SEMARANG - Sebanyak 16 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berstatus tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Semarang, Jawa Tengah positif mengonsumsi narkoba.

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jateng Kombes Pol Trisaksono membenarkan adanya 16 tahanan Rutan Semarang yang positif narkoba. Dia menyebut peristiwa itu terjadi pekan lalu.

Saat ditanyakan apakah 16 orang itu akan diproses hukum lebih lanjut, Kombes Tri menyebut saat ini masih dilakukan internal Rutan Semarang.

?Kita belum periksa mas, rutan sendiri,? kata Kombes Tri via WhatsApp, Selasa (17/12/2024).



Informasi yang dihimpun SINDOnews, setelah positif narkoba mereka semua dipindahkan ke Nusakambangan. Hal itu dibenarkan Kombes Tri.

?Iya Mas, info dari Rutan seperti itu,? jelasnya.

Rutan ini diketahui baru dioperasikan beberapa bulan lalu, untuk menampung para tahanan yang dulunya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang yang terus mengalami over kapasitas hunian.

Rutan Semarang sendiri dibangun di atas lokasi yang dulunya digunakan sebagai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Lokasinya di Jalan Dr Cipto, Kota Semarang, sisi utara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng.

JAKARTA, investor.id - Sesuai dengan wewenang yang dimiliki, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap eks pemegang saham, mantan pengurus, maupun pihak lain yang terlibat membuat bank gagal. Baik melalui pelaporan pidana kepada penyidik Polri dan/atau OJK maupun gugatan perdata ke pengadilan. 

“Upaya ini ditempuh dengan tujuan utama untuk memberikan deterrent effect berupa pemidanaan badan bagi pihak penyebab bank gagal, dan sekaligus dalam rangka recovery aset bank gagal atas klaim penjaminan yang telah dikeluarkan LPS,” ujar Direktur Eksekutif Hukum LPS, Ary Zulfikar di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Baca juga: Per November, Bank Mega Syariah Himpun DPK Rp 10 Triliun

Dalam penegakan hukum pidana, LPS telah melakukan pelaporan terhadap dugaan tindak pidana pada bank gagal kepada Penegak Hukum baik Penyidik Polri ataupun OJK, antara lain BPR Agra Arthaka Mulya, BPR Mitra Danagung, BPR LPN Kampung Baru Muara Paiti, BPR Cita Makmur Lestari. Kemudian, BPR Agra Arthaka Mulya, BPR KS Bali Agung Sedana, BPR Bina Dian Citra, dan BPR Sewu.

LPS juga berperan aktif mendukung proses pemeriksaan hukum yang telah dilakukan oleh penegak hukum dengan cara menyampaikan informasi dan/atau data dalam hal terdapat fakta yang ditemukan LPS dari hasil investigasi di bank yang telah dicabut izin usahanya, hal ini dalam rangka melengkapi pemeriksaan yang telah berjalan sebelumnya.

Baca juga: Penghimpunan DPK Tumbuh Melambat

Kemudian dalam rangka mengoptimalkan proses recovery claim yang telah dilakukan, LPS juga mengajukan gugatan perdata terhadap mantan pengurus dan pemegang saham bank serta pihak terkait lainnya yang terbukti menyebabkan bank menjadi gagal. Sampai dengan saat ini LPS telah mengajukan gugatan hukum ke pengadilan terhadap pihak-pihak penyebab bank gagal pada:

1. BPR Tripanca Setiadana (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Tanjungkarang,  2. BPR Citraloka Danamandiri (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Bandung,  3. BPR Tripilar Arthajaya (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Yogyakarta,  4. BPR Multi Artha Mas Sejahtera (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,  5. BPR Kudamas Sentosa (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Surabaya, 6. BPRS Al Hidayah (Terlikuidasi) di Pengadilan Agama Bangil,  7. BPR Efita (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Depok, 8. BPR Sekar (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Cibinong,  9. BPR Sambas (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Singkawang, serta 10. BPR Legian (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Denpasar.

Baca juga: OJK Cabut Izin BPR Duta Niaga Pontianak, Usai Tak Kunjung Sehat

Selain dalam rangka penegakan hukum dan recovery claim di atas, gugatan juga LPS lakukan dalam bentuk gugatan reklasifikasi simpanan. Gugatan ini diajukan terhadap para nasabah yang sebelumnya dinyatakan layak bayar, namun berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam terhadap simpanannya ditemukan adanya indikasi pelanggaran ketentuan perbankan sehingga simpanannya diubah menjadi tidak layak bayar. Gugatan reklasifikasi telah LPS ajukan terhadap nasabah-nasabah bank:

1. BPR Tripanca Setiadana (Dilikuidasi) di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. 2. BPRS Shadiq Amanah (Terlikuidasi) di Pengadilan Agama Depok dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan; dan  3. BPR Sekar (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Cibinong.Kemudian, guna melaksanakan putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan LPS, maka LPS akan menindaklanjuti dengan pengajuan eksekusi putusan.

Saat ini LPS sedang melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan terhadap mantan pengurus dan pemegang saham pada BPR Tripanca Setiadana, BPR Citraloka Danamandiri, BPR Kudamas Sentosa, BPRS Al-Hidayah, BPR Sambas Arta, dan BPR Tripilar Arthajaya.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) secara resmi menerima surat keputusan dan sertifikat lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Saat menerima sertifikat lisensi di Bogor, Jawa Barat, Selasa, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan sertifikasi tersebut penting sebagai langkah konkret dalam memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Ini merupakan sejarah dan tonggak pertama bagi BNPT untuk menjadi asesor," ungkap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Ia menjelaskan lisensi diberikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BNSP Nomor 2260/BNSP/IX/2024 tertanggal 20 September 2024 dengan Kode Lisensi BNSP-LSP-2536-ID.

Sebagai amanat UU Nomor 5 Tahun 2018, BNPT melaksanakan kewajiban pemerintah dalam pencegahan, salah satunya kesiapsiagaan nasional melalui peningkatan kemampuan aparatur dan sarana prasarana.

Dengan demikian, kata dia, lisensi yang diterima menghadirkan skema sertifikasi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan penanggulangan terorisme.

Eddy menyebutkan skema utama yang dihadirkan, yakni Auditor Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

"BNPT kini memiliki sertifikasi untuk profesi dalam konteks penanggulangan terorisme guna melakukan asesmen berbagai objek vital dan ruang publik agar terhindar dari ancaman terorisme," katanya menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BNSP Syamsi Hari turut menyampaikan apresiasi atas langkah BNPT dalam membentuk LSP sebagai lembaga yang berorientasi pada penguatan sumber daya manusia nasional.

"Kami apresiasi dari BNSP kepada rekan-rekan semua. Dukungan dari BNPT sangat kami butuhkan dalam membangun Indonesia Emas, tentunya megatren dunia dan pengembangan SDM menjadi hal yang krusial," tutur Syamsi.

Ke depannya, dia menegaskan bahwa BNSP akan terus berusaha mengembangkan berbagai skema terbaru bersama BNPT yang memiliki peran sangat strategis dalam menjaga keutuhan bangsa.

Dirinya berharap keberadaan LSP BNPT dapat menjadi elemen kunci dalam strategi pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia.

Dengan tenaga ahli yang tersertifikasi, profesional, dan kompeten, Indonesia bisa menghadapi ancaman terorisme melalui pendekatan yang lebih terstruktur, efektif, dan berkelanjutan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) secara resmi menerima surat keputusan dan sertifikat lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Saat menerima sertifikat lisensi di Bogor, Jawa Barat, Selasa, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan sertifikasi tersebut penting sebagai langkah konkret dalam memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Ini merupakan sejarah dan tonggak pertama bagi BNPT untuk menjadi asesor," ungkap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Ia menjelaskan lisensi diberikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BNSP Nomor 2260/BNSP/IX/2024 tertanggal 20 September 2024 dengan Kode Lisensi BNSP-LSP-2536-ID.

Sebagai amanat UU Nomor 5 Tahun 2018, BNPT melaksanakan kewajiban pemerintah dalam pencegahan, salah satunya kesiapsiagaan nasional melalui peningkatan kemampuan aparatur dan sarana prasarana.

Dengan demikian, kata dia, lisensi yang diterima menghadirkan skema sertifikasi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan penanggulangan terorisme.

Eddy menyebutkan skema utama yang dihadirkan, yakni Auditor Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

"BNPT kini memiliki sertifikasi untuk profesi dalam konteks penanggulangan terorisme guna melakukan asesmen berbagai objek vital dan ruang publik agar terhindar dari ancaman terorisme," katanya menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BNSP Syamsi Hari turut menyampaikan apresiasi atas langkah BNPT dalam membentuk LSP sebagai lembaga yang berorientasi pada penguatan sumber daya manusia nasional.

"Kami apresiasi dari BNSP kepada rekan-rekan semua. Dukungan dari BNPT sangat kami butuhkan dalam membangun Indonesia Emas, tentunya megatren dunia dan pengembangan SDM menjadi hal yang krusial," tutur Syamsi.

Ke depannya, dia menegaskan bahwa BNSP akan terus berusaha mengembangkan berbagai skema terbaru bersama BNPT yang memiliki peran sangat strategis dalam menjaga keutuhan bangsa.

Dirinya berharap keberadaan LSP BNPT dapat menjadi elemen kunci dalam strategi pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia.

Dengan tenaga ahli yang tersertifikasi, profesional, dan kompeten, Indonesia bisa menghadapi ancaman terorisme melalui pendekatan yang lebih terstruktur, efektif, dan berkelanjutan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Saffar M. Godam mengatakan bahwa pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap tersangka korupsi Harun Masiku telah berakhir sejak tanggal 13 Januari 2021.

“Terakhir, berakhir pada tanggal 13 Januari 2021,” kata Godam saat ditemui di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa.

Godam menjelaskan, Harun Masiku saat ini tidak dicegah karena permintaan pencegahan yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berakhir tiga tahun lalu. Pihak Imigrasi juga telah berkomunikasi dengan KPK mengenai kelanjutan pencegahan itu.

“Terakhir komunikasi berdasarkan surat dari kita mempertanyakan kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024,” imbuhnya.

Dengan belum diajukan kembali permohonan pencegahan, Harun Masiku dapat bebas bepergian ke luar negeri. Namun, Godam menyebut, Harun Masiku tidak tercatat melakukan perjalanan ke mana pun berdasarkan data perlintasan imigrasi.

Kendati tidak ada perpanjangan permohonan pencegahan terhadap Harun Masiku, Godam menegaskan bahwa Imigrasi tetap memantau perjalanan yang bersangkutan.

“Kita melakukan pemantauan, ya, tetap melakukan pemantauan dan koordinasi apabila ada informasi tersebut. Namun, kewenangan tersebut adalah kewenangan daripada instansi pemohon yang menangani kasus tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan pencegahan dilakukan atas dasar permohonan dari pihak berwenang.

Ia mencontohkan, pencegahan tersangka korupsi dimohonkan oleh KPK, kasus utang piutang negara dari Kementerian Keuangan, dan tersangka pidana lainnya diajukan oleh kepolisian.

“Sehingga, apabila tidak ada permohonan lanjutan maka sesuai dengan ketentuan, cekal selesai demi hukum, berakhir demi hukum,” kata Godam.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

KPK juga menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terbaru Harun Masiku yang menampilkan foto-foto terbaru buronan kasus korupsi tersebut.

"Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (6/12).

DPO terbaru tersebut menampilkan empat foto baru Harun dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 172 cm dengan ciri khusus berkaca mata, kurus, suara sengau dengan logat Toraja atau Bugis.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkapkan tak ada lalu lintas buronan KPK sekaligus eks kader PDIP Harun Masiku keluar negeri. Hal tersebut dikatakan oleh Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam. Pernyataan itu mengindikasikan Masiku berada di dalam negeri.

"Berdasarkan data perlintasan, nama tersebut tidak ada. Ke mana pun (keluar negeri)," kata Godam dalam press briefing Capaian Kinerja dan Kebijakan Terbaru Imigrasi Tahun 2024 pada Selasa (17/12/2024).

Godam menyebut permohonan cegah Masiku berakhir pada 13 Januari 2021. Itu berarti hampir tiga tahun berlalu, KPK tak memperpanjang permohonan pencegahan terhadap Masiku. "Ya maknanya tidak dicegah (keluar negeri)," ujar Godam.

Walau demikian, Godam menyampaikan Imigrasi tetap melakukan pemantauan dan koordinasi apabila ada informasi baru. Namun kewenangan permintaan cegah adalah kewenangan dari instansi pemohon yang menangani kasus tersebut.

"Apabila tidak ada permohonan atau permintaan dari instansi terkait, maka kita tidak dapat melakukan pencegahan," ujar Godam.

Eks caleg PDIP untuk DPR RI Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Harun Masiku terjerat perkara dugaan suap dalam PAW anggota DPR periode 2019-2024. Harun diduga menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR. Tapi, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron.

"Bukti dan petunjuk dalam kasus ini sudah cukup untuk mengungkap secara cepat, dan jika sekarang masih dalam tahapan pembuktian maka harus dijelaskan kepada publik pembuktian seperti apa karena ini teror bom," kata Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Pap

Jayapura (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua menilai perlu koordinasi antara Polda Papua dengan Kodam XVII cenderawasih untuk mengungkapkan pelaku teror bom molotov di Kantor Redaksi Jujur Bicara (Jubi).

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey di Jayapura, Selasa, mengatakan teror bom Kantor Redaksi Jubi dilakukan oleh orang yang sudah terlatih dan memiliki jaringan, sehingga membutuhkan koordinasi dan keberanian dalam mengungkapkan siapa pelaku peristiwa tersebut.

"Bukti dan petunjuk dalam kasus ini sudah cukup untuk mengungkap secara cepat, dan jika sekarang masih dalam tahapan pembuktian maka harus dijelaskan kepada publik pembuktian seperti apa karena ini teror bom," katanya.

Menurut Ramandey, jika pihak kepolisian sudah menyampaikan perkembangan kasus ini kepada kejaksaan itu berarti sudah mengarah kepada pelaku teror bom molotov.

"Sehingga yang terpenting sekarang ialah membutuhkan koordinasi antara Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih untuk mengungkapkan siapa pelakunya karena ini terkait dengan pesan teror yang menyebar ketakutan," ujarnya

Dia menjelaskan kasus teror yang terjadi di Papua jika dibiarkan maka ini akan terus dilakukan sehingga pihaknya mendesak atas nama keamanan publik sebaiknya pada Desember 2024 Polda Papua segera mengumumkan pelaku pelemparan bom molotov di Kantor Jubi.

"Kami meyakini kasus ini sudah mengarah ke pelaku sehingga kami harap Polda Papua bisa mengungkapkan pelakunya," ujarnya.

Kasus teror bom molotov di Kantor Redaksi Jubi dilakukan oleh orang tak dikenal pada Rabu 16 Oktober 2024 yang mengakibatkan dua kendaraan operasional terbakar.

Saat ini sudah 62 hari peristiwa tersebut, namun pelaku teror tersebut belum terungkap sehingga Koalisi Advokasi dan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua kembali menggelar aksi demo di depan Mapolda Papua, Selasa (17/12).

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di tengah kebahagiaan menyambut cucu pertama menyempatkan diri untuk melayat ke kediaman Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Ngawi, Jawa Timur bersama Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono.

Amran dan Sudaryono bersama-sama memberikan penghormatan kepada Sadiran Bau Kuntjoro, ayahanda dari Prasetyo Hadi yang berpulang pada Senin (16/12).

Biasanya, Amran dan Sudaryono kerap berbagi tugas dalam kunjungan-kunjungan kerja ke berbagai daerah. Namun kali ini, keduanya sama-sama berempati terhadap Prasetyo Hadi dan menunjukkan kedekatan antarpejabat dengan kedatangan langsung ke Ngawi.

Kehadiran Amran dan Sudaryono di Ngawi sekaligus menjadi bentuk penghormatan atas jasa dan dedikasi dari mendiang Sadiran Bau Kuntjoro kepada Indonesia. Saat itu, Amran menyampaikan harapan agar Prasetyo Hadi beserta keluarga diberikan ketabahan.

"Saya bersama Pak Wamen bersama berangkat karena duka ini juga menjadi bagian dari kita semua. Semoga almarhum ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan," ujar Amran.

Wamentan Sudaryono menambahkan, kedatangannya bersama Amran ke kediaman Prasetyo Hadi di Ngawi merupakan wujud dukungan moral.

"Kita datang untuk mendoakan almarhum dan memberikan dukungan moral kepada keluarga besar Pak Mensesneg di momen ini," katanya.

Rombongan Amran dan Sudaryono bertolak ke Ngawi pada Selasa (17/12) pagi, langsung menuju rumah duka. Usai memberikan penghormatan, Amran pun kembali ke Jakarta untuk memenuhi agenda lain sesuai jadwal, memperlihatkan komitmen menjaga keseimbangan antara tugas kedinasan dengan nilai kemanusiaan.

NGAWI, iNews.id – Kabar duka datang dari Kabupaten Ngawi. Ayah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneng) Prasetyo Hadi, Sadiran Bau Kuntjiro (77) meninggal dunia, Selasa (17/12/2024). 

Ayah Mensesneg meninggal dunia di Rumah Sakit JIH Yogyakarta karena sakit. Sejumlah kerabat dan juga jajaran pemerintah baik ditingkat daerah hingga pusat ikut mengantarkan pemakaman almarhum Sadiran yang merupakan ketua Penasihat DPC Gerindra Kabupaten Ngawi, di TPU Kelurahan Margomulyo.

Prasetyo Hadi mengaku sangat kehilangan sosok sang ayah yang merupakan salah seorang tokoh di Kabupaten Ngawi.

“Ayah saya merupakan salah seorang tokoh baik di dunia Pendidikan maupun politik di Ngawi,” katanya usai pemakaman. 

Almarhum Sadiran merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan tahun 2001, sehingga sangat peduli di dunia pendidikan. “Dunia pendidikan harus dinikmati seluruh rakyat dan tidak ada keterkecualian,” ujarnya.

Bagi keluarga, kata Prasetyo, almarhum selalu mendidik putra putrinya untuk bekerja keras dan belajar serta bermanfaat bagi banyak orang.

“Termasuk pesan almarhum bagi keluarga yakni memang baik menjadi orang penting, tapi yang lebih penting menjadi orang baik," katanya.

Prasetyo pun menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh warga Ngawi yang ikut mengantar sang ayah di peristirahatan terakhir.

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta -

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso akan dipulangkan ke Filipina. Sebelum bertolak, Mary Jane mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra karena telah menyetujui pemulangan dirinya.

"Terima kasih Bapak Prabowo, Menteri Yusril, dan seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung Mary Jane. Tuhan memberkati," kata Mary Jane sebelum diberangkatkan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II-A Pondok Bambu ke Bandara Soekarno-Hatta, dilansir Antara, Selasa (17/12/2024).

Mary Jane juga berterima kasih kepada Indonesia dan mengatakan mencintai Indonesia dalam kesempatan tersebut. Saat ditanya mengenai perasaannya, Mary Jane mengaku sangat bahagia bisa dipulangkan ke negeri asalnya.

"Saya sehat, saya sangat bahagia dan mengucap syukur," ucapnya.

Mary Jane diberangkatkan dari LPP Pondok Bambu ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pukul 19.17 WIB. Dia mengenakan kaus warna hitam dan berangkat dikawal petugas menggunakan mobil van hitam.

Sebelum berangkat, Mary Jane mengucapkan beberapa kalimat kepada awak media yang telah menunggu di luar pagar lapas. Ia juga melambaikan tangan sambil tersenyum.

Saat tiba di Bandara Soetta, terpidana mati Mary Jane akan mengikuti prosesi serah terima narapidana yang dilakukan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) I Nyoman Gede Surya Mataram kepada perwakilan Kedutaan Besar Filipina pada pukul 21.00 WIB.

Setelah itu, Mary Jane akan dipulangkan ke Filipina menggunakan pesawat Cebu Pasific Airlines 5J760 pada pukul 00.05 WIB, Rabu (18/12) dini hari.

(eva/eva)

saya sangat bahagia dan mengucap syukur

Jakarta (ANTARA) - Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra karena telah menyetujui pemulangan dirinya ke Filipina.

"Terima kasih Bapak Prabowo, Menteri Yusril, dan seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung Mary Jane. Tuhan memberkati," kata Mary Jane sebelum diberangkatkan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A Pondok Bambu, Jakarta, Selasa malam.

Mary Jane juga berterima kasih kepada Indonesia dan mengatakan mencintai Indonesia dalam kesempatan tersebut.

Saat ditanya mengenai perasaannya, Mary Jane mengaku sangat bahagia bisa dipulangkan ke negeri asalnya.

"Saya sehat, saya sangat bahagia dan mengucap syukur," ucapnya.

Mary Jane diberangkatkan dari LPP Pondok Bambu ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pukul 19.17 WIB. Dia mengenakan kaos warna hitam dan berangkat dikawal petugas menggunakan mobil van hitam.

Sebelum berangkat, Mary Jane mengucapkan beberapa kalimat kepada awak media yang telah menunggu di luar pagar lapas. Ia juga melambaikan tangan sambil tersenyum.

Saat tiba di Bandara Soetta, terpidana mati Mary Jane akan mengikuti prosesi serah terima narapidana yang dilakukan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) I Nyoman Gede Surya Mataram kepada perwakilan Kedutaan Besar Filipina pada pukul 21.00 WIB.

Setelah itu, Mary Jane akan dipulangkan ke Filipina menggunakan pesawat Cebu Pasific Airlines 5J760 pada pukul 00.05 WIB, Rabu (18/12) dini hari.

Mary Jane tiba di LPP Pondok Bambu pada Senin (16/12) pagi pukul 07.30 WIB. Setibanya di lapas tersebut, Mary Jane menjalani pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, hingga penandatanganan berita acara serah terima, lalu ditempatkan di kamar hunian yang disediakan.

Sebelum ditransfer ke Filipina, Mary Jane diwajibkan mengikuti program masa pengenalan lingkungan di Lapas Perempuan Pondok Bambu, sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di lingkungan lapas.

Pemerintah Filipina dan Indonesia telah menyepakati pemindahan Mary Jane melalui penandatanganan pengaturan praktis (practical agreement). Pemerintah Filipina menyepakati seluruh syarat yang diajukan Indonesia untuk pemindahan Mary Jane ke kampung halaman.

Menko Kumham Imipas RI Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul Vasquez meneken pengaturan praktis terkait pemindahan Mary Jane di Jakarta, Jumat (6/12) lalu.

Mary Jane Veloso merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada April 2010. Mary Jane divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman pada Oktober 2010.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menggelar rapat di Balai Kota untuk membahas hasil fasilitasi Gubernur terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Raperda), Selasa (17/12).

Rapat dipimpin oleh Benediktus Narendra Keswara selaku Anggota DPRD Kota Semarang dan dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai instansi antara lain Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Dinas Perhubungan, Badan Perencaaan Pembangunan Daerah, dan Bagian Hukum Setda Kota Semarang. Tujuan rapat ini untuk menyelaraskan masukan dari Gubernur sebelum ketiga Raperda tersebut disahkan menjadi peraturan daerah.

Tiga Raperda yang dibahas antara lain Raperda Penyelenggaraan Hubungan, Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, dan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim). Dalam bahasan Raperda tentang Perkim, Maftukah Wiwin selaku anggota DPRD Kota Semarang mengatakan dengan jelas.

“Raperda perkim kiranya bisa ditambahkan dari raperda sebelum fasilitasi dan setelah ini yang sudah di fasilitasi atau hasil akhir,” Ujarnya. 

Kemudian dalam bahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Ali Umar Dhani selaku wakil ketua DPRD Kota Semarang memberikan rekomendasi 

“Dalam bentuk menyentuh kepedulian terhadap kesejahteraan angkutan umum tidak bermotor seperti becak, andong dan lain sebagainya bisa dilakukan pendataan dan menambahkan pasal sebagai payung hukum terkait kesejahteraan mereka,” Ujarnya.  

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto yang diwakili Moh. Hawary selaku Kasubid Pemajuan HAM di Kanwil Kemenkumham Jateng mengatakan dengan jelas.

“Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan Pemerintah Daerah Kota Semarang akan mampu untuk mengakomodir setiap aspek dalam mengupayakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia/P5HAM secara komprehensif di wilayah Kota Semarang, ” Ujarnya.

Para peserta rapat sepakat bahwa pengesahan ketiga Raperda tersebut harus dilakukan sebelum tenggat waktu 31 Desember 2024.

 “Dengan adanya sinergi yang baik antar pihak diharapkan ketiga raperda ini dapat berdampak positif bagi masyarakat. supaya dapat segera diimplementasikan demi kepentingan masyarakat luas,” jelas Benediktus Narendra Keswara selaku Ketua DPRD Kota Semarang.

Editor : Maulana Salman