Kom13

3 Napi Tewas usai Pesta Miras Oplosan, Anggota DPRD: Lapas Itu Tempat Pembinaan... Halaman all

PADANG, KOMPAS.com - Tokoh masyarakat Sumatera Barat, Nofrizon, meminta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumbar dan Lapas Kelas II A Bukittinggi bertanggung jawab atas tragedi pesta miras oplosan yang menewaskan tiga orang warga binaan Lapas Bukittinggi.

"Kanwil dan Lapas harus bertanggung jawab dan usut tuntas kasus ini secara transparan," kata Nofrizon yang dihubungi Kompas.com, Senin (5/5/2025).

Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar itu menyebutkan tragedi tersebut sangat memilukan karena terjadi pada warga yang dibina di Lapas.

Anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan Bukittinggi dan Agam itu menilai banyak kejanggalan dalam kasus tersebut.

"Hasil pemeriksaan awalnya disebutkan disebabkan keracunan alkohol yang disalahgunakan, tapi sebanyak 200 mililiter. Apa benar alkohol sebanyak itu yang diminum bersama-sama dan dicampur air, minuman sachet, serta batu es bisa menyebabkan tiga orang meninggal?" kata Nofrizon.

Nofrizon menginginkan kasus itu dibuka secara terang benderang dan jika ada unsur kelalaian harus ditindak.

"Lapas itu tempat pembinaan. Jadi harus diusut tuntas secara transparan," jelas Nofrizon.

Nofrizon pun mendesak tim investigasi yang dibentuk agar bisa bekerja maksimal dan hasilnya diumumkan kepada publik.

"Kita ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di Lapas itu," kata Nofrizon.

Napi tewas karena miras oplosan

Sebelumnya diberitakan puluhan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bukittinggi, Sumatera Barat, diduga mengalami keracunan usai pesta minuman alkohol oplosan untuk parfum.

Awalnya, satu di antaranya dilaporkan meninggal dunia dan 22 orang lainnya dirawat di rumah sakit.

"Benar. Ada kejadian warga binaan Lapas Bukittinggi yang keracunan massal kemarin," kata Kapolresta Bukittinggi Kombes Pol Yessy Kurniati yang dihubungi Kompas.com, Kamis (1/5/2025).

Yessy menyebut satu di antaranya dilaporkan meninggal dunia di RSUD Bukittinggi.

Sedangkan 22 orang lainnya dirawat di RS Ahmad Muchtar Bukittinggi dan akhirnya dilaporkan dua di antaranya meninggal dunia sehingga total meninggal menjadi tiga orang.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Pemasyarakatan Sumatera Barat, Marselina Budiningsih, menyebutkan pihaknya bersama Polresta Bukittinggi membentuk tim investigasi terkait kasus keracunan makanan itu.

Keliru: Akun Instagram pbhi.nasional Milik Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Akun pbhi.nasional [arsip] di Instagram, mengklaim sebagai akun resmi milik Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI).

Akun itu mengunggah poster-poster yang memuat foto dan pernyataan Ketua PBHI Julius Ibrani. Beberapa konten juga mempublikasikan sikap mendukung revisi terhadap UU TNI, RUU KUHAP, dan pembangunan pagar laut.

Namun, benarkah akun Instagram tersebut dimiliki atau dikelola PBHI?

PEMERIKSAAN FAKTA

Tempo mewawancarai ketua PBHI, Julius Ibrani, dan membandingkan dengan akun Instagram PBHI. Hasilnya, akun @pbhi.nasional di Instagram adalah akun palsu yang mencatut nama PBHI.

Ketua PBHI Julius Ibrani menyatakan, akun tersebut palsu yang bertujuan menyebarkan informasi keliru terkait sikap-sikap PBHI terhadap isu-isu yang diadvokasi oleh lembaga tersebut.

Akun asli PBHI di Instagram yakni @pbhi_nasional (menggunakan tanda garis bawah) bukan @pbhi.nasional (menggunakan tanda titik).

Julius mengatakan, selain nama akun yang palsu, konten-konten dalam akun tersebut memutarbalikkan pernyataan resmi PBHI. Misalnya terkait revisi UU TNI. Dalam akun palsu itu, PBHI disebut mendukung revisi UU TNI. Padahal, sesungguhnya PBHI mengkritik perubahan beleid tersebut sebagaimana dilaporkan Tempo.

Kemudian, terkait klaim dukungan terhadap RUU KUHAP yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI. Padahal, PBHI dan koalisi masyarakat sipil mengkritik proses pembahasan dan isi RUU tersebut, sebagaimana tercantum dalam keterangan resmi di website mereka.

Demikian juga terkait pagar laut. Faktanya, PBHI menyatakan pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten, telah melanggar 13 peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimuat oleh Tempo.

PBHI telah menyebarkan pemberitahuan mengenai akun palsu tersebut dan meminta solidaritas masyarakat untuk melaporkan akun palsu tersebut.

PBHI adalah NGO yang didirikan pada 1996 dan berfokus memperjuangkan hak-hak manusia. Selain Instagram, akun resmi mereka lainnya adalah @pbhi_nasional di X, @pbhi_nasional di TikTok, PBHI Nasional di YouTube, dan website resmi www.pbhi.or.id.

KESIMPULAN

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan akun @pbhi.nasional merupakan akun Instagram Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) adalah klaim keliru.

TIM CEK FAKTA TEMPO

** Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email[email protected]

Apa Sanksi Hukum bagi Pelaku Pemalsuan Ijazah? - Kompas.com

KOMPAS.com - Ijazah kerap digunakan sebagai dokumen pendukung untuk berbagai keperluan, seperti melamar pekerjaan, mengajukan kenaikan jabatan, hingga mencalonkan diri dalam jabatan publik.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024, ijazah adalah dokumen resmi yang menyatakan seseorang telah lulus dari satuan pendidikan tertentu, baik pada jalur formal maupun nonformal.

Karena statusnya sebagai bukti kelulusan, ijazah memiliki peran penting dalam berbagai proses administrasi yang membutuhkan pengakuan terhadap jenjang pendidikan seseorang.

Nah, tak jarang, penggunaan ijazah palsu terjadi untuk memenuhi syarat administratif dalam situasi tertentu.

Lalu, bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang penggunaan ijazah palsu di Indonesia?

Hukuman untuk pelaku pemalsuan ijazah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Dr. Heri Hartanto, menyebut pemalsuan ijazah termasuk perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.

Menurutnya, pemalsuan ijazah masuk dalam kategori delik pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Heri menjelaskan bahwa delik ini mencakup tiga bentuk, yaitu memalsukan surat, menggunakan surat palsu, dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam surat atau akta otentik.

“Pemalsu ijazah adalah orang yang membuat ijazah palsu seolah-olah asli,” ujar Heri saat diwawancarai Kompas.com, Senin (5/5/2025).

Ia menambahkan, unsur-unsur pemalsuan ijazah pada dasarnya sama dengan pemalsuan surat secara umum.

Dampak pemalsuan ijazah

Dosen yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (P3KHAM) LPPM UNS itu menyebut bahwa pemalsuan dokumen dapat menimbulkan dampak hukum yang serius.

Salah satu dampaknya adalah munculnya hak atau hilangnya kewajiban bagi pihak yang menggunakan dokumen palsu.

Misalnya, surat palsu yang menyatakan pembebasan utang bisa digunakan untuk menghindari kewajiban membayar utang tersebut.

Menurut Heri, pelaku pemalsuan tidak selalu orang yang menggunakan dokumen palsu.

"Terkadang ditemukan surat palsu yang digunakan seseorang untuk kepentingan dia sendiri, tetapi tidak diketahui siapa yang membuat surat tersebut," jelasnya.

Dalam kasus seperti ini, kata Heri, pengguna tetap bisa dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 263 ayat 2 KUHP.

Ia juga menjelaskan bentuk lain dari pemalsuan dokumen, yaitu dengan memasukkan keterangan palsu ke dalam dokumen resmi atau akta otentik. Artinya, dokumen aslinya sah secara hukum, tetapi alasan atau dasar penerbitannya tidak benar.

Heri mencontohkan kasus pemalsuan surat hibah untuk memperoleh sertifikat tanah.

“Sertifikat tanahnya asli, tapi karena surat hibahnya palsu, sertifikat tersebut batal demi hukum,” jelasnya. Perbuatan seperti ini diatur dalam Pasal 264 KUHP.

Heri menyebutkan, ancaman hukuman untuk pelaku pemalsuan dokumen, termasuk ijazah, bsia berupa penjara maksimal 6 tahun.

"Sedangkan jika yang dipalsukan adalah akta otentik atau keterangan di dalamnya, ancaman hukumannya bisa mencapai 8 tahun penjara," terangnya.

Senada dengan Hery, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Dr. Muhammad Rustamaji, mengatakan pemalsu ijazah dapat dikenakan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara.

Sementara itu, jika mengacu pada KUHP baru atau UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku mulai 2 Januari 2026, orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah bisa dihukum pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta.

"Kalau KUHP saat ini atau WvS tinggalan Belanda hanya mengatur sanksi pidana penjara 6 tahun bagi pembuat surat palsu berdasarkan Pasal 263 ayat (1), maupun pengguna surat palsu yang diketahuinya palsu sebagaimana Pasal 263 ayat (2)," jelasnya.

Satgas Percepatan Investasi guna perlindungan hukum investor

Makassar (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Agus Salim menegaskan, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum bagi inventor yang akan menginvestasikan modalnya dalam hal pembangunan dan menunjang kesejahteraan rakyat.

"Satgas ini dibentuk guna merespons rendahnya investasi di Sulsel. Karena itu, tagline dari satgas ini adalah One Stop Solution. Memberi kepastian hukum bagi calon investor, terutama mengurai izin yang berbelit-belit," papar Agus menegaskan saat rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin.

Ia menyampaikan, awal mula pembentukan hingga progres Satgas Percepatan Investasi di Sulsel untuk meningkatkan potensi nilai investasi bagi investor serta menjadi solusi penyelesaian hambatan dan masalah investasi di Sulsel.

Agus menyatakan pembentukan Satgas ini telah mendapat respons positif dari dunia usaha. Selain itu, hadirnya investasi yang masuk ke Sulsel akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

“Mari kita sama-sama hilangkan ego sektoral demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen," papar Agus berpesan.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pada kesempatan itu mengapresiasi pembentukan Satgas Percepatan Investasi yang digagas Kajati Sulsel. Pihaknya memberikan garansi dan mendukung penuh kinerja Satgas tersebut.

"Saya mendukung Satgas ini, karena sangat berguna bagi Pemprov Sulsel, dunia usaha dan masyarakat. Permasalahan investasi memang harus diselesaikan dengan duduk bersama-sama," tutur Andi Sudirman.

Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Investasi Sulsel itu juga dilanjutkan dengan membahas progres dan permasalahan pembangunan Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa. Berbagai permasalahan langsung dicarikan solusinya lewat Satgas Percepatan Investasi.

Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin pada Rapat Koordinasi tersebut juga menyampaikan apresiasi atas keberadaan Satgas Percepatan Investasi yang dibentuk oleh Kajati Sulsel Agus Salim.

"Terkait Bendung Jenelata, saat ini sudah dibayarkan 22 persen dari total bidang tanah, sementara total luas lahan yang harus dibebaskan mencapai 90 persen. Kami berterima kasih kepada Kajati Sulsel beserta jajarannya. Satgas ini benar-benar membantu kami di Pemkab Gowa untuk mempercepat proses pembangunan," ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menambahkan, hadirnya Satgas ini dinilai efektif dalam mengawal jalannya pembangunan serta menjadi solusi atas berbagai hambatan investasi di Sulawesi Selatan, termasuk proyek strategis Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa.

Hal Ini yang Disinyalir Jadi Alasan Hasan Nasbi Lepas Jabatan Kepala PCO

Jakarta -

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengajukan pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menseneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Penunjukan Prasetyo Hadi sebagai jubir Presiden Prabowo disinyalir jadi faktor kuat Hasan memilih mundur.

Keputusan Hasan mundur diumumkan kepada publik pada 28 April 2025 melalui kanal YouTube Total Politik. Dalam video itu, Hasan berangkat dari rumahnya menaiki mobil berpelat nomor RI-33 menuju kantor PCO, yang berada di luar kompleks Istana Presiden Republik Indonesia.

Di kantornya, Hasan membuat surat pengunduran dirinya dan ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Sifatnya: sangat segera.

Hasan sendiri diduga ingin menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri ke Prabowo. Dia sudah meminta waktu untuk bertemu, "Setkab meminta untuk menunggu ketemu Presiden dulu, tapi ditunggu sampai seminggu nggak ketemu-ketemu," ungkap sumber dikutip dari detikX.

Setelah tidak kunjung ada pertemuan itulah, Hasan baru menyampaikan pengunduran dirinya kepada staf PCO melalui pesan WhatsApp. Menurut sumber detikX di lingkaran dekat Hasan, situasi di PCO dalam beberapa bulan terakhir memang cukup berat bagi Hasan. Hampir setiap bulan, Hasan harus menalangi gaji puluhan staf PCO lantaran anggaran negara belum juga cair sampai hari ini.

Di tengah situasi yang sulit itu, Hasan juga terus-menerus mendapat kritik terkait sejumlah pernyataannya yang kontroversial. Setiap hari, kata sumber ini, ada saja pemberitaan negatif terkait Hasan dan PCO secara kelembagaan.

Apalagi pada 17 April 2025, Prabowo malah menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicaranya. Keputusan Prabowo ini dirasa telah mendelegitimasi kewenangan Hasan sebagai Kepala PCO.

Sumber detikX mengatakan Hasan cukup terkejut atas keputusan itu. Sebab, sehari sebelum penunjukan Prasetyo Hadi sebagai jubir Presiden, Letkol Teddy sempat memanggil Hasan ke Istana Negara dan meyakinkan Hasan bahwa posisinya sebagai Kepala PCO tetap aman dan tidak akan diganti.

"Dievaluasi nggak, mau diganti nggak, cuma dibilang, 'Pak Hasan tenang, posisi Pak Hasan aman'," kata sumber yang mengetahui pertemuan itu.

Ditambah, setelah itu, pemerintah malah membentuk Tim Satuan Tugas Komunikasi (Satgas Komunikasi), yang seolah-olah menyinggung kinerja Hasan yang dianggap buruk. Satgas Komunikasi dibentuk secara informal untuk memperbaiki komunikasi kebijakan pemerintah yang selama ini dianggap kurang baik.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang, bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional," kata Hasan. detikcom telah mendapat izin dari Hasan untuk mengutip pernyataannya tersebut.

Hasan tidak menjelaskan secara terperinci alasannya mundur dari kursi Kepala PCO. Dia hanya mengatakan tidak akan jauh-jauh dari dunia politik dan pemerintahan.

"Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang," ungkap Hasan.

Video: Hasan Nasbi Ikut Sidang Kabinet Meski Sudah Ajukan Mundur dari PCO

(astj/astj)

Menko Yusril nilai belum ada urgensi terbitkan Perppu perampasan aset

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan belum ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perampasan aset.

"Enggak, belum ada alasan untuk mengeluarkan Perppu untuk itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Yusril menjelaskan bahwa Perppu hanya diterbitkan dalam kondisi kegentingan yang memaksa, sementara saat ini Undang-Undang terkait pemberantasan korupsi, baik dalam UU tindak pidana korupsi serta lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan KPK, dinilai masih efektif untuk menangani hal tersebut.

Jadi saya kira belum ada urgensinya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tapi ya semuanya terserah kita kembalikan kepada Presiden," ujar dia.

Yusril mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

Pemerintah, kata dia, masih menunggu kepastian dari DPR untuk mulai membahas rancangan undang-undang tersebut, termasuk kemungkinan untuk merevisi draf yang sudah diajukan sejak 2023 itu.

"Begitu nanti DPR sudah menyiapkan, sudah siap untuk membahas kan tentu Presiden akan mengeluarkan surat Presiden menunjuk menteri yang akan membahas rancangan undang-undang itu sampai selesai.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah menaruh perhatian serius terhadap percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dia mengatakan telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mematangkan draf RUU tersebut.

"Tadi pagi saya bersama-sama Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draf terakhir ini. Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan membuka peluang pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset bergulir tahun ini.

"Saya kira tahun ini karena kemarin 'kan jelas 'kan arahan Bapak Presiden kemarin. Nah, itu harus kami ejawantahkan dalam melakukan itu," kata Sturman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Meski demikian, dia menyebut sampai dengan saat ini Baleg DPR RI belum mendapatkan penugasan dari pimpinan DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU tersebut.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mendukung pembahasan dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini disampaikan saat berpidato dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

"Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-undang Perampasan Aset," kata Presiden Prabowo.

Kepala Negara menekankan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku korupsi yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya.

MUI Sulsel keluarkan fatwa hukum Sobis yang jadi modus penipuan daring

Pelaku yang biasa disebut Passobis biasanya menggunakan identitas palsu atau informasi pribadi orang lain untuk melakukan transaksi ataupun aktivitas ilegal secara daring

Makassar (ANTARA) - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan fatwa tentang hukum Sosial Bisnis (Sobis) yang merupakan modus penipuan online yang pelakunya mayoritas dari salah satu kabupaten di provinsi itu.

"Pelaku yang biasa disebut Passobis biasanya menggunakan identitas palsu atau informasi pribadi orang lain untuk melakukan transaksi ataupun aktivitas ilegal secara daring, misalnya membuka rekening bank dan melakukan transaksi online," kata Ketua MUI Sulsel KH Rusydi Khalid di Makassar, Senin.

Dia mengatakan Passobis biasanya menggunakan taktik manipulasi psikologis untuk menciptakan kepanikan atau penawaran menggiurkan untuk memperoleh informasi pribadi atau uang dari korban.

Termasuk, kata dia, melakukan penipuan investasi palsu atau bodong sehingga penipuan tersebut menurut KUHP adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, baik memakai nama palsu, identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk membujuk orang lain menyerahkan barang, memberikan uang, atau menghapuskan piutang.

Mencermati praktek Sobis tersebut, lanjut Rusydi, setelah menimbang, memperhatikan dalil Al Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat para ulama tentang penipuan, termasuk pendapat saran dan masukan yang berkembang pada diskusi musyawarah Komisi Fatwa MUI Sulsel pada Jumat (21/3) lalu, serta dampak ekonomi dan kerugian material serta psikologis yang ditimbulkannya, maka MUI memutuskan dan menetapkan bahwa hukum Sobis itu diharamkan dalam syariat Islam.

Juga dinyatakan bahwa harta yang diperoleh dari kegiatan Sobis adalah haram dan memanfaatkan harta tersebut juga haram.

Passobis dapat dikenakan hukuman ta'zir atau sanksi sesuai dengan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu MUI Sulsel juga merekomendasikan enam poin, yakni pertama penguatan pendidikan dan literasi digital dengan cara meningkatkan program edukasi tentang bahaya penipuan online dan literasi digital di semua tingkat masyarakat.

Kedua, penegakan hukum yang tegas dengan memberi sanksi kepada Passobis sebagai efek jera. Ketiga, kolaborasi multisektor dengan mendorong kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, toko agama, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan Sobis.

Keempat, peningkatan kesadaran agama dengan memperkuat peran ulama dan tokoh agama setempat dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang larangan penipuan dalam Islam.

Kelima. pengembangan teknologi dan peningkatan sistem keamanan digital dan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber.

Keenam, program pemberdayaan generasi muda dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan peluang kerja untuk mencegah keterlibatan mereka dalam praktik Sobis.