Formasi jabatan notaris ditetapkan dengan mempertimbangkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan rata-rata jumlah akta yang dibuat

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mendorong pembaruan formasi jabatan notaris untuk menghadirkan layanan hukum yang lebih merata dan dinamis bagi masyarakat.

“Formasi jabatan notaris ditetapkan dengan mempertimbangkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan rata-rata jumlah akta yang dibuat,” kata Direktur Jenderal AHU Widodo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, kata dia, perlu dilakukan revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah, yang selama ini menjadi acuan utama dalam pengaturan pengangkatan dan perpindahan wilayah jabatan notaris.

Widodo menjelaskan, penentuan formasi jabatan notaris kini disesuaikan dengan sejumlah indikator strategis, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Ia mengatakan bahwa wilayah dengan PDRB di atas 100 juta rupiah masuk kategori A, sementara PDRB antara 60 juta rupiah hingga kurang dari 100 juta rupiah dikategorikan sebagai wilayah B.

Indikator lainnya, yaitu aspek kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi, termasuk pertumbuhan jumlah badan hukum dan akta yang dibuat di hadapan notaris. Hal ini untuk memastikan pemerataan jumlah notaris di seluruh wilayah, demi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat secara lebih merata dan berkeadilan.

Widodo memerinci bahwa hingga saat ini, tercatat 1.816 permohonan pengangkatan notaris serta 36 permohonan perpindahan wilayah. Dengan melihat permohonan tersebut, kata dia, diperlukan perbaikan alokasi dan distribusi di kabupaten/kota secepatnya untuk pemerataan notaris di setiap wilayah.

“Dengan perubahan ini, kami berharap dapat mempercepat proses pengangkatan dan perpindahan notaris, sehingga masyarakat di seluruh daerah dapat menerima layanan hukum yang lebih optimal,” kata dia.

Terkait perubahan tersebut, Ditjen AHU telah melaksanakan Konsinyasi Revisi Permenkumham Nomor 19 Tahun 2021. Kegiatan itu diharapkan dapat menyelesaikan revisi dalam waktu dekat sehingga proses pengangkatan dan perpindahan notaris dapat segera dilaksanakan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Serang (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas melantik sejumlah Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu

Total, sebanyak 101 (seratus satu) Pejabat dilantik dan diambil sumpahnya untuk ditempatkan ke berbagai posisi di lingkungan Kementerian Hukum termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Banten, Romi Yudianto yang dirotasi ke Daerah Khusus Jakarta.

Selain itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Zulhairi yang kini menjabat sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum pada Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas kepada para Pejabat yang dilantik, Menteri Hukum menekankan untuk meningkatkan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat.

“Saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar Kementerian Hukum menjadi Kementerian yang terdepan, yang bisa dipercaya,” kata Andi dalam keterangan resmi yang diterima media.

Lebih lanjut, Menteri Hukum menyampaikan kepada para pimpinan di kantor wilayah untuk dapat mengawal implementasi kebijakan nasional, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah.

Menkum mengingatkan, khususnya kepada Kepala Kantor Wilayah, bahwa peran mereka sangat krusial sebagai perwakilan Kementerian Hukum di daerah.

“Saudara-saudara merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan di bidang hukum yang berdampak luas terhadap masyarakat” tegas Andi.

Menkum berujar, ke depan, dirinya akan menjadi evaluator yang akan mengevaluasi hasil kinerja para Kakanwil dan Kepala Divisi Kantor Wilayah.

“Ingat selalu akan 2 hal ini, selalu membuat pelayanan terbaik kepada masyarakat dan hindari praktek-praktek tercela. Kita bangun sejarah baru di Kementerian Hukum," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id - Tunjukkan langkah konkret dalam mendukung pemulihan korban tindak pidana terorisme, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) salurkan bantuan kemanusiaan dan psikososial bagi 22 penyintas senilai Rp 820 Juta.

Bantuan diserahkan manajemen Pupuk Kaltim di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana, Komplek Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bogor Jawa Barat, Senin (2/12/2024).

SVP Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pupuk Kaltim Sutrisna, mengungkapkan 22 penyintas yang menerima bantuan Pupuk Kaltim merupakan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia timur, seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Maluku yang juga termasuk wilayah tanggung jawab distribusi perusahaan. 

Bantuan ini mencakup berbagai aspek, agar para korban mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik. Mulai dari dukungan pendidikan, kesehatan dan stimulan usaha, hingga proses pemulihan dari dampak secara fisik maupun psikologis akibat aksi terorisme. Hal ini bagian dari wujud kontribusi Pupuk Kaltim dalam menciptakan perubahan yang lebih baik, sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). 

"Pupuk Kaltim memahami tindak pidana terorisme tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang membutuhkan pemulihan dalam waktu lama. Maka melalui dukungan ini, kami berharap dapat membantu para korban agar bisa kembali menjalani kehidupan secara normal," ungkap Sutrisna dikutip dari keterangan resmi, Rabu (4/12/2024). 

Menurut Sutrisna, Pupuk Kaltim akan terus menjalin kolaborasi aktif bersama pemerintah maupun stakeholder terkait, untuk memberikan solusi nyata dalam pengentasan berbagai persoalan sosial di masyarakat seperti halnya pemulihan korban tindak pidana terorisme. 

Hal ini sejalan dengan visi misi Pupuk Kaltim, untuk senantiasa berperan secara proaktif mendukung berbagai sektor kehidupan, yang tidak hanya terfokus bagi masyarakat sekitar perusahaan tapi juga Indonesia secara umum. 

"Kami ingin memastikan korban tidak hanya pulih secara fisik dan psikologis, tetapi juga memiliki kesempatan memperbaiki taraf hidup, sehingga bisa kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat," tambah Sutrisna. 

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kota Langsa dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Aceh Tamiang melakukan edukasi kegunaan Paspor elektronik (e-Paspor) sekaligus aplikasi M-Paspor bagi calon jamaah haji (CJH) daerah itu yang akan berangkat musim haji 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Kepala Kantor Kemenag Aceh Tamiang Anwar Padli, Selasa, mengatakan paspor sangat penting bagi seseorang yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri sebagai identitas, tidak terlepas bagi para jamaah haji.

“Paspor adalah nyawa kita saat dalam perjalanan ke luar negeri, oleh karena itu, jaga baik-baik jangan sampai hilang ataupun tertinggal," katanya di Aceh Tamiang.

Edukasi dan sosialisasi e-Paspor dan aplikasi M-Paspor kepada calon jamaah haji yang secara estimasi akan berangkat tahun depan tersebut berlangsung di Aula Al-Ikhwan Kankemenag Aceh Tamiang.

Anwar menjelaskan jamaah haji Aceh Tamiang yang masuk dalam estimasi keberangkatan tahun 2025 sebanyak 164 orang.

Oleh karenanya, ia mengingatkan kepada seluruh calon jamaah haji daerah itu yang akan berangkat untuk banyak bersyukur, karena sudah terpilih sebagai jamaah yang akan diberangkatkan musim haji tahun depan.

Ia juga meminta agar para jamaah untuk menjaga kesehatan. Karena, apabila menjelang pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) jamaah dinyatakan tidak sehat oleh dinas kesehatan, maka tidak akan diberangkatkan ke Tanah Suci.

“Apabila dinyatakan oleh dinas kesehatan tidak sehat (tidak istita'ah) maka bapak dan ibu tidak bisa melunasi (Bipih) dan tidak bisa diberangkatkan,” ujarnya.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Langsa Daniel Ronaldo mengatakan e-Paspor merupakan paspor yang telah ditanamkan chip atau sirkuit terpadu yang berisikan biodata pemegang, dilengkapi dengan data biometrik untuk jaminan kepastian bahwa pemegang paspor ini pemilik yang sah.

“Adapun fungsi chip ini adalah untuk keamanan data pemegang paspor tersebut,” ujarnya.
Daniel menambahkan, ke depannya semua menggunakan e-Paspor di luar negeri. Bahkan kebijakan ini sudah dijalankan sejak 2008, sedangkan di Indonesia baru dimulai tahun 2015.
“Bagi yang masih memegang paspor biasa (tanpa chip) tidak perlu resah karena paspor tersebut masih bisa digunakan hingga masa berlakunya habis,” ujarnya.

JAKARTA,iNewsTTU.id- Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menekankan kepada para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) untuk meningkatkan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat.

Hal tersebut diutarakan Menkum saat Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenkum.

“Saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar Kementerian Hukum menjadi Kementerian yang terdepan, yang bisa dipercaya,” ujar Supratman di Graha Pengayoman, Jakarta, Rabu (04/12/24). 

Lebih lanjut Supratman menyampaikan kepada para pimpinan di kantor wilayah (kanwil) untuk dapat mengawal implementasi kebijakan nasional, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah. Menkum mengingatkan, khususnya kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), bahwa peran mereka sangat krusial sebagai perwakilan Kementerian Hukum di daerah.

“Saudara-saudara merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan di bidang hukum yang berdampak luas terhadap masyarakat” tegas Supratman kepada para Kakanwil dan Kepala Divisi (Kadiv) yang baru dilantik.

Kemudian Menteri Hukum menjelaskan, bahwa proses seleksi pimpinan kantor wilayah Kementerian Hukum telah melalui serangkaian seleksi yang ketat, yang dipimpin oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) beserta Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Sekjen Kemenkum). Dengan sistem yang dibuat oleh Sekjen Kemenkum, maka di masa yang akan datang, sistem merit akan berjalan semakin baik.

“Ke depannya, saya akan menjadi evaluator bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan mengevaluasi hasil kerja Bapak Ibu sekalian ” Ucap Menteri Hukum kepada para Kakanwil dan Kepala Divisi Kantor Wilayah.

Mantan Ketua Baleg ini berpesan kepada seluruh pejabat di Kantor Wilayah untuk mengingat 2 hal, yaitu selalu membuat pelayanan terbaik kepada masyarakat dan hindari praktek-praktek tercela.

“Kita bangun sejarah baru di Kementerian Hukum," tegas Supratman.

Editor : Sefnat Besie

Banda Aceh (ANTARA) - Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas melantik pimpinan tinggi (pimpti) pratama di jajaran Kementerian Hukum yang dilangsungkan di Graha Pengayoman dan secara virtual di seluruh kantor wilayah, Rabu.

Pada pelantikan tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Aceh Meurah Budiman resmi dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Pelantikan berlangsung secara virtual.

Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas mengatakan momentum pelantikan tersebut penting bagi semua karena sebagai bagian dari proses transisi, di mana Hukum dan HAM kini terbagi dalam tiga kementerian.

" Saya berharap tim kerja, mulai dari menteri hingga kepala divisi, dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar Kementerian Hukum menjadi lembaga yang terpercaya dan amanah," ujar Supratman.

Supratman juga menekankan tentang pentingnya kekompakan seluruh jajaran Kementerian hukum dalam membangun serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

"Laksanakan tugas dengan kewenangan yang telah diberikan, untuk membuat pelayanan terbaik kepada masyarakat, hindari praktik-praktik tercela. Kita bangun sejarah baru di Kementerian Hukum," ajak Supratman.

Selain Meurah Budiman, Menteri Hukum juga melantik pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Yakni Purwandani Harum Pinilihan sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum serta Muhammad Ardiningrat Hidayat sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset gagal masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) mengungkapkan, pemerintah sejak 2023 sudah melayangkan RUU tersebut ke DPR untuk dibahas dan segera diundangkan.

Paling penting dalam RUU tersebut, kata Eddy, terkait dengan perampasan aset terhadap seseorang yang tanpa memerlukan terbuktinya suatu perbuatan pidana melalui persidangan dan keputusan hakim. “Perampasan aset tanpa diikuti oleh perkara pidana ini, memang sesuatu hal yang baru bagi kita. Yang itu harus dikaji lebih mendalam,” kata Eddy di Kementerian Hukum, di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Kata Eddy, selama ini pemerintah sudah siap dengan pembahasan tentang RUU Perampasan Aset tersebut. Bahkan sejak April 2023 pemerintah sudah melayangkan ke DPR agar RUU Perampasan Aset tersebut dibahas untuk dijadikan UU.

“Tetapi seperti kita ketahui, bahwa pada tahun 2023 itu, sampai menjelang Pilpres 2024, itu adalah tahun politik yang banyak teman-teman dewan (DPR) kembali maju pada pileg berikutnya,” ujar Eddy.

Karena situasi politik tersebut, kata Eddy, DPR tak memberikan ruang RUU Perampasan Aset sebagai prioritas untuk pembahasan dan pembuatan UU 2025. “Tentunya itu, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman di DPR,” begitu kata Eddy.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sjarif Hiariej atau Eddy Hiariej berbicara tentang revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Eddy, revisi UU tersebut untuk mengatasi masalah over kapasitas lapas.

Awalnya, Eddy ingin agar UU Narkotika digabung dengan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Menurutnya, dua UU tersebut sejalan dengan RUU Hukum Pidana.

"Jadi memang in line dengan apa yang ada dalam RUU HP, bagaimana mengurangi overcrowding di dalam (lembaga) pemasyarakatan," ujar Eddy Hiariej dalam media gathering di selasar Ditjen AHU, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Eddy menjelaskan, alasan perancangan undang-undang itu merujuk ke berbagai konvensi internasional terkait narkoba. Misalnya di konvensi PBB 2024, yang membahas cara memperhatikan aspek kesehatan pengguna narkoba.

"Jadi dia lebih pada bagaimana mengobati orang yang kecanduan narkotika itu daripada menghukum atau memenjarakan," ujarnya.

Eddy menuturkan, saat ini penghuni lapas sebagian besar adalah orang dengan kejahatan narkoba. Dalam hal ini kebanyakannya merupakan pengguna.

"Kita tahu persis, 52 persen penghuni lapas itu adalah kejahatan narkotika. Dan yang cukup menyedihkan, itu 80 persen pengguna. Yang lebih menyedihkan, sebagian besar pengguna itu BB, tahu BB? Barang bukti, itu di bawah 1 gram. Tetapi, karena undang-undang, yang mereka kan harus mendekam di penjara minimal 4 tahun kan, padahal barang bukti mereka itu di bawah 1 gram," kata dia.

Eddy memberikan contoh, misalnya seorang pengguna narkotika dihukum 2 tahun penjara dengan rehabilitasi 12 bulan. Maka orang itu hanya mendekam dalam penjara selama 1 tahun atau 12 bulan.

Dalam kata lain, jika putusan pengadilan 2 tahun penjara, rehabilitasinya 1 tahun, penjaranya 1 tahun.

"Lalu yang 1 tahun, dia mendekam dalam penjara itu, cuma 1 tahun. Ini yang kemudian berdasarkan TAT ini akan melihat, kalau orang yang baru coba-coba melakukan, menggunakan narkotika, ini tidak bisa disamakan dengan mereka yang memang sudah berulang kali," jelas dia.

"Dan ada syarat-syarat, apakah ini misalnya dia akan berlaku untuk seorang residivis atau tidak, ini kan masih menjadi suatu pertimbangan," sambungnya.

Berangkat dari hal itu, Eddy menginginkan hal itu diubah dalam Revisi UU Narkotika. Sehingga nantinya akan ada ancaman hukuman minimum dan maksimum bagi pengguna narkoba.

Eddy menambahkan, UU Narkotika yang akan diubah itu adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Sebab, selama ini, dalam UU tersebut, golongan 1 dan golongan 2 diambil dari UU Psikotropika.

"Praktis, Undang-Undang psikotropika itu hanya tinggal pada golongan 3 dan golongan 4, yang itu sering digunakan untuk kepentingan kesehatan. Nah, oleh karena itu, supaya dia efektif dan efisien sebagai satu kesatuan, Undang-Undang Psikotropika itu ditarik masuk ke dalam," tegasnya.

Lihat juga video: Yasonna Sebut Lapas Penuh Gegara Pecandu Narkoba 'Dibandarkan'

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) siap memberikan pendampingan hukum belasan korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS (21), seorang pria difabel. Sejauh ini, ada 13 korban IWAS. Tiga korban di antaranya masih anak-anak.

"Beberapa hari lalu kami (UPTD Kota Mataram) sudah berupaya menawarkan (pendampingan) tapi yang bersangkutan (korban) tidak berkenan. Tapi kami mau coba lagi hari ini," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Nunung Trianingsih di Mataram, Rabu (4/12/2024).

Nunung menuturkan dalam kasus pelecehan seksual ini, Pemprov tidak bisa serta merta melakukan pendampingan hukum. Sebab, harus melalui persetujuan sejumlah korban yang sudah berusia dewasa.

"(Kalau mereka tidak mau) kami tidak bisa memaksa, karena (korban) ini sudah masuk (kategori) perempuan dewasa. Kecuali kalau anak-anak, kami ikut mendampingi," tutur Nunung.

Nunung berharap kasus pelecehan seksual yang saat ini menjadi sorotan nasional bisa cepat selesai. Para korban IWAS, dia berujar, sudah sepatutnya mendapatkan keadilan.

"Kami harap kasus ini bisa cepat selesai, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kekurangan itu tidak menjadi batasan untuk dia tidak melakukan, tapi ini masih praduga ya. Untuk saat ini kami fokus dulu untuk memberi pendampingan bagi para korban," tandasnya.

Kasus dugaan pelecehan seksual ini mencuat tatkala salah seorang mahasiswi di Mataram berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB. Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual ke Polda NTB dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/166.a/X/2024/SPKT/POLDA NTB.

IWAS saat ini berstatus tersangka dan menjadi tahanan rumah. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, sejumlah korban IWAS lain mulai bersuara.

Video: Dean Desvi Akui Dapat Pelecehan Seksual di Lokasi Syuting

Video: Dean Desvi Akui Dapat Pelecehan Seksual di Lokasi Syuting

Marak kasus prostitusi yang melibatkan warga negara asing (WNA) sebagai pelakunya di Bali. Hal itu menjadi kesulitan tersendiri bagi Imigrasi mencegah turis asing terlibat prostitusi di Bali.

"Niatnya, datang ke sini (ke Bali) untuk berwisata. Ternyata, sampai di sini, malah melihat peluang (terlibat prostitusi)," kata Kadiv Imigrasi Kanwil KemenkumHAM Bali Samuel Toba ditemui detikBali di kantornya, Rabu (4/12/2024).

Samuel mengakui sulit bagi petugas Imigrasi mendeteksi kebenaran maksud dan tujuan turis asing datang di Bali. Kecuali, jika ada informasi catatan kriminal dari otoritas negara asal terhadap warga asing yang bersangkutan.

Biasanya, setelah terciduk dan diperiksa, WNA yang bersangkutan baru mengaku berwisata di Bali hanya kedok. Mayoritas dari mereka memang ingin menjajakan diri di Bali. Termasuk para warga asing yang melihat ada peluang layanan prostitusi berkedok tempat hiburan atau pijat.

"Karena petugas kami tidak bisa memprofiling (mendeteksi) bahwa orang asing ini mau jadi prostitusi. Setelah didalami itu (baru ketahuan). Alasannya berwisata, tahu-tahu menjajakan diri," kata Samuel.

Menurutnya, satu cara untuk memberantas warga asing yang melanggar aturan izin tinggal hanya dengan memperketat pengawasan. Ada tim pengawas orang asing (tim pora) yang berpatroli di darat dan internet untuk mengawasi dan menindak para warga asing yang melanggar izin tinggal di Bali.

Selain itu, lanjut dia, Imigrasi sudah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan penegak hukum dalam rangka memperketat pengawasan. Dia juga mengimbau ke masyarakat agar melapor jika mengetahui ada warga asing di lingkungannya yang diduga menyalahi aturan izin tinggal.

"Karena itu lah, pengawasan orang asing kalau sudah di Indonesia, bukan hanya dibebankan Imigrasi. Semua stakeholder, instansi, dan masyarakat juga ikut terlibat dalam pengawasan. Bagaimana caranya, memberikan informasi ke petugas," katanya.

Sebelumnya, petugas Imigrasi menciduk sejumlah WNA terlibat kasus prostitusi di Bali sepanjang 2024. Mulai dari membuka jasa spa plus-plus dan menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Terbaru, dua WN Rusia terciduk jadi terapis pijat plus-plus. Mereka berinisial AT (24) dan KM (22). Keduanya dideportasi dari Bali lantaran menjajakan diri dengan menjadi terapis pijat plus-plus selama berada di Pulau Dewata.

Petugas menemukan sejumlah barang bukti, termasuk baby oil, sex toys, hingga uang dalam pecahan dolar Amerika dan Australia

Video: Bule di Bali Pura-pura Ditabrak Lalu Todongkan Pisau-Jambret HP WNI

Video: Bule di Bali Pura-pura Ditabrak Lalu Todongkan Pisau-Jambret HP WNI

Serang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) Banten terima penghargaan Kantor Wilayah Terbaik Kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Tahun 2024 dari Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum.

Penghargaan diserahkan oleh Kepala BSK Hukum, Andry Indrady kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Romi Yudianto dalam rangkaian Refleksi Akhir Tahun BSK Hukum Kementerian Hukum Tahun 2024 di JS Luwansa Hotel, Jakarta.

Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh unit kerja dalam mendukung pelaksanaan dan pendampingan program reformasi hukum di tingkat wilayah.

"Apresiasi ini komitmen tinggi oleh unit kerja dalam mendukung pelaksanaan program reformasi hukum," kata Andry Indrady dalam keterangan resminya, Rabu.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Romi Yudianto dalam pernyataannya mengatakan bahwa Penghargaan ini merupakan wujud kerja keras seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam mengimplementasikan program kerja BSK Hukum di wilayah.

Ia berharap, penghargaan ini dapat mendorong semangat kolaborasi yang lebih kuat dalam meningkatkan kualitas layanan dan berkontribusi lebih besar dalam mendukung reformasi hukum, khususnya di wilayah Provinsi Banten.

"Seluruh kebijakan yang dikeluarkan, saya minta harus melewati (kajian) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dulu sebelum saya tanda tangani,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mendorong peningkatan kualitas kebijakan melalui pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) guna mendukung program prioritas pemerintah.

Hal ini berkaca pada kondisi empiris, di mana masih terdapat peraturan menteri yang tidak didukung oleh kajian atau analisis yang memadai.

"Seluruh kebijakan yang dikeluarkan, saya minta harus melewati (kajian) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dulu sebelum saya tanda tangani," kata Supratman dalam sambutannya pada kegiatan pembukaan Refleksi Akhir Tahun BSK Hukum Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (3/12) dikutip dari keterangan resminya pada Rabu.

Supratman menjelaskan bahwa selama ini sejumlah peraturan menteri yang diterbitkan merupakan solusi praktikal untuk merespons sebuah masalah. Alhasil, terjadi pembengkakan jumlah peraturan menteri yang dikeluarkan.

Tercatat, selama 2019-2023 sebanyak 5.267 peraturan menteri telah diterbitkan yang mana Kemenkum menyumbang 3,2 persen dari total tersebut.

"Dikhawatirkan hiper regulasi ini menyebabkan adanya tumpang tindih peraturan dengan kementerian/lembaga lain," ujar Supratman.

Lebih lanjut, Supratman kembali menekankan pentingnya peran strategis BSK Hukum untuk mengatasi masalah hiper regulasi ini dengan memastikan kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum, mulai dari perencanaan, penyusunan hingga evaluasi kebijakan.

Aspek meaningful public participation yang kerap mendapat sorotan tajam juga perlu mendapatkan perhatian.

"Baik diminta atau tidak, BSK Hukum harus memberikan rekomendasi kebijakan kepada menteri, wakil menteri, dan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum," katanya.

Pernyataan tersebut disambut baik oleh Kepala BSK Hukum Andry Indrady yang menyatakan bahwa salah satu tugas mandatory yang dilakukan oleh BSK Hukum, yaitu penilaian indeks reformasi hukum (IRH) yang salah satu variabelnya adalah harmonisasi peraturan menteri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hasil penilaian IRH tahun ini diharapkan menjadi evaluasi bagi para kementerian terutama dalam hal harmonisasi peraturan menteri yang dikeluarkan. Harapannya, ke depan semua kementerian bisa mendapatkan nilai minimal baik dan dapat mengurangi jumlah peraturan yang tumpang tindih," ucap Andry.

Untuk diketahui, BSK Hukum merupakan salah satu unit utama yang berada di bawah naungan Kemenkum. BSK Hukum memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum.

Adapun, kegiatan Refleksi Akhir Tahun BSK Hukum Tahun 2024 dilakukan sebagai momentum evaluasi kinerja BSK Hukum.

Pada kesempatan itu, juga diberikan penghargaan capaian kinerja kantor wilayah (kanwil) terbaik di lingkungan Kemenkum, yakni Kategori Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Tahun 2024; Kategori Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan di Wilayah Tahun 2024.

Kemudian, Kategori Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Wilayah Tahun 2024; Kategori Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM Tahun 2024; dan Kategori Diskusi Strategi Kebijakan di Wilayah Tahun 2024.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024