“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat memberantas korupsi dan mencegah kebocoran anggaran.

“Upaya pencegahan korupsi, dan pengawasan penegakan hukum kaitannya dengan korupsi tentunya harus diperketat, dan agar tidak terjadi penyimpangan di dalam pemanfaatan anggaran di lingkungan birokrasi,” kata Rini dalam acara Satu Dekade Zona Integritas, di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu, saat menjelaskan arahan Presiden.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Presiden mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat menghadirkan birokrasi yang lebih responsif, dan terus melakukan perbaikan, terutama berkaitan dengan pelayanan berbasis teknologi.

“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa saat ini yang bertepatan dengan satu dekade atau 10 tahun pembentukan Zona Integritas (ZI) merupakan momentum yang sangat penting untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi di Indonesia.

“Reformasi birokrasi ini akan menjadi fondasi yang kuat di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan efisien,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang menekankan pada tiga hal utama; yakni perubahan cara berpikir maupun budaya birokrat dan instansi, pembangunan unit percontohan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), serta penularan budaya kerja positif.

“Yang mana setiap unit-unit percontohan tadi itu diharapkan mampu menularkan budaya kerja yang antikorupsi, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik prima kepada unit-unit yang lainnya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengungkapkan bahwa selama 10 tahun ZI dibentuk sejak 2014, telah terdapat lebih dari 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK maupun WBBM.

Erwan menjelaskan bahwa sebanyak 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK, sedangkan 300 unit/satuan kerja menuju WBBM.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Universitas Pancasila mengukuhkan dua guru besar yaitu Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Teknik Mesin (Energi Terbarukan) Fakultas Teknik Universitas PancasilaLa Ode Muhmmad Firman.

Dan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Teknik MesinFakultas Teknik Universitas Pancasila Dede Lia Zariatin.

Dalam orasi ilmiahnyaLa Ode Muhmmad Firman di Kampus UP Jakarta, Rabu mengatakan energi terbarukan berupa Waste to Energy, Energi Surya dan Biomassa serta energi air, sangat melimpah di setiap wilayah perkotaan atau pun pedesaan.

Itulah sebabnya energi terbarukan tersebut dinilai penting serta sangat layak dikembangkan dan diterapkan, agar mengurangi penggunaan bahan bakar konvensional.

Untuk itu pengembangan dan penerapan peralatan pengelolaan sampah untuk menghasilkan waste to energy, termasuk mesin pengering serba guna dapat menjadi modal pengetahuan.

Sehingga pada Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) berikutnya diharapkan dapat dibangun skala produksi di suatu kawasan tentang Taman Pendidikan dan Industri Pengelolaan Sampah Mandiri Energi Terbarukan.

SedangkanDede Lia Zariatin mengatakan teknologi manufaktur dan otomasi memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan dan implementasi pembangkit listrik EBT, seiring dengan upaya mencari sumber energi yang bersih dan berkelanjutan.

Potensi EBT di Indonesia sangat besar, namun pemanfaatannya baru 0,3 persen. Perkembangan teknologi manufaktur dan otomasi telah membuka peluang peningkatan efisiensi dan kinerja dari pembangkit listrik EBT, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi.

Beberapa tantangan perkembangan tersebut di antaranya adalah rendahnya efisiensi pembangkitan listrik, ketergantungan terhadap material yang mahal, belum ramah terhadap lingkungan terkait dengan pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur, dan biaya investasi awal yang tinggi.

Tantangan yang dihadapi dalam inovasi teknologi manufaktur dan otomasi dalam mendukung pengembangan pembangkit listrik adalah pembangkit listrik hybrid yang menggabungkan

Peran Teknologi Manufaktur dan Otomasi dalam Pengembangan Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan pembangkit listrik tenaga surya dengan tenaga air dan tenaga angin, metode produksi yang bersih dan ramah lingkungan.

Dengan memanfaatkan material alam (green material) yang mudah didaur ulang, integrasi teknologi manufaktur dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dalam pemilihan parameter proses yang optimal yang dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi pembangkitan energi listrik EBT.

DEPOK, KOMPAS.com - Kuasa hukum Meita Irianty, Ahmad Suardi, mengaku puas atas vonis satu tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok terhadap kliennya dalam kasus penganiayaan dua balita berinisial MK (2) dan AM (9 bulan).

Pasalnya, vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hakim menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara terhadap Meita.

“Paling enggak ini (hasil vonis) lebih baik dari tuntutan jaksa yang awalnya itu minta 1 tahun 6 bulan,” kata Suardi kepada Kompas.com, Rabu.

Suardi juga mengaku puas atas hukuman restitusi atau biaya ganti rugi yang wajib dibayarkan Meita kepada kedua korban senilai total Rp 300 juta.

Jumlah tersebut lebih rendah dari yang diminta jaksa penuntut umum sebesar lebih dari Rp 600 juta.

"Untuk restitusi tadi ada pengurangan, subsidernya yang tadinya 3 bulan menjadi 5 bulan,” terang Suardi.

Tim kuasa hukum Meita pun mengaku menerima putusan majelis hakim. Namun, kata Suardi, pihaknya akan berdiskusi lebih lanjut untuk menentukan apakah bakal banding atau tidak.

“Setelah ini kan ada waktu yang diberikan oleh undang-undang sesuai dengan acara pidana, tujuh hari dari sejak putusan dibacakan, kita berdiskusi dulu dengan pihak keluarga (Meita), untuk menentukan upaya hukum selanjutnya,” ujar Suardi.

Sebelumnya diberitakan, Meita Irianty, pemilik daycare Wensen School Indonesia divonis satu tahun penjara atas kasus penganiayaan terhadap dua balita berinisial MK (2) dan AM (9).

Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok, Meita dinilai terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun,” ucap Hakim Ketua Bambang Setyawan dalam sidang vonis di PN Depok, Rabu (11/12/2024).

Hukuman satu tahun penjara itu dihitung sejak Meita menjalani masa penahanan di Rutan Cilodong, Depok, awal Agustus 2024.

“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” terang Bambang.

Selain pidana penjara, Meita juga dijatuhkan hukuman tambahan untuk membayar restitusi kepada kedua korban dengan total nilai Rp 300 juta.

“Kepada MK (2) sejumlah Rp 150 juta dan kepada anak korban AM (9 bulan) Rp 150 juta. Dengan ketentuan bahwa bila terdakwa tidak membayar restitusi, diganti dengan pidana kurungan selama lima bulan,” jelas Bambang.

Adapun jaksa menuntut Meita dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan.

Oleh jaksa, Meita juga dituntut membayar restitusi kepada kedua korban. Terhadap korban MK, Meita dituntut membayar restitusi Rp 331.080.000,00 subsidair tiga bulan pidana kurungan.

Sementara kepada korban AM, terdakwa dituntut membayar sebesar Rp 321.675.000,00 subsidair tiga bulan pidana kurungan.

Karanganyar, Jawa Tengah (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bisa berjalan dengan aman dan lancar antara lain berkat kerukunan umat beragama.

Pasalnya, kata dia, apabila umat beragama tidak rukun, maka akan terjadi intoleransi, yang merupakan cikal bakal dari radikalisme dan terorisme.

"Jadi kerukunan ini yang menyumbang kedamaian di wilayah masing-masing daerah selama pilkada," ucap Eddy saat memberikan sambutan acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Persaudaraan Lintas Agama di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.

Maka dari itu, BNPT bersama pemangku kepentingan terkait lainnya akan terus menumbuhkembangkan kearifan lokal agar pengaruh budaya dari luar Indonesia tidak lebih kuat dibandingkan budaya dalam negeri, terutama budaya terkait kerukunan antarumat beragama.

Ia berpesan kepada para tokoh agama dan penghayat kepercayaan agar bisa terus menjaga kerukunan umat beragama, sejalan dengan semboyan nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika.

BNPT, kata dia, akan terus melakukan pendampingan terhadap berbagai upaya menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia serta terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak orang-orang yang akan melakukan tindak pidana kekerasan maupun terorisme apabila terdapat ancaman.

Dalam dua tahun terakhir, Eddy bersyukur bahwa tidak ada serangan terorisme yang terjadi di atas permukaan (zero terrorist attack).

Namun, BNPT akan terus tetap waspada dan bekerja sama dengan jajaran intelijen, baik dari Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, serta Polri.

"Kami terus berkolaborasi untuk memonitor jaringan-jaringan terorisme yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya.

Dirinya pun berharap kerukunan umat beragama saat ini bisa terus terjaga sehingga menjadi semangat bagi aparatur pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pencegahan terorisme supaya terorisme tidak ada lagi di bumi Indonesia tercinta.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

SEOUL, investor.id – Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan (Menhan Korsel) Kim Yong-hyun mencoba menghabisi nyawanya sendiri di sebuah fasilitas penahanan di timur Seoul, ibu kota Korsel. Di sana ia ditahan atas tuduhan pemberontakan terkait penyelidikan darurat militer yang berlangsung singkat.

Pejabat lembaga pemasyarakatan tersebut melaporkan pada Rabu (11/12/2024), percobaan bunuh diri yang dilakukan Kim gagal. Mantan menhan Korsel itu kini ditempatkan dalam sel perlindungan dan kondisinya dilaporkan stabil, kata Kepala Layanan Pemasyarakatan Korea Shin Yong-hae kepada anggota parlemen dalam sidang.

“Kami mengalami insiden di mana (Kim) menghentikan aksinya begitu kami datang dan memaksa pintu terbuka,” ucap Shin seperti dikutip Yonhap, Rabu.

Pengadilan memberikan persetujuan terhadap surat perintah penahanan pada Rabu pagi waktu setempat. Ini membuat Kim menjadi orang pertama yang ditangkap dalam penyelidikan yang berkembang, terkait kegagalan penerapan darurat militer oleh Presiden Korsel Yoon Suk Yeol.

Penangkapan resmi Kim diperkirakan akan mempercepat proses penyelidikan terhadap tuduhan pemberontakan terhadap Yoon.

Adapun Presiden Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilarang bepergian ke luar negeri. Menurut hukum, seorang presiden dilindungi dari proses hukum selama menjabat, kecuali dalam kasus pemberontakan.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengajak sejumlah negara untuk memperkuat pencegahan terorisme. Eddy menekankan terorisme menjadi prioritas internasional.

"Prioritas nasional hingga kerja sama internasional akan semakin memperkuat komitmen kita bersama dalam melakukan pencegahan terorisme," ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Desember 2024.

Eddy menekanakn pihaknya berkomitmen untuk menjaga keamanan dan stabilitas baik dalam lingkup Indonesia hingga dunia internasional. Sehingga dibutuhkan kolaborasi dari sejumlah negara.

"Kolaborasi kita dalam berbagai informasi strategis bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kawasan dan dunia internasional," jelasnya.

Lebih lanjut, BNPT menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi atas dukungan seluruh stakeholder selama satu tahun ke belakang. Khususnya dalam penanggulangan terorisme. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Dok. Istimewa


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Pangkalpinang (ANTARA) - Perubahan paradigma hukum pidana di bidang Pemasyarakatan serta maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di bidang Keimigrasian membuat beban kerja dan tanggungjawab petugas pemasyarakatan, dan keimigrasian menjadi sangat besar.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Republik Indonesia, Prof. Edward O.S. Hiariej di hadapan lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim), dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Poltekip Poltekim Tahun 2024.

“Hari ini telah lahir 625 wisudawan yang terdiri dari 335 dari Poltekip dan 290 dari Poltekim, jumlah yang besar, sejalan dengan beban dan tanggung jawab yang besar,” ujar Wamenkum di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Depok, Rabu (11/12/2024).

Di bidang Pemasyarakatan, lanjut Wamenkum, perubahan paradigma hukum pidana sesuai dengan prinsip universal yaitu keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, tentu memberikan beban kerja dan tanggung jawab yang besar bagi petugas pemasyarakatan.

“Saudara nantinya terlibat dalam proses praajudikasi, ajudikasi, dan postajudikasi. Kalau polisi dan jaksa hanya terlibat dalam proses keadilan korektif dan restoratif, maka Saudara Pemasyarakatan akan terlibat dalam seluruh proses tersebut termasuk pada proses keadilan rehabilitatif,” papar Wamenkum yang sering disapa Eddy.

Di bidang Keimigrasian, Wamenkum berpesan bahwa Imigrasi merupakan jendela bangsa dan negara.

“Saudara-saudara memegang empat fungsi keimigrasian yaitu, fasilitator pembangunan, keamanan, inteligen, dan penegakan hukum di tengah maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” ucap Eddy.

Sebagai pejabat imigrasi, lanjutnya, ada asas utama yang wajib dipegang teguh oleh petugas imigrasi.

“Asas kepercayaan adalah asas yang wajib Saudara pegang betul karena objek pekerjaan Saudara adalah orang asing pada saat dia masuk, saat di Indonesia, dan akan keluar dari Indonesia,” ujarnya.

Wamenkum juga menambahkan asas kepercayaan menjadi utama karena ketika bertemu dengan orang asing yang diutamakan adalah internasionalisme.

“Kita terapkan nilai internasionalisme, maka penghormatan dan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia menjadi yang utama,” tambahnya.

Wamenkum kemudian mengatakan terdapat tiga kata kunci dalam mengemban tugas menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Terdapat tiga kunci menjadi ASN, yaitu integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Kalau sudah mengemban tiga kunci tersebut, akan masuk pada jiwa profesionalitas Saudara baik sebagai petugas keimigrasian maupun petugas pemasyarakatan,” ujarnya.

Di akhir paparannya, Wamenkum mengucapkan selamat kepada para wisudawan Poltekip dan Poltekim, dan berpesan agar seluruh wisudawan untuk selalu berbakti kepada orang tua.

“Terakhir, selamat kepada para wisudawan wisudawati hari ini, ingatlah, prestasi yang didapat hari ini, bukan hanya karena kehebatan saudara, tapi karena doa orang tua,” tutup Wamenkum.

Wisuda Poltekip dan Poltekim kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini merupakan tahun pertama dimana lulusan kedua Politeknik ini akan ditempatkan di Kementerian yang berbeda dari Kementerian Hukum, yakni Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hal ini merupakan wujud kolaborasi dan sinergi untuk saling melengkapi dan menguatkan antar lembaga.

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Kementerian Hukum, yang semula Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertransformasi menjadi satu Kementerian Koordinator (Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan), dan tiga Kementerian (Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan). Hal ini dilakukan guna meningkatkan fokus pada tugas dan fungsi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel, Harun Sulianto di Pangkalpinang, Rabu, mengucapkan selamat atas diwisudanya wisudawan Poltekip dan Poltekim.

Kakanwil Harun sulianto dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kunrat Kasmiri, juga merupakan salah satu Alumni dari Sekolah Kedinasan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) atau saat ini bernama Poltekip.

Tadi saya sampaikan ‘Bapak kerja sesuai tupoksinya. Kalau ada hal-hal yang menyangkut gugatan-gugatan, serahkan kepada kami untuk menyelesaikannya’

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap memberikan pendampingan hukum dalam program-program Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin usai menerima kunjungan Kepala BPOM dr Taruna Ikrar di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

"Pada setiap langkah yang dilakukan oleh BPOM, kami akan melakukan pendampingan-pendampingan, dan tentunya pendampingan itu agar mengingatkan dan mengarahkan supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Itu yang utamanya," ucapnya.

Ia mengatakan, bentuk pendampingan yang akan diberikan oleh Kejagung mulai dari sisi keperdataan hingga pengawasan berbagai program BPOM.

"Tadi saya sampaikan ‘Bapak kerja sesuai tupoksinya. Kalau ada hal-hal yang menyangkut gugatan-gugatan, serahkan kepada kami untuk menyelesaikannya’," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPOM dr Taruna Ikrar menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tupoksi mengawasi obat dan makanan yang ada di masyarakat sehingga memiliki ratusan ribu mitra (stakeholder). Pemberian sertifikasi pada ratusan ribu produk pun bisa menjadi objek yang rawan terjadi pelanggaran aturan.

Selain itu, lanjutnya, BPOM juga ditugasi untuk mengawal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan menjadi pengawas program Makan Bergizi Gratis. Tugas-tugas tersebut juga rawan terjadi pelanggaran hukum di dalamnya.

Di bawah kepemimpinannya, ia bertekad membangun kelembagaan yang bersih, bebas korupsi, bebas mafia, dan bebas pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, melalui pertemuan hari ini, ia meminta dukungan dari Kejagung, utamanya Jaksa Agung, dalam pendampingan hal-hal terkait masalah hukum.

"Untuk mencapai bebas korupsi dengan tupoksi bebas mafia dan sebagainya, maka pengawalan dalam konteks bantuan, support dan sekaligus mentoring ataupun apa yang namanya itu, kami sangat butuhkan dari Kejaksaan Agung. Tentu di daerah dengan Kejaksaan Tinggi dan sebagainya," ujarnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira menanggapi rencana pemerintah menyusun kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Andreas mengatakan UU ini perlu adanya aturan penyelesaian pelanggaran HAM berat hingga pencegahan pelanggaran HAM.

"UU ini perlu untuk adanya penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu, perlindungan HAM masa kini dan pencegahan terjadinya pelanggaran HAM masa yang akan datang," kata Andreas kepada wartawan, Rabu (11/12/2024).

Andreas menyebut UU tersebut sudah pernah disusun, namun dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) setelah proses judicial review. Andreas mengatakan perlu diajukan kembali jika memang rencana pembentukan UU KKR telah matang.

"UU ini dulu adalah inisiatif DPR yang kemudian sudah diundangkan, dan diajukan JR ke MK menyangkut pasal tertentu, tetapi oleh MK malah dibatalkan UU," ujar Andreas.

"Oleh karena itu, kalau memang serius sebaiknya pemerintah mengambil inisiatif untuk mengajukan kembali," lanjutnya.

Sebelumnya Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, mengungkap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan penyusunan kembali rancangan UU KKR. Dia mengatakan UU ini akan menjadi dasar penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu.

"Pemerintahan baru, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, tanpa mengenal batas waktu surut ke belakang," ujar Yusril saat sambutan di acara puncak peringatan hari HAM sedunia Kemenham di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/12).

(fca/eva)

Medan -

Imigrasi Medan mencatat kenaikan jumlah pemohon paspor jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kenaikan tersebut mencapai 30 persen dibanding bulan sebelumnya.

"Pemohon dalam sehari ini mampu mencapai 525 pemohon per hari kita layani paspor. Peningkatannya 30% sekarang ini karena jelang libur anak sekolah," ungkap Kepala Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Medan Ketut Satria Widasmara, Rabu (11/12/2024).

Ketut menyebutkan bahwa permohonan paspor di Kantor Imigrasi Medan memiliki beragam tujuan seperti berobat ataupun berlibur ke negara tetangga.

"Kebanyakan pemohon rata-rata tujuan Malaysia itu dia untuk berobat, berlibur sama keluarganya," ujarnya.

Sementara itu, Ketut menjelaskan perkembangan pemohon untuk paspor elektronik kian meningkat. Permohonan paspor jenis elektronik ini mencapai 80%.

"Kami sudah menerapkan paspor elektronik sekitar 80% dan mungkin hampir 100% sudah menerapkan paspor elektronik untuk pemohon," kata Ketut.

Saat ini, harga paspor elektronik untuk 10 tahun seharga Rp 650 ribu dan nonelektronik seharga Rp 350 ribu. Biaya permohonan paspor akan mengalami kenaikan per 17 Desember 2024.

Ketut lalu menjelaskan bahwa paspor elektronik dan nonelektronik. Dia menyebut paspor elektronik memiliki keunggulan seperti dari keamanan data yang sulit dipalsukan.

"Bedanya (dengan paspor biasa) itu dari segi keamanan paspor karena yang di elektronik itu terdapat chip bisa untuk menyimpan data pemohon secara aman dan sulit untuk dipalsukan, kalau perbedaan harga pasti ada," kata Ketut.

Warga asal Medan Indah mengungkapkan dirinya kali pertama membuat paspor. Dia membuat paspor elektronik untuk tujuan berlibur ke Malaysia.

"Ini pertama kali buat paspor karena mau liburan sama keluarga ke Malaysia. Paspor yang dibuat itu yang elektronik mumpung belum naik harganya," ucap Indah.

(dhm/dhm)

Semua langkah pencegahan ini sudah berjalan supaya jauh-jauh hari bisa dilakukan antisipasi.

Karanganyar (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memantau ruang siber dan melakukan sterilisasi rumah-rumah ibadah menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 untuk mencegah terjadinya terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono berharap berbagai pencegahan tersebut agar perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 bisa berjalan dengan baik dan aman.

"Semua langkah pencegahan ini sudah berjalan supaya jauh-jauh hari bisa dilakukan antisipasi," kata Komjen Pol. Eddy saat ditemui usai acara Dialog Kebangsaan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.

Di ruang siber, kata dia, BNPT memantau penyebaran berbagai paham radikal terorisme secara terus-menerus, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Apabila ditemukan konten atau narasi yang menyerukan haram demokrasi hingga anti-NKRI, Komjen Pol. Eddy mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemutusan akses supaya penyebarannya bisa direduksi.

"Kalau bahasa kerennya takedown, ini kami koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)," ucap dia.

Di permukaan, dia menuturkan bahwa sterilisasi berbagai rumah ibadah yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, aparat keamanan, Polri, dan TNI.

Kegiatan itu, sambung dia, memang sudah rutin setiap tahun oleh aparat keamanan.

Selain itu, Komjen Pol. Eddy mengungkapkan bahwa BNPT juga terus menelusuri potensi adanya berbagai kelompok jaringan terorisme bersama dengan aparat intelijen yang lainnya.

"Dengan demikian, insyaallah semua pelaksanaan Natal dan Tahun Baru dalam keadaan aman dan damai," tutur mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror tersebut.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebutkan sebanyak 141.443 personel akan disiagakan untuk menjaga perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Dalam siaran pers resmi yang disiarkan di Jakarta, Sabtu (23/11), dijelaskan bahwa pengerahan pasukan itu dilakukan untuk menjaga lonjakan aktivitas yang akan terjadi saat momentum Nataru.

"Apakah itu kegiatan wisata, apakah itu kegiatan mudik, baik antarprovinsi atau di dalam provinsi kepergian," kata Listyo.

Kapolri menjelaskan bahwa 141.443 personel itu merupakan gabungan antara TNI dan Polri. Mereka akan ditempatkan di 2.794 posko operasi lilin yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tidak hanya melakukan penjagaan di posko, Jenderal Pol. Listyo memastikan personelnya juga akan berpatroli ke beberapa titik keramaian untuk mengantisipasi adanya tindak kriminal.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Semua langkah pencegahan ini sudah berjalan supaya jauh-jauh hari bisa dilakukan antisipasi.

Karanganyar (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memantau ruang siber dan melakukan sterilisasi rumah-rumah ibadah menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 untuk mencegah terjadinya terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono berharap berbagai pencegahan tersebut agar perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 bisa berjalan dengan baik dan aman.

"Semua langkah pencegahan ini sudah berjalan supaya jauh-jauh hari bisa dilakukan antisipasi," kata Komjen Pol. Eddy saat ditemui usai acara Dialog Kebangsaan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.

Di ruang siber, kata dia, BNPT memantau penyebaran berbagai paham radikal terorisme secara terus-menerus, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Apabila ditemukan konten atau narasi yang menyerukan haram demokrasi hingga anti-NKRI, Komjen Pol. Eddy mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemutusan akses supaya penyebarannya bisa direduksi.

"Kalau bahasa kerennya takedown, ini kami koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)," ucap dia.

Di permukaan, dia menuturkan bahwa sterilisasi berbagai rumah ibadah yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, aparat keamanan, Polri, dan TNI.

Kegiatan itu, sambung dia, memang sudah rutin setiap tahun oleh aparat keamanan.

Selain itu, Komjen Pol. Eddy mengungkapkan bahwa BNPT juga terus menelusuri potensi adanya berbagai kelompok jaringan terorisme bersama dengan aparat intelijen yang lainnya.

"Dengan demikian, insyaallah semua pelaksanaan Natal dan Tahun Baru dalam keadaan aman dan damai," tutur mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror tersebut.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebutkan sebanyak 141.443 personel akan disiagakan untuk menjaga perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Dalam siaran pers resmi yang disiarkan di Jakarta, Sabtu (23/11), dijelaskan bahwa pengerahan pasukan itu dilakukan untuk menjaga lonjakan aktivitas yang akan terjadi saat momentum Nataru.

"Apakah itu kegiatan wisata, apakah itu kegiatan mudik, baik antarprovinsi atau di dalam provinsi kepergian," kata Listyo.

Kapolri menjelaskan bahwa 141.443 personel itu merupakan gabungan antara TNI dan Polri. Mereka akan ditempatkan di 2.794 posko operasi lilin yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tidak hanya melakukan penjagaan di posko, Jenderal Pol. Listyo memastikan personelnya juga akan berpatroli ke beberapa titik keramaian untuk mengantisipasi adanya tindak kriminal.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024