REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) sebagai tersangka korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Daerah (Pemda) Provinsi Bengkulu untuk pendanaan Pilkada 2024. Selain itu, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya dalam kasus yang sama, yakni Isnan Fajri (IF) selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu, dan ajudan gubernur, Evriansyah (EV) alias Anca.

Penetapan tersangka tersebut, merupakan babak lanjutan dari operasi penangkapan yang dilakukan oleh KPK di Bengkulu, sepanjang Sabtu (23/11/2024). “KPK telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (24/11/2024) malam.

KPK selanjutnya, kata ia, menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu RM (selaku) gubernur Bengkulu, IF sekretaris daerah Provinsi Bengkulu, dan EV alias AC adc gubernur Bengkulu. Ketiga tersangka selanjutnya dijebloskan ke sel tahanan di Rutan Cabang KPK. Dan dari peningkatan status hukum tersebut.

Sementara penyidik menjerat para tersangka dengan sangkaan Pasal 12e, dan Pasal 12B Undang-undang (UU) 31/1999-20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 KUH Pidana. “Penahanan terhadap para tersangka dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 24 November 2024,” ujar Alexander.

Kronologis perkara

Alexander menerangkan, penetapan tiga tersangka tersebut tak lepas dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Bengkulu, sepanjang Sabtu (23/11/2024) kemarin.

Operasi senyap dilakukan berdasarkan adanya informasi yang sampai ke KPK pada Jumat (22/11/2024) terkait dengan transaksi penerimaan sejumlah uang oleh tersangka EV selaku ajudan gubernur dan tersangka IF selaku Sekda Bengkulu. Penerimaan uang tersebut dikatakan Alexander, ditujukan untuk tersangka RM selaku gubernur Bengkulu.

Atas informasi tersebut, kata Alexander, KPK melakukan penangkapan terhadap sejumlah pejabat di Pemda Bengkulu lainnya. Di antaranya yang ditangkap adalah SR yang merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. SF ditangkap atas perannya sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

SD ditangkap terkait perannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Bengkulu Selatan. FEP ditangkap selaku Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Provinsi Bengkulu. TS ditangkap terkait perannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu.

Kemudian tiga yang ditangkap lainnya, adalah para tersangka IF, RM, dan EV. Dari penangkapan tersebut, kata Alexander, penyidik KPK juga menemukan sejumlah barang bukti berupa uang tunai, dan catatan-catatan penyaluran uang lainnya.

Dari mobil SD, KPK menemukan uang tunai Rp 32,5 juta, dan catatan penerimaan serta penyaluran uang sebesar Rp 32,5 juta. Dari penangkapan FEP, KPK menemukan catatan penerimaan dan penyaluran uang Rp 120 juta. Selanjutnya di mobil yang dikendarai tersangka RM saat dilakukan penangkapan juga ditemukan uang setotal Rp 370 juta.

Selain itu ditemukan catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai setotal Rp 6,5 miliar dalam pencahan mata uang lokal, serta dolar Amerika Serikat (AS) dan dolar Singapura. “Sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan tangkap tangan tersebut, sekitar Rp 7 miliar, dalam mata uang Rupiah, USD dan SGD,” jelas Alexander.

Medan (ANTARA) - Kantor Imigrasi Belawan melaksanakan bakti sosial dengan cara memberikan paket sembako kepada warga kampung nelayan dan Panti Asuhan Manufa di Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

"Kami dari Kantor Imigrasi Belawan bermaksud untuk sedikit berbagi kepada bapak dan ibu sekalian sebagai wujud kepedulian dan bakti kami untuk masyarakat sekitar," ujar Kepala Kantor Imigrasi Belawan Andriw Guntur S Simanjuntak di Medan, Minggu.

Guntur mengatakan semoga paket sembako yang diserahkan dapat berguna bagi bapak ibu sekalian.

"Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik," tuturnya.

Guntur juga mengajak para nelayan untuk ikut berperan dalam menjaga kedaulatan Wilayah Indonesia dengan melaporkan kepada aparat yang berwajib jika mengetahui terdapat kapal ilegal yang membawa korban penyelundupan manusia datang dari luar negeri.

"Kampung nelayan ini adalah salah satu wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Di sini peran para nelayan sangat penting untuk mencegah terjadinya penyelundupan manusia dalam hal menghalau kapal ilegal yang membawa korban penyelundupan manusia dan mencegah keberangkatan WNI ke Malaysia yang melalui jalur laut ilegal," ucap Guntur.

Kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk komitmen Kantor Imigrasi Belawan untuk mewujudkan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Medan (ANTARA) - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Kotapinang dibekali bimbingan teknis (bimtek) pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Tahun 2024 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhanbatu Selatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat.

"Petugas KPPS Lapas Kotapinang merasa terbantu dengan materi yang telah diperoleh selama bimtek berlangsung," kataKepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas III Kotapinang Loviga Ferdinanta Sembiring dalam keterangan diterima di Medan, Minggu.

Loviga mengatakan petugas juga diberikan panduan mengenai apa saja yang harus dimasukkan ke kotak suara yang tersegel dan berkas yang harus diserahkan kepada petugas Panitia Pemungutan Suara.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KPU Labuhanbatu Selatan dan Tim PPK Kecamatan Kotapinang atas pembekalan informasi dan pemahaman komprehensif tentang pilkada dalam bimtek ini," tutur dia.

Sementara itu, Ketua KPU Labuhanbatu Selatan Adnan Rasyid menekankan pentingnya netralitas bagi para petugas KPPS.

“Kami selalu mengingatkan tugas KPPS adalah melayani pemilih tanpa memihak. Netralitas dan profesionalisme adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pelaksanaan pilkada berjalan adil dan transparan,” ujar Adnan.

Medan (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kabanjahe melakukan razia di kamar hunian warga binaan untuk mencegah barang terlarang yang masuk di lingkungan ini.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada barang-barang yang bisa mengganggu ketertiban, serta menjaga agar warga binaan tetap dalam pengawasan yang ketat," ujar Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Kabanjahe Boni H Manullang, di Kabanjahe, Minggu.

Boni mengatakan selama razia, petugas menemukan beberapa barang yang tidak diperbolehkan dan beberapa barang yang dapat digunakan untuk melanggar aturan seperti mancis, kartu domino, gunting dan lainnya.

Lebih lanjut, semua barang tersebut segera disita dan akan dilakukan tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan kegiatan ini, diharapkan Rutan Kabanjahe dapat terus menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan rasa aman baik bagi warga binaan maupun petugas yang bertugas.

Razia ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan yang ketat sangat penting dalam lingkungan Rutan, demi mencegah potensi masalah di masa mendatang.

Medan -

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan bersama dengan Satgas TPPO Polda Sumut menggagalkan penyelundupan dua calon PMI ilegal di Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang. Rencananya, dua pekerja ini akan diberangkatkan ke Malaysia.

Kepala Kantor Imigrasi Medan Wahyu Hidayat mengatakan keberangkatan dua PMI ilegal itu dilakukan pada Jumat (22/11/2024). Pengungkapan itu berawal saat petugas Imigrasi Bandara Kualanamu mencurigai tiga perempuan yang akan berangkat ke Malaysia.

"Berawal dari kecurigaan petugas terhadap tiga orang perempuan WNI yang akan berangkat Malaysia dengan menggunakan maskapai plat swasta," kata Wahyu, Minggu (24/11).

Wahyu menyebut banyak modus yang dilakukan oleh agen dan calon PMI ilegal agar bisa lolos dari pemeriksaan petugas Imigrasi. Misalnya, dengan mengaku akan berlibur atau yang lainnya. Setelah diamankan, kata Wahyu, ketiganya diserahkan ke Polda Sumut untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

"Berbagai cara atau modus tertentu yang dilakukan oleh agen atau calon PMI untuk mengelabui petugas Imigrasi pada saat pemeriksaan penumpang dengan mengaku akan berlibur atau berwisata ke luar negeri. Namun, atas kejelian petugas Imigrasi dalam identifikasi seseorang saat melakukan wawancara pada counter, sehingga petugas Imigrasi KNO dapat mencegah calon PMI yang patut diduga akan bekerja secara Ilegal," jelasnya.

"Ini merupakan implementasi program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam upaya memberantas dan mencegah TPPO," sambungnya.

Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono menyebut bahwa ketiga orang yang diamankan itu bernama Desi Krystin, Emi Kurniati dan Githa Rubyamah. Desi dan Emi merupakan calon PMI ilegal yang akan dipekerjakan di Malaysia, sedangkan Githa adalah agennya.

"Agen ini menawarkan pekerjaan sebagai ART dan jaga orang tua dengan upah per bulan sebesar RM 1500 atau Rp 5,2 juta," jelasnya.

Sumaryono menjelaskan bahwa agen tersebut juga membantu membiayai kedua PMI ilegal itu untuk pengurusan paspor dan pembelian tiket. Nantinya, biaya yang dikeluarkan pelaku Githa akan dipotong dari gaji yang bakal diterima para calon PMI setelah bekerja.

"Agen ini yang mengarahkan calon PMI apabila di bandara ditanya petugas imigrasi soal tujuan ke Malaysia, maka harus dijawab untuk jalan-jalan," sebutnya.

Perwira menengah Polri itu menyebut agen tersebut kini telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polda Sumut. Sementara dua calon PMI itu dititipkan di kantor Sentra Bahagia Medan milik Kementerian Sosial.

"Untuk pemulangan calon PMI itu akan bekerjasama dengan kantor BP3MI Sumut. Terhadap agen penyidik menerapkannya sebagai tersangka," pungkasnya.

(afb/afb)

Cianjur -

Sebanyak tujuh tahanan kabur usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Cianjur, Senin (25/3/2024) lalu. Para tahanan tersebut diduga kabur dengan cara menjebol teralis kamar mandi sel tahanan PN Cianjur.

Enam tahanan kabur berhasil kembali ditangkap. Mereka adalah Asep Gunawan alias Haji, yang berhasil diamankan di wilayah Kampung Benda, Desa Jamali, Kecamatan Mande, sedangkan Rifki Mahesa alias Asep ditangkap saat hendak menemui istrinya di kawasan Puncak, Cianjur, Jawa Barat.

Tahanan bernama Raihan dan M Akbar berhasil ditangkap di Bekasi, sedangkan Riko Permana dan Yeri Abdurahman ditangkap di perkebunan di kawasan Cikalongkulon.

Namun ada satu nama yang menjadi otak dari aksi kabur para tahanan, sampai kini belum sanggup ditangkap polisi. Sudah 8 bulan, Ujang Irfan alias Boncel jadi buron. Keberadaan Boncel juga masih belum terlacak hingga saat ini.

Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Prasetya Djati Nugraha, mengatakan berdasarkan informasi terakhir yang didapat, Ujang alias Boncel masih berada di pulau Jawa. Namun keberadaan pastinya masih belum diketahui.

"Informasi terakhir dia masih di (Pulau) Jawa, belum menyeberang ke pulau lain. Tapi sampai saat ini belum ada informasi terbaru dan masih terus dilacak," kata Prasetya, Rabu (20/11/2024).

Menurut Prasetya, Kejari Cianjur terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memburu satu tahanan kabur yang masih buron tersebut.

"Sampai saat ini kami masih terus berkoordinasi dengan Kejagung untuk pencarian 1 tahanan atas nama boncel yang kabur pada saat tahap persidangan," ucapnya.

Prasetya mengatakan informasi 'perburuan' Boncel juga masih disebar di Adhyaksa Monitoring Center (AMC). "Sudah dimasukan dalam AMC. Jadi pencariannya dilakukan oleh seluruh kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi se-Indonesia. Semua memburu dia," tutur Prasetya.

(aau/orb)

Jakarta -

Narapidana (napi) di Inggris ternyata dibolehkan bekerja. Uniknya, penghasilan mereka lebih tinggi daripada sipir penjara, guru sekolah menengah, ahli biokimia, psikoterapis hingga bidan.

Dilansir dari The Telegraph, Minggu (24/11/2024), narapidana di beberapa penjara di Inggris diizinkan untuk keluar bekerja asalkan kembali ke sel maksimal pada malam hari. Langkah ini sebagai upaya untuk rehabilitasi dan mempersiapkan mereka kembali hidup di masyarakat.

Permasalahannya adalah perbedaan gaji antara narapidana dan mereka yang tergabung dalam masyarakat sipil telah menimbulkan pertanyaan mengenai kesenjangan pendapatan di Inggris.

Dalam laporan tersebut, narapidana di Inggris menerima gaji bersih paling tinggi sebesar US$ 46.005 atau Rp 729,08 juta (kurs Rp 15.848) per tahun pada tahun lalu. Asumsi gaji kotor mereka sekitar US$ 57.640.

Data Kementerian Dalam Negeri setempat menunjukkan bahwa sembilan narapidana lainnya memiliki penghasilan bersih lebih dari US$ 28.694, yang berarti rata-rata narapidana yang bekerja dibayar di bawah US$ 25.061 per tahun.

Menurut Kementerian Kehakiman Inggris, ada dua narapidana bergaji tinggi lainnya yang meraup lebih dari US$ 37.591 dan tujuh orang lainnya menyetor antara US$ 28.694 hingga US$ 37.591 ke rekening bank swasta mereka.

Para narapidana melakukan berbagai pekerjaan salah satunya mengemudikan truk. "Menjelang akhir hukuman, mereka menerima pembebasan dengan lisensi sementara. Hal ini membuat mereka menghabiskan sebagian hari mereka di masyarakat, sering kali bekerja sebelum kembali ke penjara," kata Juru Bicara Layanan Penjara.

"Jika mereka bekerja, penghasilan mereka dikenakan pajak, denda pengadilan, dan pungutan hingga 40%," tambahnya.

Meskipun ada pemotongan, gaji para narapidana di Inggris lebih besar dari beberapa profesi lainnya. Misalnya seorang sipir penjara, rata-rata gajinya adalah US$ 35.085, di mana rekrutan baru dibayar sekitar US$ 30.073 per tahun.

Kemudian bidan memiliki gaji bersih rata-rata US$ 45.889. Sementara ahli biokimia mendapat US 45.844, psikoterapis mendapat US$ 45.864, dan surveyor berizin mendapat US$ 43.908.

(aid/kil)

SERANG - Tim Pemenangan pasangan cagub dan cawagub Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi menyatakan ada oknum yang melakukan propaganda politik dan fitnah di Pilgub Banten . Fitnah tersebut berupa video rencana penyebaran politik uang (money politics) bergambar pasangan Airin-Ade.

Tim Hukum dan Advokasi Airin-Ade tengah mencari dan melaporkan penebar fitnah tersebut kepada Bawaslu dan Kepolisian. Hal tersebut disampaikan Tim Pemenangan Airin-Ade dalam konferensi pers di Hotel Horison Ultima Ratu, Serang, Minggu (24/11/2024).

?Pada akhir masa kampanye dan menjelang hari tenang, kami menemukan video propaganda politik, hoaks, sekaligus fitnah terhadap pasangan Airin-Ade. Hoaks dan fitnah tersebut berupa video manipulasi money politics di dalam amplop yang bergambar pasangan Airin-Ade,? kata Tim Hukum dan Advokasi Airin-Ade, Astiruddin Purba dalam siaran pers.

Menurutnya, dalam video fitnah tersebut dibuat narasi propaganda dan disinyalir ingin membentuk opini negatif terhadap pasangan Airin-Ade. ?Video tersebut adalah fitnah dan tidak benar atau bohong. Tim pemenangan Airin-Ade tidak menyebarkan amplop berisi uang seperti dalam video tersebut,? ujarnya.

Kemudian video tersebut sengaja disebar untuk melakukan kampanye hitam (black campaign) di akun media sosial, terutama sejumlah akun Tiktok. Video tersebut juga diposting dalam status WhatsApp berinisial FZ dan media sosial lainnya. ?Tujuannya tentu untuk menghasut, memfitnah, dan menyebarkan berita bohong dengan merugikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 1,? ujarnya.

Purba menegaskan, video dibuat oknum yang tidak beradab dan tidak memiliki etika dan etitude politik yang baik, demi menyerang Airin-Ade. ?Oknum tidak beradab tersebut menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pilkada Banten,? jelasnya.

Tim Hukum dan Advokasi Airin-Ade akan melaporkan ke Bawaslu maupun polisi terkait akun-akun yang menyebarkan berita hoaks dan fitnah tersebut. ?Kami juga akan melaporkan inisial FZ, yang kami ketahui pertama kali menyebarkan berita hoaks, fitnah, dan kampanye hitam dalam video tersebut,? ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Airin-Ade, Bahrul Ulum menyatakan, Pilkada serentak 2024 adalah momen masyarakat memilih calon pemimpin di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pesta demokrasi ini harus dipastikan oleh semua pihak berjalan jujur, adil, bebas, dan rahasia.

?Pilkada serentak harus dipastikan berjalan demokratis oleh seluruh pasangan calon, tim pemenangan, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga relawan dan pendukung pasangan calon. Tidak boleh ada upaya pemaksaan/intimidasi, propaganda politik, hoaks, fitnah, dan upaya memecah persatuan bangsa,? ujarnya.

Ulum berterima kasih kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara yang telah konsisten menyelenggarakan tahapan demi tahapan pilkada serentak. Ia yakin, profesionalitas penyelenggara terus dijunjung tinggi demi tercipta pilkada serentak yang bermartabat dan melahirkan pemimpin yang diharapkan masyarakat.

?Kami meminta aparat kepolisian, kejaksaan, dan TNI bekerja profesional, independen, netral, dan menjungjung tinggi amanat undang-undang. Kami yakin, semua pihak ingin Pilkada serentak ini berjalan demokratis, kondusif, dan tercipta suasana aman,? ujarnya.

Kuasa Hukum tersangka kasus dugaan korupsi impor gula sekaligus mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Ari Yusuf Amir melaporkan dua saksi ahli dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Polda Metro Jaya.Saksi yang dilaporkan adalah Pakar Hukum Pidana Unsoed Hibnu Nugroho, dan Akademisi Unair Taufik Rachman. Mereka diduga melakukan tindak pidana sumpah palsu dan memberikan keterangan palsu dalam sidang praperadilan."Kami sudah laporkan ahlinya ke Polda," kata Ari kepada wartawan, Minggu (24/11).

Laporan itu telah teregister dengan surat tanda penerimaan laporan nomor LP/B/7132/XI/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 22 November 2024."Para Terlapor memberikan keterangan di bawah sumpah yang diberikan secara lisan dan tulisan secara pribadi selaku ahli yang dihadirkan di dalam persidangan," demikian dikutip dalam laporan itu."Pendapat ahli dari para Terlapor diduga plagiarisme dari pihak yang lain dan bukan merupakan pendapat yang seharusnya dituangkan oleh para Terlapor sesuai dengan bidang keahliannya," lanjut bunyi laporan tersebut.Sebelumnya, Tom Lembong telah mengajukan gugatan praperadilan melawan Kejagung. Menurut Tom Lembong, penetapan tersangka dan penahanan dirinya tidak sah karena bertentangan dengan hukum acara (KUHAP).Bahkan, menurut dia, perbuatan yang ia lakukan semasa menjadi Menteri Perdagangan merupakan ranah hukum administrasi negara, bukan tindak pidana.Adapun Tom Lembong bersama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) diproses hukum Jampidsus Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi importasi gula tahun 2015-2016.Menurut Kejaksaan, kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp400 miliar.Tom Lembong dan CS sudah ditahan untuk waktu 20 hari pertama terhitung sejak Selasa (29/10) setelah menjalani pemeriksaan.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR R M. Nasir Djamil mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Impor Ilegal untuk mengatasi permasalahan maraknya impor ilegal.

“Jika ini (pembentukan panja) berhasil, kita tidak hanya menyelamatkan pendapatan negara, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik pada hukum,” ujar Nasir dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Nasir mengatakan bahwa langkah tersebut selaras dengan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas pelaku impor ilegal.

Nasir menilai jika maraknya impor ilegal dibiarkan tanpa solusi, maka permasalahan tersebut akan membuat negara terperosok mengalami kerugian ekonomi yang bernilai ribuan triliun.

Ia juga menerangkan impor ilegal akan menciptakan ketidakadilan dalam iklim bisnis nasional. Oleh karena itu, secara tegas, dirinya mengusulkan agar Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Impor Ilegal.

“Pertanyaannya, bagaimana barang ilegal bisa begitu mudah masuk tanpa deteksi? Ini kan ilegal berarti tertutup, (ini berarti) tanpa pajak, tanpa izin, dan melibatkan oknum-oknum tertentu. Ini harus dihentikan,” ucap dia.

Jika integritas aparat penegak hukum ditegakkan, ucap dia, maka tabir gelap soal jaringan ilegal bisa terbuka dan diproses secara hukum.

Ia berharap, pembentukan panja dapat menjadi solusi strategis untuk memetakan sekaligus menghentikan praktik tersebut.

Baginya, menuntaskan isu impor ilegal mencerminkan tantangan besar penegakan hukum di Indonesia. Setiap kasus menuntut lebih dari sekadar solusi jangka pendek.

Jika panja ini dibentuk dan dilaksanakan dengan konsisten, lanjut dia, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi, memperkuat integritas institusi, dan menciptakan keadilan ekonomi.

Namun, tanpa tindakan nyata, Nasir mengatakan semua ini akan menjadi harapan kosong yang tidak akan membuahkan perubahan berarti.

“Momentum ini harus menjadi pijakan untuk reformasi serius. Jika tidak, publik akan semakin kehilangan kepercayaan pada hukum,” ucapnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Australia menyebut Indonesia telah setuju untuk bertukar tahanan dengan memulangkan lima anggota yang tersisa dari jaringan penyelundupan narkoba Bali Nine yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup.

Sebagai gantinya, Indonesia juga berupaya memulangkan warga negara (WNI) yang kini ditahan di Australia.

Dilansir Reuters, Minggu (24/11/2024), Asisten Menteri Keuangan Australia Stephen Jones mengatakan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengangkat isu tahanan selama pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC di Peru.

Indonesia sebelumnya telah menyatakan akan memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filpina. Mary Jane adalah satu-satunya terpidana mati yang lolos dari eksekusi pada detik-detik terakhir pada tahun 2015.

Sisanya, termasuk dua pemimpin Bali Nine, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun tersebut.

"Ini adalah kebijakan presiden, tetapi pada prinsipnya, presiden telah menyetujui atas dasar kemanusiaan," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Reuters.

Dia juga menyebut Prancis juga telah meminta pemulangan seorang tahanan. Indonesia sendiri belum memiliki prosedur resmi pemindahan tahanan internasional. Tetapi, Supratman menegaskan persoalan tersebut akan dituntaskan sambil menekankan negara mitra harus mengakui proses peradilan Indonesia.

"Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat. Tetapi ini juga demi kepentingan kita karena kita memiliki tahanan di luar negeri," katanya.

Jaringan Bali Nine terdiri dari sekelompok warga negara Australia yang ditangkap pada tahun 2005 karena mencoba menyelundupkan heroin keluar dari Indonesia. Satu dari sembilan orang itu dibebaskan dari penjara pada 2018.

Sementara, seorang lainnya meninggal karena kanker pada tahun yang sama. Eksekusi terhadap dua pemimpin kelompok itu, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, pada 2015 sempat memicu keretakan diplomatik antara Australia dan Indonesia. Australia menarik duta besarnya sebagai bentuk protes terkait eksekusi mati warganya tersebut.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan soal alasan RI menyetujui pemulangan sisa anggota geng narkoba Bali Nine berkewarganegaraan Australia. Yusril menegaskan pemulangan itu merupakan bentuk dari 'transfer of prisoner' atau pemindahan narapidana (napi) menjalani pidana penjara.

"Mereka ditransfer ke Australia dalam status sebagai narapidana dan akan meneruskan menjalani hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia," kata Yusril kepada wartawan, Minggu (24/11/2024).

Namun, menurut Yusril, kebijakan grasi ataupun remisi terhadap napi akan diserahkan kepada pemerintahan Australia. Dia menjelaskan, pemerintah yang bersangkutan bertanggung jawab atas pembinaan napi tersebut.

"Bahwa jika nanti setelah dipindahkan, PM Australia mau memberikan grasi atau remisi mengubahnya menjadi hukuman terbatas, hal itu adalah kewenangan pemerintah Australia," ujar dia.

"Sebab, tugas untuk membina napi yang dipindahkan adalah telah diambil alih oleh negara yang bersangkutan," imbuhnya.

Yusril pun menegaskan Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah tidak memberikan grasi atau pun membebaskan napi-napi anggota Bali Nine itu. Alih-alih, memindahkan napi untuk melanjutkan pidananya di negara asal.

"Kita tidak memberikan grasi, apalagi membebaskan napi dari Australia itu, tetapi kita mengirim mereka kembali negara asalnya untuk meneruskan pemidanaan di sana," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Australia menyebutkan Indonesia telah setuju untuk memulangkan lima anggota yang tersisa dari jaringan penyelundupan narkoba Bali Nine yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup. Indonesia juga berupaya memulangkan WNI yang kini ditahan di Australia.

Dilansir Reuters, Minggu (24/11), Asisten Menteri Keuangan Australia Stephen Jones mengatakan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengangkat isu tahanan selama pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC di Peru.

Indonesia sebelumnya telah menyatakan akan memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filpina. Mary Jane adalah satu-satunya terpidana mati yang lolos dari eksekusi pada detik-detik terakhir pada tahun 2015.

Sisanya, termasuk dua pemimpin Bali Nine, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun tersebut.

"Ini adalah kebijakan presiden, tetapi pada prinsipnya, presiden telah menyetujui atas dasar kemanusiaan," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Bali Nine adalah warga negara Australia yang ditangkap pada 2005 karena mencoba menyelundupkan heroin keluar dari Indonesia. Satu dari sembilan orang itu dibebaskan dari penjara pada 2018.

Tonton juga Video: Presiden Ekuador Nyatakan Menang Perang Melawan Geng Narkoba Bersenjata

[Gambas:Video 20detik]

(fca/imk)