Polisi resmi menetapkan George Sugama Halim, anak bos toko roti di Jakarta Timur (Jaktim), sebagai tersangka penganiayaan terhadap seorang karyawati. George pun kini telah mengenakan baju tahanan berwarna biru.

Pantauan detikcom, George dihadirkan dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Timur, Senin (16/12/2024) petang. George terlihat memakai baju tahanan berwarna biru.

George terus tertunduk saat sesi konferensi pers berlangsung. Dia pun terus mengenakan masker berwarna putih yang menutupi setengah bagian wajahnya.

Selain berbaju tahanan, kedua tangan George juga tampak diborgol. George juga didampingi dua anggota kepolisian di sebelah kanan dan kirinya saat ditampilkan dalam konferensi pers.

Jadi Tersangka

Sebelumnya, polisi pun telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap George. Usai melakukan gelar perkara, polisi resmi menetapkan George sebagai tersangka penganiayaan.

"Saat ini setelah fakta dan bukti dikumpulkan, kemudian dilakukan gelar perkara maka penyidik Satreskrim Polres Metro Jaktim telah menetapkan GSH sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Senin (16/10).

George Sugama Halim, anak bos toko roti ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan karyawati. (Kurniawan Fadilah/detikcom)

George dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. George terancam hukuman 5 tahun penjara.

"Persangkaan pasal penganiayaan sebagai diatur di Pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun," ujarnya.

Pelaku ditangkap pada Senin (16/12) dini hari di sebuah hotel daerah Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap tim gabungan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur.

Sesumbar Tak Bisa Dipenjara

Wanita berinisial D pegawai toko roti di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, mengungkap ulah anak bosnya yang melakukan penganiayaan hingga melemparkan kursi. Korban menyebut pelaku sempat sesumbar kebal hukum.

D bercerita peristiwa penganiayaan sudah terjadi berulang kali hingga dirinya memutuskan melapor ke polisi. Alih-alih takut, pelaku justru berkata korban tidak bisa memenjarakan dirinya.

"Sebelum kejadian ini saya pernah dilempar meja, tapi tidak mengenai saya dan saya dikatain babu dan orang miskin, dia merendahkan saya dan keluarga saya. Dia juga sempat ngomong 'orang miskin kaya lu nggak bakal bisa masukin gua ke penjara gua kebal hukum'," kata D saat dihubungi, Minggu (15/12).

Puncaknya pada Kamis (17/10), aksi arogan pelaku terulang. Saat itu pelaku meminta korban mengantarkan pesanan makanannya. Namun korban menolak lantaran tengah bekerja dan juga hal tersebut bukan bagian dari tugasnya.

Saat itu pelaku mengamuk hingga melakukan penganiayaan. Korban dilempar menggunakan beberapa barang termasuk kursi hingga membuat kepala korban bocor.

"Akhirnya setelah saya tolak berkali-kali dia marah dan melempar saya pakai patung batu, kursi, meja, mesin bank dilakukan berkali-kali dan semua barang yang dilempar oleh si pelaku semua kena tubuh saya," kata dia.

"Setelah saya dilempari barang di situ bapaknya pelaku narik saya dan suruh saya pulang tapi tas dan HP saya masih tertinggal. Di dalam pas saya mau ambil tas dan HP saya di situ saya dilempari lagi pakai kursi berkali-kali akhirnya saya kabur dan terpojok tidak bisa ke mana-mana," imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pemindahan narapidana internasional ke negara asalnya atas dasar kebijakan diskresi Presiden RI Prabowo Subianto.

"Yang jelas Presiden punya diskresi kebijakan untuk ini," kata Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas Ahmad Usmarwi Kaffah saat konferensi pers di Jakarta, Senin.

Kaffah menyebutkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa dalam hal tertentu, narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian.

Akan tetapi, Pasal 45 ayat (2) UU Pemasyarakatan memang mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai pemindahan narapidana tersebut diatur dengan undang-undang turunan. Dalam hal inilah Presiden mengambil diskresi, yakni dengan memindahkan napi internasional berdasarkan pengaturan praktis (practical arrangement).

"Jadi, sah-sah saja dari dua dimensi ada payungnya, payung kebijakan maupun payung dari pasal tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi concern (kekhawatiran) di sini adalah nilai-nilai kemanusiaan," ujarnya.

Di sisi lain, Kaffah juga menegaskan bahwa pemindahan narapidana oleh pemerintah Indonesia atas dasar niat baik Presiden Prabowo. Hal itu untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan hubungan baik Indonesia dengan negara lain.

Diketahui bahwa Indonesia telah memindahkan lima narapidana kasus Bali Nine ke negara asalnya, Australia, Minggu (15/12). Kelima napi anggota Bali Nine yang dipindahkan itu adalah Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj, Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, dan Si Yi Chen

Pemerintah Australia yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tony Burke menandatangani practical arrangement pemindahan lima napi Bali Nine secara virtual pada hari Kamis (12/12). Sementara itu, pemerintah Indonesia diwakili oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.

Selain itu, pemerintah Filipina yang diwakili Wakil Menteri Kehakiman Raul T. Vasquez menandatangani practical arrangement pemindahan Mary Jane Veloso secara langsung di Jakarta, Jumat (6/12). Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba itu akan dipindahkan ke kampung halamannya pada Rabu (18/12) dini hari.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

ANTARA - Terpidana mati kasus narkoba di Indonesia, Mary Jane Veloso sudah resmi dipindahkan tahanannya dari Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Yogjakarta ke Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, di Tangerang, Senin (16/12) menyebut saat ini Mary Jane tengah dititipkan di Lapas yang ada di Pondok Bambu, Jakarta Timur sebelum diserahkan ke Pemerintah Filipina dalam waktu dekat. (Agung Andhika Indrawan/Satrio Giri Marwanto/Rijalul Vikry)

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum YouTuber Pratiwi Noviyanthi, Disna Riantina, mengungkapkan alasan kliennya melaporkan pengacara Alvin Lim ke polisi.

Menurut Disna, pelaporan tersebut dilakukan untuk meluruskan tuduhan Alvin Lim yang menyebut Pratiwi Noviyanthi (Teh Novi) sebagai germo dan penjual narkoba melalui konten video di kanal YouTube miliknya.

"Penting bagi kami menuntaskan kasus ini agar tidak menjadi bola liar,” kata Disna saat ditemui di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Cijantung, Jakarta Timur, Senin (16/12/2024).

Disna khawatir, jika masalah ini dibiarkan, publik akan menganggap tuduhan tersebut sebagai sebuah kebenaran.

“Ketika ini tidak dituntaskan di ranah hukum, pernyataan yang menggiring opini oleh Alvin Lim akan dianggap sebagai kebenaran. Hal ini juga akan menjadi buruk, seolah menghujat seseorang itu dilegalkan,” tutur Disna.

Setelah melaporkan Alvin Lim, Teh Novi juga mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk meminta perlindungan sebagai korban.

“Teh Novi sebagai korban penting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan arahan dari Komnas Perempuan, kami datang ke sini hari ini,” ungkap Disna.

Lebih lanjut, Disna menyebut pihak LPSK menyarankan agar Teh Novi tidak tampil di hadapan publik selama proses hukum berlangsung.

“Yang pertama, khusus untuk kasus ini, Teteh (Novi) tidak boleh muncul di publik karena statusnya sebagai korban. Jadi, beliau tidak diizinkan untuk memberikan pernyataan apa pun kepada media,” ucap Disna.

Sebagai informasi, Teh Novi resmi melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya pada 8 Desember 2024 atas dugaan tindak kekerasan verbal.

Dalam siaran pers sebelumnya, Disna menyatakan bahwa laporan tersebut mencakup penghinaan, pelecehan martabat perempuan, serta pencemaran nama baik terhadap kliennya.

“Pratiwi Noviyanthi telah melaporkan dugaan tindak pidana terkait dengan ujaran-ujaran dari dua orang, yakni RD dan AL. Pernyataan tersebut merendahkan martabat perempuan, integritas personal Pratiwi Noviyanthi, serta mencemarkan nama baiknya. Detailnya tidak akan kami ulangi di sini,” tulis Disna dalam siaran pers tersebut.

Pontianak (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pontianak berhasil mendapat penghargaan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) 2024.

Rutan Pontianak tercatat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Kepala Rutan Pontianak, David Anderson Setiawan, menerima piagam penghargaan predikat WBK dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, di Polteknik Pengayoman Indonesia, Jakarta, Senin.

Penghargaan tersebut merupakan apresiasi yang diberikan atas pelaksanaan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta pelayanan berkualitas kepada masyarakat yang telah dilaksanakan Rutan Pontianak sebagai salah satu UPT Pemasyarakatan.

David memaparkan kontestasi Rutan Pontianak dalam upaya meraih predikat WBK sudah dimulai sejak tahun 2020.

Berbagai upaya dan usaha dalam melaksanakan tahapan pembangunan tentu saja membutuhkan usaha maksimal dengan komitmen melangkah bersama dalam satu kata, satu tekad, dan satu tujuan untuk meraih sukses bersama.

Hal ini agar dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Kami selalu berkomitmen dalam pencegahan KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata David.

Atas predikat WBK yang berhasil diraih, rasa syukur, sukacita, dan bangga pun dirasakan seluruh jajaran Rutan Pontianak.

"Semoga prestasi ini menjadi motivasi kami untuk berbuat yang terbaik bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan terus melakukan terobosan dalam menggerakkan Reformasi Birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat," harap David.

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan agar peran KPK terus diperkuat dan terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dia berharap KPK dapat menjalankan kepercayaan publik dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Hal tersebut disampaikan Ibas ketika menghadiri Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di Istana Merdeka, hari ini.

"Sebagai wakil rakyat, besar harapan kami agar KPK berintegritas. Bisa terus bersinergi dengan lembaga-lembaga negara, termasuk MPR dan DPR RI," kata Ibas dalam keterangan, Senin (16/12/2024).

Ibas menegaskan agar peran KPK terus diperukat dalam penegakkan hukum.

"KPK harus terus diperkuat dan menjadi yang terdepan dalam penegakkan hukum baik ke dalam dan keluar secara berdaulat penuh etika," ungkapnya.

Ibas berharap KPK dapat menjalankan fungsinya seiring dengan kepercayaan publik untuk Indonesia yang bersih.

"KPK terus amanah, transparan, dan, solid konsisten menjalankan tugas serta fungsinya seiring dengan kepercayaan publik untuk Indonesia bebas 'corruptio'," ujarnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ibas berpendapat perlunya konsistensi KPK dalam membina dan monitoring.

"Tugas dan kepercayaan publik bisa dijalankan KPK melalui tindakan mencegah, membina, dan monitoring intensif berkelanjutan," paparnya.

Terakhir, Ibas pun memberikan selamat dan harapan untuk para pimpinan dan dewan pengawas KPK yang dilantik hari ini.

"Selamat kepada Ketua dan seluruh Dewan Pengawas KPK yang dilantik. Selamat mengemban tugas dengan sebaik-baik dan seadil adilnya," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto akan meminta pertimbangan DPR RI terkait rencana pemberian amnesti terhadap 44.000 narapidana.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

"Apabila sudah cukup lengkap semua datanya, pertimbangannya, itu Presiden nanti akan menulis surat ke DPR minta pertimbangan DPR dalam pemberian amnesti ini," ujar Yusril.

Yusril mengatakan pemberian amnesti dibahas secara mendalam oleh Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di bawah koordinasi kementeriannya, agar mendapatkan data yang akurat dari segi jumlah.

"Dan kemudian juga pertimbangan-pertimbangan hukum terkait pemberian amnesti itu yang sedang dipersiapkan Menteri Hukum bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," jelas Yusril.

Lebih jauh Yusril juga mengungkapkan kemungkinan pemberian abolisi atau penghentian proses hukum oleh Presiden kepada sejumlah narapidana yang belum memperoleh keputusan hukum.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto akan meminta pertimbangan DPR RI terkait rencana pemberian amnesti terhadap 44.000 narapidana.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

"Apabila sudah cukup lengkap semua datanya, pertimbangannya, itu Presiden nanti akan menulis surat ke DPR minta pertimbangan DPR dalam pemberian amnesti ini," ujar Yusril.

Yusril mengatakan pemberian amnesti dibahas secara mendalam oleh Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di bawah koordinasi kementeriannya, agar mendapatkan data yang akurat dari segi jumlah.

"Dan kemudian juga pertimbangan-pertimbangan hukum terkait pemberian amnesti itu yang sedang dipersiapkan Menteri Hukum bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," jelas Yusril.

Lebih jauh Yusril juga mengungkapkan kemungkinan pemberian abolisi atau penghentian proses hukum oleh Presiden kepada sejumlah narapidana yang belum memperoleh keputusan hukum.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Mereka ingin di sana, di Australia, tidak ramai, itu saja. Kita juga sebagai sahabat yang baik, sepanjang mereka mengikuti permintaan kita [serta] menghormati kedaulatan negara kita dan aturan hukum yang sudah diputuskan pengadilan, kenapa tidak?

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menjelaskan, pemindahan lima narapidana anggota Bali Nine dipindahkan ke Australia secara tertutup atas dasar permintaan Pemerintah Australia.

“Itu permintaan Pemerintah Australia bahwa mereka ingin memastikan semuanya berjalan lancar dan kami juga ingin memastikan bahwa negosiasi juga terus diperbarui dan semuanya aman,” kata Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas, Ahmad Usmarwi Kaffah, saat konferensi pers di Jakarta, Senin.

Menurut Kaffah, pihak Australia menginginkan pemindahan kelima narapidana Bali Nine itu tidak ramai diperbincangkan di negaranya. Namun begitu, Kaffah memastikan bahwa kedaulatan kedua negara menjadi hal yang diutamakan dalam pemindahan narapidana internasional.

“Mereka ingin di sana, di Australia, tidak ramai, itu saja. Kita juga sebagai sahabat yang baik, sepanjang mereka mengikuti permintaan kita [serta] menghormati kedaulatan negara kita dan aturan hukum yang sudah diputuskan pengadilan, kenapa tidak?,” ujar Kaffah.

Di sisi lain, Pmerintah Indonesia juga menginginkan proses pemindahan berjalan tepat waktu. Hal ini mengingat terpidana yang dipindahkan itu ditahan di daerah yang berbeda-beda, yakni Surabaya (Jatim), Bangli (Bali), dan Kerobokan (Badung, Bali).

“Napi dari Surabaya dan Bangli harus tepat waktu tiba di Kerobokan, Badung, Bali, supaya bersatu dengan dua tahanan lainnya untuk memudahkan mobilisasi,” imbuh Kaffah.

Sementara itu, Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram menjelaskan kronologis kejadian hingga proses pemindahan.

Diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah memindahkan lima anggota Bali Nine, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj, Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, dan Si Yi Chen ke negara asalnya, Australia pada Minggu (15/12).

Sebelum dipindahkan ke Australia, kelima narapidana itu dikumpulkan di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Bali, tempat Matthew James Norman dan Si Yi Chen menjalani hukuman.

Sementara itu, Martin Eric Stephens dan Michael William Czugaj diberangkatkan terlebih dahulu dari Lapas Kelas I Surabaya pada Jumat (13/12) malam dan tiba di Lapas kelas IIA Kerobokan pada Sabtu (14/12) dini hari.

Adapun, Scott Anthony Rush diberangkatkan dari Lapas Kelas IIA Bangli pada Jumat (13/12) malam. Ia sampai di Lapas Kelas IIA Kerobokan pada hari yang sama.

Kelima narapidana Bali Nine itu diterbangkan menuju Darwin, Australia via Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Minggu (15/12) pukul 10.35 WITA. Mereka tiba di Darwin, Australia pada pukul 14.42 atau sekitar pukul 13.12 WITA.

Pemindahan kelima napi Bali Nine itu berdasarkan pengaturan teknis (practicalarrangement) yang diteken oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke secara virtual pada Kamis (12/12).

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Lima orang yang ditransfer ke Australia merupakan sisa dari anggota Bali Nine yang masih menjalani hukuman di Indonesia. Adapun, empat orang lainnya telah dieksekusi mati, bebas, dan meninggal dunia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra akan menangani kewenangan yang masih abu-abu di kementerian yang berada di bawah komandonya.

Kementerian itu yakni Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Kementerian HAM.

"Jadi saya kira sudah jelas apa yang dikerjakan Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian HAM. Hal-hal yang memang masih grey atau abu-abu sementara ini ditangani oleh Kementerian Koordinator," kata Yusril kepada wartawan, Senin (16/12/2024).

Kementerian Koordinator di bawah kepemimpinannya akan melaksankaan tugas yang kewenagannya masih abu-abu dengan kerja sama antara tiga kementerian di bawahnya. Dia meyakini bahwa pekerjaan itu telah berjalan dengan baik.

"Aspek-aspek pelaksanaan teknis di lapangan tetap dilakukan oleh salah satu atau dari tiga Kementerian ini dan alhamdulillah semua itu berjalan dengan sangat baik," kata dia.

Yusril juga menegaskan program 100 hari kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan akan berkaitan dengan pembenehan struktur organisasi hingga personel.

Dia meyakini pada akhir Januari 2025, kewenangan masing-masing Kementerian di bawah Kementerian Koordinator yang ditanganinya akan jelas.

"Saya yakin semua itu sudah selesai (akhir Januari) dan kita juga menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab bagi kita sendiri," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Pancasila (PP KAUP) periode 2022-2026 resmi dikukuhkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dikukuhkan sebagai pemimpin PP KAUP 2022-2026.

Pengukuhan PP KAUP 2022-2026 berlangsung di Jakarta, Minggu (15/12). Dalam sambutannya, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen untuk membawa KAUP menjadi organisasi yang lebih berperan aktif dalam tiga aspek utama.

Dasco ingin KAUP lebih aktif dalam pemberdayaan dan pengembangan jejaring antar alumni Universitas Pancasila. Dasco juga ingin PP KAUP memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan almamater serta mengabdi kepada masyarakat umum melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan

"KAUP harus menjadi wadah yang efektif dalam mempererat tali silaturahmi antar alumni sekaligus berkontribusi nyata bagi almamater dan masyarakat luas," ujar Dasco dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (16/12/2024).

Pengukuhan ini menandai babak baru dalam perjalanan organisasi alumni Universitas Pancasila yang diharapkan dapat memperkuat peran dalam pembangunan bangsa. Melalui kepemimpinan baru, KAUP berkomitmen untuk mengembangkan program-program yang inovatif dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Adapun Keluarga Alumni Universitas Pancasila atau KAUP merupakan organisasi resmi yang menaungi seluruh alumni Universitas Pancasila. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah silaturahmi dan networking antar-alumni serta berperan aktif dalam pengembangan almamater dan pengabdian kepada masyarakat.

Terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, ternyata telah membuat ratusan lembar batik tulis selama menjalani penahanan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain itu, Mary Jane juga sudah fasih berbahasa Indonesia dan sedikit-sedikit bisa berbahasa Jawa.

"Mary Jane sudah bisa berbahasa Indonesia dan Jawa. Jadi bahasa Indonesianya fasih dan sedikit-sedikit pakai Bahasa Jawa," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Jogja, Evi Loliancy kepada wartawan di Wonosari, Gunungkidul, Senin (16/12/2024).

Evi melanjutkan, kemampuan berbahasa itu Mary Jane peroleh secara otodidak. Mengingat kebanyakan rekan-rekannya sesama warga binaan pemasyarakatan (WBP) menggunakan Bahasa Indonesia dan Jawa sehari-hari.

"Jadi lebih mudah berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman-temannya, khususnya saat pembinaan kemandirian seperti batik dan pembinaan keagamaan. Kalau belajar dari mana dia belajar dari komunikasi dengan teman-temannya," ujarnya.

Selain itu, Evi mengatakan jika Mary Jane memiliki keterampilan dalam membuat batik tulis bahkan jumlahnya sudah ratusan lembar. Mengingat Mary Jane telah menjalani penahanan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sejak tahun 2010 dan selama itu mendapatkan pembinaan kemandirian dari Lapas.

"Dari awal ditahan Mary Jane sudah mulai membatik, jadi bisa dibilang karyanya sekitar 500 batik tulis," ucapnya.

Membuat batik tulis di Lapas, kata Evi, berdasarkan kelompok. Di mana Mary Jane tergabung dalam kelompok yang membuat gambar, canting kemudian mewarnai batik.

"Kalau Mary Jane seminggu bisa lima lembar (batik tulis)," katanya.

Evi bercerita, jika Mary Jane selalu mengusung unsur alam dalam kain batik hasil buatannya. Menurutnya, hal itu menjadi ciri khas tersendiri dari Mary Jane.

"Hanya Mary Jane ini kalau membuat batik yang banyak gambar bunga-bunganya dan kupu-kupu. Kemudian warna-warnanya ditentukan, misal warna dasar hitam dan warna bunga ditentukan Mary Jane," ujarnya.

Siapa saja pembeli batik Mary Jane? Simak di halaman berikut

Bahkan, batik tulis buatan Mary Jane sudah banyak yang laku terjual. Adapun pemesan batik tulis buatan Mary Jane dari berbagai kalangan namun paling banyak dari Kedubes Filipina dan Komnas Perempuan.

"Ada yang sudah dijual, pembelinya yang pasti dari Kedubes Filipina rutin memesan, Komnas Perempuan juga rutin memesan. Terakhir ada pesanan 25 batik dan itu sudah terselesaikan oleh Mary Jane dan sudah kita kirimkan," ucapnya.

Sedangkan untuk harga perlembar kain batik tersebut, Evi menyebut sama dengan hasil karya WBP lainnya. Di mana harganya mencapai ratusan ribu per lembar.

"Sama dengan batik tulis teman-teman lain, sekitar Rp 400 ribu per lembar, karena itu batik tulis," katanya.

Narapidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso dipindahkan ke Lapas Jakarta jelang pemulangan ke Filipina. Foto: dok. Kumham Imipas

Sebelumnya, dilansir detikNews, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap alasan pemulangan narapidana kasus narkoba Mary Jane ke Filipina. Ia menyebut transfer Mary Jane itu atas diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah satu kebijakan yang ditempuh oleh Presiden. Berpaku kepada beberapa konvensi walaupun belum, kita menjadi pihak ataupun kita ratifikasi," kata Yusril kepada wartawan di Poltekip, Cinere, Depok, Rabu (11/12).

Yusril mengatakan sampai saat ini belum ada hukum tertulis tentang transfer narapidana warga negara asing. Sebab itu, kata dia, Presiden Prabowo menggunakan diskresi dengan mempertimbangkan berbagai konvensi praktik penyelenggara negara.

Terbaru, Yusril mendengar informasi bahwa Mary Jane akan diberi pengampunan oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong. Hukuman Mary Jane diubah menjadi pidana seumur hidup.

Yusril mengatakan tanggung jawab Mary Jane berada di negara asal jika sudah dipindahkan. Menurutnya, Filipina pun sudah menerima status Mary Jane sebagai terpidana mati.

"Jadi terhadap kasus Mary Jane itu karena memang dijatuhi pidana mati, maka eksekutornya adalah Jaksa Agung, tapi karena dipindahkan ke negara lain, maka tanggung jawab pembinaan terhadap narapidana ada pada pemerintah Filipina dan mereka sudah sedia untuk menerimanya dengan status tetap sebagai narapidana mati," kata Yusril kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).

Yusril mengatakan tanggung jawab setelah dipindahkan berada di Presiden Filipina. Ia mendengar Mary Jane akan diberi pengampunan dengan mengubah hukuman menjadi pidana seumur hidup.

"Tapi terserah pada Presiden Filipina apakah akan memberikan pengampunan atau tidak kepada yang bersangkutan. Dengar-dengar mereka akan memberikan pengampunan dan akan mengubah menjadi pidana seumur hidup dan kita menghormati itu sebagai keputusan dari pemerintah Filipina," ujarnya.

Untuk diketahui, Mary Jane merupakan warga negara Filipina yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, pada 2010 karena kasus narkotika. Pemerintah Indonesia tidak memberi grasi untuk Mary Jane, tetapi setuju memulangkannya ke Filipina.