetujuan kurator dan pengadilan.

"Kita melihat apakah ada investor baru yang bisa mengambil alih dan menyuntikkan dana segar kepada Sritex atau memang sebetulnya akan ada dukungan dari pemerintah? Kalau dua minggu sudah bisa mengembalikan kembali (operasional Sritex dan mempekerjakan kembali 8.000 buruh), itu menurut saya hebat sekali," tuturnya.

Andry sejujurnya skeptis dengan opsi tunggal menyewakan alat-alat produksi kepada investor. Menurutnya, uang yang akan dihasilkan sekadar cukup menutupi sebagian kecil biaya operasional.

Ia tak yakin pendapatan dari penyewaan alat-alat berat itu bisa untuk membayar gaji 8.000 buruh Sritex. Menurutnya, langkah tunggal itu tampak sulit diwujudkan.

"Investor saat ini sedang rendah, industri tekstil lesu, tidak ada regulasi yang mendukung dari pemerintah, tidak ada pesanan yang sifatnya panjang juga. Jadi, agak sulit untuk (berharap ada investor) menyewa alat-alat Sritex," beber Andry.

"Jadi, apakah semua yang diucapkan presiden itu hanya omon-omon saja karena itu akan berhubungan dengan kebijakan lain? Apa yang keluar dari mulutnya presiden bisa jadi tidak terlaksana dengan mudah. Ini yang menurut saya perlu berhati-hati, bisa membuat masyarakat awalnya optimis menjadi skeptis karena omongan yang disampaikan terlalu manis," tutupnya.

Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono mewanti-wanti langkah Prabowo Cs. Ia berpesan agar apa yang sudah diumbar ke publik tak cuma sebatas janji manis.

Ia berharap poin-poin penting dalam konferensi pers itu bisa menjadi kenyataan. Aloysius mendesak Presiden Prabowo menunjukkan aksi nyata dalam dua minggu mendatang.

Walau, Aloysius ragu masalah Sritex akan beres tanpa negara harus keluar uang sepeser pun. Ia menilai mau tidak mau akan ada uang rakyat yang disuntikkan kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk alias SRIL.

"Mau tidak mau, pemerintah harus mengeluarkan modal bagi Sritex yang telah pailit ini. Tanpa suntikan modal, Sritex sudah tidak berdaya," kata Aloysius.

"Rencana pemerintah menyuntik dana kepada Sritex yang sedang pailit sangat dimungkinkan, sepanjang sudah siap menggelontorkan dana dimaksud. Kalau belum siap, pasti itu (rencana menyelamatkan Sritex) hanya omon-omon belaka," sambungnya.

Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Perdana melihat kesepakatan yang ada hanyalah opsi sementara. Peralatan Sritex diharapkan bakal dilirik oleh pabrik tekstil lain dengan skema sewa demi menjalankan operasional kembali.

Lalu, sekitar 8.000 pekerja yang sudah di-PHK bakal bekerja di bawah kepemimpinan bos baru. Sedangkan uang sewa tersebut menjadi hak kurator untuk dibagikan kepada para kreditur Sritex.

"Karena sifatnya sementara, nasib pekerja yang diserap kembali ini juga berstatus sementara karena perusahaan penyewa peralatan ini hanya mau mempekerjakan (buruh Sritex) selama masa sewa peralatan," tutur Andri.

"Kreditur tentu menginginkan ada yang bisa membeli Sritex untuk melunasi utangnya dan lebih menginginkan asetnya dilikuidasi daripada hanya mendapatkan uang sewa peralatan," tambahnya.

Namun sayang katanya, sulit berharap ada pihak yang mau membeli Sritex dengan kondisi utang menggunung. Andri menilai masalah keuangan yang ada di internal perusahaan sudah pasti tak lolos hitung-hitungan pebisnis.

Ia menilai investor bahkan boleh jadi akan berfikir lebih murah membangun pabrik tekstil dari nol dibandingkan mengambil alih PT Sritex dengan seluruh liabilitas yang sangat mencekik. Apalagi, kondisi industri tekstil dalam negeri semakin suram semenjak fase deindustrialisasi dini yang terjadi di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir.

"Saya sendiri skeptis bila ada swasta yang berniat menjadi investor yang membeli kepemilikan Sritex, kecuali 'investor' tersebut berasal dari penugasan negara dalam bentuk BUMN," bebernya.

[Gambas:Photo CNN]

"Bahkan, menggunakan Danantara (menyelamatkan Sritex), bila terjadi, sangat tidak bijak dari segi bisnis dan bisa menjadi preseden buruk dalam pengelolaan aset negara. Semoga tidak terjadi" tutup Andri.

Terlepas dari investor betulan atau jadi-jadian yang bakal muncul, ia mengatakan seharusnya yang dipikirkan saat ini adalah hak-hak buruh korban PHK Sritex.

Menurutnya, hak itu semestinya dibayarkan terlebih dahulu supaya mereka bisa bertahan hidup sambil berusaha mencari peruntungan baru.

Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Airlangga Hadi Subhan menegaskan boleh saja 8.000 buruh itu kembali dipekerjakan. Namun, ia menegaskan pesangon dan hak-hak lainnya selepas PHK mesti segera ditunaikan.

Hadi melihat pemerintah tampaknya mewaspadai kerugian andai tak menyelamatkan Sritex. Selain nasib ribuan buruh yang gagal diselamatkan, pemerintah berpotensi kehilangan rantai pasok sampai penerimaan perpajakan.

"Bisa saja sebagian buruh dipekerjakan lagi, jika pabriknya beroperasi karena disewa atau dibeli pihak lain melalui kurator. Nanti hubungan kerjanya itu baru dengan bos yang baru tersebut," ucap Hadi.

Di lain sisi, Hadi berpesan agar pemerintah tak cuma fokus pada Sritex. Ia mengamini banyak perusahaan-perusahaan lain yang bangkrut dan melakukan PHK massal.

"Seharusnya pemerintah mengurusi yang lainnya (pabrik tutup dan PHK massal) juga," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (3/3). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. KPK segera eksekusi SYL setelah kasasi ditolak MA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeksekusi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak permohonan kasasi terkait hukuman 12 tahun penjara dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian pada tahun 2020–2023.

"Dengan putusan ini, perkara telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, sehingga yang bersangkutan selanjutnya akan menjalani hukuman badan dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahannya sesuai putusan majelis hakim tersebut. Kecuali ada upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali/PK)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.

Baca selengkapnya di sini.

2. Menko Kumham Imipas-Dubes bahas rencana pemulangan napi asal Belanda

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi Duta Besar (Dubes) Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen di Jakarta, Jumat (28/2).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting, termasuk kerja sama hukum antara kedua negara salah satu isu yang dibahas mengenai pemulangan narapidana (napi) Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia.

Baca selengkapnya di sini.

3. Bareskrim bongkar dugaan penyelewengan BBM Subsidi di Kolaka

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri membongkar dugaan tindak pidana penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

“Setelah melalui serangkaian penyelidikan oleh unit 5 subdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri, telah ditemukan kegiatan di gudang penampungan BBM subsidi ilegal,” Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta.

Baca selengkapnya di sini.

4. Kejagung periksa Dirut PT KPI terkait kasus tata kelola minyak mentah

Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Taufik Aditiyawarman (TAW) sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018–2023.

"Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa TAW selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar.

Baca selengkapnya di sini.

5. Dua jenazah pendaki Puncak Cartensz diterbangkan ke Jakarta

Dua jenazah pendaki Puncak Cartensz Pyramid diterbangkan ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air, Senin pukul 10.45 WIT, kata Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman di Timika, Papua Tengah.

Kedua korban bernama Elsa Laksono dan Lilie Wijayanti Poegiono meninggal dunia karena mengalami hipotermia dalam melakukan pendakian.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengecam Israel memblokir bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza demi menekan Hamas segera menerima proposal perpanjangan gencatan senjata tahap pertama. Pemerintah RI menegaskan langkah Israel itu melanggar kesepakatan awal gencatan senjata.

"Indonesia mengecam upaya Israel untuk melemahkan kesepakatan gencatan senjata dengan melanggar ketentuan awal, secara sepihak menuntut perpanjangan fase pertama, dan menghindari pembahasan fase kedua," demikian pernyataan Kemlu RI dalam akun X dikutip, Selasa (4/3/2025).

RI menganggap taktik Israel menyetop bantuan ke Gaza untuk menaikkan daya tawar dengan Hamas merupakan bentuk dari kejahatan perang. RI menilai langkah itu pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional.

"Menghalangi bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menjadikannya sebagai alat tawar dalam perundingan gencatan senjata merupakan kejahatan perang serta pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia," tulis Kemlu RI.

Lebih lanjut, RI mendesak komunitas internasional untuk memberikan tekanan kepada Israel agar segera memperbolehkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. RI juga meminta dunia menekan Israel agar segera melanjutkan negosiasi fase kedua sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas.

"Indonesia menegaskan kembali dukungan teguhnya bagi Solusi Dua Negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di kawasan," ujar Kemlu RI.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) sepakat untuk berkolaborasi dalam membangun kesiapsiagaan bersama dengan menjaga desa dari ancaman ideologi kekerasan.

Dalam penandatanganan nota kesepahaman dengan Kemendes PDT di Jakarta, Kamis (27/2), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa pembangunan kesiapsiagaan dimulai sedini mungkin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Kami sepakat akan berkolaborasi dengan Kemendes PDT menjaga desa dari ideologi kekerasan," kata Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain fokus pada pencegahan tindak pidana terorisme bagi masyarakat di desa dan daerah tertinggal, nota kesepahaman tersebut juga memuat pertukaran data, sinergi program, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan Indonesia yang aman dan damai.

Adapun BNPT juga memiliki program Desa Siapsiaga yang menargetkan terbentuknya daya tahan dan daya tangkal masyarakat desa dari ideologi kekerasan hingga ekstremisme. Pada tahun 2025, program itu menyasar dua provinsi, yakni Banten dan Jawa Barat.

Selaras dengan Kepala BNPT, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa komitmen kolaborasi tersebut penting dalam rangka membina desa agar memiliki imunitas dari jaringan pengusung ideologi kekerasan.

"Desa perlu dibina agar tidak ada lagi berbagai jaringan ideologi kekerasan di republik ini karena ajaran-ajaran kekerasan banyak disebarkan di desa," ucap Yandri dalam kesempatan yang sama.

Mendes PDT menyebutkan salah satu upaya pembinaan dengan menyaring desa dari berbagai ajaran yang berpotensi merusak keberagaman.

Baginya, menyelesaikan permasalahan di desa sama dengan menyelesaikan permasalahan di Indonesia.

"Mari sisir desa-desa itu, jadi kekerasan bisa kami atasi bersama dengan BNPT. Menyelesaikan permasalahan di desa sama dengan menyelesaikan permasalahan Indonesia, membangun desa sama dengan membangun Indonesia," katanya menambahkan.