Presiden Prabowo Subianto Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) Merah Putih. Sementara Letjen TNI (Purn) AM Putranto menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

"Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Putranto Kepala Staf Kepresidenan," kata Prabowo dalam acara pengumuman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

"Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet," imbuh Prabowo.

Anto Mukti Putranto sebelumnya merupakan Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. Sedangkan Mayor Teddy Indra Wijaya adalah ajudan Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Prabowo telah memanggil lebih dari 100 nama sebagai calon menteri dan wakil menterinya Senin-Selasa pekan lalu di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Para calon menteri dan calon wakil menteri juga telah mengikuti pembekalan atau Hambalang Retread pada Kamis-Jumat lalu di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor.

Setelah pelantikan kabinet nantinya para menteri dan wakil menteri Prabowo akan mengikuti di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. pembekalan itu rencananya akan berlangsung pada 23-27 Oktober 2024.

Video: Budi Arie Ungkap Imbauan Seskab soal Hati-hati Pakai Kop Surat

Video: Budi Arie Ungkap Imbauan Seskab soal Hati-hati Pakai Kop Surat

JAKARTA, KOMPAS.com - Profil Natalius Pigai menjadi sorotan setelah ditunjuk menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Presiden Republik Indonesia 2024-2029 Prabowo Subianto.

Pengumuman susunan Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Natalius Pigai yang lahir di Paniai, Papua Tengah, pada 25 Desember 1975, adalah salah satu tokoh yang dikenal kritis dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Sejak usia muda, Pigai sudah menunjukkan tekad kuat dalam membela hak-hak masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Pigai adalah lulusan Sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa di Yogyakarta, tempat ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintah (S.I.P.).

Selain menempuh pendidikan formal, Pigai juga rajin memperkaya pengetahuannya melalui berbagai pelatihan dan pendidikan non-formal.

Pada 2003, ia mengambil pendidikan statistika di Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikannya sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2005.

Pigai juga menyelesaikan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada 2010-2011.

Karier profesional Pigai dimulai sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 1999 hingga 2004.

Selama periode tersebut, ia terlibat dalam berbagai isu penting, termasuk sebagai moderator dialog interaktif di TVRI dari 2006 sampai 2008.

Kontribusinya terus berlanjut saat ia menjadi konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 2010-2012.

Sebagai putra asli Papua, Pigai tidak pernah melupakan tanah kelahirannya.

Ia aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada hak-hak kelompok terpinggirkan, seperti Yayasan Sejati dan Yayasan Cindelaras.

Harta kekayaan

Natalius Pigai tercatat melaporkan hartanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019.

Berdasarkan Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pigai memiliki total kekayaan sebesar Rp 4,37 miliar.

Pigai tidak tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan properti, sesuatu yang tidak biasa bagi pejabat negara.

Harta kekayaan Pigai terdiri dari beberapa aset, antara lain sebuah mobil Honda CRV keluaran 2011 senilai Rp 300 juta, harta bergerak lainnya sebesar Rp 70 juta, surat berharga senilai Rp 2 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp 2 miliar.

Pigai juga tercatat tidak memiliki utang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menunjuk Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kabinet Merah Putih.

"Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)," kata Prabowo saat mengumumkan formasi kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Adapun Kementerian HAM dahulunya bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham) di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Natalius Pigai lahir pada 28 Juni 1975 di Paniai, Irian Jaya. Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komnas HAM periode 2012-2017.

Ia juga pernah menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Alhilal Hamdi, dan Jacob Nuwa Wea.

Sebelumnya ia juga pernah menjadi Penasihat BRR Aceh-Nias di Deputi Pengawas dan Menulis Ensiklopedia Tsunami Aceh-Nias pada 2008 sampai 2009.

Tak hanya itu, Pigai pernah mengabdi di beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Yayasan Cinderalas dan Yayasan Sejati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Profil Yusril Ihza Mahendra kembali menjadi sorotan publik setelah ditunjuk Presiden RI 2024-2029 Prabowo Subianto, menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Dia didapuk menjadi anggota Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Sosok Yusril dikenal sebagai pakar hukum tata negara sekaligus politikus Partai Bulan Bintang (PBB).

Yusril lahir pada 5 Februari 1956 di Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ia meraih gelar sarjana filsafat dari Universitas Indonesia pada 1983, dan melanjutkan studi pascasarjana di bidang hukum serta ilmu Islam di kampus yang sama.

Yusril kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Punjab, Pakistan, dan Universitas Sains Malaysia, tempat ia mendapatkan gelar Master of Science (M.Sc.) dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam ilmu politik pada 1993.

Sebagai akademisi, Yusril memulai kariernya sebagai dosen Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum di Universitas Indonesia.

Berkat prestasinya, ia diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di almamaternya.

Karier politik Yusril dimulai ketika ia mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB) pada era reformasi, sebagai kelanjutan dari Partai Masyumi yang dibubarkan pada masa Presiden Soekarno.

Pada Sidang MPR RI 1999, Yusril hampir terpilih sebagai Presiden Indonesia, setelah berhasil meraih 232 suara, meskipun pada akhirnya Abdurrahman Wahid yang diusung oleh koalisi Poros Tengah berhasil memenangkan pemilihan.

Sebelum terjun ke politik, Yusril sudah dikenal luas sebagai penulis pidato Presiden Soeharto.

Dalam kurun waktu lebih dari dua tahun, ia menulis 204 pidato untuk Presiden Soeharto, hingga akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada 1998.

Setelah reformasi, karier Yusril dalam pemerintahan terus berkembang. Ia dipercaya sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di era Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999-2001.

Kemudian, Yusril juga dipercaya sebagai Menteri Hukum dan HAM pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), dan Menteri Sekretaris Negara pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2007).

Tak hanya di pemerintahan, Yusril juga mendirikan firma hukum bersama adiknya, Yusron Ihza. Ihza & Ihza Law Firm menjadi salah satu firma hukum yang diperhitungkan di Indonesia, terutama karena reputasi besar Yusril di bidang hukum tata negara.

Karier Yusril tidak hanya terbatas di dalam negeri. Ia beberapa kali dipercaya untuk mewakili pemerintah Indonesia dalam forum internasional, seperti ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), APEC, dan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebagai politikus, Yusril juga dikenal sebagai pengacara beberapa tokoh penting, termasuk Joko Widodo, Ma’ruf Amin, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBB untuk periode 2015-2020, dan terus aktif dalam politik nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada Kabinet Merah Putih, Minggu (20/10/2024).

Prasetyo akan menduduki jabatan strategis itu yang sebelumnya dijabat oleh orang kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pratikno.

“Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara” kata Prabowo, Minggu.

Pras diketahui meruapakan anak Prabowo di Partai Gerindra. Di partai berlambang kepala burung garuda itu ia menjabat sebagai Ketua Organisasi Keanggotaan Kaderisasi (OKK).

Pras merupakan satu dari beberapa alumni SMA Taruna Nusantara (Tarnus) selain Sugiono dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Orang dekat Prabowo ini tercatat lulus dari Fakultas Kehutanan UGM dan sempat duduk di Komisi IV DPR RI.

Tidak hanya politik, Pras juga banyak menghabiskan perjalanan hidupnya di dunia usaha.

Ia tercatat sebagai Direktur Utama PT Tusen Hutami Lestari hingga hari ini dan Komisaris Sentra Strategis Indonesia.

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi posisi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Prof Yusril Ihza Mahendra Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan," kata Prabowo saat pengumuman menteri dan wakil menteri, di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan salah satu nomenklatur kementerian baru di pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Yusril merupakan salah satu timses Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarahan Tim Kampanye Nasional (TKN). Ia juga didapuk sebgai ketua tim kuasa hukum Prabowo-Gibran ketika berselisih hasil Pilpres 2024 di MK.

Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara di masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga pernah menjabat sebagai Menkumham di era pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Yusril sempat hadir dipanggil oleh Prabowo untuk dikenalkan sebagai calon menteri ke rumah pribadinya di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan pada 14 Oktober lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Profil Komjen Agus Andrianto menjadi sorotan setelah ditunjuk menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan oleh Presiden Republik Indonesia 2024-2029 Prabowo Subianto.

Pengumuman anggota Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Agus lahir di Blora, Jawa Tengah, pada 16 Februari 1967. Dia adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1989.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Agus memulai kariernya di kepolisian sebagai Perwira Samapta di Polres Dairi, Sumatra Utara, pada 1990.

Kariernya perlahan menanjak, hingga akhirnya ia dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis di Polri.

Salah satu momen yang membuat Agus menjadi sorotan publik adalah ketika ia menangani kasus penistaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, pada 2016.

Pada saat itu, Agus menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim Polri. Penanganan kasus tersebut membuat namanya semakin dikenal di kancah nasional.

Karier Agus terus melaju. Pada 2017, ia dipindahkan ke Polda Sumatra Utara dan menjabat sebagai Wakil Kapolda.

Setahun kemudian, Agus dipromosikan menjadi Kapolda Sumatra Utara. Namun, jabatan tersebut hanya diembannya selama satu tahun sebelum akhirnya diangkat menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri pada 2019.

Hingga akhirnya, pada Februari 2021, Agus dipercaya menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Selama menjadi Kabareskrim, Agus menangani sejumlah kasus besar, salah satunya perkara yang menyeret mantan Kadiv Propam, Ferdy Sambo.

Agus resmi ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) menggantikan Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, yang memasuki masa pensiun pada akhir Juni 2023.

Harta kekayaan

Agus tercatat memiliki harta kekayaan yang cukup signifikan. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2022, total kekayaan Agus mencapai Rp 19,8 miliar.

Sebagian besar kekayaannya berupa aset tanah dan bangunan senilai Rp 17,3 miliar, yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta Selatan, Bandung, Medan, dan Tangerang.

Untuk mobilitasnya, Agus memiliki dua kendaraan, yaitu Toyota Alphard keluaran 2019 senilai Rp 500 juta dan Toyota Innova buatan 2016 senilai Rp 150 juta.

Selain itu, Agus juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 685 juta, surat berharga sebesar Rp 900 juta, serta setara kas sebesar Rp 255 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Komjen Pol Agus Andrianto, sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, pada Minggu (20/10/2024) malam.

“Komjen Pol Agus Andrianto, sebagai Menteri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan,” kata Prabowo.

Sebelumnya, Dirjen Imigrasi dan Pemasyarakat berada di dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pimpinan kedua direktorat jenderal itu dipimpin oleh seorang pejabat eselon satu.

Saat ini, Agus masih menjabat sebagai Wakil Kepala Polri (Wakapolri) dan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

Saat masih menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Agus pernah menangani kasus penistaan agama yang menjerat Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Selanjutnya pada 2017, ia dipromosikan menjadi Wakapolda Sumatera Utara, sebelum menjadi Kapolda Sumut pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2019, ia naik bintang menjadi Kabaharkam Polri, sebelum akhirnya menjadi Kabareskrim tahun 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Menteri Kooordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatandalam pada kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

"Profesor Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan" ujar Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Minggu (20/10/2024).

Kementerian koordinator yang dipimpin Yusril ini merupakan kementerian yang baru dibentuk pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Yusril merupakan pria asli Belitung Timur yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara dan merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Karier politiknya mumpuni, pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara, anggota DPR/MPR RI, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, dan Menteri Kehakiman.

Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) ini juga pernah didapuk menjadi kuasa hukum untuk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat sengketa Pilpres 2024.

Dalam karier internasionalnya, Yusril beberapa kali mewakili pemerintah dalam perundingan di tingkat internasional, seperti ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), APEC, dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB.

Kementerian ini merupakan kementerian yang baru dibentuk pada pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Yusril Ihza Mahendra menjadi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Penunjukan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo usai jamuan makan malam bersama para calon menteri dan wakil menteri di Istana Negara Jakarta, Minggu malam.

“Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan,” kata Prabowo ketika membacakan daftar Menko di Kabinet Merah Putih.

Kementerian ini merupakan kementerian yang baru dibentuk pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebagai informasi, Yusril Ihza Mahendra lahir pada 5 Februari 1956 di Belitung Timur. Ia meraih gelar sarjana filsafat di Universitas Indonesia pada 1983, kemudian melanjutkan studi pascasarjana di bidang hukum dan ilmu Islam di Universitas Indonesia.

Dirinya juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Punjab, Pakistan, dan Universitas Sains Malaysia, di mana ia mendapatkan gelar Master of Science (M.Sc.) serta Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam ilmu politik pada 1993. Saat ini, ia menjabat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Indonesia.

Yusril memulai karier akademiknya sebagai dosen di Universitas Indonesia, mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum. Dari universitas ini, ia kemudian diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum.

Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, anggota DPR/MPR RI, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, serta Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Yusril juga pernah ditunjuk menjadi pengacara bagi Joko Widodo, Ma’ruf Amin, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka. Dengan keahlian di bidang hukum tata negara, ia merupakan anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) dan pendiri serta ketua Kantor Advokat Ihza & Ihza Law Firm.

Pada tahun 1999, Yusril hampir terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah lengsernya Presiden Soeharto pada 1998, Yusril, yang sebelumnya berprofesi sebagai dosen hukum, terjun ke dunia politik dengan mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB), yang merupakan kelanjutan dari Partai Islam Masyumi pada masa Presiden Soekarno.

Dalam pemilihan presiden di Sidang MPR RI pada Oktober 1999, Yusril meraih 232 suara, sementara Megawati mendapatkan 305 suara dan Abdurrahman Wahid 185 suara. Meski peluangnya terbuka untuk menggantikan BJ Habibie, koalisi Poros Tengah yang terdiri atas PBB, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Golkar justru mengusung Abdurrahman Wahid dari PKB.

Pengalaman Yusril dimulai sebelum ia terjun ke dunia politik. Sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia, ia dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk menulis naskah pidato selama pemerintahan Soeharto. Dalam kurun waktu lebih dari dua tahun, Yusril menulis sebanyak 204 pidato untuk Presiden Soeharto.

Usai reformasi, karier Yusril dalam pemerintahan berkembang pesat. Ia menjabat sebagai menteri di beberapa era kepresidenan. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid 1999-2001, Yusril diangkat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Kemudian, Yusril juga pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Megawati 2001-2004, dan akhirnya sebagai Menteri Sekretaris Negara pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2007.

Setelah itu, Yusril mendirikan firma hukum bersama adiknya, Yusron Ihza, yang diberi nama Ihza & Ihza Law Firm. Dengan reputasi besar Yusril, jasa konsultasi hukum ini semakin dikenal. Seiring dengan perkembangan politik terkini, Yusril kembali memimpin Partai Bulan Bintang untuk periode 2015-2020.

Dalam karier internasionalnya, Yusril beberapa kali mewakili pemerintah dalam perundingan di tingkat internasional, seperti ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), APEC, dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letjen TNI (Purn) AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan di era Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Pengumuman penunjukan AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam bersamaan dengan pengumuman menteri dan kepala lembaga lain.

"Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan," kata Prabowo.

AM Putranto sebelumnya merupakan Asisten Khusus Matra Darat Bidang Alutsista saat Prabowo menjabat Menteri Pertahanan di era kabinet Presiden Ke-7 Joko Widodo.

Pria lulusan Akmil 1987 tersebut pernah menjabat Komandan Kodim dua kali di Maros dan Makassar, serta menjabat Komandan Kodiklat TNI AD.

Secara keseluruhan, Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto memiliki 48 kementerian dan lima lembaga/badan yang tidak berada di bawah koordinasi kementerian koordinator.

Kepala Staf Kepresidenan menjadi salah satu kementerian/lembaga yang tidak berada di bawah koordinasi kementerian koordinator, selain juga Jaksa Agung, Kepala BIN, Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Sekretaris Kabinet.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Komjen Pol Agus Andrianto ditunjuk menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Agus merupakan perwira tinggi Polri yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri).

Namanya sempat terdengar ketika dia menangani kasus Mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

Berikut profil Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Kabinet Prabowo-Gibran.

Profil Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Dihimpun dari laporan Kompas.com dan Tribatra News, berikut profil Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang akan menjabat selama lima tahun ke depan.

Data diri

• Nama lengkap: Agus Andrianto
• Tempat/tanggal lahir: Blora, Jawa Tengah, 16 Februari 1967.

Riwayat pendidikan

• Akademi Polisi (lulus 1989)
• Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (lulus 1995)
• Sekolah Staf dan Pimpinan Seskim Lemdiklat Polri (2012).

Riwayat pekerjaan

• Wakapolri (2023)
• Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (2021)
• Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri (2019)
• Kapolda Sumatera Utara (2018)
• Wakapolda Sumatera Utara (2017)
• Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) (2016)
• Dirpsikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN (2015)
• Kapolsek Sumbul, Sumatera Utara (1992).

Penghargaan

• Satya Lencana Pengabdian
• Satya Lencana Bhayangkara Nararya
• Bintang Yudha Dharma Pratama.

Itulah profil Agus Andrianto yang dipercaya menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Kabinet Prabowo-Gibran.