BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) memberikan usulan adanya kurikulum berbasis adab ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendasmen). Hal ini perlu diterapkan sebagai penyeimbang.

Ketua Umum PP Persis, KH Zeze Zaenudin menilai, pemberian kurikulum berbasis adab merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam kondisi saat ini. Apalagi, adab merupakan nilai yang terkandung dalam asa bangsa Indonesia.

"Jadi kurikulum ini berbasis kepada adab, jadi penanaman nilai adab. Kita tahu bahwa salah satu dari asas kehidupan berbangsa bernegara kita adalah bagaimana mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab," ujar KH Zeze Seminar Nasional Arah Kebijakan Pendidikan dan Kurikulum Pendidikan Nasional yang digelar dalam rangka Grand Launching Musyawarah Kerja Nasional (Musykernas) III Persis, Rabu (20/11/2024).

Zeze menilai, asas berbangsa ini dinilainya perlu dieksplorasi lebih jauh dan diimplementasikan dalam kurikulum. Sehingga, kurikulum berbasis adab dirasakan Zeze sangat penting untuk diterapkan kepada para peserta didik.

"Sedangkan nilai-nilai keadaban itu sendiri kurang dieksplor, kurang digali sebagai nilai dasar dari perumusan kurikulum dan sistem pendidikan kita," katanya.

Dalam kurikulum pendidikan, kata Zeze, harus menyasar mental dan spiritual peserta didik. Sehingga memiliki dasar fondasi yang kuat untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kompetitif melalui proses keteladanan di lingkungan pendidikan.

"Proses pembelajaran juga harus memberikan pengalaman yang kaya, meliputi penguatan mental, spiritual, berpikir secara kritis dan keterampilan adaptif," kata Zeze.

Menurut Ketua Bidang Tarbiyah PP Persis, Dr H Tiar Anwar Bakhtiar M Hum, proses pembelajaran harus memberikan pengalaman yang kaya. Yakni, meliputi penguatan mental, spiritual, berpikir secara kritis dan keterampilan adaptif. Semua itu, harus ada dalam satu kurikulum yaitu kurikulum adab.

"Penguatan kompetensi melalui kurikulum pendidikan di atas harus diserahkan pada fondasi yang kuat, yaitu yang disebut dengan adab. Jadi muaranya adalah bagaimana kita mensosialisasikan konsep adab ini sebagai basis daripada pengembangan kurikulum dan pengembangan pendidikan teraktif," paparnya.

Kurikulum adab ini, kata dia, bukan berarti menghilangkan soal intelektualitas, melainkan penyeimbang. Artinya antara intelektual dan adab harus berjalan bersama beriringan.

"Yang dirancang ini terkait keseimbangan, keseimbangan integrasi antara kebutuhan secara intelektual, secara spiritual moral, diintegrasikan. Jadi sebenarnya kita ingin menyeimbangkan. Dan ini, di pendidikan Persis sudah kami lakukan," kata dia.

Senada dengan  Tiar, Pakar Kurikulum UPI, Dr Cepi Triatna MPd, untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang dialami generasi muda bangsa Indonesia saat ini maka perlu dilakukan pengembangan pendidikan yang lebih menitikberatkan pada penguatan adab. Pendidikan adab ini, bisa mencegah kasus perundungan yang kini sering terjadi di Indonesia.

Kurikulum, kata dia, harus menyasar mental dan spiritual peserta didik sehingga memiliki dasar yang kuat untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kompetitif melalui proses keteladanan lingkungan pendidikan.

"Penguatan kompetensi melalui kurikulum pendidikan di atas harus didasarkan pada fondasi yang kuat, yaitu adab. Untuk itu kami mengusulkan kepada pemerintah agar pengembangan kurikulum harus didasarkan pada penanaman adab atau kurikulum berbasis adab. Tadi, kami lihat Pak Menteri juga memberikan respon positif," paparnya.

Editor : Rizal Fadillah

Depok (ANTARA) - Kandidat Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) nomor urut 5, Raden Rahmat Bastian menyiapkanprogram kerja konsultasi hukum gratis terutama bagi kaum marginal.

"Saya sudah menyiapkan program kerja yang akan lebih banyak mengadakan konsultasi hukum gratis dan pro bono. Karena kendalanya bagi masyarakat kita adalah, kalau mereka ke LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) atau LBH itu belakangan ini ada komponen biaya, ada komponen success fee itu harus kita akui," kataRaden Rahmat Bastian dalam keterangannya, Jumat.

Ada beberapa klien mengatakan hal itu. Sedangkan yang harus diberikan adalah kualitas yang tertinggi dan terbaik, sebagaimana kita melayani klien yang membayar.

Raden Rahmat yang juga menjabat CEO Kalimatera Kotawaringin Rahmat (KKR) tersebut mengatakan hal tersebut, saat menjadi narasumber di VMCS Podcast Youtube @veramakki (ig @vmcs_advisory).

Rahmat mengingatkan, bahwa kewajiban melakukan pro bono ada dalam Undang-Undang Advokat.

"Jadi kita akan mengadakan konsultasi hukum gratis itu secara masif. Bukan hanya di UI, tapi juga di tiap provinsi," janji pria yang pernah berprofesi sebagai korporat lawyer dan kini terjun ke dunia pertambangan itu.

Maka itu, pemilik akun Instagram @rahmatbastianilunifhui itu sekaligus mengajak para alumni FHUI untuk bergerak membantu program layanan hukum pro bono tersebut.

"Jika ada teman kita di provinsi tersebut, kita akan mengajak dan bahkan menyediakan sekretariat bagi konsultasi hukum pro bono tersebut. Karena sekarang saya lihat di sosmed saja sudah banyak, tapi kita tidak bisa mengandalkan legalitasnya, terutama mengenai konsultasi yang diberikan," ulas pria lulusan FHUI tahun 1997 itu.

Fakta bahwa masih banyak masyarakat awam yang terjerat hukum, namun memilih menunda mengadukan ketidakadilan yang mereka terima, karena faktor biaya yang cukup besar.

Ditambah dengan energi yang terkuras dalam menjalankan proses hukum tersebut, semakin menguatkan tekad Rahmat untuk bisa mengimplementasikan program kerjanya itu agar bermanfaat bagi banyak orang.

"Itu sebabnya, kami ingin menjembatani persoalan-persoalan itu lewat program kerja ini. Karena sebenarnya, banyak kasus hukum yang apabila ditangani secara detail kita sebenarnya bisa mencapai perdamaian bahkan hanya dengan satu kali somasi saja dan biayanya murah, hanya cukup kop surat, kurir, dan pengetahuan yang cukup," ungkap pria yang sudah melanglang buana ke Massachusetts, Amerika Serikat dan Zurich, Swiss untuk menempuh pendidikan dan menggali wawasan hukum yang lebih luas lagi.

"Saya yakin, apabila dilakukan secara masif dengan bantuan alumni FHUI, yang mengambil extention, bahkan notaris juga bisa membantu dengan pengetahuan mereka. Mereka yang sudah bergelar MH dan doktor bisa terlibat, tentunya bisa sangat berarti sekali bagi masyarakat," ujarnya.

Melalui konseling hukum gratis itu, masyarakat tidak mampu sudah tidak perlu lagi dibebani biaya macam-macam.

"Contohnya saja, belakangan ini, teman saya lagi butuh bantuan hukum, tapi dia dikenakan biaya Rp50 juta untuk biaya awal, tentu sangat memberatkan. Dengan program ini, servis pro bono, mereka tidak perlu khawatir, karena tanpa biaya alias zero fee," imbuhnya lagi.

Ia kembali mengingatkan pentingnya peran alumni FHUI untuk ambil bagian menjaga konstitusional RI. "Karena FHUI ini kan panutan ya, usia fakultas hukum sudah 100 tahun, tapi hukum kita ini secara konstitusional harus dijaga oleh punggawa-punggawanya dan itu beban berat bagi alumni FHUI," ujarnya.

Maka itu, ia memastikan, jika dirinya dipercaya oleh para alumni memimpin ILUNI FHUI, akan membangkitkan FHUI supaya lebih kuat di UI dan di Indonesia, demi kemajuan hukum di Indonesia.

"Kembali saya tekankan, keikutsertaan saya dalam pemilihan Ketum ILUNI FHUI ini murni pengabdian. Jadi, walaupun saya tidak terpilih, saya berharap program kerja yang baik harus tetap dijalankan. Saya juga tidak ragu untuk membantu, jika diminta bergabung," papar pemilik slogan RISE (Recht, Intelligent, Stern, Empathy) itu.

Begitupun sebaliknya, jika dirinya dipercaya untuk memimpin ILUNI FHUI periode 2024-2027, ia tidak ragu untuk mengajak calon lain yang dirasa punya visi misi dan rasa pengabdian yang sama untuk ikut bergabung dalam kepengurusannya.

"Calon lain yang saya lihat memiliki kekuatan (membangun ILUNI FHUI) akan saya ajak untuk bergabung," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Indonesia hingga kini belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang pemindahan narapidana ke negara asal.

Kebijakan pemindahan narapidana dapat dilakukan melalui kerangka perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat dalam bentuk mutual legal assistance atau MLA. Bahkan, secara spesifik dilakukan berdasarkan kesepakatan perundingan bilateral dengan negara sahabat.

Pernyataan Yusril ini disampaikan untuk menjelaskan dasar hukum kebijakan pemindahan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina. Selain MLA, perundingan bilateral, kebijakan transfer of prisoners dapat pula dilakukan atas dasar diskresi presiden.

"Memang, belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisoners sampai sekarang. Juga belum ada yang mengatur tentang exchange of prisoners. Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat," kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Yusril menegaskan Presiden berwenang merumuskan satu kebijakan dan mengambil suatu keputusan atas dasar pertimbangan kemanfaatan timbal-balik, kemanusiaan, hubungan baik kedua negara, pertimbangan hak asasi manusia.

Meskipun hal tersebut belum secara spesifik di atur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Presiden dapat mengambil kebijakan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

"Jadi walaupun tidak juga didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan, tapi berdasarkan kepada MLA dan juga berdasarkan kepada kesepakatan para pihak dan juga diskresi dari presiden untuk mengambil satu keputusan, satu kebijakan. Ya karena undang-undang tidak mengatur, menyuruh tidak, melarang juga tidak, maka presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini," ujar Yusril.

Yusril mencontohkan kerja sama bidang hukum antara Indonesia dengan Australia saat menyita aset pemilik Bank Harapan Sentosa (BHS) Hendra Rahardja dalam kasus penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia. Pemerintah Australia bersedia menindaklanjuti vonis pengadilan di Indonesia.

"Pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman, saya bertemu Jaksa Agung Australia, Daryll Williams, dan mencapai satu kesepakatan: Pemerintah Australia mengakui putusan Pengadilan Jakarta Pusat dan mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia tersebut di Australia. Dan beberapa aset harta dari Hendra Rahardja itu kemudian disita oleh pemerintah Australia," ujar Yusril.

"Jadi sudah ada preseden, walaupun tidak dalam konteks transfer of prisoners, tapi dalam hal melaksanakan putusan pengadilan Indonesia di negara lain, sudah ada presedennya di masa yang lalu," kata Yusril.

Oleh karena itu Yusril berharap pemerintah dan DPR akan segera menyusun undang-undang yang khusus mengatur terkait pemindahan dan pertukaran narapidana. Ini mengingat cukup banyak napi WNI yang mendekam di negara lain seperti Malaysia dan dulu di Saudi Arabia.

"Maka sangat mungkin sekali nantinya akan dilakukan pembicaraan dengan DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisoners and exchange of prisoners ini," ujar Yusril.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Indonesia hingga kini belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang pemindahan narapidana ke negara asal.

Kebijakan pemindahan narapidana dapat dilakukan melalui kerangka perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat dalam bentuk mutual legal assistance atau MLA. Bahkan, secara spesifik dilakukan berdasarkan kesepakatan perundingan bilateral dengan negara sahabat.

Pernyataan Yusril ini disampaikan untuk menjelaskan dasar hukum kebijakan pemindahan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina. Selain MLA, perundingan bilateral, kebijakan transfer of prisoners dapat pula dilakukan atas dasar diskresi presiden.

"Memang, belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisoners sampai sekarang. Juga belum ada yang mengatur tentang exchange of prisoners. Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat," kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Yusril menegaskan Presiden berwenang merumuskan satu kebijakan dan mengambil suatu keputusan atas dasar pertimbangan kemanfaatan timbal-balik, kemanusiaan, hubungan baik kedua negara, pertimbangan hak asasi manusia.

Meskipun hal tersebut belum secara spesifik di atur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Presiden dapat mengambil kebijakan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

"Jadi walaupun tidak juga didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan, tapi berdasarkan kepada MLA dan juga berdasarkan kepada kesepakatan para pihak dan juga diskresi dari presiden untuk mengambil satu keputusan, satu kebijakan. Ya karena undang-undang tidak mengatur, menyuruh tidak, melarang juga tidak, maka presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini," ujar Yusril.

Yusril mencontohkan kerja sama bidang hukum antara Indonesia dengan Australia saat menyita aset pemilik Bank Harapan Sentosa (BHS) Hendra Rahardja dalam kasus penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia. Pemerintah Australia bersedia menindaklanjuti vonis pengadilan di Indonesia.

"Pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman, saya bertemu Jaksa Agung Australia, Daryll Williams, dan mencapai satu kesepakatan: Pemerintah Australia mengakui putusan Pengadilan Jakarta Pusat dan mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia tersebut di Australia. Dan beberapa aset harta dari Hendra Rahardja itu kemudian disita oleh pemerintah Australia," ujar Yusril.

"Jadi sudah ada preseden, walaupun tidak dalam konteks transfer of prisoners, tapi dalam hal melaksanakan putusan pengadilan Indonesia di negara lain, sudah ada presedennya di masa yang lalu," kata Yusril.

Oleh karena itu Yusril berharap pemerintah dan DPR akan segera menyusun undang-undang yang khusus mengatur terkait pemindahan dan pertukaran narapidana. Ini mengingat cukup banyak napi WNI yang mendekam di negara lain seperti Malaysia dan dulu di Saudi Arabia.

"Maka sangat mungkin sekali nantinya akan dilakukan pembicaraan dengan DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisoners and exchange of prisoners ini," ujar Yusril.

Surabaya (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Anis Hidayah mengatakan pemerintah menunjukkan upaya menghapus hukuman mati, meskipun masih mencantumkan hukuman mati sebagai pidana alternatif pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Pasal 100 KUHP yang baru itu bisa menjadi salah satu peta jalan bagaimana ke depan pemerintah akan terus melakukan upaya untuk menghapuskan hukuman mati di Indonesia," ucap Anis Hidayah pada acara Ruang Publik KBR bertajuk "Menanti Efek Lanjutan dari Pemulangan Mary Jane" dipantau dari Jakarta, Jumat.

Anis menjelaskan bahwa langkah pemerintah dalam memindahkan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso (MJV) ke Filipina tidak terlepas dari kebijakan pemerintah merespons hukuman mati.

Pada Pasal 100 KUHP yang baru, kata Anis, pemerintah memang masih mengakui hukuman mati di dalam salah satu bentuk pemidanaan pada sistem pidana Indonesia. Akan tetapi, pidana mati menjadi pidana alternatif, bukan pidana pokok.

Selain itu, ketika seseorang dijatuhi pidana mati, setelah menjalani pemidanaan selama 10 tahun, maka bisa dilakukan komutasi atau perubahan hukuman.

"Ketika menjalani hukuman dengan baik, maka itu kemudian bisa dilakukan komutasi atau perubahan hukuman menjadi seumur hidup atau lebih rendah," tutur Anis.

Anis memandang bahwa secara informal, pemerintah sudah melakukan moratorium eksekusi karena sudah sekian lama tidak berlangsung eksekusi mati di Indonesia.

"Jadi, itu masih berlaku untuk beberapa tindak pidana, tetapi sekali lagi posisinya adalah alternatif dan itu bisa berubah ketika terpidana sudah menjalani hukuman selama 10 tahun," ujar Anis.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menjaring 687 warga negara asing (WNA) dalam operasi Jagratara yang dilaksanakan di 270 titik di seluruh Indonesia selama 12-15 November 2024. Operasi ini merupakan bagian dari program 100 hari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam operasi ini, 50 unit pelaksana teknis Keimigrasian turun melaksanakan operasi. Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M Godam menginstruksikan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Barron Ichsan melakukan pengendalian dan komando secara terpusat.

"Dari 687 WNA yang kami jaring, 128 di antaranya kami tindak lanjuti. Kasusnya bermacam-macam, mulai berkegiatan tidak sesuai izin tinggal yang diberikan hingga masuk dan tinggal secara ilegal di Indonesia," ujar Godam dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).

Dari seluruh unit pelaksana teknis yang menjalankan operasi, Kantor Imigrasi Surabaya merupakan kantor Imigrasi yang melakukan pengawasan WNA terbanyak dengan jumlah WNA yang dijaring sebanyak 92 orang. Lalu diikuti Kantor Imigrasi Batam sebanyak 64 orang dan Kantor Imigrasi Tanjung Priok sebanyak 48 orang.

Kemudian Godam menjelaskan kasus-kasus kegiatan WNA yang tak sesuai dengan izin tinggal antara lain indikasi prostitusi, bekerja sebagai terapis dan layanan kecantikan di salon, juru masak, berdagang pakaian, berdagang rokok elektrik, hingga menjadi mandor proyek.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto menjelaskan tujuan utama Operasi Jagratara adalah untuk memastikan setiap orang asing yang berada di Indonesia mematuhi peraturan keimigrasian yang berlaku.

"Operasi ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya jumlah pendatang, terutama di sektor pariwisata dan investasi," jelas Agus.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi telah melaksanakan tiga operasi Jagratara sepanjang 2024 dengan lebih dari 3.000 WNA yang terjaring. Operasi akan terus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi guna memastikan WNA yang datang dan berada di Indonesia adalah mereka yang berkualitas.

"Sesuai arti nama Jagratara, yaitu 'selalu waspada', jajaran Imigrasi akan mewaspadai seluruh potensi pelanggaran dari orang asing di seluruh Indonesia. Ini untuk membantu menjaga stabilitas keamanan nasional, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap Imigrasi," tutup Agus.

Simak juga Video 'Tampang 5 Pelaku Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia':

[Gambas:Video 20detik]

(azh/dhn)

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menilai pemindahan terpidana mati kasus penyeludupan narkotika Mary Jane Veloso (MJV) ke Filipina merupakan bentuk diplomasi perlindungan warga negara yang dipimpin langsung oleh kepala negara.

“Ini kan ada komunikasi antarkepala negara, Presiden kita dengan Presiden Filipina untuk menyepakati bahwa salah satu warga Filipina, MJV, untuk bisa ditransfer pulang ke Filipina,” ucap Anis Hidayah dalam acara Ruang Publik KBR bertajuk “Menanti Efek Lanjutan dari Pemulangan Mary Jane”, dipantau dari Jakarta, Jumat.

Setelah Mary Jane berhasil dipulangkan ke Filipina, lanjut Anis, ia berharap akan terjadi dampak baik bagi kasus-kasus hukuman mati lainnya.

Selain itu, ia juga berharap agar pemindahan Mary Jane dapat memberi dampak baik bagi warga negara Indonesia yang ditahan di luar negeri.

“Tadi sudah disampaikan, Indonesia memiliki 165 pekerja migran yang terancam hukuman mati di luar negeri dan sebagian besar di Malaysia,” kata Anis.

WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia pun, lanjut dia, sebenarnya sedang menjalani proses perubahan hukuman atau komutasi sejak Malaysia menghapus hukuman mati.

Akan tetapi, masih ada WNI yang tertahan di negara-negara lain, terutama Arab Saudi, China, dan Qatar.

“Sehingga, mungkin pola-pola seperti ini (pemindahan Mary Jane) juga bisa dilakukan, belajar dari kasus Mary Jane,” ucap Anis.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyeludupan narkotika Mary Jane Veloso dipindahkan ke Filipina dalam status masih sebagai narapidana.

Ditegaskan pula bahwa Mary Jane bukan dibebaskan dari hukuman. Pemerintah Indonesia memindahkan yang bersangkutan ke negara asalnya dalam hukum pidana.

Kebijakan pemindahan Mary Jane telah disetujui Presiden RI Prabowo Subianto.

Di sisi lain, koordinasi dengan kementerian di bawah Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan juga telah dilakukan.

"Insya Allah, pada bulan Desember yang akan datang kebijakan ini sudah dapat dilaksanakan," ucap Yusril.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Menteri Badan Usaha dan Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengutuk tindakan pelecehan seksual seorang manajer BUMN terhadap mahasiswi magang. Pihaknya mendukung proses hukum yang tengah berjalan.

"Kami mengutuk keras tindakan pelecehan seksual yang dialami seorang mahasiswi magang di Semarang. Kementerian BUMN mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung di Kepolisian dan siap memberikan bantuan pendampingan kepada korban jika yang bersangkutan berkenan," kata Erick dalam Instagram @kementerianbumn dikutip Jumat, 22 November 2024.

Seorang mahasiswi mengalami pelecehan seksual oleh salah satu manajer perusahaan BUMN di Kota Semarang. Korban telah mengadukan kasus itu ke Polrestabes Semarang pada Rabu, 20 November 2024.
Pelecehan itu terjadi pada Senin, 18 November 2024. Saat itu, korban dipindahkan ke Departemen Penjagaan Aset.

Pada pagi hari, dia dipanggil sang pimpinan. Awalnya, dia diminta perkenalan diri sampai akhirnya pelaku memegang-megang korban.

Baca juga: Alami Pelecehan, IU Gugat Mantan Teman Sekolahnya

Usai kejadian itu, korban langsung melaporkan pelecehan itu pada mentor magang dan kampusnya. Kini, korban masih mengalami trauma atas kejadian itu.

Dalam unggahannya, Kementerian BUMN berkomitmen memberikan sanksi setegas-tegasnya kepada pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.

Kementerian BUMN telah menerapkan program AKHLAK sejak 2022 dan Respectful Workplace Policy (RWP) melalui Surat Edaran Nomor SE-3/MBU/04/2022. Kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai serta mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan.

Sejumlah langkah nyata yang terus dilakukan Kementerian BUMN, yakni:

1. Penyusunan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan
2. Mekanisme pelaporan yang jelas dan pendampingan profesional untuk korban
3. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten kepada pelaku.

Kementerian BUMN berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan saling menghargai.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Sidoarjo -

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya (Kanimsus Surabaya) mencatat prestasi internasional dengan menerima penghargaan dari Australian Federal Police (AFP). Penghargaan ini diserahkan di Ruang Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Kamis (21/11/2024).

Senior Officer Steven Lindner, Liaison Officer Chad Aston, dan Lukman Anas dari AFP menyerahkan langsung penghargaan ini kepada Kepala Bidang Inteldakim Kanimsus Surabaya, M. Novrian Jaya. Prosesi ini juga dihadiri Kasubdit Penyidikan Keimigrasian Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, M. Asrul.

Kepala Bidang Inteldakim Kanimsus Surabaya, M. Novrian Jaya menyebut, penghargaan ini merupakan apresiasi atas keberhasilan timnya dalam menangkap buronan internasional (DPO) berinisial HR, warga negara Bangladesh yang terlibat dalam sindikat perdagangan manusia lintas negara.

"Ini adalah langkah awal. Kami optimis dapat mencetak lebih banyak prestasi demi kebaikan masyarakat dan negara," kata Novrian dalam rilis resmi, Jumat (22/11/2024).

Kasus ini bermula pada Januari 2024, ketika Kanimsus Surabaya mendapat informasi dari istri HR, seorang warga negara Indonesia. HR diduga sebagai dalang sindikat penyelundupan manusia yang memfasilitasi perjalanan ilegal warga Bangladesh dan Pakistan ke Australia melalui jalur tikus di perairan Indonesia, khususnya dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

Puncak operasi terjadi pada 8 Mei 2024, ketika HR diringkus di sebuah apartemen di Surabaya saat hendak memperpanjang izin tinggalnya. Penangkapan ini merupakan hasil koordinasi intensif antara Kanimsus Surabaya, Polda NTT, dan AFP.

Kepala Kanimsus Surabaya Ramdhani mengungkapkan rasa bangga atas penghargaan ini.

"Penghargaan ini tidak hanya menjadi bukti keberhasilan kami, tetapi juga menunjukkan bahwa kerja sama lintas negara sangat penting dalam memberantas kejahatan transnasional," ujar Ramdhani.

Ramdhani berharap, penghargaan ini menjadi motivasi bagi jajaran imigrasi untuk terus meningkatkan kinerja.

"Penangkapan HR tidak hanya menggagalkan rencana kriminalnya, tetapi juga menjadi langkah penting dalam melindungi hak asasi para korban perdagangan manusia. Kami harap keberhasilan ini menjadi teladan dalam melawan kejahatan internasional," pungkasnya.

(irb/hil)

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengapresiasi pemindahan terpidana mati kasus penyeludupan narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina dan berharap langkah tersebut dapat menjadi preseden untuk kasus-kasus hukuman mati lainnya.

“Komitmen pemerintah untuk memindahkan Mary Jane ke Filipina ini tentu kabar baik, apresiasi perlu kami sampaikan kepada pemerintah,” ucap Anis Hidayah dalam acara Ruang Publik KBR bertajuk “Menanti Efek Lanjutan dari Pemulangan Mary Jane”, dipantau dari Jakarta, Jumat.

Anis menjelaskan bahwa berbagai upaya telah ditempuh oleh berbagai organisasi masyarakat sipil untuk membebaskan Mary Jane dari hukuman mati. Walaupun kasusnya sudah terjadi di 2010, kata Anis, advokasi untuk Mary Jane berlangsung sejak 2015.

Perjuangan untuk membebaskan Mary Jane dari hukuman mati dilatarbelakangi oleh indikasi kuat Mary Jane merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sindikat narkoba.

Anis menyampaikan, sebagai korban dari TPPO, seharusnya Mary Jane tidak boleh dipidana. Akan tetapi, Indonesia belum memberlakukan non-punishment principle.

Adapun yang dimaksud dengan non-punishment principle adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa korban perdagangan manusia dan perbudakan tidak boleh dituntut atas tindakan melawan hukum yang mereka lakukan sebagai akibat dari perdagangan manusia.

“Ini menjadi salah satu titik lemah, bagaimana para korban TPPO yang selama ini sesungguhnya menjadi korban sindikat narkoba. Ini dalam banyak kasus, ya, termasuk kasus Merri Utami dan kasus yang lain-lain,” kata Anis Hidayah.

Ia berharap agar langkah pemindahan Mary Jane ke Filipina dapat menjadi preseden untuk diterapkan ke kasus-kasus hukuman mati lainnya.

“Deret tunggu hukuman mati di Indonesia cukup panjang, baik itu warga negara kita sendiri maupun warga negara lain,” ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyeludupan narkotika Mary Jane Veloso dipindahkan ke Filipina dalam status masih sebagai narapidana.

Ditegaskan pula bahwa Mary Jane bukan dibebaskan dari hukuman. Pemerintah Indonesia memindahkan yang bersangkutan ke negara asalnya dalam hukum pidana.

Kebijakan pemindahan Mary Jane telah disetujui Presiden RI Prabowo Subianto.

Di sisi lain, koordinasi dengan kementerian di bawah Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan juga telah dilakukan.

"Insya Allah, pada bulan Desember yang akan datang kebijakan ini sudah dapat dilaksanakan," ucap Yusril.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kandidat Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) nomor urut 5, Raden Rahmat Bastian menyiapkanprogram kerja konsultasi hukum gratis bagi terutama bagi kaum marginal.

"Saya sudah menyiapkan program kerja yang akan lebih banyak mengadakan konsultasi hukum gratis dan pro bono. Karena kendalanya bagi masyarakat kita adalah, kalau mereka ke LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) atau LBH itu belakangan ini ada komponen biaya, ada komponen success fee itu harus kita akui," kataRaden Rahmat Bastian dalam keterangannya, Jumat.

Ada beberapa klien mengatakan hal itu. Sedangkan yang harus diberikan adalah kualitas yang tertinggi dan terbaik, sebagaimana kita melayani klien yang membayar," ucapnya.

CEO Kalimatera Kotawaringin Rahmat (KKR) mengatakan hal tersebut saat menjadi narasumber di VMCS Podcast Youtube @veramakki (ig @vmcs_advisory).

Rahmat mengingatkan, bahwa kewajiban melakukan pro bono ada dalam Undang-Undang Advokat.

"Jadi kita akan mengadakan konsultasi hukum gratis itu secara masif. Bukan hanya di UI, tapi juga di tiap provinsi," janji pria yang pernah berprofesi sebagai korporat lawyer dan kini terjun ke dunia pertambangan itu.

Maka itu, pemilik akun Instagram @rahmatbastianilunifhui itu sekaligus mengajak para alumni FHUI untuk bergerak membantu program layanan hukum pro bono tersebut.

"Jika ada teman kita di provinsi tersebut, kita akan mengajak dan bahkan menyediakan sekretariat bagi konsultasi hukum pro bono tersebut. Karena sekarang saya lihat di sosmed saja sudah banyak, tapi kita tidak bisa mengandalkan legalitasnya, terutama mengenai konsultasi yang diberikan," ulas pria lulusan FHUI tahun 1997 itu.

Fakta bahwa masih banyak masyarakat awam yang terjerat hukum, namun memilih menunda mengadukan ketidakdilan yang mereka terima, karena faktor biaya yang cukup besar.

Ditambah dengan energi yang terkuras dalam menjalankan proses hukum tersebut, semakin menguatkan tekad Rahmat untuk bisa mengimplementasikan program kerjanya itu agar bermanfaat bagi banyak orang.

"Itu sebabnya, kami ingin menjembatani persoalan-persoalan itu lewat program kerja ini. Karena sebenarnya, banyak kasus hukum yang apabila ditangani secara detail kita sebenarnya bisa mencapai perdamaian bahkan hanya dengan satu kali somasi saja dan biayanya murah, hanya cukup kop surat, kurir, dan pengetahuan yang cukup," ungkap pria yang sudah melanglang buana ke Massachusetts, Amerika Serikat dan Zurich, Swiss untuk menempuh pendidikan dan menggali wawasan hukum yang lebih luas lagi.

"Saya yakin, apabila dilakukan secara masif dengan bantuan alumni FHUI, yang mengambil extention, bahkan notaris juga bisa membantu dengan pengetahuan mereka. Pun mereka yang sudah bergelar MH dan doktor bisa terlibat, tentunya bisa sangat berarti sekali bagi masyarakat," yakinnya.

Melalui konseling hukum gratis itu, masyarakat tidak mampu sudah tidak perlu lagi dibebani biaya macam-macam.

"Contohnya saja, belakangan ini, teman saya lagi butuh bantuan hukum, tapi dia dikenakan biaya Rp50 juta untuk biaya awal, tentu sangat memberatkan. Dengan program ini, servis pro bono, mereka tidak perlu khawatir, karena tanpa biaya alias zero fee," imbuhnya lagi.

Ia kembali mengingatkan pentingnya peran alumni FHUI untuk ambil bagian menjaga konstitusional RI. "Karena FHUI ini kan panutan ya, usia fakultas hukum sudah 100 tahun, tapi hukum kita ini secara konstitusional harus dijaga oleh punggawa-punggawanya dan itu beban berat bagi alumni FHUI," bijaknya.

Maka itu, ia memastikan, jika dirinya dipercaya oleh para alumni memimpin ILUNI FHUI, ia akan membangkitkan FHUI supaya lebih kuat di UI dan di Indonesia, demi kemajuan hukum di Indonesia.

"Kembali saya tekankan, keikutsertaan saya dalam pemilihan Ketum ILUNI FHUI ini murni pengabdian. Jadi, walaupun saya tidak terpilih, saya berharap program kerja yang baik harus tetap dijalankan. Saya juga tidak ragu untuk membantu, jika diminta bergabung," papar pemilik slogan RISE (Recht, Intelligent, Stern, Empathy) itu.

Begitupun sebaliknya, jika dirinya dipercaya untuk memimpin ILUNI FHUI periode 2024-2027, ia tidak ragu untuk mengajak calon lain yang dirasa punya visi misi dan rasa pengabdian yang sama untuk ikut bergabung dalam kepengurusannya.

"Calon lain yang saya lihat memiliki kekuatan (membangun ILUNI FHUI) akan saya ajak untuk bergabung," demikianRaden Rahmat Bastian.