Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis), Ilham Nurhidayatullah, menilai Polri harus tetap di bawah Presiden. Hal tersebut disampaikan Ilham saat menanggapi isu yang berkembang terkait usul agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Usul itu dikemukakan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus.

"Tetap di bawah presiden, sesuai dengan konstitusi yang ada dan semangat reformasi. Polri tetap on the track seperti ini, sudah banyak prestasi yg dibuat, kalaupun ada yang kurang menjadi evaluasi penyempurnaan dalam setiap prosesnya," kata Ilham di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Ilham mengatakan pernyataannya didasari sejarah perjalanan Indonesia, di mana posisi Polri di Bawah Presiden langsung merupakan bagian dari semangat reformasi.

"Saya pikir pemisahan TNI-Polri ini telah melalui mekanisme dan pembahasan yang panjang oleh para tokoh bangsa ya di republik kita. Dari dikeluarkannya instruksi Presiden Habibie nomor 2 tahun 1999, lanjut ke TAP MPR Nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI-Polri. Karena dirasa belum tegas, lahir lagi Keputusan Presiden Gusdur Nomor 89 Tahun 2000 dan kemudian selanjutnya disahkan pula UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,"

Ilham selanjutnya berpendapat usul memposisikan Polri di Bawah Kemendagri adalah suatu kemunduran. Ilham merasa tak ada urgensi Polri diposisikan di Bawah Kemendagri.

"Kalau kita melihat perjalanan panjang semangat reformasi terkait institusi kepolisian, usulan tersebut terkesan mundur ke belakang kembali pada era orde baru. Saya melihat tidak adanya alasan kuat bagi bangsa kita untuk mundur ke belakang ya," sebutnya.

Ilham menuturkan adanya oknum-oknum di kepolisian perlu menjadi perhatian dan evaluasi di internal. "Tidak pula dengan (oknum) itu kita melihat seakan karena nila setitik rusak susu seberang," lanjut Ilham.

Saat ini menurutnya kinerja kepolisian di bawah Kapolri saat ini semakin mendapat nilai positif dan disenangi oleh masyarakat. Dia juga mengapresiasi kinerja Jenderal Sigit dan jajaran dalam mengamankan pilkada.

"Kalau kita melihat hari ini ya, kinerja kepolisian di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit semakin baik. Mulai dari reformasi birokrasi di tubuh Polri, pengungkapan kasus-kasus besar narkotika, judi online dan lainnya. Begitu pula kinerja Polri dalam menjaga kamtibmas hari ini. Pilpres dan pileg serta pilkada serentak tahun ini alhamdulillah berjalan tertib, aman, damai dan tentram," tutupnya.

"Kami melihat peran penting Pak Kapolri bersama jajarannya dalam mengawal mulai dari masa kampanye, masa tenang, distribusi kertas suara, pengawasan di TPS, sampai penghitungan surat suara terlihat sangat signifikan dan berdampak," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) menganggap usulan ini bisa mencederai semangat reformasi.

"Pemisahan lembaga kepolisian dari ABRI atau TNI merupakan produk reformasi yang berorientasi pada perbaikan lembaga Polri agar lebih profesional, modern dan independen dalam penegakan hukum. Gagasan pemisahan lembaga kepolisian dari ABRI atau TNI disampaikan pertama kali oleh presiden BJ Habibi pada tahun 1998, kemudian ditindaklanjuti dengan surat instruksi presiden pada tahun 1999 dan berujung diterbitkannya undang-undang mengenai Polri pada tahun 2002 pada era presiden Megawati," ujar Sekretaris Bidang Jam'iyyah PP. Persis, Erdian dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024). Rilis keterangan Erdian berjudul 'PP. Persis Respon Usulan Kepolisian dibawah TNI dan Kemendagri: Cara Pandang Parsial dan Kasuistik, Cederai Semangat Reformasi'.

Menurut Erdian, tugas pokok yang diamanatkan dalam UU Nomor 2 tahun 2002 sudah sangat ideal untuk memberikan keleluasaan bagi institusi Polri dalam memberikan pelayanan kepada rakyat dan khidmat kepada bangsa dan negara.

"Berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 kan, posisi Polri menjadi lembaga di bawah instruksi Presiden dan memiliki tiga tugas pokok. Yaitu menjaga keamanan dan ketertiban. Kedua, menegakkan Hukum. Dan ketiga, mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat," lanjutnya.

Erdian menegaskan usulan mengembalikan Polri di bawah kendali Panglima TNI serta Kemendagri dengan alasan karena ada oknum polisi yang melakukan hal-hal yang dianggap mencederai institusi Polri adalah cara pandang yang parsial dan kasuistik. Erdian menganggap pandangan tersebut setback ke paradigma orde baru dan menciderai semangat reformasi.

"Terkait beberapa kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum polisi yang terjadi akhir-akhir ini tentu harus ditindak tegas dan segara diproses sesuai hukum yang berlaku dan dilakukan secara transparan. Kasus-kasus tersebut pun harus menjadi momentum bagi institusi Polri terutama Kapolri untuk senantiasa melakukan perbaikan di tubuh Polri dan juga menjadi evaluasi terhadap sistem pendidikan di kepolisian agar ke depan lebih bagus lagi," lanjutnya.

Erdian berpendapat di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kinerja Polri sangat baik. Secara kelembagaan, kepolisian, kata Erdian, sudah on the track semakin berprestasi dan juga semakin diterima baik oleh segenap lapisan masyarakat.

"Hari ini, kami melihat di bawah kepemimpinan Kapolri Jendral Sigit, polisi mendapat kepercayaan masyarakat yang positif. Bahwa ada masalah yang menghinggapi institusi polisi oleh oknum-nya, namun selama ini, di bawah komando beliau, Polisi sudah on the track melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan kamtibnas. Pilpres, pileg dan pilkada serentak tahun ini berjalan tertib, lancar, damai dan aman. Bila ada kekurangan, ya diperbaiki. Dan kami yakin, Kapolri sangat terbuka akan hal itu," pungkasnya.

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang Pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai baiknya kepolisian fokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, baiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui. Menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," tutur anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) memberikan usulan adanya kurikulum berbasis adab ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendasmen). Hal ini perlu diterapkan sebagai penyeimbang.

Ketua Umum PP Persis, KH Zeze Zaenudin menilai, pemberian kurikulum berbasis adab merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam kondisi saat ini. Apalagi, adab merupakan nilai yang terkandung dalam asa bangsa Indonesia.

"Jadi kurikulum ini berbasis kepada adab, jadi penanaman nilai adab. Kita tahu bahwa salah satu dari asas kehidupan berbangsa bernegara kita adalah bagaimana mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab," ujar KH Zeze Seminar Nasional Arah Kebijakan Pendidikan dan Kurikulum Pendidikan Nasional yang digelar dalam rangka Grand Launching Musyawarah Kerja Nasional (Musykernas) III Persis, Rabu (20/11/2024).

Zeze menilai, asas berbangsa ini dinilainya perlu dieksplorasi lebih jauh dan diimplementasikan dalam kurikulum. Sehingga, kurikulum berbasis adab dirasakan Zeze sangat penting untuk diterapkan kepada para peserta didik.

"Sedangkan nilai-nilai keadaban itu sendiri kurang dieksplor, kurang digali sebagai nilai dasar dari perumusan kurikulum dan sistem pendidikan kita," katanya.

Dalam kurikulum pendidikan, kata Zeze, harus menyasar mental dan spiritual peserta didik. Sehingga memiliki dasar fondasi yang kuat untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kompetitif melalui proses keteladanan di lingkungan pendidikan.

"Proses pembelajaran juga harus memberikan pengalaman yang kaya, meliputi penguatan mental, spiritual, berpikir secara kritis dan keterampilan adaptif," kata Zeze.

Menurut Ketua Bidang Tarbiyah PP Persis, Dr H Tiar Anwar Bakhtiar M Hum, proses pembelajaran harus memberikan pengalaman yang kaya. Yakni, meliputi penguatan mental, spiritual, berpikir secara kritis dan keterampilan adaptif. Semua itu, harus ada dalam satu kurikulum yaitu kurikulum adab.

"Penguatan kompetensi melalui kurikulum pendidikan di atas harus diserahkan pada fondasi yang kuat, yaitu yang disebut dengan adab. Jadi muaranya adalah bagaimana kita mensosialisasikan konsep adab ini sebagai basis daripada pengembangan kurikulum dan pengembangan pendidikan teraktif," paparnya.

Kurikulum adab ini, kata dia, bukan berarti menghilangkan soal intelektualitas, melainkan penyeimbang. Artinya antara intelektual dan adab harus berjalan bersama beriringan.

"Yang dirancang ini terkait keseimbangan, keseimbangan integrasi antara kebutuhan secara intelektual, secara spiritual moral, diintegrasikan. Jadi sebenarnya kita ingin menyeimbangkan. Dan ini, di pendidikan Persis sudah kami lakukan," kata dia.

Senada dengan  Tiar, Pakar Kurikulum UPI, Dr Cepi Triatna MPd, untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang dialami generasi muda bangsa Indonesia saat ini maka perlu dilakukan pengembangan pendidikan yang lebih menitikberatkan pada penguatan adab. Pendidikan adab ini, bisa mencegah kasus perundungan yang kini sering terjadi di Indonesia.

Kurikulum, kata dia, harus menyasar mental dan spiritual peserta didik sehingga memiliki dasar yang kuat untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kompetitif melalui proses keteladanan lingkungan pendidikan.

"Penguatan kompetensi melalui kurikulum pendidikan di atas harus didasarkan pada fondasi yang kuat, yaitu adab. Untuk itu kami mengusulkan kepada pemerintah agar pengembangan kurikulum harus didasarkan pada penanaman adab atau kurikulum berbasis adab. Tadi, kami lihat Pak Menteri juga memberikan respon positif," paparnya.

Editor : Rizal Fadillah