Komisi XIII DPR mengingatkan payung hukum yang menjadi dasar dalam pemindahan narapidana (transfer of prisoner) di tengah rencana pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto menggolkan rencana pemindahan napi narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina sebelum hari raya natal tahun ini.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan belum ada payung hukum yang menjadi dasar pemindahan napi yang menjalani pidana di Indonesia ke negara asal.

Menurutnya harus ada aturan hukum yang berkaitan dengan undang-undang.

"Bahwa ada niat atau keinginan melakukan pemindahan transfer of prisoner adalah satu hal yang berkaitan dengan keinginan dan niat baik pemerintah kemudian juga menyangkut hubungan diplomasi. Mungkin ada kesepakatan yang sudah dibuat antara pemerintah," ujar Andreas saat bersama rombongan Komisi XIII DPR kunker ke Lapas Kerobokan, Badung, Bali, Jumat (6/12).

"Tapi dari pihak kita tentu kita harus mempunyai hukum positif yang berkaitan dengan itu. Dalam hal ini bahwa mereka memiliki kekuatan hukum tetap, dan kekuatan hukum tetap itu harus dihormati. Oleh karena itu, kita harus melakukan aturan main yang berkaitan dengan Undang-undang di situ peraturan yang menjadi payung untuk kemudian melakukan transfer," lanjut politikus PDIP itu.

Dia pun merespons keinginan pemerintahan Prabowo agar Mary Jane bisa dipindahkan sebelum hari raya natal pada 25 Desember tahun ini ke Filipina. Menurutnya, sebaiknya pemerintah jangan terburu-buru selama belum ada payung hukumnya.

"Kalau sebelum Natal itu kan keinginan, tetapi keinginan itu juga harus didasari oleh aturan yang melandasi itu. Kalau tidak kita melanggar hukum kita sendiri," jelasnya.

Selain Mary Jane, pemerintahan Prabowo juga menyepakati pemindahan lima napi narkoba jaringan Bali Nine yang tersisa ke Australia. Serupa Mary Jane, lagi-lagi Andreas mengingatkan agar pemerintahan Prabowo menunggu payung hukum yang menjadi dasar transfer of prisoner itu ada dulu sebelum melangkah lebih jauh.

"Kita membuat itu aturan main itu dan tidak harus buru-buru juga," ujarnya.

Komisi XIII DPR RI merupakan komisi baru di DPR Ri yang membidangi Hukum, Hak Asasi Manusia, Keimigrasian dan Pemasyarakatan, serta Penanggulangan Terorisme. PAda periode sebelumnya bidang itu dipegang Komisi III DPR.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan perihal payung hukum yang akan menjadi dasar transfer of prisoner, termasuk untuk Mary Jane dan Bali Nine, dibicarakan dalam pertemuan pihaknya dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim.

"Kita akan bahas sekarang sama Pak Wamen. Dan jadi good political will kan. Harus kita ingin bersambung, walaupun kita belum punya aturan turunannya," kata Wily.

"Tapi setidak-tidaknya ini adalah prinsip, bagaimana ini bukan dibebaskan. Tapi ini dipindahkan saja ke negara asalnya untuk dilanjutkan tahanannya itu," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan, yang nantinya akan dibahas dalam meeting adalah soal dasar hukum pemindahan narapidana antara Pemerintah Australia, Filipina dan Indonesia.

"Yang (dibahas) aturan turunannya jadi bagaimana aturan (transfer of prisoner)," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendramenandatangani kesepakatan terkait pemindahan narapidana kasus narkoba Mary Jane Velosoke Filipina sebelum Natal 2024.

Kesepakatan itu ditandatangani dalam pertemuannya dengan Wamen Departemen Kehakiman Filipina Raul Vasquez pada Jumat (6/12) di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta.

Melalui dokumen ini, pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberi grasi untuk Mary Jane, namun setuju untuk memulangkannya ke Filipina.

"Kita tidak memberikan pengampunan atau grasi pada terpidana [Mary Jane]. Tapi, kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina. Selanjutnya kewajiban untuk melakukan yang bersangkutan ke Filipina. Selanjutnya kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap terpidana menjadi tanggung jawab pemerintah Filipina," ujar Yusril dalam konferensi pers.

Yusril dan Raul sepakat bakal memulangkan Mary Jane sebelum hari raya Natal atau 25 Desember 2024.

Namun, tanggal pastinya belum bisa ditentukan. Hanya saja, Yusril menargetkan Mary Jane bisa dipulangkan pada 20 Desember mendatang.

"Tanggal dilakukannya penyerahan tersebut insya Allah akan dilakukan sebelum hari Natal tanggal 25 Desember yang akan datang. Target saya, sih, ya kalau bisa sebelum hari Natal, ya sekitar tanggal 20 sudah bisa direalisasikan," ujar Yusril.

Jakarta -

Ditjen Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) meresmikan dua direktorat baru yakni Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Direktorat Kepatuhan Internal. Hadirnya dua direktorat baru ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja dan melakukan pengawasan.

Pembentukan direktorat ini berdasarkan Permenimipas Nomor 1 Tahun 2024, kedua direktorat ini resmi beroperasi sejak 20 November 2024. Dengan demikian, saat ini Ditjen Imigrasi membawahi delapan direktorat teknis dan satu sekretariat direktorat jenderal.

Barron Ichsan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian didapuk menjadi Direktur Kepatuhan Internal.

Sejak 28 November 2024, Barron memimpin Direktorat ini. Tugasnya fungsinya meliputi pencegahan pelanggaran, dengan melakukan identifikasi potensi risiko yang dapat menyebabkan pelanggaran, menyusun kebijakan dan prosedur untuk mencegah terjadinya pelanggaran, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Posisi Barron Ichsan sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian digantikan oleh Kombes Pol Yuldi Yusman dari Kepolisian Republik Indonesia.

"Direktorat Kepatuhan Internal berperan sebagai pengawas internal dalam sebuah institusi. Tugas utama direktorat ini memastikan seluruh kegiatan operasional institusi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur (SOP), kode etik, dan nilai-nilai yang berlaku," jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Safar M. Godam, dalam keterangan yang diterima, Sabtu (7/12/2024).

Pemeriksaan imigrasi (Foto: dok. Istimewa)

Sementara itu Suhendra, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai ditunjuk untuk memimpin Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Tugas utama direktorat baru ini adalah memastikan kegiatan pemeriksaan keimigrasian di seluruh Indonesia berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien.

Hal ini disebut penting untuk menjaga keamanan negara, mencegah masuknya orang asing yang tidak diinginkan, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Indonesia sendiri memiliki 168 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang meliputi TPI Udara di 17 bandara internasional, 95 TPI Laut, 16 Pos Lintas Batas Internasional, dan 40 Pos Lintas Batas Tradisional. Jumlah perlintasan masuk dan keluar RI pada Semester I Tahun 2024 mencapai lebih dari 20 juta perlintasan, sedangkan pada tahun 2023, tercatat sebanyak hampir 42 juta perlintasan di seluruh TPI.

Godam menyebutkan bahwa banyaknya jumlah TPI yang harus dikelola, serta tingginya volume perlintasan orang, merupakan urgensi yang perlu direspons melalui penyesuaian struktur organisasi.

"Dengan adanya struktur yang lebih mapan, fokus yang lebih tajam pada pengawasan internal dan eksternal, Saya berharap kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi dapat meningkat lebih signifikan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi negara," tutup Godam.

(lir/idh)

Meskipun upaya penanggulangan telah menunjukkan hasil positif, ancaman tetap ada, terutama dengan pelibatan perempuan dan anak dalam aktivitas terorisme, baik sebagai korban maupun pelaku

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Slowakia memperkuat kerja sama bilateral untuk melindungi anak-anak korban terorisme, sebagai upaya penanggulangan terorisme, khususnya di tingkat nasional, regional, dan global.

Deputi Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto , dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa kedua negara perlu berfokus pada perlindungan anak yang menjadi korban dari kejahatan terorisme.

"Kami juga fokus pada perlindungan anak yang terpapar konflik, seperti kasus RD di Slowakia. Anak-anak itu adalah korban, bukan pelaku, jadi kami berharap isu ini dapat menjadi perhatian internasional," kata Andika pada pertemuan Joint Working Group (JWG) kedua.

Ia menyoroti tantangan global dalam penanggulangan terorisme yang semakin kompleks, dimana perempuan dan anak kini bukan hanya sebagai korban tapi juga pelaku dalam tindak kejahatan tersebut.

"Meskipun upaya penanggulangan telah menunjukkan hasil positif, ancaman tetap ada, terutama dengan pelibatan perempuan dan anak dalam aktivitas terorisme, baik sebagai korban maupun pelaku," ujar dia.

Senior Specialist Referent dari Anti-Terrorism Center Kepolisian Slowakia, Major Martin Baran, menjelaskan negaranya menghadapi tantangan penanggulangan terorisme, terutama dari individu yang meradikalisasi diri dan para pengungsi yang kembali dari zona konflik.

"Kami mengutamakan pemantauan radikalisasi online melalui teknologi canggih, serta memperkuat kontrol perbatasan dan berbagi informasi intelijen," kata Martin.

Menurut dia, aktivitas itu sangat penting dalam mencegah ekstremisme dan mendukung upaya deradikalisasi.

Melalui pertemuan itu, BNPT dan Slowakia berharap dapat menciptakan standar penanganan terorisme yang lebih komprehensif, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi korban.

Pertemuan lanjutan direncanakan untuk membahas implementasi agenda yang telah disepakati, serta meninjau keberhasilan program-program yang tengah berjalan.

Sejak menjalin kerja sama erat pada 2019, Indonesia dan Slowakia terus menunjukkan komitmen tinggi dalam menangani ancaman terorisme global.

Kedua negara sepakat untuk saling berbagi pengalaman dan strategi, termasuk dalam perlindungan anak serta penguatan sistem deradikalisasi.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model kerja sama bilateral yang produktif di tingkat internasional.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

SUBANG, iNewsSubang.id – Tiga narapidana terorisme (napiter) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Subang resmi mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kamis (5/12/2024). Langkah ini merupakan bagian dari program rehabilitasi dan deradikalisasi yang dilakukan untuk membantu mereka kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), pihak kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Kehadiran mereka menegaskan dukungan terhadap program deradikalisasi yang bertujuan menciptakan keamanan dan perdamaian di masyarakat.

Dalam sambutannya, salah satu narapidana menyatakan tekadnya untuk meninggalkan paham radikal dan menjadi warga negara yang lebih baik. "Melalui ikrar ini, kami berkomitmen untuk menanggalkan paham radikal dan berupaya menjadi warga negara yang baik, mencintai tanah air, dan berkontribusi dalam membangun Indonesia yang damai," ujarnya.

Kepala Lapas Kelas IIA Subang, Nanank Syamsudin, menyebutkan bahwa ikrar tersebut adalah langkah penting dalam proses rehabilitasi. "Kami berharap dengan ikrar ini, mereka dapat kembali ke masyarakat dengan pemahaman yang lebih baik, serta menjauhi radikalisasi. Proses deradikalisasi ini menjadi penting untuk menciptakan ketahanan sosial di masyarakat," ungkap Nanank.

Lebih lanjut, program ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkokoh ideologi Pancasila melalui pendekatan humanis yang tidak hanya mengandalkan hukuman, tetapi juga pembinaan.

Dengan diucapkannya ikrar ini, diharapkan ketiga napiter dapat menjalani masa pembinaan dengan lebih baik dan menjadi contoh positif bagi narapidana lainnya. Program seperti ini diharapkan terus berlanjut untuk memperkuat upaya deradikalisasi dan menciptakan masyarakat Indonesia yang damai dan bebas dari terorisme.

Editor : Yudy Heryawan Juanda

MUARA BUNGO - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebut bahwa dokumen absensi atau daftar hadir pemilih di TPS bukanlah dokumen yang mesti dirahasiakan.

?Harusnya bisa diperlihatkan. Kan prinsip penyelenggaraan pilkada adalah keterbukaan,? ujar Feri, Jumat (6/12/2024).

Mengenai prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia termuat dalam Pasal 3 UU No 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). Disebutkan bahwa ada 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang harus dipenuhi yakni mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Diberitakan sebelumnya, saksi paslon 01 Dedy-Dayat menyayangkan sikap KPU dan Bawaslu Bungo yang tidak kooperatif selama tiga hari rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Bungo 2024.

?Lempar bola terjadi antara KPU dan Bawaslu Bungo untuk dokumen yang tidak dikecualikan. Seharusnya saksi bisa menerima atau melihat dokumen daftar hadir pemilih, ini sangat sulit sekali kita mendapatkannya,? ujar salah satu saksi paslon 01 Akhmad Ramadhan, Rabu (4/12/2024).

Dia melihat ada suatu ketakutan antara KPU dan Bawaslu Bungo sehingga selama 3 hari pleno ini ngotot tidak mau mengeluarkan data absensi pemilih.

?Kami menduga kuat kecurangan di Pilkada Bungo ini terjadi di ratusan TPS yang ada dalam Kabupaten Bungo dan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM),? katanya.

Apalagi adanya video viral yang tersebar di media sosial memperlihatkan seorang pria mencoblos paslon 02 pada tumpukan surat suara di salah satu TPS. Namun, hingga kini kasus tersebut belum ada tindaklanjutnya.

POLMAN, iNewsMamuju.id - Petugas menggeledah Lapas Kelas IIB Polewali, Polman. Penggeledahan dipimpin langsung Kadiv Pas Bagus Kurniawan. Jumat (6/12/2024)

Penggeledahan tersebut untuk menindaklanjuti arahan Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan pemberantasan terhadap narkoba dan judi online di dalam Lapas atah Rutan.

Langkah-langkah pencegahan dengan melakukan sidak dan test urine di Lapas, Rutan dan LPKA di Wilayah Sulawesi Barat.

Selain melakukan penggeledahan di kamar hunian warga binaan, juga dilakukan test urine terhadap 10 orang WBP yang dipilih secara acak dan hasilnya negatif.

Bagus Kurniawan menyampaikan agar jajaran Lapas Polewali untuk melaksanakan Instruksi Menteri IMIPAS tentang berantas Narkoba dengan mewujudkan Lapas Benar (Bersih dari Narkoba) dan HALINAR.

“Tingkatkan pemeriksaan setiap orang yang masuk ke dalam Lapas, Rutan dan LPKA dan optimalkan peran dan fungsi Satops Patnal Pas, Intelijen dan Satgas P4GN,” ujarnya.

Editor : Lukman Rahim

Jakarta: Dalam dunia bisnis, prinsip bukan sekadar nilai yang diucapkan, melainkan fondasi yang menentukan arah dan keberlanjutan usaha. Prinsip-prinsip seperti etika, keberlanjutan, dan kolaborasi kini semakin relevan, terutama di tengah persaingan global yang ketat.

Tidak hanya soal meraih keuntungan, bisnis yang berlandaskan nilai-nilai luhur terbukti mampu menciptakan dampak yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.

Di Indonesia, gagasan ini mendapat sentuhan lokal melalui pendekatan yang dikenal sebagai Strategi Bisnis Pancasila. Salah satu pelaku bisnis yang berupaya mengimplementasikan pendekatan ini adalah Wirson Selo, seorang pengusaha percetakan dengan 15 cabang di berbagai daerah.
Wirson yang juga pelaku bisnis kerakyatan ini, memadukan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam operasional usahanya, menjadikannya bukan hanya alat untuk berkembang, tetapi juga cara untuk menghormati nilai-nilai lokal dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Baca juga: IGCN dan IDX Tekankan Pentingnya Tata Kelola Bisnis yang Berintegritas

Strategi Bisnis Pancasila: Kolaborasi dan Nasionalisme

Menurut Wirson, Strategi Bisnis Pancasila adalah pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila—dari aspek ketuhanan hingga keadilan—ke dalam setiap lini bisnis.

Dalam aspek ketuhanan, ia menekankan pentingnya integritas, etika, dan kejujuran. Sedangkan aspek nasionalisme diwujudkan dengan cara unik: menggandeng pebisnis lokal saat melakukan ekspansi.

“Saya tidak pernah datang ke daerah baru dengan niat menguasai pasar. Kami bekerja sama dengan pebisnis lokal. Permodalan saya tangani, operasional mereka kelola,” ujar Wirson yang dikutip Sabtu 7 Desember 2024.

Dengan model ini, ia membangun hubungan gotong royong yang saling menguntungkan tanpa harus mengganggu ekosistem pasar setempat.

Wirson percaya bahwa kedaulatan ekonomi harus dimulai dari bisnis lokal yang kuat. Melalui strategi bisnis Pancasila, ia berharap seluruh rantai produksi, dari hulu ke hilir, bisa dikuasai oleh pelaku usaha dalam negeri.

“Kita tidak boleh menjadi tamu di negeri sendiri. Jangan hanya jadi pasar buat asing,” tegasnya.

Pendekatan ini juga mencakup keberlanjutan sebagai bagian dari aspek keadilan. Bisnis yang dijalankan harus memberikan manfaat yang adil kepada semua pihak—termasuk masyarakat sekitar—dan menerapkan praktik yang ramah lingkungan.

Membesar Tanpa Mematikan

Wirson menekankan bahwa bisnis yang sukses tidak berarti harus mematikan pesaing. Prinsip kolaborasi dan keberlanjutan menjadi dasar agar usaha dapat membesar tanpa menciptakan monopoli.

“Dominasi itu mungkin, tapi kita harus tetap berbagi. Jangan sampai ada yang merasa terpinggirkan,” tambahnya.

Strategi bisnis Pancasila menjadi contoh bahwa nilai-nilai lokal seperti gotong royong, keadilan, dan keberlanjutan bisa menjadi daya saing dalam menghadapi tantangan global. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat bisnis, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia.

Melalui prinsip ini, Wirson menegaskan bahwa bisnis yang berakar pada nilai-nilai luhur bisa menjadi solusi untuk membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi di tengah derasnya arus globalisasi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum melakukan exit meeting audit transisi pengelolaan anggaran, aset dan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Jumat (6/12).

Tim Itjen memberikan beberapa catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti guna memastikan pengelolaan anggaran, aset dan SDM yang lebih baik.

Inspektur Wilayah IV Itjen Kemenkum, Bambang Setyabudi, didampingi Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Administrasi , Anton Edward Wardhana menyampaikan bahwa audit dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran , aset dan SDM Kemenkumham.

“Pada masa transisi seperti ini, kami ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya terkait status pegawai BKO. Perlunya perhatian lebih pada kompetensi SDM yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan aset, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya,” ujar Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

“Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, sesuai dengan pedoman,” tambahnya. 

Selain itu, ia juga mengingatkan tentang pentingnya pengelolaan aset BMN (Barang Milik Negara) yang harus lebih terstruktur dan terorganisir.

“Pelaksanaan audit transisi ini akan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan perbaikan yang lebih menyeluruh, agar masing-masing Kementerian di masa transisi dapat mengelola keuangan dan asetnya dengan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” tutupnya.

Turut hadir mengikuti kegiatan Kabag Program dan Humas, Toni Sugiarto, Kasubag Pengelolaan Keuangan dan BMN, Maria Titik dan Kasubag HRBTI, Hazmi.

Editor : Maulana Salman

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Tim Pembina Samsat Wilayah Hukum Polda Banten yang terdiri dari Ditlantas Polda Banten, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, dan PT Jasa Raharja Cabang Banten menggelar giat Bakti Sosial Korban Bencana Alam Banjir di Pagelaran, Patia, Kabupaten Pandeglang, Jumat (6/12/2024).

Giat ini dilakukan dihadiri oleh Kapolda Banten, Bupati Pandeglang, PJU Polda Banten, Kapolres Pandeglang, Kepala Badan Pendapatan Banten, Sekretaris Badan Pendapatan Banten, Kepala UPTD PPD Pandeglang, Kepala Cabang Jasa Raharja, Wadir Lantas Polda Banten, dan PJU Ditlantas Polda Banten yang merupakan wujud bakti kepedulian Tim Pembina Samsat Polda Banten untuk korban bencana alam dimana bentuk kepedulian dengan mengirimkan bantuan berupa Air Mineral, Susu, Beras, Telur, Pembalut, Makanan ringan, kebutuhan alat mandi, dan tersedia Kendaraan dapur lapangan polda banten yang menyediakan makanan di posko bantuan.

“Giat ini merupakan bagian yang mempunyai arti bahwa pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat baik itu dalam rangka penanggulangan bencana dan hal lain tugas kepemerintahan, hari ini pun, kolaborasi Forkopimda hadir dari Pemerintah Provinsi Banten yaitu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial kemudian di sisi lain Tim Pembina Samsat Polda Banten telah melakukan bantuan sosial bekerja sama dengan Ditlantas Polda Banten dan PT Jasa Raharja bagian dari bagaimana kita melakukan upaya kepedulian sosial kepada masyarakat yang sedang menyintas persoalan bencana ini, kami berharap bantuan paket sembako ini dapat bermanfaat bagi masyarakat korban banjir,” ujar Deni.

Dalam kesempatan yang sama Dirlantas Polda Banten menjelaskan, “Kami Tim Pembina Samsat Provinsi Banten melaksanakan giat bakti sosial kepada masyarakat pagelaran yang terkena bencana banjir mudah-mudahan dapat membantu dan cepat teratasi serta sedikit bisa meringankan beban masyarakat.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Cabang PT Jasa Raharja Saldhy Putranto. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk empati serta kepedulian sosial dari Tim Pembina Samsat Provinsi Banten kepada masyarakat yang terkena banjir. Dia berharap semoga kegiatan ini bisa membantu dan sedikit meringankan beban masyarakat sekitar.

Perawatan cuci darah sejak Juli 2024 dengan pendampingan dari petugas lapas.

Denpasar (ANTARA) - Narapidana kasus pembunuhan berencana terhadap bocah Angeline di Denpasar, Bali, pada tahun 2015 Margriet Christina Megawe meninggal dunia karena mengidap gagal ginjal kronis.

“Kami sudah serahkan jenazahnya kepada pihak keluarga yakni anaknya," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II A Kerobokan Ni Luh Putu Andiyani di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.

Menurut dia, Margriet yang meninggal di salah satu rumah sakit itu menderita penyakit gagal ginjal kronis stadium lima dan rutin cuci darah dua kali seminggu.

Pihak lapas memantau kondisi narapidana tersebut selama mendekam di dalam lapas.

Sementara itu, dokter Lapas Perempuan Kerobokan dr. Ida Ayu Sri Indra Laksmi menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap Margriet.

Ia mengatakan bahwa perawatan cuci darah sejak Juli 2024 dengan pendampingan dari petugas lapas.

Lapas Perempuan Kerobokan juga memastikan pemulasaraan jenazah sesuai dengan prosedur serta berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk pemakaman.

"Kami turut berdukacita atas meninggalnya Margriet Christina Megawe. Kami sudah berkoordinasi dengan keluarga untuk menghormati hak-haknya sebagai manusia," imbuh Andiyani.

Margriet Christina Megawe sebelumnya divonis penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pada hari Senin, 12 Februari 2016.

Sebelumnya, kasus pembunuhan terhadap anak angkatnya, Angeline, menyita perhatian publik, baik dalam maupun luar negeri pada bulan Mei 2015.

Awalnya, bocah berusia 8 tahun itu dikabarkan hilang oleh Margriet di sekitar rumahnya, Jalan Sedap Malam Denpasar, Bali.

Namun, peristiwa tersebut berubah makin tragis dan pilu ketika petugas kepolisian menemukan jasad Angeline terkubur dengan terikat tali dan memeluk boneka serta terbungkus selimut di halaman belakang rumah Margriet.

Selain Margriet, polisi juga menangkap Agustay Hamdamay yang bekerja di rumah tersebut karena membantu penguburan Angeline. PN Denpasar saat itu memvonis 10 tahun penjara.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah Indonesia menargetkan pemulangan atau transfer 5 orang narapidana Bali Nine ke Australia dan Mary Jane ke Filipina ditargetkan rampung Desember 2024 atau sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru.

Menteri Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan target transfer narapidana Desember tersebuf sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo Subianto mengatakan kepasa saya jika memungkinkan kami bisa mentransfer mereka bulan Desember ini. Secara spesifik Pak Prabowo mengatakan jika mungkin, sebelum Natal. Jadi saat kami bekerja keras utk mendiskusikan topik ini untuk selesai," jelas Yusril kepada di Sela pembukaan Rakernas Peradi, dikutip Jumat (6/12/2024).

Akan tetapi, realisasi target pemulangan para narapidana narkotika tersebut bergantung dari pemerintah Australia dan Filipina. Yusril menyebut pemerintah Indonesia sudah memgirimkan draf yang berisi syarat transfer narapidana, jika draft tersebut disetujui dengan cepat, maka transfer bisa dilakukan dengan cepat.

Sejauh ini baru pemerintah Filipina yang menyetujui draf untuk pemulangan terpidana Mary Jane yang saat ini ditahan di Lapas Yogyakarta. Bahkan Menteri Kehakiman Filipina akan menemui Yusril di Jakarta pada Jumat (6/12/2024) sebagai tindak lanjut dari persetujuan tersebut dan dan kemungkinan akan menandatangani dokumen transfer Mary Jane.

Sedangkan pemerintah Australia hingga saat ini masih mempelajari draft yang diajukan oleh pemerintah Indonesia. Jika pihak Australia menyetujui dalam waktu dekat, maka pemindahan bisa dilakukan sebelum Natal. Saat ini para Narapidana Bali Nine ditahan di Bali dan Jawa Timur.

"Kalau Bali Nine itu sekarang ada di tangan pemerintah Australia, kemarin dalam pertemuan Perdana Menteri Australia Tonny About yang didampingi oleh Duta Besar Australia di Jakarta, kami mendiskusikan banyak hal terkait peningkatan kerja sama antara pemerintah Australia dan Indonesia dalam kaitannya dengan bidang hukum. Kami juga secara khusus membicarakan tentang bicarakan Bali Nine itu," kata Yusril.

Yusril juga menegaskan jika transfer narapidana ini bukan dilihat dari jenisnya kasusnya, akan tetapi dari berat hukumannya. Kebetulan permintaan dari Filipina dan Australia agar warga mereka yang terjerat hukuman seumur hidup dan hukuman mati bisa dipulangkan dan menjalani hukuman di negara asal mereka.

Selain itu, para Narapidana narkotika baik Bali Nine maupun Mary Jane akan dicekal seumur hidup untuk masuk ke wilayah Indonesia. Yusril menyebut pencekalan tersebut sesuai dengan aturan Imigrasi dan komitmen pemberantasan terhadap peredaran narkoba.

Sebagai informasi, Bali Nine merupakan sindikat pengedar narkoba yang dijalankan oleh 9 WNA Australia di Bali pada 2005 silam. 9 orang sindikat ini ditangkap di Bali dengan penangkapan di Bandara Ngurah Rai dan Kuta.

Narapidana Renae Lawrence, Marthin Stephens Scott Rush, Michael Czuga ditangkap di Bandara Ngurah Rai dengan barang bukti heroin yang diikat di tubuh mereka. 4 orang ini berusaha membawa keluar heroin dari Bali.

Kemudian penangkapan terhadap Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, dan Matthew Norman ditangkap di sebuha hotel di dekat Pantai Kuta dengan barang bukti 300 gram heroin.

Sedangkan Andrew Chan dan Myuran Sukamaran yang merupakan otak dari sindikat ini juga ditangkap di Bandara Ngurah Rai setelah penangkapan pertama. Total ada 8 kg heroin yang didapat dalam penangkapan tersebut.

Ternate (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku Utara mencatat 375 warga kurang mampu telah menerima bantuan hukum gratis hingga November 2024.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjamin hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi di Ternate, Jumat.

Dia menyampaikan bahwa bantuan hukum gratis ini merupakan wujud nyata komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia (HAM).

"Kami bekerja sama dengan sembilan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi dan tersebar di kabupaten/kota di Maluku Utara untuk mendukung program ini," ujarnya

Oleh karena itu, dirinya mengayakan,Untuk mempermudah masyarakat mengakses bantuan hukum, Kanwil Kemenkumham Malut meluncurkan inovasi bernama Si Perahu (Sistem Informasi Layanan Bantuan Hukum). Melalui platform ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan hukum gratis dengan mudah.

Sementara, Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Anita Safitri, menjelaskan bahwa layanan Si Perahu dapat diakses melalui medsos dan terus melakukan inovasi guna mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan bantuan hukum, dan setiap tahun jumlah permohonan terus meningkat," ujarnya.

Dirinya menambahkan, dari total 375 permohonan bantuan hukum, sebanyak 272 kasus merupakan litigasi (melibatkan proses hukum di pengadilan), sedangkan 103 sisanya merupakan non-litigasi (penyelesaian hukum di luar pengadilan).

Kanwil Kemenkumham Malut juga melaporkan telah 100 persen menyelesaikan monitoring dan evaluasi terhadap 9 OBH yang menjadi mitra pelaksanaan program ini. Survei kepuasan menunjukkan bahwa masyarakat penerima layanan memberikan penilaian sangat baik terhadap bantuan hukum yang diterima.

"Dengan capaian ini, kami berharap masyarakat Malut yang membutuhkan bantuan hukum dapat terus memanfaatkan layanan ini sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional mereka," tutup Andi Taletting Langi.