Tim Hukum Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) bakal mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal hasil Pilkada Jakarta 2024.

KPU Jakarta saat ini tengah melakukan rekapitulasi hasil Pilkada. Dari hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, RIDO kalah dari Pramono-Rano yang mendapat suara Rp50,07 persen.

Jika hasil ini tidak berubah dan disahkan, maka dipastikan Pilkada Jakarta hanya satu putaran.

Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra Munathsir Mustaman menyebut langkah itu dipersiapkan pihaknya lantaran pelaksanaan Pilkada Jakarta dinilai berjalan dengan sangat buruk.

"Kami saat ini berkoordinasi dengan tim RIDO serta dengan relawan yang lain, rencananya akan mengajukan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi," ujarnya dalam konferensi pers, Sabtu (7/12).

Munathsir menyebut terdapat pelbagai masalah yang ditemukan pihaknya selama proses Pilkada Jakarta. Mulai dari persoalan DPK yang tidak sesuai TPS-nya, dugaan pencoblosan lebih dari satu kali, pemilih tidak sesuai TPS, hingga tidak terdaftar di DPT.

Selain itu, ia mengaku pihaknya juga menemukan banyak masyarakat yang tidak menerima undangan pemungutan suara atau formulir C6 dari pihak penyelenggara pemilu.

Ia menyebut berdasarkan data yang dikumpulkan tim internal setidaknya ada 24 formulir C6 yang tidak tersebar di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian untuk wilayah Jakarta Barat sebanyak sebanyak 14 kasus, Jakarta Utara ada 40 kasus, Jakarta Timur 80 kasus dan Jakarta Selatan ada 9 kasus.

"Seluruh kejadian yang kami ungkapkan ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta ini jauh dari standar kualitas yang sangat kita harapkan," tuturnya.

"Berbeda dengan beberapa daerah lain. Sehingga kami secara tegas dan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta ini, pelaksana pemilu baik KPU maupun Bawaslu itu tidak profesional," imbuhnya.

KPU di enam wilayah administrasi kabupaten/kota DKI Jakarta sudah menyelesaikan rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024, Kamis (5/12) siang.

Hasilnya, paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno menjadi pemenang dengan perolehan suara 50,07 persen.

Pramono-Rano mendapatkan suara paling banyak yakni 2.183.239 suara. Mereka mengumpulkan 50,07 persen dari suara sah.

Di tempat kedua adalah paslon Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 1.718.160 suara atau sekitar 39,40 persen suara sah.

Sementara tempat ketiga adalah paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan perolehan 459.230 suara. Jumlah itu setara 10,53 persen suara sah.

JAKARTA , iNewsBalikpapan.id- Gun Gun Gunawan resmi dilantik sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sesditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menggantikan Supriyanto. Serah terima jabatan (sertijab) berlangsung Kamis (5/12).

Supriyanto menyampaikan penyerahan memori tugas bertujuan memastikan kesinambungan kerja di lingkungan Ditjenpas.

“Penyerahan memori tugas ini penting untuk memberikan panduan dan gambaran menyeluruh sehingga kesinambungan program dapat terjaga. Semua pihak telah bekerja keras dan saya percaya kepemimpinan baru akan membawa langkah yang lebih maju,” ujarnya.

Memori tugas tersebut memuat gambaran strategis mengenai kondisi lingkungan, fungsi, dan kedudukan Sesditjenpas. Selain itu, dokumen ini merinci kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang masih menjadi agenda pada tahun 2024.

Sementara itu, Gun Gun Gunawan yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan serta membuka ruang inovasi.

"Amanah ini adalah tantangan sekaligus peluang untuk memberikan kontribusi yang lebih luas bagi Ditjenpas. Dokumen ini menjadi pedoman awal yang penting bagi saya untuk melanjutkan program strategis yang telah berjalan. Saya akan memastikan setiap program yang sudah dirancang dapat berjalan optimal," tegas Gun Gun Gunawan.

Momen tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara sertijab yang disaksikan oleh sejumlah pejabat internal Ditjenpas. Dengan resminya sertijab ini, Gun Gun Gunawan mulai menjalankan tugasnya sebagai Sesditjenpas per hari ini.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto secara resmi melantik Gun Gun Gunawan sebagai Sesditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di Aula Yusuf Adiwinata Lantai 12, Gedung Sentra Mulia, pada Kamis (28/11/2024).

Editor : Mukmin Azis

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Kepala Divisi Pemasyarakatan Bagus Kurniawan bersama Ka Lapas Polewali Alzuarman panen Ikan Nila dihalaman belakang Lapas Polewali, Sabtu (8/12/2024).

Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat Bagus Kurniawan mengapresiasi jajaran Lapas Kelas IIB Polewali atas hasil pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yakni budidaya ikan air tawar.

Menurut Kadivpas, hal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah serta merupakan program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan kemandirian pangan dan mendukung keterampilan Warga Binaan di bidang perikanan.

“Dengan adanya kegiatan kemandirian ini diharapkan akan bisa membangkitkan nilai independensi diri yang berarti setelah bebas nanti pembinaan yang didapat bisa berguna bagi Warga Binaan untuk menunjang kehidupannya setelah bebas,” ujarnya.

Sejak awal penebaran benih, Warga Binaan telah melakukan budidaya terhadap 2500 ekor ikan selama 3 bulan, dan kali ini kurang lebih seberat 100 Kg Ikan berhasil dipanen dengan kisaran 2 sampai 4 ekor per kilo-nya.

Usai dipanen, hasil dari pemasarannya akan disetor sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagiannya merupakan premi bagi Warga Binaan dan digunakan untuk membeli bibit ikan nila yang direncakan sekitar 5000 ekor dengan harapan meningkatkan hasil panen berikutnya.

Editor : Lukman Rahim

JAKARTA - Tim Hukum Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra menemukan banyak dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024.

Ketua Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Maulana Bungaran menuturkan masalah serius yang terjadi di antaranya formulir C6 berisi pemberitahuan pemungutan suara banyak yang tidak sampai ke pemilik suara.

Berdasarkan data diterima, ada 24 kasus C6 tidak terdistribusi di Jakarta Pusat. Kemudian di Jakarta Barat sebanyak 14 kasus, Jakarta Utara ada 40 kasus, Jakarta Timur 80 kasus, dan Jakarta Selatan ada 9 kasus.

"Total C6 yang tidak terdistribusi di Jakarta adalah 167 kasus. Merujuk Putusan MK Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, C6 yang tidak terdistribusi adalah objek PSU," ujar Maulana di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

Menurut dia, rentetan kejadian tersebut membuktikan pelaksanaan Pilkada Jakarta bermasalah. Parahnya, kondisi ini seolah tidak dianggap serius baik oleh KPU maupun Bawaslu.

"Maka itu, kami akan mempersiapkan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK)," ucapnya.

Maulana menyesalkan temuan ini tidak ditindaklanjuti secara serius oleh Panwaslu maupun Bawaslu. "Lebih dari 80 laporan ke Bawaslu tidak jelas perkembangannya di antaranya persoalan DPK yang tidak sesuai TPS-nya, dugaan pemilih mencoblos lebih dari satu kali, salah coblos tidak sesuai TPS, domisili pemilih beda provinsi maupun pemilih domisili namun tidak terdaftar di DPT," ungkapnya.

Sekadar informasi, sengkarut gelaran Pilkada Jakarta sebelumnya juga dipersoalkan Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Sekretaris Tim Pemenangan RIDO Basri Baco bahkan sudah melaporkan KPU Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan tidak profesional.

Laporan ini merujuk pada banyaknya formulir C6 yang tidak tersalurkan kepada masyarakat pemilik hak suara. Imbasnya, mereka tidak bisa menggunakan haknya untuk mencoblos.

BANDUNG, KOMPAS.com - Petugas Rumah Tahanan (Rutan) Kebonwaru berhasil menggagalkan upaya penyelundupannarkotika jenis sabu dan psikotropika ke dalam rutan.

Pelaku, seorang pemandu lagu berinisial R (38), ditangkap setelah menyembunyikan barang haram tersebut di dalam kemaluannya.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono menuturkan, R datang ke rutan untuk menjenguk seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) berinisial DRA (47).

Sebelum diizinkan masuk, petugas melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap R.

"Jadi, yang bersangkutan menyelundupkan sabu-sabu kurang lebih 61 paket dengan berat total 41 gram dan 130 tablet Mercy," ungkap Budi, saat rilis pengungkapan, Sabtu (7/12/2024).

Rencananya, barang haram tersebut akan diserahkan kepada DRA.

Setelah ditangkap, R mengaku bahwa ini adalah kali pertama ia melakukan aksi penyelundupan tersebut.

Namun, polisi tetap melakukan pendalaman untuk memastikan kebenarannya.

"Ternyata yang menyuruh adalah warga binaan di dalam Kebonwaru. Kami sudah tangkap tersangka tersebut," kata Budi.

Saat ditanya apakah 61 paket sabu dan 130 butir pil Mercy itu akan diedarkan di dalam rutan, Budi menyebutkan bahwa barang tersebut diduga kuat akan dijual kepada narapidana lainnya.

"Rencananya yang dimasukkan ke lapas tersebut 61 paket, tidak mungkin digunakan sendiri, pasti dia akan menjual kepada para napi lainnya," ucap Budi.

Akibat perbuatannya, R dan DRA dijerat dengan Pasal 114, 112, dan 130 UU Narkotika, dengan ancaman hukuman seumur hidup, maksimal 20 tahun, dan paling singkat 5 tahun penjara.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin mengajak masyarakat guna menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal ini bertujuan memastikan situasi negara tetap kondusif.

Mugiyanto mengungkapkan Indonesia ialah negara yang terdiri bangsa yang majemuk. Sehingga keberagaman tersebut menurut Mugiyanto sudah menjadi unsur yang memperkuat sikap toleransi antara umat beragama se-Indonesia.

"Kekuatan keragaman tersebut telah membentuk karakter bangsa Indonesia yang dikenal rukun dan ramah, the smiling country," kata Mugiyanto dalam kegiatan di Jakarta pada Jumat (6/12/2024) malam.

Mugiyanto menyadari banyak gelombang konflik antar suku ras dan agama yang sudah dihadapi Indonesia sampai saat ini. Tapi Mugiyanto optimistis dengan sikap toleransi yang kuat, maka beragam konflik itu bisa dihindari.

"Kami akan tetap berupaya agar konflik tersebut tidak terulang dengan cara membuat program yang bertujuan melindungi hak masyarakat dalam memeluk kepercayaan dan beribadah," ujar Mugiyanto.

Hal ini ditegaskan Mugiyanto sesuai dengan misi Astacita yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mugiyanto menjamin semua program kerja Kementerian HAM bakal didasarkan pada dengan program Asta Cita.

"Melalui misi kedelapan dalam Asta Cita tersebut yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dalam lingkungan agama dan budaya, serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar mantan aktivis 98 itu.

BANDUNG, iNews.id - Perempuan pemandu lagu berinsial R (38) tertangkap tangan menyelundupkan 61 paket sabu seberat 41,7 gram dan 130 butir psikotropika merek Mercy ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kebonwaru, Kota Bandung. Tersangka R menyembunyikan barang haram itu dalam kemaluannya.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, pelaku R ditangkap petugas Rutan Kebonwaru saat datang hendak menjenguk DRA (47)  Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Kebonwaru Bandung.

"Petugas rutan memeriksa dan skrinning terhadap pelaku R. Hasil pemeriksaan didapati bukti R menyembunyikan 61 paket sabu dan 130 butir psikotropika merek Mercy," ujar Kapolrestabes Bandung didampingi Kasatresnarkoba AKBP Agah Sonjaya di Mapolrestabes Bandung, Kamis (6/12/2024).

Kombes Budi mengatakan, barang haram sabu dan 130 butir pil Mercy itu rencananya hendak diberikan kepada DRA tahanan Rutan Kebonwaru.

"Hasil penyidikan, tersangka R mengaku baru satu kali berusaha menyelundupkan sabu ke Rutan Kebonwaru. Tapi nanti kita akan kembangkan termasuk terhadap warga binan tersebut (DRA)," katanya.

Kapolrestabes menduga 61 paket sabu dan 130 butir pil Mercy itu akan diedarkan dalam rutan kepada tahanan lain.

"Yang pasti dilihat dari jumlahnya, 61 paket sabu dan 130 butir pil Mercy itu hendak diedarkan di dalam rutan. Tidak mungkin barang haram sebanyak itu digunakan sendiri," ucapnya.

Akibat perbuatannya, tersangka R dan DRA dijerat Pasal 114, 112, dan 130 UU Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup, maksimal 20 tahun dan paling singkat 5 tahun penjara dalam kasus penyelundupan sabu.

Editor: Donald Karouw

Ambon (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Ambon memusnahkan 11 ponsel sitaan milik Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai penerapan standar operasional prosedur (SOP) pembinaan.

"Ponsel tersebut didapatkan dari hasil penggeledahan di setiap hunian dan blok yang dilakukan dalam sepekan terakhir," kata Kepala Lapas kelas IIA Ambon, Mukhtar di Ambon, Sabtu.

Ia menegaskan bahwa pemusnahan barang hasil penggeledahan tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) demi mewujudkan pembinaan yang tepat bagi warga binaan.

Belasan ponsel hasil sitaan dari warga binaan tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar.

"Hal ini sebagai wujud nyata, aksi dalam mewujudkan zero HP di dalam Lapas, kami tegaskan bahwa narapidana dilarang memiliki, membawa, atau menggunakan handphone di lembaga pemasyarakatan," tegasnya.

Larangan ini diatur dalam Pasal 4 huruf J Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 6 Tahun 2013.

Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada narapidana yang melanggar aturan ini adalah penjatuhan sanksi tingkat ringan hingga berat yakni penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 hari dan penundaan atau pembatasan hak bersyarat.

"Jika mengetahui adanya narapidana yang menggunakan handphone di lapas, dapat melaporkan hal tersebut kepada Kepala Satker Pemasyarakatan melalui Petugas Pemasyarakatan," ucapnya.

Menurutnya temuan ponsel pada warga binan tersebut disinyalir hasil penyelundupan dari pihak keluarga kepada para warga binaan.

Oleh sebab itu ia menekankan kepada petugas Lapas agar meningkatkan pengawasan pada barang-barang yang masuk dan mengultimatum kepada petugas agar tidak ada yang bermain-main membantu narapidana untuk memasukan ponsel, mengingat HP sangat berbahaya apabila disalahgunakan untuk melakukan penipuan atau mengontrol peredaran narkoba.

Adapun barang terlarang yang dimusnahkan selain ponsel antara lain, charger,headset, dan sejumlah perkabelan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menandatangani kesepakatan terkait pemindahan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina sebelum Natal 2024.

Kesepakatan itu ditandatangani dalam pertemuannya dengan Wamen Departemen Kehakiman Filipina Raul Vasquez pada Jumat (6/12) di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta.

Melalui dokumen ini, pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberi grasi untuk Mary Jane, namun setuju untuk memulangkannya ke Filipina.

"Kita tidak memberikan pengampunan atau grasi pada terpidana [Mary Jane]. Tapi, kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina. Selanjutnya kewajiban untuk melakukan yang bersangkutan ke Filipina. Selanjutnya kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap terpidana menjadi tanggung jawab pemerintah Filipina," ujar Yusril dalam konferensi pers, melansir detiknews.

Yusril dan Raul sepakat bakal memulangkan Mary Jane sebelum hari raya Natal atau 25 Desember 2024.

Namun, tanggal pastinya belum bisa ditentukan. Hanya saja, Yusril menargetkan Mary Jane bisa dipulangkan pada 20 Desember mendatang.

"Tanggal dilakukannya penyerahan tersebut insya Allah akan dilakukan sebelum hari Natal tanggal 25 Desember yang akan datang. Target saya, sih, ya kalau bisa sebelum hari Natal, ya sekitar tanggal 20 sudah bisa direalisasikan," ujar Yusril.

Yusril juga menyebut, pemerintah Filipina meringankan hukuman Mary Jane menjadi penjara seumur hidup.

"Pemerintah Filipina sudah memberikan pemberitahuan ke kita bahwa Mary Jane akan diubah status hukumannya dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup," ujar Yusril.

Peringanan hukuman Mary Jane, lanjut Yusril, didasari oleh ketentuan hukum dari pemerintah Filipina. Saat ini, Filipina tengah menghentikan pemberian hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba.

"Karena Filipina sendiri sudah tidak melaksanakan hukuman mati di negaranya," ujar Yusril.

Setelah dipulangkan, pemerintah Indonesia juga masih berhak mendapatkan perkembangan kasus yang melibatkan Mary Jane ini. Filipina, sebut Yusril, berjanji bakal membuka akses informasi perkembangan kasus.

"Kita punya akses untuk memantau apa yang dilakukan oleh pemerintah Filipina terhadap Mary Jane," ujar Yusril.

KOMPAS.com - Margriet Christina Megawe, narapidana kasus pembunuhan berencana terhadap bocah Angeline di Denpasar, Bali pada tahun 2015, meninggal dunia.

Margriet meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit pada Jumat (6/12/2024) pagi.

“Kami sudah serahkan jenazahnya kepada pihak keluarga yakni anaknya," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II A Kerobokan Ni Luh Putu Andiyani di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.

Menurut dia, Margriet yang meninggal di salah satu rumah sakit di Bali, menderita penyakit gagal ginjal kronis stadium lima dan rutin cuci darah dua kali seminggu.

"Kesehatan warga binaan selalu menjadi prioritas kami. Almarhumah punya riwayat gagal ginjal kronis stadium V, dia rutin cuci darah 2 kali seminggu," kata Putu Andiyani.

Ia juga menyampaikan bahwa Margriet telah ditahan selama 9 tahun 5 bulan 22 hari terhitung sejak masuk Lapas sejak 14 juni 2015 lalu.

Sakit gagal ginjal yang diidap Margriet sudah cukup lama, namun makin memburuk sejak beberapa bulan terakhir.

"Sudah lumayan lama sekitar tahun 2023 awal. Parahnya sejak Juli 2024 lalu," imbuhnya.

Sementara itu, dokter Lapas Perempuan Kerobokan dr. Ida Ayu Sri Indra Laksmi mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap Margriet.

Ia mengatakan bahwa Margriet menjalani perawatan cuci darah sejak Juli 2024 dengan pendampingan dari petugas lapas.

Lapas Perempuan Kerobokan juga memastikan pemulasaraan jenazah sesuai dengan prosedur serta berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk pemakaman.

"Kami turut berdukacita atas meninggalnya Margriet Christina Megawe. Kami sudah berkoordinasi dengan keluarga untuk menghormati hak-haknya sebagai manusia," imbuh Andiyani.

Margriet adalah terpidana pembunuhan yang dijatuhi hukuman seumur hidup karena terbukti membunuh anak angkatnya, Engeline (sebelumnya disebut Angeline).

Margriet juga berperan memerintahkan pembantunya untuk mengubur jasad Engeline di pekarangan rumah di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali.

Sebelum kasus tersebut terungkap, ia mengabarkan Engeline hilang dari rumahnya di Jl Sedap Malam No 26, Kesiman, Denpasar pada 16 Mei 2015.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Slowakia memperkuat kerja sama bilateral untuk melindungi anak-anak korban terorisme, sebagai upaya penanggulangan terorisme, khususnya di tingkat nasional, regional, dan global.

Deputi Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa kedua negara perlu berfokus pada perlindungan anak yang menjadi korban dari kejahatan terorisme.

"Kami juga fokus pada perlindungan anak yang terpapar konflik, seperti kasus RD di Slowakia. Anak-anak itu adalah korban, bukan pelaku, jadi kami berharap isu ini dapat menjadi perhatian internasional," kata Andika pada pertemuan Joint Working Group (JWG) kedua.

Ia menyoroti tantangan global dalam penanggulangan terorisme yang semakin kompleks. Dalam hal itu, perempuan dan anak bukan hanya sebagai korban tapi juga pelaku dalam tindak kejahatan tersebut.

"Meskipun upaya penanggulangan telah menunjukkan hasil positif, ancaman tetap ada, terutama dengan pelibatan perempuan dan anak dalam aktivitas terorisme, baik sebagai korban maupun pelaku," ujar dia.

Senior Specialist Referent dari Anti-Terrorism Center Kepolisian Slowakia, Major Martin Baran, menjelaskan negaranya menghadapi tantangan penanggulangan terorisme, terutama dari individu yang meradikalisasi diri dan para pengungsi yang kembali dari zona konflik.

"Kami mengutamakan pemantauan radikalisasi online melalui teknologi canggih, serta memperkuat kontrol perbatasan dan berbagi informasi intelijen," kata Martin.

Menurut dia, aktivitas itu sangat penting dalam mencegah ekstremisme dan mendukung upaya deradikalisasi.

Melalui pertemuan itu, BNPT dan Slowakia berharap dapat menciptakan standar penanganan terorisme yang lebih komprehensif, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi korban.

Pertemuan lanjutan direncanakan untuk membahas implementasi agenda yang telah disepakati, serta meninjau keberhasilan program-program yang tengah berjalan.

Sejak menjalin kerja sama erat pada 2019, Indonesia dan Slowakia terus menunjukkan komitmen tinggi dalam menangani ancaman terorisme global.

Kedua negara sepakat untuk saling berbagi pengalaman dan strategi, termasuk dalam perlindungan anak serta penguatan sistem deradikalisasi.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model kerja sama bilateral yang produktif di tingkat internasional.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Slowakia memperkuat kerja sama bilateral untuk melindungi anak-anak korban terorisme, sebagai upaya penanggulangan terorisme, khususnya di tingkat nasional, regional, dan global.

Deputi Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto , dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa kedua negara perlu berfokus pada perlindungan anak yang menjadi korban dari kejahatan terorisme.

"Kami juga fokus pada perlindungan anak yang terpapar konflik, seperti kasus RD di Slowakia. Anak-anak itu adalah korban, bukan pelaku, jadi kami berharap isu ini dapat menjadi perhatian internasional," kata Andika pada pertemuan Joint Working Group (JWG) kedua.

Ia menyoroti tantangan global dalam penanggulangan terorisme yang semakin kompleks, dimana perempuan dan anak kini bukan hanya sebagai korban tapi juga pelaku dalam tindak kejahatan tersebut.

"Meskipun upaya penanggulangan telah menunjukkan hasil positif, ancaman tetap ada, terutama dengan pelibatan perempuan dan anak dalam aktivitas terorisme, baik sebagai korban maupun pelaku," ujar dia.

Senior Specialist Referent dari Anti-Terrorism Center Kepolisian Slowakia, Major Martin Baran, menjelaskan negaranya menghadapi tantangan penanggulangan terorisme, terutama dari individu yang meradikalisasi diri dan para pengungsi yang kembali dari zona konflik.

"Kami mengutamakan pemantauan radikalisasi online melalui teknologi canggih, serta memperkuat kontrol perbatasan dan berbagi informasi intelijen," kata Martin.

Menurut dia, aktivitas itu sangat penting dalam mencegah ekstremisme dan mendukung upaya deradikalisasi.

Melalui pertemuan itu, BNPT dan Slowakia berharap dapat menciptakan standar penanganan terorisme yang lebih komprehensif, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi korban.

Pertemuan lanjutan direncanakan untuk membahas implementasi agenda yang telah disepakati, serta meninjau keberhasilan program-program yang tengah berjalan.

Sejak menjalin kerja sama erat pada 2019, Indonesia dan Slowakia terus menunjukkan komitmen tinggi dalam menangani ancaman terorisme global.

Kedua negara sepakat untuk saling berbagi pengalaman dan strategi, termasuk dalam perlindungan anak serta penguatan sistem deradikalisasi.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model kerja sama bilateral yang produktif di tingkat internasional.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indonesia-Slowakia perkuat kerja sama lindungi anak korban terorisme