IDXChannel - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menargetkan seluruh pelayanan publik Kementerian Hukum (Kemenkum) pada 2025 akan berbasis digital.

Transformasi pelayanan menjadi digital ini didorong untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

"Kementerian Hukum sudah mencanangkan sebuah transformasi. Kami bertekad di tahun 2025, seluruh layanan di Kementrian Hukum sudah berbasis digital," kata Supratman dalam acara Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di Poltekim Tangerang, Senin (16/12/2024).

Politikus Gerindra ini menyebut transformasi digital diharapkan memberikan akses yang lebih mudah terhadap seluruh pelayanan.

Selain itu, upaya transformasi digital ini dilakukan dalam rangka mempelopori keterbukaan informasi publik.

"Kami terbuka untuk mendapatkan pengawasan baik eksternal maupun internal. Saya mohon masukan dari Ombudsman agar Kementerian ini bisa menajdi pelopor di dalam keterbukaan informasi," kata dia.

Supratman juga menegaskan kolaborasi antarkementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakat akan diperkuat.

Sinergitas Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakat menajdi penting lantaran memiliki sejumlah irisan.

"Kita punya kebijakan yang beririsan, salah satu contohnya perumusan kebijakan terkait pemberian amnesti," kata dia.

Sementara untuk Kementerian Hukum, Supratman menegaskan pembangunan hukum di Indonesia akan diperkuat dengan memberikan hukum yang inklusif.

Dia berharap perbaikan dan inovasi hukum di tahun mendatang dapat mendatangkan keadilan dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Kita harus semakin memperkuat sistem hukum yang inklusif yang tidak hanya adi di atas kertas tetapi juga bisa dirasaan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Kebocoran ekonomi yang tinggi, antara lain karena lemahnya tata kelola, belum optimalnya penerimaan negara, dan tidak efisiennya penggunaan anggaran. Tax ratio Indonesia masih rendah, kisaran 10 persen. Dari sisi belanja, kebocoran keuangan negara di

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan bahwa reformasi tata kelola diperlukan untuk pencegahan korupsi.

“Kebocoran ekonomi yang tinggi, antara lain karena lemahnya tata kelola, belum optimalnya penerimaan negara, dan tidak efisiennya penggunaan anggaran. Tax ratio Indonesia masih rendah, kisaran 10 persen. Dari sisi belanja, kebocoran keuangan negara diperkirakan mencapai 30 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Salah satu sumber utama kebocoran APBN adalah korupsi, yang melibatkan pengusaha, birokrasi, legislatif, hingga penegak hukum,” ujarnya dalam acara Penguatan Komitmen Anti Korupsi dan Peluncuran Whistle Blowing System (WBS) versi 2.0 dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA), dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.

Rachmat menegaskan bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Astacita.

Pemerintah disebut berkomitmen melakukan pencegahan korupsi dengan mendorong peningkatan efisiensi investasi, penguatan penerimaan negara, serta pengelolaan sumber daya secara akuntabel untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Kepala Bappenas mengharapkan kementerian dan lembaga dapat terus berkolaborasi dalam penguatan tata kelola yang baik guna menjawab tantangan besar terkait pencegahan korupsi demi mewujudkan pembangunan transparan dan berkeadilan.

“Presiden Prabowo mengamanatkan kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai orkestrator perencanaan pembangunan nasional yang harus mampu memastikan program dan kegiatan di kementerian/lembaga/daerah mempunyai kontribusi signifikan, terukur, dan bersinergi untuk mencegah korupsi dalam setiap tahap pembangunan,” ucap Menteri PPN.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas Trisacti Wahyuni menyampaikan bahwa pihaknya telah meraih predikat integritas dalam Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kementerian PPN/Bappenas terus memperkuat komitmen antikorupsi melalui inovasi seperti WBS versi 2.0, yang mendukung transparansi pelaporan dengan fitur pelacakan pengaduan dan dashboard digital yang lebih canggih,” ungkap Irtama.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Kementerian Hukum pada tahun 2025 akan memfokuskan pada transformasi digital dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga nantinya masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor.

"Ini yang juga menjadi keinginan Bapak Presiden Prabowo. Transformasi digital menjadi target kami," kata Menteri Supratman dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 serta Peluncuran Tranformasi Digital Kementerian Hukum Republik Indonesia di Kampus Poltekip/Poltekim Kota Tangerang, Senin, 16 Desember 2024.

Menteri Supratman juga mengajak kepada masyarakat untuk memberikan masukan apa adanya terkait pelayanan di kementerian maupun urusan lain dengan hukum.

Hal ini sebagai cara untuk berbenah dan bentuk keterbukaan terhadap masukan maupun kritik dari masyarakat. "Ini agar kami menjadi dewasa dan meningkatkan pelayanan," kata Mentri.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan jika kementeriannya tidak akan mengganti logo yang kini sudah ada meski adanya pemecahan kementerian baru. "Kami pastikan, untuk logo tidak akan kami ganti. Tetap menggunakan logo yang lama," tegasnya.

Ia mengatakan kementeriannya saat ini sedang fokus pada proses pergeseran pegawai dari sebelumnya bernaung di Kementrian hukum dan HAM menjadi Kementian Hukum, Kementrian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ia menyebutkan ada 67 ribu pegawai dari Kemenkumham yang lama dan akan digeser ke tiga kementerian baru, termasuk Menteri Koordinator.

Saat ini, pergeseran pegawai tersebut sudah selesai dilakukan dari mulai pejabat eselon II dan III sesuai dengan kebutuhan di kementerian masing - masing. "Jadi tahun 2025 semuanya sudah bisa bergerak sesuai dengan tupoksi masing-masing," kata dia. MI/Susanto


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkapkan bahwa jumlah kasus hukum yang menjerat warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja pada tahun ini mencapai 2.321, 77 persen di antaranya, atau 1.761 kasus, terkait penipuan daring.

Dalam jumpa pers di Jakarta pada Senin (16/12), Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Judha Nugraha mengatakan ada tren peningkatan jumlah WNI yang atas keinginan sendiri bekerja di industri judi daring di luar negeri, khususnya Kamboja.

Hal itu terlihat dari semakin beraninya bandar penipuan dan judi daring yang terang-terangan menawarkan pekerjaan sebagai pengelola penipuan daring dengan gaji yang menggiurkan.

Sebelumnya, pada bandar menarik pekerja melalui tawaran kerja palsu, kata Judha.

“Tentunya, perlu ada perangkat koordinatif yang dilakukan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk mencegah hal ini semakin merebak di masyarakat,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Judha juga melaporkan bahwa jumlah WNI yang secara mandiri melaporkan diri ke Kedutaan Besar RI di Kamboja melonjak sebesar 638 persen pada 2023.

“Berdasarkan data lapor diri di KBRI Phnom Penh, ada 2.332 WNI yang melapor pada 2020. Jumlah tersebut melonjak menjadi 17.212 pada 2023,” katanya.

Namun, kata Judha, jumlah itu tidak mencerminkan jumlah sebenarnya WNI di Kamboja, karena menurut otoritas setempat, ada 123.000 WNI yang masuk ke negara itu hingga September 2024.

Imigrasi Kamboja juga melaporkan ada 89.000 WNI yang memiliki izin tinggal di sana, kata dia.

“Terjadi ketimpangan besar antara data imigrasi Kamboja terkait izin tinggal (bagi WNI) yang tercatat ada 89.000, dibanding data lapor diri yang hanya 17.212 orang,” katanya.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Salah satu kuasa hukum dari delapan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat, Jutek Bongso, menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) sebagai sebuah tragedi bagi keadilan di Indonesia.

“Putusan ini bukan kiamat, tetapi menurut kami, ini adalah tragedi buat Indonesia," ujar Jutek Bongso saat diwawancarai media di salah satu hotel di Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Senin (16/12/2024).

Jutek menjelaskan bahwa pihaknya telah menghadirkan fakta-fakta baru yang sebelumnya belum pernah diungkap dalam persidangan.

Namun, hakim memutuskan untuk tidak menganggap fakta-fakta tersebut sebagai novum

Ia merujuk pada tiga fakta penting yang diajukan dalam sidang PK, yaitu ekstraksi percakapan dari ponsel Widi, kesaksian yang menyebut bahwa peristiwa tersebut merupakan kecelakaan, bukan pembunuhan, serta pencabutan pengakuan dari salah satu saksi, Dede, yang mengaku telah diarahkan oleh seseorang untuk memberikan kesaksian palsu.

“Ekstraksi handphone Widi kami lakukan hingga dua minggu dengan izin majelis hakim, tetapi mengapa ini tidak dianggap sebagai novum? Kami juga membawa kesaksian yang menyebutkan bahwa peristiwa ini adalah kecelakaan, bukan pembunuhan, dan pengakuan Dede yang mencabut kesaksian palsunya. Apakah semua ini tidak cukup?" ujar Jutek.

Meski demikian, ia menegaskan tetap menghormati putusan MA.

Jutek mengatakan, beberapa langkah hukum yang masih bisa dilakukan, seperti grasi, abolisi, amnesti, hingga PK kedua.

Ia juga menyerukan agar masyarakat tetap mendukung perjuangan keadilan bagi para terpidana.

“Kami kuasa hukum sudah maksimal melakukan pembelaan dan pendampingan. Tuhan belum berpihak kepada kita, tetapi kami tidak akan berhenti berjuang untuk menegakkan keadilan,” ujarnya.

MA Tolak PK 8 Terpidana Kasus Vina

Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak delapan permohonan peninjauan kembali (PK) delapan terpidana dalam kasus pembunuhan berencana Vina dan Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon.

Juru Bicara MA Yanto menyampaikan, alasan adanya bukti baru atau novum dan kekhilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan.

“Pertimbangan majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekhilafan judex facti dan judex juris dalam mengadili para terpidana,” kata Yanto dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Yanto mengatakan, bukti baru yang diajukan oleh para terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP.

Dalam kasus ini, total ada delapan orang terpidana. Tujuh di antaranya divonis penjara seumur hidup.

Sementara satu terpidana lainnya, Saka Tatal dihukum delapan tahun penjara. Saka Tatal kini sudah bebas murni.

CATATAN Berita ini telah mendapat update pukul 16.46 WIB.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Tanggapi Penolakan PK 7 Terpidana Kasus Vina, Jutek Bongso: Putusan MA adalah Tragedi, Bukan Kiamat

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Hukum pada 2025 akan memfokuskan pada transformasi digital dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga nantinya masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor.

"Ini yang juga menjadi keinginan Bapak Presiden Prabowo. Transformasi digital menjadi target kami," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 serta Peluncuran Transformasi Digital Kementerian Hukum Republik Indonesia di Kampus Poltekip/Poltekim Kota Tangerang, Senin.

Menteri Supratman juga mengajak kepada masyarakat untuk memberikan masukan apa adanya terkait pelayanan di kementerian maupun urusan lain dengan hukum.

Hal ini sebagai cara untuk berbenah dan bentuk keterbukaan terhadap masukan maupun kritik dari masyarakat. "Ini agar kami menjadi dewasa dan meningkatkan pelayanan," katanya menambahkan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan jika kementeriannya tidak akan mengganti logo yang kini sudah ada meski adanya pemecahan kementerian baru. "Kami pastikan, untuk logo tidak akan kami ganti. Tetap menggunakan logo yang lama," tegasnya.

Ia mengatakan kementeriannya saat ini sedang fokus pada proses pergeseran pegawai dari sebelumnya bernaung di Kementerian hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ia menyebutkan ada 67 ribu pegawai dari Kemenkumham yang lama dan akan digeser ke tiga kementerian baru, termasuk Menteri Koordinator.

Saat ini, pergeseran pegawai tersebut sudah selesai dilakukan dari mulai pejabat eselon II dan III sesuai dengan kebutuhan di kementerian masing - masing. "Jadi tahun 2025 semuanya sudah bisa bergerak sesuai dengan tupoksi masing-masing," kata dia.

Gunungkidul -

Terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso ternyata tidak hanya membawa lukisan saat meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Jogja di Wonosari, Gunungkidul. Pihak Lapas menyebut jika Mary Jane membawa gitar hingga alkitab berbahasa Tagalog.

"Mary Jane kemarin tidak banyak bawa barang, tapi barang yang berharga menurutnya," kata Kepala LPP Kelas IIB Jogja, Evi Loliancy kepada wartawan di Wonosari, Senin (16/12/2024).

Barang berharga itu salah satunya adalah pemberian dari Romo Bernhard Kieser. Adapun Romo Bernhard adalah orang yang selama ini mendampingi Mary Jane dalam pembinaan agama Katolik.

"(Selain lukisan) Yang dibawa pulang ada gitar yang diberikan oleh Romo hingga alkitab berbahasa Tagalog. Karena Mary Jane harus mengembalikan dirinya agar fasih berbahasa Tagalog," ujarnya.

Saat ditanya apakah ada acara perpisahan khusus, Evi mengaku tidak ada. Pasalnya, rekan-rekan Mary Jane sesama warga binaan pemasyarakatan (WBP) telah mengetahui kabar kepulangannya.

"Tidak ada, karena pada dasarnya teman-teman sudah mengetahui itu (kabar kepulangan Mary Jane)," ucapnya.

Di sisi lain, Evi mengungkapkan bahwa selama menjalani penahanan di LPP Kelas IIB Jogja Mary Jane tidak ditempatkan di sel khusus. Pasalnya selama menjalani masa tahanan, Mary Jane jarang membuat ulah atau melanggar peraturan.

"Kalau untuk Mary Jane, kami lakukan assessment, itu untuk melihat risikonya berkaitan dengan narapidana," katanya.

"Nah, Mary Jane dari pidana tinggi tapi dari risiko keamanan dan yang lain rendah karena Mary Jane bisa menyesuaikan diri dan tidak pernah terlibat atau melanggar peraturan yang berlaku. Jadi tidak pernah ditempatkan di sel khusus," lanjut Evi.

Diberitakan sebelumnya, Mary Jane meninggalkan Lapas Perempuan Jogja untuk dipindah ke Lapas Perempuan Jakarta sebagai proses pemulangannya ke Filipina, Minggu (15/12) malam. Ia turut membawa lukisan yang dibuatnya saat jadi warga binaan Lapas.

"Ada yang dibawa, lukisan yang baru dia buat. Abstrak, mulai dari perjalanan awal sampai pulang, intinya seperti itu," jelas Kepala Lapas Perempuan Jogja, Evi Loliancy kepada wartawan, Minggu (15/12).

Evi mengatakan total hampir 15 tahun Mary Jane jadi warga binaan Lapas Perempuan Jogja. Sedangkan ia membersamai Mary Jane kurang lebih dua tahun selama menjabat Kepala Lapas.

(rih/afn)

DENPASAR, investor.id – Lima pelaku kasus Bali Nine telah dipulangkan ke Australia dengan tetap berstatus narapidana atau napi. Pemulangan dilakukan pada Minggu (15/12/2024) tanpa memberikan pengampunan dalam bentuk apapun.

Kelima narapidana itu bernama Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Syarat itu merupakan salah satu bagian dari 'Practical Arrangement' atau Pengaturan Praktis yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke secara virtual pada Kamis (12/12/2024) lalu.

"Status mereka tetap narapidana. Kami memindahkan mereka ke Australia dalam status narapidana. Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan dalam bentuk apapun," tegas Menko Yusril dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu.

Disebutkan, pemerintah Australia menghormati kedaulatan Indonesia dan keputusan hukuman oleh pengadilan Indonesia. Matthew Norman dan kawan-kawan akan dimasukkan dalam daftar pelarangan kembali ke Indonesia, sesuai dengan hukum Indonesia.

Pihak Australia juga akan memberikan informasi kepada Indonesia terkait status dan perlakuan kepada para pelaku setelah pemindahan.

Menko Yusril menambahkan, kesepakatan ini ditandatangani dengan didasari oleh prinsip timbal balik alias resiprokal.

"Indonesia dan Australia berkomitmen untuk senantiasa bekerja sama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama sesuai dengan kerangka hukum dalam negeri," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia mengonfirmasi lima orang sisa narapidana kasus Bali Nine telah ditransfer dari Bali pada Minggu (15/12/2024) pagi dan telah mendarat di Darwin, Australia.

Penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Perwakilan dari pemerintah Indonesia yang menyerahkan adalah Dir. Binapi Ditjen Pas, Dir. Pamintel Ditjen Pas, Dir TPI Ditjenim/ Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv Pas Bali, dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

Sementara dari pejabat pihak Australia yang mendampingi adalah Lauren Richardson (Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) bersama beberapa perwakilan dari Kedutaan Besar (Kedubes) Australia di Jakarta.

Tepat pada 10.35 WITA, rombongan lima orang narapidana warga negara asing (WNA) dan tiga perwakilan Kedubes Australia Lepas Landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia.

Sekitar pukul 14.42 (Waktu Darwin) atau 13.12 WITA, perwakilan pemerintah Indonesia mendapat informasi dari Chris Goldrick selaku salah satu petugas Kedubes dari Australia yang mendampingi atau mengawal di dalam pesawat.

Ia mengatakan, rombongan narapidana lima orang WNA Australia bersama tiga orang Kedubes Australia telah mendarat dengan lancar di Darwin, Australia.

Bali Nine adalah sebutan yang diberikan media massa kepada sembilan orang Australia yang ditangkap pada 17 April 2005 di Bali, dalam usaha menyelundupkan heroin seberat 8,2 kilogram (kg) dari Indonesia ke Australia.

Sebelumnya, dua tersangka sudah dieksekusi bernama Andrew Chan Dan Myuran Sukumaran. Satu tersangka sudah bebas yaitu Lawrence dan satu tersangka meninggal dunia karena penyakit kanker pada 2018 bernama Tan Duc Thanh Nguyen.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kulon Progo -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut Indonesia sempat mengabaikan urusan pangan selama 28 tahun sejak masa reformasi. Kini dia optimistis Indonesia akan swasembada pangan pada 2027 mendatang.

Hal itu diungkapkan Zulhas saat memberi sambutan usai meninjau uji coba progam makan siang bergizi gratis di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Galur, Kulon Progo, siang ini. Dalam kesempatan tersebut, Zulhas menceritakan kiprah presiden Indonesia sejak masa reformasi yang dia nilai belum bisa mewujudkan swasembada pangan karena sejumlah hal.

"Kita hampir melupakan urusan pangan, hampir 28 tahun selama reformasi. Jadi 2 tahun pertama reformasi Pak Habibie. Sukses tapi laporannya ditolak pada waktu itu sehingga nggak meneruskan. Pak Habibie itu hebat, dollar dari Rp 16.000, (turun) sampai Rp 6.000," ucapnya, Senin (16/12/2024).

"Lanjut ke Gus Dur (Abdurrahman Wahid) dan Bu Megawati (Soekarnoputri) konsolidasi demokrasi masih ribut. Gus Dur jatuh digantikan Mbak Mega. Nah agak landai zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) 10 tahun. Tapi 10 tahun masih proses demokrasi, bahkan zaman Pak SBY kerbau aja boleh demo waktu itu. Jadi memang seru kita bernegara," imbuhnya.

Memasuki era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Zulhas menyebut urusan pangan masih belum jadi prioritas. Menurutnya pemerintahan Jokowi saat itu lebih fokus pada pengembangan infrastruktur.

"Sepuluh tahun dilanjutkan Pak Jokowi fokus kepada infrastruktur. Sehingga pangan atau swasembada pangan atau kedaulatan pangan agak terlewatkan. Untung Allah SWT sayang kepada kita sehingga peninggalan Pak Harto yang begitu kuat, yaitu mengenai irigasi, sawah, pupuk, kemudian Bulog, sehingga kita masih bisa bertahan. Tapi sudah mulai berkurang," terangnya.

Adapun di masa kepemimpinan Prabowo Subianto, Zulhas optimistis pemerintah bisa fokus mengurusi masalah pangan. Dia juga meyakini jika Indonesia akan meraih swasembada pangan pada 2027 mendatang.

"Nah Alhamdulillah presiden kita Pak Prabowo di mana-mana mencanangkan kita harus swasembada pangan, nah itu luar biasa. Yang semula 2029, maju 2028, lalu maju 2027. Insyaallah kita bisa mandiri dalam bidang pangan itu, mandiri artinya kita tidak tergantung dari negara manapun. Kita bisa makan di tempat kita sendiri, dari negara kita sendiri," ujarnya.

Menteri asal Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan swasembada pangan ini memungkinkan Indonesia bisa memastikan ketersediaan pangan di seluruh daerah tanpa harus bergantung dari negara lain. Program ini diupayakan bisa berlangsung dalam waktu dekat.

"Kemudian berdaulat di bidang pangan kata Bung Karno. Berdaulat itu kita bisa memilih makan apa dan dengan apa. Kemudian ketahanan pangan. Seluruh kabupaten kota, kita semua yang kita makan itu cukup di kota, kabupaten, provinsi dan seterusnya. Itulah yang akan kita lakukan secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya dan alhamdulillah dukungan presiden luar biasa," ucapnya.

(apu/afn)

Tangerang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso akan dipindahkan ke negara asalnya Filipina dalam waktu satu atau dua hari ke depan.

"Dalam waktu satu sampai dua hari kedepan, Mary Jane akan segera dipindahkan ke Filipina," kata Menko Yusril dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 serta Launching Tranformasi Digital Kementerian Hukum Republik Indonesia di Kampus Poltekip/Poltekim Kota Tangerang, Senin.

Yusril mengatakan saat ini terpidana Mary Jane sudah berada di Lapas Pondok Bambu Jakarta setelah dipindahkan oleh petugas dari Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta menggunakan jalur darat.

"Hanya menunggu tahap akhir sudah bisa dipindahkan ke Filipina. Semuanya berjalan lancar dan menunggu waktu saja," ujar Yusril menegaskan.

Ia memberikan apresiasi kepada tiga kementerian dibawahnya yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan karena kolaborasi yang dilakukan dapat menyelesaikan proses pemulangan terpidana mati kasus narkoba tersebut.

Meski saat ini ketiga kementerian tersebut masih dalam proses menyiapkan pegawai di bawah jajarannya tetapi tugas dan kewajiban tetap terlaksana dengan baik.

Hal ini karena harmonisasi dan pejabat yang mengisi kementerian adalah bukan orang lain tetapi sahabat yang sudah saling mengenal sehingga mudah koordinasi.

"Ketika pemberian amnesti ini jadi pembahasan. Maka sesuai arahan Presiden ditarik ke Kemenko maka semua berjalan dengan lancar. Kemarin juga untuk pengiriman terpidana kasus Bali Nine ke Australia telah lancar dilaksanakan," ujarnya.

Dia mengatakan awal dibentuk sudah ada koordinasi yg baik, kebetulan sekali pejabatnya bukan orang lain, tetapi sahabat sendiri. Jadi mudah koordinasi. pemberian amnesti ditangani dirjen AHU.

Dia mengatakan Mary Jane sudah di Jakarta (Pondok Bambu), menunggu tahap akhir ke Filipina. "Terima kasih jajaran tiga kementerian sangat harmonis, semua langkah ini terlaksana dengan baik," ujarnya.

Pemerintah Filipina dan Indonesia telah menyepakati pemindahan Mary Jane melalui penandatanganan pengaturan praktis (practical agreement). Pemerintah Filipina menyepakati seluruh syarat yang diajukan Indonesia untuk pemindahan Mary Jane ke kampung halamannya.

Menko Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez meneken pengaturan praktis terkait pemindahan Mary Jane di Jakarta, Jumat (6/12) lalu.

Mary Jane Veloso merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010. Mary Jane divonis hukuman mati oleh Pengadilan Sleman pada Oktober 2010.

Cirebon -

Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan para terpidana kasus Vina. Tim kuasa hukum para terpidana angkat bicara menanggapi putusan tersebut. Tim kuasa hukum menyatakan putusan MA tersebut bukan akhir dari segalanya.

Salah satu tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina, Jutek Bongso menyatakan tidak puas dengan putusan MA yang menolak PK para terpidana.

"Secara kuasa hukum, menurut kami ini tragedi hukum buat Indonesia," kata Jutek Bongso di Cirebon, Senin (16/12/2024).

Jutek menyatakan masih akan menempuh upaya hukum untuk para terpidana. Menurutnya, ada beberapa langkah hukum yang masih bisa ditempuh oleh para terpidana.

Namun demikian, sebelum memutuskan mengambil langkah hukum, Jutek mengatakan pihaknya akan menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung.

"Langkah hukum ini masih banyak terbuka. Yang dimungkinkan secara resmi langkah-langkah hukum ke depan yang kami lakukan, kami akan menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung. Kita akan lihat pertimbangan-pertimbangannya apa yang membuat PK kami ditolak. Dari situ kami akan mengambil langkah," ucap Jutek.

"Masih banyak langkah hukum. Ada grasi, ada abolisi, ada asimilasi, ada amnesti, ada PK kedua, ketiga dan upaya hukum lain," kata dia menambahkan.

Jutek menegaskan putusan MA yang menolak PK para terpidana kasus Vina bukan akhir dari segalanya. Ia pun menyatakan akan mengambil langkah hukum bagi para terpidana.

"Masih banyak yang bisa kita lakukan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ini bukan kiamat," tegas Jutek.

Sekadar diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah memutus Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh para terpidana kasus Vina Cirebon. Dalam putusannya, MA menolak permohonan PK yang diajukan para terpidana.

PK tujuh terpidana dibagi dalam tiga perkara. Pertama, PK nomor 198 PK/PID/2024 dengan pemohon Rivaldi Aditya dan Eko Ramadhani. PK kedua nomor 199 PK/PID/2024 dengan pemohon Hadi Saputra, Eka Sandy, Jaya, Supriyanto dan Sudirman.

"Kemudian PK nomor 1688 PK/PID.Sus/2024 atas nama terpidana anak," kata Juru Bicara MA, Yanto dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui akun Instagram Mahkamah Agung.

PK pertama diadili oleh majelis hakim yang diketuai Burhan Dahlan dengan anggota Yohanes Priyana dan Sigid Triyono. Sementara PK kedua dengan nomor 199 PK/PID/2024 diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari Burhan Dahlan sebagai ketua serta Jupriyadi dan Sigid Triyono sebagai anggota.

"Sedangkan perkara nomor 1688 PK/PID.Sus/2024 dengan terpidana anak diperiksa oleh hakim tunggal, Dr Prim Haryadi," kata Yanto.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak PK yang diajukan oleh para terpidana kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Muhammad Rizky atau Eky.

"Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119/KMA/SK/7/2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin 16 Desember 2024, dengan putusan yang pada pokoknya menolak Peninjauan Kembali para terpidana," kaya Yanto.

Yanto mengatakan, adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menolak PK tersebut antara lain tidak terdapat kekhilafan judex facti dan judex juris dalam mengadili para terpidana.

"Dan bukti baru atau novum yang diajukan para terpidana bukan merupakan bukti baru," kata Yanto.

(sud/sud)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan amnesti atau pengampunan kepada sekitar 44.000 narapidana di Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa kebijakan ini mencakup berbagai kategori narapidana, termasuk mereka yang dihukum karena penghinaan terhadap Presiden dan tahanan politik (tapol) yang terkait dengan isu Papua.

Supratman mengatakan bahwa rencana amnesti ini tengah disiapkan dan akan dibahas lebih lanjut dengan DPR. Mengingat, respons dari lembaga legislatif itu sejauh ini cukup positif, khususnya untuk kasus-kasus yang melibatkan penghinaan kepada kepala negara melalui media sosial atau yang terkait dengan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Hal tersebut disampaikannya sebelum menghadiri pelantikan pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024—2029 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024).

"Saya rasa responsnya positif ya, terutama bagi kasus-kasus yang terkait ITE, yang terkait dengan penghinaan kepada kepala negara, begitu juga tahanan-tahanan yang kita anggap sebagai tahanan politik untuk Papua," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/12/2024).

Lebih lanjut, Supratman menjelaskan sebagian besar dari 44.000 narapidana yang mendapat amnesti adalah pengguna narkotika yang jumlahnya mencapai 39.000 orang.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa hingga saat ini, para narapidana itu sedang menjalani asesmen di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Nantinya, kata Supratman, narapidana harus memenuhi beberapa syarat, seperti sudah menjalani sebagian hukuman dan berperilaku baik sama di sel. Selanjutnya, setelah asesmen selesai, maka pemerintah akan bersurat ke DPR.

"Memang Akan kita umumkan. Justru saya menyambut baik. Pasti akan kita lakukan transparan. Akan kita umumkan orang-orangnya dan akan kita bagikan," tandas Supratman.