JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tetap memiliki akses untuk memantau perkembangan terpidana mati Mary Jane Veloso setelah dipindahkan ke Filipina.

Hal ini akan diatur dalam kesepakatan yang akan dirumuskan bersama Pemerintah Filipina.

"Dalam kesepakatan yang nanti kita akan rumuskan dengan Filipina dalam konteks Mary Jane ini, pemerintah tetap mempunyai akses untuk memantau perkembangan dari Mary Jane ini," ujar Yusril melalui video yang diunggah di akun resmi Instagramnya @yusrilihzamhd pada Jumat (22/11/2024).

Yusril menegaskan bahwa Mary Jane tidak akan dibebaskan begitu saja setelah pemindahan.

"Tidak bisa misalnya kita katakan ini kita serahkan, kita transfer ke Filipina terus ke sana orangnya dibebas saja, itu tidak bisa dia tetap menjalani sisa hukuman," tambahnya.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa Pemerintah Filipina tetap mengakui dan tak akan mempersoalkan vonis hukuman mati Mary Jane yang dijatuhkan di Indonesia.

Ia menyebutkan bahwa Mary Jane akan ditempatkan di sebuah penjara di Kota Manila.

Meski demikian, Yusril mengingatkan bahwa Pemerintah Filipina memiliki kewenangan untuk memberikan grasi atau pengampunan kepada Mary Jane tanpa perlu persetujuan dari pemerintah Indonesia.

"Katanya (Mary Jane) dibina di sana dan kemudian Presiden akan kemungkinan besar mengubah status hukuman matinya menjadi hukuman seumur hidup terlebih dahulu. Nah, setelah itu dia akan dikurangi 20 tahun, akan menjadi tahanan rumah, menjadi tahanan kota itu sepenuhnya sudah kita serahkan kepada pemerintah Filipina sendiri," jelas Yusril.

Yusril menambahkan bahwa pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar di Filipina akan terus memantau perkembangan Mary Jane.

"Kita tetap mempunyai akses perkembangan ini, kita punya kedutaan di Manila memantau perkembangan ini," ucapnya.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menyebut, pemindahan warga negara asing (WNA) yang menjadi narapidana di Indonesia ke negara asal bisa dilakukan melalui skema mutual legal assistance (MLA).

Pernyataan ini Yusril sampaikan menyusul pertanyaan publik terkait dasar hukum pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika asal Filipina, Mary Jane Veloso.

Yusril mengatakan, sampai saat ini Indonesia memang belum memiliki dasar hukum terkait pemindahan narapidana ke negara asal (transfer of prisoners) maupun pertukaran tahanan (exchange of prisoners).

"Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu mutual legal assistance in criminal matters, atau bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik dalam kasus kriminal dengan negara lain", kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Yusril kemudian mencontohkan kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam penyitaan aset pemilik Bank Harapan Sentosa, Hendra Rahardja.

Ia terjerat kasus penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia. Menurut Yusril, pemerintah Australia kemudian mau menindaklanjuti vonis yang diputuskan pengadilan Indonesia.

Guru Besar Hukum Tata Negara itu lantas menceritakan, ketika itu, ia menjabat Menteri Kehakiman dan bertemu dengan Jaksa Agung Australia, Darryl Williams.

Otoritas Australia kemudian bersepakat mengakui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia tersebut di Australia dan beberapa aset harta dari Hendra Rahardja itu kemudian disita oleh pemerintah Australia," ujar Yusril.

Peristiwa itu, menurutnya, menjadi satu bentuk preseden bahwa negara lain bisa melaksanakan putusan pengadilan Indonesia, meskipun tidak dalam, konteks transfer of prisoners.

Lebih lanjut, Yusril berharap pemerintah dan DPR segera menyusun undang-undang terkait pemindahan dan pertukaran narapidana.

Sebab, cukup banyak warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tahanan di negara lain seperti Malaysia dan Saudi Arabia.

"Sangat mungkin sekali nantinya akan dilakukan pembicaraan dengan DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisoners and exchange of prisoners ini," tutur Yusril.

Kami ingin mendorong semua pihak, secara bersama-sama untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang ramah HAM

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Komnas HAM, Anis Hidayah menyoroti ujaran bernada merendahkan perempuan yang terjadi selama Pilkada 2024, baik saat debat antar-pasangan calon maupun kampanye, karena dinilai tidak selaras dengan prinsip pilkada ramah HAM.

"Beberapa pasangan selama debat, termasuk juga dalam masa kampanye, itu sering kali menyampaikan pernyataan yang seksis, bias gender, merendahkan perempuan, termasuk terutama adalah seringkali mengeksploitasi posisi single parent, perempuan single parent atau janda," kata Anis saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat.

Menurut Anis, diksi-diksi tersebut secara tidak langsung kerap digunakan sebagai bahan candaan. Padahal, narasi seksis itu berpotensi merendahkan martabat perempuan sehingga masuk dalam kategori misoginis.

Pernyataan yang bernada seksis itu pada dasarnya tidak melanggar Undang-Undang Pilkada. Namun, bagi Anis, hal tersebut semestinya termasuk ke dalam ranah etik karena sudah merendahkan martabat perempuan.

"Mestinya ini juga bisa menjadi bagian dari hal yang penting untuk menjadi catatan oleh lembaga pengawas pemilu, termasuk saya kira mestinya juga menjadi catatan kritis bagi para pemilih di Indonesia," imbuh dia.

Lebih lanjut, Anis menjelaskan bahwa pilkada yang ramah HAM merupakan proses pemilihan kepala daerah baru yang dijalankan dengan inklusif, memperhatikan kelompok marginal dan rentan, bebas dari intimidasi, serta berjalan secara jujur dan adil.

"Kami ingin mendorong semua pihak, secara bersama-sama untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang ramah HAM," ujar Anis.

Proses Pilkada 2024 telah memasuki hari-hari terakhir masa kampanye. Rangkaian kampanye akan berakhir pada Sabtu (23/11) sejak dimulai pada Rabu (25/9) lalu.

Sebelum masa kampanye dimulai, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi telah mengajak semua pihak, baik pasangan calon dan tim kampanye, KPU, Bawaslu, Pemerintah, Polri, Media, maupun masyarakat untuk mewujudkan tahapan kampanye yang damai, informatif, dan ramah HAM pada Pilkada 2024.

"Jika bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 ini secara jujur, adil, demokratis, damai, dan ramah HAM, kita masih bisa berharap agar demokrasi dan HAM tetap menjadi pilar bagi pemerintahan ke depan," kata dia, Rabu (25/9).

Komnas HAM juga mengimbau pasangan calon, tim kampanye, partai politik pendukung, dan kelompok sukarelawan untuk mengedepankan metode kampanye dialogis, serta menghindari penggunaan cara-cara kekerasan, hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

Setelah masa kampanye berakhir, segala kegiatan yang berkaitan dengan promosi pasangan calon kepala daerah akan dihentikan karena telah memasuki masa tenang. Adapun pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada Rabu (27/11) pekan depan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pemimpin KPK harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum lainnya, untuk menciptakan sinergi dalam memberantas korupsi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir berharap Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang baru terpilih oleh Komisi III DPR RI untuk masa jabatan 2024-2029, bisa membawa reformasi serta memberikan langkah-langkah inovatif dalam pemberantasan korupsi bagi KPK.

"Mereka membawa perspektif yang dibutuhkan untuk merombak pendekatan KPK dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Melalui pimpinan yang mengerti seluk-beluk sistem dan kerja lembaga penegakan hukum, semoga bisa menjaga integritas sebagai lembaga anti-korupsi," kata Adies dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK yang kian merosot, dia menilai hal itu harus menjadi pekerjaan rumah bersama agar akuntabilitas lembaga penegak hukum anti-korupsi bisa lebih kuat dan efektif.

"Pemimpin KPK harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum lainnya, untuk menciptakan sinergi dalam memberantas korupsi," katanya.

Dia memastikan bahwa anggota DPR telah mempertimbangkan sebaik-baiknya dalam memilih serta menetapkan capim dan calon anggota Dewas KPK.

Menurut Adies, fit and proper test yang telah dilakukan menunjukkan komitmen anggota DPR untuk memastikan bahwa pimpinan KPK yang terpilih memiliki kemampuan dan keahlian yang diperlukan untuk menjalankan fungsi KPK sebaik mungkin.

Dia pun berharap masyarakat dapat memberikan dukungan kepada para pimpinan KPK terpilih dan anggota Dewas KPK terpilih untuk menjalankan tugas dan kewenangan nya. Menurutnya, mereka harus diberi kesempatan untuk bisa membuktikan KPK menjadi lebih baik.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Fenomena kasus hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Fenomena ini menjadi momok menakutkan bagi masyarakat miskin dan kaum marjinal. Hukum seperti kehilangan rohnya, karena oknum penegak hukum yang tidak berpegang pada prinsip keadilan.

Melihat fenomena tersebut, kandidat Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) nomor urut 5, Raden Rahmat Bastian mencoba menterjemahkan masalah tersebut dan memasukkannya dalam program kerjanya, jika terpilih menjadi Ketum ILUNI FHUI.

"Saya sudah menyiapkan program kerja yang akan lebih banyak mengadakan konsultasi hukum gratis dan pro bono. Karena kendalanya bagi masyarakat kita adalah, kalau mereka ke LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) atau LBH itu belakangan ini ada komponen biaya, ada komponen success fee itu harus kita akui," kata CEO Kalimatera Kotawaringin Rahmat (KKR), Kamis, 21 November 2024.
Rahmat mengingatkan, kewajiban melakukan pro bono ada dalam Undang-Undang Advokat. "Jadi kita akan mengadakan konsultasi hukum gratis itu secara masif. Bukan hanya di UI, tapi juga di tiap provinsi," ucapnya.

Maka itu, ia mengajak para alumni FHUI untuk bergerak membantu program layanan hukum pro bono tersebut.

"Jika ada teman kita di provinsi tersebut, kita akan mengajak dan bahkan menyediakan sekretariat bagi konsultasi hukum pro bono tersebut. Karena sekarang saya lihat di sosmed saja sudah banyak, tapi kita tidak bisa mengandalkan legalitasnya, terutama mengenai konsultasi yang diberikan," kata pria lulusan FHUI tahun 1997 itu.

Fakta bahwa masih banyak masyarakat awam yang terjerat hukum, namun memilih menunda mengadukan ketidakdilan yang mereka terima, karena faktor biaya yang cukup besar. Ditambah dengan energi yang terkuras dalam menjalankan proses hukum tersebut, semakin menguatkan tekad Rahmat untuk bisa mengimplementasikan program kerjanya itu.

"Itu sebabnya, kami ingin menjembatani persoalan-persoalan itu lewat program kerja ini. Karena sebenarnya, banyak kasus hukum yang apabila ditangani secara detail kita sebenarnya bisa mencapai perdamaian bahkan hanya dengan satu kali somasi saja dan biayanya murah, hanya cukup kop surat, kurir, dan pengetahuan yang cukup," ungkapnya.

"Saya yakin, apabila dilakukan secara masif dengan bantuan alumni FHUI, yang mengambil extention, bahkan notaris juga bisa membantu dengan pengetahuan mereka. Pun mereka yang sudah bergelar MH dan doktor bisa terlibat, tentunya bisa sangat berarti sekali bagi masyarakat," yakinnya.

Melalui konseling hukum gratis itu, masyarakat tidak mampu sudah tidak perlu lagi dibebani biaya macam-macam.

"Contohnya saja, belakangan ini, teman saya lagi butuh bantuan hukum, tapi dia dikenakan biaya Rp50 juta untuk biaya awal, tentu sangat memberatkan. Dengan program ini, servis pro bono, mereka tidak perlu khawatir, karena tanpa biaya alias zero fee," imbuhnya lagi.

Ia kembali mengingatkan pentingnya peran alumni FHUI untuk ambil bagian menjaga konstitusional RI. "Karena FHUI ini kan panutan ya, usia fakultas hukum sudah 100 tahun, tapi hukum kita ini secara konstitusional harus dijaga oleh punggawa-punggawanya dan itu beban berat bagi alumni FHUI," bijaknya.

Maka itu, ia memastikan, jika dipercaya oleh para alumni memimpin ILUNI FHUI, ia akan membangkitkan FHUI supaya lebih kuat di UI dan di Indonesia, demi kemajuan bidang hukum di Indonesia.

"Kembali saya tekankan, keikutsertaan saya dalam pemilihan Ketum ILUNI FHUI ini murni pengabdian. Jadi, walaupun saya tidak terpilih, saya berharap program kerja yang baik harus tetap dijalankan. Saya juga tidak ragu untuk membantu, jika diminta bergabung," papar pemilik slogan RISE (Recht, Intelligent, Stern, Empathy) itu.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WHS)

Pekalongan -

Seorang tahanan wanita di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pekalongan, Jawa Tengah, berusaha menyelundupkan 100 pil koplo ke dalam rutan. Pil-pil koplo itu disembunyikan di dalam duburnya.

Upaya ini kemudian berhasil digagalkan oleh petugas rutan. Dilansir detikJateng, Kepala Rutan Kota Pekalongan Sastra Irawan mengungkapkan awalnya pelaku inisial HH mengikuti sidang di PN Kota Pekalongan. HH sendiri merupakan tahanan titipan dalam perkara narkoba.

"Sebetulnya (HH) itu tahanan (titipan) ya, bukan warga binaan. Jadi masih proses hukum, menjalani persidangan di PN Pekalongan," kata Sastra, Jumat (22/11/2024).

Setelah mengikuti sidang, HH dikembalikan ke rutan. Pada saat penggeledahan, petugas curiga HH menyembunyikan sesuatu.

"Didapati dari tahanan inisial HH itu benda asing yang disimpan di dubur yang bersangkutan. Oleh teman-teman pengamanan dilakukan pengecekan dan mengeluarkan barang tersebut," lanjutnya.

Setelah dikeluarkan, diketahui benda-benda itu adalah pil koplo. Jumlahnya 100 butir. Pil-pil itu dibungkus dalam kondom, diplester dengan lakban hitam.

"Dilakukan pengecekan didapati kondom yang di dalamnya dibungkus dengan lakban hitam, di dalamnya ada plastik berisi seratus butir obat jenis Alprazolam," katanya.

HH diperiksa lebih lanjut dan mengakui pil-pil itu didapatnya dari wanita berinisial RDY (20). RDY memberikan pil koplo tersebut ketika HH menunggu giliran sidang di PN Pekalongan. Modusnya, RDY pura-pura menjenguk.

"Pembesuk datang kemudian (obat) diselipkan, maaf ya ini wanita diselipkan di bagian dada, terus (dada) nempel di jeruji (tahanan) kemudian diambil, dan langsung dimasukkan ke dalam dubur," jelas Kapolres Pekalongan Kota AKBP Prayudha Widiatmoko.

Polisi pun bergerak menangkap RDY. Atas perbuatannya, RDY juga akan dipenjara seperti HH. Warga Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan tersebut dijerat Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.

(des/des)

Pekalongan -

Seorang tahanan wanita Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kota Pekalongan kedapatan menyelundupkan 100 butir pil koplo yang disembunyikan di dalam dubur. Pelaku mendapatkan pil koplo dari seorang wanita yang menjenguknya saat berada di ruang tahanan Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan. Pihak PN pun buka suara.

"Pengadilan Negeri Kota Pekalongan sudah sesuai dengan prosedur. Lokasi ini (ruang tahanan), bersifat steril. Hanya bisa dikunjungi atau dimasuki terdakwa saja yang itu menjalani persidangan di hari itu," kata Humas PN Pekalongan, Rino Ardian Wigunadi, kepada awak media saat ditemui di PN Pekalongan, Jumat (22/11/2024) sore.

Ruang tahanan yang disediakan oleh PN Pekalongan berupa ruang yang berpintu jeruji besi. Sebelum bisa masuk ke tempat lokasi ruang tahanan para terdakwa menunggu saat sidang, ada pintu jeruji besi juga. Dari pintu pertama hingga pintu di mana para terdakwa menunggu sidang, berjarak sekitar lima meter. Lokasi inilah, menurut PN steril. Bahkan juga ada papan peringatan.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan, Rino Ardian Wigunadi, saat ditemui di ruang tahanan PN Pekalongan, Jumat (22/11/2024) sore. Foto: Robby Bernardi/detikJateng

"Jadi ini (ruang tahanan), kita hanya memfasilitasi tempatnya saja untuk menunggu mengantre sidang. Kemudian di PN itu tidak ada pengawal tahanan adanya petugas sidang," ungkapnya.

"Karena terdakwa menuju sidang di sini (PN), yang mengawal adalah dari JPU dibantu dari kepolisian, ini sudah sesuai prosedur dan sudah ada sekatnya seperti ini sudah benar-benar steril," lanjutnya.

Terkait peristiwa penyelundupan pil koplo pada salah satu terdakwa, pihaknya tidak mengetahui kronologinya.

"Ke depan ini sebagai kewajiban kita semua, akan lebih diperketat lagi, agar kejadian tidak terjadi lagi, tentunya dengan petugas terkait," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, petugas Rutan Kota Pekalongan menggagalkan aksi penyelundupan 100 butir pil koplo yang disembunyikan di dalam dubur salah seorang tahanan wanita. Terungkap, pelaku mendapatkan pil koplo dari seorang wanita yang menjenguknya saat berada di ruang tahanan Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan.

Kepala Rutan Kota Pekalongan, Sastra Irawan, mengatakan temuan ini berawal saat pelaku HH kembali ke Rutan usai mengikuti sidang di PN Kota Pekalongan. Sastra menyebut HH bukan warga binaan Rutan melainkan tahanan titipan yang masih menjalani proses persidangan perkara narkoba.

"Sebetulnya (HH) itu tahanan (titipan) ya, bukan warga binaan. Jadi masih proses hukum, menjalani persidangan di PN Pekalongan," kata Sastra kepada wartawan, Jumat (22/11).

Seperti biasanya, petugas melakukan penggeledahan sebelum HH masuk ke Rutan. Dalam penggeledahan itu, petugas mencurigai HH menyembunyikan benda mencurigakan.

"Didapati dari tahanan inisial HH itu diperoleh benda asing yang disimpan di dubur yang bersangkutan. Oleh teman-teman pengamanan dilakukan pengecekan dan mengeluarkan barang tersebut," kata Sastra.

Dalam pemeriksaan, petugas mendapati bungkusan berisi 100 butir pil koplo. Atas peristiwa tersebut, pihaknya langsung menghubungi Polres Pekalongan Kota.

"Dilakukan pengecekan didapati kondom yang di dalamnya dibungkus dengan lakban hitam di dalamnya ada plastik berisi seratus butir obat jenis Alprazolam," imbuhnya.

Dari pemeriksaan, terungkap bahwa HH menerima paket itu dari RDY (20), wanita warga Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. RDY menyerahkan paket pil koplo itu saat HH tengah menunggu giliran sidang di ruang tahanan PN Pekalongan.

Polisi yang mendapatkan laporan, kemudian bergerak dan menangkap RDY. Polisi lalu mengungkap modus RDY yang berpura-pura membesuk HH lalu menyerahkan paket pil koplo hingga tak diketahui petugas.

"Pembesuk datang kemudian (obat) diselipkan, maaf ya ini wanita diselipkan di bagian dada, terus (dada) nempel di jeruji (tahanan) kemudian diambil, dan langsung dimasukkan ke dalam dubur," kata Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Prayudha Widiatmoko, saat menggelar rilis di Mapolres Pekalongan Kota, hari ini.

Akibat perbuatannya, RDY dipastikan akan menyusul HH. RDY dijerat dengan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(rih/ahr)

Jakarta -

Immigration lounge merupakan salah satu layanan baru keimigrasian di Indonesia. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus paspor secara lebih efektif dan efisien. Layanan ini juga sudah ada di beberapa kota besar.

Berikut ini informasi lebih lanjut tentang layanan immigration lounge di Indonesia:

Apa Itu Immigration Lounge?

Mengutip dari Ditjen Imigrasi, immigration lounge adalah unit layanan keimigrasian yang khusus melayani paspor elektronik (e-paspor) percepatan. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengurus e-paspor secara cepat dan praktis, termasuk saat akhir pekan.

"Di Immigration Lounge, masyarakat dapat mengurus paspor secara cepat dan praktis, sambil bersantai dengan keluarga atau rekreasi di mall saat akhir pekan. Ini sangat membantu bagi masyarakat Ibukota yang tidak punya waktu untuk mengurus paspor saat hari kerja atau bagi yang membutuhkan paspor cepat," jelas Dirjen Imigrasi, Silmy Karim.

Di layanan immigration lounge, e-paspor dapat diurus lebih efektif dan efisien. Dalam waktu satu jam saja, pemohon yang sudah menyelesaikan proses wawancara dan perekaman data biometrik akan menerima notifikasi apabila paspor mereka sudah selesai dan langsung dapat diambil.

Cara Kerja Immigration Lounge

Layanan e-paspor percepatan pada immigration lounge ini dapat dilakukan dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk permohonan paspor melalui aplikasi M-Paspor. Berikut ini langkah-langkahnya:

1. Unduh dan instal aplikasi M-Paspor di smartphone
2. Daftar atau masuk akun dengan email dan kata sandi
3. Pilih menu layanan "Permohonan Paspor Percepatan"
4. Pilih untuk siapa permohonan paspor diajukan
5. Pilih lokasi layanan Immigration Lounge yang tersedia
6. Isi kuesioner permohonan paspor dan upload dokumen
7. Pilih jadwal kedatangan sesuai kebutuhan pemohon
8. Datangi lokasi dan tunjukkan QR Code ke petugas.

Daftar Lokasi Immigration Lounge

Sementara ini total ada empat lokasi yang melayani immigration lounge di seluruh Indonesia. Tiga lokasi di beberapa mall di Jakarta, dan satu lokasi di Gresik, Jawa Timur. Berikut ini daftar lokasi yang tersedia:

• Immigration Lounge di Pondok Indah Mall (PIM 3)
  - Alamat: Jl. Metro Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
  - Jam operasional weekday: Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB
  - Jam operasional weekend: Sabtu-Minggu pukul 10.00-14.00 WIB
• Immigration Lounge di Senayan City Mall
  - Alamat: Jl. Asia Afrika, Tanah Abang, Jakarta Pusat
  - Jam operasional weekday: Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB
  - Jam operasional weekend: Sabtu-Minggu pukul 08.00-14.00 WIB
• Immigration Lounge di Taman Anggrek Mall
  - Alamat: Jl. Letjen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat
  - Jam operasional weekday: Senin-Jumat pukul 07.30-16.00 WIB
  - Jam operasional weekend: Sabtu-Minggu pukul 10.00-15.00 WIB
• Immigration Lounge di Icon Mall Gresik
  - Alamat: Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gresik, Jawa Timur
  - Jam operasional: Senin-Minggu pukul 10.00-17.00 WIB

Lihat juga video: Tarif Baru Pembuatan Paspor, Masa Berlaku 5 dan 10 Tahun Beda Hargav

[Gambas:Video 20detik]

(wia/imk)

Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Gorontalo Nawir Tondako mengatakan isbat nikah memberikan kepastian hukum atas status pernikahan.

Jangan percaya siapa pun yang menawarkan bantuan karena itu penipuan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum menyediakan layanan pelaporan bagi masyarakat yang menemui kecurangan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Tahun Anggaran 2024 melalui nomor WhatsApp +6287840302006.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa layanan pengaduan tersebut merupakan komitmen pihaknya untuk melakukan seleksi pegawai yang transparan dan terpercaya. Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat menjadi mitra untuk mengawasi praktik suap dan kecurangan dalam kegiatan tahunan itu.

"Bagi mereka yang menemukan, menyaksikan, dan mengalami permintaan uang dan praktik kecurangan dalam penerimaan CPNS, laporkan kepada kami melalui nomor WhatsApp yang sudah disediakan," kata Supratman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Menkum mengatakan bahwa penerimaan CPNS merupakan titik awal pengelolaan sumber daya manusia (SDM) karena seleksi yang bersih dari kecurangan akan menjaring pegawai yang berkualitas nantinya.

"Jika ingin mendapatkan SDM yang profesional dan berintegritas, itu dimulai dari seleksi yang bersih sehingga mereka yang lulus benar-benar memenuhi kriteria dan kebutuhan kinerja organisasi," ucap dia.

Selain itu, Supratman mengingatkan kepada peserta seleksi agar tidak memercayai setiap pihak yang menawarkan bantuan kelulusan dengan imbalan apa pun dan memastikan peserta hanya dapat lulus dengan kemampuannya sendiri.

"Percayalah pada kemampuan kalian sendiri. Jangan percaya siapa pun yang menawarkan bantuan karena itu penipuan," tutur Supratman.

Saat ini, seleksi CPNS Kemenkumham 2024 sedang berada di tahap seleksi kompetensi bidang (SKB). Tahapan tersebut terdiri atas beberapa jenis tes.

Jenis tes SKB dimaksud, yakni seluruh peserta akan mengikuti SKB kesehatan, pengamatan fisik, dan psikotes; SKB wawancara; serta SKB dengan tes berbantuan komputer (computer assisted test) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bagi peserta dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat, kata dia, akan mengikuti SKB kesamaptaan dan keterampilan. Sementara itu, mereka dengan pendidikan non-SLTA mengikuti SKB praktik kerja.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar, polisi yang tembak polisi di Solok Selatan, Sumatra Barat, resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan foto yang diterima Bisnis, AKP Dadang Iskandar sekarang sudah diborgol dan memakai baju tahanan. Dia juga dikawal oleh dua orang polisi berseragam Provos.

Komisi III DPR bakal memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumatra Barat Irjen Suharyono terkait kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatra Barat.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman berpandangan bahwa kasus polisi tembak polisi tersebut telah mencoreng nama baik Korps Bhayangkara di mata masyarakat Indonesia.

Ditambah lagi, menurut Habiburokhman, kepolisian juga mengistimewakan pelaku penambang ilegal yang ditangkap, karena tersangka tidak diborgol, bahkan pelaku sempat merokok di ruang pemeriksaan.

"Saya sudah lihat videonya, tersangka ini berjalan tanpa di borgol, begitu di dalam ruangan bahkan terlihat dia juga merokok, dengan menggunakan jaket tidak pakai rompi atau baju tahanan, tidak di borgol," tuturnya di Jakarta, Jumat (22/11).

Habiburokhman mencurigai bahwa pelaku penambang ilegal tersebut di-backing oleh petinggi Polri, sehingga bisa seenaknya ketika ditangkap dan diperiksa Kepolisian.

Maka dari itu, Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi III bakal memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumatra Barat Irjen Suharyono untuk mencari tahu siapa petinggi Polri yang membacking pelaku penambang ilegal tersebut.

"Jadi dipertanyakan apakah ada aksi untuk membekingi penambangan ilegal, sehingga ketika tambang ilegal tersebut ditindak, orang ini marah, nah ini harus diusut tuntas," katanya.

Kronologi Polisi Tembak Polisi

Kronologi penembakan yang menyebabkan seorang polisi tewas bermula saat Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tidak terima sejumlah tersangka kasus penggalian tambang ilegal jenis sirtu atau galian C. Mereka ditangkap oleh Kasat Reskrim AKP Ulil Riyanto Anshari di Solok Selatan, Sumatra Barat.

Tidak terima dengan penangkapan tersebut, AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim AKP Ulil Riyanto Anshari saat yang bersangkutan melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka.

"Kabag Ops itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela ya,” tutur Kapolda Sumatra Barat Irjen Polisi Suharyono saat dikonfirmasi, Jumat (22/11).

Suharyono mengemukakan bahwa pihaknya masih mendalami apakah ada upaya untuk pengamanan dari para tersangka kepada Kabag Ops Polres Solok Selatan Dadang Iskandar agar bisa melakukan galian ilegal atau tidak.

Namun, Suharyono menegaskan sanksi etik yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) siap dijatuhkan kepada Dadang Iskandar. Kepolisian juga bakal sanksi pidana karena melalukan tindak pidana pembunuhan.

"Ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang berupaya menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini,” katanya.

Serang -

Kejaksaan Tinggi Banten membantah adanya politisasi hukum atas pemanggilan suami dari cagub Banten Airin Rachmi Diany, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, dalam kasus dugaan korupsi lahan sport center. Wawan, menurut Kejati, tidak sedang ikut dalam kontestasi politik, baik sebagai calon gubernur, bupati, maupun calon wali kota.

"Bahwa isu kejaksaan ini menggiring memanfaatkan politik tidak ada, kami sampaikan bahwa kami tidak terpengaruh dengan kondisi politik, penegakan hukum kami murni penegakan hukum, dan kenapa saksi dipanggil penyidik, perlu mencari alat bukti sehingga mencari kesesuaian alat bukti itu menjadi peristiwa pidana," kata Plh Asisten Intelijen Kejati Banten Aditya Rakatama kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).

Satu nama lain, seperti Fahmi Hakim, yang saat ini menjadi ketua DPRD Banten, ia juga tidak sedang ikut dalam kontestasi Pilkada. Kejati pernah menunda pemanggilan Fahmi Hakim dalam perkara korupsi aset Situ Ranca Gede Jakung pada beberapa waktu lalu. Dan kasus ini pun, menurutnya, saat ini sudah naik pada penyidikan.

"Kenapa Fahmi Hakim baru dipanggil, karena pada saat itu belum bisa melakukan pemanggilan karena yang bersangkutan sedang mengikuti konstelasi Pileg sehingga sesuai instruksi Jaksa Agung untuk tidak melakukan pemanggilan terlebih dahulu, kondisinya sekarang yang bersangkutan sudah jadi ketua DPRD," tambahnya.

Kasus korupsi aset Situ Ranca Gede Jakung sendiri adalah pengembangan penyidikan. Kejati Banten bukan hanya memanggil Fahmi Hakim, tapi ada juga pemanggilan terhadap pihak swasta.

"Untuk (tersangka) kepala desa kan sudah disidangkan, ini pengembangan dari perkara itu, dan pada hari ini yang dipanggil terkait Situ Ranca Gede bukan hanya Fahmi Hakim," paparnya.

Ia juga menegaskan mereka dipanggil sebagai saksi. Hari ini terkonfirmasi bahwa saksi-saksi tersebut tidak bisa hadir. Fahmi Hakim mengajukan izin dan meminta agar diagendakan ulang untuk pemanggilan.

Beberapa orang saksi selain Fahmi Hakim, Dadang Priatna, dan Petri Remos, tidak memberikan pemberitahuan konfirmasi memenuhi pemanggilan. Kejati juga menegaskan bahwa mereka dipanggil masih sebagai saksi bukan sebagai tersangka atau terdakwa.

"Kami sampaikan status mereka adalah saksi bukan sebagai tersangka atau terdakwa, jadi ketidakhadirannya terkonfirmasi surat izin dari yang bersangkutan sendiri," jelasnya.

Sebelumnya, penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten melakukan pemanggilan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan sport center dan pembebasan tanah Situ Ranca Gede Jakung. Kejati Banten memanggil Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dan Fahmi Hakim politisi dari partai Golkar sekaligus ketua DPRD Banten.

Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kasi Penkum Kejati Banten Rangga Adekresna, penyidik pada hari ini melayangkan upaya pemanggilan saksi pada dua kasus. Pertama adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah atau lahan di Desa Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang. Pengadaan ini dilakukan pada 2008-2011 untuk pembangunan sport center.

"Untuk pembangunan sport center pada Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten," kata Rangga, Rabu (20/11/) lalu.

Kedua, adalah pengembangan dari hasil penyidikan dugaan korupsi terkait aset Situ Ranca Gede Jakung seluas 250 ribu meter persegi di Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. TCW alias Wawan dan Fahmi Hakim dipanggil pada perkara itu. Adapun nama-nama lain adalah Erwin Prihandini, Deddy Suandi, Iwan Hermawan, Dadang Prijatna, dan Petri Ramos.

"Khusus untuk saudara Fahmi Hakim selain dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah atau lahan di Desa Kemanisan Kecamatan Curug Kota Serang untuk pembangunan sport center, yang bersangkutan juga dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait aset milik pemerintah Provinsi Banten berupa Situ Ranca Gede Jakung," ujarnya.

Terkait Situ Ranca Gede, kasus ini sebetulnya sedang dalam proses pengadilan. Terdakwa dalam perkara ini adalah eks Kades Babakan bernama Johadi.

Ia didakwa menerima gratifikasi untuk pembebasan lahan Situ Ranca Gede Jakung seluas 250 ribu meter persegi. Terdakwa menerima hadiah berupa uang untuk memuluskan pembebasan situ milik Pemprov Banten itu untuk jadi kawasan industri Serang.

Johadi didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 700 juta dari Johnson Pontoh. Johnson adalah tim pembebasan lahan eksternal yang ditunjuk PT Modern Industrial Estate.

(bri/isa)

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) merupakan bukti negara hadir dalam mencegah ekstremisme yang mengarah pada terorisme.

Saat memimpin Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama (Sekber) RAN PE Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (21/11), Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengungkapkan RAN PE fase pertama telah memasuki tahap akhir dan menghasilkan banyak kemajuan yang dirasakan masyarakat, di mana telah terlaksana 132 aksi dari 135 aksi RAN PE tersebut.

"Ini capaian yang sangat bagus. Aksi-aksi yang dilakukan telah banyak dirasakan masyarakat sekaligus bukti implementasi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa negara hadir melakukan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," kata Eddy seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ketua Sekber RAN PE tersebut pun menjelaskan salah satu capaian yang implementasinya langsung dirasakan masyarakat di daerah, yakni kolaborasi aktif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang membuahkan hasil penetapan kebijakan di tingkat daerah berupa peraturan gubernur maupun peraturan bupati/walikota tentang Rancangan Aksi Daerah (RAD) PE.

Ia mengatakan Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada pemerintah daerah agar membuat RAD PE. Sejauh ini, sudah terdapat delapan provinsi yang mengeluarkan RAD PE, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Banten.

Bahkan, kata Eddy, Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran untuk program Sekolah Damai BNPT, sehingga menunjang berbagai aksi pencegahan terorisme yang dilakukan di daerah.

Sementara itu, perwakilan Wahid Foundation Olis Kholisoh berharap adanya keberagaman unsur masyarakat yang akan mengadvokasi RAN PE fase kedua tahun 2025-2029.

"RAN PE fase kedua, kami berharap ada wajah-wajah baru. Tidak hanya yang memberi perhatian terhadap isu promosi toleransi dan demokrasi, tetapi juga ada organisasi profesi, filantropis, dan media untuk terlibat mengadvokasi RAN PE periode kedua," ucap Olis dalam kesempatan yang sama.

Adapun RAN PE fase kedua berisikan sembilan tema pokok yang berkaitan dengan keamanan insani menggunakan pendekatan tematis dan bukan pendekatan pilar seperti fase pertama.

Sambil menunggu terbitnya Perpres RAN PE tahun 2025-2029 serta untuk memastikan kesinambungan terlaksananya berbagai aksi RAN PE, BNPT, selaku pemimpin kebijakan RAN PE, dan Kemendagri akan segera berkoordinasi untuk menerbitkan SE terkait Kajian Akademik RAN PE fase kedua.

RAN PE selaras dengan Misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI nomor 2, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara spesifik pada upaya memperkuat sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, memperkuat pencegahan dan deradikalisasi, serta pengaturan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024