JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Pratiwi Noviyanthi atau Teh Novi, Disna Riantina, menyambangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Cijantung, Jakarta Timur, Senin (16/12/2024).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk meminta perlindungan hukum bagi kliennya, Teh Novi, terkait laporannya terhadap Alvin Lim yang diajukan baru-baru ini.

Novi sebelumnya melaporkan Alvin Lim di Polda Metro Jaya.

“Hari ini kami datang ke LPSK untuk melanjutkan langkah hukum yang seharusnya ditempuh. Kami informasikan bahwa laporan polisi (LP) Teh Novi tentang tindak pidana kekerasan verbal sudah berjalan,” kata Disna di kantor LPSK, Senin.

“Teh Novi sebagai korban sangat penting mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan arahan dari Komnas Perempuan, kami datang ke sini hari ini,” tambah Disna.

Disna mengungkapkan, pihaknya mendapatkan saran dari LPSK agar Teh Novi tidak muncul di hadapan publik terkait kasus tersebut.

“Khusus untuk kasus ini, Teh Novi tidak boleh muncul di publik karena statusnya sebagai korban. Jadi, beliau tidak diizinkan memberikan pernyataan apa pun kepada media,” tutur Disna.

“Karena itu, kami mohon maaf kepada teman-teman media. Namun, karena proses hukum ini masih berjalan di Polda, kami akan mengikuti seluruh prosedur yang berlaku,” tambah Disna.

Sebagai informasi, Teh Novi resmi melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak kekerasan verbal pada 8 Desember 2024.

Hal itu disampaikan dalam siaran persnya baru-baru ini.

“Pratiwi Noviyanthi telah melaporkan dugaan tindak pidana terkait ujaran-ujaran dari dua orang, yakni RD dan AL. Pernyataan-pernyataan tersebut merendahkan martabat perempuan, integritas personal Pratiwi Noviyanthi, serta mencemarkan nama baiknya. Detailnya tidak akan kami ulangi di sini,” tulis Disna dalam siaran pers.

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia memulangkan lima terpidana kasus Bali Nine ke Australia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (15/12/2024).

Kasus Bali Nine adalah kasus narkoba dengan sembilan pelaku kelompok "Bali Nine" asal Australia, yang ditangkap pada 2005 karena menyelundupkan 8,2 kilogram heroin keluar Bali.

Kelima narapidana yang dipulangkan adalah Matthew James Norman, Scott Anthony Rush, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Mereka dipindahkan melalui kesepakatan practical arrangement antara pemerintah Indonesia dan Australia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemindahan didasari prinsip timbal balik atau resiprokal.

Selain itu, pemerintah Australia juga telah menyatakan menghormati kedaulatan dan keputusan pengadilan Indonesia.

"Kami memindahkan mereka ke Australia dalam status narapidana. Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan dalam bentuk apa pun," kata Yusril, dikutip dari Kompas.com, Minggu.

Lantas, seperti apa perjalanan kasus narkoba Bali Nine?

Kilas balik kasus Bali Nine

Bali Nine adalah julukan untuk sembilan narapidana Australia yang ditangkap di Bali karena kasus sindikat narkoba pada 2005.

Dari sembilan anggota, dua orang telah dieksekusi mati pada 2015, satu terpidana meninggal dalam penjara, satu telah bebas setelah menerima remisi, dan lima lainnya akan dipulangkan ke Australia.

Diberitakan Kompas.com, Rabu (29/4/2015), mereka ditangkap oleh kepolisian Indonesia setelah mendapat informasi dari Kepolisian Federal Polisi Australia.

Berikut lini masa kasus Bali Nine yang melibatkan sembilan warga negara Australia:

17 April 2005, ditangkap di bandara

Sembilan warga Australia ditangkap di Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan tuduhan berupaya menyelundupkan lebih dari 8 kilogram heroin keluar dari Indonesia.

Martin Stephens (29 tahun), Renae Lawrence (27 tahun), Scott Rush (19 tahun), dan Michael Czugaj (19 tahun) ditangkap di bandara, dengan mengikat paket heroin ke tubuh mereka.

Mereka membawa heroin yang dikaitkan di tubuh, dengan perincian Renae 2,7 kilogram, Scott 1,3 kilogram, dan Michael 1,75 kilogram heroin.

Sementara itu, tiga lainnya, Si Yi Chen (20 tahun), Tan Duc Thanh Nguyen (21 tahun), dan Matthew Norman (18 tahun) ditangkap di Hotel Maslati, dekat Pantai Kuta, dengan kepemilikan 300 gram heroin.

Andrew Chan (22 tahun) dan Myuran Sukumaran (24 tahun) ditangkap di bandara karena dianggap terkait dengan tujuh orang yang sudah diamankan.

Kepolisian Federal Australia (AFP) pun mengonfirmasi telah memberikan informasi kepada kepolisian Indonesia untuk menyelidiki upaya penyelundupan heroin tersebut.

11 Oktober 2005, persidangan kasus Bali Nine dimulai

Persidangan pertama untuk Martin Stephens, Michael Czugaj, dan Myuran Sukumaran berlangsung pada 11 Oktober 2005 di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali.

Keesokan harinya, pada 12 Oktober 2005, persidangan digelar untuk Matthew Norman, Si Yi Chen, dan Tan Duch Than Nguyen.

Universitas Pancasila (UP) semakin memantapkan langkahnya di kancah internasional. Tim delegasi UP yang dipimpin langsung oleh Rektor, Prof. Marsudi Wahyu Kisworo, baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Inggris. Kunjungan ini mencakup pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di London dan kegiatan akademik di Oxford University. Dalam kunjungannya ke KBRI di London, Rektor dan tim diterima oleh Wakil Duta Besar RI, Sahadatun Donatirin, S.H., M.Si.

Dalam pertemuan dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia, delegasi Universitas Pancasila mendiskusikan secara mendalam peluang dan tantangan dalam menjalin kerja sama pendidikan di tingkat internasional. Diskusi ini menjadi semakin relevan mengingat dinamika global saat ini yang mendorong kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai bentuk apresiasi atas kunjungan ini, Prof. Marsudi beserta rombongan, yang terdiri dari Dra. Diennaryati Tjokrosuprihatono dan Dr. Fitria Angeliqa, diundang menghadiri jamuan makan malam di kediaman Duta Besar RI untuk Inggris.

Dalam kunjungan strategis ini, UP juga melakukan Kerjasama dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Prodi Kajian Asia Timur Oxford University, Inggris yang diwakili oleh Prof. Jieun Kiaer dan Prof. Kim Dhe Wann sebagai utusan dari Pyongtek University, Korea Selatan.

Kerja sama tripartit ini bertujuan mengembangkan pengajaran dengan pendekatan interaktif learning dan kontekstual, untuk memberikan wawasan budaya dan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan global. Sementara itu Kerjasama dengan Pyongtek University bertujuan untuk membuka peluang magang dan studi lanjutan bagi mahasiswa UP ke Korea Selatan dan sebaliknya.

Rektor Marsudi menilai ini merupakan langkah besar dalam kerja sama internasional UP dengan institusi sekelas Oxford University yang merupakan Perguruan Tinggi nomor satu di dunia, begitu juga Pyongtek University Korea.

"Perlu diketahui bahwa UP adalah universitas pertama di Indonesia yang dipercaya oleh Oxford University untuk bekerja sama dalam hal pengembangan bahasa Korea di Indonesia. Dengan metode yang dikembangkan oleh Oxford University, para pembelajar Bahasa Korea akan lebih menikmati proses belajar yang sangat kontekstual dengan keseharian mereka, sekaligus mengembangkan perspektif budayanya. Kelak, mereka akan lebih mudah memasuki dunia kerja atau mengambil peluang berinteraksi di ranah global dengan kemampuan bahasa asing yang komprehensif, " kata Rektor Marsudi.

Di sela kunjungan kerja ini, Rektor Marsudi bersama Diennaryati Tjokrosuprihatono berkesempatan menjadi pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Oxford. Diskusi yang berlangsung di salah satu pusat pendidikan terkemuka dunia ini mengangkat tema strategis: ?Empowering Indonesia?s Future: The Role of Education, Technology, and Global Collaboration?.

Dalam diskusi dibahas mengenai peran vital pendidikan, teknologi, dan kolaborasi global untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan tekad kuat dan langkah strategis, Universitas Pancasila kian mengukuhkan posisinya sebagai garda terdepan pendidikan bertaraf internasional. Kegiatan ini juga menjadi ajang interaksi antara pelajar Indonesia di Oxford dengan para pemimpin pendidikan dari tanah air khususnya Universitas Pancasila. Kehadiran Rektor beserta Tim memberikan perspektif praktis dan akademik mengenai peran pendidikan tinggi dalam menciptakan generasi unggul, kreatif, dan inovatif.

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, ada sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM terjadi di dalam dan luar negeri (LN) sepanjang tahun 2024.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengungkapkan, berdasarkan catatan akhir tahun Komnas HAM, sebanyak 2.305 kasus tersebut telah diterima dan ditangani oleh Komnas HAM untuk ditindaklanjuti.

"Sebanyak 2.050 kasus diterima oleh Komnas HAM melalui Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Jakarta," ucap Atnike, dikutip laman NU Online, Senin (16/12/2024).

Atnike mengatakan, sebanyak 255 kasus lainnya diterima oleh enam Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. Adapun aduan yang diterima melalui pos/surat, datang langsung, daring, surel, proaktif, dan audiensi.

"Setelah itu, didistribusikan ke pemantauan sejumlah 709, mediasi sejumlah 213, diberikan saran atau upaya lain sejumlah 682, dan 701 aduan bersifat tembusan," ungkapnya.

Dalam penanganan aduan, lanjut Atnike, Komnas HAM juga melakukan respons berdasarkan informasi awal atau pengamatan atas dugaan pelanggaran HAM, dengan mengeluarkan surat respons cepat atau surat perlindungan.

Hal itu dilakukan berdasarkan berita atau informasi di media massa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM dan/atau sumber lain yang dapat diverifikasi.

Selain itu, respons Komnas HAM dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap peristiwa yang memenuhi kriteria seperti berdampak dan berpotensi meluas, serta diduga atau telah menimbulkan korban luka berat, korban jiwa maupun kerugian materi.

Bahkan, sebagai bentuk penanganan, Komnas HAM telah mengeluarkan enam surat respons cepat atau surat perlindungan sepanjang 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), penanganan kasus dilakukan melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan, serta mediasi.

Editor : Rizal Fadillah

Denpasar - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) membeberkan transfer terpidana Bali Nine ke Australia. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram, mengatakan para terpidana kasus penyelundupan narkoba dibui itu di tempat berbeda.

Surya menerangkan Martin Stepehens dan Michael Czugaj diberangkatkan dari Lapas Kelas I Surabaya pada Jumat (13/12/2024) pukul 15.30 WIB. Mereka dipindahkan dari Surabaya dengan tiga mobil dengan dikawal 10 petugas lapas.

Stepehens dan Czugaj tiba di Lapas Kerobokan, Bali pada Sabtu (14/12/2024) pukul 02.49 Wita. "Scott Rush diberangkatkan pada Jumat dari Lapas Klas II Bangli pukul 20.00 Wita bersama petugas pengawalan dari Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Registrasi menuju ke Lapas Kerobokan dan tiba pada pukul 21.30 Wita," tutur Surya saat konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube, Senin (16/12/2024).

Sementara dua anggota Bali Nine lainnya, Si Yi Chen dan Mattew Norman, Surya berujar, menjalani hukuman di Lapas Kerobokan.

Lima terpidana tersebut, Surya melanjutkan, diserahkan pada Pemerintah Australia pada Minggu (15/12/2024). "Narapidana Bali Nine bersama tiga orang Dubes (duta besar) Australia pukul 10.35 Wita lepas landas dari Bali ke Australia," tuturnya.

Surya menerangkan anggota Bali Nine tersebut mendarat di Darwin, Australia, pada pukul 14.42 waktu setempat. "Kami menerima informasi mereka telah mendarat dengan lancar di Darwin," imbuhnya.

Staf Khusus Ahli Bidang Urusan Luar Negeri Kemenko Kumham Ahmad Daffa menegaskan status pada terpidana Bali Nine tidak berubah. Mereka tetap menjalankan hukumannya di Australia.

"Transfer ini hanya memindahkan tahanan narapidana, oleh karena itu statusnya tidak hilang, mereka tetap narapidana dan melanjutkan proses rehabilitasi, tahanan, dan sebagainya," Ahmad menegaskan.

(nor/gsp)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu Agung Laksono mengaku siap jika diajak mediasi oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas terkait dualisme kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI).

Kini, terjadi kisruh yang berujung adanya dua hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ke-22 PMI, yakni versi Agung Laksono (AL) dan versi Jusuf Kalla (JK).

"Insya Allah Pak AL siap dan taat pada aturan dan juga siap untuk mediasi," kata Sekretaris Jenderal PMI versi Kubu Agung Laksono, Ulla Nurchrawaty saat dihubungi, Senin (16/12/2024).

Adapun hingga kini belum ada ajakan mediasi dari Kementerian Hukum (Kemenkum).

Menurut Ulla, pihaknya baru mendaftarkan hasil lengkap Munas PMI versi Agung Laksono ke Kemenkum.

"Sampai hari ini, pihak Pak Agung Laksono baru memasukkan hasil Munas yang lebih lengkap," tuturnya.

Belakangan, sedang ramai kisruh perebutan posisi Ketum PMI. Hasil Munas ke-22 PMI pada Minggu (8/12/2024) menetapkan Jusuf Kalla kembali menjadi Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029.

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI itu terpilih secara aklamasi. Namun, di saat yang sama, muncul munas tandingan yang memenangkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI.

Hal ini mendapat sorotan dari pemerintah dan DPR RI. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan pihaknya bakal memediasi dualisme kepemimpinan di PMI, setelah menerima struktur kepengurusan dari dua kubu.

Menurut Supratman, mediasi adalah hal yang lumrah dilakukan.

"Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan, terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta agar PMI dikelola oleh orang yang independen dan tidak terafiliasi partai politik (parpol).

Dia juga meminta pemerintah membuat panitia seleksi (pansel) terkait kepengurusan PMI.

"Sebagai organisasi nirlaba, nonprofit oriented, seharusnya tidak dikelola oleh partai politik atau yang terafiliasi dengan parpol. Harusnya PMI dikelola oleh Profesional yang independen," kata Irma saat dikonfirmasi, Selasa (10/12/2024) kemarin.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON--Penantian para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai Peninjauan Kembali (PK) yang mereka ajukan, akhirnya tiba. MA akan mengumumkan putusan tersebut pada Senin (16/12/2024) siang.

Rangkaian sidang PK yang diajukan tujuh terpidana sebelumnya telah selesai digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon, pada awal Oktober 2024. Adapun ketujuh terpidana itu adalah Hadi, Jaya, Supriyadi, Eka, Eko Ramadhani, Rifaldi dan Sudirman.

Selain ketujuh terpidana yang masih mendekam di penjara, seorang mantan terpidana kasus Vina yang telah bebas, yakni Saka Tatal, juga telah mengajukan PK dalam kasus itu. Rangkaian sidang PK yang diajukan Saka Tatal bahkan telah selesai pada 1 Agustus 2024 dan hingga kini belum ada putusannya.

Salah satu tim kuasa hukum para terpidana, Titin Prialianti, menyambut antusias pemberitahuan mengenai akan diumumkannya putusan MA mengenai pengajuan PK yang disampaikan para terpidana kasus Vina. ‘’Ini yang ditunggu-tunggu,’’ ujar Titin, Senin (16/12/2024).

Titin berharap MA akan membebaskan para terpidana kasus Vina. Ia pun yakin putusan bebas terhadap para terpidana bukan karena kasus itu sudah viral. Namun, karena bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam sidang PK.

‘’Dari kesaksian di persidangan PK bahwa pada pukul 22.14 WIB masih ada komunikasi antara Vina dengan kedua sahabatnya. Jadi keyakinan yang sangat memperkuat itu. Kemudian ada saksi mata seperti Pak Adi, Pak Purnomo, Pak Ismail, memperkuat MA untuk membebaskan delapan terpidana,’’ katanya.

Titin berharap, dengan dikabulkannya pengajuan PK oleh MA, maka akan membuat delapan terpidana mempunyai masa depan yang lebih baik. ‘’Saka Tatal walau sudah bebas, tapi punya predikat mantan terpidana, harus direhabilatsi nama baiknya. Insya Allah ini akan memberi pengharapan dan masa depan yang lebih baik terhadap kedelapan terpidana,’’ katanya.

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bicara soal rencana pembuatan Undang-Undang terkait transfer narapidana WNA. Dia mengatakan terobosan ini perlu kerjasama yang baik antar kementerian.

Hal itu disampaikan dalam sambutannya di Poltekim, Kota Tangerang, Senin (16/12/2024). Awalnya dia mengatakan pentingnya kolaborasi antara kementerian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dia mengakui usai terjadinya pemisahan kementerian ada kebijakan yang beririsan.

"Kita punya kebijakan yang beririsan. Salah satu contoh kemarin, kami bersama-sama dengan Kementerian Imipas, bersama dengan Kementerian HAM, bersama dengan Pak Menko, Kapolri, dan Jaksa Agung yang merumuskan kebijakan terkait dengan pemberian amnesti'," ujar Supratman.

Supratman menerangkan berdasarkan Perpres, Kementerian Hukum ditugaskan untuk mengurus terkait grasi, amnesti, hingga abolisi. Namun, menurutnya, eksekusinya berada di tangan Kementerian Imipas. Termasuk dengan pemberian amnesti yang juga peranan dari Kementerian HAM.

"Karena rekomendasi Kementerian Hak Asasi Manusia, terutama dengan alasan pertimbangan kemanusiaan dan hak asasi manusia, itu menjadi salah satu syarat untuk kami ajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meminta pertimbangan. Dengan pengalaman-pengalaman yang ada, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia dan Imigrasi, kami juga membagi tugas yang luar biasa," jelasnya.

Dia kemudian mencontohkan soal perjanjian transfer narapidana WNA. Dia mengatakan ke depan ingin membuat Undang-Undang untuk mengatur transfer napi WNA.

"Sebagai contoh, terkait dengan perjanjian transfer. Sekalipun nanti ke depan kita punya keinginan untuk membuat Undang-Undang, baik Undang-Undang tentang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, tetapi juga kita akan membuat regulasi di luar mutual legal assistance antara dua negara sahabat, sedapat mungkin ini bisa kita wujudkan Undang-Undang tentang transfer narapidana," jelasnya.

Namun, lanjut Supratman, terwujudnya UU terkait transfer narapidana ini harus ada kerja sama yang baik antara kementerian terkait. Sehingga, lanjut dia, tidak ada klaim yang menyangkut fungsi dan kewenangan.

"Terobosan yang kita ambil dan saling pengertian, kerjasama yang baik antara Pak Menko, Pak Menteri Imigrasi, Pak Menhan Menteri Hukum, kita tidak ada klaim menyangkut soal fungsi dan kewenangan. Yang jelas mana yang terbaik untuk bangsa ini, itulah yang akan kita lakukan," ucapnya.

Siapkan Layanan Berbasis Digital

Lebih lanjut, Supratman mengatakan tahun 2025 juga menargetkan layanan informasi di kementeriannya berbasis digital. Layanan itu diharapkan dapat memudahkan masyarakat.

"Kami bertekad, bahwa Insyaallah di tahun 2025, kami akan melakukan sebuah transformasi, yakni seluruh layanan di Kementerian Hukum dan HAM sudah berbasis digital," ujar Supratman.

Supratman berharap semua proses transformasi ini dapat berjalan dengan baik. Terlebih pada era Presiden Prabowo, kementerian Hukum dipecah dengan Kementerian HAM dengan tujuan lebih fokus.

"Saya berharap mudah-mudahan proses transformasi yang saat ini berjalan akan membawa sebuah hubungan sinergi diantara seluruh kementerian-kementerian baru yang terbentuk akibat kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk lebih memilih membentuk Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa lebih fokus dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia," harap Supratman.

Selain itu, Supratman ingin agar kementeriannya mendapat pengawasan baik dari internal maupun eksternal. Menurutnya pengawasan itu bertujuan agar Kementerian Hukum dapat lebih baik ke depannya.

"Kepada ombudsman yang mempunyai tugas untuk mengawasi setiap kebijakan publik, saya mohon bantuannya untuk memberi masukan kepada Kementerian Hukum, agar Kementerian ini bisa menjadi pelopor di dalam keterbukaan informasi," kata dia.

Adapun dalam agenda itu dihadiri langsung oleh Menko Hukum dan Ham Yusril Ihza Mahendra, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, beserta jajaran wamennya.

Dalam kesempatan itu, Supratman turut memberikan penghargaan kategori indeks reformasi hukum terbaik bagi sejumlah pihak dari tingkat kementerian hingga tingkat pemerintah kabupaten/kota.

(idn/idn)

Jakarta -

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pembuatan dan penerbitan paspor. Salah satu yang sering ditanyakan adalah terkait ketentuan nama pada paspor bagi seseorang dengan nama yang terdiri dari satu kata saja.

Lantas apakah boleh membuat paspor dengan nama hanya satu kata saja? Dan bagaimana ketentuan yang berlaku terkait pembuatan paspor bagi seseorang yang memiliki nama dengan satu kata saja?

Nama Paspor dengan 1 Kata Dibolehkan

Mengutip informasi dari Imigrasi, bahwa pembuatan paspor bagi seseorang yang namanya hanya terdiri dari satu kata saja itu diperbolehkan. Sebab dalam ketentuannya, paspor Republik Indonesia bisa memuat nama yang terdiri dari satu kata, dua kata, atau bahkan lebih.

Lalu jika terdapat ketentuan dari negara lain yang mengharuskan paspor dengan nama minimal terdiri dari dua kata atau lebih, apakah bisa melakukan penambahan nama pada paspor Republik Indonesia?

Aturan Penambahan Nama pada Paspor

Masih mengutip dari keterangan Imigrasi, bahwa seseorang bisa mengajukan penambahan nama pada paspor di Kantor Imigrasi. Dalam ketentuannya, penambahan nama tersebut nantinya akan dicetak pada halaman endorsement, yakni halaman keempat di dokumen paspor.

Cara untuk mengajukan penambahan nama pada paspor adalah tinggal datang langsung ke Kantor Imigrasi pada hari dan jam kerja dengan membawa paspor asli dan berkas-berkas berikut ini:

• Form permohonan (tersedia di Kantor Imigrasi)
• Paspor asli (siapkan fotokopiannya jika diperlukan)
• Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Kartu Keluarga (KK)
• Akta Kelahiran/ Buku Nikah/ Ijazah Pendidikan
• Surat keterangan atau bukti dari pihak terkait yang mensyaratkan adanya nama lebih dari satu atau dua kata (misalnya surat pengantar dari biro umroh atau keperluan lainnya seperti sekolah di negara Timur Tengah).

(wia/imk)

Jakarta -

Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, terus berupaya memperkuat peran Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Setelah sukses meluncurkan Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI), kini beliau menginisiasi pembentukan Istiqlal Fatwa Center.

Lembaga ini diharapkan menjadi rujukan utama dalam hal hukum Islam di Indonesia, bahkan di tingkat internasional.

"Kita mencontoh Mesir, kita akan membuat Markaz Fatwa berbasis Masjid yaitu Istiqlal Fatwa Center," kata Nasaruddin Umar dalam keterangan persnya, Senin (16/12/2024).

"Karena banyak masalah umat yang perlu dijawab dan dicari solusinya", lanjut Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Gagasan pembentukan Istiqlal Fatwa Center muncul setelah PKUMI berhasil mencetak 38 lulusan pada wisuda pertamanya. Dengan menggandeng Darul Ifta Mesir, sebuah lembaga fatwa terkemuka di dunia, diharapkan Istiqlal Fatwa Center dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjawab berbagai permasalahan umat Islam di Indonesia.

Masjid Istiqlal dinilai sangat tepat menjadi basis bagi lembaga fatwa semacam ini. Karena Masjid Istiqlal merupakan masjid negara dan salah satu yang terbesar di dunia.

"Kita berharap lembaga ini menjadi percontohan semua masjid besar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara," jelas Nasaruddin Umar.

Untuk mewujudkan Istiqlal Fatwa Center, telah diadakan Daurah Fatwa Intensif yang dipimpin langsung oleh Sheikh Dr. Amr Mostafa El Wardany, Kepala Bidang Konsultasi Keluarga Darul Ifta Mesir. Kegiatan ini diikuti oleh para ulama Indonesia dengan tujuan meningkatkan kompetensi mereka dalam mengeluarkan fatwa dan mengelola lembaga fatwa.

Sheikh Dr. Amr Mostafa El Wardany optimis bahwa Istiqlal Fatwa Center memiliki potensi besar untuk menjadi lembaga fatwa terkemuka di dunia.

"Tidak menutup kemungkinan, kapasitasnya akan setara dengan Darul Ifta Mesir," ujarnya.

Nasaruddin Umar juga menunjuk Manajer PKUMI Dr. Mulawarman Hannase, M.A.Hum sebagai koordinator Tim Kerja untuk pembentukan Istiqlal Fatwa Center.

(hnh/lus)

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Putusan mengenai peninjauan kembali (PK) kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, yang diajukan oleh tujuh terpidana kasus tersebut, akan disampaikan oleh Mahkamah Agung hari ini, Senin (16/12/2024).

Rangkaian sidang PK yang diajukan ketujuh terpidana itu sebelumnya telah selesai digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon, pada awal Oktober 2024. Adapun ketujuh terpidana itu adalah Hadi, Jaya, Supriyadi, Eka, Eko Ramadhani, Rifaldi dan Sudirman.

Menanggapi putusan MA yang akan diumumkan tersebut, kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, Raden Reza Pramadia, yakin pengajuan PK para terpidana itu akan ditolak oleh MA. ‘’Ya karena semua itu kan dari awal sudah memenuhi persyaratan dan melalui tahapan-tahapan persidangan,’’ ujar Reza, Senin (16/12/2024).

Meski demikian, Reza mengatakan, pihak keluarga almarhumah Vina akan menerima apapun putusan MA dalam kasus tersebut. ‘’Andaipun PK itu diterima, kita mewakili pihak keluarga akan menerima dengan legowo. Tapi saya sih masih berpedoman pada putusan pengadilan, PK itu akan ditolak,’’ kata Reza.

Reza menambahkan, jika seandainya MA mengabulkan PK para terpidana kasus Vina, maka harus ada penjelasan mengapa kesalahan itu bisa terjadi dalam kasus Vina. Dengan demikian, pihak keluarga akan merasa tenang dan tidak banyak timbul lagi pertanyaan mengenai carut marut dan berlarutnya kasus tersebut.

Seperti diketahui, dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Cirebon telah menetapkan delapan orang yang bersalah. Dari delapan orang itu, satu orang divonis delapan tahun dan tujuh lainnya dihukum seumur hidup.

Satu orang terpidana yang dihukum delapan tahun, yakni Saka Tatal, telah bebas sejak 2020 silam. Kini, ia juga telah mengajukan PK untuk membuktikan ketidakterlibatannya dibalik kematian Vina dan Eky. Begitu pula tujuh terpidana lainnya yang dihukum seumur hidup dan hingga kini masih mendekam di penjara. Mereka juga mengajukan PK untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dalam kasus tersebut.

Mary Jane diwajibkan mengikuti program mapenaling sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di lapas

Jakarta (ANTARA) - Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, wajib mengikuti program masa pengenalan lingkungan (mapenaling) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta sebelum dipindahkan ke negara asalnya, Filipina.

“Mary Jane diwajibkan mengikuti program mapenaling sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di lapas,” kata Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram, dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Mary Jane tiba di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada Senin pagi, pukul 07.30 WIB dengan didampingi oleh enam orang petugas Satopspatnal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta empat orang petugas dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman.

Ia sebelumnya ditahan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Setelah menjalani hukuman selama hampir 15 tahun, Mary Jane dipindahkan ke Jakarta via jalur darat sebelum kemudian ditransfer ke Filipina, kampung halamannya.

Kedatangan Mary Jane dan rombongan diterima langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dengan didampingi perwakilan dari Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

Surya menjelaskan, setelah tiba di Lapas Pondok Bambu, Mary Jane melakukan pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, hingga penandatanganan berita acara serah terima. “Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi, Mary Jane kini telah ditempatkan di kamar hunian yang telah disiapkan,” katanya.

Diketahui bahwa pemerintah Indonesia dan Filipina telah menyepakati pemindahan Mary Jane. Menko Kumham Imipas RI Yusril Ihaza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez telah meneken pengaturan praktis (practical agreement) terkait pemindahan Mary Jane di Jakarta, Jumat (6/12) lalu.

Terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin itu direncanakan bakal dipindahkan ke Filipina sebelum Natal 2024. Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada tanggal pasti pemulangan narapidana yang belakangan diketahui sebagai korban perdagangan manusia itu.

“Mary Jane akan diterbangkan ke Filipina dalam beberapa hari ke depan,” imbuh Surya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024