REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen Imigrasi) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, beranjak menuju babak baru sistem Imigrasi Indonesia dengan menerapkan penerbitan paspor elektronik (e-paspor) 100 persen secara bertahap. Kebijakan tersebut diterapkan mulai Ahad (1/12/2024).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam menjelaskan penerbitane-pasportersebut dimulai dari 13 kantor Imigrasi yang dijadikan sebagai percontohan. Nantinya, seluruh kantor Imigrasi di Indonesia menyusul polm menerapkan kebijakan tersebut.

“Per 1 Desember 2024, seluruh warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor di 13 kantor Imigrasi yang ditunjuk akan secara otomatis mendapatkan paspor elektronik. Ke depannya, kita rencanakan akan diimplementasikan ke seluruh kantor imigrasi di Indonesia,” kata Godam dalam keterangan diterima di Jakarta, Ahad (1/12/2024).

Daftar kantor imigrasi yang dijadikan percontohan penerbitane-paspor100 persen, yaitu Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Kantor Imigrasi Medan, dan Kantor Imigrasi Batam.

Kemudian, Kantor Imigrasi Makassar, Kantor Imigrasi Tangerang, Kantor Imigrasi Surabaya, Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Kantor Imigrasi Jakarta Timur, Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Kantor Imigrasi Jakarta Utara, serta Kantor Imigrasi Tanjung Priok.

Godam menjelaskan paspor elektronik ataue-paspormerupakan dokumen perjalanan yang dilengkapi dengan cip elektronik yang berisi data biometrik pemegang paspor, seperti foto wajah dan sidik jari.

Data-data tersebut dienkripsi dengan teknologi keamanan tinggi, sehingga sangat sulit untuk dipalsukan. Selain itu,e-pasporjuga dilengkapi dengan fitur keamanan lainnya, seperti tinta khusus dan hologram yang sulit ditiru.

Salah satu keunggulane-paspor, yaitu keamanan lebih tinggi yang meminimalisasi risiko penyalahgunaan serta memungkinkan proses imigrasi yang lebih cepat, terutama di sejumlah negara yang telah mengadopsi sistem pemeriksaan paspor otomatis menggunakan pembaca cip.

Tidak hanya itu, kata Godam,e-pasportelah menjadi standar internasional dalam dokumen perjalanan. Ia mengatakan hampir seluruh negara di dunia telah menggunakane-pasporsebagai dokumen perjalanan negara yang sah.

Oleh karena itu, Godam meyakini implementasi penerbitane-paspor100 persen merupakan upaya dari sisi keimigrasian untuk memperkuat paspor Republik Indonesia.

“Penggunaan kombinasi fitur pengaman, bahan baku, dan teknik terbaru lainnya sesuai standar internasional menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa paspor dapat terlindungi selama digunakan untuk melakukan perlintasan antarnegara,” ucap Godam.

JAKARTA - Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor A. Rifqi al Mubarok menolak setiap upaya atau wacana penggabungan kembali institusi Polri ke dalam institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sebab langkah tersebut bertentangan dengan amanah Reformasi 1998 yang tertuang dalam TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, serta keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memisahkan Polri dari TNI.

"Reformasi 1998 adalah tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Salah satu capaian utama gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil kala itu adalah memisahkan peran dan fungsi Polri dari TNI. Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan yang mendukung supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan demokrasi," kata Rifqi, yang akrab disapa Gus Rifqi, Minggu (1/12/2024).

Gus Rifqi juga mengingatkan, keputusan Gus Dur kala itu bertujuan menjadikan Polri sebagai institusi sipil yang fokus pada penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, sedangkan TNI diarahkan menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal. "Keputusan itu bukan sekadar kebijakan, melainkan fondasi untuk membangun sistem demokrasi yang lebih sehat," tambah Gus Rifqi.

GP Ansor mengingatkan menggabungkan Polri ke dalam TNI akan mengkhianati semangat reformasi dan berpotensi melemahkan demokrasi. "Langkah itu hanya akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan dan mengaburkan fungsi masing-masing institusi dalam sistem demokrasi kita," ujarnya.

Selain itu, Gus Rifqi menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap institusi penegak hukum seperti Polri. "Pemisahan ini telah terbukti efektif selama lebih dari dua dekade, menghasilkan penegakan hukum yang lebih transparan dan berkeadilan," kata Gus Rifqi.

Sebagai organisasi yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor merasa berkewajiban menjaga amanah reformasi. Gus Rifqi pun mengingatkan banyak pengambil kebijakan saat ini adalah aktivis Reformasi 1998.

"Kepada mereka, kami ingatkan untuk tidak melupakan perjuangan mahasiswa dan rakyat kala itu. Jangan biarkan langkah besar itu dinodai oleh kebijakan yang bertentangan dengan semangat reformasi," tegasnya.

GP Ansor juga mengajak generasi muda untuk terus mengawal demokrasi. "Sebagai generasi penerus, kita tidak boleh membiarkan perjuangan para pendahulu sia-sia. Reformasi bukan akhir, melainkan awal perjalanan menuju demokrasi yang lebih matang," ujarnya.

Dalam pernyataan penutup, Ketua Umum GP Ansor H Addin Jauharudin menegaskan kembali sikap tegas organisasi. "Kami menolak dengan tegas wacana atau upaya mengembalikan Polri ke dalam TNI. GP Ansor berdiri tegak menjaga cita-cita reformasi dan memastikan supremasi sipil tetap menjadi pilar utama demokrasi Indonesia," tegas Addin.

GP Ansor juga berharap pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal sangat menghormati Gus Dur, tetap berpegang pada prinsip-prinsip reformasi. "Jangan pernah mundur. Indonesia membutuhkan komitmen kuat untuk mewujudkan negara yang adil, demokratis, dan sejahtera," katanya.

Jakarta: Drama tujuh gol mewarnai kemenangan Arsenal atas West Ham dengan skor telak 5-2 pada pekan ke-13 Liga Inggris di Stadion London, London, Minggu, 1 Desember 2024 dini hari WIB.

Kemenangan Arsenal hadir berkat gol-gol dari Gabriel Magalhaes, Leandro Trossard, Martin Odegaard, Kai Havertz dan Bukayo Saka.

West Ham sempat memberikan perlawanan dan memperkecil ketertinggalan lewat gol yang dicetak oleh Aaron Wan-Bissaka serta Emerson Palmieri.

Berkat kemenangan ini Arsenal naik ke peringkat kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan 25 poin dari 13 laga, sementara West Ham tertahan di posisi 14 dengan 15 poin.

Jalannya laga

Arsenal mengambil inisiatif menyerang dan dapat unggul cepat pada menit 10 setelah umpan sepak pojok disambut sundulan Gabriel Magalhaes yang membobol gawang West Ham sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Sukses unggul cepat membuat Arsenal semakin bersemangat melancarkan serangan dan berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Leandro Trossard setelah menerima umpan tarik Bukayo Saka.

Arsenal mendapatkan peluang emas untuk menambah keunggulan setelah mendapat hadiah tendangan penalti oleh wasit karena Bukayo Saka dilanggar di kotak terlarang oleh Lucas Paqueta.

Martin Odegaard yang maju sebagai algojo sukses melaksanakan tugasnya dengan baik setelah tendangannya tak dapat dihentikan oleh kiper West Ham Lukasz Fabianski sehingga skor berubah menjadi 3-0 pada menit 34.

Skuad asuhan Mikel Arteta memperbesar keunggulan menjadi 4-0 saat laga berjalan 36 menit setelah Kai Havertz dapat membobol gawang West Ham seusai menerima umpan Trossard.

Tertinggal empat gol tak membuat West Ham putus asa dan mampu memperkecil defisit menjadi 1-4 setelah Aaron Wan-Bissaka dapat membobol gawang Arsenal lewat tendangan kaki kanannya pada menit 38.

West Ham berhasil kembali memperkecil ketertinggalan dua menit berselang setelah tendangan bebas Emerson Palmieri membobol gawang Arsenal yang dijaga David Raya sehingga skor berubah menjadi 2-4.

Pada waktu tambahan babak pertama, Arsenal dapat kembali memperlebar jarak dengan West Ham setelah mencetak gol kelima pada pertandingan ini lewat tendangan penalti Bukayo Saka sehingga skor berubah menjadi 5-2 pada menit 45+5. Skor tersebut bertahan hingga laga usai. AFP PHOTO/Henry Nicholls


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Pangkalpinang (ANTARA) - Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggelar Program Sapa Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) sebagai langkah meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada WPB.

"Program ini untuk mendengar langsung masukan dan pendapat WBP terkait layanan dan pembinaan lapas ini," kata Kepala Lapas Kelas IIA Pangkalpinang Hidayat di Pangkalpinang, Minggu.

Ia mengatakan kegiatan Sapa Warga Binaan ini sebagai bentuk komitmen Lapas Kelas IIA Pangkalpinang untuk meningkatkan pelayanan, pembinaan, integrasi, hingga remisi, sehingga dapat menciptakan suasana lapas yang aman dan nyaman.

"Keterbukaan komunikasi ini sangat penting demi meningkatkan kualitas pembinaan WBP di lapas ini," katanya.

Menurut dia, kegiatan ini merupakan ruang terbuka untuk warga binaan berdialog dengan petugas lapas, agar pelayanan lapas semakin baik ke depan.

“Kami di sini untuk mendengarkan kalian. Jika ada masukan terkait pembinaan, remisi, atau program integrasi, sampaikan kepada kami. Kami ingin memastikan semua warga binaan merasa aman, terlayani dengan baik, dan siap menghadapi masa depan,” katanya.

Ia mengajak seluruh warga binaan untuk menjadikan Lapas sebagai titik nol untuk memulai kehidupan yang lebih baik.

“Lapas ini adalah titik nol, tempat kita memulai kembali dengan langkah baru. Jadikan masa ini sebagai waktu introspeksi dan peluang untuk menjadi pribadi yang lebih baik saat kembali ke masyarakat,” katanya.

Ia mengimbau warga binaan untuk menjaga kesehatan, mengikuti setiap program pembinaan dengan sungguh-sungguh, dan memanfaatkan waktu di lapas untuk memperbaiki diri.

“Jagalah kesehatan kalian, patuhi aturan, dan gunakan waktu di sini untuk belajar dan berkembang. Apa yang kalian lakukan sekarang akan menentukan kehidupan kalian setelah bebas nanti,” demikian Hidayat.

Bisnis.com, JAKARTA – Tim Advokasi calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak dua oknum petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur segera ditetapkan sebagai tersangka.

Hal itu buntut temuan belasan surat suara yang tercoblos untuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Wakil Ketua Bidang Hukum Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono Muslim Jaya Butarbutar menyatakan tindakan pencoblosan yang melibatkan Ketua KPPS dan petugas keamanan itu melanggar Pasal 181 UU No. 1/2015.

"Kami tim hukum meminta Gakkumdu dan penyidik untuk segera menjadikan Ketua KPPS tersebut dan petugas ketertiban untuk dijadikan tersangka. Kenapa? Karena secara sengaja sudah melakukan apa yang dimaksud dalam pasal 181 tersebut," ujarnya melalui rilisnya, Minggu (1/12/2024).

Jaya menjelaskan bahwa dalam bunyi pasal 181 UU nomor 1 tahun 2015 menuangkan bahwa apabila secara sengaja mengetahui bahwa surat adalah tidak sah dan dipalsukan menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakan surat suara sah dipidana paling singkat 26 bulan penjara.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur (Jaktim) memberhentikan ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28 Kelurahan Pinang Ranti, Makasar, Jaktim. Pemecatan buntut temuan 19 surat suara yang tercoblos untuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada 2024.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jaktim, Rio Verieza mengatakan sang ketua KPPS melanggar kode etik. Sebab, ketua KPPS itu meminta petugas pengamanan langsung (pamsung) TPS untuk mencoblos surat suara tak terpakai.

"Di TPS 28 Kelurahan Pinang Ranti itu terjadi pelanggaran kode etik oleh Ketua KPPS dan pamsung. Jadi, Ketua KPPS itu menyuruh pamsung untuk mencoblos surat suara yang tidak terpakai," kata Rio.

Dia menjelaskan, petugas ketertiban yang mendapat arahan dari Ketua KPPS kemudian mencoblos 19 surat suara. Beruntung, pengawas TPS sempat menggagalkan surat suara tercoblos itu dimasukkan ke kotak suara.

"Dari 19 surat suara itu yang sempat dimasukkan ke kotak suara itu satu surat suara, kemudian 18 surat suara itu ditahan oleh pengawas TPS, jadi digagalkan ini oleh pengawas TPS," jelas Rio.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata dia, seluruh surat suara yang tercoblos mengarah pada Pramono Anung-Rano Karno. Meski demikian, hasil pemeriksaan mengungkap ketua KPPS tidak mengarahkan pencoblosan dilakukan pada salah satu paslon.

"Jadi, untuk unsur politis (mengarahkan paslon tertentu) tidak ada. Jadi berdasarkan pemeriksaan yang bersangkutan, memang yang bersangkutan itu ingin TPS-nya ingin banyak yang hadir," ungkapnya.

Buntut kejadian itu, Ketua KPPS TPS 28 Pinang Ranti dan satu pamsung dipecat. Rio memastikan berdasarkan hasil pemeriksaan, hanya ketua KPPS yang mengetahui kejadian itu.

Jakarta -

Pakar hukum ilmu pidana Universitas Islam Lamongan (Unisla), Ayu Dian Ningtias, menyebut usulan Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertentangan dalam pandangan ilmu hukum pidana khususnya. Begini penjelasannya.

"Status atau eksistensi kepolisian dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana (SPP) sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari SPP," kata Ayu dalam keterangannya, dilansir detikJatim, Minggu (1/12/2024).

Ayu menyebut, berdasarkan tugas, Polri sebagai kepolisian nasional di Indonesia bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pada awalnya, kata Ayu, Polri adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Namun, sejak dikeluarkan UU Kepolisian No 2 Tahun 2002, status Polri sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Hal ini disebabkan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Secara internasional, lanjut Ayu, hal ini terlihat dalam laporan Kongres PBB ke-5/1975 (mengenai 'The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders' khususnya dalam membicarakan masalah 'the emerging roles of the police and other law enforcement agencies') yang menegaskan It was recognized that the police were a component of the larger system of criminal justice which operated against criminality (diakui bahwa polisi adalah komponen dari sistem peradilan pidana yang lebih besar yang beroperasi melawan kriminalitas).

"Nah kalau kekuasaan kehakiman diartikan hanya sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, seperti tercantum dalam Pasal 1 UU RI Nomor 4 tahun 2004. Perumusan demikian memberi kesan sempit, bahwa kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan peradilan, atau kekuasaan mengadili, menurut hemat penulis kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum/undang-undang," ujarnya.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana kekuasaan kehakiman diimplementasikan dengan 4 tahap yaitu: Kekuasaan penyidikan, Kekuasaan penuntutan, Kekuasaan mengadili, Kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana. Keempat tahap itu merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana yang integral), jelas dalam Dalam KUHAP tercantum mengenai siapa saja yang boleh melakukan penyidikan dan penyelidikan, di mana yang boleh melakukan penyidikan disebut dengan penyidik diatur dalam pasal 1 butir 1 KUHAP yang menyatakan bahwa "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".

"Sedangkan yang berhak melakukan penyelidikan yang kemudian disebut dengan penyelidik, diatur dalam Pasal 1 butir 4 bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang, kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum haruslah mandiri dalam sistem peradilan pidana," imbuhnya.

Lihat juga video: Ahli Hukum Pidana: Restorative Justice Bukan Menghapus Tindak Pidana

[Gambas:Video 20detik]

(fas/knv)

Jakarta: Publik digegerkan dengan peristiwa seorang anak yang masih berusia 14 tahun diduga membunuh ayah dan neneknya di Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November dini hari pukul 01.00 WIB. Hingga kini motif remaja berinisal MAS tersebut belum diketahui.

Sebelumnya, seorang remaja putri dirudapaksa oleh empat remaja hingga tewas di Palembang, Sumatra Selatan, pada awal September 2024. Para pelaku mengaku sering nonton film dewasa sehingga tidak mampu mengendalikan nafsunya.

Menurut Ditjen Pas Kementerian Hukum & HAM, pada 2022, jumlah anak berkonflik dengan hukum (ABH) meningkat menjadi 1.800-an anak, sementara per Agustus 2023 jumlahnya mencapai 2.000-an anak.

Menurut ICJR, ragam faktor yang mempengaruhi anak menjadi pelaku krinimal adalah pola asuh yang salah, anak dengan trauma berpotensi menjadi pelaku, dan pengawasan serta edukasi terhadap anak yang masih lemah.

Anak berkonflik dengan hukum dapat dijerat dengan hukum dan diatur Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kemudian keadilan restoratif bagi anak.

Sumber: Redaksi Metro TV/Ditjen Pas Kemenkum & HAM/ICJR


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

JAKARTA - Seorang anak MAS (14) tega menusuk ayah, ibu, dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam peristiwa itu, ayah dan neneknya tewas di tempat kejadian.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idnal mengatakan, pelaku tidak ditahan di kantor polisi lantaran usianya yang masih dibawah umur.

?Dalam penanganan kasus anak MAS sebagai pelaku, tentunya berpedoman pada sistem peradilan anak UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,? kata Ade Rahmat, Minggu (1/12/2024).

Ade Rahmat mengungkapkan, telah berkoordinasi dengan KPAI hingga Balai Pemasyarakatan terkait perkara tersebut. Nantinya, pelaku anak akan dititipkan di rumah aman atau safe house milik Balai Pemasyarakatan.

?Kami sudah koordinasi dengan KPAI, Dinas PA, Apsifor/psikolog anak, Bapas sesuai aturan per UU tersebut. Nanti anak sebagai pelaku tidak di tahan di Polres tetapi dititip di rumah aman/safe house milik Bapas,? jelas dia.

Sebelumnya, anak remaja berinisial MAS (14) menusuk kedua orang tuanya ketika dalam keadaan tertidur pada Sabtu, 30 November 2024 dini hari. Nahasnya, sang ayah berinisial APW (40) tewas.

Hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung usai olah TKP lanjutan di Taman Bona Indah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. "Diduga korban ditusuk dalam keadaan tidur ya, dalam keadaan tidur," kata Gogo.

Kendati demikian, ia mengaku masih nendalami kronologi penusukan tersebut. Hanya saja, ia mengatakan, pihaknya mendapat pengakuan dari pelaku bahwa menikam kedua orang tuanya saat tengah tertidur di kamar yang berada di lantai dua.

"Jadi, ini masih kita dalami ya, tapi informasi awal ya, kami dapatkan keterangan dari pelaku, ya ayahnya sedang tidur bersama ibunya, dia turun mengambil pisau dari dapur dia naik lagi ke atas dan melakukan penusukan tersebut," kata Gogo.

IDXChannel - Indonesia akan memasuki babak baru dalam sistem keimigrasian lewat penerapan paspor elektronik 100 persen mulai 1 Desember 2024.Penerbitan ini akan dimulai bertahap di 13 kantor imigrasi di Indonesia.

"Per 1 Desember 2024, seluruh warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor di 13 kantor imigrasi yang ditunjuk akan secara otomatis mendapatkan paspor elektronik. Ke depannya kita rencanakan akan diimplementasikan ke seluruh kantor imigrasi di Indonesia," ujar Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam dalam keterangan resminya, Minggu (1/12/2024).

Paspor elektronik atau e-paspor adalah dokumen perjalanan yang dilengkapi dengan chip elektronik yang berisi data biometrik pemegang paspor, seperti foto wajah dan sidik jari.

"Data-data ini di-enkripsi dengan teknologi keamanan tinggi sehingga sangat sulit dipalsukan. Selain itu, e-paspor juga dilengkapi dengan fitur keamanan lainnya seperti tinta khusus dan hologram yang sulit ditiru," ucap dia.

Adapun keunggulan paspor elektronik mencakup keamanan yang lebih tinggi yang meminimalisasi risiko penyalahgunaan, serta proses imigrasi yang lebih cepat terutama di sejumlah negara di dunia yang telah mengadopsi sistem pemeriksaan paspor otomatis yang menggunakan pembaca chip.

"Selain itu, e-paspor telah menjadi standar internasional dalam dokumen perjalanan. Hampir semua negara di dunia telah menggunakan e-paspor sebagai dokumen perjalanan negara yang sah," kata dia.

Godam mengatakan implementasi penerbitan e-paspor 100 persen merupakan upaya dari sisi keimigrasian untuk memperkuat paspor Republik Indonesia.

"Penggunaan kombinasi fitur pengaman, bahan baku, dan teknik terbaru lainnya sesuai standar internasional menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa paspor dapat terlindungi selama digunakan untuk melakukan perlintasan antar negara," kata dia.

Berikut 13 Kantor Imigrasi yang akan menerbitkan Paspor elektronik 100 persen:

1. Kantor Imigrasi Soekarno Hatta.
2. Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.
3. Kantor Imigrasi Jakarta Barat.
4. Kantor Imigrasi Medan.
5. Kantor Imigrasi Batam.
6. Kantor Imigrasi Makassar.
7. Kantor Imigrasi Tangerang.
8. Kantor Imigrasi Surabaya.
9. Kantor Imigrasi Ngurah Rai.
10. Kantor Imigrasi Jakarta Timur.
11. Kantor Imigrasi Jakarta Pusat.
12. Kantor Imigrasi Jakarta Utara.
13. Kantor Imigrasi Tanjung Priok.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan dalam lima tahun terakhir, reformasi birokrasi Indonesia telah berkontribusi nyata pada berbagai capaian dalam skala global yang mengantarkan Indonesia pada posisi cukup kompetitif dengan berbagai negara di dunia.

Pertama, berdasarkan Worldwide Governance Indicators, Indonesia berhasil naik peringkat dari 99 (2017) ke 73 (2022) untuk Government Effectiveness. Lalu, untuk Regulator Quality, Indonesia naik peringkat dari 94 ke 87.

Kedua, peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index naik dari peringkat 85 (2019) menjadi 54 (2024). Ketiga, peringkat Electronic Government Development Index (EGDI) Indonesia naik dari peringkat 107 (2017) menjadi 64 (2024). Keempat, peringkat Indonesia dalam perspektif sektor bisnis juga tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain.

Rini mengatakan reformasi birokrasi tersebut tidak dapat dilakukan sendiri. Hal ini mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi, seperti kebutuhan akan digitalisasi, peningkatan transparansi, dan responsivitas terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, Rini mengatakan dukungan lintas sektor menjadi sangat penting, termasuk dari akademisi, pelaku usaha, media, hingga masyarakat. Pesan ini ia sampaikan pada acara Sarasehan Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Gedung BRI 1, Jakarta, Sabtu (30/11).

"Alumni UNPAD memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada reformasi birokrasi seperti penelitian dan pengembangan evidence-based policy, sebagai mitra strategis dalam meningkatkan advokasi kebijakan terkait, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Kemudian, Rini juga menyoroti birokrasi adalah mesin pembangunan sehingga reformasi birokrasi tidak hanya tentang perbaikan tata kelola internal birokrasi. Melainkan juga tentang bagaimana kualitas kebijakan yang dikeluarkan harus dirasakan langsung dan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

"Maka dari itu, kita harus mampu mengadaptasi pendekatan human-based governance dan transformasi digital, dimana reformasi birokrasi fokus diarahkan pada upaya efisiensi internal birokrasi serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional seperti kemiskinan dan investasi, untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif," tambahnya.

Sementara itu, tren rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan angka peningkatan baik di kementerian/lembaga maupun provinsi/kabupaten/kota. Pada kementerian/lembaga, rata-rata Indeks RB pada 2023 yaitu 76,81 dibanding tahun 2014 yaitu 52,31. Kemudian, rata-rata pada provinsi yaitu 69,71 yang sebelumnya hanya 41,62, sedangkan di kabupaten/kota menjadi 59,32 yang sebelumnya 55,97.

Sebagai penutup pembicaraan pada diskusi panel, Rini mengajak seluruh hadirin untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam berkontribusi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan alumni UNPAD, kita pasti bisa menciptakan birokrasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ini adalah bagian penting dari upaya kita membangun Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur," pungkasnya.

(prf/ega)

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Lapas Kelas I Surabaya Kanwil Kemenkumham Jatim terus berinovasi mendukung program ketahanan pangan nasional. Pada Rabu (27/11/2024), mereka menggelar penanaman perdana di lahan baru seluas 3.800 meter persegi yang diresmikan langsung oleh Plt Dirjen Pemasyarakatan, Y Ambeg Paramarta.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sebelumnya telah lolos seleksi melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Proses seleksi mempertimbangkan motivasi tinggi serta keterampilan di bidang pertanian.

"Para WBP yang ikut serta memiliki semangat belajar dan ingin berkontribusi. Beberapa di antara mereka juga sudah berpengalaman dalam dunia pertanian," ujar Rudi Hartono, Kabid Kegiatan Kerja Lapas Kelas I Surabaya.

Lahan tersebut kini ditanami berbagai tanaman produktif, seperti jagung hibrida, jagung manis, dan aneka sayuran. Rudi menjelaskan, pemilihan jenis tanaman ini berdasarkan arahan Kalapas, Jayanta. 

"Tanaman ini dipilih karena mudah dirawat dan potensi hasil panennya tinggi, memberikan manfaat langsung bagi petugas, WBP, dan masyarakat," jelas Rudi.

Kalapas Jayanta menekankan bahwa program ini tidak hanya menjadi sarana pembinaan, tetapi juga mendukung implementasi Program Asta Cita Presiden dan 13 Program Akselerasi Kemenkumham. 

"Kami ingin warga binaan mendapatkan keterampilan baru dan berkontribusi nyata dalam ketahanan pangan," ujarnya.

Melalui program ini, Lapas Kelas I Surabaya diharapkan semakin produktif, sementara warga binaan bisa kembali ke masyarakat dengan bekal ilmu dan keterampilan yang mumpuni. Langkah nyata ini membuktikan bahwa pembinaan dapat menciptakan peluang baru untuk masa depan yang lebih baik.

Editor : Arif Ardliyanto

Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyadari reformasi birokrasi tidak dapat dilakukan sendiri, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi, seperti kebutuhan akan digitalisasi, peningkatan transparansi, dan responsivitas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, dukungan lintas sektor menjadi sangat penting, termasuk dari akademisi, pelaku usaha, media, hingga masyarakat.

"Alumni UNPAD memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada reformasi birokrasi seperti penelitian dan pengembangan evidence-based policy, sebagai mitra strategis dalam meningkatkan advokasi kebijakan terkait, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Hal itu ia sampaikan pada acara Sarasehan Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Gedung BRI 1, Jakarta, Sabtu (30/11). Lalu, Rini juga menyoroti birokrasi adalah mesin pembangunan sehingga reformasi birokrasi tidak hanya tentang perbaikan tata kelola internal birokrasi. Akan tetapi, juga tentang bagaimana kualitas kebijakan yang dikeluarkan harus dirasakan langsung dan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

"Maka dari itu, kita harus mampu mengadaptasi pendekatan human-based governance dan transformasi digital, dimana reformasi birokrasi fokus diarahkan pada upaya efisiensi internal birokrasi serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional seperti kemiskinan dan investasi, untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif," tambahnya.

Pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan yang baik, tren rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi menunjukan angka peningkatan baik di kementerian/lembaga maupun provinsi/kabupaten/kota. Rata-rata indeks RB di kementerian/lembaga pada 2023 yaitu 76.81, dibandingkan tahun 2014 yaitu 52,31. Sementara rata-rata pada provinsi yaitu 69,71 yang sebelumnya hanya 41,62, sedangkan di kabupaten/kota 59,32 sebelumnya 55,97.

Gambaran lima tahun terakhir, reformasi birokrasi Indonesia juga telah berkontribusi nyata pada berbagai capaian dalam skala global yang mengantarkan Indonesia pada posisi yang cukup kompetitif dengan berbagai negara di dunia.

Pertama, berdasarkan Worldwide Governance Indicators, Indonesia berhasil naik peringkat dari 99 (2017) ke 73 (2022) untuk Government Effectiveness. Lalu, berhasil naik peringkat dari 94 ke 87 untuk Regulatory Quality.

Kedua, peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index naik dari peringkat 85 (2019) menjadi 54 (2024). Ketiga, peringkat Electronic Government Development Index (EGDI) Indonesia naik dari peringkat 107 (2017) menjadi 64 (2024). Keempat, peringkat Indonesia dalam perspektif sektor bisnis juga tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain.

Lebih lanjut, Rini mengajak seluruh hadirin untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam berkontribusi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan alumni UNPAD, kita pasti bisa menciptakan birokrasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ini adalah bagian penting dari upaya kita membangun Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur," pungkasnya.

Simak juga video: MenPAN-RB Apresiasi Hoegeng Awards, Harap Bisa Terus Menyala

[Gambas:Video 20detik]

(prf/ega)