Bisnis.com, JAKARTA - Menteri HukumSupratman Andi Agtas menyebut wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan ke DPRD terbuka sudah bergulir bahkan sejak pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto pada malam sebelumnya sempat menyinggung soal wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD.

"Dari dulu bukan soal di kabinet, kalau yang kabinet kan baru. Tapi dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir. Di antara partai-partai politik juga sudah. Tetapi sekarang karena menemukan momentum kita baru selesai melakukan pilkada dan digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar dan itu disambut oleh Bapak Presiden. Saya rasa sekali lagi ini wacana yang sangat baik untuk kita diskusikan menjadi sebuah dikursus untuk perbaikan pelaksanaan demokrasi di kita," ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Menurut Supratman, wacana tersebut perlu dipertimbangkan karena berbagai alasan. Misalnya, amanat UU yang tidak secara spesifik mengharuskan pemilihan secara demokratis berarti secara langsung. Kemudian, soal efisiensi anggaran dan aspek sosial.

Politisi Partai Gerindra itu membantah apabila wacana itu otomatis bakal menyebabkan kemunduran demokrasi. Dia menyinggung bahwa Pilkada yang diharapkan bukan hanya prosedural semata, tetapi juga substansinya.

Menurut Supratman, perlu kajian lebih dalam terkait dengan Pilkada terutaa jika yang terjadi hanya inefisiensi dan habisnya uang negara tanpa hasil maksimal.

"Nah karena itu beri kesempatan kepada pemerintah dan termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian dan ini saya pikirkan masih lama. Pilkada kita maupun pemilu kita pada 2029. Masih panjang ya," paparnya.

Adapun Supratman menyebut wacana itu sudah bergulir sejak pemerintahan Presiden Jokowi. Saat itu, Supratman sempat menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM selama beberapa bulan.

Mantan Ketua Baleg DPR itu lalu menyebut wacana itu belum diputuskan atau menjadi usulan resmi. Dia menyebut pemerintah akan melakukan kajian sehingga nanti tercapat kesepakatan antara partai-partai politik.

"Bukan berarti ini sebuah keputusan yang saat ini sudah diambil. Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi," terangnya.

KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Eddy Hartono menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program Sekolah Damai sebagai langkah strategis dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas.

“Keberlanjutan program ini perlu terus kami perkuat agar kolaborasi yang ada mampu menciptakan generasi muda yang andal. Masa depan Indonesia Emas ditentukan oleh upaya kita hari ini,” ucapnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (13/12/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Eddy saat melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (12/12/2024).

Untuk diketahui, program Sekolah Damai merupakan inisiatif BNPT bersama Wahid Foundation sejak 2017. Program ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian di lingkungan sekolah.

BNPT juga menggandeng mitra seperti Wahid Foundation dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) guna memastikan keberlanjutan program tersebut.

Eddy menegaskan bahwa Sekolah Damai merupakan wujud implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

"Pelaksanaan program ini selaras dengan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mengamanatkan pemerintah untuk melakukan berbagai upaya pencegahan," tuturnya.

SMAN 13 Semarang sebagai model Sekolah Damai

Dalam kunjungannya, Eddy memberikan apresiasi kepada SMAN 13 Semarang yang dinilai sukses menjadi contoh penerapan nilai-nilai toleransi dan perdamaian di sekolah.

“Saya sangat bangga melihat bagaimana SMAN 13 mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip Sekolah Damai dengan baik. Sekolah ini dapat menjadi model yang diharapkan bisa diadopsi oleh sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Melalui kunjungan tersebut, ia berharap program Sekolah Damai dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi seluruh sekolah di Indonesia dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, damai, serta inklusif.

Pengembangan program dengan teknologi digital

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Wahid Foundation Mujtaba Hamdi menyoroti pentingnya pengembangan program Sekolah Damai agar dapat diterapkan secara luas di berbagai wilayah.

“Kami sedang mengembangkan sistem digital berbasis learning management system (LMS). Setelah rampung, sistem ini diharapkan bisa digunakan oleh lebih banyak Sekolah Damai, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa,” katanya.

Mujtaba juga menambahkan bahwa sekolah tidak hanya berperan dalam meningkatkan aspek kognitif, tetapi juga membentuk karakter dan budi pekerti siswa.

“Hal ini sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.

IDXChannel - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memaparkan pemberian amnesti warga binaan saat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jumat (13/12/2024).

Hal tersebut akan dibahas dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menteri HAM Natalius Pigai.

"Presiden ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan dan juga yang memang sebenarnya memerlukan rehabilitasi," kata Andi Agtas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Dia menambahkan, pemberian amnesti merupakan hak khusus yang diberikan kepada Presiden. Nantinya Presiden akan meminta pertimbangan kepada DPR.

"Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah, presiden dalam hal ini dengan DPR, tentu ini akan dijalankan," kata dia.

Meski begitu, dirinya baru memaparkan mengenai amnesti tersebut kepada Presiden Prabowo.

"Tetapi sekali lagi hari ini baru kami akan paparkan kepada beliau dan tindak lanjutnya nanti setelah ada keputusan saya akan sampaikan kepada teman-teman," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD sudah bergulir lama, bahkan sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir, di antara partai-partai politik juga sudah (dibahas)," ujar Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Menurut Supratman, wacana tersebut mendapatkan momentum baru setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan kembali dan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut.

Menurut ia, hal itu merupakan peluang untuk menciptakan diskursus yang dapat memperbaiki pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Ia mengatakan bahwa pilkada langsung yang selama ini diterapkan telah menimbulkan berbagai tantangan di tengah masyarakat, mulai dari dugaan pelanggaran, inefisiensi biaya, hingga potensi konflik antar kelompok di daerah yang kerap kali memerlukan pengerahan aparat keamanan dalam skala besar.

Penurunan angka partisipasi pemilih pada pilkada juga menjadi salah satu dasar bergulirnya wacana ini. Banyak masyarakat kini lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi dan pendidikan keluarga mereka sehingga minat terhadap proses demokrasi seperti pilkada cenderung menurun.

Namun, Menkum menegaskan bahwa wacana ini masih tahap pembahasan dan belum ada keputusan yang diambil. Pemerintah dan partai politik sedang melakukan kajian untuk memastikan opsi terbaik dalam pelaksanaan pilkada ke depan.

"Sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian, saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama, pemerintah juga akan melakukan kajian yang sama sehingga nanti dalam pembahasan Undang-Undang tentang pemilu itu bisa dicapai sebuah kesepakatan di antara partai-partai politik di parlemen," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia karena dinilai berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

"Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada satu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita," ujar Prabowo.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

Prabowo juga mengusulkan agar ke depan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.

"Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya," katanya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan salah satu faktor pendorong munculnya wacana tersebut, yakni angka golput yang tinggi.

?Salah satunya juga, buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan. Karena masyarakat lebih berpikir tentang bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya. Dan karena itu tugas pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Kendati demikian, kata Supratman, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD tersebut belum diputuskan. Pemerintah, katanya, masih mendiskusikan hal tersebut dengan DPR dan ketua umum partai politik.



"Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi," ungkapnya.

Supratman menilai wacana yang dilempar oleh Prabowo itu baik untuk dipertimbangkan. "Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan,? katanya.

?Pertama, pemilihan kepala daerah di undang-undang dasar maupun di undang-undang pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung," sambungnya.

Pertimbangan lainnya, kata Supratman, juga terkait dengan efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada. Dan juga aspek sosial, serta kerawanan. "Dan saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. Presiden merespons itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar,? kata Supratman.

Supratman mengungkapkan bahwa usulan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik. "Dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat. Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa. Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," ungkapnya.

Terkait kemunduran demokrasi mengenai pilkada oleh DPRD itu, menurut Supratman tergantung kepada kebutuhan bangsa Indonesia. Menurut dia, yang terpenting bukan prosedural semata tetapi mengenai subtansi.

"Kalau kemudian ternyata itu menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan ternyata juga hasilnya tidak maksimal, tentu perlu kajian yang lebih dalam," kata Supratman.

"Nah karena itu beri kesempatan kepada pemerintah dan termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian dan ini saya pikirkan masih lama. Pilkada kita maupun pemilu kita di tahun 2029. Masih panjang ya,? pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu dipertimbangkan dan dikaji. Dia menganggap, kepala daerah dipilih DPRD termasuk juga demokratis.

"Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan ya. Pertama pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis, dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung," ujar Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Wacana tersebut sempat disinggung Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto dalam acara HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam WIB. Selain itu, wacana tersebut juga menyangkut soal efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada, serta aspek sosial dan kerawanan pilkada.

"Saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. Presiden merespons itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar tapi sesungguhnya usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat," kata Supratman.

Sebagai kader Partai Gerindra, Supratman berharap, wacana tersebut dapat terus bergulir agar Indonesia bisa mencari sebuah pola demokrasi yang sesuai dengan semangat para pendiri bangsa. "Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila ke-4 itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," jelasnya.

Lebih jauh, Supratman tidak menganggap wacana pilkada oleh DPRD sebagai kemunduran demokrasi. Pasalnya, sistem seperti itu tergantung pada kebutuhan.

"Sekali lagi bahwa pilkada kita kan bukan pilkada yang kita harapkan yang prosedural semata, tetapi substansinya. Kalau kemudian ternyata itu menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan ternyata juga hasilnya tidak maksimal, tentu perlu kajian yang lebih dalam," jelas Supratman.

Oleh karena itu, Supratman meminta publik memberikan kesempatan kepada pemerintah, termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian. "Dan ini saya pikir kan masih lama. Pilkada kita maupun pemilu kita di tahun 2029 masih panjang ya," ujar Supratman.

Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun AI memiliki potensi besar untuk membantu manusia, risiko terhadap privasi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) juga menjadi ancaman nyata.

Saurlin menyoroti bagaimana teknologi AI telah membawa kemudahan yang luar biasa. Contohnya adalah kemampuan AI untuk mengubah buku tebal menjadi presentasi singkat atau bahkan podcast.

Namun, di balik inovasi tersebut, terdapat ancaman bias algoritmik yang dapat memperkuat diskriminasi dan pelanggaran privasi.

"Kita menulis sesuatu, itu bisa dikutip bulat-bulat oleh AI, lalu itu diseberluaskan sedemikian rupa, seperti kebenaran. Padahal saya, misalnya secara sengaja, menulis secara keliru misalnya begitu.Nah itu, AI menggunakan hal-hal seperti itu yang juga saya kira sangat berbahaya," ujar Saurlin, Kamis (12/12).

Saurlin menekankan bahwa di era digital, privasi warga negara menjadi semakin rentan. Ia khawatir data pribadi yang dikumpulkan oleh platform digital tidak terlindungi dengan baik sehingga berpotensi disalahgunakan.

"Siapa yang mengawasi bahwa itu (data pribadi) tidak dipakai oleh pihak lain dan di-copy oleh pihak lain yang punya akses? Nah dunia kita memang menurut saya sedang dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan juga dalam konteks keamanan digital. Tidak ada yang aman, saya kira. Tidak ada yang aman, apalagi kalau kita lihat kemarin kebocoran-kebocoran itu ya," jelasnya.

Saurlin menggarisbawahi perlunya regulasi yang lebih kuat untuk mengatur penggunaan AI di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa pemerintah harus segera menyusun kebijakan yang memastikan hak-hak digital masyarakat terpenuhi. Selain itu, sektor bisnis juga memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi data pribadi dan memastikan penggunaan teknologi yang etis.

"Kalau di Eropa ada digital security. Lebih pada security. Saya kira kajian ini penting untuk Indonesia, untuk mempertegas peran negara terkait hak-hak digital dan perlindungannya di Indonesia,"

Saurlin juga menyoroti bahwa pemerintah perlu melakukan revisi regulasi supaya tidak ketinggalan dari negara-negara lain. Karena RI, menurut Saurlin, masih sangat lemah terkait regulasi hak-hak digital.

"Lalu, tentu perlu pemerintah melakukan regulasi supaya jangan ketinggalannya. Bagaimana regulasi kita masih sangat lemah terkait ini. Memang sudah ada undang-undang, tapi saya kira perlu direvisi, diperbaiki," jelas Saurlin.

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut wacana perbaikan sistem Pilkada dengan opsi gubernur dipilih DPRD yang disampaikan Presiden Prabowo perlu dipertimbangkan. Ia menyebut hal ini menyangkut efisiensi anggaran.

"Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung," kata Supratman kepada wartawan dj Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

"Yang kedua, juga menyangkut soal efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada. Belum lagi aspek sosial, kemudian kerawanan. Dan saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan," lanjutnya.

Supratman mengatakan wacana itu kembali mendapat momentum usai gelaran Pilkada 2024. Menurutnya, wacana itu juga sudah bergulir sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Dari dulu bukan soal di kabinet, kalau yang kabinet kan baru. Tapi dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir. Di antara partai-partai politik juga sudah. Tetapi sekarang karena menemukan momentum kita baru selesai melakukan pilkada dan digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar dan itu disambut oleh Bapak Presiden," ujarnya.

"Saya rasa sekali lagi ini wacana yang sangat baik untuk kita diskusikan menjadi sebuah dikursus untuk perbaikan pelaksanaan demokrasi di kita," imbuh Supratman.

Supratman mengatakan wacana ini akan dibahas khusus dengan partai politik untuk menjadi usulan resmi.

"Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi," ucapnya.

Lihat juga Video 'Kader Golkar Lapor Polisi Dugaan Hoax Pembatalan SK Menkum Oleh PTUN':

[Gambas:Video 20detik]

(eva/gbr)

JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas merespons positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dikembalikan lagi ke DPRD.

Supratman menyebut pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah wacana yang baik yang perlu dipertimbangkan. Supratman beralasan, dalam UUD dan UU Pemilu, dipakai diksi dipilih secara demokratis. Menurutnya, dipilih secara demokratis itu tidak berarti harus semuanya melalui pilkada langsung. 

Dikatakan Supratman, pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan efisiensi dalam penyelengaraan Pemilu. Belum lagi dilihat dari aspek sosial dan kerawanan. Wacana ini, menurutnya, patut untuk dipertimbangkan, dan sebenarnya sudah lama dibicarakan oleh partai politik.  

"Presiden merespons itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Gokar. Tapi sesungguhnya usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Ia pun berharap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD terus bergulir untuk mencari pola demokrasi yang sesuai dengan pendiri bangsa. 

"Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," tutur Supratman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto setuju dengan usulan agar pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dikembalikan lagi ke DPRD. Menurut Prabowo, pilkada langsung seperti saat ini terlalu banyak menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah.

"Sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," ujar Prabowo dalam sambutannya dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam. 

Prabowo menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien dan menghemat anggaran negara. Dia mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan sistem kepala daerah dipilih oleh DPRD seperti Malaysia, Singapura, dan India.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang (UU) hanya mengatur diksi 'secara demokratis' sehingga tak harus digelar melalui Pilkada langsung.

Ini ia sampaikan ketika ditanyakan usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

"Pemilihan kepala daerah di undang-undang dasar maupun di undang-undang pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).

Supratman menjelaskan usulan Prabowo ini sebagai wacana baik yang perlu dipertimbangkan. Sebab, ia menilai usulan Prabowo ini menyangkut soal efisiensi anggaran dan kondisi kerawanan di tengah masyarakat jika Pilkada langsung tetap digelar.

Ia mengatakan sebetulnya usulan Prabowo ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik.

"Dan trennya positif sambutan dari masyarakat. Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa. Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," kata dia.

Karena itu, Supratman mengusulkan para partai politik melakukan kajian mendalam terkait efek dari Pilkada langsung selama ini. Terlebih, ia melihat belakangan ini ada kecenderungan partisipasi pemilih menunjukkan menurun di Pilkada.

"Kalau kemudian ternyata itu menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan ternyata juga hasilnya tidak maksimal, tentu perlu kajian yang lebih dalam," kata dia.

Prabowo sebelumnya mewacanakan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD ketika berpidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam.

Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Prabowo menyebut usul ini akan menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan masih ada masalah di internal Australia yang harus diselesaikan terkait rencana pemindahan lima terpidana mati Bali Nine dari RI.

"Tentu ada sejumlah masalah di dalam negeri Australia yang harus diselesaikan terlebih dahulu," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).

Yusril menjelaskan pemerintah RI sedang berunding dengan pemerintah Australia lantaran pemerintah RI mengajukan sejumlah syarat. Australia, lanjutnya, sedang mempelajari hal ini dan dalam waktu dekat akan respon usulan Indonesia tersebut.

"Tentu mudahan-mudahan sih, kayaknya sebagian besar bisa disetujui dan tinggal teknis pelaksanaannya dilakukan," kata dia.

Meski begitu, Yusril mengatakan kesepakatan pemindahan terpidana Bali Nine dengan Australia sudah mendekati final. Ia menargetkan dalam waktu dekat ini sudah dapat diselesaikan perundingan RI dengan pemerintah Australia.

"Dengan Australia on process. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan, minggu ke depan sudah bisa diselesaikan dan akan segera direalisasikan," kata dia.

Jaringan Bali Nine merujuk pada sekelompok warga negara Australia yang ditangkap pada tahun 2005 lantaran mencoba menyelundupkan heroin keluar dari Indonesia.

Dua dari sembilan orang itu telah dieksekusi mati yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, pada 2015. Eksekusi mati ini sempat memicu keretakan diplomatik antara Australia dan Indonesia.

Sementara, seorang lainnya meninggal karena kanker pada tahun yang sama.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendengar informasi bahwa terpidana mati kasus narkoba Mary Jane akan diberi pengampunan oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong. Hukuman Mary Jane diubah menjadi pidana seumur hidup.

Yusril mengatakan tanggung jawab Mary Jane berada di negara asal jika sudah dipindahkan. Menurutnya, Filipina pun sudah menerima status Mary Jane sebagai terpidana mati.

"Jadi terhadap kasus Mary Jane itu karena memang dijatuhi pidana mati, maka eksekutornya adalah Jaksa Agung, tapi karena dipindahkan ke negara lain, maka tanggung jawab pembinaan terhadap narapidana ada pada pemerintah Filipina dan mereka sudah sedia untuk menerimanya dengan status tetap sebagai narapidana mati," kata Yusril kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Yusril mengatakan tanggung jawab setelah dipindahkan berada di Presiden Filipina. Ia mendengar Mary Jane akan diberi pengampunan dengan mengubah hukuman menjadi pidana seumur hidup.

"Tapi terserah pada Presiden Filipina apakah akan memberikan pengampunan atau tidak kepada yang bersangkutan. Dengar-dengar mereka akan memberikan pengampunan dan akan mengubah menjadi pidana seumur hidup dan kita menghormati itu sebagai keputusan dari pemerintah Filipina," ujarnya.

Sebelumnya, Yusril mengungkap alasan pemulangan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negaranya, Filipina. Yusril menyebut transfer Mary Jane itu atas diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah satu kebijakan yang ditempuh oleh Presiden. Berpaku kepada beberapa konvensi walaupun belum, kita menjadi pihak ataupun kita ratifikasi," kata Yusril kepada wartawan di Poltekip, Cinere, Depok, Rabu (11/12).

Yusril mengatakan sampai saat ini belum ada hukum tertulis tentang transfer narapidana warga negara asing. Sebab itu, kata dia, Presiden Prabowo menggunakan diskresi dengan mempertimbangkan berbagai konvensi praktik penyelenggara negara.

Untuk diketahui, Mary Jane merupakan warga negara Filipina yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, pada 2010 karena kasus narkotika. Pemerintah Indonesia tidak memberi grasi untuk Mary Jane, tetapi setuju memulangkannya ke Filipina.

(eva/lir)