Saya meminta Mabes TNI mengevaluasinya. Karena kasus-kasus seperti ini sering terjadi dan berulang

Banda Aceh (ANTARA) - Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage meminta penegakan hukum terkait kasus penembakan warga Aceh Utara yang diduga dilakukan oknum TNI AL benar-benar dapat memberikan keadilan kepada korban dan harus berjalan transparan.

"Saya sebagai senator Aceh meminta agar kasus ini benar-benar transparan dan keadilan benar-benar diberikan kepada almarhum. Apalagi saya dengar almarhum mempunyai tiga anak yang masih kecil-kecil," kata Azhari Cage dalam keterangannya, di Banda Aceh, Selasa.

Sebelumnya, salah seorang warga asal Gampong Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara, Aceh Utara Hasfiani alias Imam menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI AL berinisial DI dengan pangkat kelasi dua (Kld).

Korban diketahui berprofesi sebagai agen mobil. Jasadnya, ditemukan dalam karung di kawasan KM 30 Gunung Salak Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara.

Saat ini, terduga tersangka telah ditahan oleh Pomal setempat, dan proses penyelidikan dan penyidikan masih dilakukan oleh polisi militer Angkatan Laut.

Azhari mengutuk keras tindakan oknum TNI AL yang diduga telah menembak hingga menghilangkan nyawa salah seorang warga di Aceh Utara tersebut.

"Sangat menyakitkan, merebut harta korban dan memasukkan korban dalam karung serta dilakukan dalam bulan Ramadhan, ini sangat terkutuk dan biadab," ujarnya.

Azhari mengatakan, permasalahan bos rental mobil Tangerang belum selesai. Tetapi, kini sudah berlanjut lagi dengan agen mobil di Aceh.

Seharusnya, kata dia, warga sipil itu mendapat perlindungan dari TNI, bukan malah menghilangkan nyawa mereka. Apa yang dilakukan oknum TNI tersebut membuka luka lama masyarakat Aceh waktu konflik dulu. Apalagi, korban dibunuh dan dibuang di Gunung Salak, ini membangkitkan kembali luka lama.

Dengan terulangnya kasus dugaan perampasan mobil oleh oknum TNI AL, selaku senator perwakilan Aceh dirinya meminta Mabes TNI untuk mengevaluasi penggunaan senjata oleh anggotanya.

"Saya meminta Mabes TNI mengevaluasinya. Karena kasus-kasus seperti ini sering terjadi dan berulang," kata Azhari Cage.

Sebagai informasi, dalam konferensi pers, Senin (17/3), Dandenpomal Lanal Lhokseumawe, Mayor Laut (PM) Anggiat Napitupulu telah menegaskan bahwa proses hukum terkait kasus penembakan warga diduga oleh oknum anggota TNI AL tersebut akan diproses secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi.

"Kami berjanji bahwa terduga pelaku nantinya akan diberikan sanksi dan hukuman yang seberat-beratnya sesuai perbuatan dilakukan oleh pelaku," kata Mayor Laut (PM) Anggiat Napitupulu.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal landasan hukum penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta.

"Berkat imbauan Presiden Prabowo Subianto sangat banyak perusahaan yang bekerja sama dan juga yayasan, dan juga organisasi, seperti Kadin, seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, dan beberapa perusahaan besar yang sudah mulai mempercayakan CSR-nya untuk merenovasi rumah dan membangun rumah," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP selanjutnya berkoordinasi dengan komisi antirasuah soal landasan hukum pelaksanaan program tersebut dan memastikan bahwa penyaluran CSR swasta oleh Kementerian PKP mempunyai landasan hukum yang sah.

"Dan ini jadi ada suatu kepastian hukum, bahwa itu bisa dilakukan sesudah hari ini kami mendapatkan arahan yang jelas, clear dan tegas dari KPK," ujarnya.

Selain soal pekerjaan pembangunan dan perbaikan rumah, dalam kunjungan tersebut Maruarar juga membahas soal ketepatan data bantuan sosial bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga membahas soal ketepatan dan akurasi data penyaluran bantuan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran.

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program Presiden, khususnya yang terkait dengan pekerjaan KPK ini adalah pembangunan 3 juta rumah, serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa.

Tanak mengatakan kunjungan kedua menteri tersebut adalah bentuk keseriusan untuk mewujudkan Astacita ketujuh serta dalam menjalankan program-program pemerintah.

"Nah, maksud dan tujuan beliau ke sini, Pak Menteri ke sini, tidak lain adalah bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun 3 juta rumah, pembangunan 3 juta rumah dan bantuan sosial kepada masyarakat dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini, tidak salah sasaran," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Terungkapnya korupsi hingga ratusan triliun membuka ruang diskusi penerapan hukuman mati bagi koruptor . Kasus PT Pertamina, PT Timah, dan PT Antam, mencerminkan keresahan publik yang kian memuncak.

Kemudian banyak yang mengusulkan penerapan hukuman mati untuk menimbulkan rasa takut dan efek jera.

Pakar Hukum Prof Henry Indraguna menilai persoalan tersebut bukan hanya soal lemahnya pelaksanaan aturan, tetapi juga desain sistem yang kerap dimanipulasi oleh politisi korup dan kekuatan finansial oligarki.

Ada juga yang mengusulkan penerapan hukuman mati ini juga berlaku para aparat penegak hukum (APH) yakni polisi, jaksa, hakim, penasihat hukum, juga KPK.

"Hukuman mati, misalnya untuk penegak hukum akan memberi efek jera sementara. Tanpa perbaikan sistem, korupsi akan terus berulang," ujar Henry, Selasa (18/3/2025).

Menurut dia, kasus-kasus korupsi jumbo seperti Jiwasraya, Pertamina, PT Timah, dan PT Antam menunjukkan pola bahwa pelaku utama di level atas sering lolos, sementara pion yang menjadi pelaksana justru dijadikan tumbal.

Henry yang juga Penasihat Ahli Balitbang DPP Golkar memandang tindakan menempatkan hukum di bawah politik memungkinkan pemilik modal besar atau oligarki hitam mendanai politisi untuk melindungi kepentingan mereka.

"Selalu ada wacana, siapa pun yang menduga justru malah diminta membuktikan. Bahkan ketika data-data yang bisa menjadi alat bukti dilampirkan sebagai laporan, ternyata juga mandek. Ini membuktikan bahwa rakyat tak punya kuasa membuktikan. Tak punya wewenang memeriksa saksi, bahkan tak punya akses untuk melakukan investigasi," ungkap Henry.

Dia menilai tidak menjadi jaminan bahwa hukuman mati adalah solusi terbaik. Sebab, jika hukum masih bisa diintervensi kekuatan politik atau kekuasaan bisa saja membuat orang tak bersalah akhirnya didakwa korupsi karena tak sejalan dengan kekuasaan.

"Lalu bagaimana jika sudah dieksekusi mati? Tak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menghidupkan orang yang sudah mati kan?" ucapnya.

Saat ini publik hanya bisa menekan kekuasaan untuk tidak mengintervensi hukum. Tekanan juga bisa diberikan kepada penegak hukum untuk bertindak profesional.

"Tekanan publik bisa melalui media mainstream atau media sosial serta solidaritas civil society jadi kunci. Misalnya dengan mengungkap data kecil yang bisa diviralkan," katanya.

Dari hal-hal kecil ini bisa menjadi pijakan dan membiasakan keberanian para penegak hukum untuk tidak tebang pilih. Bisa saja fokus awal pada kasus lokal yang lebih mudah dibuktikan untuk jadi pijakan menuju skandal besar.

"Sebagus apa pun sistemnya jika kendalinya di tangan yang salah, hukuman seberat apa pun tak akan cukup," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.

Medan (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan, Sumatera Utara, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan di media sosial dan media online mengenai meninggalnya seorang tahanan bernama Muhammad Khadafi.

“Kami menegaskan bahwa informasi yang beredar perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujar Kasi Intelijen Kejari Belawan Daniel Setiawan Barus ketika dihubungi dari Medan, Selasa (18/3).

Daniel menyampaikan bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Daniel Aritonang, terdakwa Muhammad Khadafi meninggal dunia pada Senin, 17 Maret 2025, sekitar pukul 09.21 WIB di Rumah Sakit Bandung, Medan.

“Berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit, penyebab kematian terdakwa adalah gagal nafas,” ujar dia.

Daniel menyebutkan terdakwa Muhammad Khadafi sebelumnya bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya, yakni Rojali dan Putra Ramadhan (masing-masing berkas terpisah), didakwa atas kasus narkotika jenis sabu-sabu dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Terdakwa telah menjalani dua kali persidangan, yakni tanggal 10 Maret 2025 dengan agenda pembacaan dakwaan dan tanggal 14 Maret 2025. Hadir sebagai saksi dalam sidang terdakwa adalah Rojali dan Putra Ramadhan,” ucap dia.

Dalam persidangan terakhirnya, lanjut dia, terdakwa Muhammad Khadafi sempat ditanya oleh majelis hakim mengenai kondisi kesehatannya.

“Terdakwa ketika itu di persidangan menjawab bahwa dirinya dalam keadaan sehat,” sebut Daniel.

Pihaknya menjelaskan bahwa sejak perkara ini diserahkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada 12 Februari 2025, seluruh proses hukum telah berjalan sesuai prosedur.

“Perkara ini kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan pada 19 Februari 2025, dan penahanan terdakwa sepenuhnya berada di bawah wewenang majelis hakim sesuai KUHAP,” jelas dia.

Kapasitas jaksa, lanjut dia, sebatas melaksanakan penetapan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

“Segala keputusan mengenai penahanan dan perawatan terdakwa ada di tangan majelis hakim,” ucapnya.

Kendati demikian, pihaknya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum Muhammad Khadafi dan Kasi Pidum Kejari Belawan Yogi Fransis Taufik telah melayat ke rumah duka dan diterima dengan baik oleh pihak keluarga.

“Dengan klarifikasi ini, kami berharap masyarakat mendapatkan informasi yang akurat mengenai kasus ini dan masyarakat diimbau untuk tidak mudah termakan isu-isu yang belum tentu benar. Semua proses hukum berjalan sesuai aturan dan hak-hak terdakwa tetap diperhatikan,” jelasnya

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin menegaskan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masuk dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), sebagai lembaga yang bisa diduduki oleh prajurit TNI aktif.

Dengan demikian, dia pun mengamini para prajurit TNI aktif yang duduk di BNPT akan langsung dilibatkan dalam memberantas terorisme yang ada di Indonesia.

“Ya dalam operasi militer selain perang [OMSP] untuk pemberantasan teroris Tentara Nasional Indonesia [TNI] dilibatkan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/3/2025).

Lebih jauh, TB menerangkan patroli pengerahan prajurit TNI dalam OMSP dilakukan melalui berbagai macam kebijakan. Ada yang melalui persetujuan DPR RI (dinyatakan sebagai dasar kebijakan politik negara) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres).

“Yang membedakan begini, kalau itu melibatkan penggunaan kekuatan sampai kemudian berakibat fatal soal misalnya masalah-masalah sosial, masalah nyawa, dan sebagainya, maka itu dikomunikasikan dengan DPR. Sementara misalnya saja, membantu ada bencana alam, ya itu tidak usah ke DPR,” jelasnya.

Di lain sisi, legislator PDIP ini merincikan dalam revisi UU TNI, terdapat 15 kementerian/lembaga (K/L) yang bisa diduduki TNI aktif. Ada penambahan lima pos dari UU sebelumnya yang hanya boleh 10 K/L.

“Lima [K/L] yang baru atau yang memang berdasarkan Undang-Undang [K/L] yang sudahexisting. Yaitu BNPT, BNPB, Kejaksaan Agung, Bakamla, dan BNPP. Sementara yang didrop adalah KKP, ituclearya,” tegas TB.

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan ketegasan penegakan hukum terhadap oknum TNI yang diduga menembak tiga anggota polisi saat menggerebek sabung ayam di Way Kanan, Lampung, merupakan langkah krusial menjaga wibawa institusi dan kepercayaan publik.

"Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku, terutama jika melibatkan oknum aparat adalah langkah krusial untuk menjaga wibawa institusi dan kepercayaan publik," kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Selain itu, kata dia, dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas ilegal seperti perjudian menekankan pentingnya koordinasi dan pengawasan internal yang ketat antara institusi penegak hukum.

"Insiden ini menggarisbawahi perlunya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi personel penegak hukum saat menjalankan tugas, termasuk penyediaan peralatan pelindung dan pelatihan taktis yang memadai," ujarnya.

Dia pun berharap ada evaluasi internal di institusi TNI guna mencegah keterlibatan anggotanya dalam aktivitas ilegal di masa mendatang.

"Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya integritas dan profesionalisme aparat negara dalam menjalankan tugasnya," ucapnya.

Dia juga meminta TNI dan Polri untuk bekerja sama dalam menginvestigasi kasus tersebut demi memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dia menekankan pentingnya investigasi menyeluruh untuk memastikan keadilan bagi para korban.

"Pelaku yang terlibat dalam tindakan kriminal harus mendapatkan sanksi yang setimpal,” tuturnya.

Di sisi lain, dia menyoroti beberapa aspek penting terkait keamanan dan prosedur operasional kepolisian, yang harus didukung oleh informasi intelijen yang akurat dan perencanaan yang matang guna meminimalisir risiko bagi petugas di lapangan.

Terakhir, dia menyampaikan bahwa DPR RI akan ikut mengusut tuntas kasus penembakan anggota kepolisian saat menggerebek lokasi sabung ayam itu melalui komisi terkait di parlemen.

"Atas nama DPR RI kami menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya tiga anggota polisi saat menjalan tugas. DPR melalui komisi terkait akan mengawal pengusutan kasus ini hingga tuntas," kata dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan dirinya bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto akan mengawal investigasi kasus yang menewaskan tiga anggota Polri, yang diduga melibatkan dua prajurit TNI, di Kabupaten Way Kanan, Lampung.

"Saya dengan Bapak Panglima juga tentunya sama, kami sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan," ujar Kapolri di Kota Serang, Banten, Selasa.

Peristiwa tersebut bermula dari upaya pembubaran kegiatan sabung ayam di wilayah Way Kanan, pada Senin (17/3). Saat hendak mundur setelah pembubaran, terjadi beberapa kali letusan senjata yang mengakibatkan gugurnya tiga anggota Polri, termasuk Kapolsek setempat.

Diketahui bahwa tiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Negara Batin Way Kanan Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda M. Ghalib Surya Nanta.

Insiden penembakan itu diduga dilakukan oleh oknum TNI yang membekingi tempat sabung ayam tersebut. Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar memastikan pihaknya akan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada oknum yang terlibat dalam penembakan polisi dalam penggerebekan tempat sabung ayam di Kecamatan, Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Kami memerlukan dasar hukum untuk bisa menjaminkan, seandainya ini memang benar-benar tidak dijamin oleh penjamin lain

Jakarta (ANTARA) - BPJS Kesehatan menyampaikan perlu dasar hukum yang jelas apabila badan tersebut diminta memberikan jaminan kesehatan kepada korban tindak pidana, seperti tindak penganiayaan, kekerasan seksual, dan tindak pidana lainnya.

"Kami memerlukan dasar hukum untuk bisa menjaminkan, seandainya ini memang benar-benar tidak dijamin oleh penjamin lain," kata Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Selasa.

Hal itu, kata Lily, sejalan dengan prinsip yang dikedepankan oleh BPJS Kesehatan yakni prinsip mengutamakan akuntabilitas dan kehati-hatian dalam membayarkan biaya pelayanan kesehatan.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa diperlukan pula penetapan kriteria terkait dengan pemberian kompensasi atau jaminan kesehatan bagi korban tindak pidana. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan pihak yang bertanggung jawab dalam pemberian kompensasi atau jaminan kesehatan kepada korban tindak pidana.

"Bantuan medis yang dimaksud juga kalau ini tidak masuk dalam penjaminan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), jadi masuk ke penjaminan siapa? Sehingga ini perlu kejelasan," ujar Lily.

Diketahui, sejauh ini terdapat sejumlah regulasi yang mengatur mengenai pendanaan APBD korban tindak pidana kekerasan, antara lain Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Lalu ada pula Peraturan Daerah (Perda) Jawa Tengah (Jateng) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Rumah Sakit.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, seorang keluarga korban tindak penusukan oleh orang dengan gangguan jiwa di Bekasi, Jawa Barat, mengungkapkan ketidakmampuan keluarga tersebut dalam membayar biaya pengobatan korban yang mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Rapat tersebut lantas digelar untuk mencari jalan keluar atas beragam persoalan seperti itu.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak sepakat dengan Presiden Prabowo Subianto yang bakal membangun tahanan khusus koruptor di pulau terpencil dan terluar. Dengan begitu, KPK tidak perlu menyiapkan makanan.

Pemerintah cukup menyediakan alat-alat yang dibutuhkan mereka untuk mengolah hasil bumi. "Supaya mereka berkebun, bercocok tanam di ladang atau sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berasal dari hasil keringat mereka sendiri," ujar Tanak, Selasa (18/3/2025).

Adanya hukuman yang diperberat bagi koruptor dengan minimal 10 tahun kurungan badan hingga seumur hidup tak membikin mereka jera. "Harapan saya, dengan begitu orang akan punya rasa takut untuk melakukan korupsi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo akan membuat penjara terpencil untuk koruptor. Nantinya penjara tersebut dibangun di sebuah pulau mirip Alcatraz.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu," ujar Prabowo di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Dia menuturkan korupsi akan membuat negara hancur. Karena itu, dia tidak akan mundur menghadapi koruptor.

Prabowo siap mati untuk bangsa dan negara. Bahkan, dia tidak takut menghadapi mafia. "Apalagi ada Kapolri dan TNI, apalagi ada guru-guru akan membantu saya," ucapnya.

Muhammad Makmun Rasyid
Pengurus Badan Penanggulangan Ekstremisme dan TerorismeMUI Pusat

SETIAP tahun, Ramadan menjadi bulan suci yang penuh berkah bagi umat Islam di seluruh dunia. Namun, bagi kelompok teroris, bulan ini justru dipandang sebagai momen strategis untuk melancarkan serangan. Momentum Syaban-Ramadan sering kali dianggap sebagai waktu ideal untuk berjihad karena diyakini membawa pahala berlipat ganda.

Kasus terbaru di Bannu, Pakistan, pada 5 Maret 2025, adalah bukti nyata. Serangan bom bunuh diri menewaskan 18 orang, mempertegas pola serupa yang berulang di tahun-tahun sebelumnya. Mengapa aksi terorisme selalu meningkat setiap Ramadan?

Rasionalitas Palsu
Fenomena ini bukanlah kebetulan. Abdullah Azzam, ideolog yang menjadi inspirasi kelompok seperti Al-Qaeda dan ISIS, dalam magnum opus-nya, Al-Tarbiyah Al-Jihadiyah fi Al-Bina (1990), menegaskan bahwa amal baik di bulan Ramadan diyakini bernilai lebih tinggi. Dengan logika yang menyimpang, kelompok teroris meyakini bahwa aksi kekerasan merupakan ibadah utama. Bahkan, Azzam pernah menyatakan bahwa satu jam di medan perang lebih baik daripada 60 tahun ibadah.

Keyakinan ini tidak hanya berlaku di bulan Ramadan, tetapi juga di Syaban?periode yang mereka anggap sebagai waktu persiapan jihad. Pandangan ini semakin mengukuhkan alasan mengapa serangan teroris kerap terjadi dalam rentang waktu ini.

Di Indonesia, pola serupa juga terlihat. Propaganda jihad Syaban-Ramadan terus menjadi ancaman. Kelompok teroris memanfaatkan momentum ini untuk merekrut anggota baru dan mencuci otak mereka dengan janji pahala besar. Padahal, tindakan mereka justru melanggar ajaran Islam yang mengutamakan kedamaian.

Ancaman terorisme pun tidak selalu hadir dalam bentuk bom atau aksi kelompok radikal. Di Makassar, Sulawesi Selatan, dalam empat hari pertama Ramadan 2025, terjadi tiga serangan dengan busur panah di beberapa lokasi, termasuk Panakkukang dan Tamalanrea. Seorang anggota kepolisian turut menjadi korban.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa kekerasan yang menciptakan ketakutan di masyarakat tidak selalu bermotif ideologis. Bisa jadi, ini adalah bentuk kejahatan jalanan yang semakin brutal. Jika tidak dicegah, tren ini dapat berkembang menjadi ancaman yang lebih luas. Tanpa strategi pencegahan yang efektif, Ramadan, yang seharusnya menjadi bulan penuh kedamaian, justru berubah menjadi bulan ketakutan.

Generalisasi Musuh
Pola pikir ekstremis tidak hanya terlihat dalam aksi-aksi terorisme saat Ramadan, tetapi juga dalam cara mereka menggeneralisasi musuh. Mahmud Al-Harabi dalam kitabnya Maus�?ah al-Firaq wa al-Maz�hib wa al-Ady�n al-Mu?�shirah memuat cuplikan seruan Al-Qaeda pada 1998 yang menyatakan bahwa "setiap kaum Muslimin hukumnya wajib untuk membunuh orang Amerika Serikat, termasuk sipil, militer, hingga sekutunya di mana pun mereka berada."

Pernyataan ini mencerminkan logika yang tidak hanya hitam-putih, tetapi juga menciptakan kewajiban mutlak bagi para pengikutnya untuk melakukan kekerasan tanpa batas waktu dan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Fenomena ini juga terlihat dalam perkembangan Islamisme politik di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kemunculan kelompok yang mengusung ?Islam Syariat? dengan pendekatan yang serba halal-haram menunjukkan bagaimana Islam dikonstruksikan hanya sebagai hukum positif yang harus diwujudkan dalam institusi negara.

Dalam konteks ini, negara tidak lagi dipandang sebagai ruang keberagaman, tetapi sebagai instrumen untuk menegakkan hukum syariat secara paksa. Konsekuensinya, model negara yang mereka usung cenderung bersifat teokratis dan otoriter, sebagaimana yang terlihat dalam pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Dengan pola pikir seperti ini, ekstremisme tidak hanya melahirkan kekerasan fisik, tetapi juga pemaksaan tafsir tertentu atas Islam yang menutup ruang bagi perbedaan pandangan. Ini mengingatkan kita pada logika ?menepuk semua nyamuk?, di mana siapa pun yang tidak sepaham dianggap sebagai musuh yang harus disingkirkan.

Paradigma yang Menyimpang
Pandangan jihad yang dikembangkan kelompok teroris berseberangan dengan perjalanan hidup Nabi Muhammad. Dalam periode awal di Makkah, hubungan antara Muslim dan komunitas Yahudi serta Nasrani tidak selalu bersifat konfrontatif. Bahkan, sebagian orang Yahudi mengakui kenabian Muhammad, sementara yang lain memilih hidup berdampingan.

Ketika hijrah ke Madinah, Nabi tidak serta-merta memerangi komunitas Yahudi dan Nasrani, melainkan membangun kerja sama dalam politik, hukum, dan ekonomi. Piagam Madinah menjadi bukti bahwa Islam tidak mengajarkan permusuhan tanpa sebab, tetapi justru menekankan prinsip hidup berdampingan.

Dalam aspek teologis, Islam juga menegaskan kebebasan beragama, sebagaimana termaktub dalam firman Allah: ?Bagiku agamaku, dan bagimu agamamu.? Sejarah mencatat bahwa pertentangan antara Muslim dan komunitas Yahudi-Nasrani lebih banyak dipicu oleh faktor politik dan ekonomi, bukan semata-mata persoalan agama.

Dengan demikian, klaim jihad yang diusung kelompok teroris tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga dengan sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Jihad bukan sekadar perang, tetapi perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Jika narasi jihad terus dipelintir untuk membenarkan kekerasan, maka kita perlu bertanya: apakah kita masih membiarkan logika generalisasi musuh merajalela?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sedang merevisi Undang-Undang Kehutanan untuk memperjelas berbagai aspek yang dianggap usang dan menimbulkan masalah di lapangan. Anggota Komisi VI DPR Darori Wonodipuro mengungkapkan ada beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam revisi ini.

Darori menjelaskan, salah satu poin utama adalah penegasan hukum terkait perlindungan air dan tumbuhan di daerah sungai. Hal ini menjadi krusial mengingat dampak penghapusan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung pada bencana banjir.

"Apa tindakan kita yang dipayungi dengan Undang-Undang? Karena 30 persen dihapus, mungkin dengan cara lain kita akan bicarakan, kita minta masukan," katanya di sela diskusi Menavigasi Rencana Revisi Undang-undang Kehutanan, Selasa (18/3/2025).

Revisi ini juga akan mempertegas penunjukan kawasan hutan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mensyaratkan adanya penunjukan, pengukuran, pemetaan, dan penetapan yang jelas. Darori menambahkan bahwa kawasan hutan yang sudah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DGAK) serta hutan register peninggalan Belanda akan dipertegas statusnya.

Isu penting lainnya adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Darori mengakui bahwa implementasi ketentuan mengenai tanah adat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 belum berjalan efektif karena terkendala pembuktian melalui peraturan daerah. "Ternyata ini tidak berjalan, maka kita akan mengakomodir masyarakat adat dengan cara yang lebih mudah," katanya.

Salah satu usulan yang tengah dibahas adalah mekanisme persetujuan tanah adat melalui evaluasi tim kajian, laporan ke DPR, dan rekomendasi Menteri Kehutanan. Hal ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat adat dalam mendapatkan pengakuan atas hak tanahnya.

Revisi UU Kehutanan juga menyasar peningkatan efek jera bagi pelaku kejahatan di sektor kehutanan. Darori mencontohkan keberhasilan peningkatan hukuman dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana pelaku pembunuhan harimau kini dapat dipidana hingga 15 tahun. "Di Undang-Undang ini, selain didenda, juga ada sanksi penjara," tegasnya.

Terkait pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan lain seperti pertambangan dan pembangunan infrastruktur, Darori mengungkapkan adanya perubahan sistem dari pinjam pakai menjadi sewa pakai. Dana hasil sewa tersebut akan digunakan untuk menanam pohon di lahan-lahan kritis.

Menanggapi isu adanya titipan kepentingan dalam revisi ini, Darori dengan tegas membantahnya. Sebagai mantan Direktur Jenderal di Kementerian Kehutanan, ia mengaku memahami seluk-beluk permasalahan kehutanan dan berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat serta kelestarian hutan.

"Kalau saya tidak ada, karena saya mantan dirjennya, jadi tahu, yang ditipu akan ketahuan. Saya penting kepentingan rakyat dan bagaimana hutannya lestari, rakyatnya sejahtera," ujarnya.

Darori menargetkan revisi UU Kehutanan ini dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun. Untuk itu, DPR RI akan menggelar maraton pembahasan dengan melibatkan berbagai pakar, termasuk pihak-pihak yang kritis terhadap isu kehutanan. "Undang-undang ini harus selesai dalam satu tahun," katanya.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Jajaran Keluarga Besar Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung bersama Sub Den Polisi Militer 1/2-2 Tarutung laksanakan kegiatan bersih-bersih rumah ibadah dan berbagi takjil gratis dengan masyarakat di lingkungan sekitar Masjid Syuhada Tarutung.

Hadir langsung Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring didampingi Kasubsi Pengelolaan, Mian HR Simarmata, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, James Bond Naibaho dan seluruh jajaran Petugas Rutan Tarutung serta bersinergi dengan Subdenpom Tarutung yang dihadiri langsung Komandan Subdenpom 1/2-2 Tarutung, Lettu CPM SA Rumahorbo dan jajaran.

Karutan Evan menjelaskan, pihaknya bersama Subdenpom Tarutung membagikan puluhan paket takjil kepada masyarakat sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian terhadap masyarakat.

"Di bulan puasa ini, penting bagi kita untuk saling berbagi kepada sesama. Pada dasarnya apa yang kita rasakan saat ini, saya ingin agar masyarakat juga dapat merasakannya, karena kita semua ada berkat masyarakat," ucap Karutan Evan, Selasa (18/3).

Dalam giat yang digelar, rombongan membersihkan lingkungan Masjid Syuhada, meliputi kebersihan dalam masjid dan halaman luar Masjid.

Setelah Shalat Ashar kegiatan dilanjutkan dengan pembagian paket takjil oleh petugas Rutan dan personil Subdenpom Tarutung kepada jamaah Masjid Syuhada dan masyarakat sekitar Masjid Syuhada, tampak seluruh masyarakat antusias dalam menyambut pembagian takjil, tak butuh waktu lama seluruh takjil yang disediakan telah habis dibagikan.

"Semoga semua kegiatan sosial ini menjadikan ladang pahala bagi kita semua," harap Evan.

Komandan Subdenpom 1/2-2 Tarutung, Lettu CPM SA Rumahorbo yang turut berpartisipasi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya sebagai bentuk kepedulian, tetapi juga untuk mempererat kebersamaan antara TNI, Instansi Pemerintah dan masyarakat.

"Kami bersama anggota dan Petugas Rutan Tarutung ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai wujud kepedulian kepada sesama, khususnya bagi mereka yang berpuasa. Semoga kegiatan ini dapat membawa berkah bagi kita semua dan mempererat silaturahmi antara TNI, Instansi Pemerintah dengan masyarakat," pungkasnya.

Hasyim Arsal Alhabsi
Direktur Dehills Institute

REFORMASI 1998 menjadi titik balik dalam redefinisi peran TNI dan Polri di Indonesia. Trauma politik atas dominasi militer di era Orde Baru melahirkan konsensus untuk "menyapih" TNI dari politik, bisnis, dan birokrasi sipil. Namun, dua dekade pasca-Reformasi, muncul pertanyaan kritis: apakah pemisahan absolut TNI dari pengelolaan keamanan nasional justru menciptakan masalah baru yang tak kalah kompleks? Esai ini berargumen bahwa kebijakan kontemporer perlu menyeimbangkan pembelajaran sejarah dengan kebutuhan menghadapi tantangan keamanan modern, tanpa terjerumus ke dalam nostalgia Dwifungsi ABRI.

Reformasi dan Over-Koreksi

Pasca-Reformasi, desakan untuk memagari TNI dari ranah sipil dilatari trauma kekerasan struktural dan politisasi militer. Kebijakan seperti pencabutan Fraksi ABRI di DPR dan larangan TNI berbisnis adalah kemajuan demokratis yang patut dipertahankan. Namun, dalam semangat "de-militerisasi", terjadi over-koreksi: TNI diasingkan dari peran strategis pengelolaan keamanan nasional, sementara Polri diberi mandat dominan. Hasilnya, terjadi vakum koordinasi dalam menghadapi kejahatan transnasional seperti terorisme dan narkoba?isu yang memiliki irisan jelas dengan pertahanan negara.

Contoh nyata adalah lemahnya penanganan jaringan narkoba internasional yang kerap melibatkan aktor lintas negara dan teknologi tinggi. Polri, dengan kapasitas terbatas dalam intelijen strategis dan operasi militer, kerap kewalahan. Di sisi lain, TNI memiliki sumber daya dan keahlian yang relevan, tetapi dibatasi oleh regulasi. Di sini, pemisahan absolut antara "keamanan internal" (Polri) dan "pertahanan eksternal" (TNI) menjadi kontraproduktif.

Jika over-koreksi terhadap TNI melahirkan masalah keamanan, dominasi Polri justru menciptakan tantangan baru: abuse of power di ranah politik dan bisnis. Istilah "Partai Coklat" yang sinis mencerminkan kesadaran publik atas meluasnya praktik korupsi, politisasi, dan bisnis ilegal di tubuh Polri. Isu pengelolaan narkoba dan judi oleh oknum polisi, misalnya, bukan sekadar rumor, tetapi tercermin dalam sejumlah kasus seperti skandal narkoba di lingkungan Polri tahun 2021 yang melibatkan petinggi.

Membandingkan rezim Dwifungsi ABRI dengan dominasi Polri hari ini, pertanyaannya bukanlah mana yang "lebih buruk", tetapi bagaimana menghindari kedua ekstrem tersebut. Jika Dwifungsi ABRI mempolitisasi militer, dominasi Polri berpotensi mengkriminalisasi politik. Keduanya sama-sama menggerogoti demokrasi, tetapi dalam bentuk berbeda.

Pembahasan RUU TNI harus dilihat sebagai upaya koreksi atas kebijakan Reformasi yang "mengusir terlalu jauh" TNI dari urusan keamanan nasional. Poin krusialnya adalah memastikan bahwa keterlibatan TNI dalam jabatan sipil hanya pada posisi yang memiliki irisan dengan pertahanan, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau BNN. Syarat ini penting untuk mencegah kembalinya Dwi Fungsi secara terselubung.

Namun, resistensi terhadap RUU ini tidak hanya datang dari LSM, tetapi juga partai politik?kelompok yang paling menderita di era Dwifungsi ABRI. Trauma sejarah ini valid, tetapi tidak boleh menghalangi evaluasi obyektif atas kebutuhan keamanan hari ini. Transparansi dalam pembahasan RUU menjadi kunci, termasuk melibatkan publik dalam mengawal batasan jelas antara "dukungan TNI" dan "intervensi politik".

Solusi ideal bukanlah memilih antara dominasi TNI atau Polri, tetapi membangun model kolaborasi yang diatur ketat di bawah kontrol sipil. Contoh sukses adalah operasi penanggulangan terorisme di Poso, ketika TNI dan Polri berkoordinasi dengan pengawasan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan DPR. Pendekatan serupa bisa direplikasi untuk kejahatan transnasional, dengan memperkuat kerangka hukum yang menjamin akuntabilitas.

Pembelajaran dari Filipina dan Thailand menunjukkan bahwa demiliterisasi tanpa pembangunan kapasitas institusi sipil hanya melahirkan kekosongan kekuasaan yang diisi oleh aktor tidak bertanggung jawab. Indonesia perlu menghindari jebakan ini.

Pembahasan RUU TNI adalah ujian kedewasaan bangsa dalam merawat demokrasi tanpa mengabaikan kompleksitas keamanan modern. Tugas kita adalah menjamin bahwa kebijakan tidak dikendalikan oleh trauma masa lalu atau kepentingan pragmatis jangka pendek, tetapi oleh prinsip checks and balances. TNI boleh kembali ke ranah keamanan nasional?dengan syarat: secara terbatas, transparan, dan di bawah kendali sipil yang ketat.



Seperti kata Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Hari ini, "lawan" yang harus kita kalahkan adalah polarisasi dan ketakutan akan perubahan. Ayo kawal RUU TNI dengan kepala dingin dan hati yang terbuka.

Sudahi sedu-sedan yang berputar-putar antara suka dan tidak suka. Antara oposan dan pendukung. Kebaikan itu ada di mana-mana, tapi keburukan pun tak lantas hilang di setiap kelompok.