JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiyono Suwadi, menegaskan bahwa produk jurnalistik tidak bisa dijadikan sebagai delik hukum, termasuk dalam perkara obstruction of justice (OJ).

Hal ini ia sampaikan menanggapi kasus dugaan perintangan penyidikan yang menyeret seorang Direktur JAK TV, Tian Bahtiar.

“Saya bersepakat, kalau untuk insan pers, enggak bisa. Produk media, produk jurnalistik, sekejam apapun, senegatif apapun, itu tidak bisa dijadikan sebagai delik, termasuk delik OJ,” kata Pujiyono dalam forum diskusi yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum), pada Jumat (2/5/2025).

Menurutnya, dalam konteks penegakan hukum, jurnalisme justru memiliki peran penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap lembaga penegak hukum.

“Dalam penegakan hukum itu kewenangan penegak hukum sangat besar. Pengawasan internal enggak cukup. Butuh juga pengawasan dari publik, termasuk jurnalistik,” kata dia.

Pujiyono menjelaskan perbedaan mendasar antara obstruction of justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam KUHP, menurut dia, unsur OJ mengacu pada tindakan yang jelas dan langsung menghambat proses hukum.

Sementara dalam UU Korupsi, tindakan sekecil apapun yang dinilai menghambat, dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Namun, ia menegaskan bahwa dalam kasus JAK TV, produk jurnalistik yang dihasilkan oleh oknum yang kini menjadi tersangka tidak terkait dengan unsur obstruction of justice.

“Itu juga dibenarkan oleh Ketua Dewan Pers, bahwa produk jurnalistik itu tidak masuk ke dalam delik hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pujiyono menyatakan bahwa adanya keterlibatan dalam kasus tersebut lebih berkaitan dengan peran tersangka sebagai direktur pemberitaan dan adanya alat bukti lain, termasuk dugaan aliran dana dan pemufakatan jahat.

“Ada joint statement dari Dewan Pers dan Puspenkum Kejagung yang menegaskan bahwa ini tidak terkait dengan produk jurnalistik,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar (TB) langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan penuntutan, hingga pengadilan dalam kasus dugaan korupsi PT Timah, impor gula dan ekspor crude palm oil (CPO).

Selain Tian Bahtiar, dua tersangka lain yakni Marcella Santoso (MS) dan Junaedi Saibih (JS) selaku advokat, juga langsung ditahan.

“Terhadap dua tersangka yaitu JS dan TB ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan (Rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal M Sitorus meminta pihak Imigrasi melakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah keberangkatan jamaah calon haji nonprosedural alias ilegal.

Menurut dia, pihak Imigrasi merupakan garda terdepan pencegahan keberangkatan haji ilegal. Dia mengatakan pengawasan harus dilakukan agar jamaah calon haji ilegal dapat dicegah keberangkatannya.

*Jangan sampai nanti malah merepotkan di negara lain," kata Faisal di Jakarta, Jumat.

Dia mendorong Pemerintah Indonesia berpartisipasi menyampaikan kepada jamaah calon haji untuk sadar dan mematuhi larangan melaksanakan haji menggunakan visa nonhaji.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menggagalkan keberangkatan 71 orang anggota jamaah calon haji ilegal.

"Jangan sampai yang tertangkap hanya 71, tapi yang lolos berangkat lebih banyak lagi dari ini," kata dia.

Menurut dia, Pemerintah Arab Saudi akan sangat disiplin dan tegas menindak jamaah nonprosedural karena ingin menunjukkan dan memberikan layanan terbaik bagi seluruh jamaah haji pada tahun ini.

Dia mengatakan modus yang biasa dilakukan oleh jamaah ilegal adalah melakukan perjalanan transit di negara lain terlebih dahulu kemudian baru ke Arab Saudi, tetapi dengan tujuan di kota-kota lain selain Jeddah dan Madinah. Mereka, kata dia, baru akan masuk ke Tanah Suci menjelang 10 Dzulhijjah.

"Saya sebagai anggota Komisi XIII DPR RI yang juga bertugas melaksanakan fungsi pengawasan ikut mengimbau pihak terkait dalam hal ini Kemenag, terutama mitra kerja kami di Imigrasi untuk terus melakukan pemeriksaan dan penindakan," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro menilai, kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi perihal siswa yang bermasalah dididik oleh TNI perlu ditinjau ulang. Dia kurang setuju dengan metode mereka dibawa ke barak militer.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civic education (pendidikan kewarganegaraan). Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu maksudnya apa," ucap Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Menurut dia, mengajak siswa untuk mengunjungi instansi atau lembaga tertentu dalam rangka mengajarkan cara kerja, tugas, dan fungsi instansi maupun lembaga tersebut sejatinya tidak menjadi masalah. "Sebagai pendidikan karier untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas TNI, apa tugas polisi, apa tugas Komnas HAM itu boleh saja," kata Atnike.

Namun, apabila siswa diminta mengikuti pendidikan tertentu, termasuk yang berhubungan dengan kemiliteran, sambung dia, kebijakan tersebut menjadi tidak tepat dan keliru. Apalagi, kata Atnike, pendidikan itu dilakukan sebagai sebuah bentuk hukuman.

"Oh, iya, dong (keliru). Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi perihal siswa yang bermasalah dididik oleh TNI perlu ditinjau ulang.

“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civic education (pendidikan kewarganegaraan). Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu maksudnya apa,” ucap Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, mengajak siswa untuk mengunjungi instansi atau lembaga tertentu dalam rangka mengajarkan cara kerja, tugas, dan fungsi instansi maupun lembaga tersebut sejatinya tidak menjadi masalah.

“Sebagai pendidikan karier untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas TNI, apa tugas polisi, apa tugas Komnas HAM itu boleh saja,” katanya.

Namun, apabila siswa diminta mengikuti pendidikan tertentu, termasuk yang berhubungan dengan kemiliteran, kebijakan tersebut menjadi tidak tepat dan keliru. Apalagi, kata Atnike, pendidikan itu dilakukan sebagai sebuah bentuk hukuman.

“Oh, iya, dong (keliru). Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur,” ucap Ketua Komnas HAM.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan rencana untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di Jabar agar dididik di barak militer mulai tanggal 2 Mei 2025.

Dedi Mulyadi mengatakan rencana tersebut merupakan pendidikan karakter yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan, bekerja sama dengan TNI dan Polri.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Minggu (27/4).

Peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

"Selama enam bulan, siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," kata Dedi.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Yayasan Kolase bersama jejaring organisasi non-pemerintah (NGO) nasional mencatat sepanjang 2024 terdapat tujuh kasus perdagangan ilegal trenggiling di Kalimantan Barat yang diproses hingga ke pengadilan dengan total barang bukti yang diamankan 624,68 kilogram sisik trenggiling.

"Ini angka yang sangat mengkhawatirkan. Artinya ada rantai perdagangan yang berjalan aktif dan masif, sementara perhatian publik dan media masih minim," kata Co-Founder Yayasan Kolase, Andi Fachrizal, dalam forum pelatihan jurnalistik investigasi tematik trenggiling di Pontianak, Jumat.

Menurut dia, data tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Barat masih menjadi jalur perdagangan satwa liar yang signifikan, terutama untuk trenggiling (Manis javanica) yang merupakan satwa dilindungi berdasarkan hukum nasional dan internasional.

Yayasan Kolase juga menyoroti kurangnya perhatian media terhadap kasus-kasus tersebut. Dari tujuh kasus sepanjang 2024, hanya tercatat 52 berita yang menyinggung isu trenggiling di Kalbar, kebanyakan belum menyentuh aspek investigatif atau mendalam.

"Padahal, media punya peran penting dalam mengungkap rantai kejahatan ini. Tanpa pemberitaan yang kuat, isu trenggiling akan hilang di tengah hiruk-pikuk informasi lainnya," kata Fachrizal yang akrab disapa Rizal Daeng.

Untuk itu, pihaknya menginisiasi pelatihan jurnalistik investigasi khusus trenggiling dengan melibatkan 30 jurnalis se-Kalbar. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi mendorong pengawasan publik dan menguatkan kerja kolaboratif antara media, aktivis lingkungan, dan penegak hukum.

Melalui catatan bersama NGO lingkungan, tren perdagangan ilegal trenggiling tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menjadi indikator lemahnya pengawasan dan sanksi hukum. Trenggiling, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terus diburu karena permintaan pasar gelap, terutama di luar negeri.

"Sebanyak 624 kilogram sisik itu bukan jumlah kecil. Ini menunjukkan skala kejahatan yang serius. Negara harus hadir lebih tegas, termasuk dengan penguatan peran aparat penegak hukum dan pengadilan," kata Rizal.

Yayasan Kolase berharap data yang dikumpulkan ini menjadi alarm bagi pemerintah, media, dan masyarakat luas untuk lebih peduli terhadap perlindungan satwa liar yang semakin terancam.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Bengkayang (ANTARA) -

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang memberikan sosialisasi dan penyebaran informasi keimigrasian di wilayah perbatasan, tepatnya SMK Negeri 1 Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Indonesia) yang berbatasan dengan Serawak (Malaysia), Jumat.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pelajar terkait regulasi keimigrasian, pentingnya memiliki dokumen perjalanan yang sah, serta upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, Herry Pranowo.

Dalam kegiatan ini, kata dia, Tim dari Kantor Imigrasi Singkawang juga memberikan materi tentang Sekolah Kedinasan Imigrasi kepada para siswa.

Dia berharap melalui kegiatan ini generasi muda di wilayah perbatasan itu semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan keimigrasian serta mampu menjadi agen informasi di lingkungan sekitar.

Kepala Sub Seksi Pemeriksa Keimigrasian, Imam Suroso mengatakan, jika mengganggu sudah melakukan persiapan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan terkait pemeriksaan dokumen perjalanan dan keimigrasian, pemberi tanda masuk dan keluar.

Serta menolak memberikan tanda masuk bagi WNI atau WNA yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, katanya.

Secara terpisah, Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang, Misdo Jerry Purba, mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan mutu dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi.

“Dalam meningkatkan kualitas layanan, PLBN Jagoi Babang juga meningkatkan kapasitas SDM (sumber daya manusia) pejabat PLBN melalui diklat (pendidikan dan latihan) dan bimbingan teknis,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga memikirkan untuk memaksimalkan peralatan "x-ray mobile" di PLBN yang saat ini tidak berfungsi dengan baik.

Misdo mengatakan PLBN Jagoi Babang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan bagi pelintas batas negara dalam memberikan pelayanan yang prima dan memuaskan.

Dia menuturkan PLBN Jagoi Babang telah beberapa kali menggagalkan percobaan penyelundupan kendaraan dan narkotika yang mencoba melewati PLBN.

Dengan memaksimalkan peralatan CCTV yang ada di PLBN Jagoi Babang, kata Misdo, pihaknya telah membantu untuk mencegah kegiatan ilegal dan penerapan zona integritas yang dipersiapkan tim PLBN dan Bea Cukai.

Pihak PLBN Jagoi Babang juga membangun hubungan dengan masyarakat dan pihak terkait yang berkoordinasi dengan CIQS (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan), dan melakukan pertemuan rutin.

“Kami juga rutin melakukan sosialisasi kepada para pelintas tentang pentingnya memiliki dokumen resmi, menghindari bahaya narkoba, dan menghentikan praktik ilegal,” ujarnya.

Dalam meningkatkan kualitas layanan, kata dia, PLBN Jagoi Babang juga merekrut tenaga pendukung seperti pengamanan dalam (pamdal) dan "cleaning service" dari masyarakat sekitar perbatasan.

Pewarta: Narwati
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Tangerang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang tegaskan komitmennya dalam memerangi praktik pungutan liar (pungli) melalui kegiatan sosialisasi layanan dan mekanisme pengaduan yang berlangsung di ruang kunjungan.

“Jika ada pungli, jangan takut untuk melapor. Semua layanan kami berikan tanpa biaya. Kami menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat digunakan, baik oleh Warga Binaan maupun keluarga mereka, dan kami menjamin kerahasiaan serta keselamatan pelapor,” kata Kepala Lapas (Kalapas) Wachid Wibowo dalam keterangannya di Tangerang, Jumat.

Ia juga menjelaskan bahwa pengaduan dapat disampaikan melalui kotak aduan yang tersedia di setiap blok hunian, atau secara daring melalui WhatsApp di nomor 0812-1351-5837, serta melalui Aplikasi LATUCIP GO, khususnya melalui fitur PANDUSAPI (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang menyediakan kanal pengaduan digital secara langsung.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh layanan publik di Lapas Cipinang, berjalan sesuai standar, bebas pungutan liar (pungli), dan berorientasi pada penghormatan hak-hak dasar. Saya sengaja turun langsung untuk mendengar masukan dari masyarakat,” ujar Wachid Wibowo.

Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban (ADKAMTIB), Yulius Jum Hertantono menambahkan tindakan tegas akan diberlakukan terhadap setiap pelaku pungli, baik yang berasal dari petugas maupun tenaga pendamping (tamping).

“Layanan di dalam lapas harus bebas dari pungli. Kalau ada oknum yang terbukti melanggar, kami akan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Integritas adalah harga mati,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meluncurkan dokumen Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak Atas Pekerjaan yang Layak.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, SNP ini dibentuk agar warga negara Indonesia tidak sekadar mendapat pekerjaan, tetapi bekerja dengan kelayakan, dan bukan mengalami perbudakan.

"Kalau bekerja (saja), perbudakan itu juga pekerjaan, tetapi tidak layak. Perdagangan manusia, itu juga diberi kerja, tapi eksploitatif," ucap Atnike dalam pidatonya di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Dia menjelaskan, dokumen SNP bertujuan untuk mendorong kesadaran bahwa pekerjaan yang layak adalah hak yang harus dijamin bagi setiap orang tanpa diskriminasi, tanpa kekerasan, dan tanpa eksploitasi.

"Ini agak mirip dengan konsep decent work itu ya, fair, safety, security, dan seterusnya. Secara internasional, hak atas pekerjaan yang layak sudah diakui di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948," ujar Atnike.

Menurut Atnike, pekerjaan yang layak adalah pekerjaan yang adil dan bisa mencukupi hidup seseorang secara sejahtera.

Selain itu, SNP juga membahas tanggung jawab sektor pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan.

"Ada tanggung jawab sektor pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Sektor industri dan perdagangan untuk membangun praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia," imbuh dia.

Atnike menjelaskan, ke depan, Komnas HAM akan lebih banyak berperan mengawasi pelaksanaan penggunaan SNP tersebut.

"Apakah pemenuhan dan pelindungan HAM sudah dilakukan oleh negara dengan maksimal. Dalam konsep hak asasi, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya, itu ada yang namanya progressive realization," ucap Atnike.

"Artinya, negara tentu tidak bisa menghadirkan seketika. Tadi misalnya soal outsourcing. Tapi negara harus punya agenda," kata dia melanjutkan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam waktu dekat akan menyampaikan laporan akhir setelah memeriksa berbagai pihak dalam kasus dugaan pelanggaran HAM yang dialami mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI).

“Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Tim Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan akan segera menyampaikan laporan akhir hasil penanganan secara terbuka kepada publik,” kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, Kementerian HAM telah melakukan sejumlah langkah dalam menangani pengaduan para mantan pemain OCI. Langkah paling awal, yaitu membentuk Tim Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan yang dipimpin Wakil Menteri HAM Mugiyanto bersama Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM.

“Sejak 15 April 2025, Tim Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan telah bekerja profesional dan berimbang untuk menggali dan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta,” ucap Munafrizal.

Selain fakta-fakta yang didapat dari penyampaian pengadu dan teradu, tim tersebut juga telah mengolah informasi dari dokumen-dokumen terkait dan memonitor perkembangan kasus melalui berbagai media.

"Kami juga telah meninjau secara langsung lokasi Taman Safari Indonesia dan sekaligus menggali keterangan dari pihak manajemen Taman Safari Indonesia dan kuasa hukumnya," ujarnya.

Ia menyebut pihaknya telah berkoordinasi dan berdiskusi dengan Komnas HAM, Bareskrim Polri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, serta berdialog dengan Komisi XIII DPR RI.

“Untuk mendalami kasus ini, kami juga sudah meminta masukan dan pendapat dari pakar HAM dan guru besar hukum pidana," imbuhnya.

Menurut Munafrizal, berbagai upaya tindak lanjut yang telah dilakukan Kementerian HAM bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kasus OCI ini serta menghasilkan konstruksi pemetaan opsi yang dapat ditempuh untuk mewujudkan keadilan bagi para korban.

Sebelumnya, Munafrizal bersama Wakil Menteri HAM Mugiyanto menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4). Pada kesempatan itu, para mantan pemain sirkus tersebut mengadukan kekerasan yang mereka alami.

Dijelaskan Mugiyanto bahwa berdasarkan cerita yang disampaikan para mantan pemain sirkus tersebut, terdapat banyak kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Menurut dia, mereka mengalami kekerasan, termasuk soal kehilangan identitas.

“Banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga, yang orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal, identitas seseorang adalah hal dasar. Mereka tidak tahu asal usul, tidak tahu orang tuanya. Ini harus kita buka jalan supaya mereka bisa mengidentifikasi keluarga mereka, diri mereka sebetulnya siapa,” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Merespons usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut bahwa kewajiban vasektomi tidak bisa dipertukarkan dengan bantuan sosial (bansos) atau yang lainnya.

Sebab, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigito mengatakan bahwa vasektomi adalah bagian dari hak asasi. Oleh karenanya, jika diwajibkan atau dipaksakan oleh pemerintahan maka berpotensi melanggar hak privasi.

"Itu juga privasi ya, vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi, sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain gitu," ujar Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Atnike menjelaskan, jangankan untuk syarat penerima bantuan sosial. Penghukuman pelanggar pidana pun tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman yang bersifat melanggar hak privasi.

"Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu tuh sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi," katanya.

"Apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial atau itu otoritas tubuh ya. Pemaksaan KB (Keluarga Berencana) saja itu kan pelanggaran HAM,” ujar Atnike lagi.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengusulkan syarat kepesertaan KB untuk masyarakat yang ingin menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat termasuk beasiswa dan bansos lainnya.

Tak hanya itu, Dedi Mulyadi menjanjikan insentif sebesar Rp 500.000 bagi pria atau kepala keluarga yang bersedia melakukan vasektomi.

Usulan tersebut dipertimbangan agar pemberian pemerintah, termasuk provinsi, jadi lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja. Bantuan pemerintah tersebut bisa mulai dari bantuan kesehatan, kelahiran, hinggan bantuan lainnya.

“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu saja,” kata Dedi Mulyadi di Bandung pada 28 April 2025.

Menurut Dedi, tanpa adanya kebijakan yang tegas, dana bantuan nantinya semakin terkonsentrasi pada segelintir keluarga saja dan berpotensi menciptakan ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial.

Sementara itu, usulan vasektomi muncul karena banyaknya keluarga prasejahtera yang mengeluhkan biaya melahirkan melalui operasi sesar yang bisa mencapai Rp 25 juta.

Kemudian, meminta bantuan biaya melahirkan tersebut kepada pemerintah provinsi.

Dalam pandangan Dedi, uang untuk biaya operasi sesar tersebut bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah.

"Uang segitu bisa untuk bangun rumah kan. Makanya, berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi dengan baik,” ujar Dedi Mulyadi.

Selain itu, Dedi menyebut, anjuran vasektomi itu juga untuk menurunkan angka kemiskinan.

“Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” kata Dedi saat ditemui di Balai Kota Depok pada 29 April 2025.

BEKASI,iNewsBekasi.id- Universitas Pancasila melantik Prof. Adnan Hamid sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Rektor. Pelantikan berlangsung singkat di Gedung Rektorat Universitas Pancasila, Jakarta.

Pelantikan ini dilaksanakan seiring berakhirnya masa jabatan Rektor sebelumnya dan bertujuan menjaga kesinambungan kepemimpinan serta memastikan stabilitas operasional kampus menjelang masa transisi menuju Rektor definitif.

Prof. Adnan Hamid sebelumnya menjabat sebagai Ketua Senat Universitas Pancasila dan dikenal luas sebagai sosok akademisi senior yang memahami dinamika internal kampus. 

Penunjukannya sebagai Pjs Rektor diharapkan mampu melanjutkan roda kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam sambutannya, Ketua Pembina YPP-UP, Dr. (HC). Ir. Siswono Yudho Husodo menyampaikan apresiasi atas dedikasi rektor sebelumnya serta harapan besar kepada pejabat baru. 

“Kami yakin Prof. Adnan dapat menjalankan amanah ini dengan baik, melanjutkan kinerja yang bagus dan menyempurnakan kinerja yang kurang hingga menjadi baik,” ujar Siswono, Jumat (2/5/2025).

Prof. Adnan Hamid dalam pernyataan perdananya menyampaikan kesiapannya untuk bekerja maksimal di masa tugasnya yang relatif singkat. 

“Saya akan berupaya menjalankan amanah ini sebaik-baiknya, terlebih dalam waktu dekat kita harus mempersiapkan wisuda sarjana serta penerimaan mahasiswa baru,” ungkapnya.

Penunjukan Pjs Rektor ini akan berlaku hingga terpilihnya Rektor definitif melalui mekanisme sesuai statuta Universitas Pancasila.
 

Editor : Wahab Firmansyah

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa vasektomi merupakan bagian dari hak asasi sehingga sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial (bansos).

Atnike menyampaikan hal itu merespons wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadikan vasektomi sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan, mulai dari beasiswa hingga berbagai bansos dari pemerintah provinsi.

"Itu juga privasi ya, vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi, sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain," kata Atnike di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat.

Menurut Atnike, penghukuman yang berhubungan dengan otoritas tubuh merupakan hal yang ditentang dalam diskursus HAM. Oleh sebab itu, memaksa masyarakat mengikuti keluarga berencana (KB) sebagai syarat menerima bantuan dari pemerintah berpotensi melanggar hak asasi.

"Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi, apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial. Itu otoritas tubuh, ya. Pemaksaan KB saja itu 'kan pelanggaran HAM," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari provinsi.

Dedi di Bandung, Senin (28/4), menyebut rencana tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.