Kom13

Yusril: KUHP baru dekat dengan filosofi hukum di tengah masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa spirit Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang akan diterapkan pada tahun 2026 lebih dekat dengan filosofi hukum di tengah-tengah masyarakat.

"Presiden Prabowo Subianto menekankan hukum dan hak asasi manusia (HAM) harus direformasi, bukan hanya norma hukumnya, tetapi juga aparatur penegak hukum, sarana, dan prasarana," kata Yusril di Jakarta, Rabu.

Menurut ia, pada awal Januari 2026, Indonesia akan menerapkan KUHP baru dan tidak lagi menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda.

Yusril menjelaskan bahwa KUHP baru itu mempunyai filsafat penghukuman yang jauh berbeda dengan KUHP peninggalan Belanda karena KUHP baru ini tidak berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih pada keadilan restoratif dan rehabilitasi.

"Saya kira spirit KUHP baru itu lebih dekat pada filosofi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat," tuturnya.

Yusril menambahkan KUHP baru itu lebih dekat dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat dan hukum Islam.

Menurut ia, masih banyak orang yang beranggapan bahwa hukum pidana Islam itu keras dan kejam, namun sesungguhnya dalam hukum Islam banyak kemudahan.

"Dalam hukum pidana Islam itu, orang yang membunuh pun disuruh bermusyawarah dengan korban pembunuhan, mau memaafkan damai, mau mengganti rugi diat atau minta dihukum mati," ujarnya.

Kalau ahli waris korban minta hukum mati, kata Yusril, hakim akan mengadili. "Permintaannya pun bukan datang dari jaksa, namun dari ahli waris karena ahli waris itulah yang secara langsung menderita akibat kematian orang yang dibunuh," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

LPSK Ungkap Hambatan dalam Perlindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam melakukan perlindungan dan pemulihan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati mengatakan, pihaknya menemui berbagai macam tantangan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

“Kajian ini mencatat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan UU TPKS, mulai dari adanya praktik perjanjian damai, kurangnya perspektif korban dari aparat penegak hukum, hingga minimnya upaya eksekusi restitusi,” kata Nurherwati dalam acara Peluncuran Kajian Implementasi UU TPKS, di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Dia menjelaskan, bahwa kajian tersebut tak hanya mengevaluasi penerapan UU TPKS sejak diberlakukan pada 9 Mei 2022, tetapi juga mengulas tantangan yang menghambat perlindungan dan pemulihan korban.

Pihaknya juga menyoroti rendahnya akses terhadap layanan di daerah-daerah tertentu seperti Papua, yang membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan fasilitas perlindungan.

“Sebagai bagian dari rekomendasi untuk memperkuat implementasi UU TPKS, kami mendorong pengembangan role model di internal LPSK dengan menyusun peraturan dan SOP PPKS,” ujar dia.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban kekerasan seksual. Dia menegaskan kehadiran UU TPKS sangat penting dalam memastikan hak-hak korban kekerasan seksual terlindungi.

Nurherwati juga menyoroti berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti terbatasnya layanan yang sesuai kebutuhan korban, lemahnya koordinasi antar-lembaga, dan keberlanjutan perlindungan serta pemulihan korban.

“Melalui kajian ini, kami berupaya mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi UU TPKS, mendapatkan gambaran mengenai kemajuan dan tantangannya,” ujar Nurherwati.

“Kajian ini diharapkan bermanfaat dalam mendorong strategi penguatan dan optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Korban TPKS, sehingga mendukung Terlindung LPSK memperoleh pemenuhan hak dan bantuan dalam proses peradilan,” ujar Nurherwati.

Nurherwati juga merekomendasikan penyusunan pedoman bersama dengan Jampidum, Kepolisian, dan Pendamping terkait permohonan restitusi, serta dialog dengan BPJS, Kemendagri, dan DJSN mengenai hak layanan kesehatan bagi korban TPKS.

“Kajian ini juga diharapkan menjadi pijakan untuk memperbaiki koordinasi lintas sektoral dan mendorong keterlibatan pemerintah daerah serta masyarakat dalam mendukung pemulihan korban,” tegasnya.

Wamenkum: Perubahan hukum pidana tanggung jawab besar pemasyarakatan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Hiariej mengatakan perubahan paradigma hukum pidana di bidang pemasyarakatan merupakan tanggung jawab besar petugas pemasyarakatan.

Ia menjelaskan perubahan paradigma hukum pidana tersebut sesuai dengan prinsip universal, yaitu keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, sehingga memberikan beban kerja yang besar bagi petugas pemasyarakatan.

“Para petugas pemasyarakatan nantinya terlibat dalam proses praajudikasi, ajudikasi, dan postajudikasi," ucap pria yang akrab disapa Eddy tersebut dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Poltekip Poltekim Tahun 2024 di Jakarta, Rabu, yang dipantau secara daring.

Dengan demikian apabila polisi dan jaksa hanya terlibat dalam proses keadilan korektif dan restoratif, maka ia menuturkan petugas pemasyarakatan akan terlibat dalam seluruh proses tersebut, termasuk pada proses keadilan rehabilitatif.

Selain petugas pemasyarakatan, kata dia, petugas keimigrasian juga memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang besar di tengah maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Apalagi, sambung dia, Imigrasi merupakan jendela bangsa dan negara, yang memegang empat fungsi keimigrasian, yaitu fasilitator pembangunan, keamanan, inteligen, dan penegakan hukum di tengah maraknya TPPO.

Untuk itu sebagai pejabat imigrasi, Eddy mengungkapkan terdapat asas utama yang wajib dipegang teguh, yakni asas kepercayaan karena objek pekerjaan petugas imigrasi merupakan orang asing pada saat masuk dan keluar dari Indonesia.

Menurut Wamenkum, asas kepercayaan menjadi yang utama karena ketika bertemu dengan orang asing, nilai internasionalisme harus diterapkan.

“Terapkan nilai internasionalisme, maka penghormatan dan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia menjadi yang utama,” ucap dia.

Adapun terdapat 625 wisudawan yang diwisuda, yang meliputi sebanyak 335 wisudawan dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan 290 wisudawan dari Politeknik Imigrasi (Poltekim).

Dia menilai jumlah wisudawan tersebut cukup besar, sejalan dengan beban dan tanggung jawab yang besar nantinya saat para wisudawan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam mengemban tugas menjadi seorang ASN, lanjut dia, terdapat tiga kunci penting, yaitu integritas, akuntabilitas, dan transparansi.

"Kalau sudah mengemban tiga kunci tersebut, akan masuk pada jiwa profesionalitas saudara, baik sebagai petugas keimigrasian maupun petugas pemasyarakatan,” ujar Eddy.

Ia pun memberikan selamat kepada para wisudawan Poltekip dan Poltekim dan berpesan agar seluruh wisudawan untuk selalu berbakti kepada orang tua.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Swasembada Pangan Butuh Sinergi, Termasuk dengan Swasta

JAKARTA, investor.id–Pemerintah meminta semua pihak berkolaborasi mewujudkan swasembada pangan nasional. Sinergi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha/swasta, serta kelompok tani, tidak hanya membuat swasembada bukan lagi mimpi tapi juga memuluskan target Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dan didukung dengan iklim yang cocok untuk pertanian. Presiden Prabowo Subianto bahkan meyakini Indonesia dalam 4-5 tahun ke depan berpotensi swasembada pangan, bahkan siap menjadi lumbung pangan dunia.

“Upaya tersebut tidak dapat dikerjakan satu pihak, namun perlu koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan kerja sama dengan semangat gotong royong bersama semua pihak, baik pemerintah pusat, TNI-Polri, pemerintah daerah, swasta, dan seluruh lapisan masyarakat, terutama petani,” papar dia.

Menteri Agus mengatakan itu saat memberikan sambutan dalam Gerakan Tanam Padi Bersama di Desa Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), pada 9 Desember 2024. Gerakan Tanam Padi Bersama tersebut dilakukan serentak di 26 titik di Jawa dan Sumatra dengan total luas lahan yang telah dan akan ditanami 14.500 hektare (ha).

Kegiatan itu juga dihadiri para petani mitra yang tergabung dalam Farmer Engagement Program (FEP) dan penyuluh PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) secara daring (dalam jaringan/online). “Karena itu, hari ini kita melaksanakan tanam padi serentak di 26 kabupaten di tujuh provinsi,” jelas Menteri Agus.

Ketujuh provinsi tersebut adalah Jateng, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan Lampung. Gerakan Tanam Padi Bersama itu melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah (kepala daerah), swasta dalam hal ini PT WPI, dan masyarakat (kelompok tani). “Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan,” tutur Agus.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan aktif mendukung tercapainya swasembada pangan, antara lain membuat program bagi warga binaan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Indonesia. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Kementerian Pertanian (Kementan) juga membentuk Brigade Pangan.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono juga mengingatkan pentingnya kolaborasi dalam mencapai swasembada pangan. Kementan menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan berbagai pihak guna mendukung pembangunan sektor pertanian terutama di Jateng, khususnya di Blora.

“Dengan bersinergi yang baik antara pemerintah, swasta, dan petani, kita dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sesuai cita-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata dia. Kementan akan terus mendukung upaya tersebut melalui program-program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan petani.

Produktivitas Meningkat

Sementara itu, Bupati Blora Arief Rahman menyatakan, Blora kaya potensi pertanian, yang telah menjadi tulang punggung perekonomian daerah itu. Komoditas andalannya adalah padi dan jagung. Tahun lalu, Blora memiliki luas panen 627.715 ha, termasuk lima kabupaten dengan luas panen tertinggi di Jawa Tengah.

Pemkab Blora merasa terhormat dapat terpilih menjadi lokasi kegiatan tanam padi serentak tersebut. “Tanam padi bersama ini simbol komitmen dalam mendukung ketahanan pangan, yang melibatkan berbagai pihak, guna membantu meningkatkan akses petani terhadap teknologi modern, bibit unggul, dan pupuk," tutur dia.

Untuk meningkatkan pertanian juga diperlukan dukungan infrastruktur serta kerja sama dengan dunia usaha, seperti PT WPI. “Intinya, ini salah satu langkah strategis memacu produktivitas dan daya saing pertanian di Blora,” kata Arief.

Sedangkan Presiden Direktur PT WPI Saronto memaparkan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menggapai swasembada pangan, di antaranya melalui peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. “Program pemerintah sudah luar biasa sehingga swasembada bukan mimpi lagi," ujar dia.

Dia menilai, Blora adalah salah satu daerah di Jawa Tengah yang paling antusias terhadap FEP, sehingga menjadi yang pertama kali mengundang WPI untuk berkontribusi di Kota Sate tersebut. Saat ini, PT WPI bersama petani mitra di Blora telah berhasil meningkatkan produktivitas lahan dari 6,5 ton per ha menjadi 7,5 ton per ha.

Dalam sebuah uji coba panen raya sebelumnya bahkan manpu diperoleh hingga 10 ton per ha. "Luar biasa petani di Blora. Terima kasih kepada Pak Bupati karena telah memberi kesempatan kepada PT WPI,” tutur Saronto.

Menurut Saronto, produksi padi dalam negeri masih sangat mungkin ditingkatkan sebesar 10% melalui intensifikasi. Sedangkan dari data PT WPI, produksi masih dapat dikerek hingga 15%. “Dengan kerja sama semua pihak, program presiden untuk swasembada pangan optimistis dapat dicapai,” ujar dia.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun raih penghargaan WBBM

Madiun (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun meraih penghargaan WBBM atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dari KemenPANRB atas prestasi kinerja pelayanan yang maksimal.

Penghargaan diterima oleh Kepala Kantor Imigrasi Madiun Gilang Danurdara dari Menteri PANRB Rini Widyantini dengan didampingi oleh Ketua ZI beserta tim dalam acara "Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 di Assembly Hall Birawa, Hotel Bidakara Jakarta, Rabu.

"Harapan kami, kado manis di ujung tahun 2024 ini semoga menjadi langkah dan semangat baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tahun berikutnya. Kami selalu berusaha menjadi yang terbaik guna mengoptimalkan SDM terbaik kami," ujar Gilang dalam keterangannya di Madiun.

Dalam kesempatan tersebut Kantor Imigrasi Madiun memperoleh penghargaan dengan predikat WBBM yang sebelumnya Imigrasi Madiun berpredikat WBK.

Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bukti nyata bahwa Imigrasi Madiun selalu dan terus berproses dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sudah 4 kali berturut-turut kantor tersebut mengikuti kontestasi WBBM hingga pada tahun ke empatnya memperoleh penghargaan WBBM.

"Ini merupakan komitmen yang selalu dipegang oleh jajaran Imigrasi Madiun untuk selalu mengedepankan pelayanan terbaiknya. Kritik dan saran dari berbagai pihak merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam suatu pelayanan, sehingga kami tahu bagaimana cara harus memperbaiki diri dalam menyempurnakan pelayanan maksimal," katanya.

Pihaknya meminta agar dengan capaian tersebut tidak membuat Kantor Imigrasi Madiun mengendurkan semangat kerjanya. penghargaan itu justru menambah semangat baru bagi para pegawainya mengingat tahun 2024 segera berakhir maka ini juga menjadi kado manis di penghujung tahun 2024.

"Kantor Imigrasi Madiun siap menghadapi kontestasi pelayanan publik selanjutnya karena kami selalu berkomitmen kepada jajaran untuk selalu menjadi yang terbaik dalam memberikan pelayanan di bidang keimigrasian bagi masyarakat," kata dia.

Dalam Kesempatan itu, Kantor Imigrasi Madiun juga mendapat apresiasi langsung dari Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim atas kinerja apik.

"Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada kami baik dari masyarakat ataupun stakeholder. Dukung kami selalu dalam membangun pelayanan publik di masa-masa yang akan datang karena kami tidak akan berhenti sampai disini," katanya.

Apresiasi juga diberikan oleh Menteri PANRB Rini Widyantini kepada Kantor Imigrasi Madiun. Sebagai satuan kerja yang menerima penghargaan, pihaknya berharap satuan kerja yang menerima penghargaan tidak mudah berpuas diri. Sebaliknya, prestasi tersebut menjadi pendorong untuk pelayanan yang lebih baik.

"Penghargaan ini menjadi bukti nyata dan komitmen kami ke depan untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, profesional, dan berintegritas," katanya.

Tim Penasihat Hukum Muhaimin Syarif Kritisi Metode

TERNATE, KOMPAS.com - Tim penasihat hukum mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif mengkritik metode "cocoklogi" yang digunakan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini dikatakan ketua tim penasihat hukum Muhaimin Syarif, Febri Diansyah saat memberikan keterangan resminya, di Ternate, Rabu (11/12/2024).

Menurut mantan juru bicara KPK ini, JPU terkesan memaksakan kliennya sebagai pelaku korupsi besar dan bahkan disebut mafia.

Febri merinci sejumlah kelemahan pembuktian JPU KPK, di antaranya dari 24 pihak yang ditulis sebagai penerima suap, hanya enam orang yang diperiksa.

"Penerima dikumpulkan sedemikian rupa agar terkesan banyak, dengan total Rp 4.477.200.000."

"Padahal masing-masing penerimaan berjumlah mulai dari Rp 5 juta, Rp 15 juta. Sementara penerimaan dengan nilai lebih dari Rp 100 juta justru terbukti transaksi yang sah," ungkap Febri.

"Seperti pemberian keluarga, uang tambahan biaya sekolah, pinjaman booking seat pesawat, bantuan umroh dan cicilan speed boat," tambah dia.

Lanjutnya, sementara dengan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang dituduhkan JPU, sebanyak 12 proyek, namun dalam pembuktian hanya tiga proyek yang disinggung. "Hal ini pun dengan bukti yang lemah," ujar dia.

Demikian juga dengan rekomendasi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), yang dituduhkan pada terdakwa, sebagai salah satu alasan terdakwa memberikan uang pada eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

Padahal, terdakwa diminta bantuan Abdul Ghani Kasuba sebagai konsultan, karena dinilai berpengalaman mengadvokasi isu pertambangan atau melawan praktik mafia tambang.

Abdul Ghani Kasuba menegaskan tidak pernah meminta uang pada terdakwa maupun pihak swasta terkait WIUP.

Seluruh saksi dari unsur pejabat di Maluku Utara hingga swasta juga menegaskan tidak pernah dimintai uang oleh terdakwa.

Febri juga menyinggung fakta di persidangan dan berdasarkan berkas dakwaan di perkara Abdul Ghani Kasuba sebelumnya.

Terdapat 371 pihak dan 461 transaksi dengan pemberian uang pada Ghani Kasuba yang sebagian besar belum diproses oleh KPK.

Apakah perkara ini akan berhenti sampai di sini atau KPK akan serius menegakkan hukum untuk mengusut.

"Wajar jika tim penasihat hukum menyimpulkan, seharusnya dalam perkara ini seluruh dakwaan penuntut umum tidak terbukti."

"Dengan kata lain, penuntut umum gagal membuktikan tuduhan-tuduhan terhadap Muhaimin Syarif yang telah dilakukan sejak lama tersebut," kata Febri.

Meski demikian, Febri menyampaikan bahwa kliennya bersedia membantu KPK jika dibutuhkan untuk membongkar kejahatan korupsi lainnya terkait perkara Abdul Ghani Kasuba.

Termasuk di antaranya yang nyata terbukti di persidangan memberikan uang pada Abdul Ghani Kasuba.

MenPANRB: Presiden arahkan reformasi birokrasi bisa berantas korupsi

“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat memberantas korupsi dan mencegah kebocoran anggaran.

“Upaya pencegahan korupsi, dan pengawasan penegakan hukum kaitannya dengan korupsi tentunya harus diperketat, dan agar tidak terjadi penyimpangan di dalam pemanfaatan anggaran di lingkungan birokrasi,” kata Rini dalam acara Satu Dekade Zona Integritas, di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu, saat menjelaskan arahan Presiden.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Presiden mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat menghadirkan birokrasi yang lebih responsif, dan terus melakukan perbaikan, terutama berkaitan dengan pelayanan berbasis teknologi.

“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa saat ini yang bertepatan dengan satu dekade atau 10 tahun pembentukan Zona Integritas (ZI) merupakan momentum yang sangat penting untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi di Indonesia.

“Reformasi birokrasi ini akan menjadi fondasi yang kuat di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan efisien,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang menekankan pada tiga hal utama; yakni perubahan cara berpikir maupun budaya birokrat dan instansi, pembangunan unit percontohan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), serta penularan budaya kerja positif.

“Yang mana setiap unit-unit percontohan tadi itu diharapkan mampu menularkan budaya kerja yang antikorupsi, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik prima kepada unit-unit yang lainnya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengungkapkan bahwa selama 10 tahun ZI dibentuk sejak 2014, telah terdapat lebih dari 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK maupun WBBM.

Erwan menjelaskan bahwa sebanyak 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK, sedangkan 300 unit/satuan kerja menuju WBBM.

Menteri PANRB: Presiden arahkan reformasi birokrasi bisa berantas korupsi