Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra melempar wacana KPK akan menjadi penyidik tunggal dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ia mengatakan saat ini wewenang antikorupsi tak hanya dipegang KPK melainkan juga di Kejaksaan Agung dan Polri.

"Kalau semuanya bisa oleh polisi oleh jaksa, kenapa kita tidak hanya menyatukan satu saja, hanya lembaga yang berwenang melakukkan penyidikan dan penuntutan di bidang tindak pidana korupsi," kata Yusril di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (10/12).

Yusril pun mengaku terbuka untuk mendiskusikan perihal wacana itu ke depannya.

Ia menyebut wacana ini sebetulnya juga sudah diperbincangkan saat proses pembentukan UU KPK pada awal reformasi silam.

"Jadi kalau memang arahnya ke sana, menyesuaikan dengan KUHP baru ya tidak tertutup kemungkinan pikiran-pikiran seperti itu didiskusikan," ucapnya.

Meski begitu, Yusril menekankan wacana itu harus tetap diimbangi dengan kemungkinan pembaharuan terhadap UU Tipikor.

Ia mengatakan perihal itu pemerintah juga akan mendengarkan masukan dan pandangan dari berbagai pihak terkait.

"Sehingga kita bisa mengambil satu rumusan yang lebih sesuai," ujar dia.

RUU itu nantinya menjadi dasar yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM yang terjadi pada masa lalu, yang sudah susah untuk menemukan alat bukti, saksi, dan mungkin korbannya juga sudah tidak ada lagi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, berkomitmen membahas Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) baru terkait hak asasi manusia (HAM).

Ia membeberkan, upaya itu untuk meneruskan kebijakan sebelumnya yang sudah dimulai pada Pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

"Kemudian juga sudah ditindaklanjuti sebagian, dan masih akan terus dilanjutkan oleh pemerintah yang baru sekarang ini. Dalam pada itu memang sudah ada draft atau konsep tentang Rencana Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mudah-mudahan mengadopsi prinsip-prinsip universal tentang KKR ini yang dipelajari dari banyak negara," kata Yusril saat menghadiri peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, RUU itu nantinya menjadi dasar yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM yang terjadi pada masa lalu, yang sudah susah untuk menemukan alat bukti, saksi, dan mungkin korbannya juga sudah tidak ada lagi.

"Tetapi hal-hal seperti itu dapat diselesaikan dengan cara rekonsiliasi didasarkan pada undang-undang," ujar pria yang juga pakar hukum tata negara itu.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pada momentum peringatan hari HAM sedunia, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo menekankan perlunya penguatan program psikososial untuk pemulihan korban pelanggaran HAM berat (PHB) masa lalu.

“Bersama organisasi pendamping korban, LPSK membersamai para korban untuk melakukan pemulihan. Mereka membantu mendata, melakukan assessment, menguatkan para korban PHB hingga menyalurkan bantuan,” tutur Antonius, dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Harapan LPSK terkait penguatan program psikososial dilatarbelakangi oleh keterbatasan anggaran LPSK di tengah harapan pemulihan dari korban dan keluarga korban yang terus meningkat.

LPSK sesuai mandat UU 31 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan kepada korban PHB berupa bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial, dan psikologis.

Bahkan, Antonius mengingatkan, program perlindungan LPSK dalam tindak pidana PHB tidak memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu sebagaimana pemberian kompensasi dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Para korban yang telah mendapatkan surat keterangan/ketetapan sebagai korban PHB dari Komnas HAM, dapat diberikan pemulihan oleh LPSK.

Jumlah permohonan dari korban dan keluarga korban PHB ke LPSK hingga November 2024 berjumlah 835 pemohon. Sedangkan, terlindung LPSK pada 2024 sebanyak 1.238 orang. Mereka terbanyak dari Jawa Tengah (662 orang), DI Yogyakarta (335 orang), Sumatera Barat (100 orang), Jawa Timur (35 orang), DKI Jakarta (32 orang), Jawa Barat (27 orang).

“Mereka rata-rata kondisinya sangat rentan, baik secara fisik maupun ekonomi. Akibat tindak pelanggaran HAM masa lalu yang dialaminya, korban dan keluarga korban perlu diperhatikan. Selama ini banyak korban membutuhkan bantuan medis dan psikososial ke LPSK,” ujar Antonius.

Berdasar jumlah layanan pada terlindung PHB sejak 2012-2023, bantuan paling tinggi diberikan pada bantuan medis (4.398), psikologis (644), dan psikososial 104.

Berdasar tantangan pemulihan LPSK selama ini yang penuh keterbatasan anggaran, Anton menegaskan perlunya komitmen politik yang komprehensif oleh pemerintah sekarang untuk membuat kebijakan khusus untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan pemenuhan pemulihannya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak hanya berkomitmen meneruskan upaya penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa negara akan terus menjamin HAM semua warganya.

Hal itu disampaikan Yusril dalam pidatonya dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Desember di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

“Saya ingin menyatakan bahwa negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang selaras tanpa diskiriminasi, setara tanpa diskiriminasi apa pun latar belakang yang dimiliki,” kata Yusril dikutip dari YouTube Komnas HAM, Selasa.

Yusril juga menegaskan bahwa negara mengakui setiap hak-hak yang terkandung dalam HAM, termasuk hak dalam melindungi hak asasinya.

“Setiap manusia, setiap warga negara memiliki kesamaan hak di hadapan hukum. memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam realisasinya harus terus berprogres untuk memanjukan hal-hal tersebut,” ujarnya.

Namun, menurut Yusril, upaya menjamin hak asasi manusia tersebut adalah komitmen bersama.

Atas dasar itu, dalam acara peringatan hari HAM Sedunia, Yusril mengajak semua elemen untuk bersama memastikan bahwa HAM ditegakkan di Tanah Air.

“Marilah pada 25 tahun berlakunya Undang-Undang (UU) HAM ini kita memperbaharui komitmen dan tekad kita bersama untuk memajukan dan menegakkan HAM di masa sekarang dan di masa-masa akan datang,” katanya.

Sebelumnya, Yusril menyebut bahwa peringatan hari HAM Sedunia pada 2024 istimewa karena bertepatan dengan 25 tahun UU HAM lahir.

Dia pun mengatakan, sejak Komisi Nasional (Komnas) HAM berdiri pada 1993 hingga saat ini, sudah banyak kontribusi yang diberikan bagi penegakkan HAM di Tanah Air.

“Kita harapkan Komnas HAM betul-betul akan memainkan kiprahnya yang penting untuk kemajuan HAM di masa sekarang dan di masa-masa yang akan datang,” ujar Yusril.

Sebagaimana diketahui, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM lahir pada tahun 1999. Sebelumnya, Komnas HAM berjalan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang diterbitkan Presiden Soeharto pada 1993.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan kembali komitmen pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM).

Komitmen itu disampaikan Yusril dalam pidatonya dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Desember di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024), dikutip dari YouTube Komnas HAM.

“Pemerintah baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sekarang ini akan meneruskan upaya-upaya penegakan hak asasi manusia yang telah dirintis pemerintah-pemerintah sebelumnya,” kata Yusril, Selasa.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintahan periode 2024-2029 menghormati HAM yang telah dijamin oleh konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

“Pemerintah menyadari masih banyak tugas-tugas yang belum terlaksanakan, banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi tapi satu komitmen yang teguh bagi pemerintah sekarang untuk menghormati hak sasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Yusril.

Dalam kesempatan tersebut, Yusril berkali-kali menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak yang sama di hadapan hukum, serta memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya.

“Saya ingin menyatakan bahwa negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang setara tanpa diskiriminasi apa pun latar belakang yang dimiliki,” kata Yusril.

“Setiap warga negara memiliki hak dalam perlindungan hak asasinya dan negara secara universal mengakui hak-hak tersebut,” ujarnya.

Kemudian, Yusril mengajak semua elemen menggunakan momen peringatan hari HAM Sedunia untuk terus memajukan dan menegakkan HAM di Tanah Air.

“Marilah pada 25 tahun berlakunya Undang-Undang HAM ini kita memperbaharui komitmen dan tekad kita bersama untuk memajukan dan menegakkan HAM di masa sekarang dan di masa-masa akan datang,” kata Yusril.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan pihaknya bakal memediasi dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI), setelah menerima struktur kepengurusan dari dua kubu.

Diketahui, PMI dilanda kisruh karena munculnya musyawarah nasional (Munas) tandingan usai Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum PMI. Munas tandingan itu justru menetapkan Agung Laksono menjadi Ketum PMI.

Menurut Supratman, mediasi adalah hal yang lumrah dilakukan.

"Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan, terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Adapun sejauh ini, Kementerian Hukum belum nemerima struktur kepengurusan.

Kendati begitu jika sudah menerima, pihaknya akan memverifikasi struktur, termasuk AD/ART, maupun prosedur pelaksanaannya.

"Sampai hari ini saya belum terima dua-duanya terkait dengan kepengurusan PMI. Namun demikian tentu kami akan memverifikasi kalau memang permohonan itu sudah ada dari sisi AD/ART-nya, prosedur pelaksanaannya," ucap Supratman.

"Kami akan teliti secermat mungkin terkait pengesahan," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, musyawarah Nasional (Munas) Ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) yang digelar pada Minggu (8/12/2024) berujung kisruh dengan kemunculan munas tandingan.

Hasil Munas Ke-22 PMI menetapkan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), kembali menjadi Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029.

Ketua Sidang Pleno Kedua Adang Rocjana, yang juga Ketua PMI Jawa Barat, mengatakan, ada 490 peserta Munas yang hadir.

Dalam Munas, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.

"Dari 490 peserta yang hadir, yang merupakan perwakilan dari 34 PMI provinsi dan satu Forum Relawan Nasional (Forelnas), memberikan tanggapan positif terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI dan mendukung Jusuf Kalla untuk kembali memimpin PMI," kata Adang Rocjana dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

Pada saat yang sama, ada juga munas yang menetapkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono sebagai Ketum PMI periode mendatang.

Kubu Agung Laksono mengeklaim telah mengumpulkan 254 suara dukungan untuk menggelar Munas ke-22 PMI.

"Jadi Mas Agung dengan timnya itu kemudian mencari dukungan dan kita akhirnya terakhir mendapatkan 254 dukungan. Berarti kan melebihi 20 persen," ungkap Sekretaris Jenderal PMI versi kubu Agung Laksono, Ulla Nurchrawaty, saat dihubungi, kemarin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada tahun 2024, istiwewa.

Pasalnya, menurut Yusril, bertepatan dengan 25 tahun lahirnya Undang-Undang (UU) tentang HAM. Adapun UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terbit pada tahun 1999.

“Atas nama Pemerintah RI menyampaikan ucapan selamat merayakan dan memperingati hari HAM Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember setiap tahunnya, yang kali ini kita peringati dengan lebih istimewa karena tahun 2024 ini adalah 25 tahun lamanya lahirnya UU tentang HAM pada tahun 1999,” kata Yusril di Kantor Komisi Nasional (Komnas) HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Dikutip dari YouTube Komnas HAM, Yusril mengatakan, komitmen pemerintah atas penegakkan HAM dimulai sejak penyusunan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hingga akhirnya, pasal-pasal tentang HAM masuk dalam konstitusi saat amendemen di era reformasi.

Namun, menurut Yusril, Komnas HAM sudah berdiri sejak tahun 1993, meskipun saat itu hanya berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) yang diterbitkan oleh Presiden Soeharto.

“Sejak terbentuknya Komnas HAM sampai sekarang ini dari 1993 yang telah memberikan sumbangsih begitu besar bagi kemajuan HAM di negara kita. Kita harapkan Komnas HAM betul-betul akan memainkan kiprahnya yang penting untuk kemajuan HAM di masa sekarang dan di masa-masa yang akan datang,” ujar Yusril.

Atas dasar itu, dia menekankan bahwa pengakuan HAM sudah dilakukan dan akan terus menjadi komitmen pemerintahan saat ini yang berada di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sekarang ini akan meneruskan upaya-upaya penegakan Hak Asasi Manusia yang telah dirintis pemerintah-pemerintah sebelumnya,” kata Yusril.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintahan periode 2024-2029, menghormati HAM yang telah dijamin oleh konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

“Pemerintah menyadari masih banyak tugas-tugas yang belum terlaksanakan, banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi tapi satu komitmen yang teguh bagi pemerintah sekarang untuk menghormati hak sasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusril juga berkali-kali menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak yang sama di hadapan hukum, serta memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya.

“Saya ingin menyatakan bahwa negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang setara tanpa diskiriminasi apa pun latar belakang yang dimiliki,” kata Yusril.

“Setiap warga negara memiliki hak dalam perlindungan hak asasinya dan negara secara universal mengakui hak-hak tersebut,” ujarnya melanjutkan.

Kemudian, Yusril mengajak semua elemen menggunakan momen peringatan hari HAM Sedunia untuk terus memajukan dan menegakan HAM di Tanah Air.

“Marilah pada 25 tahun berlakunya Undang-Undang HAM ini kita memperbaharui komitmen dan tekad kita bersama untuk memajukan dan menegakan HAM di masa sekarang dan di masa-masa akan datang,” kata Yusril.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah akan berupaya memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang saat ini belum baik di mata internasional.

Yusril mengatakan bahwa perbaikan IPK ini dapat memperbaiki keadaan, seperti kemudahan masuknya investasi dan pemulihan ekonomi.

"Harapan agar di bawah pemerintahan baru ini kita memperbaiki indeks persepsi tentang korupsi kita, yang masih sangat tidak begitu baik di mata internasional, dan upaya kita dalam menegakkan hukum pidana di bidang korupsi ini diharapkan memperbaiki keadaan mempercepat investasi dan pemulihan ekonomi," kata Yusril saat ditemui di Gedung C1 KPK, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Yusril mengatakan, hal tersebut sejalan dengan target dari cita-cita di bidang penegakan hukum.

Ia menyebutkan, ada empat poin yang ditekankan Prabowo dalam penegakan hukum, yakni: pertama, masalah pemberantasan korupsi; kedua, penyeludupan; ketiga, pemberantasan narkotika; dan keempat, judi online.

"Dan ini dilakukan oleh semua aparat yang terkait dengan pembangunan hukum, tetapi kami yang menangani koordinasi di bidang pembangunan hukum dan HAM, dan lain-lain, tentu lebih fokus kepada penanganan aspek penyusunan norma hukum yang baru," ujar Yusril.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada di angka 34 pada tahun 2023. Angka ini stagnan atau tidak berubah dibandingkan tahun 2022.

IPK di angka 34 membuat peringkat/ranking Indonesia merosot menjadi 115 dari 180 negara di tahun 2023. Sedangkan di tahun 2022, peringkat Indonesia berada di angka 110 dari 180 negara.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo mengatakan pihaknya akan memaksimalkan program perlindungan dan pendampingan untuk korban pelanggaran HAM berat (PHB) masa lalu.

Hal tersebut, menurut dia, harus dilakukan agar seluruh hak milik korban yang sebelumnya hilang bisa dipulihkan sehingga mereka kembali menjalani kehidupan seperti biasa.

"Bersama organisasi pendamping korban, LPSK membersamai para korban untuk melakukan pemulihan. Mereka membantu mendata, melakukan asesmen, menguatkan para korban PHB hingga menyalurkan bantuan,” kata Antonius dalam siaran pers resmi LPSK dalam rangka menyambut hari HAM sedunia, Selasa.

Menurut Antonius, LPSK memiliki dasar hukum dalam melakukan perlindungan dan pendampingan untuk korban PHB masa lalu.

Mandat tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang memberi wewenang kepada LPSK untuk memberikan perlindungan kepada korban PHB berupa bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial, dan psikologis.

Bahkan, kata Antonius, pemberian perlindungan dan pendampingan itu tidak memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu sebagaimana pemberian kompensasi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

"Para korban yang telah mendapatkan surat keterangan (SK) sebagai korban PHB dari Komnas HAM, dapat diberikan pemulihan oleh LPSK," ujarnya.

Antonius mengatakan berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, tercatat ada 1.238 orang korban PHB masa lalu yang mendapatkan perlindungan LPSK. Mereka terdiri dari Jawa Tengah sebanyak 662 orang, Yogyakarta 335 orang, Sumatera Barat 100 orang, Jawa Timur 35 orang, DKI Jakarta 32 orang dan Jawa Barat 27 orang.

"Mereka rata-rata kondisinya sangat rentan, baik secara fisik maupun ekonomi. Akibat tindak pelanggaran HAM masa lalu yang dialaminya, korban dan keluarga korban perlu diperhatikan. Selama ini banyak korban membutuhkan bantuan medis dan psikososial ke LPSK,” ujarnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup korban, pada 2024 LPSK telah memberikan bantuan psikososial kepada korban dan keluarga korban berupa modal usaha kepada 215 orang, biaya renovasi rumah kepada 38 orang, pelatihan kerja kepada 10 orang dan bantuan alat kerja tiga orang.

Walau sudah berjalan maksimal, Antonius mengaku perlu adanya penguatan program perlindungan korban PHB masa lalu melalui kebijakan yang strategis dari pemerintah.

Dia berharap dalam momentum hari HAM sedunia ini pemerintah dapat mendukung segala bentuk upaya LPSK dalam melindungi dan mengembalikan hak-hak korban.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengeklaim separuh misi pemerintahan Prabowo Subianto, Asta Cita, berisi komitmen soal HAM.

"Poin nomor satu dalam Asta Cita (yang berisi) delapan poin, nomor satu, adalah hak asasi manusia. Mari kita tepuk tangan," kata Natalius saat membuka acara puncak peringatan Hari HAM yang digelar Kementerian HAM di Taman Mini Indonesia Indah, Selasa (10/12/2024) malam.

"Tidak hanya nomor satu utamanya, kita juga dapat nomor empat, nomor enam juga HAM, dan nomor delapan juga HAM. Jadi dari delapan poin khususnya yang menyangkut tentang hak asasi manusia Itu adalah empat poin, 50 persen dari poin Asta Cita adalah menyangkut tentang HAM," lanjut dia.

Natalius menganggap, hal itu menunjukkan bahwa HAM dianggap penting sebagai titik temu peradaban antara nilai-nilai fundamental bangsa melalui Pancasila dan nilai-nilai dunia internasional.

Ia juga mengapresiasi pembentukan Kementerian HAM oleh Prabowo.

Natalius mengaku, kementeriannya tidak hanya mengurusi pembangunan HAM.

"Tetapi juga menyangkut tentang seluruh elemen dan unsur-unsur hak asasi manusia dalam tugas pokok dan fungsi yang ada pada kementerian/lembaga di pusat, provinsi, kabupaten, dan juga sektor-sektor swasta," sebut dia.

"Salah satu tugas dan fungsi dari kementerian adalah membuat regulasi-regulasi yang mengatur dan mengikat seluruh institusi, pusat maupun juga di daerah, mengawasi, mengevaluasi secara keseluruhan," tambah Natalius

Dikutip laman Indonesia.go.id, berikut ini adalah daftar lengkap isi Asta Cita Prabowo:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo Subianto bakal membuat kembali undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Ia menyebutkan, langkah itu bakal diambil Prabowo untuk membuat dasar hukum soal penyelesaian persoalan HAM berat di masa lalu.

“Walaupun Undang-Undang KKR dibatalkan tapi pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,” ujar Yusril dalam peringatan Puncak Hari HAM di TMII, Jakarta, Selasa (10/12/2024) malam.

“Sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, tanpa mengenal batas waktu, surut ke belakang,” sambung dia.

Ia menjelaskan, UU KKR sebenarnya sudah pernah dibuat oleh pemerintah, namun seluruhnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, pada 2023 lalu, Presiden Joko Widodo akhirnya membuat peraturan presiden (perpres) untuk menyelesaikan persoalan HAM masa lalu melalui cara non yudisial.

“Akibat pembatalan itu cukup banyak hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan, alhamdulilah pada tahun 2023, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Non Yudisial terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu,” paparnya.

Terakhir, Yusril meminta semua pihak menatap ke depan untuk tidak terlibat dalam dendam atas kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Meskipun, pemerintah berkomitmen untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Baginya, dendam atas persoalan HAM masa lalu tidak boleh dipertahankan untuk mencegah pelanggaran HAM terjadi saat ini maupun masa yang akan datang.

“Kita memang jangan terlalu banyak terperangkap oleh masa lalu, kita harus melihat ke depan,” tuturnya.

“Kita mencatat peristiwa-peristiwa masa lalu, kita menyelesaikan sejauh mungkin dapat diselesaikan, tapi janganlah kita terlibat dalam dendam dan permusuhan,” imbuh Yusril.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat upaya pencegahan terorisme melalui kerja sama strategis dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan kolaborasi tersebut dirancang untuk mendukung proses deradikalisasi secara terpadu dan berkelanjutan, yang akan diwujudkan melalui pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha kepada eks narapidana terorisme (mitra deradikalisasi).

"Kami akan berfokus kepada mitra-mitra deradikalisasi supaya mendapatkan keterampilan dan modal usaha. Ke depan, ini sesuai dengan kebijakan pemerintah Presiden Prabowo, yaitu meningkatkan ketahanan pangan," kata Eddy dalam pertemuan dengan Direktur Utama PT PNM dan jajaran di Jakarta, Senin (9/12), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dalam kolaborasi tersebut, bidang usaha yang menjadi prioritas, yakni sektor pendukung ketahanan pangan karena sektor tersebut sejalan dengan salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala BNPT menambahkan kerja sama antara BNPT dan PNM merupakan wujud kehadiran negara dalam memutus rantai radikalisme terorisme.

Menurutnya, program tersebut bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga mendorong reintegrasi sosial mitra deradikalisasi di tengah masyarakat.

"Negara hadir untuk melakukan pencegahan sehingga kerja-kerja ini lebih dirasakan oleh mitra deradikalisasi, sehingga mitra-mitra deradikalisasi ini terintegrasi secara sosial, dapat diterima oleh masyarakat, dan bisa berkesinambungan untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya," ucapnya.

Pada kesempatan sama, Dirut PNM Arief Mulyadi menyambut baik program pencegahan dan deradikalisasi bersama BNPT.

Ke depannya, PNM dan BNPT akan mengintensifkan koordinasi agar program tepat sasaran, efektif, dan memberi nilai tambah.

"Program pemberdayaan yang efektif harus berdasarkan data informasi yang memadai. Ini yang kami harapkan sehingga pelaksanaan tugas kami akan lebih tepat sasaran dan efektif, meningkatkan nilai tambah kami dengan mendukung dan berkontribusi pada kebutuhan BNPT," ujar Arief.

Kolaborasi tersebut merupakan implementasi dari perjanjian kerja sama BNPT dan PNM yang telah terjalin sejak tahun 2021.

Program wirausaha bagi mitra deradikalisasi diharapkan dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan, tidak hanya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga dalam membangun harmoni sosial yang lebih kuat di tengah masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024