JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum pasangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido) akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada Jakarta 2024. Gugatan tersebut direncanakan diajukan pada Selasa atau Rabu pekan depan.

"Setelah melalui pembahasan nanti, permohonan ke MK akan diajukan pada Selasa atau paling lambat Rabu," ujar Tim Bidang Hukum Rido, Muslim Jaya Butar Butar, kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

Muslim menjelaskan, pengajuan gugatan ini dilakukan sesuai batas waktu 3x24 jam setelah pengumuman hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Ia menegaskan, pihaknya tengah mempersiapkan bukti dan data dugaan pelanggaran selama proses pemungutan suara.

"Kami, tim hukum Rido, sedang mempersiapkan seluruh langkah hukum ke MK sambil mengumpulkan data-data pelanggaran yang dilakukan KPUD Jakarta beserta jajarannya," jelas Muslim.

Selain itu, tim hukum Rido akan bekerja sama dengan tim hukum Partai Gerindra untuk memperkuat materi gugatan.

Kolaborasi ini bertujuan memastikan langkah hukum berjalan maksimal.

"Tim hukum Gerindra kemungkinan akan bergabung dengan tim hukum Rido untuk mempersiapkan secara matang langkah hukum ke MK," tambahnya.

Muslim berharap proses pengajuan gugatan berjalan lancar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (Rido) berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan kecurangan Pilkada Jakarta 2024.

Tim hukum saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti yang akan disertakan dalam gugatan.

“Kami sedang mengumpulkan data-data pelanggaran yang dilakukan KPUD Jakarta serta jajarannya,” ujar Tim Bidang Hukum Rido, Muslim Jaya Butar Butar, kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

Gugatan tersebut akan mencakup beberapa hal, termasuk tidak adanya distribusi formulir C6 kepada sebagian masyarakat, tidak ada tindak lanjut soal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 28 Pinang Ranti, serta dugaan praktik politik uang.

“Kami mendapati bahwa temuan di Pinang Ranti, yang seharusnya direkomendasikan untuk PSU, tidak mendapatkan perhatian yang serius dari Bawaslu,” kata Muslim.

"Terkait masyarakat yang tidak mendapatkan pemberitahuan C6 dan praktik politik uang," tambahnya.

Pihaknya juga menyatakan kekecewaan karena hingga saat ini belum ada rekomendasi PSU dari Bawaslu meskipun terdapat pelanggaran signifikan, seperti keterlibatan pihak yang tidak berhak mencoblos lebih dari sekali.

“Dengan adanya temuan tersebut, kami merasa perlu untuk segera membawa kasus ini ke MK agar proses Pilkada dapat berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Muslim.

Sesuai dengan aturan, batas waktu pengajuan gugatan ke MK adalah tiga hari kerja setelah hasil rekapitulasi tingkat provinsi diumumkan oleh KPUD.

Muslim menyebutkan bahwa pihaknya menargetkan pengajuan gugatan dilakukan pada Selasa atau Rabu pekan depan.

"Setelah melalui pembahasan nanti, bisa saja permohonan ke MK akan diajukan hari Selasa atau paling lambat Rabu, sesuai batas waktu pengajuan ke MK 3×24 jam dihitung sejak hari kerja. Kami mohon doa agar semua proses ini berjalan lancar," tuturnya.

Essex -

Striker West Ham United, Michail Antonio, mengalami kecelakaan parah. Berikut pernyataan kepolisian soal kejadian tersebut.

Antonio mengalami kecelakaan di kawasan Essex pada Sabtu (7/12/2024). West Ham menyebut sang pemain kini dirawat intensif di rumah sakit London.

Kepolisian kemudian merilis pernyataan soal kejadian yang menimpa Antonio. Mereka tengah mengusutnya dan meminta bantuan jika ada yang bisa memberi informasi.

"Petugas yang menyelidiki tabrakan serius di Epping meminta saksi dan rekaman dash cam. Kami dipanggil tak lama setelah pukul 12.50 pada hari Sabtu 7 Desember ke Coppice Row, Epping, menyusul laporan tentang apa yang diyakini sebagai tabrakan kendaraan tunggal yang melibatkan Ferrari," kata Kepolisian Essex, dilansir Mirror.

"Layanan darurat datang, dan pengemudi telah dibawa ke rumah sakit. Kendaraan telah ditemukan dan kami tidak lagi di tempat kejadian."

"Penyelidikan akan dilakukan oleh Unit Pemolisian Jalan kami. Jika Anda memiliki informasi, CCTV, kamera dasbor, atau rekaman lainnya sehubungan dengan kejadian ini, maka silakan hubungi kami."

"Tolong kutip insiden 605 pada 7 Desember ketika memberikan informasi apa pun untuk memastikannya sampai ke orang yang tepat secepat mungkin. Atau, silakan kirim email ke petugas investigasi," demikian pernyataan kepolisian.

Di media sosial, foto-foto kecelakaan Antonio beredar. Mobil abu-abu yang diklaim miliknya terlihat hancur di sisi kanan bagian depan.

Melansir Daily Mail, ini bukan kali pertama Antonio kecelakaan. Pada 2019, ia juga sempat mengalami musibah serupa saat menabrak tempat pembuangan sampah rumah di kawasan London.

Michail Antonio masih menjadi andalan West Ham musim ini. Penyerang Timnas Jamaika itu sudah bermain 14 kali dan bikin satu gol.

(yna/mrp)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (Rido) akan bekerja sama dengan tim hukum Partai Gerindra untuk mempersiapkan gugatan terkait dugaan kecurangan dalam Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim Bidang Hukum Rido, Muslim Jaya Butar Butar, menyatakan bahwa kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat materi gugatan dan memastikan langkah hukum berjalan maksimal.

"Tim hukum Gerindra kemungkinan akan bergabung dengan tim hukum Rido untuk mempersiapkan secara matang langkah hukum ke MK," ujar Muslim kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

Muslim menambahkan, pihaknya kini sedang mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Jakarta dan jajarannya untuk dilampirkan dalam pengajuan sengketa ke MK.

“Kami sedang mempersiapkan seluruh langkah hukum ke MK sambil mengumpulkan data-data pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Jakarta beserta jajarannya,” kata Muslim.

Dugaan pelanggaran yang dilaporkan tim hukum Rido mencakup beberapa hal, antara lain tidak adanya pemberitahuan melalui formulir C6 kepada sejumlah warga dan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait keterlibatan pihak yang tidak berhak mencoblos lebih dari satu kali di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pinang Ranti.

"Temuan Bawaslu ini seharusnya ditindaklanjuti dengan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU). Namun, hingga saat ini, tidak ada rekomendasi Bawaslu terkait hal tersebut," jelas Muslim.

Sesuai dengan aturan, batas waktu pengajuan gugatan ke MK adalah tiga hari kerja setelah rekapitulasi tingkat provinsi diumumkan oleh KPUD. Tim hukum Rido menargetkan gugatan dapat diajukan pada Selasa atau Rabu pekan depan.

"Setelah melalui pembahasan nanti, bisa saja permohonan ke MK akan diajukan hari Selasa atau paling lambat Rabu, sesuai batas waktu pengajuan ke MK 3×24 jam dihitung sejak hari kerja. Kami mohon doa agar semua proses ini berjalan lancar," tutup Muslim.

JAKARTA - Terdapat sederet nama politisi yang pernah layangkan gugatan hukum setelah dipecat partai . Sebagian di antaranya diberhentikan karena alasan tidak tunduk pada arahan partai.

Partai politik (parpol) menjadi salah satu bagian penting dalam demokrasi. Kehadirannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Terlepas dari statusnya itu, tak jarang parpol juga memunculkan kontroversi seperti perseteruan dengan anggotanya. Melihat ke belakang, terjadi banyak kasus saat anggota parpol tiba-tiba menggugat partainya karena beragam alasan, termasuk dipecat. Berikut ini beberapa contohnya yang pernah terjadi.

Politisi yang Layangkan Gugatan Hukum setelah Dipecat Partai

1. Fahri Hamzah

Fahri Hamzah pernah menjadi bagian dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, ia dipecat dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian pada 2016.

Pemecatan tersebut juga berimbas pada statusnya sebagai Anggota dan Wakil Ketua DPR waktu itu. Fahri yang tidak menerima keputusan tersebut melayangkan gugatan ke PN Jakarta Selatan.

Melalui gugatannya, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp500 miliar. Fahri juga menuntut PKS untuk memulihkan nama baiknya.

Majelis hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan Fahri Hamzah. Hakim memerintahkan pencabutan surat pemberhentian dan penggantian Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR 2014-2019 dari PKS. Hakim juga menghukum PKS membayar Rp30 miliar kepada Fahri Hamzah sebagai kerugian imateril. Namun dalam putusan Peninjauan Kembali (PK), MA menggugurkan kewajiban PKS membayar ganti rugi tersebut.

2. Nusron Wahid dan Agus Gumiwang Kartasasmita

Nusron Wahid pernah dipecat Partai Golkar lantaran mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014. Ia kemudian melayangkan gugatan ke Partai Golkar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.

Melalui gugatan dengan nomor 407/PDT/G/204/PN.Jkt.Barat, Nusron meminta agar pemecatan yang dilakukan terhadapnya dinyatakan tidak sah. Selain itu, ia meminta Golkar memberikan ganti kerugian sebesar Rp1 triliun.

Pada tuntutan itu, Nusron menganggap bahwa pemecatan terhadapnya dilakukan secara sepihak dan tidak ada peringatan terlebih dahulu. Tak sendiri, ia melayangkan gugatan bersama Agus Gumiwang Kartasasmita yang bernasib sama.

3. Lily Wahid dan Gus Choi

Berikutnya ada Lily Wahid. Pada 2011, adik Gus Dur itu diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Effendy Choirie alias Gus Choi.

Terkait alasannya, mereka dianggap sering berbeda sikap dengan partai. Hal ini termasuk soal dukungan keduanya terhadap Hak Angket Mafia Pajak.

Setelah itu, Lily dan Gus Choi terancam kehilangan keanggotaan di DPR sebagai wakil dari Fraksi PKB. Namun, mereka kemudian melawan keputusan itu dan melayangkan gugatan.

4. Jhoni Allen Marbun

Pada pertengahan 2023 lalu, Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Jhoni Allen Marbun terkait pemecatan dirinya sebagai kader Partai Demokrat. Putusan ini disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Selasa, 13 Juni 2023.

Melihat ke belakang, Jhoni Allen mengajukan PK atas putusan kasasi MA Nomor 487 K/TUN/2022 per tanggal 29 September 2022. Pada perjalanan kasus ini, ia awalnya mengajukan gugatan atas pemecatan dirinya dari Partai Demokrat ke PN Jakpus.

Namun, PN Jakpus menolak gugatan tersebut. Jhoni kemudian menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI, tetapi hasilnya sama.

Belum selesai, Jhoni lalu mengajukan upaya hukum kasasi dan kembali gagal. Terakhir, ia kemudian mengajukan upaya PK ke MA atas serangkaian putusan tersebut meski akhirnya ditolak juga.

Akankah Jokowi dan Keluarga Gugat PDIP?

Pemecatan dari keanggotaan partai juga dialami oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), putra bungsunya yang menjabat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta menantunya Bobby Nasution. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan Jokowi, Gibran, dan Bobby bukan lagi menjadi bagian dari PDIP karena praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.

"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Menanggapi itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara. Ia hanya merespons singkat mengenai pernyataan tersebut.

"Ya berarti partainya perorangan," ujar Jokowi di Solo, Kamis (5/12/2024).

Saat ditanya mengenai rencana bergabung dengan partai lain, Jokowi hanya menjawab singkat. "Partai perorangan," tuturnya. Ia tidak menyampaikan pernyataan lain, termasuk kemungkinan melakukan gugatan hukum.

Itulah beberapa politisi yang layangkan gugatan hukum setelah dipecat partainya.

London -

Kabar buruk datang dari West Ham United. Striker andalan The Hammers Michail Antonio dilarikan ke rumah sakit karena kecelakaan mobil. Duh!

Dikutip situs resmi klub, Antonio disebut jadi salah korban kecelakaan mobil di daerah Essex. Tidak disebutkan detil bagaimana insiden itu bisa terjadi.

Hanya saja West Ham cuma meminta fans dan seluruh pihak untuk mendoakan kesembuhan untuk Antonio. Sebab kondisi mobil Ferrari yang dikendarai Antonio terbilang parah, dengan setengah bagian mobil dari depan ke belakang penyok dan membuatnya sempat terjebak selama 55 menit di dalam.

Untungnya, Antonio kini dalam kondisi stabil setelah dilarikan ke rumah sakit dan masih dalam perawatan intensif.

"West Ham United memastikan Michail Antonio dalam kondisi stabil, menyusul kecelakaan lalu lintas sore tadi di kawasan Essex," tulis pernyataan West Ham.

"Michail dalam keadaan sadar dan bisa berkomunikasi, dan saat ini berada di bawah pengawasan ketat di rumah sakit pusat kota London."

"Di masa sulit ini, kami dengan hormat meminta semua orang untuk menghormati privasi Michail dan keluarganya. Klub tidak akan memberikan komentar lebih lanjut malam ini, namun akan mengeluarkan perkembangan terbaru lebih lanjut pada waktunya."

[Gambas:Twitter]

Kecelakaan yang menimpa Antonio tentu memukul West Ham yang lagi mempersiapkan diri jelang duel kontra Wolverhampton di London Olympic Stadium, Selasa (10/12/2024) dini hari WIB.

Antonio yang gabung West Ham dari Nottingham Forest pada 2015 adalah top scorer sepanjang masa klub di Premier League dengan 68 gol dari 268 pertandingan.

Musim ini, pemain berpaspor Jamaika tersebut baru bikin satu gol serta satu assist dari 15 laga.

(mrp/yna)

Tim Lembaga Advokasi Partai Gerindra menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Sabtu (7/12/2024). Lembaga Advokasi Partai Gerindra menemukan 167 kasus menyangkut persoalan C6 yang tidak terdistribusi dan 81 laporan yang diadukan ke Bawaslu namun tidak jelas perkembangannya dalam penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024. Atas temuan tersebut, mereka akan mempersiapkan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

BANGKA, KOMPAS.com - Pilkada Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, dimenangkan pasangan calon Kamarudin Muten-Khairil Anwar dengan perolehan 44.949 suara.

Sementara itu, pasangan Burhanudin-Ali Reza Mahendra hanya meraup 23.301 suara.

Total surat suara yang digunakan tercatat sebanyak 71.770, dengan rincian suara sah 68.250 dan suara tidak sah 3.520.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belitung Timur memastikan proses rekapitulasi tingkat kabupaten telah selesai dengan keunggulan pada Kamarudin Muten-Khairil Anwar.

"Kami mengapresiasi masyarakat Belitung Timur atas partisipasi aktif mereka dalam pemungutan suara yang digelar pada Rabu, 27 November 2024," kata Ketua KPU Belitung Timur Marwansyah, seusai rapat pleno terbuka tingkat provinsi di Pangkalpinang, Minggu (7/12/2024).

Tingkat partisipasi pemilih di Belitung Timur mencapai 74 persen, tertinggi di antara tujuh kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung.

"Ini adalah capaian luar biasa yang menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka," tambah Marwansyah.

Kamarudin Muten merupakan anggota DPRD Belitung Timur terpilih hasil Pemilu Legislatif 2024 dari PDI Perjuangan.

Ia kemudian mundur dari kursi dewan dan maju pilkada dengan menggandeng Khairil Anwar, yang berstatus wakil bupati petahana.

Pasangan ini diusung koalisi PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem, PKB, Perindo, dan PPP.

Sementara itu, Burhanudin, yang merupakan petahana bupati, maju untuk periode kedua dengan menggandeng putra Menteri Yusril Ihza Mahendra, Ali Reza Mahendra.

Mereka diusung koalisi PBB, Golkar, PKS, Gerindra, PAN, dan Demokrat.

Kini, kubu Burhanudin-Ali Reza sedang mempersiapkan langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil pilkada yang dinilai ada pelanggaran.

Pekanbaru (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelasa I TPI Dumai mengamankan sebanyak 26 Warga Negara Asing (WNA) terdiri dari 17 asal Myanmar dan sembilan asal Bangladesh yang berupaya menyeberang ke Malaysia secara ilegal melalui jalur tikus.

Penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas ilegal WNA tersebut dan dengan melibatkan aparat keamanan aksi mereka dapat dicegah.

"Tim FIQR Lanal Dumai dan Satgas Ops Koarmada I menangkap 24 WNA di Pesisir Pantai Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, sedangkan dua lagi diserahkan oleh Polsek Medang Kampai," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Ricky Rachmawan, kepada wartawan di Dumai, Sabtu.

Ricky mengatakan sembilan warga Bangladesh masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan menggunakan visa kunjungan, namun mereka hendak melanjutkan perjalanan secara ilegal ke Malaysia.

Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Budi Argap mengapresiasi kerja Kantor Imigrasi Dumai dan aparat penegak hukum yang menggagalkan penyeberangan ilegal WNA tersebut.

"Wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura rentan terhadap praktik penyelundupan. Saya minta masyarakat dan nelayan aktif melaporkan segala aktivitas mencurigakan, agar kami bisa bertindak cepat," katanya.

Budi mengatakan pihaknya segera memetakan jalur tikus yang kerap digunakan para penyelundup. "Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memperkecil ruang gerak pelaku kejahatan dan melindungi masyarakat dari dampak penyelundupan," katanya..

Budi memimpin operasi gabungan pengawasan keimigrasian di perairan Dumai, khusus di Selat Malaka, melibatkan TNI AL, TNI AD, Polairud dan Balai Karantina, guna mendeteksi dini potensi pelanggaran keimigrasian orang asing.

Pada kegiatan itu pihaknya mengoperasikan Kapal Patroli Pura Ksatria Selat Panjang, sekaligus memperkuat pengawasan di Perairan terutama di wilayah Selat Panjang.

Kota Dumai memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan Selat Malaka, jalur lalu lintas laut yang sangat sibuk sehingga Dumai menjadi titik yang rawan terhadap berbagai pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran keimigrasian.

Dengan adanya operasi gabungan dan dukungan kapal patroli baru, diharapkan pengawasan keimigrasian di wilayah Riau, khususnya di perairan Dumai, dapat semakin efektif dan mampu mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum.

Pewarta: Frislidia
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra menilai bahwa ada sederet masalah dalam Pilkada Jakarta 2024, yang patut diduga sebagai bentuk kecurangan.

Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, Munathsir Mustaman mengatakan, pihaknya bersama tim pemenangan pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), tengah mempersiapkan gugatan ke Mahkamah Konsitusi (MK).

"Kami saat ini bersama rekan-rekan berkoordinasi dengan tim pasangan RIDO serta dengan relawan yang lain, rencananya akan melakukan permohonan perselisihan hasil pemilu ya di Mahkamah Konstitusi," katanya kepada wartawan, Sabtu (7/12/2024).

Munatshir menjelaskan, ada dua masalah utama dalam Pilkada 2024, yang patut ditengarai sebagai tindak kecurangan. Pertama, adalah tidak terdistribusinya formulir C6, yang berisi undangan pemungutan suara.



"Total C6 yang tidak terdistribusi di Jakarta adalah 167 kasus. Merujuk Putusan MK Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, C6 yang tidak terdistribusi adalah objek PSU," katanya.

Berdasarkan data tim internal, kata Munatshir, terdapat 24 formulir C6 yang tidak tersebar di wilayah Jakarta Pusat, lalu 14 di Jakarta Barat, 40 di Jakarta Utara, 80 di Jakarta Timur, dan 9 di Jakarta Selatan.

Kemudian, masalah kedua adalah mengenai 80 laporan mereka yang belum ditanggapi oleh Bawaslu.

"Kemudian yang kedua ada lebih dari 80 laporan yang telah dilakukan baik oleh relawan, baik oleh masyarakat luas ataupun tim sukses yang ke Bawaslu, dilaporkan ke Bawaslu," katanya.

"Namun hingga saat ini tidak jelas perkembangannya. Kami belum mendapatkan update dari Bawaslu terkait sekitar 80 laporan masyarakat yang kami masukkan ataupun relawan yang dimasukkan ke Bawaslu DKI," ujarnya.

Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Wakapolda Kalteng) Brigjen Rakhmad Setyadi menegaskan kepada para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng apabila tidak puas dengan hasil penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat agar menggunakan jalur hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Pada hari Minggu (8/12/2024) akan dilakukan pleno penghitungan suara oleh KPU, kami meminta para simpatisan dapat membantu kamtibmas agar pleno besok berjalan dengan lancar dan aman," kata Setyadi usai menggelar apel kesiapsiagaan pengamanan pleno pemungutan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024, di Palangka Raya, Sabtu.

Jenderal berpangkat bintang satu itu menyampaikan terima kasih atas pengamanan yang telah dilakukan karena sampai saat ini, situasi Kalteng tetap aman dan nyaman meskipun ada delapan tempat yang melaksanakan pemilihan suara ulang (PSU).

"Kita sangat bersyukur kondisi Kalteng masih terkendali,dan ini semua atas nikmat yang kuasa, tentu juga upaya dan dedikasi kerja keras rekan semua, TNI- Polri, unsur masyarakat, penyelenggara pemilu dan seluruh pihak," katanya.

Dia menuturkan meskipun situasi Kalteng aman, namun langkah antisipasi tetap dilakukan agar situasi selalu kondusif.

Ia juga mengimbau semua pihak untuk selalu mendukung semua proses pilkada agar Kalteng senantiasa aman.

Dia mengatakan personel yang akan dilibatkan dalam pengamanan pleno penghitungan suara Pilkada Kalteng sebanyak 1.200 personel gabungan, baik Polri maupun TNI.

"Untuk masuk ke arena penghitungan suara, nantinya diperketat untuk menghindari berbagai hal negatif yang terjadi di wilayah setempat," ujarnya.

Sementara itu, Kasrem 102/Pjg Ulysses mengharapkan unsur pengamanan, baik TNI-Polri tetap solid dalam menjalankan tugas agar Kalteng selalu aman.

"Semoga skenario yang dilakukan dapat berjalan aman dan lancar sesuai kehendak kita semua," ujar Ulysses.

Formulir C6 yang tidak terdistribusi akan menjadi objek pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan putusan MK

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024.

Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra Munathsir Mustaman di Jakarta, Sabtu, mengatakan terdapat 167 kasus yang menyangkut persoalan formulir C6 atau undangan yang tidak terdistribusi kepada masyarakat.

"Formulir C6 yang tidak terdistribusi akan menjadi objek pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan putusan MK," katanya.

Hal itu pun sudah dilaporkan kepada Panitia Pengawas (Panwas) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI, namun tidak melakukan PSU di beberapa TPS yang C6nya tidak terdistribusi dengan benar.

Tak hanya itu, 80 lebih laporan yang disampaikan relawan dan masyarakat ke Bawaslu, namun hingga saat ini tidak jelas perkembangannya.

"Kami belum mendapatkan update dari Bawaslu terkait sekitar 80 laporan masyarakat yang kami masukkan ataupun relawan yang dimasukkan ke Bawaslu DKI.

Mulai dari persoalan daftar pemilih khusus (DPK) yang tidak sesuai TPS-nya, dugaan mencoblos lebih dari satu kali hingga pemilih yang tidak ada di dalam DPT," papar Munatshir.

Dari seluruh kejadian-kejadian itu, kata dia, membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada Jakarta ini jauh dari standar kualitas yang diharapkan.

"Sehingga kami secara tegas dan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta ini, baik KPU maupun Bawaslu itu tidak bekerja profesional," tegasnya.

Hingga saat ini, tambah dia, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Tim Pemenangan RIDO serta relawan untuk melakukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024