JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada pagi ini, Senin (19/8/2024). Reshuffle dibenarkan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

"Hari ini, Senin, 19 Agustus 2024, pukul 09.30 WIB, Bapak Presiden diagendakan akan melantik beberapa Menteri, Wakil Menteri, dan beberapa Kepala Badan di Istana Negara," ujar Ari, Senin (19/8/2024).

Dia mengungkapkan posisi menteri yang akan di-reshuffle yakni Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri ESDM, Menteri Investasi. Lalu, Jokowi bakal melantik Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, hingga Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Salah satu menteri yang diganti adalah Menkumham Yasonna H Laoly. Calon penggantinya adalah politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas .

Sosok Supratman Andi Agtas

Supratman merupakan politikus kelahiran Tajuncu, Sulawesi Selatan, pada 28 September 1969. Dia pernah menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah.

Kariernya sebagai anggota legislatif dimulai sejak 2014. Dia terpilih menjadi Anggota DPR periode 2014-2019 dan ditempatkan di Komisi III.

Selain duduk di Komisi III, Supratman juga ditunjuk sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Jabatan ini telah dia emban sejak 2016, kemudian terpilih kembali pada Pemilu 2019 sebagai Anggota DPR.

Belakangan, Supratman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Baleg DPR. Jabatan Ketua Baleg lalu diserahkan kepada politikus Gerindra lainnya yakni Wihadi Wiyanto.

Selain Yasonna, beredar nama-nama menteri lain yang akan di-reshuffle yakni Menteri ESDM Arifin Tasrif diganti Bahlil Lahadalia dan kursi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang ditinggalkan Bahlil akan diisi Rosan Roeslani.

Bisnis.com, JAKARTA – Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin memastikan bahwa kehadiran lembaga bari Kantor Komunikasi Presiden tidak akan membuat kinerja dari Kantor Staf Presiden menjadi tumpang tindih.

Bahkan, Ngabalin memastikan bahwa posisi Moeldoko sebagai Kepala KSP tidak akan terganggu lantaran ada perbedaan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) dari kedua lembaga Negara.

“Iya pak Moeldoko tetap kepala KSP, tetapi kemungkinan besar kalau kantor komunikasi kepresidenan itu dibentuk, maka yang di [Deputi IV] KSP itu semua ditarik karena kedeputian IV di KSP itu menjadi deputi pertama, kan ada tiga deputi di Kantor Komunikasi Presiden nanti. Hebat itu, lebih fokus,” ujarnya kepada Bisnis di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/8/2024).

Lebih lanjut, dia pun mentatakan bahwa nantinya hanya Deputi IV yang akan ditarik ke dalam lembaga baru tersebut.

Mengingat tugas dari deputi itu terkait dengan mengelola Strategi Komunikasi Politik, Hubungan Masyarakat, Pemerintah, Media, Strategi Diseminasi Informasi, Pengelolaan Strategi Komunikasi di Lingkungan Lembaga Kepresidenan dan Kedaulatan Digital.

“Nah, Kantor Komunikasi Kepresidenan mengurus tentang Komunikasi paling tidak utama dan secepatnya deputinya ditarik ke luar. Deputi IV masuk ke badan baru,” pungkas Ngabalin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Hasan Nasbi menjadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden usai perombakan kabinet (reshuffle) yang digelar Senin (19/8/2024).

Pengangkatan dan pelantikan Hasan Nasbi di jabatan baru yang dibentuk Jokowi itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang dibacakan di Istana Kepresidenan pagi ini.

Hasan Nasbi akan menjadi orang pertama yang menduduki jabatan tersebut, usai dibentuknya Peraturan Presiden (Perpres) No.82/2024 tentang Kantor Komunikasi Presiden pada 15 Agustus 2024.

"Memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat masing-masing, Saudara Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan," demikian bunyi Keppres yang dibacakan Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (19/8/2024).

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memimpin lembaga baru yang bertugas mendukung presiden dalam hal komunikasi, khususnya terkait kebijakan strategis dan program-program prioritas.

"Jadi, ini mungkin akan ada beberapa tugas dan fungsi yang terkait dengan komunikasi, tapi fokusnya sama kebijakan strategis dan program prioritas Presiden," kata Hasan Nasbi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Hasan menjelaskan bahwa kantor ini akan memiliki beberapa fungsi terkait komunikasi, dengan fokus utama pada kebijakan dan program pemerintah.

Seiring dengan pembentukan lembaga baru ini, kata Hasan, beberapa tugas dari Deputi 4 Kantor Staf Presiden (KSP) akan dipindahkan ke Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Kedeputian IV KSP bertugas mengelola strategi komunikasi politik, hubungan masyarakat, pemerintah, media, strategi diseminasi informasi, pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan dan kedaulatan digital.

"Mungkin akan ada fungsi dari Deputi 4 KSP yang kemudian dipindahkan ke kantor ini," ujarnya.

Dikatakan Hasan, pihaknya juga akan menjalankan fungsi koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain sebagai bagian dari tanggung jawab Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Saat ini, kata Hasan, proses penyusunan organisasi kantor masih dalam tahap awal, termasuk penentuan lokasi kantor dan penyusunan tim pendukung.

Hasan juga mengungkapkan bahwa sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dirinya akan merangkap sebagai koordinator juru bicara Presiden. Jumlah juru bicara yang akan ditunjuk akan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden, dan belum ada angka pasti mengenai jumlahnya.

"Kalau baca Perpresnya, memang kepala kantor ini akan berperan sebagai koordinator juru bicara Presiden," katanya.

Hasan Nasbi baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara Jakarta.

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan guna mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

Berdasarkan salinan Perpres yang dilihat dari laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas mengaku baru mengetahui dirinya akan dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pada Senin (19/8/2024) pukul 04.00 WIB.

Kepastian itu diterimanya setelah dihubungi oleh pihak istana kepresidenan agar datang ke Istana untuk mengikuti upacara pelantikan sebagai Menkumham.

Dirinya mengatakan itu usai ditanya sejak kapan mengetahui pasti akan dilantik sebagai Menkumham.

"Kepastiannya, saya ndak pernah (tahu), dengar cerita-ceritanya sudah lama. Tapi, kepastiannya baru tadi subuh," kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

"Bayangkan, subuh jam 4 baru saya tahu akan dilantik hari ini," sambung dia.

Ia menuturkan, selama ini baru mengetahui desas-desus dirinya akan menjadi menteri dari pemberitaan media massa.

Menurutnya, berdasarkan pemberitaan media, dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

"Saya ndak tahu sama sekali (bakal jadi menteri). Nah, kita ndak tahu, baru subuh tadi, makanya saya ndak pernah mengonfirmasi, baru subuh jam 4 saya mendapatkan kepastian untuk hadir di Istana untuk dilantik," jelasnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa besok akan ada acara serah terima jabatan dengan menteri sebelumnya, Yasonna Laoly, di Gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Ia juga membocorkan sejumlah pekerjaan yang akan diselesaikan sebagai Menkumham dalam kurun waktu sisa dua bulan masa pemerintahan kabinet Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin.

"Pertama masih banyak tugas-tugas yang ditugaskan Kementerian Hukum dan HAM, terutama di pembahasan undang-undang. Kemudian masih banyak harmonisasi yang kita lakukan, juga terkait dengan administrasi hukum di dirjen AHU, juga pembenahan-pembenahan juga akan kita kontrol di imigrasi, dan juga di lembaga pemasyarakatan," tutur dia.

"Jadi masalah-masalah itu yang mungkin akan menjadi prioritas untuk segera kita tuntaskan," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo resmi melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di Istana Negara, Senin.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019- 2024.

Seusai pembacaan Keppres tersebut, Presiden Jokowi memimpin pembacaan sumpah jabatan yang ditirukan oleh Supratman.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945. Serta akan menjalankan segara peraturan perundangan-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Supratman mengucapkan bunyi sumpah jabatan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menepis anggapan bahwa penunjukan dirinya sebagai menteri menggantikan politikus PDI-P Yasonna Laoly bernuansa politis.

Sebagaimana diketahui, PDI-P dan Presiden Joko Widodo telah pisah jalan dan konflik keduanya meruncing setelah Pemilihan Presiden 2024.

"Tidak ada masalah, itu kan kewenangan hak prerogratif presiden," ujar Supratman setelah pelantikannya sebagai Menkumham di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

"Jadi tidak ada dikotomi partai pemerintah dan lain-lain. Yang jelas, Pak Presiden memberi kepercayaan dan tugas saya untuk melaksanakan tugas itu," kata dia.

Supratman juga mengaku telah berkomunikasi dengan Yasonna sebelum reshuffle ini.

"Saya berteman baik dengan Pak Yasonna, dan semalam kami juga kontak, dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita ubah dan lain sebagainya," kata Supratman.

Politikus Partai Gerindra itu mengeklaim akan bertindak adil jika menghadapi dualisme kepengurusan partai politik.

Posisi Menkumham sangat strategis dalam hal ini karena pengesahan kepengurusan partai politik ada pada tanda tangannya.

"Intinya semua harus kita lakukan secara objektif, mana yang objektif kita lihat, dari semua aspek legalitas yang cukup, dan itu sudah memenuhi persyaratan undang-undang," kata Supratman.

"Kita akan berlaku adil," ujar dia menambahkan.

Isu pecah-belah partai politik semakin menguat belakangan ini, seiring Presiden Joko Widodo bakal segera lengser pada 20 Oktober mendatang.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto secara mendadak meletakkan jabatannya, ditengarai karena perbedaan prinsip dalam hal menentukan kandidat kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024.

Sementara itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan jajaran elite lain partai juga mulai mengembuskan isu bahwa partai berlogo banteng itu sedang dibidik untuk diambil alih.

Pernyataan sejenis juga dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar belum lama ini, yang menganggap ada kekuatan yang ingin mengambil alih partainya.

Saat ini, PKB sedang berkonflik dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), ormas keagamaan terbesar di Indonesia yang dekat dengan Jokowi, yang secara terbuka berniat mengambil-alih PKB.

"Pembegalan" partai politik dan kursi ketua umum bukan berita baru pada rezim pemerintahan Joko Widodo.

Partai Demokrat besutan Agus Harimurti Yudhoyono, misalnya, pernah nyaris dibegal oleh kepengurusan yang diklaim oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pada 2023.

Namun, upaya Moeldoko akhirnya gagal meskipun telah menempuh peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Beliau orang yang saya kira bisa meneruskan, orang yang baik, mampu, dan cakap untuk meneruskan menjadi pemimpin di Kementerian Hukum dan HAM.

Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyebut Menkumham Supratman Andi Agtas merupakan sosok yang cakap untuk mengisi jabatan tersebut.

"Beliau orang yang saya kira bisa meneruskan, orang yang baik, mampu, dan cakap untuk meneruskan menjadi pemimpin di Kementerian Hukum dan HAM," kata Yasonna di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin.

Yasonna mengaku mengenal baik Supratman yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

"Hubungan kami sebagai baleg dan kementerian itu ‘kan intens, dalam soal prolegnas (program legislasi nasional), pembahasan undang-undang, dan lain-lain," katanya.

Selama hampir 10 tahun menjabat sebagai Menkumham, Yasonna merasa telah memiliki keterikatan perasaan dengan Kemenkumham. Oleh karena itu, dia ingin institusi tersebut tetap jaya ke depannya.

"Dan saya tadi katakan kepada jajaran, dukung sepenuhnya Pak Menteri yang baru dengan sepenuh hati agar institusi ini menjadi institusi yang baik ke depan," ucap dia.

Lebih lanjut, Yasonna menyebut telah berkomunikasi lewat sambungan telepon dengan Supratman. Dia juga ingin tetap menjalin koordinasi yang baik dengan Supratman jika nantinya ada pertukaran informasi yang dibutuhkan.

"Saya telepon kemarin setelah pertemuan dengan Presiden. Saya bilang, 'Pak Supratman, saya baru bertemu dengan Presiden. Selamat, congratulations.' Dan sebelumnya saya sudah ketemu. Beliau mengatakan 'Terima kasih, Pak Menteri. Mohon kita dapat berkoordinasi', pun nanti kalau saya di DPR tetap koordinasi-koordinasi," ucap Yasonna.

Pada Senin pagi, Yasonna menjadi inspektur upacara Hari Pengayoman Ke-79. Pada kesempatan tersebut, Yasonna juga berpamitan kepada jajarannya di Kemenkumham.

Ia mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kolaborasi segenap insan pengayoman. Dia juga meminta maaf atas ketidaksempurnaan selama menjabat.

Menutup sambutannya, Yasonna mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan pengabdiannya sebagai anggota DPR RI. Dia akan dilantik menjadi anggota dewan pada tanggal 1 Oktober 2024.

"Dalam kapasitas saya sebagai dewan perwakilan rakyat, tentunya saya telah 10 tahun mengabdi di Kemenkumham, saya akan tetap memberi perhatian yang dekat kepada Kemenkumham. All the best, thank you very much (semoga sukses, terima kasih banyak)," ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan. Pembentukan lembaga non-struktural ini dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.82/2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan tertanggap 15 Agustus 2024.

Dalam hal ini, Jokowi telah mengangkat Hasan Nasbi menjadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Hasan merupakan mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.

"Memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Pertama, mengangkat masing-masing, Saudara Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan," demikian bunyi Keppres yang dibacakan Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (19/8/2024).

Lembaga yang dipimpin oleh Hasan itu bakal menggeser tugas Kantor Staf Presiden (KSP) yang dikepalai Purn Jenderal TNI Moeldoko, khususnya pada pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan.

"Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2OL9 tentang Kantor Staf Presiden [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2Ol9 Nomor 244], dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan," bunyi Pasal 48 Ayat (1) Perpres No.82/2024.

Sebagai informasi, Hasan Nasbi merupakan pengamat politik sekaligus pendiri Lembaga Survei Cyrus Network.

"Sekarang kan saya kerja, dilantik, bekerja untuk Pak Jokowi," kata Hasan Nasbi saat tiba di Istana Negara, Jakarta dikutip dari Antara, Senin (19/8/2024).

Hasan Nasbi membenarkan dia akan dilantik sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dia mengaku baru mendapat kabar akan dilantik sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada Minggu (18/8) pagi.

Saat dikonfirmasi soal cakupan tugasnya, ia mengatakan akan memberikan penjelasan lebih lanjut usai acara pelantikan.

"Nanti tunggu selesai dilantik baru kita kasih tahu," ujar Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi diketahui juga pernah mendampingi Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Sumatera Selatan (Sumsel) pada Mei 2024 lalu.

Saat momen mendampingi tersebut, ia menilai Presiden memiliki komunikasi yang luar biasa kepada masyarakat.

"Ya kalau Pak Jokowi kan komunikasinya luar biasa, komunikasi verbal dan non-verbalnya, jago. Apa saja yang dilakukan dan keluar dari Pak Jokowi selalu jadi berita kan," ujar Hasan Nasbi.

Tugas dan Fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan

Dilansir laman setkab.go.id, Kantor Komunikasi Kepresidenan memiliki sejumlah fungsi yakni pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Kemudian, pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Adapun, pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antarkementerian/lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Sebagai informasi, Kantor Komunikasi Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Strukturnya, terdiri atas Kepala, Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi, Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi, dan Juru Bicara Presiden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua bulan jelang lengser, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuflle atau perombakan kabinet. Jokowi melantik Supratman Andi Agtas menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di Istana Negara pada Senin (19/8/2024).

Politikus Partai Gerindra itu menggatikan posisi yang sebelumnya ditempati oleh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Yasonna Laoly.

Lantas bagaimana jejak karier Supratman Andi Agtas di bidang hukum?

Pria kelahiran Soppeng, Sulawesi Tengah, 55 tahun lalu tersebut ternyata bergelar doktor ilmu hukum dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Supratman juga menempuh pendidikan strata satu dan magister di bidang ilmu hukum. Dia memeroleh gelar sarjana dari UMI Makassar dan Magister ilmu hukum dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Tak hanya bergelar doktor di bidang ilmu hukum, Supratman Andi Agtas tercatat sebagai pengajar atau dosen di fakultas hukum Universitas Tadulako periode 1998-2012.

Dia juga pernah menggeluti profesi sebagai pengacara atau advokat sebelum terjun ke dunia politik Tanah Air dan bergabung dengan Partai Gerindra.

Terjun ke dunia politik, Gerindra sukses membawa Supratman melenggang ke senayan sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019.

Saat itu, Supratman didapuk menjadi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Gerindra kembali mempercayakan posisi tersebut kepada putra asli Sulawesi Tengah ini pada periode keduanya lolos ke Senayan.

Total, Supratman Andi Agtas dua periode dipercaya menduduki jabatan Ketua Baleg DPR RI oleh Gerindra, periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Namun, jelang berakhirnya masa jabatan DPR periode 2019-2024, Supratman diganti oleh Wihadi Wiyanto yang sama-sama berasal dari Gerindra.

Keputusan mengganti Supratman Andi Agtas tersebut dilakukan sejak 1 Agustus 2024. Tetapi, surat pergantiannya baru diterima Supratman saat memimpin rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan di-carry over kepada Anggota DPR 2024-2029 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 6 Agustus 2024.

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tidak ada alasan khusus mengenai pergantian Ketua Baleg DPR dari Supratman Andi Agtas ke Wihadi Wiyanto.

Dasco mengklaim bahwa pergantian Supratman hanya dalam rangka penyegaran.

"Alasannya enggak ada. Penyegaran saja," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 6 Agustus 2024.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet hari ini, Senin (19/8/2024). Ada sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang dilantik, salah satunya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly digantikan oleh politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas. Berikut profil Supratman Andi Agtas.

Profil Supratman Andi Agtas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik sejumlah menteri dan wamen serta kepala badan hari ini, Senin (19/8/2024). Salah satunya yang dilantik adalah Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham RI menggantikan Yasonna Laoly.

Dikutip dari situs resmi DPR RI, berikut profil singkat Supratman Andi Agtas.

Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.

• Anggota fraksi Partai Gerindra
• Tempat, tanggal lahir: Tajuncu, 28 September 1969
• Agama: Islam
• Riwayat Pendidikan:
  - SD Negeri I Soppeng (Tahun: - 1982)
  - SMP Don Bosco (Tahun: - 1985)
  - SMA Negeri I Toli-toli (Tahun: - 1988)
  - S1 Hukum, Universitas Muslim Indonesia (Tahun: - 1992)
  - S2 Hukum, Universitas Hasanuddin (Tahun: - 1995).
• Riwayat Pekerjaan:
  - Perusahaan Daerah Kota Palu, sebagai: Direktur Utama (Tahun: 2005 - 2012)
  - PT Citra Nuansa Elok, sebagai: Komisaris (Tahun: 2004 - 2012)
  - Dosen Fakultas Hukum (Tahun: 1998 - 2012)
  - Advokat, sebagai: Pengacara (Tahun: 1996 - 1998).

Supratman Andi Agtas (Foto: Firda/detikcom)

Daftar Menteri, Wamen, dan Kepala Badan yang Dilantik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik sejumlah menteri, wakil menteri serta kepala badan dalam reshuffle hari ini, Senin (19/8/2024). Berikut daftar menteri, wamen, dan kepala badan yang dilantik hari ini.

1. Supratman Andi Agtas jadi Menkumham RI
2. Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM
3. Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi
4. Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo
5. Prof Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi
6. Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
7. Taruna Ikrar jadi Kepala BPOM.

Jokowi mengambil sumpah ketujuhnya untuk dilantik menjadi menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Berikut sumpah yang dibacakan Jokowi diikuti para menteri, wamen, dan kepala badan yang dilantik:

Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simak Video 'Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri & Wamen: Bahlil, Supratman, Rosan dan Angga':

[Gambas:Video 20detik]

(kny/imk)

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo resmi melakukan perombakan (reshuffle) kabinet pada Senin (19/8/2024) pagi.

Setidaknya, ada tiga orang menteri dan dua kepala badan yang akan dilantik Jokowi hari ini.

Salah satu nama baru yang akan mengisi Kabinet Indonesia Maju adalah Supratman Andi Atgas.

Politisi Partai Gerindra itu disebut akan menggantikan Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Lantas, siapakah Supratman Andi Agtas?

Profil Supratman Andi Agtas

Pria kelahiran Sulawesi Selatan ini saat ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VIII.

Supratman sudah dua kali menjabat sebagai anggota DPR, yakni pada periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Dikutip dari laman DPR, pria berusia 55 tahun ini mengawali karier sebagai seorang advokat atau pengacara pada 1995, usai lulus dari Universitas Hasanuddin Makassar.

Dia kemudian menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu pada 1998-2012.

Saat masih menjadi dosen, Supratman pernah menjabat sebagai Komisaris PT Citra Nusantara Elok pada 2004 hingga 2012.

Selain itu, dia juga menjadi Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Palu pada 2005-2012.

Pada 2014, Supratman berhasil melenggang ke Parlemen dari daerah pilih (dapil) Sulawesi Tengah selama dua periode.

Harta kekayaan

Merujuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Supratman terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 2022.

Pada 2022, Supratman memiliki kekayaan senilai Rp 20.224.050.249 yang berasal dari properti, alat transportasi dan mesin, surat berharga, surat berharga, kas dan setara kas, serta harta lainnya.

Namun karena Supratman tercatat memiliki utang senilai Rp 1.821.000.000, maka total kekayaannya menjadi Rp 18.403.050.249.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekayaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) baru, Supratman Andi Agtas mencapai Rp 18.403.050.249.

Kekayaan itu tertuang salam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 28 Maret 2023.

Laporan itu disampaikan dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.

Kekayaan Supratman didominasi aset berupa tanah dan bangunan berjumlah 11 unit di beberapa kota seperti Bogor dan Palu.

Total, nilai aset tanah dan bangunan ini mencapai Rp 8.326.750.548.

Kemudian, Supratman juga melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin sebesar Rp 532.100.000.

Lalu, kepemilikan surat berharga Rp 5.861.314.785 serta kas dan setara kas Rp 5.503.884.916.

Jumlah sub total kekayaan Supratman mencapai Rp 20.224.050.249. Namun, karena memiliki utang Rp 1.821.000.000, total kekayaannya sebesar Rp 18.403.050.249.

Adapun Supratman ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Menteri dari PDI-P, Yasonna H.Laoly.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo resmi melantik Supratman Andi Atgas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di Istana Negara, Senin (19/8/2024).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019- 2024.

Seusai pembacaan Keppres tersebut, Presiden Jokowi memimpin pembacaan sumpah jabatan yang ditirukan oleh Supratman.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945. Serta akan menjalankan segara peraturan perundangan-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tangung jawab," kata Supratman mengucapkan bunyi sumpah jabatan tersebut.

Setelah mengucapkan sumpah jabatan, Supratman menandatangani berita acara pelantikan.

Supratman dilantik menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly yang telah menjabat sejak 2014.

Sebelum menjadi menteri, Supratman adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra.

Pria dengan latar belakang sebagai pengacara ini sempat menjadi ketua Badan Legislasi DPR sebelum digantikan pada Selasa (6/8/2024).

Pada Jumat (16/8/2024), Supratman mengaku siap apabila ditugaskan oleh Gerindra untuk menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Bukan soal siap atau enggak siap, tergantung perintah partai mau ditugaskan di mana. Itu soal lain," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

Selain Supratman, Jokowi juga melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi, serta Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.

Lalu, Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, serta Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, perombakan kabinet ini dilakukan untuk mendukung transisi ke pemerintahan Prabowo Subianto.

"Pengangkatan menteri, wakil menteri dan kepala badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar, dan efektif," ujar Ari kepada Kompas.com, Senin.