Patut kita sambut dengan rasa syukur dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi kita, fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin satu menteri akan kurang fokus

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemekaran Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian dapat meningkatkan fokus para menteri untuk menangani bidang masing-masing.

"Patut kita sambut dengan rasa syukur dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi kita, fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin satu menteri akan kurang fokus," ucap Yusril dalam acara penyambutan menteri dan wakil menteri kabinet baru di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin.

Yusril mengenang likuidasi kementerian yang menangani HAM pada masa Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang saat itu bernama Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia, dengan Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan.

"Saya menyadari pada waktu itu, dalam usia 40 tahun memimpin Departemen terbesar di dalam kabinet dengan jumlah pegawai sekitar 60-70 ribu orang pada waktu itu," ucap Yusril.

Menurut dia, hal tersebut berat untuk dilakukan. Terlebih, bidang-bidang yang diurus nyaris tidak berhubungan antara yang satu dengan lainnya.

Yusril mencontohkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

"Itu tidak ada nyambung-nya satu dengan yang lain, tapi bernaung di satu kementerian yang sangat besar," kata Yusril.

Oleh karena itu, menurut dia, pemekaran Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian yang berdiri sendiri, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, merupakan langkah strategis.

"Itu suatu langkah yang sangat strategis dan luar biasa yang diambil oleh presiden baru kita, yang baru dilantik pada tanggal 20 Oktober yang lalu," ujar Yusril.

Yusril Ihza merupakan salah satu dari 48 menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 yang dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Pelantikan jajaran menteri berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Yusril Ihza Mahendra akan fokus memperkuat pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

"Fokus-nya pada pembangunan hukum dan penegakan hukum," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Yusril menyampaikan pembangunan hukum sudah diamanatkan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa pemerintah harus mempunyai suatu badan legislasi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk orangnya dari Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Prasetyo Hadi adalah salah satu orang kepercayaan Prabowo. Dia merupakan Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sejak 2008.

Dikutip dari lama resmi Fraksi Gerindra, Prasetyo Hadi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 ini lantas melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 1999-2006.

Kemudian, Prasetyo Hadi memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2008.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Prasetyo Hadi dilantik menjadi Anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri. Dia terpilih karena perolehan suaranya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI berada di urutan terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

Di DPR RI, Prasetyo Hadi ditempatkan di Komisi II yang membidangi soal Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi, Kepemiluan serta Pertanahan dan Reforma Agraria.

Selain, di bidang politik, Prasetyo Hadi juga tercatat sebagai Komisaris di PT. Sentra Strategis Indonesia sejak 2014 sampai sekarang dan Direktur Utama PT. Tusen Hutami Lestari sejak 2016 sampai saat ini.

Harta kekayaan

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Prasetyo Hadi memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 7.109.000.000 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 24 April 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk laporan periodik tahun 2023.

Harta itu terdiri dari sebidang tanah di Kota Bogor yang dilaporkan dari hasil sendiri senilai Rp 3.300.000.000.

Kemudian, tiga mobil dan dua sepeda motor yang disebut sebagai hasil sendiri, dengan rincian:

• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2014 senilai Rp 265.000.000
• Mobil Toyota Alphard S tahun 2012 senilai Rp 325.000.000
• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2016 senilai Rp 355.000.000
• Sepeda motor Honda GL 200 tahun 2013 senilai Rp 10.500.000
• Sepeda motor Honda N (110A) C AT tahun 2011 senilai Rp 3.500.000.

Selanjutnya, kas dan setara kas sebesar Rp 2.850.000.000. Sehingga, total harta kekayaannya tercatat berjumlah Rp 7.109.000.000 karena Wihaji tidak melaporkan kepemilikan utang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara.

Juri Ardiantoro bakal mendampingi yang ditunjuk menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Gibran Rakabuming Raka selama lima tahun ke depan.

Lantas, siapa Juri Ardiantoro dan rekam jejaknya?

Pria kelahiran Brebes, 6 April 1973 ini mengawali kariernya di bidang kepemiluan. Dia merupakan salah satu pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Lalu, tercatat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal KIPP pada 2003.

Tak berhenti di situ, Juri lantas terpilih sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta periode 2008-2013.

Hingga akhirnya, terpilih menjadi anggota KPU RI periode 2012-2017. Tetapi, pada 7 Juli 2016, Juri Ardiantoro terpilih sebagai Ketua KPU menggantikan menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia.

Kemudian, pada 22 Juni 2020, Juri Ardiantoro dilantik menjadi Deputi IV KSP yang membidangi informasi dan komunikasi.

Namun, pada 6 November 2023, pria yang menempuh pendidikan S3 di Universiti Malaya, Malaysia ini memutuskan mundur dari jabatannya.

Pengunduran diri tersebut dilakukan Juri bergabung sebagai tim kampanye pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Saya Juri Ardiantoro, Deputi Kantor Staf Kepresidenan RI bidang Informasi dan Komunikasi Publik ingin menyampaikan infomasi dan penjelasan bahwa saya telah mengajukan pengunduran diri dalam jabatan tersebut kepada Presiden melalui Bapak Kepala Staf Kepresidenan (Moeldoko)," kata Juri dalam keterangan tertulisnya pada 6 November 2023.

"Alasan pengunduran diri saya adalah untuk menjaga netralitas Aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024, di mana saya akan bergabung dalam Tim Kampanye pasangan capres dan cawapres,” ujarnya lagi.

Saat itu, Juri memang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sebagai salah satu wakil ketua.

Namun, selepas Pilpres 2024, Presiden Jokowi kembali menunjuk Juri Ardiantoro menjadi Staf Khusus (Stafsus) Presiden pada 15 Mei 2024.

Selain Juri, Jokowi juga mengangkat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menjadi Stafsus Presiden.

Diberitakan Kompas.com, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, penugasan stafsus itu berlaku per 15 Mei 2024.

Muhammad Qodari ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Tidak hadir saat pelantikan menteri, Qodari memberikan penjelasan.

Pelantikan 48 menteri dan pejabat setingkat menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024), pukul 10.00 WIB. Namun ada satu orang yang tidak hadir, ia adalah Qodari.

Padahal nama Qodari dan nama 47 menteri lainnya disebut oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara, Ninik Purwanti. Penyebutan nama lengkap dengan jabatan yang diemban sebagai simbolis pelantikan.

Namun Qodari menghadiri acara pelantikan wakil menteri (wamen) yang dihelat pukul 15.00 WIB. Saat pelantikan wamen, nama Qodari tidak disebut oleh Ninik. Qodari pun buka suara terkait kejadian itu.

"Saya dengar sih (nama saya) kebaca pagi (saat pelantikan menteri)," kata Qodari di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Qodari tak mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi. Qodari pun mengaku tak hadir saat pelantikan menteri.

"Nggak hadir. Saya pagi tadi masih cari dasi, ha-ha-ha.... Saya masih di luar tadi pagi, masih di luar dengar juga dari teman-teman, namanya disebut, tapi tadi (pelantikan wamen) nggak kesebut," sambungnya.

Qodari mengatakan dia mendapatkan undangan pelantikan wamen. "Setahu saya undangannya siang ini (pelantikan wamen) karena posisinya sebagai Wakil KSP kan, sama dengan teman-teman wamen," tutur Qodari.

Qodari tak mengetahui apakah kekeliruan ini bersumber dari protokoler Istana atau dirinya sendiri. Meski begitu, ia tak merasa kecewa.

"Nggak, ngapain kecewa, saya buktinya ada di sini (Istana Presiden), kok," ucap Qodari.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Supratman Andi Atgas menjadi Menteri Hukum dalam pemerintahannya selama lima tahun ke depan.

Untuk diketahui, Kementerian Hukum merupakan pecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Supratman diketahui pada era pemerintahan Presiden Jokowi menduduki posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Dia dilantik pada 19 Agustus 2024 atau jelang Jokowi purnatugas.

Sebelumnya, politikus Partai Gerindra itu menggantikan posisi Yasonna Laoly sebagai Menkumham.

Lantas bagaimana jejak karier Supratman Andi Agtas di bidang hukum?

Pria kelahiran Soppeng, Sulawesi Tengah, 55 tahun lalu tersebut ternyata sudah malang melintang di dunia hukum. Supratman Andi Agtas tercatat sebagai pengajar atau dosen di fakultas hukum Universitas Tadulako periode 1998-2012.

Dia menempuh pendidikan strata satu dan magister di bidang ilmu hukum. Lalu, memeroleh gelar sarjana dari UMI Makassar dan Magister ilmu hukum dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Tak berhenti sampai di situ, Supratman lantas mendapat doktor ilmu hukum dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Sebelum terjun ke dunia politik Tanah Air dan bergabung dengan Partai Gerindra, Supratman pernah menggeluti profesi sebagai pengacara atau advokat.

Terjun ke dunia politik, Gerindra sukses membawa Supratman melenggang ke senayan sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019.

Saat itu, Supratman didapuk menjadi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Gerindra kembali mempercayakan posisi tersebut kepada putra asli Sulawesi Tengah ini pada periode keduanya lolos ke Senayan.

Total, Supratman Andi Agtas dua periode dipercaya menduduki jabatan Ketua Baleg DPR RI oleh Gerindra, periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Namun, jelang berakhirnya masa jabatan DPR periode 2019-2024, Supratman diganti oleh Wihadi Wiyanto yang sama-sama berasal dari Gerindra.

Keputusan mengganti Supratman Andi Agtas tersebut dilakukan sejak 1 Agustus 2024. Tetapi, surat pergantiannya baru diterima Supratman saat memimpin rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan di-carry over kepada Anggota DPR 2024-2029 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 6 Agustus 2024.

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tidak ada alasan khusus mengenai pergantian Ketua Baleg DPR dari Supratman Andi Agtas ke Wihadi Wiyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum.

Kementerian ini merupakan pecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang sebelumnya juga dijabat Supratman.

Saat itu, ia ditunjuk Presiden RI Ke-7 Joko Widodo menduduki jabatan tersebut menggantikan Yasonna H. Laoly.

“Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum,” kata Prabowo di Istana Negara sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretaris Kabinet, Minggu (20/10/2024).

Sebelum menduduki kursi Menteri Hukum dan HAM, Supratman duduk sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra. Ia dipercaya menjadi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Bukan politkus kaleng-kaleng, Supratman merupakan doktor Ilmu Hukum dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Ketika menempuh pendidikan strata satu, Supratman termasuk mahasiswa yang mengambul double degree yakni di UMI Makassar dan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Prasetyo Hadi hadir di Istana Negara Jakarta untuk diperkenalkan menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia mengaku telah belajar sedikit-sedikit kepada Pratikno.

Awalnya, kepada wartawan, Prasetyo Hadi tak menyebut posisi apa yang akan dia emban. Dia mengaku dalam undangan tak disebutkan.

"Belum tahu, belum ada keterangan di undangan," kata Prasetyo Hadi, di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Wartawan pun menyinggung Pratikno, yang sebelumnya menjadi Menteri Sekretaris Negara (Sesneg) pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Prasetyo pun menyebut telah belajar sedikit-sedikit.

"Sedikit-sedikit," ujarnya.

Dia pun menyebut, belajar tak hanya dari Pratikno, tapi dari pihak-pihak lainnya.

"Ngobrol dengan beliau (Pratikno) kami kan komunikasi, termasuk saat transisi kami koordinasi, tak hanya dengan Pak Pratik," ujarnya.

Simak Video: Dasco Sebut Formasi Kabinet Prabowo-Gibran akan Diumumkan Malam Ini

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara dalam susunan menteri kabinet periode 2024-2029 yang diberi nama Kabinet Merah Putih.

Presiden Prabowo mengumumkan Prasetyo Hadi dalam daftar 48 menteri dan tiga kepala lembaga, serta jaksa agung dan sekretaris kabinet.

"Saya merasa sangat terhormat, dipercaya oleh beliau untuk membantu Presiden, menjadi Menteri Sekretaris Negara, saya paham betul bahwa ini tugas yang tidak ringan," kata Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan usai namanya diumumkan dalam susunan daftar menteri di Istana Merdeka Jakarta, Minggu.

Prasetyo menjelaskan bahwa tugasnya yang utama adalah membantu memberikan dukungan kelancaran tugas Presiden.

Ia mengaku juga diberi tugas khusus juga untuk membantu mengkoordinasikan antarkementerian agar program-program pemerintah dapat berjalan lancar.

Prasetyo Hadi bersama para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin pukul 10.00 WIB.

Mengutip dari biodata di laman Gerindra, Prasetyo Hadi lahir di Ngawi pada 28 Oktober 1979 dan merupakan Anggota Komisi II DPR untuk periode 2019-2024.

Keterlibatan Prasetyo di dunia politik dimulai saat dia bergabung dengan Partai Gerindra. Sejak 2008, Prasetyo sudah aktif memegang tanggung jawab penting sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra.

Peran aktifnya di partai turut membantu mengembangkan berbagai program strategis di partai tersebut.

Perjalanan politik Prasetyo semakin menguat saat dia dilantik menjadi anggota DPR pada 1 September 2020.

Sebelum fokus di dunia politik, Prasetyo juga memiliki pengalaman panjang di sektor swasta. Dirinya pernah menjabat sebagai Komisaris di PT. Sentra Strategis Indonesia dan sebagai Direktur Utama PT. Tusam Hutani Lestari.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada Kabinet Merah Putih, Minggu (20/10/2024).

Prasetyo akan menduduki jabatan strategis itu yang sebelumnya dijabat oleh orang kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pratikno.

“Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara” kata Prabowo, Minggu.

Pras diketahui meruapakan anak Prabowo di Partai Gerindra. Di partai berlambang kepala burung garuda itu ia menjabat sebagai Ketua Organisasi Keanggotaan Kaderisasi (OKK).

Pras merupakan satu dari beberapa alumni SMA Taruna Nusantara (Tarnus) selain Sugiono dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Orang dekat Prabowo ini tercatat lulus dari Fakultas Kehutanan UGM dan sempat duduk di Komisi IV DPR RI.

Tidak hanya politik, Pras juga banyak menghabiskan perjalanan hidupnya di dunia usaha.

Ia tercatat sebagai Direktur Utama PT Tusen Hutami Lestari hingga hari ini dan Komisaris Sentra Strategis Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Putranto menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Sementara itu, Mayor Teddy Indra Wijaya ditunjuk menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab).

"Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Putranto Kepala Staf Kepresidenan," kata Prabowo dalam acara pengumuman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

"Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet," imbuh Prabowo.

Anto Mukti Putranto sebelumnya merupakan Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. Sedangkan Mayor Teddy Indra Wijaya adalah ajudan Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Prabowo telah memanggil lebih dari 100 nama sebagai calon menteri dan wakil menterinya pada Senin-Selasa pekan lalu di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Para calon menteri dan calon wakil menteri juga telah mengikuti pembekalan atau Hambalang Retreat pada Kamis-Jumat lalu di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor.

Setelah pelantikan kabinet, nantinya para menteri dan wakil menteri Prabowo akan mengikuti pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan itu rencananya berlangsung pada 23-27 Oktober 2024.

Simak Video: Daftar Lengkap Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letjen (Purn) Anton Mukti Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Kabinet Merah Putih. Posisi ini sebelumnya dijabat oleh Moeldoko.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam mengumumkan anggota kabinet di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10).

"Letjen AM Putranto, Kepala Staf Presiden," kata Prabowo.

AM Putranto merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987. Jabatan terakhir di TNI yaitu Komandan Kodiklat TNI AD.

AM Putranto juga bertugas sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Di sisi lain, AM Putranto juga ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Komjen Ahmad Luthi-Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) pada Pilgub Jateng 2024.

Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden di Sidang Umum Paripurna MPR pada hari ini. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto menunjuk Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto sebagai kepala staf kepresidenan (KSP). Selain itu, Prabowo juga mengangkat pengamat politik M Qodari sebagai wakil KSP. "M Qodari," kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Ahad (20/10/2024) malam WIB.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memastikan bahwa Erick Thohir tetap menjabat menteri BUMN. Erick adalah menteri BUMN periode 2019-2024. Erick bakal mengemban jabatan yang sama periode 2024-2029. "Menteri BUMN, Erick Thohir," ucap Erick memberi gestur hormat kepada Prabowo saat namanya dipanggil.

Sementara itu, Presiden Prabowo membuat keputusan mengejutkan. Prabowo mengangkat Mayor Inf Teddy Indra Wijaya menjadi sekretaris kabinet (seskab). "Teddy Indra Wijaya, sekretaris kabinet," kata Prabowo

Prabowo saat mengumumkan susunan kabinetnya didampingi Wapres ke-14 RI Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. "Kami beri nama kabinet ini, Kabinet Merah Putih," kata Prabowo.