Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mengoptimalkan upaya pencegahan terhadap ekstremisme yang mengarah kepada terorisme di tengah masyarakat.

"Ekstremisme yang berujung pada terorisme adalah ancaman serius bagi stabilitas sosial, keamanan nasional, dan keharmonisan masyarakat, sehingga harus kita cegah ataupun antisipasi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng Katma F. Dirun di Palangka Raya, Senin.

Dia menjelaskan, sebagai salah satu strategi merespons permasalahan terkait ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, Presiden RI telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020-2024.

Oleh karenanya pada hari ini, salah satunya Pemprov Kalteng menggelar sosialisasi pencegahan ekstremisme yang mengarah pada terorisme dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Dia menyampaikan RAN PE berfungsi sebagai pengarah koordinasi antar kementerian dan lembaga, untuk meningkatkan daya tangkal, menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan, serta mencegah terorisme.

"Saya menegaskan pentingnya menyelaraskan peran dan fungsi pemerintah daerah serta membangun ketahanan masyarakat secara umum, dalam menangkal ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," ujar Katma.

Lebih lanjut dia menekankan, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki peran vital sebagai benteng pertama untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.

"Seiring berkembangnya zaman, pengaruh negatif semakin mudah masuk ke dalam kehidupan kita, termasuk peredaran narkoba yang semakin mengkhawatirkan," tuturnya.

Maka pencegahan harus dimulai dari dalam keluarga dengan cara komunikasi yang baik, edukasi sejak dini, teladan yang baik, membangun aktivitas positif dan mengawasi perubahan perilaku anak.

Katma berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya aksi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sekaligus juga bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat.

"Kami harapkan peran aktif masyarakat dalam menjaga situasi kondisi lingkungan, terlebih lagi ketertiban dan keamanan pasca pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 yang telah dilaksanakan," katanya.

Sementara itu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kalteng Edy Yusuf menyampaikan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan ekstremisme yang mengarah pada terorisme di lingkungan masyarakat.

"Juga meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang penyalahgunaan narkotika di lingkungan keluarga dan masyarakat," katanya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono menginstruksikan kepada seluruh jajaran BNPT untuk tetap meningkatkan kinerja dalam rangka meningkatkan kewaspadaan penanggulangan terorisme, terutama pada momen akhir tahun 2024.

"Masuk periode akhir tahun 2024 ini mari terus meningkatkan kinerja dalam berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme," kata Eddy dalam Rapat Pimpinan (Rapim) BNPT di Sentul, Bogor Jawa Barat, Jumat (29/11), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Untuk itu, ia meminta sejumlah kegiatan kolaboratif harus terus ditingkatkan pada akhir tahun ini agar upaya pencegahan dapat selalu diglorifikasikan.

Dia berharap berbagai program BNPT bisa disinergikan dengan program-program kementerian/lembaga (k/l) yang berdampak positif kepada masyarakat.

Eddy menyebutkan terdapat sejumlah program BNPT terkait pencegahan terorisme yang berkolaborasi dengan k/l di antaranya, yakni program Sinergisitas, Desa Siapsiaga, Sekolah Damai, dan Dialog Kebangsaan.

Di sisi lain, Kepala BNPT tersebut pun tetap mengajak semua pihak untuk selalu waspada dan tidak boleh lengah terhadap ideologi radikal terorisme.

"Kewaspadaan harus terus dijaga dan ditingkatkan. Kita tidak boleh lengah terhadap ideologi kekerasan," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan aksi terorisme di Indonesia telah menurun selama tiga tahun terakhir karena pemerintah berhasil dalam meredam cikal bakal pergerakan terorisme sejak dini.

"Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir telah terjadi penurunan insiden terkait terorisme di Indonesia. Dari tahun 2023 hingga paruh pertama tahun 2024, Indonesia berhasil mempertahankan status zero terrorism attack," kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Adi Winarso saat memimpin Delegasi RI pada kegiatan The 4th Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF) seperti dikutip siaran pers Kemenko Polkam, Jumat (29/11).

Menurut Adi, Indonesia berhasil berada dalam status aman dari terorisme karena pemerintah melakukan langkah pencegahan awal seperti menindak para pelaku sebelum melakukan aksinya.

Namun demikian, Adi tetap menyoroti munculnya fenomena aksi terorisme baru yang lebih moderen dengan menggunakan teknologi.

Ragam fenomena yang muncul, seperti perekrutan anggota teroris lewat teknologi media, penyebaran paham-paham ekstremisme melalui internet, penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan penggunaan cryptocurrency dalam pendanaan terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - DPP PDI-Perjuangan (PDIP) akan beri bantuan hukum kepada Connie Rahakundini Bakrie atau Connie Bakrie yang dipanggil Polda Metro Jaya hari ini, Senin (2/12/2024).

Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menyebut perkara tindak pidana yang kini melibatkan Connie Rahakundini Bakrie adalah perkara lama yang diungkit dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

"Kaitannya ini kasus yang lama dan kami menyayangkan karena kami melihat bahwa Mbak Connie sebelumnya gara-gara sudah hadir dan menyampaikan pendapatnya di podcast Akbar Faizal," tuturnya di Jakarta, Senin (2/12).

Padahal, Connie sudah memberi klarifikasi kepada Polda Metro Jaya pada 20 Maret 2024 lalu. Connie diklarifikasi terkait dengan pernyataannya di akun Instagramnya, yaitu Polisi mempunyai akses Sirekap dan akses pengisian formulir C-1 yang bisa dilakukan dari Polres-Polres.

"Tentunya kami menduga ini korelasinya sama ketika menyampaikan kritik terhadap situasi pemilukada tahun ini dan kemudian tiba-tiba ada panggilan," kata Ronny.

Maka dari itu, Ronny menegaskan bahwa PDI-Perjuangan bakal memberikan bantuan hukum kepada Connie Bakrie jika dipanggil penyidik Polda Metro Jaya hari ini Senin 2 Desember 2024.

"Kami menduga ini bagian dari kriminalisasi, sehingga kami perlu untuk mendampingi," ujarnya.

Mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) berinisial MA diduga menjadi korban pemerkosaan IWAS, seorang pemuda disabilitas tanpa tangan. IWAS ditetapkan tersangka, tetapi keluarganya tidak terima atas penetapan itu karena menilai tidak mungkin IWAS melakukannya. Sementara pihak korban menjelaskan modus yang dilancarkan pelaku.

Dilansir detikBali, Andre Safutra selaku kuasa hukum korban MA membeberkan modus yang diduga digunakan pelaku hingga memerkosa MA. Dugaan pemerkosaan itu sendiri terjadi pada Senin, 7 Oktober 2024 lalu, ketika korban sedang membuat video di Taman Udayana, Mataram.

"Saat itu korban membuat video di area jogging Taman Udayana sekitar pukul 08.00 WITA. Dihampiri IWAS lalu berkenalan dengan korban," cerita Andre kepada detikBali, Minggu (1/2/2024) malam.

Kemudian IWAS mengajak korban ke bagian utara taman tersebut. Di sana, mereka melihat ada pasangan muda-mudi berciuman. Hal itu membuat MA teringat pada mantan kekasihnya, lalu menangis. Kata Andre, situasi itu dimanfaatkan IWAS untuk mengorek masa lalu korban.

"Korban tiba-tiba syok dan menangis. Pelaku lalu menanyakan kamu menangis karena ada masa lalu dengan mantan kekasihmu. Di sana pelaku lalu memojokkan korban dengan mengulik masa lalu korban dengan tebakan-tebakan pelaku," lanjutnya.

Perbincangan tentang masa lalu dengan kekasih itu membuat korban merasa terpojok. Di situ diduga tersangka mulai memanipulasi korban. Tersangka diduga mengatakan bahwa korban harus mandi suci untuk membersihkan diri dari masa lalu.

"Kata IWAS ke korban 'Karena kamu sudah terikat dengan saya, kamu tidak bisa kemana-mana'. Dengan hal itu korban takut. Kamu harus mandi wajib, harus disucikan," jelas Andre.

Tersangka pun mengajak korban ke sebuah homestay di Mataram untuk mandi suci di sana. Awalnya korban menolak, tetapi tersangka mengancam akan membeberkan masa lalu korban dengan sang kekasih kepada keluarganya.

"Korban awalnya menolak. Setelah itu dia berupaya mengajak korban ikut dengan pelaku ke homestay. Pelaku terus mengancam di sana. Kalau tidak ikuti saya, saya akan laporkan ke orang tuamu," ungkapnya menirukan ucapan tersangka.

Sesampai di homestay, IWAS meminta MA membayar sewa kamar sebesar Rp 50 ribu. Kemudian dengan mulutnya, IWAS membuka kunci pintu kamar. MA enggan masuk tetapi dipaksa hingga menurut.

"Setelah itu korban dibacakan mantra dalam bahasa Bali oleh pelaku. Di sana pelaku sempat meminta korban membuka celana pelaku, tapi korban menolak. Setelah itu pelaku mendorong korban menggunakan badan pelaku," papar Andre.

Sementara tersangka disebut memaksa membuka celana korban dengan kakinya. Tersangka mengancam korban agar tidak berteriak. Kalau berteriak, dia menakut-nakuti bahwa mereka akan dinikahkan karena ketahuan berduaan di kamar.

"Korban lalu ditindih oleh pelaku lalu memerkosa korban. Korban sambil membaca Ayat Kursi dan pelaku membaca mantra-mantra dari bahasa Bali," ujarnya.

Setelah kejadian itu, MA yang syok sempat menangis di kamar mandi. Kemudian mereka keluar dan IWAS minta diantarkan ke Islamic Center Mataram. Mereka berpisah di sana. MA kemudian melapor ke temannya tentang kejadian itu. Teman MA sempat mengkonfrontasi IWAS, tetapi dibantah.

"Lalu di sana korban melapor ke Polda NTB. Setelah itu, pelaku mengaku tidak melakukan apa pun dan melaporkan soal pencemaran nama baiknya ke Ditreskrimsus Polda NTB, Selasa (8/10)," lanjut Andre.

Sebelumnya, Kepala Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) IV Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati mengatakan pelaku telah ditetapkan tersangka berdasarkan dua alat bukti dan keterangan dua saksi ahli.

"Ya sudah menjadi tersangka. Dalam perkara ini, satu orang korban," katanya, Sabtu (30/11/2024).

Video: Kronologi Pembunuhan Wanita di Jalan Trans Sulawesi, Korban Juga Diperkosa

Video: Kronologi Pembunuhan Wanita di Jalan Trans Sulawesi, Korban Juga Diperkosa

Eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shibab meminta Presiden Prabowo Subianto membersihkan pemerintahannya dari orang-orang yang bermasalah.

Menurutnya, dalam 10 tahun terakhir, demokrasi di Indonesia rusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela dan judi dimana-mana.

Ia berharap orang-orang yang dinilainya merusak Indonesia itu untuk dituntut pertanggungjawabannya.

"Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat, kepada yang kami hormati, Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan bapak dari orang-orang yang bermasalah," kata Rizieq saat Reuni 212 di Monas, Jakarta, Senin (2/12).

"Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri," imbuh dia.

Menurutnya, masyarakat akan mendukung jika Prabowo bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum dalam 10 tahun terakhir.

"Tidak peduli siapapun dia, tidak peduli, apakah itu Jokowi ataupun fufufafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat seret ke pengadilan," ujar Rizieq.

Dalam kesempatan itu, Rizieq mengatakan kabinet yang dibentuk Prabowo sudah baik dan harus didukung.

Namun, kata dia, ada orang yang diduga terlibat dalam kasus penembakan enam laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, saat ini ada dalam kabinet.

"Masih ada bau anyir darah KM 50, karena ada beberapa orang yang diduga terlibat langsung atau tidak langsung dalam peristiwa KM 50, justru duduk diangkat masuk dalam Kabinet. Maka itu sekali lagi, jadi kabinet ini, secara umum sudah bagus, kabinet ini secara umum harus kita dukung," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Imam Besar Muhammad Habib Rizieq Syihab (HRS) berorasi di depan belasan ribu massa yang hadir dalam Reuni Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 di dalam kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024) pagi WIB. "Istiqomah untuk menegakkan Islam di Indonesia," kata Rizieq dalam pidatonya.

Dalam Reuni Akbar bertema "Revolusi Akhlak untuk Menuju Indonesia Berkah dan Palestina Merdeka" ini, Rizieq menegaskan bahwa kunci keberkahan Allah SWT sudah tertera jelas dalam Al Quran. Rizieq menyebut, Allah SWT telah menjanjikan dalam ayat suci bahwa manusia yang beriman akan dibukakan pintu keberkahan baik dari langit ataupun dari dalam bumi.

"Jadi kalau mau Indonesia berkah ya beriman dan bertakwa artinya tunduk pada hukum Allah, baik hukum sosial, masyarakat, rumah tangga, dan hukum tata negara, dan tetap bertakwa maka akan berkah, jadi jangan pernah lecehkan hukum Allah," tegas Rizieq.

Selain itu, Rizieq berpesan jangan pernah terpecah belah dan ada keributan soal perbedaan pilihan meskipun penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah selesai. Menurut Rizieq, jadikan setiap perbedaan itu menjadi alat untuk tetap saling menghormati dan bersatu.

"Beda pilihan itu biasa, wajib untuk saling menghormati. Jangan pecah belah, jangan bertarung. Yang dapat kekuasaan, yang dapat uang itu orang lain, jadi jangan rakyat yang diadu domba dan dipecah belah. Jangan mau diadu domba, siap bersatu," ujar Rizieq.

Rizieq berharap, pemimpin baru terpilih dapat memberantas manusia-manusia yang melanggar hak asasi manusia (HAM), aturan, dan kebijakan yang ada. Rizieq meminta seluruh masyarakat untuk tetap mendukung pemerintahan agar dapat bekerja dengan baik dan bijak demi Indonesia ke depan.

Adapun massa PA 212 mulai tiba di kawasan Monas sekitar pukul 01.30 WIB. Mereka menunaikan shalat Tahajud mulai pukul 03.00 WIB dipimpin oleh imam yang berada di panggung sisi barat Monas. Massa aksi membawa perlengkapan seperti tikar atau sajadah masing-masing. Lalu, mereka lanjut berzikir dan muhasabah.

Logistik gratis...

Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI) sangat menyayangkan usulan politikus PDIP Deddy Sitorus terkait dikembalikannya Polri di bawah TNI/Kemendagri. Usulan tersebut dinilai mencederai amanat reformasi.

"Pemisahan Polri dari ABRI yang sudah dimulai era BJ Habibie pada tahun 1998 merupakan semangat untuk menjaga profesionalitasan dan independen Polri dalam menegakkan hukum," kata Ketua Umum HIKMAHBUDHI Candra Aditiya dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).

"Posisi Polri hari ini di bawah langsung instruksi Presiden dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomer 2 tahun 2002 memiliki tugas pokok yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum dan mengayomi, melindungi serta melayani masyarakat," tambahnya.

Candra menolak usulan Polri di bawah TNI/Kemendagri karena mengkhianati semangat reformasi dan kinerja Polri hari ini sudah baik di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hal itu dibuktikan dengan kepercayaan publik mencapai 75% lebih.

"Jadi saya rasa hari ini Polri sudah on the track dan menjalankan peran dan tugasnya sangat bagus," ucapnya.

Dia menilai usulan Deddy Sitorus ini merupakan ungkapan kekecewaan karena PDIP kalah dalam Pilkada di berbagai wilayah di Indonesia yang akhirnya menuduh keterlibatan Polri melakukan intervensi Pilkada yang disebutkan sebagai Partai Coklat.

"Tuduhan yang diungkapkan oleh politisi PDIP harus dibuktikan dengan barang bukti yang konkret, jangan malah membuat suasana gaduh di tengah masyarakat dan menggiring opini publik ke sesuatu yang salah," ujar Candra.

"Kalah menang para calon pemimpin daerah adalah suatu yang wajar dalam demokrasi, dan yang menjadi penting seharusnya para politikus hari ini harus bisa memberi suri teladan semangat kegotongroyongan serta persatuan," sambungnya.

Usulan PDIP

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus pada tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," ucap anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu, saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (1/12) menjadi sorotan, mulai dari Ditjen Imigrasi mulai terapkan e-paspor 100 persen secara bertahap hingga pengembalian kepolisian di bawah TNI dinilai dapat lemahkan institusi.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Ditjen Imigrasi mulai terapkan e-paspor 100 persen secara bertahap

Direktorat Jenderal (Ditjen Imigrasi) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, beranjak menuju babak baru sistem Imigrasi Indonesia dengan menerapkan penerbitan paspor elektronik (e-paspor) 100 persen secara bertahap, terhitung mulai 1 Desember 2024.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam menjelaskan penerbitan e-paspor tersebut dimulai dari 13 kantor Imigrasi yang dijadikan sebagai percontohan. Nantinya, seluruh kantor Imigrasi di Indonesia menyusul menerapkan kebijakan tersebut.

“Per 1 Desember 2024, seluruh warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor di 13 kantor Imigrasi yang ditunjuk akan secara otomatis mendapatkan paspor elektronik. Ke depannya, kita rencanakan akan diimplementasikan ke seluruh kantor imigrasi di Indonesia,” kata Godam dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini

2. Menteri PPPA yakini anak pelaku penusukan orang tua anak baik

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meyakini anak pelaku penusukan yang menyebabkan ayah dan nenek meninggal dunia serta ibunya luka parah di Lebak Bulus Jakarta Selatan merupakan anak baik.

"Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa ananda MAS ini baik, sangat baik kalau menurut saya," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi usai mengunjungi Polres Metro Jakarta Selatan di Jakarta,Minggu.

Ia mengatakan semua masih belum tahu kenapa peristiwa tragis ini bisa terjadi

Baca selengkapnya di sini

3. Polisi lakukan tes kejiwaan terduga pelaku pembunuhan di Ponorogo

Polres Ponorogo, Jawa Timur mengambil langkah pemeriksaan (tes) kejiwaan terhadap Ridho Prasetyo (27), terduga pelaku pembunuhan terhadap ayah kandungnya sendiri, Bonamin (67) untuk melengkapi bahan penyelidikan kasus tersebut.

"Indikasi awal adalah penganiayaan, tapi kami memerlukan hasil otopsi untuk memastikan," kata Kapolsek Ponorogo, Iptu Sahid Mustofa di Ponorogo, Minggu.

Saat ini, kata dia, polisi masih menunggu hasil otopsi dari RSUD dr. Harjono Ponorogo.

Baca selengkapnya di sini

4. Praktisi hukum: Polri di bawah Kemendagri buka ruang intervensi

Praktisi hukum Pitra Nasution menilai wacana mengembalikan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI dapat membuka kembali ruang intervensi politik yang mencederai prinsip netralitas institusi.

Menurut dia, Polri sebagai institusi penegak hukum sipil dirancang untuk melayani masyarakat sipil, bukan sebagai perpanjangan dari kekuasaan tertentu.

"Kita sudah belajar dari sejarah bahwa dualisme fungsi keamanan sipil dan militer sering menciptakan kekacauan struktural. Menghidupkan kembali model tersebut sama saja membawa Indonesia mundur ke masa lalu yang penuh dengan ketidakpastian hukum dan instabilitas institusi," ucap Pitra Nasution, dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (1/12) menjadi sorotan, mulai dari Ditjen Imigrasi mulai terapkan e-paspor 100 persen secara bertahap hingga pengembalian kepolisian di bawah TNI dinilai dapat lemahkan institusi.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Ditjen Imigrasi mulai terapkan e-paspor 100 persen secara bertahap

Direktorat Jenderal (Ditjen Imigrasi) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, beranjak menuju babak baru sistem Imigrasi Indonesia dengan menerapkan penerbitan paspor elektronik (e-paspor) 100 persen secara bertahap, terhitung mulai 1 Desember 2024.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam menjelaskan penerbitan e-paspor tersebut dimulai dari 13 kantor Imigrasi yang dijadikan sebagai percontohan. Nantinya, seluruh kantor Imigrasi di Indonesia menyusul menerapkan kebijakan tersebut.

“Per 1 Desember 2024, seluruh warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor di 13 kantor Imigrasi yang ditunjuk akan secara otomatis mendapatkan paspor elektronik. Ke depannya, kita rencanakan akan diimplementasikan ke seluruh kantor imigrasi di Indonesia,” kata Godam dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini

2. Menteri PPPA yakini anak pelaku penusukan orang tua anak baik

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meyakini anak pelaku penusukan yang menyebabkan ayah dan nenek meninggal dunia serta ibunya luka parah di Lebak Bulus Jakarta Selatan merupakan anak baik.

"Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa ananda MAS ini baik, sangat baik kalau menurut saya," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi usai mengunjungi Polres Metro Jakarta Selatan di Jakarta,Minggu.

Ia mengatakan semua masih belum tahu kenapa peristiwa tragis ini bisa terjadi

Baca selengkapnya di sini

3. Polisi lakukan tes kejiwaan terduga pelaku pembunuhan di Ponorogo

Polres Ponorogo, Jawa Timur mengambil langkah pemeriksaan (tes) kejiwaan terhadap Ridho Prasetyo (27), terduga pelaku pembunuhan terhadap ayah kandungnya sendiri, Bonamin (67) untuk melengkapi bahan penyelidikan kasus tersebut.

"Indikasi awal adalah penganiayaan, tapi kami memerlukan hasil otopsi untuk memastikan," kata Kapolsek Ponorogo, Iptu Sahid Mustofa di Ponorogo, Minggu.

Saat ini, kata dia, polisi masih menunggu hasil otopsi dari RSUD dr. Harjono Ponorogo.

Baca selengkapnya di sini

4. Praktisi hukum: Polri di bawah Kemendagri buka ruang intervensi

Praktisi hukum Pitra Nasution menilai wacana mengembalikan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI dapat membuka kembali ruang intervensi politik yang mencederai prinsip netralitas institusi.

Menurut dia, Polri sebagai institusi penegak hukum sipil dirancang untuk melayani masyarakat sipil, bukan sebagai perpanjangan dari kekuasaan tertentu.

"Kita sudah belajar dari sejarah bahwa dualisme fungsi keamanan sipil dan militer sering menciptakan kekacauan struktural. Menghidupkan kembali model tersebut sama saja membawa Indonesia mundur ke masa lalu yang penuh dengan ketidakpastian hukum dan instabilitas institusi," ucap Pitra Nasution, dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertanyaan mengenai netralitas dan politisasiPolri dalam ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 terus menjadi sorotan.

Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah Polri masih menjadi lembaga hukum yang netral, atau telah berubah menjadi alat politik kekuasaan?

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto sempat menyinggung soal dugaan pengerahan kekuatan kepolisian dalam operasi politik terselubung, di Pilkada 2024.

Bahkan dia melontarkan istilah Partai Coklat atau Parcok soal dugaan operasi politik itu, diduga merujuk kepada warna seragam polisi.

Sejak dicabutnya Dwi Fungsi ABRI dan pemisahan TNI-Polri, reformasi diharapkan mendorong Polri menjadi institusi profesional yang jauh dari arena politik. Namun, realitasnya tampak berbeda.

Ironi muncul ketika peran Polri dianggap semakin besar dalam politik kekuasaan. Pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menyebutkan adanya hubungan erat antara Polri dan politisi.

Hubungan ini memicu Polri ditarik-tarik ke dalam politik praktis, akibat lemahnya kontrol negara dan pengawasan legislatif.

"Upaya menarik-narik polisi dalam politik praktis kekuasaan, adalah dampak dari lemahnya negara membuat sistem kontrol dan lemahnya pengawasan legislatif pada kepolisian sehingga bisa ditarik-tarik dalam politik kekuasaan rejim yang berkuasa,” papar Bambang saat dihubungi Kompas.com, Minggu (1/12/2024).

Dengan jumlah personel lebih dari 450.000 ditambah anggota keluarga, Polri memiliki struktur yang menjangkau seluruh pelosok negeri.

Kondisi ini, kata Bambang, menghadirkan potensi signifikan dalam memengaruhi suara politik di berbagai daerah.

Bahkan menurut Bambang, sejak pemilu langsung pertama pada 2004, keterlibatan Polri dalam politik semakin tampak.

Puncaknya terjadi pada 2019 dengan pembentukan Satgas Merah Putih, yang menurut Bambang, sangat efektif dalam mengarahkan dinamika politik.

“Mesin kepolisian tidak hanya dimanfaatkan pada Pemilu 2024, tetapi sudah menjadi pola sejak awal pemilihan langsung,” ujar Bambang.

Pemanfaatan Polri sebagai alat politik tidak hanya menggerus kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam persaingan politik.

Dengan kewenangan penegakan hukum, Polri menjadi instrumen efektif untuk menekan lawan politik.

Keberadaan personel aktif dalam jabatan di luar Polri sering kali bertentangan dengan prinsip netralitas yang diatur dalam TAP VII/MPR/2000.

Lantas apakah penempatan Polri di bawah kementerian bisa menjadi solusi menekan potensi politisasi? Sebagian pihak menganggap penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri atau kementerian lain dapat membatasi politisasi.

Akan tetapi, kemungkinan resistensi dari internal Polri bakal menjadi persoalan tersendiri. Selain itu, solusi ini memerlukan kajian mendalam agar tidak menimbulkan masalah baru.

Penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dapat menjadi alternatif. Bambang menyarankan perlunya undang-undang khusus untuk Kompolnas, sehingga lembaga ini memiliki kewenangan lebih besar dalam mengawasi Polri.

Selain itu, penegakan aturan yang sudah ada, seperti larangan anggota aktif Polri menduduki jabatan di luar struktur, menjadi langkah mendesak yang sering diabaikan.

Menurut Bambang, konsistensi reformasi menjadi kunci jika menginginkan perubahan pada Polri.

Sebab menempatkan Polri sebagai lembaga hukum yang netral, bebas dari intervensi politik, adalah amanat reformasi 1998.

Pemerintah dan parlemen diharap konsisten menjalankan peran mereka dalam memastikan Polri kembali ke jalur profesionalisme. Jika tidak, maka Polri akan terus berada dalam pusaran politik praktis.

REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO--Alquran dan hadits menjadi dua sumber utama hukum Islam. Ketika teks Alquran sulit diterjemaahkan kepada bahasa sasaran (manusia), hadits menjelaskannya.

Syekh Manan Al-Kaththan dalam kitabnya Tarikh Tasyri (Sejarah Legislasi Hukum Islam) mengatakan, hukum-hukum yang terdapat di dalam sunnah, ada kalanya ia menetapkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Alquran, atau menjelaskannya, atau menetapkan hukum baru yang tidak dibahas di dalam Alquran.

"Dan Sunnah tidak terlepas dari salah satu tiga hal tersebut (menetapkan, menjelaskan, dan menetapkan hukum yang baru)," katanya.

Terkait hal ini kata Syekh Manan, Imam Asy Syafi'i telah menjelaskannya dalam kitab Ar-Risalah, di mana beliau membagi hukum kepada beberapa bagian yaitu.

Pertama, hukum yang Allah jelaskan kepada hamba-Nya melalui nash, seperti mewajibkan zakat, sholat, haji, mengharamkan perbuatan keji yang nampak atau tersembunyi, perzinaan minuman keras, memakan bangkai, daging babi, begitu juga penjelasan tentang pokok-pokok halal dan haram.

Kedua, hukum di dalam Alquran yang bersifat global, kemudian Rasulullah SAW merincikan yang melalui sunnah qauliyah (perkataan) dan amaliah (perbuatan), seperti rincian waktu salat, jumlah rakaatnya, dan semua hukum yang berkaitan dengannya.

Begitu juga kadar dalam berzakat, waktu pengeluarannya, dan jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat begitu juga hukum-hukum seputar puasa, tata cara ibadah haji, penyembelihan hewan, berburu jenis-jenis hewan yang boleh dimakan maupun yang diharamkan, hukum pernikahan dengan segala perinciannya, hukum jual beli, dan hukum pidana yang bersifat global di dalam Alquran hal ini telah diisyaratkan di dalam surah An-Nahl ayat 44 yang artinya.

"Dan kami turunkan kepadamu Alquran agar kamu menerangkan pada umat manusia siapa yang telah diturunkan kepada mereka."

Ketiga, hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW sendiri pada permasalahan yang hukumnya tidak terdapat di dalam Alquran. Di dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah mewajibkan manusia untuk mentaati beliau dan kembali kepada hukum yang beliau putuskan.

"Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya."

Maka kata Imam Syafi'i barangsiapa yang menerima sunnah Rasulullah ia telah melaksanakan perintah Allah.

Menggoyahkan struktur yang sudah mapan hanya akan merusak kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah.

Jakarta (ANTARA) - Praktisi hukum Pitra Nasution menilai wacana mengembalikan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI dapat membuka kembali ruang intervensi politik yang mencederai prinsip netralitas institusi.

Menurut dia, Polri sebagai institusi penegak hukum sipil dirancang untuk melayani masyarakat sipil, bukan sebagai perpanjangan dari kekuasaan tertentu.

"Kita sudah belajar dari sejarah bahwa dualisme fungsi keamanan sipil dan militer sering menciptakan kekacauan struktural. Menghidupkan kembali model tersebut sama saja membawa Indonesia mundur ke masa lalu yang penuh dengan ketidakpastian hukum dan instabilitas institusi," ucap Pitra Nasution, dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pitra juga menilai keberadaan Polri sebagai institusi independen di bawah presiden justru menjadi kunci keberhasilan reformasi yang selama ini diupayakan.

Hasil berbagai survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

"Ini membuktikan bahwa reformasi Polri telah membawa hasil positif. Polri harus tetap berada di bawah kendali Presiden untuk menjaga independensi dan profesionalismenya, tanpa intervensi politik yang bisa melemahkan fungsi utama penegakan hukum," ucapnya.

Lebih lanjut dia menyoroti pula potensi terganggunya supremasi hukum apabila Polri berada di bawah Kemendagri atau TNI. Oleh sebab itu, dia mengingatkan bahwa reformasi Polri adalah hasil perjuangan panjang yang tidak boleh disia-siakan.

"Peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri adalah indikator keberhasilan reformasi yang harus kita jaga bersama. Menggoyahkan struktur yang sudah mapan hanya akan merusak kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah," ujarnya.

Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk bersikap kritis terhadap wacana ini. Hal ini mengingat menjaga independensi Polri adalah langkah terbaik untuk memastikan profesionalisme, netralitas, dan keberlanjutan reformasi institusi.

"Usulan untuk mengubah struktur Polri ini tidak hanya tidak relevan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang selama ini kita perjuangkan bersama," katanya menegaskan.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Deddy Sitorus dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan wacana terkait dengan penempatan Polri di bawah TNI atau Kemendagri.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024