JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi institusi yang banyak diadukan terkait dugaan pelanggaran HAM.

Hal itu berdasarkan catatan akhir tahun yang dibacakan Komisioner Komnas HAM bidang pengaduan, Hari Kurniawan dalam momen peringatan hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024.

"Pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM adalah Polri, yang saat ini mencapai 663 aduan,” kata Hari di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kemudian, pemerintah daerah dan pemerintah pusat/kementerian sebanyak 433 aduan dan korporasi sebanyak 321 aduan.

Selanjutnya, Hari mengungkapkan, dugaan pelanggaran HAM yang paling banyak diadukan terkait hak atas kesejahteraan dengan jumlah 813 aduan.
Kemudian, hak memperoleh keadilan sebanyak 758 aduan dan hak atas rasa aman sebanyak 212 aduan.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa Jakarta menjadi provinsi terbanyak yang diduga terjadi pelanggaran HAM, yakni ada 337 kasus.

Kemudian, disusul Provinsi Jawa Barat (Jabar), dengan jumlah 232 kasus. Lalu, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan 227 kasus.

“Tiga provinsi ini yang kemudian jarang digeser dengan provinsi lain, terutama DKI Jakarta karena dari tahun ke tahun DKI Jakarta menjadi provinsi yang sangat banyak dugaan pengaduan pelanggaran HAM-nya,” ujar Hari.

Sebelumnya, Hari memaparkan bahwa Komnas HAM menerima dan menangani sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM terjadi di dalam dan luar negeri sepanjang tahun 2024.

Menurut Hari, jumlah pengaduan tersebut menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 2.500 kasus.

Kemudian, dia menyebut, 709 aduan tersebut didistribusikan ke pemantauan, mediasi sejumlah 213, diberikan saran atau upaya lain sejumlah 682, dan 701 aduan bersifat tembusan.

Dalam kesempatan tersebut, Hari juga mengungkapkan bahwa Komnas HAM sudah mengeluarkan enam surat respons cepat atau perlindungan sepanjang tahun 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi institusi yang banyak diadukan terkait dugaan pelanggaran HAM.

Hal itu berdasarkan catatan akhir tahun yang dibacakan Komisioner Komnas HAM bidang pengaduan, Hari Kurniawan dalam momen peringatan hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024.

"Pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM adalah Polri, yang saat ini mencapai 663 aduan,” kata Hari di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kemudian, pemerintah daerah dan pemerintah pusat/kementerian sebanyak 433 aduan dan korporasi sebanyak 321 aduan.

Selanjutnya, Hari mengungkapkan, dugaan pelanggaran HAM yang paling banyak diadukan terkait hak atas kesejahteraan dengan jumlah 813 aduan.
Kemudian, hak memperoleh keadilan sebanyak 758 aduan dan hak atas rasa aman sebanyak 212 aduan.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa Jakarta menjadi provinsi terbanyak yang diduga terjadi pelanggaran HAM, yakni ada 337 kasus.

Kemudian, disusul Provinsi Jawa Barat (Jabar), dengan jumlah 232 kasus. Lalu, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan 227 kasus.

“Tiga provinsi ini yang kemudian jarang digeser dengan provinsi lain, terutama DKI Jakarta karena dari tahun ke tahun DKI Jakarta menjadi provinsi yang sangat banyak dugaan pengaduan pelanggaran HAM-nya,” ujar Hari.

Sebelumnya, Hari memaparkan bahwa Komnas HAM menerima dan menangani sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM terjadi di dalam dan luar negeri sepanjang tahun 2024.

Menurut Hari, jumlah pengaduan tersebut menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 2.500 kasus.

Kemudian, dia menyebut, 709 aduan tersebut didistribusikan ke pemantauan, mediasi sejumlah 213, diberikan saran atau upaya lain sejumlah 682, dan 701 aduan bersifat tembusan.

Dalam kesempatan tersebut, Hari juga mengungkapkan bahwa Komnas HAM sudah mengeluarkan enam surat respons cepat atau perlindungan sepanjang tahun 2024.

Ini adalah persoalan kolektif yang mencerminkan wajah masyarakat kita

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Novita Hardini mengatakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang diperingati pada 10 Desember, Selasa ini, harus menjadi momen refleksi bersama untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Namun kenyataannya, perempuan dan anak masih sering menjadi korban kekerasan yang merongrong rasa kemanusiaan kita," kata Novita dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga serangan terhadap nilai moral dan sosial. Setiap bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, merenggut hak mereka untuk hidup aman dan bermartabat.

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, dia mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi setiap hari. Empat bentuk kekerasan yang menjadi perhatian utama adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender online (KBGO), dan femisida.

Untuk itu, dia mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, untuk terlibat aktif dalam menciptakan solusi nyata. Pendidikan dan sosialisasi yang masif adalah hal yang penting untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Laporkan kekerasan, dukung korban, dan didik generasi muda kita dengan nilai-nilai hormat, empati, dan keberanian melawan ketidakadilan. Ini adalah langkah kecil yang akan membawa perubahan besar," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah belum mengesahkan kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) yang saat ini diperebutkan oleh dua kubu. Menteri Hukum Suparman Andi Agtas mengatakan, pihaknya akan memberikan ruang bagi kubu Jusuf Kalla (JK), dan Agung Laksono untuk penyelesaian internal sebelum menerbitkan keabsahan kepengurusan.

“Belum ada ya permohonan (pengurusan) Palang Merah Indonesia yang masuk,” kata Andi saat dihubungi Republika dari Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Menurut Andi, kementeriannya masih menunggu. “Dari kami di Kementerian Hukum sebelum mengambil sebuah keputusan, apalagi ini menyangkut dualisme kepengurusan dalam organisasi, semuanya kita dorong untuk terlebih dahulu dilakukan mediasi oleh kedua pihak,” kata Andi.

Namun kata dia, kementeriannya akan tetap melakukan verifikasi atas keabsahan kepengurusan yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI. PMI saat ini mengalami dualisme akibat rebutan kepemimpinan antara mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dengan mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono.

Kedua politikus dari Partai Golkar itu belakangan saling klaim atas pucuk kepemimpinan kepengurusan PMI. JK melalui musyawarah nasional (munas) masing-masing. JK adalah ketua PMI sejak Desember 2019. Dan pada Senin (9/12/2024) Munas PMI 2024 kembali mendapuk JK sebagai ketua untuk periode sampai 2029 mendatang. JK terpilih melalui aklamasi calon tunggal setelah didukung lebih dari 50 persen pemilik suara, dan peserta munas saat pencalonannya sebagai ketua.

Sementara, Agung Laksono gagal dalam pencalonan karena hanya didukung oleh enam persen peserta munas. Syarat untuk dirinya maju sebagai pesaing minimal 20 persen suara untuk pencalonan. Syarat persentase tersebut mengacu pada AD/ART PMI.

Kegagalan Agung Laksono dalam pencalonan itu membuatnya menggelar munas tandingan. Pada Senin (9/12/2024) Agung Laksono menyatakan dirinya sebagai ketua PMI dari hasil munas yang sah. Agung Laksono mengeklaim dirinya mendapatkan 240 dukungan yang itu lebih dari 50 persen. Atas klaimnya tersebut, Agung Laksono menegaskan akan menyampaikan ke Kementerian Hukum untuk pengesahan kepengurusan PMI versinya.

“Kami akan laporkan kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana semestinya,” kata Agung.

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) angkat bicara soal kemajuan reformasi Polri dewasa ini. Pasalnya sejak era Reformasi, Korps Bhayangkara kini jauh lebih humanis dan komitmen dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM).

"Polri menjadi lebih humanis dan adanya Perkap HAM menjadi salah satu tolok ukur capaian positif dari proses Reformasi Polri, kemudian masuknya materi HAM dalam pendidikan dan pelatihan anggota, serta tunduknya anggota Polri pada Peradilan Umum," kata Komisioner Kompolnas Gufron, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Menurut Gufron, proses dan agenda reformasi Polri perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Di satu sisi, harus diakui sejak 1997 banyak kemajuan yang sudah dicapai, termasuk dalam isu hak asasi manusia.

Gufron menilai, Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terdapat sejumlah capaian positif yang patut diapresiasi. Salah satunya penguatan Polri dalam penanganan isu Perempuan dan Anak, misalnya dengan peningkatan PPA dan TPPO dari unit menjadi direktorat di Mabes Polri.

"Hal ini menjadi terobosan positif dan nyata di tengah meningkatnya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai terobosan hal ini harus didukung, tidak hanya Kompolnas saja tapi juga kelompok-kelompok lain di masyarakat yang memiliki perhatian dan mendukung upaya penguatan peran Polri. Diharapkan ke depan direktorat dan unit PPA dan TPPO tidak hanya dibentuk di semua Polda dan Polres, melainkan juga di semua Polsek," ujarnya.

Capaian lain, katanya adalah di bidang penanganan korupsi, yaitu dengan dibentuknya Kortas Tipikor. Pembentukan tersebut juga perlu diapresiasi. "Dan Kompolnas tentu saja sejak awal telah mendukung langkah terobosan tersebut guna memberantas kasus-kasus tindak pidana korupsi. Ke depannya diharapkan menguatnya sinergi antar lembaga penegak hukum dalam memberantas masalah korupsi di Indonesia," ucapnya.

Terkait dengan isu kekerasan polisi yang mencuat belakangan ini, Gufron menekankan respons Kapolri tentunya juga positif. Pasalnya, sebagai pimpinan telah memberikan sikap yang jelas dan tegas, bahwa jika ada anggota yang melanggar, akan segera ditindak tegas.

"Sehingga tidak ada impunitas di tubuh Polri. Sebagai contoh pada kasus Solok Selatan dan Semarang, upaya penanganan Polri sejauh ini sudah baik dan oknum polisi yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai aturan hukum yang belaku. Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal sesuai fungsi dan tugasnya akan terus memonitor dan mengawasi hal ini," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri hukumSupratman Andi Agtas menyatakan pihaknya siap melakukan mediasi terkait dualisme kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) yang melibatkan kubu Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

Hal tersebut disampaikannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, terkait perkembangan kisruh organisasi PMI.

"Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi," katanya dilansir dari Antara, Selasa (12/10/2024).

Ketika ditanya mengenai surat keputusan (SK) dari kubu Agung Laksono, Supratman menjelaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen resmi terkait permohonan pengesahan kepengurusan dari salah satu pihak.

"Sampai hari ini saya belum terima ya. Dua-duanya terkait dengan kepengurusan Palang Merah Indonesia," ujarnya.

Meski begitu, Supratman memastikan bahwa jika SK tersebut sudah masuk, pihaknya akan memverifikasi secara detail berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

"Kami akan teliti secermat mungkin terkait pengesahan, termasuk prosedur pelaksanaannya," katanya menambahkan.

Terkait langkah mediasi antara kubu Jusuf Kalla dan Agung Laksono, Supratman menegaskan bahwa kementeriannya akan mengedepankan proses tersebut sebelum mengambil keputusan.

Sampai saat ini, Supratman kembali menekankan bahwa belum ada permohonan resmi terkait dualisme kepengurusan PMI yang diterima oleh Kementerian Hukum.

Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI pada 8 Desember 2024 berujung konflik. Dalam Munas resmi, Jusuf Kalla terpilih kembali sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029.

Keputusan ini didukung oleh 490 peserta dari 34 PMI provinsi dan forum relawan nasional, dengan Jusuf Kalla menjadi calon tunggal.

Ketua Sidang Pleno Adang Rocjana menegaskan bahwa seluruh peserta memberikan dukungan penuh kepada Jusuf Kalla.

Namun, kubu Agung Laksono menolak hasil tersebut. Mereka mengadakan Munas tandingan dan mengklaim memperoleh 254 suara dukungan.

Kubu ini menilai Munas resmi penuh kejanggalan, membatasi aspirasi, serta ada upaya memaksakan kepemimpinan Jusuf Kalla. Mereka juga mengkritik pembahasan AD/ART yang ditolak oleh pihak Jusuf Kalla.

Sebagai respons, Agung Laksono ditetapkan sebagai Ketua Umum PMI versi Munas tandingan, dengan Muhammad Muas sebagai Wakil Ketua Umum dan Ulla Nurchrawaty sebagai Sekretaris Jenderal. Mereka berencana mendaftarkan hasil Munas tandingan ke Kementerian Hukum.

Sementara itu, Jusuf Kalla mengecam tindakan kubu Agung sebagai ilegal dan melaporkan hal tersebut ke kepolisian.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai pengkhianatan yang merugikan PMI. Namun, Agung Laksono menegaskan bahwa isu ini hanya masalah organisasi dan bertujuan untuk memperbaiki PMI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyerukan semua pihak untuk berperan aktif dalam memerangi korupsi.

Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (10/12/2024), Abdullah mengingatkan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Abdullah menegaskan bahwa korupsi merupakan pelanggaran HAM karena pelakunya merampas uang negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

“Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan terhadap HAM. Korupsi telah mengambil hak masyarakat melalui perampasan keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

“Karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sering kali hilang akibat korupsi," sambungnya.

Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa korupsi adalah ancaman serius bagi stabilitas negara dan keberlanjutan pembangunan.

Praktik korupsi, menurutnya, menghambat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat kecil yang semakin sulit mengakses layanan dasar. Maka menjadi kewajiban para pemangku kepentingan untuk memastikan peningkatan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Abdullah.

Dia berharap peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dan mengembalikan hak-hak masyarakat yang terabaikan akibat praktik tersebut.

Abdullah menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Penegak hukum harus memastikan penyelamatan keuangan negara dari tindak korupsi. Ini demi menjaga hak-hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara,” jelasnya.

Abdullah juga menyinggung peringatan Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada 9 Desember 2024.

Dia berharap peringatan ini dapat menjadi pengingat bagi penegak hukum untuk menindak korupsi tanpa pandang bulu.

“Lembaga penegak hukum harus bisa menghadirkan sistem hukum yang kuat, transparan, dan independen untuk memastikan bahwa setiap pelaku korupsi, tanpa memandang status atau jabatannya, dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyerukan semua pihak untuk berperan aktif dalam memerangi korupsi.

Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (10/12/2024), Abdullah mengingatkan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Abdullah menegaskan bahwa korupsi merupakan pelanggaran HAM karena pelakunya merampas uang negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

“Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan terhadap HAM. Korupsi telah mengambil hak masyarakat melalui perampasan keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

“Karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sering kali hilang akibat korupsi," sambungnya.

Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa korupsi adalah ancaman serius bagi stabilitas negara dan keberlanjutan pembangunan.

Praktik korupsi, menurutnya, menghambat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat kecil yang semakin sulit mengakses layanan dasar. Maka menjadi kewajiban para pemangku kepentingan untuk memastikan peningkatan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Abdullah.

Dia berharap peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dan mengembalikan hak-hak masyarakat yang terabaikan akibat praktik tersebut.

Abdullah menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Penegak hukum harus memastikan penyelamatan keuangan negara dari tindak korupsi. Ini demi menjaga hak-hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara,” jelasnya.

Abdullah juga menyinggung peringatan Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada 9 Desember 2024.

Dia berharap peringatan ini dapat menjadi pengingat bagi penegak hukum untuk menindak korupsi tanpa pandang bulu.

“Lembaga penegak hukum harus bisa menghadirkan sistem hukum yang kuat, transparan, dan independen untuk memastikan bahwa setiap pelaku korupsi, tanpa memandang status atau jabatannya, dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut bahwa Jakarta menjadi provinsi terbanyak yang diduga terjadi pelanggaran HAM sepanjang 2024.

Hal itu berdasarkan catatan akhir tahun yang dibacakan Komisioner Komnas HAM bidang pengaduan, Hari Kurniawan dalam momen peringatan hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024.

Hari menjabarkan bahwa sebanyak 337 kasus dugaan pelanggaran HAM dilaporkan terjadi di Jakarta.

"Wilayah terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran HAM terbanyak terjadi di DKI Jakarta sebanyak 337 (kasus)," kata Hari di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024), dikutip dari YouTube Komnas HAM.

Kemudian, disusul Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan jumlah 232 kasus. Lalu, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan 227 kasus.

“Tiga provinsi ini yang kemudian jarang digeser dengan provinsi lain, terutama DKI Jakarta karena dari tahun ke tahun, DKI Jakarta menjadi provinsi yang sangat banyak dugaan pengaduan pelanggaran HAM-nya,” ujar Hari,

Lebih lanjut, Hari mengungkapkan, pihak yang paling banyak diadukan kepada Komnas HAM adalah Polri dengan 663 aduan. Lalu, pemerintah daerah dan pemerintah pusat/kementerian sebanyak 433 aduan dan korporasi sebanyak 321 aduan.

Selanjutnya, Hari mengungkapkan, dugaan pelanggaran HAM yang paling banyak diadukan terkait hak atas kesejahteraan dengan jumlah 813 aduan.

Kemudian, hak memperoleh keadilan sebanyak 758 aduan dan hak atas rasa aman sebanyak 212 aduan.

Sebelumnya, Hari mengatakan, Komnas HAM menerima dan menangani sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di dalam dan luar negeri sepanjang tahun 2024.

Menurut Hari, jumlah pengaduan tersebut menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 2.500 kasus.

JAKARTA - Seorang perempuan warga negara Myanmar ditangkap petugas Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Cilacap karena menggunakan identitas palsu saat membuat paspor . Dia seolah-olah menjadi WNI agar bisa membuat paspor Indonesia.

Identitasnya Nang Phong (NP, usia 47) kelahiran Tachileik, Myanmar, 15 Desember 1977. NP saat itu hendak membuat paspor WNI di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap pada Selasa (3/12/2024) sekitar pukul 08.30 WIB.

"Dari fisik, penampilan, layaknya WNI (Warga Negara Indonesia), tapi yang tidak bisa dihindari adalah bahasa. Dia tidak fasih berbahasa Indonesia, dari sini petugas yang teliti saat wawancara akhirnya bisa mengidentifikasi dia adalah WNA (Warga Negara Asing)," kata Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jateng, Is Edy Eko Putranto, di kantornya, Kota Semarang, Selasa (10/12/2024).



Is Edy mengemukakan NP ini sudah mendaftar melalui aplikasi M-Paspor dan diberikan nomor antrean layanan paspor, mendapatkan nomor antrean A3. Saat sesi wawancara, termasuk tujuan pembuatannya, NP ini kesulitan menjawab. Dia sempat ke depan loket biro perjalanan umroh dari PT Siap Umroh Haji. Pihak biro umroh tersebut sempat menyebut NP mengalami gangguan pendengaran dan sedikit pemalu. Petugas Imigrasi tak percaya begitu saja, makin mencurigainya hingga terungkap identitas aslinya.

Ketika hendak membuat paspor, NP alias S itu menggunakan identitas KTP lengkap dengan Kartu Keluarga, bernama Sarina, kelahiran Kebumen, 15 Agustus 1978, dengan NIK 1220035508780003. Alamatnya di Jalan Karya Wisata Taman Johor Baru Blok A2 nomor 14 LK.X, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara.

Identifikasi petugas, NP alias S punya nomor paspor MCG644432 berlaku 21 November 2022 sampai 20 November 2027. Visa/Izin tinggalnya teregister: BVK/Visa Indeks 2A37, masuk melalui TPI Soekarno?Hatta pada 15 November 2024 berlaku hingga 14 Desember 2024. NP alias S itu diperistri WNI asal Kebumen dan tinggal di Kebumen, Jateng.

"Belum punya anak. Diduga ingin menghindar dari overstaynya. Kami masih identifikasi lebih lanjut, termasuk identitas yang dia gunakan (untuk membuat paspor)," sambungnya.

Is Edy menambahkan, saat ini NP alias S ditahan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Semarang. dia dijerat Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, ancaman hukumannya pidana maksimal 5 tahun penjara dan pidana denda maksimal Rp500juta.

Singkawang (ANTARA) - Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada di daerah tersebut untuk mencegah praktik-praktik yang menyimpang dan melawan hukum.

Penjabat Wali Kota Singkawang, Sumastro menyatakan, Pemkot Singkawang berkomitmen untuk selalu mengedepankan kewaspadaan guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

"Apabila kami memohon pendampingan, mohon jangan ditolak. Karena kita menaruh harapan bahwa program pemberantasan korupsi akan berujung pada kesejahteraan masyarakat," katanya di Singkawang, Selasa.

Dia berharap, kolaborasi dan sinergitas Pemerintah Kota Singkawang dengan APH dapat selalu terjaga dan betul-betul efektif dalam memitigasi dan memetakan dari berbagai praktik-praktik yang menyimpang melawan hukum.

Terkait dengan peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia kemarin, Dia memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Singkawang yang memaknai Hakordia dengan pendekatan edukatif kepada warga terutama di lingkungan sekolah.

Dia berharap dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan dapat menyiapkan ekosistem pemerintahan yang pruden dan membangun manajemen risiko yang baik. Terlebih lagi dalam rangka adaptasi menyongsong pemimpin daerah baru yang sebentar lagi akan hadir.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang, Nur Handayani saat dihubungi secara terpisah menyampaikan, Kejaksaan telah bersinergi dengan Kepolisian dan KPK dalam optimalisasi pemberantasan Tipikor dan pengawasan area rawan korupsi.

Adapun untuk instansi Pemerintah Daerah, kebocoran yang paling sering terjadi adalah pada pengadaan barang dan jasa.

"Disinilah kita perlu hati-hati dan menindaklanjuti dengan regresif dan sungguh sungguh. Kita juga dibantu Inspektorat Daerah melaksanakan pendampingan dalam pengawasan penggunaan anggaran Pemda," ujarnya.

Dia menambahkan, untuk menghindari perbuatan melawan hukum, kini tidak bisa hanya melalui penindakan secara represif oleh APH. Namun, juga langkah-langkah perbaikan sistem secara sinergis, komplementer dalam mengupayakan penanggulangan dan pencegahan korupsi.

"Perlu melakukan secara rutin kegiatan pencegahan seperti FGD, In House Training, penyuluhan hukum dan sejenisnya," ujarnya.

Pelaku merupakan warga negara Myanmar yang memiliki izin tinggal yang sudah kedaluwarsa sekitar 1 tahun.

Semarang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Cilacap, Jawa Tengah, memproses secara hukum upaya seorang warga negara Myanmar berinisial NP saat akan mengurus pembuatan paspor dengan menggunakan identitas sebagai warga negara Indonesia.

Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Is Edy Eko Putranto di Semarang, Selasa, mengatakan bahwa penggagalan pembuatan paspor oleh warga negara asing tersebut oleh petugas Imigrasi Cilacap pada 3 Desember 2024

Is Edy mengungkapkan bahwa peristiwa itu bermula ketika pelaku mendaftar untuk membuat paspor dengan mendatangi Kantor Imigrasi Cilacap untuk proses foto dan wawancara.

"Pelaku ini menggunakan identitas atas nama Sarina, warga Kota Medan yang tercatat sebagai penduduk dengan kelahiran Kebumen," katanya.

Menurut dia, petugas curiga saat proses wawancara dengan pelaku saat pembuatan paspor.

"Pelaku ini ternyata tidak fasih berbahasa Indonesia," katanya.

Berdasarkan kecurigaan tersebut, kata dia, petugas lantas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mengetahui pelaku merupakan warga negara asing.

Ia menjelaskan bahwa pelaku merupakan warga negara Myanmar yang memiliki izin tinggal yang sudah kedaluwarsa sekitar 1 tahun.

Selain itu, kata dia, pelaku memiliki seorang suami berkewarganegaraan Indonesia yang tinggal di Kebumen.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selama menjalani proses hukum, lanjut dia, pelaku akan dititipkan di Rumah Detensi Imigrasi Semarang.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024