JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengusulkan 44.000 orang narapidana ( napi ) kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diberikan amnesti. Supratman menjelaskan bahwa amnesti tersebut diberikan kepada napi yang terjerat kasus penghinaan serta gangguan kejiwaan.

?Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap, ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara, atau itu presiden meminta untuk diberi amnesti,? kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Kemudian, kata dia, ada juga beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan termasuk HIV. ?Itu ada kurang lebih sekitar seribu sekian orang, itu juga diminta untuk diberikan amnesti. Termasuk beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," sambungnya.



Supratman juga menyebut napi pengguna narkotika yang direhabilitasi juga akan mendapatkan amnesti. ?Namun demikian jumlah pastinya nanti akan kami sampaikan setelah kami melakukan asesmen bersama dengan Menteri Imipas. Dan karena itu sekali lagi beberapa masukan yang diberikan oleh Pak Menko, Pak Menhan, tadi konstruktif semua, juga bersama dengan Jaksa Agung dan Pak Kapolri," ungkapnya.

Supratman Andi Agtas menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada hari ini, Jumat (13/12/2024). Dalam ratas tersebut, Supratman mengusulkan 44 ribu narapidana untuk diberikan amnesti.

"Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian ini kan baru paparan," kata Supratman.

Supratman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyetujui untuk memberikan amnesti kepada narapidana. "Yang kedua prinsipnya Presiden setuju untuk pemberian amnesti," kata Supratman.

Meski begitu, Supratman menyebut usulan tersebut akan meminta pertimbangan DPR. ?Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikannya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada Parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," ungkapnya.

Supratman menjelaskan bahwa pemberian amnesti tersebut untuk mengurangi overload kapasitas lapas dsn pertimbangan manusia. "Di samping untuk mengurangi overload dari kapasitas lapas kita, tapi juga atas pertimbangan kemanusiaan," kata Supratman.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengusulkan 44.000 orang narapidana ( napi ) kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diberikan amnesti. Supratman menjelaskan bahwa amnesti tersebut diberikan kepada napi yang terjerat kasus penghinaan serta gangguan kejiwaan.

?Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap, ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara, atau itu presiden meminta untuk diberi amnesti,? kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Kemudian, kata dia, ada juga beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan termasuk HIV. ?Itu ada kurang lebih sekitar seribu sekian orang, itu juga diminta untuk diberikan amnesti. Termasuk beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," sambungnya.



Supratman juga menyebut napi pengguna narkotika yang direhabilitasi juga akan mendapatkan amnesti. ?Namun demikian jumlah pastinya nanti akan kami sampaikan setelah kami melakukan asesmen bersama dengan Menteri Imipas. Dan karena itu sekali lagi beberapa masukan yang diberikan oleh Pak Menko, Pak Menhan, tadi konstruktif semua, juga bersama dengan Jaksa Agung dan Pak Kapolri," ungkapnya.

Supratman Andi Agtas menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada hari ini, Jumat (13/12/2024). Dalam ratas tersebut, Supratman mengusulkan 44 ribu narapidana untuk diberikan amnesti.

"Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian ini kan baru paparan," kata Supratman.

Supratman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyetujui untuk memberikan amnesti kepada narapidana. "Yang kedua prinsipnya Presiden setuju untuk pemberian amnesti," kata Supratman.

Meski begitu, Supratman menyebut usulan tersebut akan meminta pertimbangan DPR. ?Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikannya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada Parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," ungkapnya.

Supratman menjelaskan bahwa pemberian amnesti tersebut untuk mengurangi overload kapasitas lapas dsn pertimbangan manusia. "Di samping untuk mengurangi overload dari kapasitas lapas kita, tapi juga atas pertimbangan kemanusiaan," kata Supratman.

Jakarta -

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, membeberkan jenis kasus narapidana yang akan diberikan amnesti oleh pemerintah. Jenis kasus tersebut mulai dari penghinaan kepada Presiden, ITE, hingga terkait Papua.

"Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap, ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara, atau itu Presiden meminta untuk diberi amnesti," kata Supratman di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Ada juga amnesti terhadap narapidana yang sakit berkepanjangan, mengalami gangguan jiwa, hingga HIV. Presiden Prabowo Subianto, kata Supratman, setuju kategori tersebut diberikan amnesti.

"Kemudian ada juga beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan, termasuk ada warga binaan kita yang sudah status orang dalam gangguan jiwa. Dan juga ada yang terkena penyakit yang berkepanjangan termasuk HIV, itu ada kurang lebih sekitar seribu sekian orang, itu juga diminta untuk diberikan amnesti," ujarnya.

Supratman juga menyebut kasus lain, seperti yang terkait dengan Papua namun bukan yang termasuk dalam kasus bersenjata. Serta kasus narkotika yang seharusnya menjalankan rehabilitasi.

"Termasuk beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti. Dan juga yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi akibat penggunaan narkotika, itu juga diminta untuk diberikan amnesti," ujarnya.

Supratman mengatakan narapidana yang diusulkan amnesti tersebut akan dilakukan asesmen oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Namun demikian jumlah pastinya nanti akan kami sampaikan setelah kami melakukan asesmen bersama dengan Menteri Imipas. Dan karena itu sekali lagi beberapa masukan yang diberikan oleh Pak Menko, Pak Menhan, tadi konstruktif semua, juga bersama dengan Jaksa Agung dan Pak Kapolri," ujarnya.

Supratman mengusulkan 44 ribu warga binaan yang diberikan amnesti. Besarnya angka yang diajukan itu, kata Supratman, akan mengurangi kelebihan kapasitas sebesar 30% di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

"Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian ini kan baru paparan," kata Supratman.

"Kalau dengan jumlah yang diperkirakan seperti itu, baru mengurangi kurang lebih sekitar 30%," lanjutnya.

(eva/rfs)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan persetujuan prinsip terkait rencana pemberian amnesti kepada 44 ribu narapidana. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa langkah selanjutnya adalah meminta pertimbangan dari DPR.

"Presiden setuju untuk pemberian amnesti. Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 13 Desember 2024.

Supratman menjelaskan bahwa rencana ini tidak hanya dilatarbelakangi alasan kemanusiaan tetapi juga bertujuan mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas). Jika disetujui DPR, langkah ini diperkirakan dapat mengurangi overkapasitas lapas hingga 30%.
Baca juga: Ribuan Warga Binaan Rutan Kelas I Makassar Suarakan Hak Pilihnya

"Dengan jumlah seperti ini, diperkirakan baru bisa mengurangi kelebihan penghuni lapas sekitar 30%," ujarnya.

Usulan amnesti ini juga didasari oleh keinginan Presiden Prabowo untuk memperhatikan napi yang lebih membutuhkan rehabilitasi daripada hukuman pidana.

"Ada keinginan untuk melakukan upaya presiden ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan dan juga yang memang sebenarnya memerlukan rehabilitasi," tambah Supratman.

Amnesti merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam undang-undang, tetapi implementasinya tetap memerlukan persetujuan DPR. "Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah dengan DPR, tentu ini akan dijalankan," tutup Supratman.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan persetujuan prinsip terkait rencana pemberian amnesti. Jumlah yang berpeluang diberi amnesti sekitar kepada 44 ribu narapidana.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa langkah selanjutnya adalah meminta pertimbangan dari DPR.

"Presiden setuju untuk pemberian amnesti. Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 13 Desember 2024.
Supratman menjelaskan bahwa rencana ini tidak hanya dilatarbelakangi alasan kemanusiaan tetapi juga bertujuan mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas). Jika disetujui DPR, langkah ini diperkirakan dapat mengurangi overkapasitas lapas hingga 30%.

Baca juga: Ribuan Warga Binaan Rutan Kelas I Makassar Suarakan Hak Pilihnya

"Dengan jumlah seperti ini, diperkirakan baru bisa mengurangi kelebihan penghuni lapas sekitar 30%," ujarnya.

Usulan amnesti ini juga didasari oleh keinginan Presiden Prabowo untuk memperhatikan napi yang lebih membutuhkan rehabilitasi daripada hukuman pidana.

"Ada keinginan untuk melakukan upaya presiden ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan dan juga yang memang sebenarnya memerlukan rehabilitasi," tambah Supratman.

Amnesti merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam undang-undang, tetapi implementasinya tetap memerlukan persetujuan DPR. "Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah dengan DPR, tentu ini akan dijalankan," tutup Supratman.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta (ANTARA) - Law Minister Supratman Andi Agtas underscored the need to consider and study the discourse on electing regional leaders through members of local representative councils (DPRD).

The discourse was brought up by President Prabowo Subianto and Chairman of the Golkar Party, Bahlil Lahadalia, at a commemorative event of the party's 60th anniversary in Bogor, West Java, on Thursday (December 12).

"I think that is a good discourse that is worth considering. Note that the 1945 Constitution and General Election Law simply mandate the nation to elect regional heads democratically. A democratic election is not necessarily a direct one," he remarked in Jakarta on Friday.

Speaking to reporters at the Presidential Palace, Agtas observed that the indirect election discourse had surfaced due to the need to pursue a higher level of efficiency and safety during the implementation of an election.

"The president responded to the discourse proposed by the Golkar chairman. However, this proposal is nothing new among political parties, and based on my observation, it is well received by members of the public," he assessed.

Furthermore, he affirmed that the implementation of an indirect election would not be a setback for Indonesia, as he believes such an election might prove more practical.

"If (direct) regional head elections lead to turmoil, budget inefficiency, and underwhelming results, we need to conduct an in-depth study (of an indirect election)," he remarked.

On that note, the minister called on members of the public to allow the government and political parties to contemplate the discourse deeply.

"We still have much time, given the next cycle of regional head elections will occur in 2029," he concluded.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian amnesti atau pengampunan kepada puluhan ribu narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Namun, kepastian soal jumlah napi yang diberi amnesti masih menunggu pertimbangan DPR.

Hal ini disampaikan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas usai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Rapat itu juga turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; serta Menteri HAM Natalius Pigai.

"Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat.

Ia menuturkan, amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 warga binaan maupun narapidana yang memungkinkan diberikan amnesti.

Namun, jumlah pasti yang diberikan amnesti belum disepakati karena memerlukan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Secara prinsip, kata Supratman, Prabowo setuju untuk memberikan amnesti alias pengampunan.

"Yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa," ucap dia.

"Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikanya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada Parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," imbuh dia.

Adapun kasus yang berpotensi diberi pengampunan sesuai arahan Presiden adalah kasus penghinaan maupun kasus yang dijerat dengan UU ITE.

"Kita baru mengklasifikasi menyangkut soal tindak pidananya. Kemudian menyangkut soal orang yang sakit berkelanjutan. Namanya sementara akan diverifikasi lebih lanjut," sebut Supratman.

KENDAL, KOMPAS.com - Jauh dari pusat pemerintahan dan kota provinsi, warga Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, merasa rentan terhadap penyusupan ideologi anti Pancasila yang ekstrem.

Hal ini disampaikan oleh Agus Prayitno (32), seorang pemuda di desa yang terletak di pegunungan Dieng.

“Jujur, anak muda itu gampang tersesat. Bahasanya ya. Karena mereka kekurangan pemahaman tentang agama. Kemudian, ketika belajar agama, kebanyakan rata-rata ada yang salah,” ujar Agus saat ditemui di Balai Desa Sukorejo, Kendal, pada Jumat (13/12/2024).

Pernyataan Agus disampaikan setelah mengikuti acara diskusi dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang mengunjungi desanya untuk meninjau program Desa Siapsiaga yang telah berjalan sejak pertengahan 2024.

Dalam kesempatan itu, Agus meminta kepada Ketua BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, agar kegiatan penguatan ideologi untuk anak muda tidak hanya dilakukan di pusat kota.

“Setelah saya cari tahu, ternyata kegiatan BNPT ini (soal) kepemudaan, itu rata-rata hanya di provinsi atau di pusat, Pak. Padahal, kita yang di desa-desa ini, yang di akar rumput ini yang lebih penting, Pak,” kata Agus kepada Eddy dan jajarannya.

Agus mengaku baru mengetahui tentang BNPT ketika ditunjuk sebagai salah satu penggerak masyarakat di desanya.

Meskipun tidak menemukan kejanggalan, Agus menyatakan bahwa anak-anak di desa lebih mudah terpapar paham radikalisme.

Sebagai fasilitator sosialisasi, Agus menerima materi untuk menangkal radikalisme, termasuk cara mencegah penyusupan ideologis ekstrem melalui media digital.

“Media sosial itu tidak terbatas. Gampang semua orang bisa masuk. Gampang orang itu bisa membaca artikel. (Penyusupan) itu biasanya lebih sering lewat media sosial,” jelas Agus.

Namun, Agus menggarisbawahi bahwa materi terkait pencegahan penyusup melalui dunia digital masih belum lengkap.

“Belum ada (bimtek khusus dunia digital). Paling (warga diberitahu untuk) menghindari dari, kalau ada share kayak video perang, video tentang kekerasan, itu dihindari,” imbuhnya.

Sejak ditunjuk sebagai fasilitator, Agus telah mulai mendatangi rumah-rumah warga di kecamatan Sukorejo yang terdiri dari 9 RW dan 68 RT sejak Maret 2024.

Agus dan penggerak masyarakat lainnya secara aktif menyosialisasikan cara mengenali terorisme.

“Terorisme itu tidak bisa hanya dilihat dari fisiknya, kemudian dari cara mereka berpakaian. Karena, terorisme itu kita lihat dari pola pikirnya mereka yang radikal,” lanjut Agus.

Agus menambahkan bahwa salah satu ciri warga yang mungkin terpapar paham radikal adalah perbedaan pola pikir dan tabiat.

“Pola pikirnya mereka yang jelas tidak mau berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Mereka menolak kegiatan-kegiatan nasionalis seperti upacara bendera dan kegiatan warga lainnya,” jelasnya.

Meskipun Agus mengaku tidak mengetahui secara pasti ada tidaknya warga terpapar radikalisme di desanya, ia menyatakan bahwa beberapa warga enggan aktif dalam program BNPT.

Namun, Agus berpendapat bahwa ketidakaktifan tersebut bisa jadi disebabkan oleh kurangnya ketertarikan terhadap program yang ada.

Desa Sukorejo merupakan salah satu dari 50 desa di lima provinsi di Indonesia yang dilibatkan dalam program Desa Siapsiaga.

Program ini merupakan salah satu dari tujuh program prioritas BNPT untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia, sesuai dengan amanat UU No.5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, para tokoh masyarakat dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung dilatih melalui bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan pada Mei-Juni 2024.

Setelah mendapatkan pembekalan, para tokoh masyarakat ini kembali ke desa masing-masing untuk melakukan sosialisasi kepada warga mengenai ciri-ciri orang yang diduga terlibat dalam jaringan teroris dan kiat-kiat untuk mencegah diri terjaring golongan ekstrem.

KENDAL, KOMPAS.com - Jauh dari pusat pemerintahan dan kota provinsi, warga Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, merasa rentan terhadap penyusupan ideologi anti Pancasila yang ekstrem.

Hal ini disampaikan oleh Agus Prayitno (32), seorang pemuda di desa yang terletak di pegunungan Dieng.

“Jujur, anak muda itu gampang tersesat. Bahasanya ya. Karena mereka kekurangan pemahaman tentang agama. Kemudian, ketika belajar agama, kebanyakan rata-rata ada yang salah,” ujar Agus saat ditemui di Balai Desa Sukorejo, Kendal, pada Jumat (13/12/2024).

Pernyataan Agus disampaikan setelah mengikuti acara diskusi dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang mengunjungi desanya untuk meninjau program Desa Siapsiaga yang telah berjalan sejak pertengahan 2024.

Dalam kesempatan itu, Agus meminta kepada Ketua BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, agar kegiatan penguatan ideologi untuk anak muda tidak hanya dilakukan di pusat kota.

“Setelah saya cari tahu, ternyata kegiatan BNPT ini (soal) kepemudaan, itu rata-rata hanya di provinsi atau di pusat, Pak. Padahal, kita yang di desa-desa ini, yang di akar rumput ini yang lebih penting, Pak,” kata Agus kepada Eddy dan jajarannya.

Agus mengaku baru mengetahui tentang BNPT ketika ditunjuk sebagai salah satu penggerak masyarakat di desanya.

Meskipun tidak menemukan kejanggalan, Agus menyatakan bahwa anak-anak di desa lebih mudah terpapar paham radikalisme.

Sebagai fasilitator sosialisasi, Agus menerima materi untuk menangkal radikalisme, termasuk cara mencegah penyusupan ideologis ekstrem melalui media digital.

“Media sosial itu tidak terbatas. Gampang semua orang bisa masuk. Gampang orang itu bisa membaca artikel. (Penyusupan) itu biasanya lebih sering lewat media sosial,” jelas Agus.

Namun, Agus menggarisbawahi bahwa materi terkait pencegahan penyusup melalui dunia digital masih belum lengkap.

“Belum ada (bimtek khusus dunia digital). Paling (warga diberitahu untuk) menghindari dari, kalau ada share kayak video perang, video tentang kekerasan, itu dihindari,” imbuhnya.

Sejak ditunjuk sebagai fasilitator, Agus telah mulai mendatangi rumah-rumah warga di kecamatan Sukorejo yang terdiri dari 9 RW dan 68 RT sejak Maret 2024.

Agus dan penggerak masyarakat lainnya secara aktif menyosialisasikan cara mengenali terorisme.

“Terorisme itu tidak bisa hanya dilihat dari fisiknya, kemudian dari cara mereka berpakaian. Karena, terorisme itu kita lihat dari pola pikirnya mereka yang radikal,” lanjut Agus.

Agus menambahkan bahwa salah satu ciri warga yang mungkin terpapar paham radikal adalah perbedaan pola pikir dan tabiat.

“Pola pikirnya mereka yang jelas tidak mau berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Mereka menolak kegiatan-kegiatan nasionalis seperti upacara bendera dan kegiatan warga lainnya,” jelasnya.

Meskipun Agus mengaku tidak mengetahui secara pasti ada tidaknya warga terpapar radikalisme di desanya, ia menyatakan bahwa beberapa warga enggan aktif dalam program BNPT.

Namun, Agus berpendapat bahwa ketidakaktifan tersebut bisa jadi disebabkan oleh kurangnya ketertarikan terhadap program yang ada.

Desa Sukorejo merupakan salah satu dari 50 desa di lima provinsi di Indonesia yang dilibatkan dalam program Desa Siapsiaga.

Program ini merupakan salah satu dari tujuh program prioritas BNPT untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia, sesuai dengan amanat UU No.5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, para tokoh masyarakat dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung dilatih melalui bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan pada Mei-Juni 2024.

Setelah mendapatkan pembekalan, para tokoh masyarakat ini kembali ke desa masing-masing untuk melakukan sosialisasi kepada warga mengenai ciri-ciri orang yang diduga terlibat dalam jaringan teroris dan kiat-kiat untuk mencegah diri terjaring golongan ekstrem.

KENDAL, KOMPAS.com - Jauh dari pusat pemerintahan dan kota provinsi, warga Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, merasa rentan terhadap penyusupan ideologi anti Pancasila yang ekstrem.

Hal ini disampaikan oleh Agus Prayitno (32), seorang pemuda di desa yang terletak di pegunungan Dieng.

“Jujur, anak muda itu gampang tersesat. Bahasanya ya. Karena mereka kekurangan pemahaman tentang agama. Kemudian, ketika belajar agama, kebanyakan rata-rata ada yang salah,” ujar Agus saat ditemui di Balai Desa Sukorejo, Kendal, pada Jumat (13/12/2024).

Pernyataan Agus disampaikan setelah mengikuti acara diskusi dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang mengunjungi desanya untuk meninjau program Desa Siapsiaga yang telah berjalan sejak pertengahan 2024.

Dalam kesempatan itu, Agus meminta kepada Ketua BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, agar kegiatan penguatan ideologi untuk anak muda tidak hanya dilakukan di pusat kota.

“Setelah saya cari tahu, ternyata kegiatan BNPT ini (soal) kepemudaan, itu rata-rata hanya di provinsi atau di pusat, Pak. Padahal, kita yang di desa-desa ini, yang di akar rumput ini yang lebih penting, Pak,” kata Agus kepada Eddy dan jajarannya.

Agus mengaku baru mengetahui tentang BNPT ketika ditunjuk sebagai salah satu penggerak masyarakat di desanya.

Meskipun tidak menemukan kejanggalan, Agus menyatakan bahwa anak-anak di desa lebih mudah terpapar paham radikalisme.

Sebagai fasilitator sosialisasi, Agus menerima materi untuk menangkal radikalisme, termasuk cara mencegah penyusupan ideologis ekstrem melalui media digital.

“Media sosial itu tidak terbatas. Gampang semua orang bisa masuk. Gampang orang itu bisa membaca artikel. (Penyusupan) itu biasanya lebih sering lewat media sosial,” jelas Agus.

Namun, Agus menggarisbawahi bahwa materi terkait pencegahan penyusup melalui dunia digital masih belum lengkap.

“Belum ada (bimtek khusus dunia digital). Paling (warga diberitahu untuk) menghindari dari, kalau ada share kayak video perang, video tentang kekerasan, itu dihindari,” imbuhnya.

Sejak ditunjuk sebagai fasilitator, Agus telah mulai mendatangi rumah-rumah warga di kecamatan Sukorejo yang terdiri dari 9 RW dan 68 RT sejak Maret 2024.

Agus dan penggerak masyarakat lainnya secara aktif menyosialisasikan cara mengenali terorisme.

“Terorisme itu tidak bisa hanya dilihat dari fisiknya, kemudian dari cara mereka berpakaian. Karena, terorisme itu kita lihat dari pola pikirnya mereka yang radikal,” lanjut Agus.

Agus menambahkan bahwa salah satu ciri warga yang mungkin terpapar paham radikal adalah perbedaan pola pikir dan tabiat.

“Pola pikirnya mereka yang jelas tidak mau berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Mereka menolak kegiatan-kegiatan nasionalis seperti upacara bendera dan kegiatan warga lainnya,” jelasnya.

Meskipun Agus mengaku tidak mengetahui secara pasti ada tidaknya warga terpapar radikalisme di desanya, ia menyatakan bahwa beberapa warga enggan aktif dalam program BNPT.

Namun, Agus berpendapat bahwa ketidakaktifan tersebut bisa jadi disebabkan oleh kurangnya ketertarikan terhadap program yang ada.

Desa Sukorejo merupakan salah satu dari 50 desa di lima provinsi di Indonesia yang dilibatkan dalam program Desa Siapsiaga.

Program ini merupakan salah satu dari tujuh program prioritas BNPT untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia, sesuai dengan amanat UU No.5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, para tokoh masyarakat dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung dilatih melalui bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan pada Mei-Juni 2024.

Setelah mendapatkan pembekalan, para tokoh masyarakat ini kembali ke desa masing-masing untuk melakukan sosialisasi kepada warga mengenai ciri-ciri orang yang diduga terlibat dalam jaringan teroris dan kiat-kiat untuk mencegah diri terjaring golongan ekstrem.

Jakarta -

Pemerintah melakukan pembahasan pemberian amnesti terhadap warga binaan atau narapidana. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebutkan ada kemungkinan 44 ribu warga binaan yang diberi amnesti.

"Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44 ribu sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian ini kan baru paparan," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Angka tersebut baru sebatas usulan. Supratman mengatakan Presiden Prabowo Subianto setuju dengan pemberian amnesti dan akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama DPR.

"Yang kedua prinsipnya Presiden setuju untuk pemberian amnesti. Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikannya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," katanya.

Supratman mengatakan pemberian amnesti ke 44 ribu napi itu, kalau disetujui, dapat mengurangi kelebihan penghuni lapas. Dia mengatakan overload lapas dapat dikurangi 30%.

"Kalau dengan jumlah yang diperkirakan seperti itu, baru mengurangi kurang lebih sekitar 30%," ujarnya.

Sebelumnya, Supratman menjelaskan, ada keinginan Prabowo untuk memberikan amnesti ke warga binaan dengan alasan kemanusiaan. Sebab, ada warga binaan yang memang seharusnya dilakukan rehabilitasi.

"Ada keinginan untuk melakukan upaya presiden ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan dan juga yang memang sebenarnya memerlukan rehabilitasi," ujarnya.

Supratman mengatakan amnesti merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada presiden. Dalam rapat ini akan dibahas kajian awal. Setelah kajian selesai, pihaknya akan meminta persetujuan ke DPR.

"Kalau amnesti itu kan memang hak yang diberikan oleh undang-undang kepada presiden dan kalau itu berjalan nanti akan presiden akan meminta pertimbangan kepada DPR, kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah dengan DPR tentu ini akan dijalankan," ujarnya.

"Tapi sekali lagi hari ini baru kami akan paparkan kepada beliau dan tindak lanjut nanti setelah ada keputusan saya sampaikan," lanjut Supratman.

Lihat juga Video '2 Napi Sumedang Kabur saat Pos Jaga Kosong':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(eva/haf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi tengah menyelidiki dugaan adanya pihak-pihak yang berperan sebagai koordinator dalam mendatangkan warga negara asing (WNA) asal Vietnam untuk dijadikan pekerja seks komersial (PSK) di Jakarta Utara.

Penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari penangkapan 12 WNA Vietnam yang bekerja di Indonesia tanpa izin resmi.

Para WNA tersebut ditangkap pada Kamis (12/12/2024) setelah petugas menerima laporan mengenai keberadaan mereka yang bekerja sebagai pemandu karaoke sekaligus menawarkan jasa seks di tempat hiburan malam.

"Nah itu tadi yang saya bilang tadi kan kami coba dalami untuk siapa yang menjadi koordinatornya, kemudian dia sampai kesini bagaimana. Yang pasti sedang melakukan pendalaman oleh kita,” ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman saat konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jumat (13/12/2024).

Yuldi menambahkan bahwa hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa para WNA tersebut tidak datang secara rombongan, meskipun berasal dari negara yang sama.

Mereka memasuki Indonesia secara individu dalam waktu yang berbeda-beda.

Namun, setelah di Indonesia para WNA kemudian bekerja sebagai pemandu karaoke sekaligus PSK di tempat hiburan malam yang sama.

“Jadi mereka tidak secara rombongan, tetapi seperti orang mau liburan ke Indonesia. Ternyata di sini mereka melakukan kegiatan yang tadi saya bilang pekerja seks komersial,” ungkap Yuldi.

Saat ini, pihak imigrasi masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi siapa yang menjadi koordinator dalam jaringan ini dan bagaimana mereka bisa sampai ke Indonesia.

Namun, Yuldi belum menjelaskan secara perinci langkah-langkah yang akan diambil, termasuk kemungkinan mengusut keterlibatan pengelola tempat hiburan malam tersebut.

“Kami sedang melakukan pendalaman, kan baru diamankan kemarin,” ucap Yuldi.

Sebelumnya, Yuldi menjelaskan bahwa penangkapan 12 WNA Vietnam tersebut dilakukan pada Kamis (12/12/2024), setelah petugas mendapatkan laporan adanya WNA yang bekerja di Indonesia tanpa izin resmi.

“Penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke kita, kemudian dari laporan tersebut kita tindak lanjuti. Kemudian kemarin kita melakukan penindakan di TKP, dan ternyata benar ditemukan ada 12 warga negara Vietnam yang melakukan kegiatan menjadi pekerja seks komersial,” ujar Yuldi saat konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jumat (13/12/2024).

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa para WNA tersebut masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan, bukan untuk keperluan bekerja.

“12 warga negara tersebut masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan, yaitu bebas visa kunjungan atau BVK. Ada juga yang menggunakan visa kunjungan saat kedatangan atau VKSK dengan tujuan wisata,” kata Yuldi.

Menurut Yuldi, para WNA tersebut mengaku telah tinggal di Indonesia selama satu hingga dua bulan terakhir dan selama itu mereka bekerja secara ilegal sebagai pemandu karaoke dan menawarkan jasa seks.

“Jadi berkedok sebagai Ladies Companion atau LC. Adapun tarif yang dikenakan oleh penyelenggara yaitu sebesar Rp 5.600.000 per orang untuk satu kali kencan,” jelasnya.

Atas pelanggaran tersebut, para WNA dikenakan sanksi deportasi sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Mereka juga terancam denda hingga Rp 500 juta dan pelarangan masuk ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

“Jadi akan dilakukan deportasi, selanjutnya akan ditangkal. Penangkalan dari semua warga ini bisa sampai dua tahun. Saat ini mereka diamankan di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi,” ujr Yuldi.