REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, semua buku, baik cetak maupun digital, dinyatakan bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2020. Namun, terdapat pengecualian untuk buku yang mengandung unsur melanggar hukum.

Cakupan buku melanggar hukum adalah bertentangan dengan Pancasila, SARA, pornografi, dan unsur lainnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan, ketentuan tersebut bertujuan untuk mendorong akses pendidikan dan literasi yang lebih luas kepada masyarakat.

"Semua buku, termasuk buku pelajaran umum, mendapatkan fasilitas bebas PPN. Namun, buku yang terbukti mengandung unsur negatif seperti yang diatur dalam PMK tersebut tidak akan mendapat pembebasan PPN," ujar Dwi dalam siaran pers di Jakarta, Senin (25/11/2024) malam WIB.

Dwi juga menekankan, pembuktian terhadap kandungan unsur yang melanggar hukum harus melalui putusan pengadilan. "Selama tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa suatu buku mengandung unsur yang bertentangan, maka buku tersebut tetap bebas PPN," jelasnya.

Dengan kebijakan itu, sambung dia, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih mudah mengakses buku berkualitas tanpa terbebani oleh PPN. Seiring dengan hal tersebut, menurut Dwi, pengawasan terhadap konten buku tetap menjadi perhatian agar tidak ada konten yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa dan hukum yang berlaku.

Kebijakan bebas PPN ini juga diharapkan dapat mendukung upaya meningkatkan literasi nasional dan memperluas akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dwi juga mengimbau masyarakat untuk bijak dalam memilih buku yang berkualitas dan mendukung pengembangan wawasan, khususnya untuk generasi muda.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung memberikan bantuan sosial berupa 25 paket sembilan bahan pokok kepada keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar yang kurang mampu.

Kegiatan ini dalam rangka mendukung implementasi program asta cita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat penyelarasan, kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, serta memantapkan swasembada pangan dan wujud implementasi dari salah satu program diantara 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto.

"Ketika program ini muncul, kami merespon cepat dengan mendata keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar yang kurang mampu dan melakukan penyaringan ketat agar bansos yang diberikan tepat sasaran. Upaya ini dilakukan agar bansos yang dibagikan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan," ujar Evan Yudha Putra Sembiring selaku Kepala Rutan Tarutung, Senin, (25/11)

Disebutkan, kegiatan tersebut tindak lanjut atas arahan pimpinan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Anak Agung Gde Krisna dan arahan dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Rudy Fernando Sianturi untuk mendukung dan melaksanakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Bansos merupakan wujud kepedulian terhadap keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar sekaligus dukungan dalam mewujudkan program asta cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta salah satu Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi bapak ibu sekalian. Ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap sesama, khususnya bagi keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar yang membutuhkan uluran tangan," terang Evan.

Ke depannya, Rutan Tarutung akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar.

Evan Sembiring pun menyampaikan paket sembako ini berasal dari partisipasi seluruh Pegawai Rutan Tarutung, serta sejumla pihak ketiga, seperti CV Subur Lestari, dan PT Tujuh Enam Jaya Abadi.

Paket sembako bersumber dari sumbangsih pegawai Rutan Tarutung dan dari mitra , CV Subur Lestari dan PT Tujuh Enam Jaya Abadi .

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Kepala Rutan, mitra kerja, perwakilan penerima bantuan sosial dan warga binaan.

Kemudian kegiatan dilanjutkan pembagian bantuan sosial dimulai dari Kepala Rutan, dilanjutkan dengan perwakilan CV Subur Lestari, Ance Sihombing, perwakilan PT Tujuh Enam Jaya Abadi, Suci Lestari, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, James Bond Naibaho, Kasubsi Pengelolaan, Mian Halomoan Ronald Simarmata, Kasubsi Pelayanan Tahanan, Jonias B Pakpahan, perwakilan Pegawai Ojak Hutabarat.

Pemberian bansos disambut baik oleh keluarga warga binaan dan masyarakat satu keluarga earga binaan yang menerima bansos, Rusti, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kegiatan ini.

"Bansos ini sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak atas kepedulian dan bantuan yang diberikan kepada kami selain membantu meringankan kebutuhan sehari-hari, juga membuat kami merasa tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini. Semoga berkah dan sukses selalu untuk seluruh petugas Rutan Tarutung," ungkapnya dengan haru.

Tak lupa pada kegiatan ini juga mengucapkan selamat hari guru nasional tahun 2024 kepada semua Bapak/Ibu di seluruh Indonesia.

"Di tangan para guru, anak-anak kita tumbuh menjadi individu yang kelak memimpin bangsa ini. Oleh sebab itu, kita semua wajib mendukung peran guru dan memberikan penghargaan yang layak atas dedikasi mereka," tukasnya.

Surabaya -

Mukhamad Misbakhun mendapat penghargaan detikJatim Awards 2024. Ia menerima Anugerah Figur Akselerator Kemajuan Kategori Reformasi Sektor Keuangan.

Mukhamad Misbakhun menerima tropi penghargaan dari Chairman CT Corp Chairul Tanjung di panggung detikJatim Awards 2024.

Penghargaan ini diberikan lantaran terlibat aktif dalam pembahasan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) hingga ditetapkan Undang-Undang. Reformasi sektor keuangan dalam undang-undang ini bertujuan mempertajam literasi, inklusi, dan perlindungan terhadap konsumen.

Anggota DPR RI dari Dapil Jatim 2 Probolinggo-Pasuruan ini juga mendorong reformasi sektor perpajakan dengan mengusulkan peningkatan sistem perpajakan melalui teknologi informasi demi peningkatan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak.

Ketua Komisi XI DPR RI ini telah menyumbangkan banyak pemikiran di bidang keuangan dan perpajakan, termasuk berkaitan kebijakan Amnesti Pajak yang sukses meningkatkan penerimaan negara.

Sektor pajak dan jasa keuangan terbukti telah menjadi salah satu sektor yang turut berkontribusi dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Meski begitu, sejumlah tantangan bermunculan, khususnya terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, stabilitas sistem keuangan, serta jaminan perlindungan konsumen.

Maka detikcom mengapresiasi figur pemimpin yang berada di garda terdepan dalam reformasi sektor keuangan, melalui sejumlah insiaisi menghadirkan instrumen regulasi yang progresif mendukung kemajuan sektor ekonomi masyarakat.

Sebagai informasi, detikJatim Awards adalah bentuk apresiasi kepada individu, tokoh masyarakat, serta pelaku bisnis yang telah berdampak positif terhadap masyarakat di Jawa Timur. Awarding ceremony yang diisi dengan pemberian penghargaan hingga hiburan musik ini digelar di Dyandra Convention Center, Surabaya pada Senin (25/11/2024).

Anugerah detikJatim Awards 2024 diberikan kepada individu, komunitas, instansi pemerintahan, juga BUMD dan perusahaan swasta. Seleksi para penerima anugerah telah melewati serangkaian tahapan yang dilakukan dewan redaksi detikcom dan detikJatim.

Ada enam anugerah yang diberikan kepada sejumlah pihak, yaitu Anugerah Program Inovasi Pembangunan Terpuji, Anugerah Program Ekonomi Terpuji, Anugerah Program Bisnis Terpuji, Anugerah Komunitas Penggerak Terdepan, Anugerah Figur Akselerator Kemajuan. Juga ada Anugerah Adiluhung, yang diberikan kepada figur atau sosok yang telah paripurna di bidang yang digeluti dan memberikan kebermanfaatan yang sangat besar bagi masyarakat.

Saksikan perhelatan detikJatim Awards 2024 dalam siaran langsung di sejumlah kanal detikcom dan detikJatim. Yuk, ikut sukseskan ajang ini dengan mengapresiasi setiap penerima penghargaan agar terus melakukan kebaikan dan dampak positif bagi masyarakat.

Acara ini didukung oleh: Exxon Mobil Cepu Ltd., PEPC JTB, PEPC ADK, PHE TEJ, PHE Randugunting, PEP Cepu Field, PEP Sukowati Field, PEP Poleng Field Saka Indonesia Pangkah Ltd., Petronas Carigali Ketapang II Ltd., MedcoEnergi Sampang Pty. Ltd., MedcoEnergi Madura Offshore Pty. Ltd., Kangean Energy Indonesia, Husky-CNOOC Madura Ltd.

(irb/iwd)

Surabaya -

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Saiful Bahri Siregar, meraih penghargaan Anugerah Figur Akselerator Kemajuan untuk Kategori Penegakan Hukum Antikorupsi di detikJatim Awards 2024. Dia meraih penghargaan tersebut karena konsisten mengawal ketat penanganan tindak pidana korupsi di Jawa Timur.

Saiful Bahri Siregar menerima trofi penghargaan dari Direktur Utama detikcom, Abdul Aziz di panggung detikJatim Awards 2024.

Saiful Bahri Siregar selama menjabat Aspidsus Kejati Jatim telah mengawal ketat penanganan tindak pidana korupsi.

Selama 2023 ada sebanyak 211 perkara yang masih diselidiki Kejati Jatim, 154 perkara sampai tahap penyidikan, 218 perkara prapenuntutan, 138 perkara di tahap penuntutan san 156 perkara sudah dieksekusi.

Atas perannya ini sejumlah besar kerugian negara berhasil diselamatkan berupa denda sebesar Rp 1,275 miliar dan uang pengganti senilai Rp 47,714 miliar.

Sebagai informasi, detikJatim Awards adalah bentuk apresiasi kepada individu, tokoh masyarakat, serta pelaku bisnis yang telah berdampak positif terhadap masyarakat di Jawa Timur. Awarding ceremony yang diisi dengan pemberian penghargaan hingga hiburan musik ini digelar di Dyandra Convention Center, Surabaya pada Senin (25/11/2024).

Anugerah detikJatim Awards 2024 diberikan kepada individu, komunitas, instansi pemerintahan, juga BUMD dan perusahaan swasta. Seleksi para penerima anugerah telah melewati serangkaian tahapan yang dilakukan dewan redaksi detikcom dan detikJatim.

Mereka yang terpilih menerima penghargaan telah memenuhi sejumlah kriteria yang ditentukan dewan redaksi. Terutama dalam hal inovasi, kreativitas, inspiratif, dampaknya terhadap masyarakat, dan keaktifan di bidang yang digeluti.

Ada enam anugerah yang diberikan kepada sejumlah pihak, yaitu Anugerah Program Inovasi Pembangunan Terpuji, Anugerah Program Ekonomi Terpuji, Anugerah Program Bisnis Terpuji, Anugerah Komunitas Penggerak Terdepan, Anugerah Figur Akselerator Kemajuan.

Juga ada Anugerah Adiluhung, yang diberikan kepada figur atau sosok yang telah paripurna di bidang yang digeluti dan memberikan kebermanfaatan yang sangat besar bagi masyarakat.

Saksikan perhelatan detikJatim Awards 2024 dalam siaran langsung di sejumlah kanal detikcom dan detikJatim. Yuk, ikut sukseskan ajang ini dengan mengapresiasi setiap penerima penghargaan agar terus melakukan kebaikan dan dampak positif bagi masyarakat.

Acara ini didukung oleh: Exxon Mobil Cepu Ltd., PEPC JTB, PEPC ADK, PHE TEJ, PHE Randugunting, PEP Cepu Field, PEP Sukowati Field, PEP Poleng Field Saka Indonesia Pangkah Ltd., Petronas Carigali Ketapang II Ltd., MedcoEnergi Sampang Pty. Ltd., MedcoEnergi Madura Offshore Pty. Ltd., Kangean Energy Indonesia, Husky-CNOOC Madura Ltd.

(irb/iwd)

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU--Peredaran narkoba jenis sabu di dalam Lapas Kelas IIB Indramayu berhasil dibongkar. Peredaran barang haram itu diduga melibatkan oknum pegawai Lapas. Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setyawan Wibowo mengatakan, terbongkarnya peredaran sabu itu bermula dari razia rutin yang digelar oleh pihak Lapas pada 25 Oktober 2024. Hasilnya, ditemukan bungkusan rokok yang didalamnya ada sabu dengan berat 20,58 gram dan satu unit handphone.

‘’Ditemukan di gorong-gorong air,’’ ujar Ari, saat menggelar Press Release di Mapolres Indramayu, Senin (25/11/2024).

Dari situlah, Lapas kemudian berkoordinasi dengan Polres Indamayu yang langsung meluncur ke lokasi untuk melakukan pengembangan. Pada 26 Oktober 2024, kata Ari, polisi melakukan sidak kembali di dalam lapas dan menemukan sabu seberat 15,15 gram. Polisi juga mengamankan sejumlah pelaku.

Pelaku pertama yang diamankan merupakan narapidana berinisial AM. Narapidana itu menjual narkoba ke sesama narapidana lainnya di Lapas Indramayu. Narapidana AM diketahui mendapat barang tersebut dari AR, yang juga merupakan narapidana di Lapas Indramayu. Selain keduanya, seorang narapidana lainnya berinisial KM juga diketahui ikut terlibat.

Dari hasil penyelidikan, sabu tersebut diselundupkan dari luar lapas oleh pelaku lainnya berinisial M, yang kini masih diburu oleh polisi. Menurut Ari, pelaku M memasukkan sabu itu dengan disembunyikan di lampu bohlam. Lampu bohlam itu selanjutnya dititipkan ke petugas Lapas Indramayu berinisial T.

‘’Menurut keterangan AR, bahwa dia mendapatkan barang tersebut dari oknum T yang dibawa dari luar. Ada orang yang menitipkan kepada oknum T melalui lampu bohlam. Untuk oknum T, dari hasil penyidikan saat itu tidak mengetahui bahwa di dalam lampu bohlam itu ada narkoba tersebut,’’ kata Ari.

Ari mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap pelaku yang menyerahkan sabu tersebut kepada oknum pegawai T.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu, Hero Sulistiyono, mengungkapkan, pada 25 Oktober 2024, ia memerintahkan jajarannya untuk menggelar razia mendadak. Saat itulah, pihaknya menemukan sabu yang disembunyikan di dalam bungkus bekas rokok yang dilapisi plastik.

Atas temuan itu, pihak Lapas Indramayu langsung berkoordinasi dengan Polres Indramayu. ‘’Mengenai oknum pegawai lapas, dia itu dititipi barang berupa lampu pijar dari luar, dibawa ke dalam, oleh (pelaku) M. Kemudian lampu yang masih utuh itu dikasihkan ke napi yang ada di dalam,’’ katanya.

Hero mengatakan, untuk memastikan apakah oknum pegawai itu terlibat atau tidak, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. ‘’Untuk sementara, yang bersangkutan tidak diizinkan masuk ke dalam lapas sampai dengan hasil penyelidikan selesai,’’ kata Hero

Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pemerasan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK dituntut dengan pidana empat hingga enam tahun penjara.

Sidang tuntutan pidana tersebut dibacakan tim jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (25/11) malam.

"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP," ujar jaksa.

Jaksa menuturkan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Para terdakwa dinilai merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

Teruntuk hal meringankan yaitu para terdakwa belum pernah dihukum. Perbuatan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya kecuali terdakwa VI Achmad Fauzi.

Berikut putusan lengkap 15 terdakwa dimaksud:

Garut (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kabupaten Garut, Jawa Barat telah merehabilitasi sebanyak 70 warga binaan agar bebas dari ketergantungan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya (narkoba), sehingga kembali sehat dan bisa menjalani kehidupan normal.

"Dia yang menjalani rehabilitasi tidak melihat berapa lama dia menjalani hukuman, tapi hasil asesmen dari asesor BNN, semua kasus narkoba," kata Kepala Lapas Kelas II A Garut, Rusdedy saat acara penutupan Program Rehabilitasi Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2024 dan Penyerahan Sertifikat Lapas Bersinar, serta pengukuhan Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2025 di Lapas Kelas II A Garut, Senin.

Ia menuturkan, program yang dijalankan untuk merehabilitasi warga binaan Lapas Garut agar terbebas dari ketergantungan narkoba diikuti sebanyak 70 orang berdasarkan hasil skrining oleh BNN, dan tahun depan ditargetkan sama jumlahnya.

Program tersebut, kata dia, penting dilakukan di lingkungan Lapas Garut untuk membantu warga binaan agar bisa terbebas dari narkoba, dan setidaknya memiliki kemampuan untuk menahan diri agar tidak menggunakan narkoba.

"Kalau kondisi di dalam lapas relatif ya, artinya memang harus dilakukan upaya-upaya penguatan, termasuk rehabilitasi sosial ini, supaya dia punya daya tahan yang lebih kuat terhadap godaan menggunakan narkoba," katanya.

Ia menegaskan, Lapas Garut terus berkomitmen bekerja sama dengan semua pihak, khusus BNN Garut berupaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, termasuk merehabilitasi agar mereka bisa kembali hidup sehat tanpa narkoba.

Program P4GN itu, lanjut dia, bertujuan menciptakan kondisi aman bagi warga binaan maupun petugas agar tidak ada peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas Garut.

MEDAN, KOMPAS.com – Tim hukum pasangan calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri, melaporkan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Muryanto Amin, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara pada Senin (25/11/2024).

Rektor USU diduga terlibat aktif dalam mendesain skenario pengumuman kemenangan pasangan calon nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya.

Ketua Tim Hukum Edy-Hasan, Yance Aswin, menemukan indikasi keterlibatan Muryanto dalam rencana mengumumkan kemenangan Bobby-Surya melalui dua televisi nasional.

"Kami melaporkan Rektor USU ke Bawaslu karena ada indikasi kuat keterlibatannya dalam Pilkada Sumut," ujar Yance di Medan.

Menurut informasi yang diterima, skenario tersebut mencakup pengumuman kemenangan dengan perolehan 68 persen suara berdasarkan hitung cepat salah satu lembaga survei.

Pengumuman itu direncanakan pada 27 November 2024 pukul 13.30 WIB, setelah penutupan pemungutan suara.

Yance mengklaim punya bukti berupa tangkapan layar percakapan antara Muryanto dan sejumlah pihak yang diduga terkait dengan pemenangan Bobby-Surya.

"Kalau mau tanding data, kami siap buka-bukaan. Kami punya bukti percakapan antara Muryanto dengan beberapa dosen di USU," tegasnya.

Yance menilai, jika keterlibatan Muryanto terbukti, maka tindakannya mencederai demokrasi, terutama karena posisinya sebagai aparatur sipil negara (ASN).

"Jika informasi ini tidak benar, silakan Profesor Muryanto klarifikasi dan sampaikan mana yang tidak sesuai. Kami siap beradu argumentasi, fakta, dan data," katanya.

Tanggapan Bawaslu Sumut

Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, membenarkan laporan tersebut.

"Tim pengacara dari pasangan calon nomor urut 2 menyerahkan satu keping DVD berisi dugaan pelanggaran," jelasnya.

Bawaslu akan memeriksa bukti yang diterima untuk memastikan apakah memenuhi unsur pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti.

Hingga berita ini ditulis, Muryanto Amin belum memberikan tanggapan terkait tuduhan yang disampaikan tim hukum Edy-Hasan.

INDRAMAYU, iNewsBandungRaya.id - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Indramayu mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu di dalam Lapas Kelas IIB Indramayu yang melibatkan oknum pegawia Lapas Indramayu berinisial T.

T yang menjabat Kepala Urusan (Kaur) Umum Lapas Indramayu itu diduga kerap menyelundupkan narkoba ke dalam lapas.

Kasus peredaran narkoba di Lapas Indramayu ini terungkap saat petugas lapas dan Polres Indramayu menggelar razia.

Dalam razia tersebut, Satres Narkoba Polres Indramayu mengamankan 20,58 gram sabu yang disembunyikan di dalam saluran air sel oleh para napi.

"Kronologi pengungkapan, lapas melaksanakan razia. Kemudian ditemukan bungkusan di dalam kotak rokok berupa narkoba jenis sabu dengan berat total 20,58 gram disembunyi dalam gorong-gorong," kata Kapolres Indramayu AKBP Ari Setyawan Wibowo didampingi Kasat Narkoba AKP Tatang Sunarya di Mapolres Indramayu, Senin (25/11/2024).

AKBP Ari menyatakan, setelah melakukan pengembangan, petugas kepolisian kembali menemukan sabu seberat 15,15 gram yang disembunyikan di balik kipas angin milik napi.

"Setelah dilakukan pengembangan, kami mengamankan pelaku dan barang bukti dengan berat 15,15 gram yang disimpan di belakang kipas angin," ujar AKBP Ari.

Kapolres menuturkan, penyelundupan sabu kedalam lapas Indramayu itu dilakukan dengan modus disembunyikan di dalam bohlam lampu.

"Dari keterangan pelaku, barang haram itu masuk dari luar, dititipkan oleh salah satu pelaku berinisial M yang saat ini masih dikejar. M ini menitipkan kepada oknum petugas lapas (T). Narkoba tersebut dimasukkan ke dalam bohlam lampu," tutur Kapolres Indramayu.

Saat ini, kata AKBP Ari, petugas Satresnarkoba Polres Indramayu masih memburu pelaku M yang menyelundupkan barang haram itu dari luar dan dititipkan ke oknum pegawai lapas berinisial T.

"Kami masih melakukan pengejaran kepada orang yang menitipkan barang itu ke oknum T. Untuk napi yang di dalam lapas itu, satu orang kasus narkoba sebagai pengedar dan tiga orang kasus curas (pencurian dengan kekerasan)," ucap AKBP Ari.

Sementara, Kalapas Kelas IIB Indramayu, Hero Sulistiyono mengatakan, saat ini oknum pegawai lapas yang terlibat penyelundupan narkoba itu telah diberikan sanksi disiplin.

"Oknum T sudah kami proses dengan memberikan hukuman disiplin dengan melarang masuk ke kantor atau ke dalam lapas," kata Kalapas Indramayu di Mapolres Indramayu.

Selain mengamankan oknum pegawai lapas, ujar Hero, pihaknya juga melakukan tes urine kepada seluruh napi. Hasilnya 10 orang napi positif menggunakan narkoba.

"Setelah ada temuan itu, kami lakukan tes urine terhadap warga binaan terdapat 10 yang positif, tujuh orang yang tidak terlibat peredaran, kami berikan hukuman disiplin di sel dan tidak mendapat hak kunjungan," ujar dia.

Kalapas mengakui kecolongan oleh peredaran narkoba di dalam Lapas Indramayu. Karena itu, dia telah memerintahkan seluruh petugas lapas untuk memperketat barang yang masuk ke dalam lapas. 

"Peristiwa kemarin, kami memang kecolongan. Pengamanan di lapas akan lebih teliti dan cermat terhadap barang yang masuk ke dalam," tutur Kalapas.

Editor : Ude D Gunadi

Jakarta -

Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK memasuki babak baru. Sebanyak 15 terdakwa kasus ini dituntut 4-6 tahun penjara.

Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/11/2024). Jaksa menyakini 15 terdakwa dalam kasus ini melanggar pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHP.

"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan.

Jaksa mengatakan para terdakwa mengetahui perbuatan yang telah dilakukan melanggar aturan, tapi tetap dijalankan. Jaksa mengatakan tak ada alasan pemaaf, pembenar, dan penghapus pertanggungjawaban pidana untuk perbuatan tersebut.

"Dilakukan secara sadar dan sengaja dan segala akibat yang ditimbulkan diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa," ujar jaksa.

Hal memberatkan tuntutan adalah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Sementara hal meringankan tuntutan adalah para terdakwa belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya kecuali terdakwa VI Achmad Fauzi.

Berikut tuntutan lengkap 15 terdakwa kasus dugaan pungli di Rutan KPK:

1. Deden Rochendi, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsider 1,5 tahun

2. Hengki, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419 juta subsider 1,5 tahun

3. Ristanta, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsider 1 tahun

4. Eri Angga Permana, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsider 6 bulan

5. Sopian Hadi, dituntut 4,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsider 1,5 tahun

6. Achmad Fauzi, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider 1 tahun

7. Agung Nugroho, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsider 6 bulan

8. Ari Rahman Hakim, dituntut 4 tahun penjara, denda 250 juta subsider 6 bulan

9. Muhammad Ridwan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsider 8 bulan

10. Mahdi Aris, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsider 6 bulan

11. Suharlan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsider 8 bulan

12. Ricky Rachmawanto, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsider 8 bulan

13. Wardoyo seluruhnya, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsider 6 bulan

14. Muhammad Abduh, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsider 6 bulan

15. Ramadhan Ubaidillah, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsider 8 bulan

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

(mib/dnu)

JAKARTA - Peringati Hari Guru Nasional , LBH Gema Keadilan menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh guru di Indonesia yang telah berdedikasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa

Guru adalah pilar utama pendidikan, berperan penting dalam membentuk generasi penerus yang berkarakter, berintegritas, dan kompeten menghadapi tantangan zaman. Namun, di balik peran mulia ini, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh para guru, khususnya terkait perlindungan hukum dan kesejahteraan.

LBH Gema Keadilan menyoroti banyak guru yang berada dalam posisi rentan terhadap kriminalisasi ketika mendidik peserta didik. Kejadian-kejadian ini menimbulkan rasa tidak aman bagi para guru dalam menjalankan tugas profesional mereka.

?Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan penguatan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen guna memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi guru,? kata Juru Bicara LBH Gema Keadilan Komang Sanju Bayu, Senin (25/11/2024).

?Regulasi yang ada saat ini perlu dilengkapi dengan jaminan perlindungan hukum, termasuk mekanisme yang adil untuk menangani sengketa yang melibatkan guru. Kemudian, sanksi terhadap tindakan kriminalisasi yang tidak berdasar, sehingga guru dapat mendidik dengan rasa aman,? sambungnya.

Selain perlindungan hukum, LBH Gema Keadilan juga menyoroti pentingnya kesejahteraan guru, terutama guru honorer. Standar pengupahan yang layak harus menjadi prioritas agar guru dapat hidup dengan martabat yang setara dengan tanggung jawab besar yang mereka emban. Kami mendorong pemerintah untuk:

?Menetapkan upah minimum bagi guru honorer yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak di masing-masing daerah. Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan untuk mendukung pengangkatan guru honorer menjadi pegawai tetap,? katanya.

LBH Gema Keadilan percaya bahwa investasi pada guru adalah investasi pada masa depan bangsa. Dengan memberikan perlindungan hukum yang optimal dan kesejahteraan yang layak, kita dapat memastikan pendidikan berkualitas bagi generasi mendatang.

?Mari kita jadikan Hari Guru ini sebagai momentum untuk memperjuangkan hak-hak guru. Guru yang terlindungi dan sejahtera adalah kunci keberhasilan pendidikan di Indonesia,? katanya.

Indramayu (ANTARA) - Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu, Jawa Barat, mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu di lembaga pemasyarakatan (lapas) setempat yang melibatkan seorang oknum pegawai lapas berinisial T.

Kepala Polres Indramayu AKBP Ari Setyawan Wibowo di Indramayu, Senin, mengatakan kasus ini terungkap setelah pihak lapas menggelar razia secara internal, kemudian berkoordinasi dengan kepolisian terkait adanya peredaran sabu-sabu.

Ia menyampaikan dalam razia itu ditemukan 25,8 gram sabu-sabu, yang disembunyikan di saluran air pada sel narapidana (napi).

“Lapas melaksanakan razia dan menemukan bungkusan di dalam rokok yang berisi narkoba jenis sabu-sabu. Barang tersebut disembunyikan di gorong-gorong air,” ujarnya.

Dari hasil pengembangan, kata dia, petugas lapas kembali menemukan 15,15 gram sabu-sabu lainnya yang disembunyikan di balik kipas angin di area sel.

Ia menyampaikan berdasarkan keterangan yang dihimpun, barang tersebut diselundupkan melalui bohlam lampu dan dititipkan kepada oknum pegawai lapas yakni T.

Kapolres menyebutkan oknum ini diduga berperan membantu penyelundupan sabu-sabu ke dalam lapas. Selain itu pihaknya juga masih mengejar pemasok utama dari narkotika tersebut.

“Dari hasil penyelidikan, sabu itu dibawa dari luar dan dititipkan ke oknum T melalui bohlam lampu,” katanya.