JAKARTA, iNewsTangsel.id - Hukum adalah salah satu pilar utama peradaban manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Sebagai negara hukum yang merdeka dan berdaulat, Indonesia idealnya memiliki sistem hukum nasional yang berbasis pada jati diri dan kepribadian bangsa, serta mengacu pada filosofi dan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia, yang terkristal dalam Pancasila.

Hal ini disampaikan Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema "Mempersoalkan Paradigma Hukum Nasional: Mewujudkan Negara Hukum Pancasila” yang diselenggarakan secara daring, Jumat (13/12/2024).

Pontjo menjelaskan bahwa tatanan ideal masyarakat harus dibangun dan diwujudkan melalui hukum, karena hukum memiliki fungsi membentuk dan menciptakan tatanan sosial. Dengan demikian, hukum di Indonesia seharusnya berfungsi untuk memperkuat identitas keindonesiaan sekaligus peradaban sosial bangsa. Oleh sebab itu, menurutnya, sangat relevan dan mendesak untuk merefleksikan paradigma hukum nasional yang ada.

“Jika kita melihat lebih dalam pada substansi, struktur, dan budaya hukum di Indonesia, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Agenda pembaruan hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia harus terus dilanjutkan. Namun, kenyataannya hingga saat ini, sistem hukum kita masih banyak mewarisi paradigma civil law dari masa kolonial Belanda,” ungkap Pontjo.

Ia juga mengakui bahwa Indonesia telah mengadopsi beberapa elemen dari tradisi common law, terutama prinsip rule of law. Namun dalam praktiknya, karakteristik civil law tetap dominan. Tradisi ini tercermin dalam pendekatan hukum positivistik yang bersifat legal-formal, berpusat pada teks undang-undang sebagai sumber hukum utama, dan sangat mengutamakan kepastian hukum.

“Tradisi ini cenderung mengabaikan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam pandangan positivistik, hukum yang dibuat oleh penguasa secara legal-formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum. Akibatnya, ruang untuk mengakomodasi hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat menjadi sangat terbatas,” jelasnya.

Menurut Pontjo, tradisi hukum yang terlalu positivistik dan legal-formal rentan terpengaruh bias kekuasaan politik. Produk hukum yang dihasilkan sering kali hanya menjadi alat untuk melegitimasi kepentingan politik eksekutif maupun legislatif.

“Hukum yang seperti ini mudah tergelincir menjadi instrumen kekuasaan, yang oleh para teoritikus hukum kritis disebut sebagai autocratic legalism. Fenomena ini berhubungan erat dengan menurunnya kualitas demokrasi, pengabaian kedaulatan rakyat, dan melemahnya keadilan sosial. Ciri-cirinya terlihat pada demokrasi yang cacat serta semakin menyempitnya ruang partisipasi warga,” tutup Pontjo. 

Editor : Hasiholan Siahaan

Solo -

Pelaku penganiayaan terhadap mahasiswa koas di Palembang kini telah ditetapkan menjadi tersangka. Pelaku yang bernama Datuk (37) menyerahkan diri ke polisi.

Datuk dihadirkan dalam jumpa pers yang digelar di Polda Sumatra Selatan, hari ini. Pria yang video penganiayaannya sempat viral itu terlihat mengenakan baju tahanan berwarna orange.

"Betul, pelaku FD (Datuk) telah ditetapkan sebagai tersangka per tadi malam," ungkap Dirreskrimum Polda Sumsel Kombes Anwar Reksowidjojo, dikutip dari detikSumbagsel, Sabtu (14/12/2024).

Dia menyebut Datuk telah menyerahkan diri ke polisi, kemarin. Pihaknya langsung melakukan pemeriksaan yang dilanjutkan dengan penetapan tersangka.

"Kemarin, tersangka menyerahkan diri dengan didampingi keluarga dan kuasa hukumnya. Setelahnya langsung dilakukan pemeriksaan oleh Subdit III Ditreskrimum (Polda Sumsel) hingga ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Dilansir detikSumbagsel, viral calon dokter muda (koas) di Palembang dianiaya, diduga karena masalah piket jaga di malam Tahun Baru.

Dalam video berdurasi 12 detik yang beredar, tampak seorang koas yang masih mengenakan pakaian tugas dipukuli oleh seorang pria berkaus merah. Diketahui peristiwa terjadi di sebuah kafe di Jalan Demang pada Rabu (11/12).

Pria berbaju merah itu terlihat emosi dan memukuli korban beberapa kali di bagian kepala. Sejumlah rekan kerja korban dan orang lain di kafe tampak berusaha melerai.

Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka memar di bagian wajah. Satu matanya juga memerah. Saat ini korban dirawat di RS Bhayangkara Palembang. Kejadian itu juga sudah dilaporkan ke polisi.

Pengacara pelaku, Titis Rachmawati mengakui masalah itu dipicu oleh pembagian jadwal koas. Adapun penganiayaan terjadi akibat salah paham.

Peristiwa bermula saat seorang wanita bernama Lina mengajak korban yang bernama Lutfi untuk bertemu.

Titis menjelaskan Lina merupakan ibu dari L, koas junior Lutfi. Akibat dari kesalahpahaman antara L dan korban Lutfi, maka Lina hendak membicarakan penjadwalan tersebut. Mereka kemudian bertemu di sebuah kafe pada pada Rabu (11/12/2024) sore.

"Lina ini bertujuan untuk berkomunikasi dengan korban, mungkin anaknya tidak dapat berkomunikasi dengan rekan kerjanya. Ini hanya penjadwalan, mungkin dari anak si L ada beban yang terlalu berat dan mungkin ada sesuatu yang tidak diperlakukan yang sama, itu miskom saja," ujar Titis.

Saat pertemuan tersebut, Lina datang bersama sopir pribadinya, yakni Datuk. Sementara korban Lutfi datang bersama teman-temannya. Di tengah pembahasan, tiba-tiba D memukul Lutfi seperti dalam video yang tersebar.

(ahr/ahr)

Solo - Pelaku penganiayaan terhadap mahasiswa koas di Palembang kini telah ditetapkan menjadi tersangka. Pelaku yang bernama Datuk (37) menyerahkan diri ke polisi.

Datuk dihadirkan dalam jumpa pers yang digelar di Polda Sumatra Selatan, hari ini. Pria yang video penganiayaannya sempat viral itu terlihat mengenakan baju tahanan berwarna orange.

"Betul, pelaku FD (Datuk) telah ditetapkan sebagai tersangka per tadi malam," ungkap Dirreskrimum Polda Sumsel Kombes Anwar Reksowidjojo, dikutip dari detikSumbagsel, Sabtu (14/12/2024).

Dia menyebut Datuk telah menyerahkan diri ke polisi, kemarin. Pihaknya langsung melakukan pemeriksaan yang dilanjutkan dengan penetapan tersangka.

"Kemarin, tersangka menyerahkan diri dengan didampingi keluarga dan kuasa hukumnya. Setelahnya langsung dilakukan pemeriksaan oleh Subdit III Ditreskrimum (Polda Sumsel) hingga ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Dilansir detikSumbagsel, viral calon dokter muda (koas) di Palembang dianiaya, diduga karena masalah piket jaga di malam Tahun Baru.

Dalam video berdurasi 12 detik yang beredar, tampak seorang koas yang masih mengenakan pakaian tugas dipukuli oleh seorang pria berkaus merah. Diketahui peristiwa terjadi di sebuah kafe di Jalan Demang pada Rabu (11/12).

Pria berbaju merah itu terlihat emosi dan memukuli korban beberapa kali di bagian kepala. Sejumlah rekan kerja korban dan orang lain di kafe tampak berusaha melerai.

Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka memar di bagian wajah. Satu matanya juga memerah. Saat ini korban dirawat di RS Bhayangkara Palembang. Kejadian itu juga sudah dilaporkan ke polisi.

Pengacara pelaku, Titis Rachmawati mengakui masalah itu dipicu oleh pembagian jadwal koas. Adapun penganiayaan terjadi akibat salah paham.

Peristiwa bermula saat seorang wanita bernama Lina mengajak korban yang bernama Lutfi untuk bertemu.

Titis menjelaskan Lina merupakan ibu dari L, koas junior Lutfi. Akibat dari kesalahpahaman antara L dan korban Lutfi, maka Lina hendak membicarakan penjadwalan tersebut. Mereka kemudian bertemu di sebuah kafe pada pada Rabu (11/12/2024) sore.

"Lina ini bertujuan untuk berkomunikasi dengan korban, mungkin anaknya tidak dapat berkomunikasi dengan rekan kerjanya. Ini hanya penjadwalan, mungkin dari anak si L ada beban yang terlalu berat dan mungkin ada sesuatu yang tidak diperlakukan yang sama, itu miskom saja," ujar Titis.

Saat pertemuan tersebut, Lina datang bersama sopir pribadinya, yakni Datuk. Sementara korban Lutfi datang bersama teman-temannya. Di tengah pembahasan, tiba-tiba D memukul Lutfi seperti dalam video yang tersebar.

Simak Video "Video: Polisi Ungkap Kronologi Penganiayaan Dokter Koas di Palembang"

(ahr/ahr)

(Izin) Pengumpulan uang dan barang itu menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) menjelaskan dasar hukum dan alur penggalangan donasi usai ramai polemik mengenai donasi kepada Agus Salim yang sampai menimbulkan konflik beberapa waktu yang lalu.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Sabtu, Plt Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial Kemensos Laode Taufik Nuryadin mengatakan pengumpulan uang dan barang (PUB) harus dilaksanakan organisasi masyarakat yang berbadan hukum. Misalnya, seperti yayasan atau lembaga nirlaba.

"(Izin) Pengumpulan uang dan barang itu menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda)," kata Laode.

Ia menjelaskan, untuk pengumpulan uang dan barang di wilayah kecamatan dan kabupaten maka memerlukan izin bupati atau wali kota. Jika wilayah PUB mencakup satu provinsi, maka izinnya menjadi kewenangan dinas sosial provinsi.

Ia menambahkan, izin untuk tingkat provinsi harus disertai dengan rekomendasi dari kabupaten. Begitu pun untuk izin secara nasional, lanjutnya, haruslah memiliki rekomendasi dari provinsi.

"Untuk PUB dari luar negeri, harus ada izin dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu)," kata Laode.

Ia mengatakan perizinan untuk PUB bisa diajukan lewat aplikasi SIMPPSDBS.

Sementara itu, persyaratan dokumen bisa diunggah pada aplikasi tersebut.

Adapun syarat tersebut diantaranya surat tanda daftar organisasi kemasyarakatan dari Kemenkumham, surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha, nomor pokok wajib pajak, bukti setor pajak bumi dan bangunan atau surat sewa tempat.

Selain itu, syarat lainnya ialah tempat menampung hasil penyelenggara pengumpulan uang dan barang atau nomor rekening yayasan, syarat KTP ketua yayasan, surat keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur yayasan, dan surat pernyataan bermaterai bahwa PUB tidak digunakan untuk radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

"Lebih lanjut, tanda daftar LKS dari dinsos setempat, rekomendasi dari pejabat yang berwenang, bisa kecamatan atau bupati," katanya.

Ia menambahkan, pengumpul PUB juga harus mengajukan proposal atau surat pengajuan PUB serta harus menyampaikan contoh iklan atau promosi yang tak bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Laode menuturkan pemohon PUB nanti akan mengisi pilihan fitur tujuan PUB, wilayah PUB, hingga cara penyaluran PUB. Bila telah memenuhi persyaratan, izin PUB akan diberikan untuk jangka waktu tiga bulan dan dapat diperpanjang menjadi 4 bulan.

"Perizinan bisa keluar 14 hari kerja, kecuali donasi untuk bencana, izin keluar bisa dilakukan penggalangan dana," katanya.

Ia menjelaskan, selama 14 hari kerja akan ada proses validasi dokumen terhadap yayasan bersangkutan. Pemberian izin bisa lebih dari 14 hari kerja bila ada dokumen yang belum dilengkapi.

Adapun dasar hukum PUB diantaranya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan PUB, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PUB.

"Permensos ini sudah dilakukan penyesuaian karena ada masukan dari ombudsman, nanti kita mintakan untuk diundangkan. Itu regulasi inti UU yang sifatnya prinsipil, tapi terkait juga dengan UU lain," kata Laode.

Ia menyebutkan UU terkait misalnya UU tentang Yayasan, UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di samping itu, PUB juga terkait dengan UU Hak Cipta, Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa, PP tentang Sumbangan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Laode mengatakan pelanggaran terhadap aturan PUB akan mendapatkan sanksi berjenjang. Di antaranya teguran tertulis hingga pencabutan izin yayasan.

"Kalau masuk pidana, kurungan tiga bulan atau denda Rp10 ribu," katanya.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Bogor (ANTARA) - Sejumlah guru besar hingga praktisi hukum mendesak pemerintah mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No 7 Tahun 2014 karena dinilai mal praktik dan rawan menjadi bancakan untuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Dalam diskusi bertajuk “Menghitung Kerugian Lingkungan Dengan Permen LH No 7/204, Tepatkah?“ yang berlangsung di Kampus IPB, Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, sejumlah persoalan disebutkan menjadi latar belakang desakan dicabutnya Permen LH No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Guru Besar Bidang Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan, Fakultas Kehutanan IPB, Prof. Dr. Ir. Sudarsono Soedomo MS MPPA menekankan kepedulian terhadap lingkungan tak serta merta mengorbankan kepentingan lain, termasuk ekonomi.

Mulai dari metode penghitungan kerugian lingkungan yang menggelembung karena elemen yang terhitung dua kali, bahkan bisa tiga kali hingga penggunaan Permen LH No 7 Tahun 2014 sebagai penghitung kerugian negara dalam kasus hukum. Parahnya lagi, denda yang diperoleh negara melalui putusan pengadilan tak lantas dikembalikan untuk pemulihan lingkungan yang rusak.

“Kerugian itu dianggap sebagai penerimaan negara bukan pajak. Bayangkan, PNBP, artinya jika kita ingin PNBP tinggi maka kerusakan negara harus tinggi, apa begitu, itu kan salah logika,” kata Sudarsono kepada wartawan di sela-sela diskusi.

“Kerugian lingkungan itu, oke kita hitung, terus kemudian berapa kerugiannya? Uang harus dikembalikan lagi pada lingkungan. Bukan PNPB. Dikembalikan lagi ke lingkungan. Itu yang tidak terjadi,” tegasnya.

Celakanya, tutur Sudarsono, ahli yang ditunjuk menghitung kerugian dengan menerapkan Permen LH No 7/2014 di berbagai kasus hukum adalah ahli yang bersaksi. Sehingga kesannya, negara secara tidak langsung menjadikan beleid tersebut sebagai bancakan untuk menaikkan PNBP dengan dalih kerusakan lingkungan.

“Kurang lebih seperti itu (bancakan PNBP). Jadi PNBP bukan dikembalikan ke lingkungan tapi jadi mobil baru. Yang menikmati bukan rakyat terdampak,” tukasnya.

Dirinya mendorong pemerintahan Prabowo dapat merevisi Permen LH No 7/2014 bahkan mendesak pemerintah segera menyusun peraturan baru guna menggantikan Permen LH No 7/2014 dengan melibatkan akademisi di foum-forum akademik untuk memastikan kebenaran prosedur dan metoda penghitungan yang digunakan, sehingga nilai kerugian lingkungan dapat dipertanggungjawabkan dan memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

“Sebelum ada peraturan baru tentang penghitungan kerugian lingkungan yang secara akademis ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, maka demi menjaga nama baik institusi, keterlibatan akademisi dalam penghitungan kerugian lingkungan sebaiknya sangat dibatasi atau dihentikan sama sekali,” tandasnya.

Senada, Guru Besar Bidang Ekonomi, SDA dan Lingkungan, FEM IPB, Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc berpendapat di Indonesia ganti rugi kerusakan lingkungan menjadi penghasilan negara bukan pajak (PNBP). Sementara di luar negeri seperti Amerika sebagian besar dikembalikan ke alam bukan jadi pendapatan negara.

"Selain itu di Amerika perhitungan kerugian negara juga harus didiskusikan secara panel,” ucapnya.

42 perusahaan jadi korban

Di lokasi yang sama, pakar hukum kehutanan Universitas Al Azhar Dr. Sadino, S.H., M.H memiliki argumen yang sama perihal regulasi Permen LH No 7/2014 sebagai mal praktek. Ia menyampaikan setidaknya sudah ada 42 perusahaan menjadi korban perkara lingkungan menggunakan Permen LH No 7/2014 dengan nilai total kerugian yang dihitung Rp29 Triliun.

“Regulasi permen no 7 sudah mal praktek. Saya pernah komplain ke Kadin. Ada 42 perusahaan jadi korban perkara lingkungan. Salah satu contohnya PT CA yang dipaksa membayar denda miliaran rupiah, tapi tidak pernah ada pemulihan. Kenapa Permen jadi PNBP? Perhitungan sebenarnya sulit tapi putusannya gampang banget,” tutur Sadino.

“Agak mengherankan kalo pengusaha diberi izin tapi lahan tak bisa dieksploitasi. Kalo gitu tutup saja semua. Yang lebih parah setelah pengusaha mengolah dia dipidana. Hitungannya semua parameternya disamakan. Padahal ada hutan konservasi, ada hutan produksi jadi cara hitungnya tidak sama. Lebih aneh misal ada perusahaan yang modalnya hanya puluhan atau ratusan miliar tapi dihukum triliunan. Maka tak heran kalau ada 5 prusahaan yang memilih mempailitkan diri,” lanjutnya.

Dirinya turut mengkritisi perihal isu lingkungan disangkutpautkan ke ranah korupsi. Kerugian lingkungan bukan kerugian negara jadi seharusnya dikembalikan ke lingkungan. Sadino mengingatkan dalam beleid perlu ada pemilahan sektor menyangkut lingkungan.

“Karena nafas dalam Permen LH No 7 itu semua dipulihkan menjadi hutan. Padahal lahan itu sudah diproyeksi jadi lahan perkebunan, misalnya. Bagaimana itu dihutankan. Sehingga harus dipilah pilah. Kalau untuk privat seperti apa hitungannya, terus kalau hutan alam seperti apa, apalagi konservasi seperti apa, kalau masih satu aturannya standarnya masih satu, semua akan rugi,” pesannya.

Sadino melanjutkan, Presiden Prabowo telah mencanangkan ketahanan pangan dan energi dalam program kerjanya, namun jika penerapan Permen LH No 7 secara serampangan apalagi diseret ke ranah korupsi.

“jadi sekarang pelaku usaha akan takut. Pada saat dia membuka lahan, maka mereka akan dianggap merusak lingkungan. Saya pikir orang tidak mau usaha, dengan risiko yang sangat tinggi,” Sadino berpendapat .

“Akhirnya program Pak Prabowo, terhadap ketahanan pangan dan energi kalau tanpa didukung dengan kesediaan lahan yang bisa dikelola dengan baik, ya mau menanam di mana? Apa yang mau ditanam. Harapan kami direvisi, peraturan menteri ini semua diubah, agar semua harus jelas,”

Diketahui sebelumnya, masyarakat sempat dihebohkan dengan pernyataan Kejaksaan Agung yang menyebutkan adanya kerugian lingkungan yang mencapai Rp 300 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung. Kejaksaan menggunakan Permen LH No 7/2014 ini sebagai dasar penghitungan kerugian negara dalam kasus tersebut.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Jaksa Agung Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengharapkan duta pelajar sadar hukum menjadi teladan program sosialisasi dan edukasi sejak dini dalam menyampaikan kepada rekan pelajar lainnya untuk mengenal hukum dan menjauhi hukuman.

"Diharapkan pelajar yang terpilih jadi duta hukum jadi teladan dalam sosialisasi dan edukasi hukum di kalangan pelajar," ujar Sanitiar Burhanuddin saat menerima kunjungan duta pelajar sadar hukum Provinsi Kalimantan Timur 2024, melalui keterangan pers tertulis yang diterima ANTARA, Sabtu.

Duta pelajar sadar hukum harus bisa menyampaikan kepada seluruh rekan pelajar untuk mengenal hukum dan menjauhi hukuman, jelas dia, dari yang paling kecil seperti tidak menyontek, tidak bolos sekolah dan lainnya.

Kegiatan pemilihan duta pelajar sadar hukum patut ditiru dan dilakukan secara berkelanjutan, ia menimpali lagi, dan harus dikembangkan di masa yang akan datang.

"Bukan saja kenalkan hukum kepada pelajar atau remaja, tapi juga berikan pengetahuan dampak yang diakibatkan ketika berhadapan dengan hukum," tambahnya.

Kegiatan seperti jaksa masuk sekolah, jaksa masuk kampus dan jaksa masuk pesantren, serta kegiatan lainnya, juga dilakukan kejaksaan sebagai upaya mengeliminasi kejahatan masuk lingkungan pendidikan seperti penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, bullying (pembulian/perisakan/0erundungan) dan perdagangan orang (trafficking).

"Semua punya kewajiban jaga generasi muda bangsa untuk taat hukum.dam miliki etika, serta berakhlak yang baik," tegasnya.

Pemilihan duta pelajar sadar hukum tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2024 bertujuan dapat menumbuhkan pelajar sadar hukum yang dapat menjadi agen perubahan di masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah sehingga ketertiban dan ketentraman umum dapat terpelihara di tengah kehidupan masyarakat.

Pemilihan duta pelajar sadar hukum bentuk kerja sama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Sanitiar Burhanuddin memberikan apresiasi sinergi dan kolaborasi antara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan pemerintah provinsi setempat melahirkan duta pelajar sadar hukum.

Menerima kunjungan duta pelajar sadar hukum Provinsi Kalimantan Timur tersebut sebagai apresiasi, dan ada rasa bangga karena sejak usia dini, pelajar sekolah menengah pertama sederajat sudah mulai dikenalkan mengenai hukum, demikian Sanitiar Burhanuddin.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Fadilla alias Datuk (36), penganiaya dokter koas Universitas Sriwijaya (Unsri), Muhammad Luthfi, ditetapkan sebagai tersangka.

Dikutip dari Kompas TV, polisi tampak menggelandang tersangka di halaman Markas Polda Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menuju ruang konferensi pers, Sabtu (14/12/2024).

Tersangka kini terlihat mengenakan baju tahanan oranye bertuliskan "Tahanan Dit Tahti Polda Sumsel". Tangan tersangka juga tampak diborgol.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto mengatakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumsel telah menetapkan satu orang sebagai tersangka.

"Penyidik Dirkrimum yang menangani perkaranya menetapkan tersangka satu orang, yaitu pelaku penganiayaan," ujarnya dalam jumpa pers, dilansir dari akun Instagram Polda Sumsel.

Kasus penganiayaan terhadap dokter koas Unsri ini terjadi di sebuah rumah makan di Palembang, Rabu (11/12/2024).

Sebelumnya, pada Jumat (13/12/2024), penganiaya dokter koas, Fadilla alias Datuk (DT), menjalani pemeriksaan di Polda Sumsel.

"Kami sangat kooperatif menyerahkan calon tersangka. Memang dia melakukan suatu perbuatan yang sangat tidak dibenarkan secara hukum menganiaya seseorang," ucap kuasa hukum pelaku, Titis Rachmawati.

Pelaku merupakan sopir LD, rekan korban sesama koas. Pelaku disebut berkerabat dengan LD.

Di hari kejadian, pelaku mendampingi ibu LD, LN, untuk menemui Luthfi guna membahas jadwal piket LD saat malam tahun baru.

Titis menuturkan, karena Luthfi disebut tak merespons permintaan LN, pelaku kesal kemudian menganiaya korban.

"Menurut dia (DT), korban itu tidak merespons seperti itu saja. Kalau orang tidak direspons, itu tidak ditanggapi, jadi dia (DT) terprovokasi," ungkapnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Aji YK Putra | Editor: David Oliver Purba), Kompas TV

BOGOR - Sejumlah guru besar dan praktisi hukum mendesak pemerintah mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No 7/2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup . Peraturan tersebut rawan menjadi bancakan untuk pendapatan negara bukan pajak ( PNBP ).

Guru Besar Bidang Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan, Fakultas Kehutanan IPB Sudarsono Soedomo menekankan, kepedulian terhadap lingkungan tak serta merta mengorbankan kepentingan lain, termasuk ekonomi. Sejumlah persoalan disebutkannya menjadi latar belakang desakan dicabutnya Permen LH No / 2014.

Mulai dari metode penghitungan kerugian lingkungan yang menggelembung karena elemen yang terhitung dua kali, bahkan bisa 3 kali hingga penggunaan Permen LH No 7/2014 sebagai penghitung kerugian negara dalam kasus hukum. Parahnya lagi, denda yang diperoleh negara melalui putusan pengadilan tak lantas dikembalikan untuk pemulihan lingkungan yang rusak.

?Kerugian itu dianggap sebagai penerimaan negara bukan pajak. Bayangkan, PNBP, artinya jika kita ingin PNBP tinggi maka kerusakan negara harus tinggi, apa begitu, itukan salah logika,? kata Sudarsono kepada wartawan di sela-sela diskusi bertajuk Menghitung Kerugia Lingkungan Dengan Permen LH No 7/204, Tepatkah? di Kampus IPB, Dramaga, Bogor, Jumat (13/12/2024).

?Kerugian lingkungan itu, oke kita hitung, terus kemudian berapa kerugiannya? Uang harus dikembalikan lagi pada lingkungan. Bukan PNPB. Dikembalikan lagi ke lingkungan. Itu yang tidak terjadi,? tegasnya.

Dia mendorong Pemerintahan Prabowo dapat merevisi Permen LH No 7/2014. Bahkan mendesak pemerintah segera menyusun peraturan baru guna menggantikan Permen LH No 7/2014 dengan melibatkan akademisi di foum-forum akademik untuk memastikan kebenaran prosedur dan metode penghitungan yang digunakan.

Dengan demikian nilai kerugian lingkungan dapat dipertanggungjawabkan dan memberi rasa keadilan bagi masyarakat. ?Sebelum ada peraturan baru tentang penghitungan kerugian lingkungan yang secara akademis ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, maka demi menjaga nama baik institusi, keterlibatan akademisi dalam penghitungan kerugian lingkungan sebaiknya sangat dibatasi atau dihentikan sama sekali,? tandasnya.

Guru Besar Bidang Ekonomi, SDA dan Lingkungan, FEM IPB Akhmad Fauzi berpendapat di Indonesia ganti rugi kerusakan lingkungan menjadi PNBP. Sementara di luar negeri seperti Amerika sebagian besar dikembalikan ke alam bukan jadi pendapatan negara. "Selain itu di Amerika perhitungan kerugian negara juga harus didiskusikan secara panel,? ucapnya.

Di lokasi yang sama, pakar hukum kehutanan Universitas Al Azhar Sadino memiliki argumen yang sama perihal regulasi Permen LH No 7/2014 sebagai malapraktik. Menurutnya, setidaknya sudah ada 42 perusahaan menjadi korban perkara lingkungan menggunakan Permen LH No 7/2014 dengan nilai total kerugian yang dihitung Rp29 triliun.

?Ada 42 perusahaan jadi korban perkara lingkungan. Salah satu contohnya PT CA yang dipaksa membayar denda miliaran rupiah, tapi tidak pernah ada pemulihan. Kenapa permen jadi PNBP? Perhitungan sebenarnya sulit tapi putusannya gampang banget,? tuturnya.

Menurutnya, mengherankan jika pengusaha diberi izin tapi lahan tak bisa dieksploitasi. Dirinya turut mengkritisi perihal isu lingkungan disangkutpautkan ke ranah korupsi. ??Kerugian lingkungan bukan kerugian negara jadi seharusnya dikembalikan ke lingkungan,? tuturnya.

Ambon (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon, Maluku, mengusulkan sebanyak 172 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman khusus Hari Raya Natal 2024 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Dari total 407 warga binaan sebanyak 172 orang kami usulkan untuk mendapatkan remisi Natal 2024," ucap Kepala Lapas Kelas II A Ambon Mukhtar di Ambon, Sabtu.

Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang mengupayakan pengusulan pemberian remisi kepada 172 warga binaan itu.

Mengenai besaran remisi khusus Natal, Mukhtar merinci sebanyak 15 orang diusulkan mendapat remisi 15 hari, 127 orang remisi satu bulan, 23 orang remisi satu bulan 15 hari, dan sembilan orang remisi dua bulan.

"Kami sementara menunggu surat keputusan remisi khusus Natal dari Kemenkumham dan kalau semua sudah rampung, nanti pada tanggal 25 Desember 2024 saat perayaan Natal akan diserahkan langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Maluku," ujarnya.

Mengenai persyaratan bagi warga binaan untuk mendapatkan remisi khusus Natal, Mukhtar mengatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga binaan.

"Salah satunya telah menjalani masa tahanan selama minimal enam bulan. Selain itu, harus berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan dan beberapa persyaratan lain," tuturnya.

Mukhtar mengatakan remisi tersebut hendaknya menjadi motivasi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi.

"Harapan saya bagi warga binaan yang nantinya mendapatkan remisi, semoga bisa lebih baik lagi serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat diberi sanksi pencabutan remisi," ujarnya.

Sedangkan bagi warga binaan yang belum diusulkan mendapatkan remisi, Mukhtar berharap untuk bersabar dan tetap berkelakuan baik agar pada tahun depan dapat diusulkan.

"Hindari pelanggaran sekecil apa pun agar menerima remisi tahun depan," katanya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi.

Selain untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Iran, pada pertemuan kali ini Dubes Iran menanyakan kemungkinan perjanjian pemindahan tahanan atau transfer of sentenced person (TSP) antarnegara, demikian siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Sabtu.

Pembahasan ini berkaitan dengan 59 Warga Negara (WN) Iran yang ditahan di Indonesia terkait kasus narkotika.

Menurut Menkum, sampai saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyusun naskah akademik, yang nantinya akan digunakan untuk menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara.

"Kami sedang mempelajari dengan seksama mekanisme dan politik hukum yang akan diterapkan dalam RUU tersebut, dan saat ini RUU tersebut sudah masuk daftar Program Legislasi Nasional 2025-2029," jelas Supratman di ruang kerjanya, Jakarta, Jumat (13/12).

Lebih lanjut Menkum menjelaskan, bahwa Pemerintah Indonesia bersama DPR sepakat untuk tidak memberikan grasi atau amnesti terhadap kasus-kasus kejahatan luar biasa (extraordinary crime), seperti korupsi, narkotika, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

"Namun, keputusan terakhir tetap menjadi hak presiden dengan pertimbangan tertentu," tandas Supratman.

Lebih lanjut Menkum mengucapkan terima kasih kepada Iran yang telah mendukung Indonesia, untuk bersama-sama memerangi kejahatan lintas negara (Transnational Organized Crime), dengan menandatangani Perjanjian Bilateral antara Indonesia dan Iran Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, serta Perjanjian Bilateral antara Indonesia dan Iran Tentang Ekstradisi di tahun 2016.

Supratman menyebutkan, bahwa Republik Islam Iran sebagai salah satu negara kawasan timur tengah memiliki posisi strategis. Ia juga berharap hubungan kerja sama kedua negara akan semakin baik dan stabil, khususnya di bidang hukum, energi, dan teknologi.

"Saya yakin melalui kerja sama di bidang hukum antara ke dua negara dapat menguatkan hubungan strategis yang ada saat ini, tentunya dengan berlandaskan supremasi hukum," ucap Supratman.

Turut hadir pada pertemuan tersebut mendampingi Menkum Supratman, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo, Kepala Badan Strategi Kebijakan(BSK) Hukum Andry Indrady, dan Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Karo Hukerma) Ronald Lumbuun.

KOMPAS.com - Sebanyak 150 mahasiswa dari tujuh universitas di Jakarta yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Hukum Sumedang-Jakarta akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta pada Senin (16/12/2024).

Aksi ini menuntut pencopotan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Sumedang, Ratri Handoyo Eko Saputro, dari jabatannya.

Tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap insiden kaburnya dua narapidana dari Lapas Sumedang pada Selasa (3/12/2024).

Koordinator lapangan aksi unjuk rasa, Daffariza Aditya, menyatakan bahwa pelarian dua narapidana tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar Lapas.

"Meskipun kedua narapidana berinisial ER dan D berhasil ditangkap kembali, hal ini tetap membahayakan warga Sumedang, khususnya yang tinggal di sekitar Lapas," ujar Daffa kepada Kompas.com melalui WhatsApp pada Sabtu (14/12/2024).

Daffa, mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, menjelaskan bahwa Forum Mahasiswa Hukum Sumedang-Jakarta telah melakukan kajian internal selama beberapa hari.

Hasil kajian tersebut menunjukkan adanya dugaan kelalaian petugas piket Lapas Kelas II B Sumedang saat insiden terjadi.

"Hal ini harus dipertanggungjawabkan oleh petugas piket Lapas pada saat itu dan Kalapas Kelas II B Sumedang," tegas Daffa.

Ia juga menyoroti bahwa alih-alih mendapatkan sanksi, petugas piket tersebut justru menerima penghargaan dari Ratri Handoyo Eko Saputro.

"Ini sangat mencederai pemikiran warga Sumedang, khususnya yang tinggal di sekitar Lapas," tambahnya.

Daffa mengungkapkan bahwa aksi unjuk rasa di kantor kementerian tersebut akan diikuti mahasiswa dari Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Borobudur, Universitas Stiami, Universitas BSI, STIE Jakarta, dan Universitas Azzahra Jakarta, serta beberapa mahasiswa dari Sumedang.

Ada tiga poin tuntutan yang akan disampaikan oleh Forum Mahasiswa Hukum Sumedang-Jakarta.

Pertama, mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk segera mencopot Ratri Handoyo Eko Saputro dari jabatannya.

Kedua, meminta agar seluruh petugas piket Lapas yang bertugas saat narapidana kabur diberhentikan karena diduga melakukan kelalaian.

Ketiga, mendesak evaluasi terhadap seluruh jajaran petugas dan konstruksi bangunan Lapas Kelas II B Sumedang.

Daffa menegaskan bahwa aksi ini merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai, dan UU Nomor 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Menanggapi rencana aksi unjuk rasa ini, Ratri Handoyo Eko Saputro menyatakan bahwa ia telah melaporkan hal tersebut kepada kantor wilayah Lapas.

"Saya sudah laporkan ke pimpinan di kanwil, jadi saya belum bisa memberi pernyataan lebih lanjut terkait hal ini," ujar Ratri kepada Kompas.com melalui WhatsApp.

Sebelumnya, diberitakan bahwa dua warga binaan Lapas Kelas II B Sumedang melarikan diri dengan cara memanjat genteng saat persiapan shalat dzuhur.

Ratri menjelaskan bahwa evaluasi akan dilakukan, terutama terkait ketinggian tembok yang mengelilingi Lapas yang saat ini hanya enam meter.

"Kami berencana untuk meningkatkan ketinggian tembok menjadi delapan meter," tambahnya.

PALEMBANG, iNews.id - Pria berinisial DT, penganiaya dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) didampingI kuasa hukumnya telah mendatangi Polda Sumsel. Kuasa hukum pelaku berharap persoalan ini tidak melebar jauh.

Kuasa hukum DT, Titis Rachmawati mengatakan, kliennya siap menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Selain itu, kata dia kliennya juga berniat untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur mediasi. 

"Kami akan mencoba sebijak mungkin dan meminimalisir masalah ini agar tidak melebar terlalu jauh," ujar Titis, Sabtu (14/12/2024).

Dia menilai, kliennya telah menunjukkan sikap kooperatif dengan mendatangi Polda Sumsel "Kami datang ke Polda Sumsel dengan membawa DT untuk meminta maaf dan bertanggung jawab," katanya.

Sementara itu, orang tua Luthfi korban penganiayaan, Wahyu Hidayat mengaku kecewa dengan peristiwa pemukulan anaknya. Dia meminta agar keadilan bisa ditegakkan. 

"Kami sudah melaporkan kejadian ini kepada kepolisian dan berharap pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia," kata Wahyu.

Editor: Kurnia Illahi