Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkap alasan pemulangan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negaranya, Filipina. Yusril menyebut transfer Mary Jane itu atas diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah satu kebijakan yang ditempuh oleh Presiden. Berpaku kepada beberapa konvensi walaupun belum, kita menjadi pihak ataupun kita ratifikasi," kata Yusril kepada wartawan di Poltekip, Cinere, Depok, Rabu (11/12/2024).

Yusril mengatakan sampai saat ini belum ada hukum tertulis tentang transfer narapidana warga negara asing. Sebab itu, kata dia, Presiden Prabowo menggunakan diskresi dengan mempertimbangkan berbagai konvensi praktik penyelenggara negara.

"Dan sampai hari ini sebenarnya aturan hukum tertulis tentang transfer personal itu belum ada, dan karena itu Presiden menggunakan diskresi kebijakan yang ada pada beliau," ucap Yusril.

"Dengan mempertimbangkan berbagai konvensi praktek penyelenggaraan negara dan asas umum pemerintahan yang baik, dan karena itu dapat dibenarkan dari sebuah pandang hukum administrasi negara," tambahnya.

Sebelumnya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Wamen Departemen Kehakiman Filipina Raul Vasquez resmi teken kesepakatan soal transfer narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina sebelum Natal 2024. Raul menyebut kesepakatan ini sebagai kado Natal bagi Filipina dan Indonesia.

"We are hopeful that we will be able to do this before Christmas, so that it will be a happier Christmas for everyone. (Kami berharap dapat dilakukan sebelum Natal agar menjadi Natal yang lebih bahagia bagi semuanya)," kata Raul di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/12).

"Not only for the Filipino people, but also for the Indonesian people as well,and most importantly, to the grieving family of the Velosos. They've long been wanting to see their family back and hold her in their arms. (Tidak hanya bagi masyarakat Filipina, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia dan terpenting bagi keluarga Mary Jane Veloso. Mereka menanti lama menunggu kembalinya keluarga mereka ke pelukannya)," sambungnya.

Saksikan juga video: Yusril Ungkap Diskusi dengan Prabowo soal Pemulangan Mary Jane

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam melakukan perlindungan dan pemulihan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati mengatakan, pihaknya menemui berbagai macam tantangan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

“Kajian ini mencatat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan UU TPKS, mulai dari adanya praktik perjanjian damai, kurangnya perspektif korban dari aparat penegak hukum, hingga minimnya upaya eksekusi restitusi,” kata Nurherwati dalam acara Peluncuran Kajian Implementasi UU TPKS, di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Dia menjelaskan, bahwa kajian tersebut tak hanya mengevaluasi penerapan UU TPKS sejak diberlakukan pada 9 Mei 2022, tetapi juga mengulas tantangan yang menghambat perlindungan dan pemulihan korban.

Pihaknya juga menyoroti rendahnya akses terhadap layanan di daerah-daerah tertentu seperti Papua, yang membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan fasilitas perlindungan.

“Sebagai bagian dari rekomendasi untuk memperkuat implementasi UU TPKS, kami mendorong pengembangan role model di internal LPSK dengan menyusun peraturan dan SOP PPKS,” ujar dia.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban kekerasan seksual. Dia menegaskan kehadiran UU TPKS sangat penting dalam memastikan hak-hak korban kekerasan seksual terlindungi.

Nurherwati juga menyoroti berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti terbatasnya layanan yang sesuai kebutuhan korban, lemahnya koordinasi antar-lembaga, dan keberlanjutan perlindungan serta pemulihan korban.

“Melalui kajian ini, kami berupaya mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi UU TPKS, mendapatkan gambaran mengenai kemajuan dan tantangannya,” ujar Nurherwati.

“Kajian ini diharapkan bermanfaat dalam mendorong strategi penguatan dan optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Korban TPKS, sehingga mendukung Terlindung LPSK memperoleh pemenuhan hak dan bantuan dalam proses peradilan,” ujar Nurherwati.

Nurherwati juga merekomendasikan penyusunan pedoman bersama dengan Jampidum, Kepolisian, dan Pendamping terkait permohonan restitusi, serta dialog dengan BPJS, Kemendagri, dan DJSN mengenai hak layanan kesehatan bagi korban TPKS.

“Kajian ini juga diharapkan menjadi pijakan untuk memperbaiki koordinasi lintas sektoral dan mendorong keterlibatan pemerintah daerah serta masyarakat dalam mendukung pemulihan korban,” tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan program perlindungan dan pendampingan untuk korban pelanggaran HAM berat (PHB) masa lalu.

Hal tersebut, menurut dia, harus dilakukan agar seluruh hak milik korban yang sebelumnya hilang bisa dipulihkan sehingga mereka kembali menjalani kehidupan seperti biasa.

"Bersama organisasi pendamping korban, LPSK membersamai para korban untuk melakukan pemulihan. Mereka membantu mendata, melakukan asesmen, menguatkan para korban PHB hingga menyalurkan bantuan,” kata Antonius dalam siaran pers resmi LPSK dalam rangka menyambut hari HAM sedunia, Selasa.

Menurut Antonius, LPSK memiliki dasar hukum dalam melakukan perlindungan dan pendampingan untuk korban PHB masa lalu.

Mandat tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang memberi wewenang kepada LPSK untuk memberikan perlindungan kepada korban PHB berupa bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial, dan psikologis.

Bahkan, kata Antonius, pemberian perlindungan dan pendampingan itu tidak memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu sebagaimana pemberian kompensasi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

"Para korban yang telah mendapatkan surat keterangan (SK) sebagai korban PHB dari Komnas HAM, dapat diberikan pemulihan oleh LPSK," ujarnya.

Antonius mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, ada 1.238 orang korban PHB masa lalu yang mendapatkan perlindungan LPSK.

Mereka tersebar di Jawa Tengah sebanyak 662 orang, Yogyakarta 335 orang, Sumatera Barat 100 orang, Jawa Timur 35 orang, DKI Jakarta 32 orang dan Jawa Barat 27 orang.

"Mereka rata-rata kondisinya sangat rentan, baik secara fisik maupun ekonomi. Akibat tindak pelanggaran HAM masa lalu yang dialaminya, korban dan keluarga korban perlu diperhatikan. Selama ini banyak korban membutuhkan bantuan medis dan psikososial ke LPSK,” ujarnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup korban, pada 2024 LPSK telah memberikan bantuan psikososial kepada korban dan keluarga korban berupa modal usaha kepada 215 orang, biaya renovasi rumah kepada 38 orang, pelatihan kerja kepada 10 orang dan bantuan alat kerja tiga orang.

Walau sudah berjalan maksimal, Antonius mengaku perlu adanya penguatan program perlindungan korban PHB masa lalu melalui kebijakan yang strategis dari pemerintah.

Dia berharap, dalam momentum hari HAM sedunia ini pemerintah dapat mendukung segala bentuk upaya LPSK dalam melindungi dan mengembalikan hak-hak korban.

Karanganyar, Jawa Tengah (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan kegiatan Dialog Kebangsaan dalam Rangka Persaudaraan Lintas Agama di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan acara yang melibatkan 300 peserta dari berbagai organisasi keagamaan tersebut bertujuan memperkuat toleransi antarumat beragama sekaligus mencegah penyebaran ideologi radikal terorisme.

"Kegiatan ini dalam rangka mengimplementasikan Astacita Presiden Prabowo Subianto poin pertama dan poin kedelapan," kata Eddy saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Ia menyebutkan poin pertama misi Astacita, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Sementara poin kedelapan, yaitu memperkuat kehidupan toleransi antarumat beragama untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Dalam Astacita, kata dia, telah ditentukan berbagai prioritas nasional, seperti kegiatan yang lebih aplikatif di daerah.

Eddy mengaku memilih Karanganyar sebagai tempat pelaksanaan Dialog Kebangsaan lantaran pengalamannya dahulu saat menjadi tim Satuan Tugas Anti-Teror Polri, yang sempat mengejar gembong teroris Noordin M Top.

Noordin, sambung dia, sempat dikejar oleh Polri di wilayah Solo Raya, termasuk Kabupaten Karanganyar.

"Jadi saat itu saya sering ada di wilayah Solo Raya ini, sehingga saya tidak asing lagi. Alhamdulillah sekarang kondisi Solo Raya semakin membaik," tuturnya.

Adapun kegiatan dialog menghadirkan berbagai narasumber, termasuk Penjabat (Pj.) Bupati Karanganyar Timotius Suryadi, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rinto Subekti, serta tokoh agama dari berbagai keyakinan.

Mereka menyampaikan pentingnya pesan damai dan moderasi dalam beragama untuk menangkal pengaruh radikalisme.

Acara tersebut dirancang untuk menjalin silaturahmi antarumat beragama di Indonesia, menguatkan peran tokoh agama dalam menyampaikan pesan-pesan damai, serta merumuskan strategi pencegahan penyebaran paham radikal terorisme.

Kegiatan Dialog Kebangsaan diharapkan dapat menciptakan sinergi antara BNPT, Kementerian Agama, dan organisasi keagamaan untuk mendukung upaya pencegahan intoleransi dan radikalisme.

Selain itu, kegiatan juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati perbedaan serta menyebarkan narasi perdamaian agar menjadi momentum penting untuk memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme.

Ke depan, BNPT dan mitra strategisnya akan terus menggelar kegiatan serupa sebagai upaya membangun masyarakat yang toleran, damai, dan bersatu dalam keberagaman.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Dalam pada itu, memang sudah ada draft atau konsep tentang Rencana Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mudah-mudahan mengadopsi prinsip-prinsip universal tentang KKR ini yang dipelajari dari banyak negara

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa lembaga tersebut siap untuk membantu Pemerintah Indonesia untuk menyusun kembali Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang baru.

Ia membeberkan, lembaga itu akan berpartisipasi aktif bila dibutuhkan, guna membantu menyusun poin-poin yang harus dimasukkan dalam RUU itu.

"Kami akan menawar dan memastikan bahwa korban pelanggaran HAM akan mendapatkan mekanisme yang dapat memberikan keadilan sebagaimana mestinya," ujar dia.

Atnike menambahkan, keadilan itu sangat penting diwujudkan, agar bangsa Indonesia bisa dapat melangkah ke depan lebih baik lagi, dengan situasi penegakan HAM yang berkeadilan.

Selain UU Nomor 26 Tahun 2000, Komnas HAM juga berkomitmen menerapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyebutkan bahwa penanganan kasus dilakukan melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan, serta mediasi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, berkomitmen membahas Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) baru terkait hak asasi manusia (HAM).

Ia membeberkan, upaya itu untuk meneruskan kebijakan sebelumnya yang sudah dimulai pada Pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

"Kemudian juga sudah ditindaklanjuti sebagian, dan masih akan terus dilanjutkan oleh pemerintah yang baru sekarang ini. Dalam pada itu memang sudah ada draft atau konsep tentang Rencana Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mudah-mudahan mengadopsi prinsip-prinsip universal tentang KKR ini yang dipelajari dari banyak negara," kata Yusril saat menghadiri peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Selasa (10/12).

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. MK menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa rumusan norma maupun kemungkinan pelaksanaan norma yang ada di dalam UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak memiliki kepastian hukum untuk mencapai tujuan rekonsiliasi yang diharapkan.

Putusan MK itu dibacakan dalam sidang pleno Kamis, 7 Desember 2006 yang dipimpin Ketua MK ketika itu Jimly Asshiddiqie. Sementara itu, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna (sekarang Ketua Majelis Kehormatan MK) mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion).

Menurut Palguna, permohonan uji materi yang diajukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65), dan Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim ORBA (LPR-KROB) itu seharusnya tidak dapat diterima.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun mencoba bunuh diri di sebuah fasilitas penahanan di timur Seoul, tempat dia ditahan dengan tuduhan pemberontakan terkait penyelidikan darurat militer. Demikian menurut pejabat pemasyarakatan pada Rabu (11/12).

Menurut Kepala Layanan Pemasyarakatan Korea, Shin Yong-hae, kepada anggota parlemen dalam sidang, setelah percobaan bunuh diri yang gagal, Kim kini ditempatkan di sel perlindungan dan kondisinya dilaporkan stabil.

“Kami mengalami insiden di mana (Kim) menghentikan aksinya begitu kami datang dan memaksa pintu terbuka,” kata Shin.

Pengadilan memberikan persetujuan terhadap surat perintah penahanan pada Rabu pagi, menjadikan Kim sebagai orang pertama yang ditangkap dalam penyelidikan yang berkembang terkait kegagalan penerapan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk-yeol.

Dengan penangkapan resmi Kim, penyelidikan terhadap tuduhan pemberontakan terhadap Yoon diperkirakan akan mempercepat prosesnya. Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilarang bepergian ke luar negeri.

Menurut hukum, seorang presiden dilindungi dari proses hukum selama menjabat, kecuali dalam kasus pemberontakan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Nurherwati mengungkapkan, permohonan perlindungan terkait kasus kekerasan seksual yang diajukan ke LPSK naik hampir dua kali lipat pada tahun 2024.

“Permohonan perlindungan korban kekerasan seksual meningkat signifikan dari 672 permohonan pada 2022 menjadi 1.063 pada 2024,” kata Nurherwati di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Berdasarkan data tersebut, LPSK menilai, kebutuhan akan perlindungan dan pemulihan dari tindakan kekerasan seksual seiring dengan tingginya angka kekerasan seksual.

Nurherwati menjelaskan, permohonan perlindungan terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bahkan mencapai empat kali lipat dibandingkan kasus pada orang dewasa.

“Selama kurun waktu tiga tahun, 81 persen dari jumlah keseluruhan permohonan terkait kekerasan seksual diajukan untuk korban anak-anak,” ujar dia.

Selanjutnya, terlindung LPSK dalam tindak pidana kekerasan seksual selama periode 2022-2024 mencapai 2.518 terlindung.

Jumlah terlindung tertinggi adalah korban kekerasan seksual anak sebanyak 1.673 terlindung dan kekerasan seksual sebanyak 845.

“Kami melaksanakan pemberian perlindungan kepada terlindung dalam program perlindungan yang mencakup pemenuhan hak atau pemberian bantuan,” kata Nurherawati.

Dia mengatakan setiap terlindung dapat mengakses beberapa jenis program perlindungan.

Dalam kurun waktu tiga tahun (2022-2024), jumlah total program yang diakses sebanyak 4.034 program perlindungan.

Adapun jenis program bantuan yang paling banyak diakses adalah fasilitasi restitusi, dengan 1.505 terlindung.

Program tertinggi kedua adalah program pemenuhan hak prosedural, yang diakses oleh 1.157 terlindung.

Kemudian, program ketiga tertinggi adalah bantuan rehabilitasi psikologis, yang diakses oleh 763 terlindung.

“Hak Prosedural meliputi pemberian keterangan tanpa tekanan, fasilitasi penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, pemberian nasihat hukum, atau pendampingan,” ujar Nurherawati.

Di samping itu, masalah rendahnya akses terhadap layanan di daerah-daerah tertentu seperti Papua juga menjadi perhatian ke depan.

Dia mengatakan wilayah seperti Papua juga membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan fasilitas perlindungan.

“Rendahnya akses terhadap layanan di daerah-daerah tertentu seperti Papua, yang membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan fasilitas perlindungan,” kata dia.

BULELENG, KOMPAS.com - Beredar informasi di media sosial yang menyebut keberadaan koloni Rusia di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Dalam unggahan Instagram akun @jeg.bali_, disebutkan bahwa investor asal Rusia tengah membangun koloni Rusia di Desa Pancasari.

Unggahan itu viral di Instagram dan menuai sejumlah respons.

"Setelah menciptakan koloni eksklusif di Ubud dan Canggu, kini investor asal Rusia disebut-sebut mulai merambah Desa Pancasari Buleleng," tulis unggahan akun tersebut, dikutip Rabu (11/12/2024).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, Hendra Setiawan, dikonfirmasi membantah kabar keberadaan koloni atau pemukiman warga Rusia di wilayah Desa Pancasari, Buleleng.

"Tidak ada itu. Warga sekitar juga keberatan ada statemen itu dari yang bikin konten," ujarnya dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu.

Ia menambahkan, petugas Imigrasi Singaraja telah mengecek lokasi yang disebut tengah dibangun pemukiman warga Rusia tersebut pada Kamis (5/12/2024).

"Kami sudah melakukan pengecekan lapangan," lanjutnya.

Dari pendataan yang dilakukan petugas imigrasi, tercatat ada 10 orang warga negara asing yang tinggal di Desa Pancasari, Buleleng.

"WNA yang terdaftar berada di Desa Pancasari berjumlah 10 orang pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Bukan wisatawan," jelas dia.

Hendra pun memastikan, dari 10 WNA yang tinggal di Desa Pancasari tersebut, tidak ada yang berkewarganegaraan Rusia.

"Warga asing ini berasal dari Amerika, Korea Selatan, Australia, Perancis, dan Malaysia," tutupnya.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup jika terbukti bersalah melakukan 'pengkhianatan tingkat tinggi' terhadap negara dan penyalahgunaan kekuasaan.

Ancaman ini menyusul tindakan Yoon yang menetapkan status darurat militer di Korsel dan kemudian mencabutnya secara tiba-tiba pada 4 Desember lalu.

Ia dianggap telah melakukan drama kepada publik Korsel dengan menetapkan status darurat militer dan mencabutnya secara tiba-tiba, dilansir dari Euro News.

Saat ini, Yoon juga sudah ditetapkan sebagai tersangka drama darurat militer tersebut oleh pengadilan Korsel.

Dalam konferensi pers yang dihelat pada Minggu (8/12), kepala tim penyelidikan khusus kejaksaan, Park Se Hyun, menyatakan bahwa penyelidikan telah dimulai sesuai prosedur setelah banyak pengaduan diajukan terhadap Yoon.

"Prosedur standar adalah mendaftarkan seseorang sebagai tersangka ketika ada pengaduan atau tuduhan yang diajukan," kata Park seperti dikutip The Korea Times.

Dari pengaduan ini, Park menuturkan timnya akan membuka penyelidikan terhadap sang presiden atas tuduhan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

"Pada dasarnya, kasus ini melibatkan pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan untuk memprovokasi pemberontakan dengan tujuan mengganggu tatanan konstitusi. Tindakan ini memenuhi kriteria pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan hukum," ujar Park.

Imbas drama darurat militer ini, parlemen Korsel melakukan rapat untuk mengusulkan pengunduran diri Yoon dari kursi presiden.

Namun, Yoon akhirnya selamat dari rencana pemakzulan karena usulan parlemen Korsel untuk memakzulkannya tidak disetujui oleh sebagian besar anggota parlemen.

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya melakukan pengetatan dalam penerbitan paspor bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) sebagai langkah pencegahan dan komitmennya dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya, Ramdhani mengatakan pihaknya meningkatkan pengawasan penerbitan paspor juga untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan memastikan para calon pekerja migran tidak terjerumus dalam jaringan perdagangan orang.

“Setiap pemohon khususnya calon pekerja migran Indonesia yang mengajukan permohonan paspor, akan dilakukan proses wawancara yang ketat dan teliti. Kami pastikan permohonan paspor yang dilakukan akan selalu memeriksa dokumen otentik dari para pemohon. Selain itu, permohonan dan pembuatan paspor di Imigrasi Surabaya juga sudah sesuai pedoman dan aturan. Dengan prosedur yang ketat, persyaratan pemohon tidak sesuai sudah pasti tertolak," ujar Ramdhani, Rabu (11/12/2024).

Ia menyampaikan upaya pengetatan penerbitan paspor tersebut telah berhasil melakukan penolakan permohonan paspor sebanyak 175 permohonan yang didasari pada ketidakmampuan pemohon dalam melampirkan data dukung dan memberikan keterangan yang tidak benar dan konsisten.

“Kejelian dan ketelitian petugas wawancara sangat penting dalam proses wawancara paspor. Wawancara yang mendalam akan memberikan alasan sesungguhnya dari setiap pengajuan permohonan paspor. Pengetatan penerbitan paspor merupakan wujud nyata untuk memerangi TPPO. Kami selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk mempersiapkan dokumen persyaratan dengan benar serta agar bekerja sesuai prosedural karena jika bermasalah di luar negeri akan semakin rumit," ujar Rhamdani.

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya juga membentuk desa binaan di Desa Claket, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto dan Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Dengan program desa binaan ini, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya mengirimkan petugas untuk mengedukasi dan mempermudah koordinasi dengan masyarakat mengenai lingkup keimigrasian dan tujuan bekerja ke luar negeri.

“Adanya desa binaan, kami berharap petugas dapat menganalisis serta cepatbmengetahui segala potensi-potensi terjadinya TPPO. Dengan begitu, langkah cepat

dan tepat bisa segera diambil”, tambah Rhamdani

Selain penerbitan penguatan pun dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional Juanda, sudah 1107 Calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (CPMI NP) ditunda keberangkatannya hingga minggu pertama bulan desember tahun 2024

Setelah berhasil menggagalkan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Organ (jual Ginjal) pada bulan Lalu dan menyerahkan proses penyidikannya kepada Polda Jatim, TPI Juanda terus berbenah menghadapi Arus Natal dan Tahun Baru 2024.

"Kami berkomitmen melakukan pemeriksaan imigrasi bagi penumpang yang melintas dengan akuntabilitas, komprehensif, teliti dan sekuritas tinggi dengan mengandalkan kesisteman sehingga penumpang merasa aman dan nyaman ketika melintas untuk keluar maupun masuk wilayah Indonesia melalui TPI Juanda," ujarnya.

KOMPAS.com - Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan (Korsel) Kim Yong-hyun melakukan percobaan bunuh diri di sebuah fasilitas penahanan di timur Seoul, Selasa (10/12/2024).

Percobaan bunuh diri tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Layanan Pemasyarakatan Korsel, Shin Yong-hae.

"Kemarin pada pukul 11.52 pagi waktu Korsel, seorang pekerja di ruang kontrol menemukan Kim yang sedang mencoba bunuh diri di kamar mandi," ujarnya, dikutip dari Hani, Rabu (11/12/2024).

Kim tidak memiliki gangguan kesehatan

Shin mengatakan, saat ini mantan menhan tersebut berada di unit kesehatan dan dilaporkan tidak memiliki masalah kesehatan.

Sebelumnya, Kim ditahan atas tuduhan pemberontakan terkait penetapan darurat militer singkat oleh Presiden Yoon Suk-yeol, Selasa (3/12/2024).

Pengadilan memberikan persetujuan terhadap surat perintah penahanan Kim pada Selasa (10/12/2024) pagi.

Penangkapan ini menjadikan Kim sebagai orang pertama yang ditangkap dalam penyelidikan atas tuduhan terlibat dalam tugas-tugas penting selama pemberontakan dan penyalahgunaan wewenang untuk menghalangi pelaksanaan hak asasi.

"Telah ditetapkan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan Kim termasuk dalam lingkup kejahatan yang dapat membuat jaksa penuntut melakukan penyelidikan," kata Juru bicara Pengadilan Distrik Pusat Seoul, dikutip dari Kompas.com, Rabu (11/12/2024).

Pada Selasa (10/12/2024), Kim Yong-hyun sempat menyatakan penyesalannya.

Melalui pengacaranya, dia berkata akan bertanggung jawab sepenuhnya atas situasi tersebut.

Disebutkan, Kim meminta maaf sebesar-besarnya kepada rakyat Korea Selatan.

Kim juga menyebut bahwa bawahannya hanya mengikuti perintahnya dan memenuhi tugas yang diberikan kepada mereka.

Selain mantan Menhan Korsel, dua pejabat tinggi kepolisian juga ditahan pada Rabu dini hari,

Mereka ditahan seiring dengan penyelidikan atas kekacauan politik yang disebabkan oleh deklarasi darurat militer.

Ketertiban umum dan tata kelola pemerintahan yang benar akan terwujud dan selalu terjaga jika masyarakat dan aparatur negara percaya dan hormat kepada institusi penegak hukum. Sayangnya, derajat kredibilitas institusi penegak hukum akhir-akhir ini tak hanya menjadi sasaran kritik, melainkan sudah menjadi faktor yang menyulut keluh kesah masyarakat. Untuk memulihkan kepercayaan dan kehormatan itu, diyakini bahwa semua institusi penegak hukum paling tahu apa yang harus dilakukan.

Aspirasi masyarakat menghendaki agar 'sinetron' penegakan hukum dan pelecehan terhadap rasa keadilan bersama harus mulai dihentikan. Indonesia negara hukum, tetapi wajah penegakan hukum di negara ini tampak demikian buram.

Persepsi yang demikian tak hanya terbentuk di benak para ahli atau komunitas berpendidikan tinggi, melainkan juga dipahami semua komunitas di akar rumput. Hari-hari ini, banyak kalangan merasakan bahwa kalimat 'Indonesia negara hukum' itu hanya sebatas klaim yang sudah kehilangan hakekat maknanya. Bahkan, telah bermunculan pula ungkapan tentang tidak adanya kepastian hukum di negara ini.

Kalau sebelumnya ungkapan tidak ada kepastian hukum sering digunakan dalam konteks memproses perizinan bisnis, kini rasa dan fakta tentang ketidakpastian hukum itu pun telah merembet ke dalam proses hukum kasus-kasus pidana. Publik mencatat dan memviralkan sejumlah kasus pidana yang proses hukumnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bahkan, publik pula yang memviralkan dugaan rekayasa proses hukum beberapa kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari dugaan tindak pidana antara guru dan murid - seperti pada kasus penganiayaan murid yang dituduhkan pada guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara - kemudian kasus kematian Vina di Cirebon, hingga mega kasus dugaan korupsi. Beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi pergunjingan masyarakat bahkan sama sekali tidak berproses.

Buramnya wajah penegakan hukum atau fakta ketidakpastian hukum itu setidaknya juga sudah terkonfirmasi oleh fakta-fakta hukum yang sudah terpublikasi. Pada pekan ketiga Oktober 2024 misalnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap tangan dan menetapkan status tersangka kepada tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memberi vonis bebas Ronald Tannur dalam kasus dugaan pembunuhan Dini Sera.

Setelah itu, pihak berwajib juga menangkap seorang oknum pensiunan Mahkamah Agung (MA) yang diduga menjadi makelar kasus. Dari penggeledahan terhadap oknum pensiunan ini, pihak berwajib menyita uang tunai hampir satu triliun rupiah plus puluhan kilogram emas.

Hampir setiap tahun, selalu saja ada penegak hukum yang ditangkap karena terlibat tindak pidana. Pada Oktober 2022 misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memublikasikan catatan tentang jumlah oknum penegak hukum yang terjerat korupsi.

Pada tahun itu, jumlah hakim yang terjerat korupsi 25 orang, jaksa 11 orang dan polisi 3 orang. Beberapa figur yang pernah menjadi pejabat di KPK pun tersandung masalah. Bahkan, ada belasan oknum melakukan pungutan liar (Pungli) di rumah tahanan (Rutan) KPK.

Tahun lalu dan sepanjang tahun ini saja, peristiwa atau kasus yang menggambarkan perilaku tak terpuji oknum penegak hukum cukup beragam. Perilaku tak terpuji itu tidak sekadar dicatat, tetapi juga diviralkan oleh masyarakat melalui media sosial. Ada kasus keterlibatan oknum dalam permainan pekerja migran ilegal, penyelundupan, keterlibatan dalam kasus narkoba hingga peristiwa penembakan pelajar di semarang.

Dari data dan catatan sejumlah kasus itu, publik melihat dan menyimpulkan adanya masalah serius di tubuh institusi penegak hukum. Pemahaman yang minim tentang standar moral selaku penegak hukum mendorong sejumlah oknum bertindak sewenang-wenang, bahkan sampai menjungkirbalikan kesalahan menjadi benar dan apa yang benar dijadikan salah. Wajar jika sejumlah kalangan sampai pada kesimpulan tentang tidak adanya kepastian hukum.

Kesimpulan masyarakat itu setidaknya terkonfirmasi pada hasil survei mengenai kecenderungan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Tidak ada yang baru karena beberapa hasil survei dengan tema yang sama sudah dipublikasikan. Garis besarnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, kejaksaan, KPK hingga lembaga peradilan menurun cukup signifikan.

Faktor yang mempengaruhi adalah fakta tentang oknum penegak hukum yang menjadi pelaku atau terlibat kasus korupsi, terlibat kasus narkoba, suap, penyelundupan, dan berperilaku tidak terpuji. Publik juga sangat kecewa karena penanganan kasus korupsi berskala besar tidak optimal dan penuh kepura-puraan. Publik juga menyoroti dan menyoal gaya hidup mewah aparat penegak hukum yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip hukum.

Dan, yang paling mencemaskan masyarakat adalah kecenderungan telah hilangnya independensi institusi penegak hukum. Masyarakat melihat institusi penegak hukum terikat pada kekuasaan, sehingga mudah ditekan dan dijadikan alat untuk beberapa kepentingan dan tujuan. Itu sebabnya beberapa kalangan menilai bahwa klaim Indonesia negara hukum sudah kehilangan hakekat maknanya. Maka, jangan berharap ada kepastian hukum. Praktik penegakan hukum akhir-akhir ini tak lebih dari 'sinetron' yang melecehkan rasa keadilan bersama.

Wajah penegakan hukum yang demikian buram menyebabkan rasa keadilan bersama terlecehkan. Harus diperhitungkan kemudian adalah eksesnya, terutama pada aspek ketaatan semua orang pada legitimasi hukum.

Perasaan keadilan yang terlecehkan atau tidak adanya kepastian hukum akan menimbulkan gangguan amat serius pada ketertiban umum. Bukan tidak mungkin bahwa individu atau kelompok-kelompok orang akan bertindak semaunya dan tidak peduli lagi pada norma hukum.

Potensi gangguan terhadap ketertiban umum akibat lemahnya penegakan hukum hendaknya disikapi dengan penuh kebijaksanaan. Semua institusi penegak hukum pasti tahu apa yang harus dilakukan untuk memulihkan kepercayaan dan kehormatannya.

Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, Trisakti, Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN)