JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) menurunkan tim ke Semarang, Jawa Tengah untuk melakukan pengecekan kasus siswa SMK ditembak polisi.

Plt Irjen Kementerian HAM Farid Junaedi mengatakan, tim yang diterjunkan ke lapangan adalah Kanwil Kementeriam HAM. Tim tersebut, kata dia, mendatangi rumah dan sekolah siswa SMK.

"Prosesnya, jadi Pak Menteri HAM memang sudah komunikasi dengan Kanwil dan Kanwil sudah menindaklanjuti. Kanwil sudah datang ke berbagai pihak dan kita harapkan Kanwil ini lagi ngecek kembali hal-hal apa yang perlu dilihat," kata Farid usai media gathering di Kuningan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Farid mengatakan, berdasarkan temuan dari Kanwil tersebut, Kementerian HAM akan mengeluarkan rekomendasi atas kasus tersebut.

"Makanya kita akan evaluasi lagi bagaimana nanti temuan-temuan yang dilaporkan oleh Kanwil itu dan nanti baru kita coba akan diskusikan dan kita akan nanti rekomendasikan seperti apa," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, pelajar SMKN 4 Semarang, GR yang tewas ditembak polisi merupakan siswa yang baik.

Dia menyebut, GR bukan bagian dari kelompok tawuran.

"Staf saya sudah laporkan ke saya, dan siswa yang ditembak itu bukan kelompok ya, (itu) siswa yang baik," ujar Pigai di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Pigai mengatakan, dirinya masih perlu memastikan dan ingin kasus ini diselesaikan secara adil.

Apalagi, kata dia, Kementerian HAM tidak terlibat langsung dalam menangani kasus di Semarang itu.

"Kalau enggak salah laporan yang masuk ke saya, belum. Dan kita percaya saja bahwa proses ini harus diselesaikan karena menyangkut keadilan masyarakat," ucap dia.

"Saya kan tidak menangani kasus, kementerian kami ini tidak ada hubungannya dengan urusan-urusan di pengadilan. Tugas kami menteri eksekutif," ujar Pigai.

Sebelumnya, keluarga Gamma, pelajar SMKN 4 Semarang yang menjadi korban penembakan polisi menolak klaim sepihak dari pihak kepolisian yang menyebut Gamma terlibat dalam gengster dan tawuran.

Insiden penembakan terjadi pada Minggu (24/11/2024) sekitar pukul 00.30 WIB, saat Gamma dibawa ke RSUP Kariadi Semarang oleh seorang pengantar yang disebut sebagai musuhnya.

Salah satu kerabat Gamma berinisial U meminta polisi mengungkap rekaman CCTV di RSUP Kariadi dan menunjukkan siapa sebenarnya yang mengantar Gamma.

"Kalau kemarin polisi bilang Gamma itu diboncengin sama musuhnya ke rumah sakit. Itu kan enggak mungkin. Dia diantar ke Kariadi antara jam 01.00-02.00 Minggu. Itu CCTV yang di area parkir bisa ndak, di terutama IGD, karena masuknya IGD. Kalau pintu parkirnya ada 2. Itu bisa (diungkap) kalau aparatnya terbuka. Aparatnya menunjukkan CCTV aja ndak berani," ungkap U saat ditemui di Semarang, Minggu (1/12/2024) siang.

Sejak insiden tersebut, U telah menyisir lokasi kejadian untuk meminta keterangan dari warga dan mengecek CCTV di sekitar Jalan Candi Penataran Raya, Ngaliyan, Kota Semarang.

"Kalau saya lihat kan kalau dari pengamatan saya, Gammanya meninggalnya di situ, artinya ditinggal di situ (sekitar masjid). Makanya inafisnya dateng. Cuman kan yang mengantar ke Kariadi bukan dari anggota (kepolisian), tapi temannya Gamma dikawal anggota," ucapnya.

Hingga kini, U belum mengetahui identitas orang yang mengantar Gamma ke rumah sakit.

KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Indonesia saat ini telah bebas dari konflik antarkomunitas agama.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini hanya berkisar pada dua isu utama, yaitu ekonomi dan hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam sambutannya dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang berlangsung di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/12/2024).

"Konflik komunitas agama seperti yang terjadi di Poso dan Ambon sudah tidak ada. Kini tinggal dua persoalan besar yang kita hadapi, yaitu persoalan ekonomi dan hukum yang saling berkaitan," ungkap Yusril.

Ia menilai bahwa secara umum, konflik sosial dan gangguan keamanan yang mengancam integrasi nasional hampir sepenuhnya teratasi, kecuali untuk persoalan di Papua.

Yusril menambahkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto berupaya memajukan Indonesia melalui delapan Asta Cita yang berfokus pada aspek ekonomi dan hukum.

"Persoalan integrasi bangsa boleh dibilang sudah hampir semuanya dapat kita selesaikan, kecuali masih ada riak-riak di Papua."

"Di Aceh, gangguan keamanan sudah tidak berarti lagi, dan ancaman perpecahan kesatuan serta persatuan bangsa hampir tidak ada," ujarnya.

Yusril juga menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai kemajuan ekonomi, yang menurutnya sangat dipengaruhi oleh masalah hukum.

Ia menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan faktor kunci dalam menarik investasi.

"Bagaimana orang mau berinvestasi di negara ini jika tidak ada kepastian hukum? Sengketa tanah tidak kunjung selesai. Perusahaan yang sudah terdaftar di Dirjen AU tiba-tiba mengalami perubahan stakeholder dan pengurus," katanya.

Yusril menekankan bahwa masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat.

"Jika tidak ada kepastian hukum, orang tidak akan berani berinvestasi."

"Upaya menegakkan kepastian hukum bukan hanya soal merumuskan norma hukum atau memiliki aparatur penegak hukum yang kuat, tetapi juga memerlukan advokat-advokat yang tangguh," tambahnya.

“Indeks ini adalah instrumen pengukuran kondisi implementasi norma dan prinsip HAM di Indonesia,”

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) RI akan meluncurkan Indeks HAM Indonesia dalam momentum puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (10/12) malam.

“Indeks ini adalah instrumen pengukuran kondisi implementasi norma dan prinsip HAM di Indonesia,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Jenderal Kemenham Farid Junaedi menjawab pertanyaan ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, Indeks HAM Indonesia diukur menggunakan tiga metode, yaitu melalui bank data kementerian/lembaga, survei 2.000 lebih masyarakat, dan wawancara pakar. Selain itu, hasil pengukuran indeks tersebut juga didiskusikan dengan akademisi, pakar, dan masyarakat sipil.

Sedikitnya ada 20 indikator Indeks HAM Indonesia yang terdiri atas sebelas indikator bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta sembilan indikator bidang sosial dan politik. Seluruh indikator tersebut diturunkan dari kovenan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Farid menyebut, Indeks HAM Indonesia diperlukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi nilai-nilai HAM di Tanah Air, sekaligus mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki untuk mengoptimalisasi penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (P5HAM)

“Indeks ini kita harapkan mempunyai manfaat, memantau situasi implementasi HAM di Indonesia, memberikan deskripsi dan dokumentasi kontekstual terhadap situasi implementasi HAM di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, indeks ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan pemajuan HAM. Pasalnya, Indeks HAM Indonesia turut mengukur dampak kebijakan pemerintah terhadap masyarakat.

“Dengan melihat data yang ada, bisa membuat evaluasi dan program-program, agar bisa lebih bisa berkembang lagi … oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang akan kita buat betul-betul memaksimalkan dan meningkatkan HAM,” kata Farid.

Hari HAM Sedunia Ke-76 mengangkat tema “Harmoni dalam Keberagaman menuju Indonesia Emas 2045”. Melalui tema tersebut, Kemenham ingin memperkokoh nilai-nilai HAM, demokrasi, keadilan, dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Media Kementerian HAM Thomas Harming Suwarta, pada kesempatan yang sama, mengatakan, melalui peringatan Hari HAM Sedunia, pihaknya berharap nilai-nilai HAM lebih populer dan implementatif, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga aparatur pemerintah.

Momentum ini juga dimanfaatkan untuk mengarusutamakan HAM. Menurut Thomas, pengarusutamaan HAM terdiri dari lapisan dimensi kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan serta dimensi aksiologis yang mengarah pada implementasinya.

“Mainstreaming (pengarusutamaan, red.) HAM lebih kita arahkan kepada aparat sipil, ASN, penyelenggara negara, dan aparat pemerintah, baik itu keamanan maupun pertahanan, dalam konteks ini TNI/Polri,” tutur Thomas.

Puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 di TMII, Selasa (10/12) digelar terbuka untuk masyarakat. Kemenham menyiapkan pesta rakyat dan kegiatan yang ramah anak. Selain itu, juga ada penganugerahan yang akan diberikan oleh Menteri HAM Natalius Pigai.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Mungkin kalau sudah ditandatangani Marry Jane sudah akan segera ditranfer ke Filipina karena sudah tercapai persetujuan antara kedua pihak baik Indonesia maupun Filipina

Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra menyebutkan pemerintah Filipina menyepakati drat persyaratan untuk memulangkan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso.

Di Jimbaran, Bali, Kamis, Yusril mengatakan pemerintah Filipina akan melakukan finalisasi draf kesepakatan antara kedua negara pada Jumat (6/12). Kedua pihak akan menandatangani Reciprocal Arrangement Betweeen Indonesia Government and Philippines Goverment on Transfer of Prisioners.

"Kamis (5/12) pagi, Pemerintah Filipina sudah menjawab bahwa mereka setuju seluruhnya atas draf yang kami ajukan dan esok (Jumat 6/12), Menteri Kehakiman Filipina akan datang ke Jakarta memfinalisasi draf itu," katanya.

Dia memastikan Mary Jane akan bisa segera pulang ke negara asalnya setelah kesepakatan itu ditandatangani oleh kedua negara.

"Mungkin kalau sudah ditandatangani Marry Jane sudah akan segera ditranfer ke Filipina karena sudah tercapai persetujuan antara kedua pihak baik Indonesia maupun Filipina," kata Yusril.

"Dalam kasus narkotika, dalam perjanjian itu sudah tegas mengatakan pemerintah Indonesia konsisten memerangi bahaya peredaran ilegal narkotika itu. Dan sepanjang sejarah presiden kita tidak pernah memberikan grasi dalam kasus narkotika," kata Yusril.

Pemindahan Mary Jane dilakukan atas permintaan pemerintah Filipina. Pemerintah Indonesia menerima permohonan pemindahan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla pada beberapa waktu yang lalu.

Dalam melakukan pemindahan Mary Jane, terdapat beberapa syarat yang telah diajukan pemerintah Indonesia dan diterima oleh pemerintah Filipina.

Yusril menjelaskan, pemindahan Mary Jane dilakukan dengan sejumlah syarat, di antaranya Pemerintah Filipina harus mengakui putusan pengadilan Indonesia yang menghukum mati Mary Jane. Filipina juga berkewajiban untuk melaksanakan sisa hukuman Mary Jane jika nantinya telah dipindahkan.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Mungkin kalau sudah ditandatangani Marry Jane sudah akan segera ditranfer ke Filipina karena sudah tercapai persetujuan antara kedua pihak baik Indonesia maupun Filipina

Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra menyebutkan pemerintah Filipina menyepakati drat persyaratan untuk memulangkan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso.

Di Jimbaran, Bali, Kamis, Yusril mengatakan pemerintah Filipina akan melakukan finalisasi draf kesepakatan antara kedua negara pada Jumat (6/12). Kedua pihak akan menandatangani Reciprocal Arrangement Betweeen Indonesia Government and Philippines Goverment on Transfer of Prisioners.

"Kamis (5/12) pagi, Pemerintah Filipina sudah menjawab bahwa mereka setuju seluruhnya atas draf yang kami ajukan dan esok (Jumat 6/12), Menteri Kehakiman Filipina akan datang ke Jakarta memfinalisasi draf itu," katanya.

Dia memastikan Mary Jane akan bisa segera pulang ke negara asalnya setelah kesepakatan itu ditandatangani oleh kedua negara.

"Mungkin kalau sudah ditandatangani Marry Jane sudah akan segera ditranfer ke Filipina karena sudah tercapai persetujuan antara kedua pihak baik Indonesia maupun Filipina," kata Yusril.

"Dalam kasus narkotika, dalam perjanjian itu sudah tegas mengatakan pemerintah Indonesia konsisten memerangi bahaya peredaran ilegal narkotika itu. Dan sepanjang sejarah presiden kita tidak pernah memberikan grasi dalam kasus narkotika," kata Yusril.

Pemindahan Mary Jane dilakukan atas permintaan pemerintah Filipina. Pemerintah Indonesia menerima permohonan pemindahan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla pada beberapa waktu yang lalu.

Dalam melakukan pemindahan Mary Jane, terdapat beberapa syarat yang telah diajukan pemerintah Indonesia dan diterima oleh pemerintah Filipina.

Yusril menjelaskan, pemindahan Mary Jane dilakukan dengan sejumlah syarat, di antaranya Pemerintah Filipina harus mengakui putusan pengadilan Indonesia yang menghukum mati Mary Jane. Filipina juga berkewajiban untuk melaksanakan sisa hukuman Mary Jane jika nantinya telah dipindahkan.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

BATAM, KOMPAS.com - Seorang tahanan kasus pencabulan anak di bawah umur dari Polsek Sekupang berinisial EB ditemukan meninggal dalam posisi tergantung di sel tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.

EB ditemukan dalam kondisi tergantung sekitar pukul 11.00 WIB, Kamis (5/12/2024) siang.

Peristiwa ini dibenarkan oleh Kapolsek Sekupang, Kompol Benhur Gultom, yang berhasil dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (5/12/2024) malam.

Kompol Benhur menjelaskan bahwa peristiwa ini berawal dari dua pelaku berinisial EB dan J yang tiba di Kejari Batam sekitar pukul 10.00 WIB setelah diantar oleh petugas Polsek Sekupang.

Kedua tahanan ini rencananya akan diserahterimakan ke pihak Kejaksaan setelah selesai pengurusan dokumen tahap kedua.

Saat itu, kedua tahanan yang dimaksud dititipkan sementara dengan pengawasan baik dari petugas Kepolisian maupun petugas Kejaksaan.

"Mereka ini tahanan yang akan diserahterimakan ke Kejaksaan untuk dilanjutkan ke proses sidang," ujarnya melalui sambungan telepon.

Kemudian, sekitar pukul 10.50 WIB, seorang petugas yang tengah berjaga dilaporkan mendengar teriakan dari dalam sel tahanan.

Mendengar hal ini, petugas tersebut langsung menuju area sel tahanan yang dimaksud.

Saat tiba, petugas kemudian menemukan beberapa orang yang berada di dalam sel sedang berupaya memberikan pertolongan dengan menurunkan tubuh EB yang tergantung menggunakan kain di lehernya.

EB dilaporkan terjerat pada jeruji besi ventilasi di dalam sel.

"Sebelum ditemukan, petugas yang berjaga di luar mendengar suara teriakan gantung diri. Petugas yang berlari ke area sel menemukan beberapa orang sudah melakukan upaya menolong korban yang terjerat tali di ventilasi sel tahanan," ujarnya.

Petugas kemudian berupaya mengevakuasi EB ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri.

Namun, nyawa EB tidak tertolong saat tiba di rumah sakit.

Berdasarkan hasil visum pada bagian tubuh korban, menunjukkan adanya luka lecet tekan pada leher akibat kekerasan tumpul dan tanda-tanda mati lemas.

Dari pemeriksaan saksi-saksi di tempat kejadian perkara, disimpulkan bahwa kematian EB diduga disebabkan karena gantung diri.

"Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Polsek Batam Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, karena locus tempusnya berada di Wilayah Hukum Polsek Batam Kota," jelasnya.

Kontak bantuan

Bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu. Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup. Anda tidak sendiri.

Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada. Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak website Into the Light Indonesia di bawah ini:

https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/hotline-dan-konseling/

BATAM, KOMPAS.com - Seorang tahanan kasus pencabulan anak di bawah umur dari Polsek Sekupang berinisial EB ditemukan meninggal dalam posisi tergantung di sel tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.

EB ditemukan dalam kondisi tergantung sekitar pukul 11.00 WIB, Kamis (5/12/2024) siang.

Peristiwa ini dibenarkan oleh Kapolsek Sekupang, Kompol Benhur Gultom, yang berhasil dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (5/12/2024) malam.

Kompol Benhur menjelaskan bahwa peristiwa ini berawal dari dua pelaku berinisial EB dan J yang tiba di Kejari Batam sekitar pukul 10.00 WIB setelah diantar oleh petugas Polsek Sekupang.

Kedua tahanan ini rencananya akan diserahterimakan ke pihak Kejaksaan setelah selesai pengurusan dokumen tahap kedua.

Saat itu, kedua tahanan yang dimaksud dititipkan sementara dengan pengawasan baik dari petugas Kepolisian maupun petugas Kejaksaan.

"Mereka ini tahanan yang akan diserahterimakan ke Kejaksaan untuk dilanjutkan ke proses sidang," ujarnya melalui sambungan telepon.

Kemudian, sekitar pukul 10.50 WIB, seorang petugas yang tengah berjaga dilaporkan mendengar teriakan dari dalam sel tahanan.

Mendengar hal ini, petugas tersebut langsung menuju area sel tahanan yang dimaksud.

Saat tiba, petugas kemudian menemukan beberapa orang yang berada di dalam sel sedang berupaya memberikan pertolongan dengan menurunkan tubuh EB yang tergantung menggunakan kain di lehernya.

EB dilaporkan terjerat pada jeruji besi ventilasi di dalam sel.

"Sebelum ditemukan, petugas yang berjaga di luar mendengar suara teriakan gantung diri. Petugas yang berlari ke area sel menemukan beberapa orang sudah melakukan upaya menolong korban yang terjerat tali di ventilasi sel tahanan," ujarnya.

Petugas kemudian berupaya mengevakuasi EB ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri.

Namun, nyawa EB tidak tertolong saat tiba di rumah sakit.

Berdasarkan hasil visum pada bagian tubuh korban, menunjukkan adanya luka lecet tekan pada leher akibat kekerasan tumpul dan tanda-tanda mati lemas.

BATAM, iNewsBatam.id - Seorang tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur yang dititipkan di sel tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, Kepulauan Riau, tewas diduga akibat mencoba bunuh diri pada Kamis (5/12/2024) siang.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Batam, Tiyan Andesta, menyebutkan tahanan berinisial E tersebut diketahui mencoba gantung diri dengan baju yang dipakainya di sel tahanan saat suasana sedang sepi.

"Saat ditemukan, dia sudah lemas dan langsung dibawa ke rumah sakit oleh penyidik dari Polsek Sekupang," ujar Tiyan saat dikonfirmasi.

Meskipun korban dibawa ke rumah sakit dan mendapat penanganan medis, nyawanya tidak berhasil diselamatkan.

"Dia meninggal di rumah sakit, (saat) di sel tahanan belum meninggal," tambahnya.

Tiyan mengungkapkan bahwa tersangka tersebut sedang menjalani proses pelimpahan berkas perkara atau tahap II. Karena proses pelimpahan belum selesai, tersangka masih menjadi tahanan Polsek Sekupang.

Pihak Kejari Batam kini sedang mendalami motif di balik percobaan bunuh diri tersebut. Investigasi lebih lanjut akan dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kejadian ini.

Editor : S. Widodo

Draf perjanjian pemindahan atau transfer narapidana sudah disetujui dan akan ditandatangani Kementerian Kehakiman Filipina besok, Jumat (6/12/2024). Setelah ditandatangani, Mary Jane Veloso akan dapat menjalani hukumannya di Filipina.

"Pagi ini Pemerintah Filipina menjawab setuju dengan draf yang kami ajukan. Besok, Menteri Kehakiman Filipina akan datang ke Jakarta memfinalisasi draf itu dan mungkin akan menandatangani (draf transfer narapidana)," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra seusai hadiri Rakernas Peradi di Jimbaran, Badung, Bali, Kamis (5/12/2024).

Yusril tidak menyebut spesifik kapan Mary Jane pulang dan menjalani hukumannya di Filipina. Setelah pemerintah Filipina menandatangani drafnya, Mary Jane dapat segera dipindah ke Filipina.

"Karena sudah tercapai persetujuan antara kedua pihak. Baik Filipina maupun Indonesia," kata Yusril.

Melalui perjanjian itu, Yusril berharap hal yang sama jika ada warga Indonesia yang terjerat hukum dengan vonis berat di Filipina. Dia mengingatkan, sepanjang sejarah Indonesia, pemerintah tidak pernah memberikan grasi atau pengampunan terhadap narapidana kasus narkotika.

"Indonesia konsisten memerangi bahaya narkotika," katanya.

Yusril mengatakan, pertimbangan pemindahan tahanan asing ke negara asalnya bukan berdasarkan jenis kasusnya. Melainkan lama masa hukumannya.

Jika ada orang asing yang dihukum mati atau penjara seumur hidup, maka pemerintah di negara asalnya berhak mengajukan pemindahan narapidana. Hal itu dilakukan melalui perjanjian yang dilakukan dua negara terkait.

"Kalau misalnya ada orang asing nyopet, dihukum sebulan (penjara), untuk apa dikembalikan ke negaranya," ujarnya.

Sebelumnya dilansir dari detikNews, terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso akan dipulangkan ke Filipina untuk melanjutkan masa hukuman. Presiden Filipina Ferdinand R Marcos Jr, melalui akun Instagram resminya @bongbongmarcos, mengatakan bahwa Mary Jane Veloso akan kembali ke Filipina. Keputusan itu adalah hasil dari negosiasi pemerintah Filipina dengan Indonesia selama bertahun-tahun.

Video: Perjalanan Panjang Terpidana Mati Mary Jane hingga Akhirnya Bebas

Video: Perjalanan Panjang Terpidana Mati Mary Jane hingga Akhirnya Bebas

Momen kebahagiaan menyelimuti di rumah tahanan Polda Jambi. Riki Usmanto, tahanan kasus narkoba menikahi kekasihya Aminah, Kamis (5/12/2024).

Dengan keterbatasan, prosesi pernikahan berlangsung sederhana di Masjid Al Ikhlas Polda Jambi. Di hari bahagianya, pengantin wanita menggunakan kebaya putih, sedangkan mempelai pria menggunakan jas hitam yang berpadu kemeja putih.

Prosesi diawali dengan pembacaan doa di depan Rutan Polda Jambi. Selanjutnya, kedua mempelai berjalan yang diiringi sejumlah anggota kepolisian dan pihak keluarga menuju Masjid Al Ikhlas Polda Jambi tempat berlangsungnya akad nikah.

Meski berjalan dengan tangan diborgol, Riki tetap tegar. Dari kejauhan, para tahanan lain turut memberikan doa dan dukungan kepada dirinya.

Prosesi pernikahan berjalan berjalan khidmat. Saat akan ijab kabul, Riki menundukkan kepala, matanya tak kuasa menahan haru. Ia kemudian menggenggam tangan penghulu dan mengucap ijab kabul. Lalu, teriakan sah turut melegakan hatinya usai mengucap janji suci dengan mahar pernikahan Rp 224 ribu.

Ahmad, ayah dari Aminah, mengatakan seharusnya pernikahan berlangsung di rumahnya. Namun, dua minggu sebelum acara berlangsung, Riki ditangkap aparat Ditresnarkoba Polda Jambi.

"Rencana sudah dari dulu, rencana di rumah kami. Mereka sudah 3 bulan (berkenalan)," kata Ahmad, Kamis (5/12/2024).

Meski pesta pernikahan tak jadi digelar, pernikahannya tetap berlangsung meski sederhana di balik jeruji besi.

"Kami berharap pernikahan anak kami hidup sejahtera hingga akhir hidupnya," harapnya.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Selatan, Marjuin, penghulu yang menikahkan keduanya turut bahagia atas pernikahan tersebut. Pernikahan merupakan hak seseorang dan tak terbatas di mana pun dia berada.

"Saat ini mereka (kedua mempelai) diuji. Kita tidak boleh mengolok-olok, merendahkan. Siapa tahu mereka lebih baik dari kita. Ke depan kita tidak tahu jika mereka bakal lebih sukses dari kita," ungkapnya.

Riki ditangkap polisi di kawasan Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi pada Jum'at (1/11) sekitar pukul 19.00 WIB malam. Ia diamankan bersama 1 paket sedang narkotika jenis sabu, 10 bungkus plastik klip bening kosong, 1 buah timbangan digital, 6 sendok buatan, 1 buah pemberat timbangan.

Video: Tampang Pelaku Perusakan Kotak Suara di Sungai Penuh Jambi

Video: Tampang Pelaku Perusakan Kotak Suara di Sungai Penuh Jambi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menuntaskan proses pemantauan terhadap kasus penembakan pelajar di Kota Semarang oleh polisi. Komnas HAM menegaskan penembakan itu tergolong sebagai pelanggaran HAM.

Aipda Robig Zaenudin adalah anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang menjadi pelaku penembakan tiga siswa SMKN 4 Semarang. Salah satu korban yaitu Gamma Rizkynata Oktafandy kehilangan nyawanya. Dua lainnya luka-luka.

"Tindakan Saudara RZ telah memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Hak Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," kata Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing pada Kamis (5/12/2024).

Komnas HAM menyebut ada dua jenis pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus ini. Pertama, pelanggaran hak hidup (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang HAM Tahun 1999). Ini terjadi karena pembunuhan terhadap Gamma merupakan extra judicial killing. Penembakan yang dilakukan Robig Zaenudin mengakibatkan meninggalnya Gamma sehingga menghilangkan hak hidup dari Gamma.

"Tindakan dari Saudara RZ adalah pembunuhan di luar proses hukum yaitu dengan telah memenuhi kualifikasi unsur-unsur extra judicial killing," ujar Uli.

Unsur-unsurnya yaitu aksi Robig Zaenudin dilakukan oleh aparat negara, dalam kejadian ini tidak dalam pembelaan diri.

"Saudara RZ tidak sedang menjalankan perintah undang-undang untuk menembak tiga korban tersebut," ujar Uli.

Sedangkan jenis pelanggaran kedua yaitu hak untuk bebas dari perlakukan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Komnas HAM memandang tindakan penembakan ini secara sengaja dan tidak mempunyai kapasitas berdasarkan undang-undang telah mengakibatkan hilangnya nyawa Gamma.

"Ini adalah bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaannya," ujar Uli.

Komnas HAM juga menyebut tindakan penembakan melanggar prinsip-prinsip dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal. Hal ini juga tergolong pelanggaran Hak atas Perlindungan Anak (Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

"Tiga korban yaitu Sdr GRO, Sdr S, dan Sdr A statusnya adalah anak (berusia

di bawah 18 tahun). RZ sebagai aparatur negara (anggota Polri) seharusnya tidak melakukan penembakan terhadap anak-anak tersebut, dan kepolisian dilarang untuk menggunakan senjata api ketika berhadapan dengan anak-anak," ujar Uli.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menggelar sosialisasi mekanisme pembatalan visa bagi orang asing yang ditolak untuk masuk ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Sosialisasi ini diberikan kepada para stakeholder di Bandara Kualanamu, Deli Serdang.

"Sosialisasi ini sebagai bentuk penyebaran, penyampaian informasi dan pengetahuan mengenai mekanisme pembatalan visa bagi orang asing yang ditolak masuk di TPI di seluruh Indonesia, terhadap stakeholder di Bandara Kualanamu," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Wahyu Hidayat saat sosialisasi di Hotel Wing Kualanamu, Kamis (5/12/2024).

Wahyu mengatakan bahwa kegiatan ini sesuai dengan Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1199.GR.01.01 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Visa Bagi Orang Asing yang Ditolak Masuk Pada TPI. Menurutnya, materi sosialisasi ini sangat penting.

"Kami berharap sosialisasi ini dapat diikuti dengan baik mengingat materi yang disampaikan sangat penting. Di mana Imigrasi memiliki kebijakan selective policy, yaitu hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan negara serta dapat berkontribusi terhadap perkembangan dan perekonomian Indonesia," jelasnya.

Wahyu menjelaskan bahwa surat edaran Plt Direktur Jenderal Imigrasi ini baru diterbitkan. Sebelum adanya surat edaran ini, proses pembatalan visa dilakukan secara manual dengan menerakan cap pembatalan pada halaman paspor.

Namun, pada surat edaran yang baru, penerbitan visa yang dilakukan secara online melalui laman https://evisa.imigrasi.go.id/ dapat dilakukan pembatalan visa secara online di TPI.

"Ini juga terhubung secara menyeluruh pada sistem perlintasan keimigrasian di seluruh TPI di Indonesia," ujarnya.

Kepala Bidang TPI Sofyan Martono Wibowo menyampaikan bahwa pembatalan visa yang dilakukan di TPI juga dapat diberitahu kepada sponsor orang asing dan maskapai.

"Dengan begitu, orang asing yang dibatalkan visanya tidak dapat masuk kembali melalui TPI lain sebelum melakukan permohonan visa baru," kata Sofyan.

Sosialisasi ini disambut baik oleh seluruh undangan yang terdiri dari Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah 2, Aviation Security Bandar Udara Kualanamu, manajer operasional PT Angkasa Pura Aviasi, dan pihak maskapai penerbangan seperti Air Asia, Lion Air, Batik Air, Saudi Airlines, dan yang lainnya.

Biden Sebut Trump Pecundang, Ungkit soal Kebijakan Imigrasi

Biden Sebut Trump Pecundang, Ungkit soal Kebijakan Imigrasi