Presiden AS terpilih, Donald Trump, menunjuk Marco Rubio sebagai calon menteri luar negeri. Rubio adalah satu dari tiga tokoh yang dikenal keras terhadap Cina, bersama dengan Mike Waltz yang ditunjuk menjadi Penasihat Keamanan Nasional, dan Elise Stefanik yang diusulkan sebagai Duta Besar AS untuk PBB.

Pada tahun 2018, Rubio ikut membuat undang-undang yang melarang pejabat Cina masuk ke AS yang ketahuan melarang warga AS mengunjungi Tibet, wilayah yang diklaim oleh Cina. Rubio juga pernah mengusulkan sanksi terhadap Cina atas penindasan terhadap etnis Uighur dan tindakan keras di Hong Kong. Akibatnya, Cina memasukkan namanya ke daftar hitam.

Pendukung demokrasi

"Dia akan menjadi pendukung kuat bagi bangsa kita, sahabat sejati bagi sekutu kita, dan pejuang yang tidak kenal takut yang tidak akan pernah menyerah kepada musuh kita," tulis Trump tentang Rubio di media sosialnya, Truth Social.

Rubio, yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Republik pada 2016, punya rekam jejak panjang dalam mendukung demokrasi dan hak asasi manusia di Asia Tenggara.

Pada 2022, Rubio menyebut bahwa "kediktatoran Hun Sen menghancurkan demokrasi di Kamboja dan membiarkan negara tersebut dieksploitasi oleh Cina." Ia juga pernah mengusulkan beberapa undang-undang untuk mendukung demokrasi di Kamboja, tetapi tidak ada yang berhasil disahkan di Kongres.

Selain itu, Rubio mendukung aturan yang menentang Partai Komunis Vietnam yang mengekang kebebasan berpendapat, dan mendorong AS untuk memberi sanksi lebih berat pada junta militer di Myanmar setelah kudeta pada 2021.

"Selama di Kongres, Rubio selalu menyuarakan hak asasi manusia di Asia dan Pasifik. Diharapkan ia akan terus melakukannya jika menjadi menteri luar negeri," ujar Phil Robertson dari Asia Human Rights and Labour Advocates.

Berbeda dengan gaya Trump?

Rubio juga memahami pentingnya membangun aliansi internasional, berbeda dengan gaya diplomasi Trump yang sering kali hanya mementingkan keuntungan langsung bagi AS.

Trump berencana mengenakan tarif hingga 60% pada barang impor dari Cina, dan 10-20% pada barang dari negara lain.

Rubio, di sisi lain, percaya bahwa AS perlu membantu Filipina melawan Cina di Laut Cina Selatan. Tahun lalu, ia menulis artikel yang menjelaskan pentingnya Filipina bagi AS dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Namun, tantangan terbesar adalah seberapa mandiri Rubio bisa bertindak di kabinet Trump.

"Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa Trump tidak menganggap hak asasi manusia sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri AS di Asia atau di mana pun di dunia. Trump lebih melihatnya sebagai alat tawar-menawar," kata Robertson.

Beberapa ahli juga meragukan apakah Rubio bisa menjalankan kebijakan luar negerinya sendiri. Kenneth Roth dari Human Rights Watch menyebut Rubio dan Waltz sebagai kritikus keras terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh Cina, tetapi mempertanyakan apakah mereka benar-benar bisa fokus pada hak asasi tanpa terpengaruh kepentingan pribadi.

Menurut editorial Washington Post pada 12 November: "Keberhasilan atau kegagalan pemerintahan Trump yang baru mungkin bergantung pada apakah suara seperti Rubio akan didengar."

Rekam jejak HAM Rubio

Pencalonan Rubio sedikit meredakan kekhawatiran Eropa tentang arah kebijakan Trump yang baru.

Pada Februari 2022, setelah Rusia menginvasi Ukraina, Rubio ikut mendukung undang-undang yang bertujuan memperkuat pertahanan Ukraina dan menjatuhkan sanksi pada Rusia. Ia juga membantu membuat aturan yang mencegah presiden AS keluar dari aliansi NATO tanpa persetujuan Senat.

"Uni Eropa ingin bekerja sama dengan pemerintahan Trump berikutnya untuk agenda transatlantik yang kuat," kata juru bicara Uni Eropa, Peter Stano.

"Kerja sama EU-AS sangat penting untuk menghadapi tantangan global. Jika kita gagal, model alternatif yang tidak menguntungkan akan menang," tambahnya.

Pemerintahan Biden sebelumnya dikritik karena kurang vokal dalam menyoroti pelanggaran hak asasi di negara-negara, seperti Vietnam dan Indonesia, yang justru menjadi mitra strategis AS. Dari 11 negara Asia Tenggara, hanya Timor Leste yang dianggap "bebas" menurut indeks kebebasan terbaru dari Freedom House, sementara Laos, Kamboja, Brunei, dan Vietnam dinilai "tidak bebas."

Senat AS akan menentukan apakah akan mengonfirmasi atau menolak nominasi kabinet Trump saat masa jabatannya dimulai Januari mendatang.

Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

Saksikan juga video: AS Tegas Tolak Pendudukan Jangka Panjang Israel di Gaza

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini melakukan pertemuan dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia Yang Mulia Penny Williams. Pertemuan ini membahas terkait kerja sama yang telah terjalin dan rencana penguatan antara pemerintah Indonesia melalui Kementerian PANRB dengan pemerintah Australia melalui Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera).

Rini menyampaikan kerja sama Indonesia-Australia ini fokus pada bidang pemerintahan digital dan pengembangan sumber daya manusia.

"Kami berterima kasih atas kerja sama dan dukungan yang telah terjalin sejak 2020 dan kami berharap kedepannya kerja sama ini terus berlanjut dan diperluas untuk dapat memberikan dampak besar terhadap implementasi pemerintahan digital dan SDM di Indonesia," ungkap Menteri Rini di Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (19/11).

Untuk memperkuat kolaborasi yang telah terjalin, Rini meminta agar terdapat personil Prospera yang secara intens berkolaborasi dengan Kementerian PANRB untuk membahas dukungan teknis dalam berbagai topik, di antaranya reformasi birokrasi, pelayanan publik, serta transformasi pemerintahan digital. Ketiga topik ini memainkan peranan penting dalam memperkuat tata kelola untuk pelayanan publik yang efektif.

"Dukungan personil Prospera yang ahli di bidang tersebut dapat membantu kami di Kementerian PANRB untuk merancang desain reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien bagi masyarakat Indonesia," lanjut Rini

Kerja sama berkelanjutan dengan Australia ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi birokrasi yang komprehensif untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan fokus pada kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah Australia melalui Prospera dapat memberikan masukan melalui sudut pandang praktik terbaik global untuk mendukung pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik," ujar mantan Sekretaris Kementerian PANRB ini.

Pada tahun 2024 ini, terdapat tiga kegiatan yang didukung oleh pemerintah Australia. Kegiatan pertama adalah terkait dukungan teknis dalam project management office (PMO) pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendorong kerangka kebijakan pemerintah di Indonesia.

Di bidang kebijakan publik, juga dilakukan pengembangan kompetensi pegawai Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN). Selain itu juga dilakukan pembelajaran/benchmarking mengenai kesejahteraan ASN melalui Australian Public Service Commision (APSC).

Terkait dengan aksesi Indonesia sebagai anggota penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), dukungan dari Australia juga memainkan peranan penting. Dengan Kementerian PANRB ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk Public Governance Committee (PGC), maka Australia dapat membantu Indonesia untuk secara akurat menganalisis berbagai aspek dan memastikan reformasi yang dijalankan Indonesia selaras dengan standar internasional. Dukungan lainnya dilakukan melalui pengembangan kerangka kebijakan terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sektor Publik.

Selain dukungan terhadap aksesi Indonesia menjadi anggota OECD, kerja sama dan kolaborasi dengan Australia juga dilakukan untuk Capability Review, yang merupakan kemampuan untuk mengukur kapabilitas instansi pemerintah dalam menentukan prioritas program kerja untuk perbaikan berkelanjutan.

Kolaborasi lainnya juga dapat dilakukan dalam Analisis Dampak Kebijakan, yang merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi potensi dampak dari kebijakan, program, atau proyek yang diusulkan pemerintah sebelum diimplementasikan.

"Kami akan terus follow up kerja sama dengan Australia melalui Prospera ini melalui diskusi produktif untuk kemajuan pada pemerintahan digital, pengembangan SDM, hingga reformasi birokrasi, yang juga dapat mendukung aksesi Indonesia ke OECD," pungkasnya.

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2011-2015, Abraham Samad mengungkapkan bahwa penyidikan terhadap kasus dugaan ujaran kebencian dengan terlapor Said Didu sepatutnya dihentikan karena dalam perkara itu penuh dengan kejanggalan.

Aparat penegak hukum (APH) yang menangani kasus Said Didu ini, lanjut Abraham di Tangerang, Selasa, perlu cermat dan teliti. Sebab, pada proses penyidikan setidaknya harus memiliki alasan yang kuat dalam penanganan kasus tersebut.

"Pertama pemanggilan pak Said Didu ini sebenarnya sebagai saksi, itu harus di-clear-kan. Tapi saya melihat ada beberapa dokumen surat penyidikan tapi saya tidak melihat dimulainya penyelidikan. Jadi menurut saya ini ada masalah," katanya.

Selain itu, penyidik dari Polresta Tangerang, Polda Banten, juga diingatkan agar tidak patut melakukan penahanan terhadap Said Didu. Hal tersebut, beralasan karena terlapor dalam hal ini Said Didu hanya berstatus sebagai saksi pada perkara tersebut.

"Oleh karena itu aparat penegak hukum tidak berhak misalnya kalau mau merencanakan penahanan, karena status pak Said Didu adalah saksi. Oleh karena itu menurut saya setelah pemeriksaan ini pak Said Didu pasti diizinkan pulang," ungkapnya.

Ditegaskan Abraham, bahwa perbuatan Said Didu dengan menyampaikan kritik terhadap proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 merupakan kewajiban hak setiap warga negara.

"Apa yang dilakukan Pak Said Didu adalah bagian dari kewajiban warga negara untuk melakukan kontrol, kritis terhadap jalannya pemerintah atau jalannya sesuatu yang menurut saya menyimpang," ujarnya.

Tokoh praktisi hukum ini juga berpendapat jika proses hukum Said Didu di Polresta Tangerang merupakan bagian dari bentuk kriminalisasi terhadap warga negara.

"Menurut kacamata saya sebagai orang hukum merupakan kasus yang dibuat-buat, kasus yang bisa dikategorikan kriminalisasi," kata dia.

Sementara itu, Said Didu telah memenuhi panggilan penyidik Polresta Tangerang, Polda Banten guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penyebaran berita Hoaks atau penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian.

Said Didu didampingi tim kuasa hukum serta elemen masyarakat dari wilayah pesisir pantai utara (Pantura) Tangerang tiba di Gedung Mapolresta Tangerang, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang pada Selasa (19/11) sekitar pukul 11.00 WIB.

Puluhan massa yang mendampingi kedatangan tokoh nasional ini turut mengantarkan ke komplek Polresta Tangerang dengan menggelar aksi bela Said Didu sebagai penegak keadilan.

Mereka, turut membentangkan sejumlah poster dan sepanduk bertulisan 'We Stand With Said Didu' sebagai bentuk dukungan moral kepadanya.

Pada kesempatan tersebut, Said Didu menuturkan bahwa dalam agenda pemeriksaan ini dirinya siap dan akan kooperatif dalam menjalani pemeriksaan atas laporan polisi yang diterimanya.

"Saya tidak ada sama sekali (persiapan, Red). Tadi hanya diantar sama anak dan istri saya, dan mereka hanya berpesan saya harus kembali," katanya.

Ia mengaku, tidak tahu menahu terkait dasar laporan yang dilayangkan ke polisi oleh pihak pelapor. Bahkan, lanjutnya, dirinya pun tidak kenal sama sekali terhadap tokoh Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) tersebut.

"Saya tidak tahu, saya tidak kenal. Saya tidak pernah menyinggung sama sekali," kata dia.

Bisnis.com, BADUNG - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, menunda keberangkatan sebanyak 292 orang warga negara Indonesia (WNI) keluar negeri karena diduga menjadi pekerja migran tidak sesuai prosedur selama Januari-Oktober 2024.

"Total ada 355 orang, termasuk 63 warga negara asing yang kami tunda keberangkatannya," kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendra di Badung, Bali, Selasa (19/11/2024).

Sedangkan warga negara asing (WNA) yang ditunda berangkat keluar wilayah Indonesia, kata dia, karena beberapa sebab salah satunya masuk dalam daftar pencegahan.

Adapun total jumlah WNI/WNA yang ditunda keberangkatan keluar negeri itu lebih rendah dibandingkan penundaan pada periode sama 2023 yang mencapai 800 orang.

Selain menyelamatkan WNI keluar Indonesia karena diduga menjadi pekerja migran nonprosedur, pihaknya juga menolak masuk WNA sebanyak 942 orang atau lebih rendah dibandingkan periode sama 2023 mencapai 986 orang karena beragam sebab.

Penyebab itu di antaranya tidak mengantongi visa, persoalan masa berlaku paspor, pengejaran Interpol, masuk daftar kriminal hingga alasan keimigrasian lainnya.

Pihaknya juga mendeportasi sebanyak 159 orang WNA dan sebanyak 209 WNA lainnya didetensi.

Paling banyak asal WNA yang dideportasi itu yakni dari Nigeria sebanyak 37 kasus, Rusia 29 kasus, China 19 kasus, Amerika Serikat 17 kasus dan Australia serta Uganda sama-sama 13 kasus karena alasan melebihi izin tinggal dan pelanggaran aturan undang-undang.

Selama 10 bulan itu, Imigrasi Ngurah Rai menangani total 11,7 juta pelintas, sebanyak 5,36 juta di antaranya adalah kedatangan WNA.

Adapun 10 besar asal negara pelintas internasional itu yakni Australia sebanyak 1,3 juta, India sebanyak 460 ribu, China sebanyak 404 ribu, Inggris sebanyak 257 ribu, Korea Selatan sebanyak 247 ribu.

Kemudian Prancis sebanyak 240 ribu, Amerika Serikat sebanyak 226 ribu, Malaysia sebanyak 211 ribu, Jerman sebanyak 184 ribu dan Singapura ada 171 ribu.

Total ada 355 orang, termasuk 63 warga negara asing yang kami tunda keberangkatannya

Badung, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, menunda keberangkatan sebanyak 292 orang warga negara Indonesia (WNI) keluar negeri karena diduga menjadi pekerja migran tidak sesuai prosedur selama Januari-Oktober 2024.

"Total ada 355 orang, termasuk 63 warga negara asing yang kami tunda keberangkatannya," kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendra di Badung, Bali, Selasa.

Sedangkan warga negara asing (WNA) yang ditunda berangkat keluar wilayah Indonesia, kata dia, karena beberapa sebab salah satunya masuk dalam daftar pencegahan.

Ada pun total jumlah WNI/WNA yang ditunda keberangkatan keluar negeri itu lebih rendah dibandingkan penundaan pada periode sama 2023 yang mencapai 800 orang.

Selain menyelamatkan WNI keluar Indonesia karena diduga menjadi pekerja migran nonprosedur, pihaknya juga menolak masuk WNA sebanyak 942 orang atau lebih rendah dibandingkan periode sama 2023 mencapai 986 orang karena beragam sebab.

Penyebab itu di antaranya tidak mengantongi visa, persoalan masa berlaku paspor, pengejaran Interpol, masuk daftar kriminal hingga alasan keimigrasian lainnya.

Pihaknya juga mendeportasi sebanyak 159 orang WNA dan sebanyak 209 WNA lainnya didetensi.

Paling banyak asal WNA yang dideportasi itu yakni dari Nigeria sebanyak 37 kasus, Rusia 29 kasus, China 19 kasus, Amerika Serikat 17 kasus dan Australia serta Uganda sama-sama 13 kasus karena alasan melebihi izin tinggal dan pelanggaran aturan undang-undang.

Selama 10 bulan itu, Imigrasi Ngurah Rai menangani total 11,7 juta pelintas, sebanyak 5,36 juta di antaranya adalah kedatangan WNA.

Ada pun 10 besar asal negara pelintas internasional itu yakni Australia sebanyak 1,3 juta, India sebanyak 460 ribu, China sebanyak 404 ribu, Inggris sebanyak 257 ribu, Korea Selatan sebanyak 247 ribu.

Kemudian Prancis sebanyak 240 ribu, Amerika Serikat sebanyak 226 ribu, Malaysia sebanyak 211 ribu, Jerman sebanyak 184 ribu dan Singapura ada 171 ribu.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Total ada 355 orang, termasuk 63 warga negara asing yang kami tunda keberangkatannya

Badung, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, menunda keberangkatan sebanyak 292 orang warga negara Indonesia (WNI) keluar negeri karena diduga menjadi pekerja migran tidak sesuai prosedur selama Januari-Oktober 2024.

"Total ada 355 orang, termasuk 63 warga negara asing yang kami tunda keberangkatannya," kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendra di Badung, Bali, Selasa.

Sedangkan warga negara asing (WNA) yang ditunda berangkat keluar wilayah Indonesia, kata dia, karena beberapa sebab salah satunya masuk dalam daftar pencegahan.

Ada pun total jumlah WNI/WNA yang ditunda keberangkatan keluar negeri itu lebih rendah dibandingkan penundaan pada periode sama 2023 yang mencapai 800 orang.

Selain menyelamatkan WNI keluar Indonesia karena diduga menjadi pekerja migran nonprosedur, pihaknya juga menolak masuk WNA sebanyak 942 orang atau lebih rendah dibandingkan periode sama 2023 mencapai 986 orang karena beragam sebab.

Penyebab itu di antaranya tidak mengantongi visa, persoalan masa berlaku paspor, pengejaran Interpol, masuk daftar kriminal hingga alasan keimigrasian lainnya.

Pihaknya juga mendeportasi sebanyak 159 orang WNA dan sebanyak 209 WNA lainnya didetensi.

Paling banyak asal WNA yang dideportasi itu yakni dari Nigeria sebanyak 37 kasus, Rusia 29 kasus, China 19 kasus, Amerika Serikat 17 kasus dan Australia serta Uganda sama-sama 13 kasus karena alasan melebihi izin tinggal dan pelanggaran aturan undang-undang.

Selama 10 bulan itu, Imigrasi Ngurah Rai menangani total 11,7 juta pelintas, sebanyak 5,36 juta di antaranya adalah kedatangan WNA.

Ada pun 10 besar asal negara pelintas internasional itu yakni Australia sebanyak 1,3 juta, India sebanyak 460 ribu, China sebanyak 404 ribu, Inggris sebanyak 257 ribu, Korea Selatan sebanyak 247 ribu.

Kemudian Prancis sebanyak 240 ribu, Amerika Serikat sebanyak 226 ribu, Malaysia sebanyak 211 ribu, Jerman sebanyak 184 ribu dan Singapura ada 171 ribu.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2011-2015, Abraham Samad mengungkapkan bahwa penyidikan terhadap kasus dugaan ujaran kebencian dengan terlapor Said Didu sepatutnya dihentikan karena dalam perkara itu penuh dengan kejanggalan.

"Kalau tidak menutup kasus ini, maka polisi bisa mendapat tuduhan dari masyarakat bahwa polisi menjadi jongos oligarki," kata Abraham di Tangerang, Selasa.

Ia mengatakan, aparat penegak hukum (APH) yang menangani kasus Said Didu ini perlu cermat dan teliti. Sebab, pada proses penyidikan setidaknya harus memiliki alasan yang kuat dalam penanganan kasus tersebut.

"Pertama pemanggilan pak Said Didu ini sebenarnya sebagai saksi, itu harus di-clear-kan. Tapi saya melihat ada beberapa dokumen surat penyidikan tapi saya tidak melihat dimulainya penyelidikan. Jadi menurut saya ini ada masalah," katanya.

Selain itu, penyidik dari Polresta Tangerang, Polda Banten, juga diingatkan agar tidak patut melakukan penahanan terhadap Said Didu. Hal tersebut, beralasan karena terlapor dalam hal ini Said Didu hanya berstatus sebagai saksi pada perkara tersebut.

"Oleh karena itu aparat penegak hukum tidak berhak misalnya kalau mau merencanakan penahanan, karena status pak Said Didu adalah saksi. Oleh karena itu menurut saya setelah pemeriksaan ini pak Said Didu pasti diizinkan pulang," ungkapnya.

Ditegaskan Abraham, bahwa perbuatan Said Didu dengan menyampaikan kritik terhadap proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 merupakan kewajiban hak setiap warga negara.

"Apa yang dilakukan Pak Said Didu adalah bagian dari kewajiban warga negara untuk melakukan kontrol, kritis terhadap jalannya pemerintah atau jalannya sesuatu yang menurut saya menyimpang," ujarnya.

Tokoh praktisi hukum ini juga berpendapat jika proses hukum Said Didu di Polresta Tangerang merupakan bagian dari bentuk kriminalisasi terhadap warga negara.

"Menurut kacamata saya sebagai orang hukum merupakan kasus yang dibuat-buat, kasus yang bisa dikategorikan kriminalisasi," kata dia.

Sementara itu, Said Didu telah memenuhi panggilan penyidik Polresta Tangerang, Polda Banten guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penyebaran berita Hoaks atau penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian.

Said Didu didampingi tim kuasa hukum serta elemen masyarakat dari wilayah pesisir pantai utara (Pantura) Tangerang tiba di Gedung Mapolresta Tangerang, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang pada Selasa (19/11) sekitar pukul 11.00 WIB.

Puluhan massa yang mendampingi kedatangan tokoh nasional ini turut mengantarkan ke komplek Polresta Tangerang dengan menggelar aksi bela Said Didu sebagai penegak keadilan.

Mereka, turut membentangkan sejumlah poster dan sepanduk bertulisan 'We Stand With Said Didu' sebagai bentuk dukungan moral kepadanya.

Pada kesempatan tersebut, Said Didu menuturkan bahwa dalam agenda pemeriksaan ini dirinya siap dan akan kooperatif dalam menjalani pemeriksaan atas laporan polisi yang diterimanya.

"Saya tidak ada sama sekali (persiapan, Red). Tadi hanya diantar sama anak dan istri saya, dan mereka hanya berpesan saya harus kembali," katanya.

Ia mengaku, tidak tahu menahu terkait dasar laporan yang dilayangkan ke polisi oleh pihak pelapor. Bahkan, lanjutnya, dirinya pun tidak kenal sama sekali terhadap tokoh Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) tersebut.

"Saya tidak tahu, saya tidak kenal. Saya tidak pernah menyinggung sama sekali," kata dia.

Pangkalpinang (ANTARA) - Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) gelar Kick Off Meeting pelaksanaan Audit Transisi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Selasa (19/11), Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkum, Reynhard Silitonga menyebutkan, bahwa pelaksanaan Audit Transisi merupakan amanat yang ditujukan kepada Inspektorat Jenderal selaku unsur pengawas.

“Inspektorat Jenderal selaku unsur pengawas, sesuai amanat dari Kementerian PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) pada masa pelaksanaan tugas dan fungsi di masa transisi untuk melaksanakan audit transisi terhadap pengelolaan anggaran, aset, dan sumber daya manusia, serta melaporkan hasilnya kepada tiga Menteri dan satu Menteri Koordinator yang baru terbentuk,” ucap Reynhard di ruang Rapat Soepomo Gedung Kemenkum, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Reynhard berharap agar seluruh pihak yang terlibat, baik dari Inspektorat Jenderal maupun Manajemen Pengampu dapat bersinergi bersama, demi terlaksananya audit transisi dengan hasil optimal, dan memberikan kebermanfaatan bagi seluruhnya.

“Sebagaimana amanat Menteri PAN-RB, bahwa audit transisi dilakukan atas tiga unsur utama, yakni Bidang Sumber Daya Manusia; Bidang Aset, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa; dan Bidang Keuangan. Dari ke tiga unsur utama tersebut, maka diperoleh tujuan masing-masing unsur yang kemudian dituangkan dalam Program Kerja Audit," ucap Reynhard.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Irjen, audit transisi ini meliputi peningkatan efisiensi pengelolaan risiko, mendukung akuntabilitas, meningkatkan kinerja, dan menjamin stabilitas.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta menyampaikan harapannya agar pelaksanaan audit transisi yang diamanatkan oleh KemenPan-RB dapat berjalan dengan baik.

“Pada pelaksanaan audit (transisi) nantinya, pembagian ke tiga kementerian ini, baik dari sisi anggaran, SDM, sarana dan prasarana yang ada, baik yang di pusat maupun wilayah bisa berjalan dengan baik," harap Nico.

"Keinginan dari pemerintah dengan dibaginya Tiga Kementerian ini, maka yang paling terdepan adalah fungsi pelayanan bisa berjalan dengan baik," tandas Nico.

Pada kesempatan itu, Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP, Ikhwan Mulyawan yang hadir pada kegiatan ini menyampaikan risiko-risiko dalam penataan organisasi. Tak hanya itu, Ia juga menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tujuan audit transisi.

“Audit Transisi memberikan gambaran faktual kepada Menteri Koordinator, Menteri Hukum, Menteri HAM, dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai kondisi organisasi (Aset, Keuangan, SDM) dan bisa berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ikhwan.

Pelaksanaan Audit Transisi terdiri dari 11 Unit Kerja Eselon I eksisting di Kementerian Hukum dan HAM serta 19 (sembilan belas) Kantor Wilayah terpilih. Diantaranya untuk pulau Sumatera terdapat 6 lokasi, selanjutnya 8 lokasi di pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, 3 lokasi di pulau Kalimantan, 1 lokasi di pulau Sulawesi dan 1 lokasi di pulau Papua.

Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Harun Sulianto) didampingi Kepala Bagian Program dan Humas (Sugeng Krisdwiyanto), Kepala Bidang Zinfokim (Erwin Hariyadi), serta para Pengelola Keuangan Kanwil Kemenkumham Babel turut mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Ruang Rapat Kantor Wilayah.

Mexico City (ANTARA) - Menyusul pertemuan puncak (KTT) di Rio de Janeiro, para pemimpin G20 sepakat untuk mempercepat reformasi sistem keuangan internasional sehingga dapat memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan, penanggulangan perubahan iklim, dan upaya memberantas kemiskinan.

"Kami akan mempercepat reformasi arsitektur keuangan internasional sehingga dapat menghadapi tantangan mendesak dalam pembangunan yang berkelanjutan, perubahan iklim, dan upaya memberantas kemiskinan," kata para pemimpin G20 dalam deklarasi akhir KTT tersebut, Selasa.

"Kami mendukung pembangunan platform negara secara sukarela sebagai salah satu instrumen yang memungkinkan untuk meningkatkan keuangan yang berkelanjutan di pasar dan ekonomi negara berkembang," kata mereka dalam deklarasi tersebut.

Para pemimpin G20 yang.menghadiri KTT di Rio de Janeiro itu juga mencatat bahwa platform keuangan yang dipimpin oleh suatu negara, fleksibel, dan disesuaikan dengan baik terhadap keadaan nasional "berfungsi sebagai instrumen yang efisien untuk memobilisasi modal publik dan swasta guna membiayai proyek dan program di negara-negara berkembang."

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Katriana
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komnas Hak Asasi Manusia mengapresiasi Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 karena RUU tersebut dinilai penting demi memberi kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga.

"Komnas HAM mengapresiasi bahwa RUU PPRT masuk sebagai prioritas prolegnas. Kami berharap bahwa RUU ini nantinya bisa segera dibahas, mengingat sebelumnya sudah 20 tahun berproses di parlemen," kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Anis menjelaskan salah satu pengaduan yang kerap diterima Komnas ialah terkait pekerja rumah tangga yang mengalami berbagai pelanggaran HAM, terutama soal gaji yang tidak dibayar, pekerjaan dan upah yang tidak adil, serta kondisi kerja yang dieksploitasi.

Oleh karena itu, menurut Anis, RUU PPRT perlu segera dibahas dan disahkan oleh DPR dan pemerintah agar terciptanya standar pekerjaan dan perlindungan hukum dari negara bagi para pekerja rumah tangga maupun pihak majikan.

"RUU ini sangat urgen untuk segera dibahas dan disepakati di parlemen untuk memberikan kepastian hukum pelindungan bagi pekerja rumah tangga sekaligus juga bagi para majikan," ujar Anis menegaskan.

Komnas HAM berharap pembentuk undang-undang menyediakan ruang partisipatif bagi semua pihak dalam pembahasan RUU PPRT nantinya.

"Terutama organisasi masyarakat sipil yang sudah cukup lama mengawal RUU PPRT sehingga masukan-masukan ini bisa menjadi salah satu pertimbangan dari DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU PPRT," ujarnya.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 di Jakarta, Selasa, menyetujui 176 rancangan undang-undang masuk Prolegnas Tahun 2025–2029 dan 41 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2025.

RUU PPRT merupakan salah satu dari 41 RUU yang masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas tahun depan. Adapun daftar lengkap Prolegnas Prioritas 2025 adalah sebagai berikut:

1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
5. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
8. RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
9. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah
11. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
12. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
13. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
14. RUU tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty
15. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan
16. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
17. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
19. RUU tentang Komoditas Strategis
20. RUU tentang Pertekstilan
21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia
22. RUU tentang PPRT
23. RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern
24. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
25. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
26. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum
27. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
28. RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
29. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim
30. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
31. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
32. RUU tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
33. RUU tentang Hukum Acara Perdata
34. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
35. RUU tentang Desain Industri
36. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
37. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara
38. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
39. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
40. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
41. RUU tentang Daerah Kepulauan

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan kembali bahwa ibu kota negara Indonesia saat ini masih berkedudukan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

"Jadi hari ini ibu kota kita masih tetap di Jakarta, dan namanya masih juga Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Hal tersebut disampaikannya setelah Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi undang-undang.

Dia pun menekankan bahwa pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.

"Di undang-undang itu sudah jelas dinyatakan undang-undang tentang DKJ itu akan berlaku setelah keputusan presiden menyangkut pemindahan ibu kota selesai ditandatangani, enggak ada debatable lagi," ujarnya.

Meski demikian, dia belum dapat memastikan kapan Keppres tersebut keluar sebab Presiden RI Prabowo Subianto saat ini ingin memastikan terlebih dahulu kesiapan sarana dan prasarana untuk lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif di IKN.

"Menginginkan agar dalam waktu dekat proses pembangunan gedung DPR, MPR, dan DPD itu bisa segera dilakukan," ucapnya.

Adapun, lanjut dia, revisi UU DKJ dilakukan untuk mengantisipasi konsekuensi hukum dari transisi perpindahan ibu kota dengan perubahan nomenklatur terkait.

"Karena kemarin ada yang kelewat nomenklaturnya terkait legislatif, terkait dengan DPD, siapa tau besok atau lusa Presiden tanda tangan (Keppres) kan harus antisipasi, ya enggak? Karena sekarang yang dipilih adalah jangan sampai nanti bilang ‘anggota DPR DKJ’, padahal (nomenklatur) masih DKI. Nah, setelah nanti Keppres-nya ditandatangan otomatis nomenklaturnya, pijakan hukumnya sudah ada," tuturnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi undang-undang.

Perubahan yang disepakati terdiri dari penyisipan empat pasal terkait pengaturan perubahan nomenklatur jabatan, yakni Pasal 70A, 70B, 70C, dan 70D, di antara Pasal 70 dan 71 UU DKJ.

Perubahan tersebut diperlukan untuk menjamin agar perubahan kedudukan Provinsi Jakarta diikuti dengan perubahan nomenklatur jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, anggota DPD dan anggota DPR daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jakarta hasil Pemilu 2024.

Di mana jabatan gubernur dan wakil gubernur, anggota DPRD, serta anggota DPD dan anggota DPR daerah pemilihan Dapil Provinsi Jakarta hasil Pilkada 2024 nantinya akan dinyatakan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKJ, anggota DPRD DKJ, dan anggota DPD dan DPR Dapil DKJ.

Selain itu, terdapat pula perubahan dalam ketentuan mengingat angka 1 UU DKJ, yaitu dengan menambahkan ayat (2) pada ketentuan Pasal 22D UU DKJ.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tengah mendalami kemungkinan keterlibatan narapidana lain dalam kasus kaburnya tujuh napi dari Rutan Salemba.

"Memetakan keterkaitan apakah ada orang-orang lain yang ada yang kasus serupa. Apabila ada maka kita mengalokasikan beberapa orang tersebut untuk dipisahkan," kata Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Ditjenpas Marselina Budiningsih di BNN Cawang, Selasa (19/11/2024).

Selain itu, pencegahan juga dilakukan dengan memetakan fasilitas di Rutan Salemba yang tidak memadai.

"Dan kemudian kita akan memetakan juga sarana prasarana yang tidak terlalu mendukung akan segera ditindaklanjuti," ungkap Marselina.

Marselina menjelaskan, Ditjen Pas akan melakukan kerja sama dengan Polri untuk melakukan pengejaran ketujuh narapidana yang masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Pada saat ini sudah bekerja sama dengan kepolisian terkait DPO, tujuh orang tersebut," ucap Marselina.

Selain bekerja sama dengan kepolisian, Ditjen Pas akan bekerja sama dengan BNN.

"Karena dua orang (narapidana) tersebut salah satunya adalah penyidiknya berasal BNN," tambah Marselina.

Sebelumnya diberitakan, tujuh tahanan dan narapidana kasus narkotika melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat, dengan cara menjebol terali kamar.

Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani mengungkapkan, kejadian tersebut berlangsung pada Selasa (12/11/2024) dini hari.

“Tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba tersebut diduga melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar," kata Agung dalam keterangan resminya.

Setelah mengetahui kaburnya tujuh tahanan, petugas Rutan Salemba segera melakukan pengecekan di kamar dan menyisir area sekitar rutan.

Tujuh nama tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, akhirnya terungkap. Tujuh nama tahanan tersebut yaitu:

1. Maulana bin Sulaiman
2. Meri Janwar bin Zainal
3. Murtala bin Ilyas
4. Annas Alkarim bin Rusli
5. Wahyudin bin Tamrin
6. Agus Salim bin Nurdin
7. Jamudin bin Ibrahim