Kementerian Imigrasi mengungkapkan selama periode Januari-November 2024 terdapat 2.433 penundaan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi. Penundaan dilakukan terhadap WNI yang diduga merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.

"Dalam Januari-November 2024, terdapat 2.433 penundaan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi, dilakukan terhadap WNI yang diduga kuat sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural (ilegal)," ujar Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (17/12).

Godam menuturkan selama satu tahun ini terdapat total 4.838.581 paspor yang diterbitkan. Mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5.053.315 paspor yang diterbitkan. Hanya saja, penerbitan paspor untuk bulan Desember ini masih berjalan.

"Kontribusi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) layanan paspor sebesar Rp2.224.564.300.000 mencakup 48 persen dari PNBP dari sektor visa sebesar Rp4,6 triliun," ungkap Godam.

Adapun PNBP secara keseluruhan mencapai Rp8,5 triliun, tertinggi sepanjang sejarah. Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp4,82 triliun, diikuti oleh layanan paspor sebesar Rp2,3 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun.

Sementara itu, pada 2023 hingga tanggal 31 Desember, PNBP Ditjen Imigrasi tercatat sebesar Rp7,6 triliun.

Dalam konferensi pers tersebut juga disampaikan mengenai data perlintasan.

Selama tahun ini, jumlah perlintasan mencapai 46.735.310 orang, terdiri dari 22.181.808 WNI dan 24.553.502 WNA. Jumlah tersebut meningkat 12 persen dibandingkan tahun 2023 sebanyak 41.666.999 orang.

Negara dengan jumlah kedatangan terbanyak meliputi Australia, China, Malaysia, Singapura dan India.

Selama tahun ini, setidaknya terdapat 5.047 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Naik 150 persen dibandingkan tahun lalu. Selanjutnya, terdapat 122 tindakan projustisia, 9.978 penangkalan dan 1.379 pencegahan.

"Beberapa kasus besar yang ditangani termasuk penangkapan buron internasional dan pelaku kejahatan siber dari berbagai negara, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan nasional," ucap Godam.

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Musisi Ahmad Dhani, yang juga anggota DPR RI, menyatakan dengan tegas pentingnya penguatan pendidikan sejarah dan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dalam sistem pendidikan Indonesia. 

Hal itu disampaikan Dhani saat kunjungan kerja reses dan serap aspirasi di SMA Trimurti dan SMA Ta’miriyah Surabaya, Senin (16/12/2024).

Reses yang dihadiri dewan guru, perwakilan yayasan, komite sekolah, wali murid, dan ratusan siswa ini, menjadi forum bagi Dhani untuk menyerap aspirasi terkait perbaikan sistem pendidikan. Ia menganggap pelajaran sejarah dan PMP sebagai fondasi karakter kebangsaan yang kuat dan berbudaya.

"Pendidikan sejarah dan nilai-nilai moral Pancasila harus menjadi prioritas untuk membentuk karakter kebangsaan yang kokoh dan berbudaya," tegas politikus Partai Gerindra ini.

Selain itu, Dhani juga menerima berbagai aspirasi, termasuk evaluasi Kurikulum Merdeka yang dinilai perlu ditinjau ulang agar relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Sistem zonasi juga menjadi sorotan, dengan usulan agar sistem tersebut dievaluasi untuk pemerataan akses pendidikan yang lebih adil dan merata.

Aspirasi lain yang disampaikan berkaitan dengan peningkatan peran guru dalam membentuk karakter siswa. Para guru berharap adanya dukungan kebijakan yang memperkuat peran mereka tanpa hambatan.

Dhani, yang juga pendiri band Dewa 19, menyatakan seluruh aspirasi tersebut akan menjadi masukan berharga dalam upaya menyusun strategi perbaikan sistem pendidikan Indonesia. 

Ia menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan moral, etika, dan pemahaman sejarah.

“Pendidikan harus kembali pada nilai-nilai dasar yang membentuk karakter bangsa. Kita tidak boleh mengabaikan sejarah dan moral Pancasila karena itu adalah jati diri kita,” tandasnya.

Dhani berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi para pendidik, siswa, dan orang tua demi mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik.
 

Editor : Ali Masduki

MEDAN, iNewsMedan.id - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Agus Andrianto mengungkapkan komitmennya untuk menjalankan program 100 hari yang sejalan dengan arahan dan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto.

Agus menekankan pentingnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan penyediaan makanan bergizi gratis sebagai fokus utama dalam pelaksanaan tugas mereka.

"Sebagai kementerian yang menjaga pintu gerbang negara, kami di Imigrasi berkomitmen untuk memastikan kedaulatan negara tidak diinjak-injak oleh orang asing. Kami akan melakukan seleksi ketat terhadap kehadiran mereka," ujar Agus saat berkunjung ke Warkop Jurnalis Medan di Jalan Agus Salim, Kota Medan, Selasa (17/12/2024).

Mantan Waka Polri itu juga menekankan bahwa kehadiran orang asing di Indonesia harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi dan tidak mengancam pekerjaan warga lokal.

Agus juga menyentuh isu pemasyarakatan terkait kejahatan narkoba. Ia mengungkapkan bahwa Presiden telah menugaskan kementeriannya untuk mengambil langkah tegas dalam mengatasi peredaran narkoba yang melibatkan jaringan kriminal, terutama yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas). 

"Kami yakin bahwa para narapidana ini seringkali hanya menjadi kambing hitam, sedangkan pemodal utamanya berada di luar Lapas," tegasnya.

"Kami bertekad untuk memutus mata rantai peredaran narkoba, sehingga tidak ada lagi praktik yang merusak di dalam Lapas," tambah Agus.

Dengan penegasan serta langkah strategis tersebut, Agus Andrianto berharap agar kementerian yang dipimpinnya dapat berkontribusi signifikan terhadap stabilitas dan kedaulatan negara serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat Indonesia.

Editor : Odi Siregar

SEMARANG, KOMPAS.com - Sebanyak sembilan narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Semarang dipindahkan ke Lapas Nusakambangan setelah dinyatakan positif menggunakan narkoba.

Langkah tegas ini diambil usai hasil tes urine yang dilakukan bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada Selasa (10/12/2024), menunjukkan mereka mengonsumsi sabu dan pil koplo.

Kepala Rutan Semarang, Eddy Junaedi, mengungkapkan bahwa pemindahan tahanan tersebut dilakukan pada Kamis malam (12/12/2024).

"Memang betul terkonfirmasi sembilan orang positif narkoba," kata Eddy saat ditemui di kantornya, Selasa (17/12/2024).

Eddy menerangkan, suasana rutan sempat memanas setelah pengumuman hasil tes urine. Menurutnya, sejumlah narapidana berteriak-teriak sehingga mengganggu situasi.

"Meski sempat tertunda karena agenda kedatangan Presiden di Semarang, proses pemindahan ke Nusakambangan berhasil dilakukan," lanjut Eddy.

Menurut Eddy, indikasi awal menunjukkan narkoba masuk melalui barang titipan pengunjung meski sudah dilakukan penggeledahan secara rutin.

"Kami sudah rutin melakukan penggeledahan manual, tetapi ke depan, sistem deteksi dan alat pendukung perlu ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa," tambahnya

Eddy memastikan bahwa warga binaan yang terbukti menggunakan narkoba akan menerima sanksi disiplin berupa pencatatan dalam Register F, yang memengaruhi hak-hak mereka, seperti remisi dan asimilasi.

"Kami tidak akan memberi toleransi," ucap dia.

Banda Aceh (ANTARA) - Tim Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh mengamankan seorang warga negara asing (WNA) asal Denmark berinisial VRP karena melebihi izin tinggal di Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh Gindo Ginting di Banda Aceh, Selasa, mengatakan warga negara Denmark tersebut melebihi izin tinggalnya dselama 56 hari. VRP diamankan di sebuah hotel di Banda Aceh, Selasa (17/12).

"Kami tidak menoleransi pelanggaran keimigrasian, termasuk kelebihan izin tinggal atau overstay. Imigrasi terus mengawasi keberadaan warga negara asing di wilayah kami dengan serius," ujar Gindo Ginting.

Gindo Ginting menyebutkan penindakan warga negara asing tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima laporan masyarakat terkait keberadaan WNA tersebut di sebuah hotel di kawasan Peunayong, Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui VRP tiba di Indonesia pada 22 September 2024 dengan Visa On Arrival (VOA) yang berlaku hingga 21 Oktober 2024. Namun, VRP tidak memperpanjang izin tinggal dan menolak membayar denda atas pelanggaran kelebihan izin tinggal.

Berdasarkan informasi tersebut, tim Imigrasi Banda Aceh melakukan penindakan terhadap warga negara asing tersebut. Penindakan tersebut merupakan komitmen dalam menjaga ketertiban dan kedaulatan negara.

Selanjutnya, kata dia, warga negara Denmark tersebut diamankan Kantor Imigrasi Banda Aceh untuk pemeriksaan dan penindakan lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku.

"Kami mengimbau masyarakat berperan aktif melaporkan keberadaan warga negara asing yang diduga melanggar aturan keimigrasian demi menjaga ketertiban dan keamanan wilayah," kata Gindo Ginting.

Jakarta (ANTARA) - Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso berangkat dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A Pondok Bambu, Jakarta, ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sebelum pulang ke Filipina.

Pewarta ANTARA dari LPP Pondok Bambu, Jakarta, melaporkan Mary Jane diberangkatkan dari lapas tersebut pukul 19.17 WIB mengenakan kaos warna hitam dengan menggunakan mobil van hitam.

Sebelum masuk ke mobil untuk berangkat ke Bandara Soetta, Mary Jane sempat mengucapkan beberapa kalimat kepada awak media dengan menggunakan bahasa Indonesia.

"Terima kasih Indonesia, aku cinta Indonesia," ucap Mary Jane.

Saat tiba di Bandara Soetta, terpidana mati Mary Jane akan mengikuti prosesi serah terima narapidana yang dilakukan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram kepada perwakilan Kedutaan Besar Filipina pada pukul 21.00 WIB.

Setelah itu, Mary Jane akan dipulangkan ke Filipina menggunakan pesawat Cebu Pasific Airlines 5J760 pada pukul 00.05 WIB, Rabu (18/12) dini hari.

Mary Jane tiba di LPP Pondok Bambu pada Senin (16/12) pagi pukul 07.30 WIB. Setibanya di lapas tersebut, Mary Jane menjalani pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, hingga penandatanganan berita acara serah terima, lalu ditempatkan di kamar hunian yang disediakan.

Sebelum ditransfer ke Filipina, Mary Jane diwajibkan untuk mengikuti program masa pengenalan lingkungan di Lapas Perempuan Pondok Bambu. Hal tersebut sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di lingkungan lapas.

Pemerintah Filipina dan Indonesia telah menyepakati pemindahan Mary Jane melalui penandatanganan pengaturan praktis (practical agreement). Pemerintah Filipina menyepakati seluruh syarat yang diajukan Indonesia untuk pemindahan Mary Jane ke kampung halaman.

Menko Kumham Imipas RI Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul Vasquez meneken pengaturan praktis terkait pemindahan Mary Jane di Jakarta, Jumat, 6 Desember 2024.

Mary Jane Veloso merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada April 2010. Mary Jane divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman pada Oktober 2010.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

MEDAN, iNewsMedan.id - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Agus Andrianto, mengungkapkan jumlah pecandu dan penyalahgunaan narkoba yang telah diberikan amnesti mencapai hampir 40 ribu orang.

Agus menekankan bahwa tidak semua individu yang ditangkap terlibat dalam jaringan penyalahgunaan narkoba. "Sebagian di antaranya merupakan korban dari situasi yang lebih kompleks," tegasnya saat berkunjung ke Warkop Jurnalis Medan di Jalan Agus Salim, Kota Medan, Selasa (17/12/2024) petang.

Menanggapi pertanyaan mengenai langkah-langkah yang diambil kementerian untuk mengatasi masalah ini, Agus menyatakan bahwa pihaknya secara rutin melaksanakan tes kepada pegawai di lembaga pemasyarakatan (lapas) serta warga binaan.

"Kita adakan tes kok semua. Termasuk warga binaan. Ini dilakukan secara berkesinambungan," ujar mantan Waka Polri tersebut.

Selain itu, Agus menjelaskan bahwa kementeriannya sedang mempertimbangkan berbagai opsi hukuman bagi pelanggar, termasuk hukuman mati dan seumur hidup.

"Ini mau kita tentukan dulu, hukuman mati, seumur hidup. Ini mau kita cek," tambahnya, memberikan sinyal adanya evaluasi yang mendalam mengenai kebijakan hukuman.

Dalam kesempatan yang sama, Agus juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat delapan tahanan politik yang semuanya berasal dari Papua. Hal ini menunjukkan bahwa kementerian tidak hanya fokus pada masalah narkoba, tetapi juga pada isu-isu sosial-politik yang berkaitan dengan keadilan di tanah air.

"Tahanan politik ada 8. Semua dari Papua" terang Agus.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus berkomitmen untuk memperbaiki situasi di lapas dan memberikan dukungan bagi mereka yang membutuhkan rehabilitasi, demi menciptakan lingkungan yang lebih baik dan mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Editor : Odi Siregar

Reynhard Sinaga merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang sedang menjalani hukuman di penjara Inggris. Dalam berita teranyar, ia disebut menjadi target serangan sesama narapidana, yang muak atas kejahatan Reynhard yaitu predator seks.

Saat ini Reynhard berusia 41 tahun. Seperti dikutip detikNews dari media lokal Inggris, The Sun dan The Standard pada Selasa (17/12/2024), Reynhard nyaris mengalami luka serius dalam serangan yang terjadi di dalam penjara HMP Wakefield pada Juli lalu.

Penyerangan terhadap Reynhard itu diduga telah direncanakan sebelumnya oleh sesama narapidana di dalam penjara tersebut. Tidak dijelaskan secara detail soal tindak penyerangan di dalam penjara itu, yang disebut bisa dihentikan sejumlah sipir penjara itu.

"Sinaga itu arogan dan dibenci semua orang. Dia menjadi target yang jelas karena kejahatan bejat yang dilakukannya," tutur seorang sumber yang memahami insiden penyerangan itu saat berbicara kepada The Sun.

"Dia (Reynhard) nyaris dalam bahaya yang sangat serius. Dia dalam bahaya," tambah sumber tersebut.

Narapidana bernama Jack McRae (32) telah didakwa atas percobaan GBH terhadap Reynhard. GBH adalah tindakan secara sengaja menimbulkan luka atau cedera tubuh yang serius terhadap orang lain.

Selain terhadap Reynhard, McRae juga didakwa atas pidana yang sama terhadap narapidana lainnya di HMP Wakefield tahun 2023. Narapidana yang menjadi target McRae pada saat itu merupakan narapidana kasus pemerkosaan anak. Terdakwa juga dituduh menyerang sejumlah narapidana dan telah dipindahkan ke penjara Frankland di Co Durham.

Untuk diketahui, Reynhard sedang menjalani masa hukuman penjara seumur hidup, dengan hukuman minimum 40 tahun penjara, di HMP Wakefield. Ia dihukum penjara seumur hidup oleh Pengadilan Manchester pada Januari 2020, setelah dinyatakan terbukti bersalah dalam 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria, selama 2,5 tahun mulai dari 1 Januari 2015 hingga 2 Juni 2017.

Saat menjatuhkan putusan, seperti dikutip BBC, Hakim Suzanne Goddard menggambarkan Reynhard sebagai 'predator seksual setan' yang 'tidak akan pernah aman untuk dibebaskan'.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di detikNews dengan judul WNI Predator Seks Reynhard Sinaga Diserang Napi di Penjara Inggris.

Sederet Fakta Predator Seks Cabuli-Sodomi 35 Anak di Pasaman Sumbar

Sederet Fakta Predator Seks Cabuli-Sodomi 35 Anak di Pasaman Sumbar

Sembilan tahanan di Rumah Tahana (Rutan) Kelas 1 Semarang dipindah ke Lapas Gladakan Nusakambangan. Mereka positif narkoba dan sempat bikin ribut saat dipisahkan dari tahanan lain.

Kepala Rutan Semarang, Eddy Junaedi, mengatakan razia dilakukan rutin di Rutan Semarang. Namun pada Selasa (10/12) lalu ketika dilakukan tes urine ada sembilan tahanan yang hasilnya positif.

"Selasa malam kemarin. Penggeledahan rutin. Kebetulan dari 14 orang yang kita periksa memang betul terkonfirmasi sembilan orang positif narkoba," kata Eddy di kantornya, Selasa (17/12/2024).

Kepala Rutan Semarang, Eddy Junaedi memberi keterangan soal 9 tahanan dipindah ke Nusakambangan. Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikJateng

Mereka terindikasi positif sabu dan pil koplo. Sembilan tahanan itu kemudian diasingkan dari tahanan lain dan diambil BAP. Tapi ternyata mereka berteriak-teriak untuk membuat keributan.

"Ambil langkah segera mengasingkan warga binaan yang terkonfirmasi. Lakukan pengeselan dan BAP. Dari sembilan orang ternyata teriak-teriak menyebabkan gangguan Kamtib. Kaos oleh teriakan," ujarnya.

Kemudian setelah berkonsultasi dengan Kadivpas Kanwil Kemenkumham Jateng, para tahanan itu akan dibawa ke Nusakambangan dengan pengamanan polisi. Tapi pemindahan baru bisa dilakukan esok hari karena polisi yang melakukan pengamanan masih fokus pada pengamanan kunjungan presiden.

"Kami bertahan satu hari. Besok malamnya kepolisian mendampingi pengawalan sembilan orang itu ke NK, Lapas Gladakan," tegas Eddy.

Dia menjelaskan sembilan tahanan itu berperkara narkoba dan rata-rata residivis dengan ancaman pidana enam sampai tujuh tahun penjara. Penyelidikan masih dilakukan karena tidak ditemukan barang bukti obat terlarang yang mereka konsumsi.

"Sampai saat ini melakukan penyelidikan info masuk dari mana, barang bukti tidak ditemukan. Mereka datang, habis pakai," ujarnya.

Dugaan awal barang masuk dari bawaan penjenguk. Padahal menurut Eddy penggeledahan sudah dilakukan kepada penjenguk. Dia berjanji akan terus waspada dan terus melakukan sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba) bersama BNN.

"Menjadi pembelajaran untuk lebih teliti untuk hal geledah barang titipan. Tapi tidak menutup kemungkinan dari pintu lain. Petugas juga kita awasi bawaannya, tidak hanya pengunjung," tegasnya.

Para tahanan yang dipindah ke Nusakambangan itu juga akan dicatat dalam register F dan dicabut hak-haknya mulai dari soal kunjungan hingga remisi.

"Beri sanksi hilangkan hak-haknya seperti hak kunjungan. Akan dicatat dalam register F, terkait disiplin. Hak terkait remisi bisa dibatalkan," ujarnya.

Video: Truk Trailer Ringsek Tergencet Besi 52 Ton di Pantura Rembang

Video: Truk Trailer Ringsek Tergencet Besi 52 Ton di Pantura Rembang

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membeberkan langkah penegakan hukum yang diambil terhadap bank gagal atau bank bermasalah. Hal ini mencakup penanganan perkara di tataran regulator maupun aparat penegak hukum.

Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar menjelaskan bahwa pelaporan pidana maupun gugatan perdata dilakukan terhadap eks pemegang saham, mantan pengurus, maupun pihak lain yang terlibat dalam praktik tersebut, terutama fraud atau penipuan.

“Upaya ini ditempuh dengan tujuan utama untuk memberikan deterrent effect berupa pemidanaan badan bagi pihak penyebab bank gagal, dan sekaligus dalam rangka recovery aset bank gagal atas klaim penjaminan yang telah dikeluarkan LPS,” katanya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (17/12/2024).

Pihaknya telah melaporkan dugaan tindak pidana kepada kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada delapan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), yakni BPR Agra Arthaka Mulya, BPR Mitra Danagung, BPR LPN Kampung Baru Muara Paiti, BPR Cita Makmur Lestari, BPR Agra Arthaka Mulya, BPR KS Bali Agung Sedana, BPR Bina Dian Citra, serta BPR Sewu.

Terkait perkara perdata, LPS berupaya mengoptimalkan proses pemulihan klaim dengan melayangkan gugatan terhadap pihak yang menyebabkan kegagalan 10 BPR/BPRS, yakni BPR Tripanca Setiadana, BPR Citraloka Danamandiri, BPR Tripilar Arthajaya, BPR Multi Artha Mas Sejahtera, BPR Kudamas Sentosa, BPRS Al Hidayah, BPR Efita, BPR Sekar, BPR Sambas, serta BPR Legian. Seluruh bank itu telah dilikuidasi.

Lebih lanjut, Ary menjelaskan bahwa LPS juga mengajukan gugatan reklasifikasi simpanan terhadap nasabah dari tiga bank, yakni BPR Tripanca Setiadana, BPRS Shadiq Amanah, dan BPR Sekar.

“Gugatan ini diajukan terhadap para nasabah yang sebelumnya dinyatakan layak bayar, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam terhadap simpanannya ditemukan adanya indikasi pelanggaran ketentuan perbankan, sehingga simpanannya diubah menjadi tidak layak bayar,” lanjut dia.

Terakhir, dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan LPS, maka pihaknya melakukan tindak lanjut berupa eksekusi putusan

“Saat ini LPS sedang melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan terhadap mantan pengurus dan pemegang saham pada BPR Tripanca Setiadana, BPR Citraloka Danamandiri, BPR Kudamas Sentosa, BPRS Al-Hidayah, BPR Sambas Arta, dan BPR Tripilar Arthajaya,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan bahwa permasalahan jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas (overcapacity) di lembaga pemasyarakatan (lapas) memerlukan evaluasi kebijakan hingga penguatan rehabilitasi sosial.

“Pemerintah perlu mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan pemasyarakatan di Indonesia, termasuk pendataan dan klasifikasi narapidana berdasarkan jenis kejahatan, dengan cara ini pengawasan dapat lebih efektif,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Di sisi lain, dia mendorong penguatan rehabilitasi sosial dan program pendukung lainnya bagi narapidana sebelum mereka kembali ke masyarakat. Hal ini, kata dia, sebagai modal bagi narapidana untuk menyatu kembali dengan lingkungannya.

“Ini mencakup kerja sama dengan institusi sosial dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung reintegrasi yang lebih halus,” tambah dia.

Selain itu, Bamsoet juga mempertimbangkan opsi pembangunan fasilitas lapas dan rumah tahanan (rutan), sekaligus penambahan jumlah sumber daya manusia petugas pemasyarakatan, untuk mengatasi masalah overcapacity tersebut.

“Pembangunan lapas baru dan renovasi pada lembaga yang sudah ada, harus menjadi prioritas, diikuti dengan peningkatan jumlah petugas dan pelatihan mereka untuk menangani dinamika lapas yang semakin kompleks,” katanya pula.

Ia menyebut, kapasitas ideal lapas berkisar antara 120-140 ribu, sementara jumlah narapidana mencapai 270 ribu orang. Menurut dia, permasalahan overcapacity menjadi salah satu penyebab utama penegakan hukum di dalam lapas menjadi sulit, sehingga diperlukan penyelesaian segera.

“Hal ini tidak hanya menyebabkan kondisi hidup yang tidak manusiawi, tetapi juga meningkatkan risiko konflik antarnarapidana. Selain, semakin mempersulit serta mengurangi kemampuan petugas dalam melakukan pengawasan yang efektif,” imbuhnya.

Bamsoet menyampaikan hal tersebut usai berdiskusi dengan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di Jakarta, Selasa. Pada kesempatan itu, Bamsoet juga menyoroti jumlah napi narkoba yang menjadi mayoritas penghuni lapas.

Mantan Ketua MPR RI itu mengingatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memperkuat pengawasan agar napi kasus narkoba tidak lagi terlibat dalam aktivitas narkoba di dalam lapas.

“Banyak narapidana terlibat dalam pengaturan aktivitas narkoba meskipun mereka berada di dalam Lapas. Bahkan, beberapa narapidana yang divonis seumur hidup diketahui masih memiliki peran aktif dalam mengatur pasokan dan distribusi narkoba. Mereka menggunakan telepon seluler dan saluran komunikasi lainnya untuk berkomunikasi dengan jaringan di luar penjara,” katanya mengingatkan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Upaya ini ditempuh dengan tujuan utama untuk memberikan deterrent effect berupa pemidanaan badan bagi pihak penyebab bank gagal, dan sekaligus dalam rangka recovery aset bank gagal atas klaim penjaminan yang telah dikeluarkan LPS

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) konsisten dalam upaya penegakan hukum terhadap eks pemegang saham, mantan pengurus, maupun pihak lain yang terlibat membuat bank bangkrut, baik melalui pelaporan pidana kepada Penyidik Kepolisian RI (Polri) atau Otoritas Jasa Keunagan (OJK) maupun gugatan perdata ke pengadilan.

“Upaya ini ditempuh dengan tujuan utama untuk memberikan deterrent effect berupa pemidanaan badan bagi pihak penyebab bank gagal, dan sekaligus dalam rangka recovery aset bank gagal atas klaim penjaminan yang telah dikeluarkan LPS,” ujar Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar dalam LPS Morning Talk di Jakarta, Selasa.

Dalam penegakan hukum pidana, LPS telah melakukan pelaporan terhadap dugaan tindak pidana pada bank gagal kepada penegak hukum baik Penyidik Polri ataupun OJK, di berbagai bank, di antaranya; BPR Agra Arthaka Mulya, BPR Mitra Danagung, BPR LPN Kampung Baru Muara Paiti, BPR Cita Makmur Lestari, BPR Agra Arthaka Mulya, BPR KS Bali Agung Sedana, BPR Bina Dian Citra, BPR Sewu.

Ary mengatakan, LPS juga berperan aktif mendukung proses pemeriksaan hukum yang telah dilakukan oleh penegak hukum dengan cara menyampaikan informasi atau data dalam hal terdapat fakta yang ditemukan LPS dari hasil investigasi di bank yang telah dicabut izin usahanya, hal ini dalam rangka melengkapi pemeriksaan yang telah berjalan sebelumnya.

Kemudian dalam rangka mengoptimalkan proses recovery claim yang telah dilakukan, LPS juga mengajukan gugatan perdata terhadap mantan pengurus dan pemegang saham bank serta pihak terkait lainnya yang terbukti menyebabkan bank menjadi gagal.

Sampai dengan saat ini LPS telah mengajukan gugatan hukum ke pengadilan terhadap pihak-pihak penyebab bank gagal pada:

1. BPR Tripanca Setiadana (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Tanjungkarang,
2. BPR Citraloka Danamandiri (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Bandung,
3. BPR Tripilar Arthajaya (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Yogyakarta,
4. BPR Multi Artha Mas Sejahtera (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,
5. BPR Kudamas Sentosa (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Surabaya,
6. BPRS Al Hidayah (Terlikuidasi) di Pengadilan Agama Bangil,
7. BPR Efita (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Depok,
8. BPR Sekar (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Cibinong,
9. BPR Sambas (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Singkawang, serta
10. BPR Legian (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Denpasar.

Selain dalam rangka penegakan hukum dan recovery claim di atas, gugatan juga LPS lakukan dalam bentuk gugatan reklasifikasi simpanan.

Gugatan ini diajukan terhadap para nasabah yang sebelumnya dinyatakan layak bayar, namun berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam terhadap simpanannya ditemukan adanya indikasi pelanggaran ketentuan perbankan sehingga simpanannya diubah menjadi tidak layak bayar.

Gugatan reklasifikasi telah LPS ajukan terhadap nasabah-nasabah bank:

1. BPR Tripanca Setiadana (Dilikuidasi) di Pengadilan Negeri Tanjungkarang.
2. BPRS Shadiq Amanah (Terlikuidasi) di Pengadilan Agama Depok dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan; dan
3. BPR Sekar (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Cibinong.

Lebih lanjut, guna melaksanakan putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan LPS, maka LPS akan menindaklanjuti dengan pengajuan eksekusi putusan.

"Saat ini LPS sedang melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan terhadap mantan pengurus dan pemegang saham pada BPR Tripanca Setiadana, BPR Citraloka Danamandiri, BPR Kudamas Sentosa, BPRS Al-Hidayah, BPR Sambas Arta, dan BPR Tripilar Arthajaya," katanya.

Salah satu pencapaian penanganan perkara hukum LPS pada 2024 yakni terkait BPR Tripilar Arthajaya (Terlikuidasi) di Yogyakarta.

Dalam kasus itu, terdapat tindak lanjut pelaksanaan putusan terhadap mantan pengurus dan pemegang saham PT BPR Tripillar Arthajaya (BPR Tripillar) yakni Bambang Wahyudi, Djungtjik Arsan, Abdul Nasir alias Jang Keun Won, serta Ova Emilia yang sebelumnya telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi LPS selaku penggugat dan untuk itu para tergugat dihukum untuk membayar kerugian kepada penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp29.137.542.200.

Untuk melaksanakan putusan inkrah dimaksud, atas permohonan LPS, PN Yogyakarta telah meletakkan sita atas aset-aset para tergugat dimana PN Yogyakarta juga telah mengeluarkan penetapan lelang eksekusi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024