BOGOR, KOMPAS.com – Di tengah krisis ekonomi Indonesia pada 1998, seorang gadis muda asal Serang, Nuryati Solapari (45), memilih menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) demi meraih cita-cita pendidikan tinggi.

Meski memiliki prestasi akademik yang gemilang sebagai lulusan terbaik SMA Prisma Kota Serang, keterbatasan ekonomi membuatnya tak mampu melanjutkan kuliah.

“Ketika teman-teman yang mohon maaf rankingnya di bawah saya, mereka euforia bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi, saya cuma bisa nangis, merana lah intinya, menyalahkan keadaan,” ujar Nuryati saat berbincang dengan Kompas.com, Kamis (6/12/2024).

Ide untuk menjadi TKI muncul ketika Nuryati mengunjungi rumah neneknya di Serang dan melihat tetangganya yang baru pulang dari Arab Saudi membawa uang banyak.

Bertekad untuk mengubah nasib, ia membujuk orangtuanya di Cilegon untuk mengizinkannya bekerja di luar negeri. Meskipun sempat mendapat penolakan dari keluarga besar, Nuryati tetap bertekad kuat.

Langkah pertama Nuryati menuju Arab Saudi dimulai di penampungan TKI di Tapos, Kabupaten Bogor. Di sana, ia menghadapi kenyataan pahit, mulai dari tidur di depan toilet karena tempat yang membludak, makan seadanya, hingga dicemooh karena membawa buku.

“Waktu itu saya bawa kardus mi instan yang isinya buku-buku pelajaran dan kamus bahasa Arab. Saya sempat dikatain, ‘Mau jadi pembantu aja bawa buku segitu banyak’. Tapi saya enggak peduli, saya tetap belajar,” kenang Nuryati.

Setelah melalui proses yang panjang, Nuryati akhirnya mendapatkan majikan pasangan dokter di Tabuk, Arab Saudi, yang memiliki dua anak.

Sikap rajinnya belajar menarik perhatian majikannya, yang kemudian mendukung keinginan Nuryati untuk melanjutkan pendidikan.

“Majikan saya bahkan memberikan hadiah umrah setelah satu bulan bekerja. Ketika ditanya apa doa saya, saya bilang ingin kuliah. Mereka sampai heran, biasanya orang kerja untuk bayar utang atau beli tanah, tapi saya ingin sekolah,” ujar Nuryati.

Selama bekerja, Nuryati memanfaatkan waktu istirahat untuk belajar dengan buku-buku yang dibawanya dari Indonesia. Selain bekerja sebagai pengasuh anak, ia juga mengajar senam untuk menambah penghasilan.

Majikan Nuryati sempat menawari hadiah rumah dan naik haji untuk orangtuanya jika ia bersedia tinggal lebih lama. Namun, setelah melihat prosesi wisuda di televisi, Nuryati memutuskan untuk pulang dan melanjutkan kuliah.

“Saya peluk TV itu sambil menangis. Saya bilang ke majikan, saya ingin pulang dan kuliah. Mereka memahami keputusan saya, meski sebelumnya mereka sempat menawarkan rumah sakit dan hotel di Indonesia untuk saya kelola,” kenang Nuryati.

Pada tahun 2000, Nuryati kembali ke Indonesia dengan uang hasil bekerja selama dua tahun. Sebagian uang tersebut diberikan kepada orangtuanya, sementara sisanya digunakan untuk mendaftar kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.

Setelah lulus, Nuryati melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2 di Universitas Jayabaya, Jakarta.

Pada tahun 2011, Nuryati melanjutkan pendidikan S-3 di Universitas Padjajaran Bandung dan lulus pada tahun 2016. Selain menjadi dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ia juga pernah menjabat sebagai Komisioner Bawaslu Banten pada periode 2016-2021.

“Saya lulus S3 2016, terus pernah jadi Komisioner Bawaslu Banten, tetapi hanya satu periode karena tidak mendaftar lagi. Akhirnya dari tahun 2005 sampai sekarang saya jadi dosen,” kata Nuryati.

Jakarta -

Kabar terbaru terkait rencana kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) naik jadi 12% datang usai pertemuan pimpinan dan anggota DPR bersama Presiden Prabowo Subianto. Usulan DPR terkait PPN 12% hanya dikenakan untuk barang mewah.

Hasil pertemuan pimpinan dan anggota DPR dengan Prabowo itu disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Daso menyebut DPR mengusulkan PPN 12% hanya dikenakan untuk barang mewah.

"Yang pertama, untuk PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah jadi secara selektif," ujar Dasco.

Selanjutnya, barang pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat tidak akan dikenakan PPN 12%. Barang-barang tersebut diusulkan masih dikenai PPN 11%.

"Kemudian yang kedua, barang-barang pokok dan berkaitan dengan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat masih tetap akan diperlakukan pajak yang sekarang yaitu 11%," jelasnya.

"Mengenai usulan dari kawan-kawan DPR bahwa ada penurunan pajak kepada kebutuhan-kebutuhan pokok yang langsung menyentuh kepada masyarakat, Bapak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji," lanjutnya.

Dasco mengatakan, dalam beberapa waktu dekat, Prabowo akan berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengkaji usulan masyarakat, yakni PPN harus diturunkan.

"Mungkin dalam satu jam ini Pak Presiden akan meminta menteri keuangan dan beberapa menteri untuk rapat dalam mengkaji usulan dari masyarakat maupun dari DPR tentang beberapa hal pajak yang harus diturunkan," katanya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama menegaskan pemerintah akan merespons cepat masukan yang didapatkan langsung dari masyarakat.

"Apapun masukkan dari masyarakat, terutama masukan dari DPR untuk secepatnya, yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus direspon dengan cepat," kata Prasetyo.

PPN 12% Berlaku ke Barang Mewah

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memberikan penjelasan tambahan mengenai usul DPR soal adanya tarif yang tidak tunggal dalam penerapan PPN. Misbakhun mengatakan PPN 12 persen tetap berlaku di 1 Januari 2025, tapi selektif.

"Hasil diskusi kami dengan Bapak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu 1 Januari 2025. Tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif," ujar Misbakhun di Istana Presiden.

Misbakhun menjelaskan, maksud selektif tersebut adalah ditujukan kepada pembeli barang mewah. Sementara, kata Misbakhun, PPN yang berlaku saat ini akan diterapkan kepada masyarakat kecil.

"Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku," kata Misbakhun.

"Sehingga nanti tidak berlaku lagi, rencananya masih dipelajari oleh pemerintah, dilakukan pengkajian lebih mendalam, bahwa PPN nanti akan tidak berada dalam satu tarif, tidak berada dalam satu tarif," lanjutnya.

Masyarakat, jelas Misbakhun, tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan, tetap tidak digunakan PPN.

"Bapak Presiden juga berusaha menertibkan banyak urusan yang berkaitan dengan hal-hal ilegal sehingga akan menambah penerimaan negara yang selama ini tidak terdeteksi. Itu yang bisa kami sampaikan," imbuhnya.

Penjelasan Pemerintah

Di kesempatan berbeda, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sejumlah bahan dan kepentingan pokok tak kena PPN.

"Saya bisa sampaikan bahwa bahan pokok penting tidak kena PPN," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Ia memastikan biaya pendidikan tak kena PPN. Begitu pula dengan biaya kesehatan.

"Hari ini pun tidak kena PPN. Biaya pendidikan hari ini pun tidak kena PPN. Biaya kesehatan hari ini pun tidak kena PPN. Transportasi hari ini pun tidak kena PPN," katanya.

(knv/knv)

Ternate (ANTARA) - Sebanyak 86 narapidana kasus korupsi saat ini ditahan dan menempati Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang tersebar di berbagai wilayah di Maluku Utara .

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkumham Malut, Hensyah di Ternate, Kamis, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penambahan narapidana kasus korupsi di wilayah Maluku Utara.

"Memang, sesuai data terbaru untuk narapidana kasus korupsi yang kami miliki adalah sebanyak 86 orang," ujarnya.

Dia berharap tidak ada lagi peningkatan jumlah narapidana kasus korupsi di Maluku Utara, sehingga wilayah tersebut dapat terbebas dari tindak pidana korupsi.

Meskipun belum ada perbandingan dengan provinsi lain terkait jumlah narapidana korupsi,

Hensyah memastikan bahwa semua tahanan diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Ia juga mengingatkan para warga binaan untuk bersikap sopan selama menjalani masa hukuman.

"Semua warga binaan diperlakukan sama. Kami terus mengimbau mereka untuk mematuhi aturan selama di lapas atau rutan," katanya.

Menurut Hensyah, jumlah tersebut terbagi di beberapa lapas dan rutan, yakni di Lapas Ternate sebanyak 34 orang, Lapas Jailolo 4 orang, Lapas Kepulauan Sula 3 orang, Lapas Tobelo 12 orang, Lapas Perempuan Ternate sebanyak 10 orang, Rutan Soa-Sio Tidore Kepulauan 2 orang, Rutan Ternate 16 orang dan Rutan Weda, Halmahera Tengah sebanyak 5 orang

Untuk itu, dalam menjaga integritas petugas Lapas, pihaknya intensif melakukan inspeksi mendadak di Rumah Tahanan (Rutan).

Pihaknya berharap kepada Karutan dan jajaran untuk menghindari masuknya barang terlarang, seperti narkoba, hp dan lainnya yang masuk di Rutan Weda. Fokus pada capaian kinerja dan prestasi.

Dirinya menegaskan akan menindak tegas jika terdapat pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan di luar ketentuan yang berlaku.

Lampung -

Eks Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan (Lamsel), AKP Andre Gustami dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. Ia dipindah bersama 20 narapidana lainnya.

Sebelumnya, mereka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui. Pemindahan narapidana dilakukan pada Rabu (4/12/2024) malam.

Proses pemindahan narapidana dilakukan secara ketat dengan melibatkan 10 personel Brimob Polda Lampung bersenjata lengkap. Untuk meminimalisir adanya narapidana yang melarikan diri, petugas memasang rantai di tangan dan kaki narapidana yang dihubungkan ke narapidana lainnya.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik mengatakan pihaknya diminta Kanwil Kemenkumham Lampung untuk membantu pengamanan dalam proses pemindahan tersebut. "Tadi malam sudah dilakukan pemindahan 21 narapidana yang di mana kami Polda Lampung diminta untuk melakukan pengamanan," katanya, Kamis (5/12/2024).

Umi juga membenarkan dalam puluhan narapidana golongan 'high risk' itu ada eks Kasatreskoba Polres Lampung Selatan, AKP Andre Gustami. AKP Andre mendapat vonis hukuman mati karena terlibat jaringan narkoba internasional Fredy Pratama.

"Benar, salah satunya Andre Gustami dari 21 narapidana yang dipindahkan dari Lapas Narkotika Way Hui ke Lapas Nusakambangan," ujarnya.

Menurut Umi, total anggota yang terlibat dalam pengamanan sebanyak 13 personel. Pemindahan itu bertujuan untuk menanggulangi potensi risiko yang ditimbulkan narapidana berbahaya dan berisiko tinggi, khususnya yang terlibat dalam kejahatan narkoba.

"Ada 13 personel terdiri dari 10 personel Brimob dan 3 personel PJR Ditlantas Polda Lampung," jelasnya.

(sun/dai)

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum yang lalu, Kamis (5/12), telah kami rangkum guna memudahkan pembaca, mulai dari Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto mengatakan akan tetap mempertahankan operasi tangkap tangan (OTT), hingga mantan Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dituntut pidana penjara selama 12 tahun vonis.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang menarik untuk dibaca kembali:

1. Ketua KPK terpilih sebut OTT akan tetap dipertahankan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto mengatakan akan tetap mempertahankan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai salah satu strategi dalam pemberantasan korupsi di tanah air.

"Ya, sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit proper (fit and proper test), OTT tetap lanjut," kata Setyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikannya usai DPR RI memberikan persetujuan terhadap dirinya sebagai pimpinan KPK terpilih dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-9 Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

Selengkapnya baca di sini

2. Menko Polkam ungkap dugaan narkoba sintetis dijual online

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkap adanya peningkatan jumlah pengguna narkoba jenis sintetis dalam beberapa tahun terakhir, dan penjualannya diyakini menggunakan platform online

Dalam jumpa pers terkait pencapaian Desk Pemberantasan Narkoba di Jakarta, Kamis, Budi menjelaskan narkoba jenis sintetis itu ada yang dibuat di Indonesia, tetapi ada juga yang dibawa dari luar negeri.

“Ini disebabkan karena mudahnya pembuatan narkoba sintetis tersebut dengan margin yang tinggi, dan indikasi kuat bahwa penjualannya juga sudah melalui online,” kata Budi Gunawan.

Selengkapnya baca di sini

3. Kepala BNN: Perkuat intelijen jadi upaya jaga jalur perbatasan negara

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Marthinus Hukom mengatakan bahwa dengan memperkuat informasi intelijen menjadi salah satu upaya untuk menjaga jalur perbatasan antarnegara, di tengah keterbatasan yang dimiliki lembaga antinarkoba itu.
Menurut dia, dengan memperkuat informasi intelijen, maka langkah pencegahan bisa lebih mudah dalam beroperasi untuk menindak atau mencegah masuknya narkoba ke wilayah Indonesia.

"Itu merupakan salah satu cara dari kami dalam menjaga wilayah perbatasan negara," kata Marthinus di Jakarta, Kamis, dalam konferensi pers terkait pengungkapan 15 kasus peredaran narkoba di sejumlah wilayah di Indonesia.

Selengkapnya baca di sini

4. KPK geledah Kantor Disnakertrans Provinsi Bengkulu pasca-OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu pasca dilakukannya operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu.

KPK mendatangi Kantor Disnakertrans Provinsi Bengkulu pada Kamis(5/12), sekitar pukul 15.00 WIB dan selesai melakukan penggeledahan di ruang Kepala Disnakertrans para penyidik dikawal oleh sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap.

Selain melakukan penggeledahan, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu Syarifudin.

Selengkapnya baca di sini

5. Mantan Dirut PT Timah dituntut penjara 12 tahun terkait kasus timah

Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016–2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dituntut pidana penjara selama 12 tahun terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015—2022.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Ardito Muwardi menilai Mochtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

"Mochtar melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum," kata JPU dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum yang lalu, Kamis (5/12), telah kami rangkum guna memudahkan pembaca, mulai dari Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto mengatakan akan tetap mempertahankan operasi tangkap tangan (OTT), hingga mantan Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dituntut pidana penjara selama 12 tahun vonis.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang menarik untuk dibaca kembali:

1. Ketua KPK terpilih sebut OTT akan tetap dipertahankan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto mengatakan akan tetap mempertahankan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai salah satu strategi dalam pemberantasan korupsi di tanah air.

"Ya, sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit proper (fit and proper test), OTT tetap lanjut," kata Setyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikannya usai DPR RI memberikan persetujuan terhadap dirinya sebagai pimpinan KPK terpilih dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-9 Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

Selengkapnya baca di sini

2. Menko Polkam ungkap dugaan narkoba sintetis dijual online

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkap adanya peningkatan jumlah pengguna narkoba jenis sintetis dalam beberapa tahun terakhir, dan penjualannya diyakini menggunakan platform online

Dalam jumpa pers terkait pencapaian Desk Pemberantasan Narkoba di Jakarta, Kamis, Budi menjelaskan narkoba jenis sintetis itu ada yang dibuat di Indonesia, tetapi ada juga yang dibawa dari luar negeri.

“Ini disebabkan karena mudahnya pembuatan narkoba sintetis tersebut dengan margin yang tinggi, dan indikasi kuat bahwa penjualannya juga sudah melalui online,” kata Budi Gunawan.

Selengkapnya baca di sini

3. Kepala BNN: Perkuat intelijen jadi upaya jaga jalur perbatasan negara

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Marthinus Hukom mengatakan bahwa dengan memperkuat informasi intelijen menjadi salah satu upaya untuk menjaga jalur perbatasan antarnegara, di tengah keterbatasan yang dimiliki lembaga antinarkoba itu.
Menurut dia, dengan memperkuat informasi intelijen, maka langkah pencegahan bisa lebih mudah dalam beroperasi untuk menindak atau mencegah masuknya narkoba ke wilayah Indonesia.

"Itu merupakan salah satu cara dari kami dalam menjaga wilayah perbatasan negara," kata Marthinus di Jakarta, Kamis, dalam konferensi pers terkait pengungkapan 15 kasus peredaran narkoba di sejumlah wilayah di Indonesia.

Selengkapnya baca di sini

4. KPK geledah Kantor Disnakertrans Provinsi Bengkulu pasca-OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu pasca dilakukannya operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu.

KPK mendatangi Kantor Disnakertrans Provinsi Bengkulu pada Kamis(5/12), sekitar pukul 15.00 WIB dan selesai melakukan penggeledahan di ruang Kepala Disnakertrans para penyidik dikawal oleh sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap.

Selain melakukan penggeledahan, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu Syarifudin.

Selengkapnya baca di sini

5. Mantan Dirut PT Timah dituntut penjara 12 tahun terkait kasus timah

Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016–2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dituntut pidana penjara selama 12 tahun terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015—2022.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Ardito Muwardi menilai Mochtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

"Mochtar melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum," kata JPU dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

BATAM, KOMPAS.com - Seorang tahanan berinisial EB (34), yang terjerat kasus pencabulan anak di bawah umur, ditemukan tewas diduga akibat gantung diri di ruang tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam pada Kamis (5/12/2024).

Kapolsek Sekupang Polresta Barelang Kompol Benhur Gultom menjelaskan, EB merupakan tahanan Polsek Sekupang yang dititipkan sementara di Rutan Kejari Batam untuk proses tahap II setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Menurut Benhur, pada pukul 09.10 WIB, tiga personel Polsek Sekupang mengantar dua tahanan, EB dan J, ke Kejari Batam.

EB diproses untuk tahap II, sedangkan J dibawa ke Pengadilan Negeri Batam sebagai saksi dalam kasus lain.

"Sebelum dilimpahkan, tahanan EB menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai prosedur di Klinik Polresta Barelang pukul 09.30 WIB," ujar Benhur, Kamis, seperti dilansir Antara.

Tahanan tiba di Kejari Batam sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung ditempatkan di ruang sel tahanan sementara.

Pada pukul 10.50 WIB, seorang petugas mendengar teriakan dari dalam sel, menyebut kata "gantung diri."

Petugas segera memeriksa dan menemukan EB tergantung dengan kain yang terikat pada jeruji besi ventilasi.

"Beberapa orang berupaya memberikan pertolongan dengan menurunkan EB, tetapi nyawanya tidak terselamatkan," ungkap Benhur.

Hasil visum menunjukkan adanya luka lecet tekan di leher akibat kekerasan tumpul, yang mengarah pada dugaan gantung diri sebagai penyebab kematian.

Peristiwa ini telah dilaporkan ke Polsek Batam Kota untuk penyelidikan lebih lanjut.

"Karena tempat kejadian berada di wilayah hukum Batam Kota, kami telah melaporkan kasus ini ke sana," kata Benhur.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Batam Tiyan Andesta menyatakan pihaknya masih menyelidiki motif di balik dugaan bunuh diri ini.

"Investigasi lebih lanjut akan dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian ini," kata Tiyan.

Jakarta -

Replika pedang yang ditampilkan dalam waralaba film Harry Potter ditarik di Jepang. Alasannya adalah benda itu melanggar undang-undang senjata yang ketat di negara tersebut.

Mengutip BBC, Jumat (5/12/2024), replika pedang Godric Gryffindor berukuran asli yakni sepanjang 86 cm yang ditempelkan pada plakat pajangan kayu adalah salah satu barang dijual oleh Warner Bros. Studio Japan LLC.

Penjualannya dari bulan Mei 2023 hingga akhir April tahun ini. Namun, baru pada bulan November, pihak berwenang memberi tahu perusahaan bahwa benda-benda tersebut cukup tajam untuk dikategorikan sebagai pedang sungguhan.

Menurut laporan, lebih dari 350 replika pedang Godric Gryffindor terjual dengan masing-masing pedang dijual seharga 30.000 yen (Rp 3,1 juta).

Pedang tersebut dijual di Warner Bros Studio Tour Tokyo: The Making of Harry Potter, yang dibuka pada tahun 2023 di Tokyo. Tempat ini disebut-sebut sebagai tur studio pertama di Asia dan atraksi Harry Potter dalam ruangan terbesar di dunia.

Warner Bros. Studios Japan LLC telah mempublikasikan pemberitahuan penarikan kembali pedang tersebut di situsnya, dengan alasan "masalah distribusi di Jepang" dan meminta orang-orang yang telah membelinya untuk menghubungi mereka untuk "tindakan yang diperlukan, termasuk logistik dan pengembalian uang."

Di bawah undang-undang senjata yang ketat di Jepang, dilarang membawa pisau dengan panjang lebih dari 6 cm. Pelanggarnya bisa dihukum dua tahun penjara.

Replika yang cukup tajam dan diklasifikasikan sebagai pedang di bawah undang-undang pengawasan Senjata Api dan Pedang harus didaftarkan ke pihak berwenang, kecuali jika pedang itu dimaksudkan untuk latihan atau hiasan dan tidak dapat diasah.

Jepang memiliki tingkat kekerasan yang sangat rendah, meskipun kejahatan yang melibatkan senjata kadang terjadi. Tahun lalu, seorang pria berusia 78 tahun ditangkap di Yokohama setelah menyerang tetangganya dengan pedang samurai saat terjadi pertengkaran.

Pada tahun 2017, sebuah pedang samurai ditemukan bersama dengan pisau lainnya di sebuah kuil di Tokyo setelah sebuah serangan yang menewaskan tiga orang.

(msl/fem)

JAKARTA - Komnas HAM menyatakan tindakan penembakan Aipda Robig Zaenudin hingga menyebabkan tewasnya pelajar Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO) memenuhi unsur pelanggaran HAM. Hal itu berdasarkan hasil pemantauan Komnas HAM yang dilakukan 28-30 November 2024.

Komnas HAM menilai Aipda Robig memenuhi unsur Pasal 1 angka (3) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun jenis pelanggarannya yaitu pelanggaran hak hidup dan pembunuhan di luar proses hukum.

"Memenuhi unsur adanya pelanggaran HAM, dengan jenis pelanggaran hak hidup dan pembunuhan di luar proses hukum atau extra judicial killing," kata Koordinator Subkomisi Pemantauan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).



Dari pemantauan Komnas HAM, Aipda Robig dinilai tidak sedang melakukan pembelaan diri. Aipda Robig juga tidak sedang menajlankan tugas dan tidak dalam posisi terancam atas lewatnya sepeda motor yang dikendaran oleh GRO dan dua temannya.

"Aipda RZ tidak sedang menjalankan perintang undang-undang untuk menembak tiga korban itu," sambungnya.

Komnas HAM juga menilai Aipda Robig memenuhi unsur pelanggaran HAM yaitu hak untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiasi dan merendahkan martabat manusia. Robig dinilai memenuhi unsur pelanggaran Ham Pasal 33 ayat 1 UU Nomor 39/99.

"Tindakan penembakan Aipda Robig secara sengaja dan tidak mempunyai kapasitas berdasarkan undang-undang telah mengakibatkan hilangnya nyawa GRO serta luka yang dialami dua korban lainnya adalah bentuk perlakuan kejam, tidak manusiaswi dan merendahkan martabat manusia," jelas Uli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia menyebut terdapat lima pintu imigrasi yang rutin digunakan oleh warga negara asing (WNA) buronan internasional untuk mengunjungi Indonesia.

“Jadi, yang selalu digunakan oleh para pelaku kejahatan di Indonesia itu lima besar di antaranya adalah Denpasar, Batam, Cengkareng, Medan, dan Surabaya. Itu lima pintu yang rutin mendapatkan hit notice Interpol dari Imigrasi,” kata Kepala Bagian Kejahatan Internasional NCB Interpol Indonesia Kombes Pol. Ricky Purnama di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Ia mengatakan, temuan tersebut berdasarkan pembaruan pendataan pintu-pintu imigrasi yang rutin digunakan oleh pelaku kejahatan.

“Kami setiap tahun melakukan analisa. Tahun lalu masih didominasi oleh Bali, Denpasar. Tahun ini sampai dengan Desember masih didominasi oleh Denpasar. Ranking kedua dan ketiga selalu naik turun,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Batam di posisi kedua sebagai tujuan WNA buronan pada tahun lalu, tetapi tahun ini ditempati Surabaya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa NCB Interpol Indonesia selalu mengevaluasi kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk mencegah WNA buron tiba di Indonesia.

“Kami melakukan semacam proses evaluasi, pendataan, untuk melakukan asesmen terhadap pendekatan-pendekatan apa yang perlu kami lakukan untuk mempererat kinerja kami dengan kementerian dan lembaga lain, khususnya Imigrasi. Ini untuk lebih meningkatkan pemantauan di pintu-pintu yang kami nilai itu masih merupakan pintu yang dominan digunakan sebagai entry point oleh para pelaku kejahatan terorganisir internasional,” jelasnya.

Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa di era Presiden Prabowo ada dua tantangan besar yang belum terselesaikan, yaitu hukum dan ekonomi.

Hal tersebut Yusril sampaikan saat memberi sambutan membuka Rakernas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/12) malam.

"Saya sependapat dengan kawan-kawan, di era baru pimpinan Pak Prabowo Subianto ini, dari sekian masalah yang kita hadapi beliau sudah rumuskan dalam 8 Asta Cita-nya. Saya menangkap dua persoalan besar yang tetap belum terselesaikan. Pertama adalah persoalan ekonomi, kedua adalah persoalan hukum di negara kita ini," kata Yusril.

Sementara, menurut Yusril untuk persoalan lainnya sudah hampir diselesaikan, salah satunya seperti persoalan integrasi bangsa.

"Yang lain-lain persoalan integrasi bangsa, boleh dibilang sudah hampir semuanya dapat kita selesaikan, kecuali masih ada riak-riak di Papua, Aceh tuntas, gangguan keamanan sudah tidak berarti lagi, ancaman perpecahan kesatuan dan persatuan bangsa sudah hampir tidak ada," ujarnya.

"Kemudian konflik sosial, konflik komunitas agama seperti kejadian di Poso (dan) Ambon sudah tidak ada. Tinggal dua persoalan besar yang kita hadapi persoalan ekonomi dan persoalan hukum saling kait berkait satu dengan yang lain," lanjutnya.

Ia menilai bahwa untuk kemajuan ekonomi di Indonesia tergantung pada situasi keamanan. Namun, untuk pembangunan ekonomi tergantung kepada arus investasi, perdagangan, dan jasa.

"Bagaimana orang mau inves di negara ini kalau tidak ada kepastian hukum, sengketa tanah tidak selesai-selesai sudah bikin perusahaan, sudah didaftar di Dirjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) tiba-tiba berubah stakeholder-nya berubah pengurusnya berubah, entah siapa yang datang ke notaris," ungkapnya.

"Loh capek-capek bikin perusahaan, berusaha, sudah besar, sudah banyak untung, dirampok orang lain dengan cara tidak jelas dan menggunakan sistem online, tanpa kontrol sama sekali," lanjutnya.

Menurut Yusril, jika kedepannya tidak ada kepastian hukum maka tentu orang banyak yang tidak ingin berinvestasi di Indonesia.

"Kalau tidak ada kepastian hukum, orang tidak berani berinvestasi dan upaya untuk menegakkan kepastian hukum itu bukan hanya persoalan bagaimana kita merumuskan norma hukum, bagaimana kita mempunyai aparatur penegak hukum yang kuat yang ada pada negara. Tapi kita juga harus memiliki advokat-advokat yang tangguh," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seorang warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang terlibat kelompok kriminal pelaku judi online (judol) ditangkap saat melintasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Internasional Batam Center pada Senin (2/12/2024).

Pria berinisial YZ yang masuk daftar Red Notice Interpol sejak 3 Juli 2024 itu bertolak dari Pelabuhan Internasional Harbour Front Singapura sebelum memasuki wilayah Indonesia via Batam. Berdasarkan hasil pemeriksaan, YZ merupakan subjek Red Notice atas permintaan NCB Beijing karena diduga terlibat geng kriminal.

"YZ bertanggungjawab mentransferdan melakukan pencucian uang dari geng yang mengoperasikan platform judi online," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Dirwasdakim), Yuldi Yusmandalam konferensi pers pada Kamis (5/12/2024).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad menjelaskan saat petugas Imigrasi di perlintasan Pelabuhan Batam Center melakukan pemeriksaan terhadap YZ tanggal 2 Desember lalu, didapati bahwa YZ berstatus HIT pada Border Control Management.

Petugas kemudian membawa YZ ke Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Batam untuk ditindaklanjuti.

Sehari pascaditangkap, yakni Selasa (3/12/2024), YZ ditangani oleh Direktorat

Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian guna pendalaman lebih lanjut serta

koordinasi dengan Interpol Indonesia terkait dugaan tindak pidana YZ serta statusnya.

"Sebagai subjek Red Notice Interpol ,tersangka YZ kemudian diserahkan kepada NCB Interpol pada Kamis (05/12/2024)," ujar Yuldi.

Ditjen Imigrasi sebagai salah satu anggota satuan tugas penanganan judi online

bidang penindakan akan terus berperan aktif, bersinergi bersama Interpol dan

pihak-pihak terkait.

"Kami berkomitmen menjaga wilayah Indonesia dari datangnya WNA yang tidak bermanfaat dan mengancam stabilitas nasional," ujar Yuldi. Rizky Suryarandika.