Tangerang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso akan dipindahkan ke negara asalnya Filipina dalam waktu satu atau dua hari kedepan.

"Dalam waktu satu sampai dua hari kedepan, Mary Jane akan segera dipindahkan ke Filipina," kata Menko Yusril dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 serta Launching Tranformasi Digital Kementerian Hukum Republik Indonesia di Kampus Poltekip/Poltekim Kota Tangerang, Senin.

Yusril mengatakan saat ini terpidana Mary Jane sudah berada di Lapas Pondok Bambu Jakarta setelah dipindahkan oleh petugas dari Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta menggunakan jalur darat.

"Hanya menunggu tahap akhir sudah bisa dipindahkan ke Filipina. Semuanya berjalan lancar dan menunggu waktu saja," ujar Yusril menegaskan.

Ia memberikan apresiasi kepada tiga kementerian dibawahnya yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan karena kolaborasi yang dilakukan dapat menyelesaikan proses pemulangan terpidana mati kasus narkoba tersebut.

Meski saat ini ketiga kementerian tersebut masih dalam proses menyiapkan pegawai dibawah jajarannya tetapi tugas dan kewajiban tetap terlaksana dengan baik.

Hal ini karena harmonisasi dan pejabat yang mengisi kementerian adalah bukan orang lain tetapi sahabat yang sudah saling mengenal sehingga mudah koordinasi.

"Ketika pemberian amnesti ini jadi pembahasan. Maka sesuai arahan Presiden ditarik ke Kemenko maka semua berjalan dengan lancar. Kemarin juga untuk pengiriman terpidana kasus bali nine ke Australia telah lancar dilaksanakan," ujarnya

Dia mengatakan awal dibentuk sudah ada koordinasi yg baik, kebetulan sekali pejabatnya bukan orang lain, tetapi sahabat sendiri. Jadi mudah koordinasi. pemberian amnesti ditangani dirjen AHU.

Dia mengatakan Mary Jane sudah di Jakarta (Pondok Bambu), menunggu tahap akhir ke Filipina. "Terima kasih jajaran tiga kementerian sangat harmonis, semua langkah ini terlaksana dengan baik," ujarnya.

Pemerintah Filipina dan Indonesia telah menyepakati pemindahan Mary Jane melalui penandatanganan pengaturan praktis (practical agreement). Pemerintah Filipina menyepakati seluruh syarat yang diajukan Indonesia untuk pemindahan Mary Jane ke kampung halamannya.

Menko Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez meneken pengaturan praktis terkait pemindahan Mary Jane di Jakarta, Jumat (6/12) lalu.

Mary Jane Veloso merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010. Mary Jane divonis hukuman mati oleh Pengadilan Sleman pada Oktober 2010.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Denpasar -

Staf Khusus (Stafsus) Bidang Urusan Luar Negeri Kemenko Kumham Ahmad Daffa menegaskan tidak ada tekanan dari Pemerintah Australia terkait pemindahan narapidana Bali Nine. Ia menekankan Indonesia berdiri tegak terhadap hukum.

"Tidak ada tekanan sama sekali. Patut digarisbawahi bahwa transfer ini tidak ada yang menang dan kalah. Ini murni niat baik Presiden Prabowo. Patut diingat proses permintaan permohonan tahanan Bali Nine sudah sejak dahulu, sejak 2005," kata Ahmad dalam konferensi pers melalui siaran Youtube Kemenko Kumham, Senin (16/12/2024).

Ahmad menegaskan tidak ada hal yang ditutupi saat pemindahan narapidana Bali Nine ke Australia pada Minggu (15/12/2024). Ia menyebut Pemerintah Australia hanya meminta transfer narapidana ini tidak ramai di negaranya.

"Dan kami sebagai sahabat yang baik, sepanjang mereka mengikuti permintaan kita, menghormati kedaulatan negara kita, dan aturan hukum yang sudah diputuskan pengadilan, kenapa tidak," bebernya.

Dengan adanya transfer narapidana, diharapkan terjadi timbal balik jika nanti hal yang sama terjadi pada Indonesia. "Apa pun bisa dimungkinkan terjadi di masa depan. Tidak hanya pemindahan, tapi pertukaran narapidana," imbuh Ahmad.

Sebelumnya, lima terpidana 'Bali Nine' resmi dipindahkan ke negara asal mereka, Australia. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan kelima napi itu tidak mendapatkan pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto. Semuanya tetap berstatus tahanan."Kami pindahkan semuanya dalam status tahanan," kata Yusril kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

Yusril menegaskan kelima napi Bali Nine tersebut tidak mendapatkan pengampunan dari Prabowo Subianto. Kelima anggota gembong narkoba itu telah mendarat di Australia pagi tadi. Kelimanya, yakni Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

(nor/gsp)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berjanji akan mengumumkan siapa saja narapidana (napi) yang mendapat amnesti atau pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto.

Supratman mengaku menyambut baik desakan agar pemerintah transparan terkait pemberian amnesti ini.

"Memang akan kita umumkan. Justru saya menyambut baik. Hari ini dan kemarin saya diminta oleh Amnesty International yang merupakan sebuah gerakan masyarakat sipil, demikian pula beberapa LSM juga menyatakan hal yang sama," ujar Supratman di Istana, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Atas permintaan itu, Supratman menjamin pemerintah bakal transparan.

Dia menyebut, nama-nama napi yang diberi pengampunan akan diumumkan satu per satu dan diajukan ke DPR.

"Akan kita umumkan orang-orangnya, dan akan kita bagikan. Karena kan nama satu per satu akan kami ajukan ke parlemen walaupun bentuknya kolektif ya," katanya.

Sebelumnya, Deputi Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap transparan dan akuntabel ketika memberikan pengampunan kepada 44.000 narapidana (napi).

Maidina menyebut, transparansi diperlukan supaya publik tetap bisa mengkritisi langkah pemberian amnesti tersebut.

"ICJR pada dasarnya menyepakati segala langkah yang dilakukan atas dari kemanusiaan dan hak asasi manusia, apalagi yang ditujukan untuk mengakhiri kriminalisasi pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi," ujar Maidina dalam keterangannya, Minggu (15/12/2024).

"Namun yang ICJR tekankan adalah bahwa proses pemberian amnesti tersebut harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. Kami menyerukan proses ini harus dilakukan berbasis kebijakan yang bisa diakses publik untuk dinilai dan dikritisi," ujarnya.

Maidina mengatakan, teknis pemberian amnesti harus dirumuskan dalam peraturan untuk menjamin standarisasi pelaksanaan penilaian dan pemberian amnesti, sampai dengan diusulkan ke Presiden dan dipertimbangkan oleh DPR.

Selain itu, penilaian juga harus berbasiskan hasil pembinaan yang memperhatikan aspek psikososial dan kesehatan.

"Kami juga mengkritisi rencana napi yang diamnesti untuk dijadikan tenaga swasembada pangan dan komponen cadangan. ICJR menyerukan bahwa rencana tersebut rentan bersifat eksploitatif. Jika napi tersebut diberikan kesempatan kerja sebagai bagian dari pembinaan, maka hak atas upah pekerjaannya harus dibayarkan. Dan hal tersebut bahkan bisa dilakukan saat ini tanpa perlu mendasarkan hal tersebut dengan rencana amnesti," kata Maidina.

Ini yang juga menjadi keinginan Bapak Presiden Prabowo. Transformasi digital menjadi target kami

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Hukum pada tahun 2025 akan memfokuskan pada transformasi digital dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga nantinya masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor.

"Ini yang juga menjadi keinginan Bapak Presiden Prabowo. Transformasi digital menjadi target kami," kata Menteri Supratman dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 serta Peluncuran
Tranformasi Digital Kementerian Hukum Republik Indonesia di Kampus Poltekip/Poltekim Kota Tangerang, Senin.

Menteri Supratman juga mengajak kepada masyarakat untuk memberikan masukan apa adanya terkait pelayanan di kementerian maupun urusan lain dengan hukum.

Hal ini sebagai cara untuk berbenah dan bentuk keterbukaan terhadap masukan maupun kritik dari masyarakat. "Ini agar kami menjadi dewasa dan meningkatkan pelayanan," kata Mentri.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan jika kementeriannya tidak akan mengganti logo yang kini sudah ada meski adanya pemecahan kementerian baru. "Kami pastikan, untuk logo tidak akan kami ganti. Tetap menggunakan logo yang lama," tegasnya.

Ia mengatakan kementeriannya saat ini sedang fokus pada proses pergeseran pegawai dari sebelumnya bernaung di Kementrian hukum dan HAM menjadi Kementian Hukum, Kementrian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ia menyebutkan ada 67 ribu pegawai dari Kemenkumham yang lama dan akan digeser ke tiga kementerian baru, termasuk Menteri Koordinator.

Saat ini, pergeseran pegawai tersebut sudah selesai dilakukan dari mulai pejabat eselon II dan III sesuai dengan kebutuhan di kementerian masing - masing. "Jadi tahun 2025 semuanya sudah bisa bergerak sesuai dengan tupoksi masing - masing," kata dia.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad resmi ditunjuk menjadi pemimpin Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Pancasila (PP KAUP) periode 2022-2026 di Jakarta, Minggu (15/12).

Pada penunjukan yang dilakukan dalam pengukuhan PP KAUP periode 2022-2026 dan rapat kerja guna membahas program dan arah organisasi mendatang, Sufmi menegaskan komitmen untuk menjadikan KAUP berperan lebih aktif dalam tiga aspek utama.

Aspek pertama, adalah pemberdayaan dan pengembangan jejaring antaralumni Universitas Pancasila. Kedua, terkait kontribusi nyata bagi kemajuan almamater. Terakhir, mengabdi kepada masyarakat melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan.

"KAUP harus menjadi wadah yang efektif dalam mempererat tali silaturahmi antar alumni sekaligus berkontribusi nyata bagi almamater dan masyarakat luas," ujar Sufmi.

Adapun pengukuhan ini sekaligus menandai babak baru perjalanan organisasi alumni Universitas Pancasila dalam memperkuat peran alumni dalam pembangunan bangsa.

Melalui kepemimpinan baru ini, KAUP bertekad mengembangkan berbagai program yang inovatif dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024). Bersamaan dengan itu, Prabowo juga melantik Wakil Menhan Donny Ermawan sebagai Sekretaris DPN.

Pengangkatan keduanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 87 M tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional.

?Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya ke satu mengangkat terhitung sejak tanggal pelantikan masing-masing satu Menteri Pertahanan sebagai ketua harian Dewan Pertahanan Nasional. Dua, wakil menteri pertahanan sebagai sekretaris Dewan Pertahanan Nasional,? kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti saat membacakan Keppres.



Selanjutnya, kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada Senin, 16 Desember 2024.

Diketahui, Dewan Pertahanan Nasional mempunyai fungsi dan tugas yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Berikut fungsi dan tugas Dewan Pertahanan Nasional Dewan Pertahanan Nasional diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Berikut bunyi pasal tersebut: (1) Dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional. (2) Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara.

(3) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dewan Pertahanan Nasional mempunyai tugas:
a. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar departemen pemerintah, lembaga pemerintah nondepartemen, dan masyarakat beserta Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.
b. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi.
c. Menelaah dan menilai risiko dari kebijakan yang akan ditetapkan.

(4) Dewan Pertahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Presiden dengan keanggotaan, terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap dengan hak dan kewajiban yang sama. (5) Anggota tetap terdiri atas Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima. (6) Anggota tidak tetap terdiri atas pejabat pemerintah dan nonpemerintah yang dianggap perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi. (7) Anggota tetap dan tidak tetap diangkat oleh Presiden.

(8) Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Dilihat dari pasal di atas, Dewan Pertahanan Nasional berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara.

Kedua, menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi. Ketiga, menelaah dan menilai risiko dari kebijakan yang akan ditetapkan. Demikian ulasan tentang fungsi dan tugas Dewan Pertahanan Nasional.

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan tak akan mengubah logo Kementerian Hukum (Kemenkum) selama dia menjabat. Logo Kemenkum tetap bergambar pohon beringin dengan latar biru.

"Saya sudah sampaikan kepada pak Wamen, kepada Pak Sekjen, kepada seluruh teman-teman kantor wilayah dan seluruh pimpinan tinggi madya. Satu, kami tidak akan mengganti logo kementerian," kata Supratman dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 di Poltekim, Kota Tangerang, Senin (16/12/2024).

Supratman menjelaskan alasan tak mengubah logo Kemenkum. Untuk diketahui, Kemenkum ialah satu dari tiga kementerian yang dipecah dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dua pecahan lainnya ialah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

"Kenapa kami tidak mengganti logo Kementerian? Yang pertama adalah suatu saat, suatu saat, kita tidak tahu kebijakan pemerintah yang akan datang," jelasnya.

Tak hanya itu, dia mengatakan Kementerian Hukum tak akan pernah dibubarkan. Menurutnya, Kemenkum berperan krusial dalam bidang hukum perundang-undangan di Indonesia.

"Yang saya pastikan satu hal, siapapun yang akan memimpin Republik ini, Kementerian Hukum tidak akan mungkin dibubarkan karena peran dan fungsi Kementerian Hukum adalah jenderal. Jenderal bagi Republik ini," ucapnya.

(jbr/jbr)

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut 44 ribu narapidana yang rencananya diberikan amnesti nanti meliputi narapidana kasus penghinaan terhadap kepala negara hingga tahanan politik (tapol) Papua.

Supratman mengatakan kebijakan ini sedang disiapkan dan akan didiskusikan dengan DPR. Menurutnya, DPR sudah menyambut baik rencana tersebut.

"Saya rasa responsnya positif ya, terutama bagi kasus-kasus yang terkait ITE, yang terkait dengan penghinaan kepada kepala negara, begitu juga tahanan-tahanan yang kita anggap sebagai tahanan politik untuk Papua," kata Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/12).

Supratman menjelaskan sebagian besar dari 44 ribu narapidana yang mendapat amnesti adalah pengguna narkotika. Jumlahnya mencapai 39 ribu orang.

Hingga saat ini, para narapidana itu sedang menjalani asesmen di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Mereka harus memenuhi beberapa syarat, seperti sudah menjalani sebagian hukuman dan berperilaku baik sama di sel.

Setelah asesmen selesai, pemerintah akan bersurat ke DPR. Supratman memastikan semua proses akan dilakukan secara transparan.

"Memang akan kita umumkan. Justru saya menyambut baik," ujarnya.

"Pasti akan kita lakukan transparan. Akan kita umumkan orang-orangnya dan akan kita bagikan," imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa otoritas Filipina telah menyiapkan pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso.

"Mulai dari kemarin beberapa staf dari Kementerian Kehakiman Filipina, kepolisiannya juga sudah datang ke sini, dan sudah mempersiapkan perjalanannya," ujar Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Saat ini Mary Jane sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta. Dia dijadwalkan diterbangkan ke Filipina pada Selasa (17/12) malam atau Rabu (18/12) dini hari.

Yusril menyebut pemindahan Mary Jane ke Filipina melalui mekanisme transfer tahanan dan sudah ditandatangani persetujuannya antara pemerintah Indonesia dan Filipina.

Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram saat konferensi pers di Jakarta, Senin, menyatakan Mary Jane akan bertolak menuju Filipina melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Seluruh dokumen perjalanan maupun tiket untuk kepulangan Mary Jane telah disediakan oleh pihak Kedutaan Besar Filipina.

Menurut Surya, Mary Jane akan dibawa ke bandara pada Selasa (17/12) sekitar pukul 22.00 WIB. Terpidana mati yang belakangan diketahui sebagai korban penyelundupan manusia itu nantinya akan dijemput oleh perwakilan Kedutaan Besar Filipina.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan asesmen terhadap narapidana yang diusulkan menerima amnesti kini tengah dilakukan. Ia mengatakan asesmen selesai pada akhir tahun sehingga bisa diajukan ke DPR awal tahun 2025.

"Kami berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat, di akhir tahun bisa selesai, sehingga di awal tahun kami bisa ajukan ke parlemen setelah masa persidangan di parlemen dinyatakan dimulai," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Supratman menjelaskan dalam proses asesmen dipertimbangkan terkait tindak pidana yang dilakukan narapidana. Kemudian sikap narapidana dalam selama menjalani hukuman.

"Lain-lainnya menyangkut soal subjektif dalam pengertian yang bersangkutan berkelakuan baik di dalam. Tetapi rincinya menyangkut asesmennya itu di Imipas," ujarnya.

Supratman sebelumnya menyebut kalau pemerintah mengusulkan 44 ribu narapidana diberikan amnesti. Meski begitu, hasil akhirnya menunggu hasil asesmen.

"Tergantung proses asesmennya," ujarnya.

Supratman janji hasil asesmen itu akan diungkap secara transparan ke publik. Sehingga, masyarakat bisa melihat nama-nama narapidana yang diberikan amnesti.

"Memang Akan kita umumkan. Justru saya menyambut baik. Hari ini dan kemarin saya diminta oleh Amnesty International yang merupakan sebuah gerakan masyarakat sipil, demikian pula beberapa LSM juga menyatakan hal yang sama," ujarnya.

"Karena itu, pasti akan kita lakukan transparan. Akan kita umumkan orang-orangnya dan akan kita bagikan karena kan nama satu per satu akan kami ajukan ke parlemen walaupun bentuknya kolektif ya," lanjut Supratman.

(eva/aik)

Jakarta -

Lima narapidana gembong narkoba 'Bali Nine' telah dipindahkan ke negara asal, Australia. Kelimanya, dipindahkan berstatus tahanan.

Dirangkum detikcom, Minggu (15/12/2024), berikut sederet fakta-fakta terkait pemulangan gembong narkoba Bali Nine tersebut.

Dipindahkan ke Australia

Berdasarkan keterangan tertulis dari Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram, seperti yang diterima dari Menko Yusril Ihza Mahendra, kelima napi Bali Nine telah diberangkatkan dari Bali pada Minggu pagi pukul 10.35 WITA dan telah mendarat di Darwin, Australia pada pukul 14.42 (waktu Darwin) atau 13.12 WITA.

Kelima napi Bali Nine yang dipulangkan itu, yakni Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Penyerahan kelima narapidana dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Perwakilan dari pemerintah Indonesia yang menyerahkan ialah Dir Binapi Ditjen Pas, Dir Pamintel Ditjen Pas, Dir TPI Ditjenim / Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv Pas Bali, dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

Sementara, pejabat Australia yang mendampingi ialah Lauren Richardson (Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta.

Berstatus Narapidana

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (MenkoKumhamImipas)YusrilIhzaMahendra mengatakan kelima napi Bali Nine itu berstatus narapidana. Yusril menegaskan kelima napi Bali Nine tersebut tidak mendapatkan pengampunan dari Presiden RI Prabowo Subianto

"Kami pindahkan semuanya dalam status narapidana," kata Yusril kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

PM Australia Berterima Kasih ke Presiden Prabowo

Sebanyak 5 anggota gembong narkoba jaringan Bali Nine yang tersisa telah kembali ke Australia usai hampir 20 tahun mendekam di penjara Indonesia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya senang mengonfirmasi bahwa warga negara Australia, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens telah kembali ke Australia sore ini," kata Albanese dalam postingannya di akun sosial medianya, dilansir BBC, Minggu (15/12/2024).

Albanese menambahkan, ia berterima kasih kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto 'atas belas kasihnya'.

Lebih lanjut, Pemerintah Australia menyebut status napi narkoba anggota Bali Nine itu akan memiliki kesempatan rehabilitasi dan reintegrasi pribadi mereka di Australia

"Mereka akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan rehabilitasi dan reintegrasi pribadi mereka di Australia," lanjutnya.

PM Australia Tegaskan Komitmen Berantas Narkoba

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas pemindahan narapidana (transfer of prisoner) lima anggota gembong narkoba jaringan Bali Nine ke negara asal mereka. Anthony menegaskan pihaknya memiliki komitmen serupa dengan RI mengenai upaya melawan narkotika.

"Australia menghormati kedaulatan dan proses hukum Indonesia dan kami menghargai pertimbangan Indonesia yang penuh kasih atas masalah ini," kata Albanese dalam pernyataannya dilansir laman resmi pemerintah Australia, Minggu (15/12/2024).

Albanese menyebut, yang dilakukan para anggota Bali Nine merupakan tindak pidana serius. "Kelima pria itu melakukan pelanggaran serius. Australia turut prihatin dengan masalah serius yang ditimbulkan narkoba ilegal di Indonesia," kata dia.

Pemerintah Australia menegaskan akan terus bekerja sama dengan Indonesia untuk melawan perdagangan narkotika dan kejahatan transnasional.

Duduk Perkara

Diketahui, kasus yang mendapat sorotan publik ini bermula pada tahun 2005 ketika Indonesia menangkap sembilan pemuda Australia yang mencoba menyelundupkan 8,3 kg heroin keluar dari Bali.

Delapan pria dan satu wanita ditangkap di bandara dan hotel di Bali setelah mendapat informasi dari polisi Australia.

Kasus ini menjadi berita di seluruh dunia ketika dua pemimpin jaringan tersebut, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun 2015 - memicu pertikaian dengan Australia, yang menghapus hukuman mati.

Setelah eksekusi tersebut, Australia memanggil pulang duta besarnya untuk Indonesia, meskipun ia kembali ke Jakarta lima minggu kemudian.

Anggota Bali Nine lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kasus tersebut menyoroti undang-undang narkoba Indonesia yang ketat, salah satu yang terketat di dunia.

Salah satu dari sembilan orang tersebut, Tan Duc Thanh Nguyen, meninggal karena kanker pada tahun 2018. Tak lama kemudian, Renae Lawrence, yang saat itu berusia 41 tahun, satu-satunya perempuan di antara kelompok tersebut, mendapat keringanan hukuman setelah menghabiskan hampir 13 tahun di penjara.

(yld/yld)

Jakarta -

Terpidana kasus narkotika dengan vonis hukuman mati, Mary Jane Veloso, dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dia akan dipindahkan ke negara asalnya, Filipina dab proses tersebut akan selesai dalam dua hari.

"Dalam sehari atau dua hari proses transfernya atau pemindahannya akan diselesaikan antara Pemerintah RI dengan Filipina," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, kepada wartawan selepas agenda Refleksi Akbir Tahun 2024 di Poltekim di Kota Tangerang, Banten, Senin (16/12/2024).

Mary Jane selanjutnya bakal diserahkan ke Pemerintah Filipina di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Setelah proses itu, pihak Indonesia menyerahkan seluruh proses hukum ke Filipina.

"Dan kalau sudah diserahkan, naik ke pesawat sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah Filipina," kata dia.

Sebelumnya, Mary Jane telah dipindahkan ke Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta jelang pemulangannya ke Filipina. Mary Jane pun menjalani pemeriksaan kesehatan hingga administrasi.

"Hari ini, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Jakarta menyambut kedatangan salah satu narapidana yang cukup menyita perhatian publik, Mary Jane Fiesta Veloso. Proses pemindahan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.05.05-2540 tertanggal 13 Desember 2024," kata Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/12/2024).

Dia menjelaskan bahwa Mary Jane tiba di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada pukul 07.30 WIB tadi. Ia dipindahkan dari Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul Minggu (15/12). Mary Jane didampingi oleh 6 (enam) orang petugas Satopatnal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan 4 (empat) orang petugas dari Kejaksaan Tinggi DIY serta Kejaksaan Negeri Sleman.

"Kehadiran mereka diterima langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dengan didampingi perwakilan dari Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta Kejaksaan Negeri Jakarta Timur," ujarnya.

Saat tiba, Mary Jane menjalani serangkaian prosedur pemindahan. Dia kini telah ditempatkan di kamar hunian yang telah disiapkan.

"Proses penerimaan diawali dengan pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, hingga penandatanganan berita acara serah terima. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi, Mary Jane kini telah ditempatkan di kamar hunian yang telah disiapkan. Selanjutnya, Mary Jane diwajibkan mengikuti program pengenalan lingkungan (mapenaling) sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di Lapas," ungkapnya.

I Nyoman Gede Surya mengatakan bahwa proses pemindahan ini berjalan lancar. Dia memastikan proses pemindahannya sesuai SOP.

"Proses ini berjalan dengan lancar sesuai dengan standar operasional prosedur, mengutamakan keamanan, transparansi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Proses pemindahan narapidana Mary Jane Fiesta Veloso dari Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta ke Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah berlangsung dengan sukses. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan di Lapas tujuan, berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)," tuturnya.

(aud/aud)