Jakarta -

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan menyarankan untuk menunjukkan ijazahnya agar tak berkepanjangan. Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan sebaiknya publik menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

"Polemik soal ijazah Pak Jokowi sudah masuk ke proses hukum. Biar nggak makin gaduh, kita tunggu saja aparat hukum bekerja," kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Sarmuji mengaku awalnya berharap bahwa polemik ini tidak berkepanjangan. Namun, dia berharap proses di pengadilan nantinya akan menunjukkan jawaban.

"Saya sendiri mulanya berharap polemik ini disudahi karena tidak produktif, tetapi karena terus berlanjut, pengadilan diharapkan bisa menjadi juri yang adil," katanya.

Megawati Singgung Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

Mega mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan, jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.

"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu lho," lanjutnya.

Simak juga Video Megawati soal Kisruh Ijazah Palsu: Kok Susah Amat, Kalau Ada Kasih Saja

(azh/jbr)

JAKARTA, iNewsMedan.id- Raut wajah sumringah, bangga penuh haru terangkum dalam ekspresi wajah Ricky Setiawan Anas. Apa gerangan ? Jaksa visioner ini dinyatakan berhak menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum oleh Dewan Penguji yang terdiri sejumlah Guru Besar dan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Jakarta.

Pada Rabu 14 Mei 2025, Ricky Setiawan Anas dihadirkan sebagai Promovendus atas Disertasinya dalam meraih Gelar Doktor Ilmu Hukum yang berjudul "Kewenangan Kejaksaan Yang Integratif Dalam Penyelamatan Aset Milik Negara Atau Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan" 

Lewat sidang terbuka Disertasi Doktor Ilmu Hukum, di Kampus Universitas Borobudur, Jalan Laksamana Malahayati, Kalimalang, Jakarta,  para penguji yang terdiri dari Guru Besar Pasca Sarjana Universitas Borobudur, menetapkan Ricky Setiawan Anas lulus dengan nilai Cum Laude, dan layak menyematkan gelar Doktor di depan namanya.

Pengambilan judul disertasi tersebut tentu bukan tanpa alasan. Buah pemikiran ini berangkat dari kegundahan promovendus sebagai aparat penegak hukum, yang meneguhkan komitmennya bersama-sama dengan negara dan pemerintah melayani dengan sepenuh hati, mendukung program pembangunan terus berjalan dan menghasil kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

"Sejumlah aset milik negara dan milik pemerintah di beberapa daerah dikuasai oleh masyarakat bahkan oknum mafia tanah. Jaksa sebagai pengacara negara atas kuasa yang diberikan negara dan pemerintah dapat melakukan gugatan atau pengambilalihan aset yang selama ini dikuasai pihak lain tersebut. Jaksa turut membantu negara dalam hal penyelamatan aset tersebut, sehingga mampu dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Jaksa Visioner ini mampu menyelesaikan pendidikannya pada program Doktoral Ilmu Hukum di Universitas Borobudur, Jakarta, dengan predikat nilai Cum Laude. 

Dr. Ricky Setiawan Anas, SH. MH, CSSL yang juga Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Jawa Timur ini sadar akan pentingnya pendidikan dan pelatihan, mengharuskannya untuk terus mengembangkan kompetensi, keilmuan dan wawasan.

“Puji syukur kehadirat Allah SWT, saya berhasil menyelesasikan pendidikan program doktoral Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Jakarta, lewat sidang ujian kualifikasi dengan dosen penguji para guru besar Fakultas Hukum Universitas Borobudur. Ini semua berkat proses perjuangan dan dedikasi dalam meningkatkan kapasitas diri sebagai aparat penegak hukum Kejaksaan,” ujar jaksa pria asal Negeri Lancang Kuning ini.

Dr. Ricky Setiawan Anas,  SH. MH merupakan jaksa dengan banyak prestasi sepanjang perjalanan karirnya, salah satunya dalam pengungkapan perkara-perkara korupsi dan juga dalam penegakan hukum humanis Kejari Tanjung Perak yang dipimpinnya, sebab itu ia banyak menerima penghargaan.

Ricky Setiawan Anas adalah  Insan Adhyaksa yang mengabdi di lembaga negara bidang hukum ini terpanggil terus berbenah untuk menjadi personil Kejaksaan yang cakap, ahli dan pintar menuju Kejaksaan Profesional, Berintegritas dan Berhati Nurani.

"Insan Adhyaksa dituntut untuk menimba ilmu, mengembangkan wawasan dan pengetahuannya dalam menghadirkan pelayanan dan penegakan hukum profesional, berintegritas dan humanis," ujar Ricky Setiawan Anas.

Editor : Ismail

Jakarta: Pelat kendaraan berwarna merah digunakan untuk kendaraan dinas milik instansi pemerintah. Meski demikian, Polisi memastikan mobil tersebut tidak kebal hukum dan tetap bisa ditilang.

Hal ini ditunjukan oleh Polres Batanghari, Pemerintah Provinsi Jambi, bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang segera melakukan razia terhadap kendaraan roda dua dan roda empat yang belum membayar pajak.

"Sasaran razia selain masyarakat umum, pihaknya juga akan menilang kendaraan dinas yang tidak taat bayar pajak," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari, Iptu Agung Prasetyo, dikutip Antara.

Pihaknya menekankan pentingnya kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan. “Diharapkan ASN untuk dapat memberikan contoh sebagai pelayan publik dalam tertib pajak kendaraan,” ujar Agung.

Baca Juga: Nih Dia Rekomendasi Kaca FIlm buat Mobil Listrik dari V-Kool

Menurutnya razia tersebut merupakan upaya mendukung pemasukan pendapatan asli daerah, tentu akan berkontribusi kemajuan bagi Kabupaten Batanghari. "Ya kita akan melakukan razia kendaraan bermotor dengan melihat pajaknya yang sudah dibayar atau belum,"katanya.

Razia kendaraan bermotor tersebut akan dilaksanakan pada Mei 2025 dan untuk tempat dilakukannya razia itu masih dirahasiakan. "Ya untuk tempatnya masih kami rahasiakan, jadi tolong pada masyarakat Batanghari agar tertib lah berlalu lintas,"ujarnya.

Kemudian dia juga meminta masyarakat, khususnya warga Kabupaten Batanghari, agar melengkapi surat-surat berkendara seperti SIM dan STNK serta memastikan pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam keadaan aktif atau hidup.

Jika kedapatan?????? pajak tahunan terlambat maka akan diarahkan untuk melakukan pembayaran pajak, sedangkan kalau tidak pernah membayar sama sekali hingga lebih dari lima tahun atau tidak pernah ganti STNK maka dilakukan penindakan lebih lanjut.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Aksi pemalakan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) terhadap investor marak terjadi di Indonesia. Yang terbaru, pelakunya justru sesama pengusaha, yakni Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon Cs diduga meminta jatah proyek ke PT Chandra Asri Alkali.

Aksi meminta jatah preman (japrem) itu terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial. Dalam video itu, sejumlah orang mengaku perwakilan Kadin dan meminta jatah proyek pabrik kimia Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC).

"Tanpa lelang! Harus jelas porsinya, Rp5 triliun untuk Kadin, Rp3 triliun untuk Kadin, tanpa lelang. Bagi!" kata orang di video yang mengklaim diri perwakilan Kadin Cilegon tersebut.

Pembangunan pabrik kimia yang dipalak ini ternyata proyek strategis nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto. Hal lain yang bikin publik terkejut adalah aksi premanisme itu dilancarkan organisasi pebisnis, bukan ormas yang selama ini kerap berkeliaran mengganggu investor.

Kejadian menggegerkan itu langsung direspons Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dengan membentuk tim investigasi untuk mengusut kejadian tersebut.

Pemerintah pun juga buru-buru bersikap. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mempertemukan PT PT Chandra Asri Alkali dengan petinggi Kadin.

"Ini sudah beberapa bulan ramai kita dengar bahwa terjadinya aksi-aksi baik itu dari kelompok masyarakat maupun organisasi dan lain-lain yang itu cukup meresahkan, mengganggu, terhadap kegiatan iklim investasi," kata Todotua di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Rabu (14/5).

Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan kemitraan usaha. Pemerintah akan memfasilitasi pengusaha lokal untuk terlibat di proyek-proyek investasi.

Terkait tindak lanjut terhadap kasus pemalakan Kadin Cilegon, pemerintah menyerahkan ke kepolisian. Polda Banten turun tangan mengusut kejadian tersebut.

Kasus pemalakan pengusaha bukan kali ini saja terjadi. Intensitas yang meningkat membuat pemerintah sampai membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas pada 6 Mei 2025. Namun, praktik ini tetap subur.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Rejalam mengatakan premanisme di dunia bisnis adalah salah satu indikator bahwa hukum tidak berjalan. Pemerintah dinilai gagal menghadirkan kepastian hukum untuk para investor. Hal ini berbahaya untuk perekonomian Indonesia.

"Itu pasti berdampak minat investasi. Orang enggak mau investasi ketika tidak ada kepastian hukum. Pemalakan itu salah satu indikator tidak berjalannya hukum," kata Piter saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (14/5).

I menyarankan pemerintah membenahi penegakan hukum. Bila tidak dilakukan, dia khawatir investor semakin enggan masuk ke Indonesia. Aksi japrem Kadin Cilegon Cs terhadap PSN Prabowo semakin menunjukkan aksi premanisme sudah tak pandang bulu karena proyek negara pun disikat.

"PSN saja tidak ada kepastian hukumnya. PSN itu proyeknya negara. Kalau negara saja tidak ada kepastian hukumnya, apalagi swasta?" ucap Piter.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho mengatakan pemalakan terhadap pengusaha di Indonesia sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Japrem menimbulkan biaya produksi tersembunyi atau hidden cost bagi investor, yang membebani dunia bisnis dari usaha kecil sampai perusahaan besar.

"Nah, kalau kita ukur, kurang lebih (hidden cost premanisme) itu ada 20-50 persen terhadap biaya produksi. Jadi cukup besar. Semakin besar itu, semakin membuat investasi yang ada saat ini itu tidak bisa menggerakkan perekonomian secara menyeluruh," kata Andry saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (14/5).

Andry memperkirakan perusahaan besar bisa terkena jatah preman sekitar 20 persen, bahkan UMKM bisa sampai 50 persen biaya produksi karena tidak punya biaya untuk membayar jasa keamanan penangkal premanisme.

Dana japrem, kata Andry, tampak dalam ICOR (incremental capital output ratio) di mana skor Indonesia 6,33 pada 2023. Skor ICOR Indonesia dimaknai setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi diperlukan tambahan investasi 6,33 persen. Nah, semakin tinggi skornya, berarti semakin tak efisien investasi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, suburnya japrem menjadi cerminan kegagalan pemerintah menghadirkan iklim investasi yang baik. Pembentukan Satgas Premanisme justru membuktikan kegagalan itu.

"Satgas premanisme ini menurut saya (menunjukkan) suatu kegagalan koordinasi yang dibuat lintas sektor kementerian/lembaga dan juga aparat penegak hukum terkait terkait. Jadi aparat penegak hukum ternyata tidak berani untuk menindak yang bisa dikatakan praktik-praktik yang sudah mengarah ke pidana," ujarnya.

Andri berharap Satgas Premanisme bisa menyelesaikan persoalan pemalakan terhadap pengusaha. Namun, dia menilai perlu ada hasil cepat untuk memulihkan kepercayaan investor.

"Mungkin satu bulan ini sudah harus ada keberhasilan yang bisa dilihat. Kenapa? Yang kita takutkan adalah investor akan pindah satu per satu. Yang ada di dalam akan pindah keluar, yang dari luar tidak berani masuk ke dalam," kata Andry.

Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) mengagendakan pertemuan bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda dalam rangka membahas program dan kegiatan strategis Kemenkum Malut yang bertalian dengan program Pemerintah Provinsi (Pemrov) Malut.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir di Ternate, Rabu, mengatakan bahwa rencana pertemuan tersebut bersifat strategis guna mendukung pelayanan dan pembinaan hukum, peraturan perundang-undangan dan strategi kebijakan di Provinsi Malut.

Ia mendorong sinergi dan kolaborasi Gubernur Sherly dan jajaran Pemprov Malut guna akselerasi program yang langsung berdampak kepada masyarakat.

"Koordinasi dengan Ibu Gubernur Malut dan jajaran Pemprov untuk mendukung percepatan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, pemberian informasi hukum, serta pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum Provinsi Maluku Utara," ujar dia.

Ia menambahkan beberapa program strategis yang patut diperkuat di wilayah Malut, di antaranya yakni dukungan Pemprov Malut dalam harmonisasi produk hukum daerah, program pembentukan peraturan daerah (propemperda), indeks reformasi hukum (IRH), peacemaker training dan pecaemaker justice award, jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH).

"Termasuk dalam pembentukan pos bantuan hukum di setiap desa dan kelurahan, serta desa sadar hukum dalam penyelenggaraan pelatihan paralegal serentak yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat," ujar dia.

Senada dengan itu, Kadiv Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin menyampaikan bahwa program di bidang pelayanan hukum seperti pengesahan koperasi desa/kelurahan merah putih sudah dapat dilayani melalui www.ahu.go.id, pentingnya Pergub tentang pendaftaran fidusia bidang finance, pola penempatan PPNS, layanan kekayaan intelektual, dan perseroan perorangan.

"Terdapat 194.996 UMKM di wilayah Maluku Utara. Olehnya itu, perlunya dukungan pemerintah daerah mendorong pelindungan produk dan jasa UMKM berbasis badan hukum dan kekayaan intelektual," kata Chusni.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi bekerja sama dengan Kementerian Hukum.

Hal ini ditandai lewat penandatanganan nota kesepahaman antara kedua pihak di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, pada Rabu (14/05/2025).

Dalam hal ini, Menteri PU Dody Hanggodo yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga (SAM Bidang HAL) Triono Junoasmono.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 20 kementerian dan lembaga turut menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama atas arahan Presiden Prabowo yang menginginkan akselerasi dalam pengambilan keputusan dan pelayanan hukum kepada lembaga dan masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen antar-lembaga untuk memperkuat pelayanan hukum dan tata kelola pemerintahan.

"Ini merupakan penandatanganan yang kedua, setelah sebelumnya dilakukan pada bulan Januari. Dan kami rencanakan akan ada lagi penandatanganan di bulan depan," ujarnya, dikutip dari keterangan resmi.

Sementara Triono Junoasmono menyampaikan, Kementerian PU menyambut baik kolaborasi ini dan siap mendukung penuh langkah-langkah strategis yang telah disepakati.

"Kementerian PU sangat mendukung sinergi lintas sektoral ini demi terciptanya pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Kami yakin kerja sama ini akan memberikan dampak langsung dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional menuju Indonesia Emas 2045," ucap Yongki, sapaan akrabnya.

Melalui nota kesepahaman ini, Kementerian PU akan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Hukum yang mencakup sejumlah ruang lingkup kerja sama strategis.

Ini mencakup pertukaran data dan informasi, khususnya terkait badan usaha penyedia jasa konstruksi, pelaksanaan pembinaan hukum, serta pembentukan peraturan perundang-undangan secara terkoordinasi dan terpadu.

Kerja sama juga akan dilakukan dalam mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya melalui pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan serta Analis Hukum.

Selain itu, juga untuk mendukung proses uji materiil di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi terkait substansi peraturan di bidang pekerjaan umum.

"Kolaborasi ini diharapkan akan mendorong komitmen bersama dalam memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik," lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi bekerja sama dengan Kementerian Hukum.

Hal ini ditandai lewat penandatanganan nota kesepahaman antara kedua pihak di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, pada Rabu (14/05/2025).

Dalam hal ini, Menteri PU Dody Hanggodo yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga (SAM Bidang HAL) Triono Junoasmono.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 20 kementerian dan lembaga turut menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama atas arahan Presiden Prabowo yang menginginkan akselerasi dalam pengambilan keputusan dan pelayanan hukum kepada lembaga dan masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen antar-lembaga untuk memperkuat pelayanan hukum dan tata kelola pemerintahan.

"Ini merupakan penandatanganan yang kedua, setelah sebelumnya dilakukan pada bulan Januari. Dan kami rencanakan akan ada lagi penandatanganan di bulan depan," ujarnya, dikutip dari keterangan resmi.

Sementara Triono Junoasmono menyampaikan, Kementerian PU menyambut baik kolaborasi ini dan siap mendukung penuh langkah-langkah strategis yang telah disepakati.

"Kementerian PU sangat mendukung sinergi lintas sektoral ini demi terciptanya pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Kami yakin kerja sama ini akan memberikan dampak langsung dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional menuju Indonesia Emas 2045," ucap Yongki, sapaan akrabnya.

Melalui nota kesepahaman ini, Kementerian PU akan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Hukum yang mencakup sejumlah ruang lingkup kerja sama strategis.

Ini mencakup pertukaran data dan informasi, khususnya terkait badan usaha penyedia jasa konstruksi, pelaksanaan pembinaan hukum, serta pembentukan peraturan perundang-undangan secara terkoordinasi dan terpadu.

Kerja sama juga akan dilakukan dalam mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya melalui pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan serta Analis Hukum.

Selain itu, juga untuk mendukung proses uji materiil di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi terkait substansi peraturan di bidang pekerjaan umum.

"Kolaborasi ini diharapkan akan mendorong komitmen bersama dalam memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik," lanjutnya.

JAKARTA - Anis Hidayah resmi menjadi Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dia menggantikan Atnike Nova Sigiro , yang kini menjadi Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM.

Pergantian posisi ini setelah digelarnya sidang paripurna terkait pemilihan pimpinan dan subkomisi untuk paruh kedua periode 2022-2027.

"Pada 7 Mei 2025 telah diselenggarakan Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka pemilihan Pimpinan dan Subkomisi Komnas HAM untuk masa jabatan 2.5 tahun paruh kedua periode 2022-2027," kata Sekretaris Jenderal Komnas HAM Henry Silka Innah dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (13/5/2025).

Hasil Sidang Paripurna tersebut pun tertuang dalam Keputusan Nomor: 07/PS.00/04/V/2025 tanggal 7 Mei 2025.

Berikut susunan pimpinan dan subkomisi paruh kedua Komnas HAM Periode 2022-2027:
1. Ketua: Anis Hidayah
2. Wakil Ketua Eksternal: Putu Elvina
3. Wakil Ketua Internal: Prabianto Mukti Wibowo
4. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM: Atnike Nova Sigiro
a. Pendidikan dan Penyuluhan: Abdul Haris Semendawai
b. Pengkajian dan Penelitian: Uli Parulian Sihombing
5. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM: Pramono Ubaid Tanthowi
a. Pemantauan: Saurlin Pandapotan Siagian
b. Mediasi: Pramono Ubaid Tanthowi
c. Pengaduan: Prabianto Mukti Wibowo.

Profil Anis Hidayah

Anis Hidayah lahir di Bojonegoro, Jawa Timur pada 7 November 1976. Perempuan yang dikenal aktif mengadvokasi buruh migran ini merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) Angkatan 1995. Pendidikan terakhirnya adalah S2 Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sebelum menjadi anggota Komnas HAM pada Oktober 2022 sebagai Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Anis dikenal sebagai seorang aktivis. Beberapa organisasi pernah menjadi tempatnya berkiprah, antara lain sebagai anggota Solidaritas Perempuan Jatim pada 1998-1999. Selanjutnya, dia menjadi Pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Jember, Jatim (1999), Koordinator Program Migrant Care (2004), Direktur Migrant Care (2005-2016), dan Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care (2017-November 2022).



Dikutip dari laman resmi Komnas HAM, Anis juga pernah mendapat beberapa tanda jasa atau penghargaan, antara lain Alison des Forgers for Extraordinary Activism Award, Human Rights Defender by Human Rights Award, New York (2011); 100 Women BBC, London, UK (2013); Sarinah Award, Megawati Institute (2014); Yap Thian Hien Award (2014); dan Perempuan Perubahan 2019-2020, UN Women (2020).

Demikian profil Anis Hidayah, aktivis yang kini menjadi ketua Komnas HAM. Semoga menambah pengetahuan Anda.

Jakarta -

Terdakwa kasus kekerasan seksual I Wayan Agus Suartama alias Agus difabel mengeluhkan masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Agus mengeluh karena tidak lagi memiliki pendamping dalam tahanan.

"Adapun hal-hal lain diceritakan mengenai di lapas karena Agus saat ini sudah tidak memiliki pendamping," kata penasihat hukum Agus, Michael Anshory, dilansir detikBali, Rabu (14/5/2025).

Anshory menyebut pendamping Agus disediakan untuk mengurusnya saat berada di lapas sudah bebas. Agus sudah tidak memiliki pendamping di lapas sejak pekan lalu.

Keluhan Agus itu sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Anshory menyebut, majelis hakim juga sudah mengingatkan jaksa penuntut umum (JPU) agar memperhatikan hak dari Agus.

Dalam pledoi yang disampaikan, Agus juga meminta untuk dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut umum. Agus menilai dakwaan jaksa penuntut umum terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap sejumlah perempuan tidak terbukti secara hukum.

"Di dalam pembelaan hari ini, kami mengulas mengenai riwayat kehidupan terdakwa. Di dalam pledoi kami tetap berpegang teguh bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti secara hukum. Itu poinnya di dalam pledoi yang kami buat," ucap Anshory.

Anshory menilai unsur-unsur dalam penerapan pasal yang didakwakan jaksa dinilai tidak terbukti secara hukum. Anshory membeberkan tidak ada kejelasan terkait dengan jumlah korban.

Baca selengkapnya di sini dan di sini.

(wnv/jbr)

Terdapat prosedur yang harus dipenuhi agar pemerintah Indonesia dapat menerbitkan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan bagi Satria.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan mantan anggota TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara hingga saat ini belum atau tidak mengajukan permohonan kehilangan status warga negara Indonesia (WNI) usai aktif dalam operasi militer Rusia.

Menkum menyampaikan hal tersebut berdasarkan pengecekan pada sistem www.kewarganegaraan.ahu.go.id per Senin (12/5).

"Namun, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, status kewarganegaraannya dapat hilang," ucap Supratman, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Supratman menjelaskan bahwa status WNI Satria akan hilang dengan sendirinya ketika aktif dalam kegiatan militer asing tanpa izin dari Presiden RI, jika merujuk pada Pasal 23 huruf d dan e Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan serta Pasal 31 huruf c dan d Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Meski demikian, lanjut Supratman, terdapat prosedur yang harus dipenuhi agar pemerintah Indonesia dapat menerbitkan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan bagi Satria.

Prosedur dimaksud, kata dia, yakni instansi pusat, daerah, atau masyarakat harus melaporkan kepada Menkum jika mengetahui adanya WNI yang terindikasi kehilangan kewarganegaraan.

"Selanjutnya, Menkum akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut untuk menerbitkan surat keterangan dimaksud," katanya menambahkan.

Saat ini, kata Supratman, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow agar segera menyampaikan laporan kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria, yang terindikasi bergabung dengan tentara kedinasan Rusia tanpa izin Presiden RI.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hadi mengatakan bahwa Satria sudah dipecat dari keanggotaan Inspektorat Korps Marinir, berdasarkan putusan in absentia (putusan dengan ketidakhadiran terdakwa) Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta pada tanggal 6 April 2023.

"Dalam putusan itu, yang bersangkutan telah dipidana penjara selama 1 tahun dan terdapat pula tambahan pidana berupa pemecatan," ujar Laksma TNI Wira kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/5).

Ia menjelaskan bahwa Satria melakukan desersi sejak 13 Juni 2022 hingga saat ini. Oleh karena itu, Dilmil II-08 menjatuhkan hukuman berdasarkan Putusan Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 Tanggal 6 April 2023 dan Akte Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 Tanggal 17 April 2023.

Adapun keikutsertaan Satria dalam operasi militer Rusia viral di media sosial TikTok lewat video dari akun @zstorm689. Dalam video tersebut, terdapat dua foto seorang pria yang sama. Namun, dalam setiap foto memakai seragam yang berbeda, yakni seragam TNI AL dan seragam tentara Rusia.

Foto itu bertuliskan bahwa dahulu pria tersebut merupakan mantan prajurit Marinir TNI AL, tetapi sekarang telah menjadi anggota militer Rusia yang berperang di Ukraina.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kota Gorontalo (ANTARA) - Sejumlah transpuan di Gorontalo melalui tim kuasa hukumnya menyampaikan aduan ke Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) wilayah Gorontalo, terkait adanya larangan pihaknya untuk terlibat dalam kegiatan hiburan di daerah tersebut.

Kuasa hukum transpuan Hijrah Lahaling di Gorontalo, Rabu mengatakan pihaknya mendatangi Kemenham untuk mengadukan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu adanya pembatasan hak dasar yang mengakibatkan kliennya terancam kehilangan pekerjaan sementara sebagian dari transpuan itu adalah tulang punggung keluarga.

"Kami mendampingi klien terkait hak dasar mereka. Akibat terbitnya surat edaran dari pemerintah daerah yang melarang dan membatasi aktivitas hiburan yang melibatkan transpuan, sebagian dari mereka akhirnya kehilangan pekerjaan, ada yang jobnya tiba-tiba dibatalkan, sementara penghasilan mereka untuk membiayai hidupnya dan keluarganya dari aktivitas menghibur yang sudah lama dan ditekuni sehari-hari. Semestinya kebijakan ini tidak buru-buru di keluarkan. Pemerintah harusnya bersikap netral, dan mempertimbangkan hak dasar karena mereka juga adalah bagian dari masyarakat Gorontalo," kata Hijrah.

Sebelumnya, kata dia, telah timbul reaksi masyarakat soal perilaku yang dianggap melanggar norma-norma kesopanan yang dilakukan oleh beberapa oknum transpuan, sehingga menimbulkan keresahan dan akhirnya pemda menerbitkan surat edaran tersebut.

Kuasa hukum lainnya, Tia Badaru mengatakan sebelum surat edaran itu diterbitkan seharusnya pemda mengundang semua pihak-pihak terkait termasuk transpuan, serta tidak mengeneralisir seluruh transpuan yang ada di Gorontalo karena tidak semuanya bekerja sebagai penyanyi.

Ia mengatakan pelarangan itu membuat sejumlah transpuan di daerah itu kehilangan pekerjaan.

Padahal dalam aktivitasnya, kata dia, para kliennya menjalankan pekerjaan masing-masing secara profesional, khususnya mereka yg bekerja sebagai penata rias, penata busana pengantin, pembawa acara, penari, namun ikut terdampak dengan adanya surat edaran tersebut.

"Inilah yang kami kawal dan kami mendampingi mereka untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka. Mereka juga warga negara Indonesia, masyarakat Gorontalo, punya KTP, yang memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, termasuk hidup bermasyarakat dan mendapatkan keadilan," katanya lagi.

"Sebagai representasi negara, pemda harusnya berlaku adil dan setara, tidak serta merta mendengar dari sepihak saja. Transpuan adalah manusia sama seperti kita yang harus diperlakukan manusiawi juga, mereka juga adalah warga negara yang sama di depan hukum atau equality before the law,” anggota tim kuasa hukum lainnya, Rizka Umar.

Selain itu, lanjutnya, hukum tertinggi adalah konstitusi dan tertuang jelas dalam pasal 28 huruf a sampai pasal 28 huruf j UUD 1945 yang mengakui dan menjamin hak fundamental warga negaranya seperti hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak dan kebebasan berserikat dan berkumpul.

Hal ini juga diatur dalam UU HAM, sehingga adanya surat edaran justru membatasi hak fundamentalnya transpuan.

Sementara itu salah satu perwakilan transpuan Gorontalo, Umi Key mengatakan surat edaran tersebut sangat mempengaruhi matapencahariannya untuk menghidupi kebutuhan keluarga.

Ia berharap pemerintah bisa meninjau kembali aturan tersebut dan bila perlu mencarikan solusi untuk pihaknya, dengan mempertimbangkan norma-norma kesopanan serta etika bermasyarakat yang baik.

"Kami siap diajak berdialog membahas aturan yang akan dikeluarkan. Yang namanya peraturan, berarti harus melibatkan semua pihak terkait dalam penyusunan dan pengambilan keputusan. Karena kami juga memiliki hak sebagai warga negara Indonesia. Jangan disamaratakan dengan oknum yang menyalahi ketentuan dan kami berharap pemerintah harus adil dalam mengambil keputusan," imbuhnya.

Sebelumnya, Pemda Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo mengeluarkan surat edaran tentang larangan kegiatan hiburan rakyat dan hajatan pesta yang melibatkan waria, biduan, narkoba, alkohol dan judi.

Salah satu poin dalam surat edaran tersebut adalah memantau dan mencegah segala bentuk kegiatan hiburan rakyat, usaha karaoke, turnamen pertandingan, dan hajatan pesta yang melibatkan waria ataupun menampilkan biduan yang melakukan tarian erotis mengandung porno aksi yang melanggar norma kesusilaan.

Tangerang: Ketum Perbasi Budisatrio Djiwandono menegaskan tidak memberikan toleransi kepada pemakai narkoba di dunia bola basket Indonesia. Jika ditemukan ada yang terlibat, dia menekankan sepenuhnya diserahkan kepada proses hukum yang berlaku.

"Bahwa kita tidak memberikan toleransi kepada pemakai narkoba di dunia basket. Baik pemain, pengurus, petugas lapangan atau siapa saja yang terlibat penggunaan narkoba atau sejenisnya. Perbasi menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum," tegas Budisatrio Djiwandono, Rabu (14/5).

Sikap tegas Budisatrio Djiwandono ini merespons ditangkapnya pebasket profesional asal Amerika Serikat Jarred Dwayne Shaw oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (14/5). Jarred ditangkap setelah menerima paket narkoba jenis Delta 9 THC (tetrahydrocannabinol).

"Tindak pidana berupa permen yang mengandung narkotika golongan jenis Delta 9 THC yang melibatkan atlet bola basket atas nama JDS oleh Satresnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta," terang Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Ronald FC Sipayung kepada wartawan.

Lanjut Kapolres Ronald, paket narkoba dikirim dari Thailand. Paket narkoba tersebut dikirim ke salah satu apartemen di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Nama pengirimnya, kata Kombes Ronald, adalah Jitnarec Konchinda dengan alamat Pibuldham Building 8, Bangkok, Thailand.

Paket dikirim dengan nama penerima IM yang alamatnya di Apartemen Casa De Parco Tower Gardenia Cisauk, Kabupaten Tangerang. Kata Kombes Ronald, kasus ini terungkap berkat kerja sama atau joint investigation antara pihak kepolisian dan pihak Bea-Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

Temuan diawali dari pihak Bea-Cukai yang mencurigai adanya tindak pidana peredaran gelap narkotika yang dikirim dari Thailand ke Indonesia melalui jasa pengiriman. Ketika itu, pihak Bea-Cukai Bandara Soekarno-Hatta mendapati pengiriman berupa satu buah paket EMS World Thailand nomor airway bill EE206616913TH dengan nama pengirim Jitnarec Konchinda beralamatkan di Bangkok.

Paket itu berisikan 20 bungkus permen bertuliskan 'Vita Bite'. Permen ini ternyata mengandung narkotika golongan 1 jenis Delta 9 THC (tetrahydrocannabinol) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 132 buah atau dengan keseluruhan berat bruto 869 gram.

"Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap pengambil paket EMS atas nama JDS pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 sekira pukul 21.47 WIB di lobi Apartemen Casa De Parco Sampora Unit Magnolis," terang Kombes Roland.

Di IBL Indonesia, Jarred Dwayne Shaw tercatat sebagai pemain Tangerang Hawks. Penyelenggara liga memiliki sikap yang sama dengan DPP PERBASI. Menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang, yaitu kepada penegak hukum atas kasus yang terjadi.

Ditegaskan juga bahwa personil, baik pemain maupun ofisial yang terlibat konsumsi maupun kegiatan terkait akan berdampak pada karir selanjutnya di liga. Hal ini juga sesuai dengan standar kontrak para pemain dengan klub-klub IBL pasal 8 tentang larangan-larangan.

"IBL bersama DPP PERBASI tegas akan melakukan black list, melarang mereka untuk bermain dan beraktifitas kembali di lingkungan IBL bagi yang terbukti melanggar hukum di Indonesia" kata Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KAH)