JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan, predikat PBB untuk masalah HAM di Indonesia mengalami perubahan dari negatif menjadi netral.

Predikat PBB tersebut muncul dalam pertemuan tahunan di Jenewa akhir November 2024.

Ia mengatakan, perubahan predikat itu menyusul kebijakan pemerintah memulangkan terpidana mati Mary Jane dan anggota kasus "Bali Nine" ke negara asalnya.

"Berdasarkan laporan pertemuan PBB pada poin 13 yang disampaikan kepada Indonesia ada beberapa hal yang menggembirakan salah satunya terkait kemajuan yang dicapai terkait pembatalan vonis hukuman mati dan pemulangan terpidana mati ke negara asalnya," kata Natalius dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

Natalius mengatakan, dalam kasus Mary Jane Veloso, delegasi Indonesia yang dipimpin Kementerian HAM melalui Plt Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM dan didampingi oleh pejabat Kementerian Luar Negeri, Indonesia mendapat apresiasi.

"Jika sebelumnya Indonesia dirujuk negatif kini menjadi negara yang dirujuk netral. Ini suatu kemajuan sekaligus prestasi yang ditorehkan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 60 hari," ujarnya.

Natalius mengatakan, predikat PBB ini merupakan pencapaian jika dibandingkan dengan penilaian sebelumnya.

Ia mengatakan, Indonesia pernah berada pada titik terendah dan terburuk penilaian PBB pada 2015 dengan kategori unfair trial.

Meski demikian, Kementerian HAM tetap akan mendorong perbaikan melalui kebijakan progresif terkait sektor bisnis dan HAM, terutama sektor kelapa sawit, pengelolaan tambang, bisnis yang melibatkan korporasi besar yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat, hak sosial, nilai budaya, ekonomi, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

“Bahwa ada penilaian ini kita apresiasi tapi tidak untuk berpuas diri. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan secara bertahap,” ucap dia.

Sebelumnya, Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, resmi dipulangkan ke Filipina pada Selasa (17/12/2024). Sebelum bertolak dari Indonesia, Mary Jane mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena telah menyetujui pemulangan dirinya.

Mary Jane menjalani pemindahan ke negara asalnya di Filipina atas dasar kebijakan diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Koordinator Hukum HAM Imigrasi Yusril Ihza Mahendra serta masyarakat Indonesia," kata Mary Jane, seperti dilansir kantor berita Antara, Selasa (17/12/2024).

Dia mengaku sangat bahagia bisa dipulangkan ke negeri asalnya setelah menjalani hukuman penjara di Indonesia selama bertahun-tahun.

Adapun sebelum Mary Jane, lima terpidana kasus Bali Nine, telah dipindahkan dari Bali ke Australia, Minggu (15/12/2024) pagi.

Kelima terpidana itu yakni Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens. Mereka diserahkan kepada pemerintah Australia di Ruang VIP II Gedung Swarawati Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan, predikat PBB untuk masalah HAM di Indonesia mengalami perubahan dari negatif menjadi netral.

Predikat PBB tersebut muncul dalam pertemuan tahunan di Jenewa akhir November 2024.

Ia mengatakan, perubahan predikat itu menyusul kebijakan pemerintah memulangkan terpidana mati Mary Jane dan anggota kasus "Bali Nine" ke negara asalnya.

"Berdasarkan laporan pertemuan PBB pada poin 13 yang disampaikan kepada Indonesia ada beberapa hal yang menggembirakan salah satunya terkait kemajuan yang dicapai terkait pembatalan vonis hukuman mati dan pemulangan terpidana mati ke negara asalnya," kata Natalius dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

Natalius mengatakan, dalam kasus Mary Jane Veloso, delegasi Indonesia yang dipimpin Kementerian HAM melalui Plt Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM dan didampingi oleh pejabat Kementerian Luar Negeri, Indonesia mendapat apresiasi.

"Jika sebelumnya Indonesia dirujuk negatif kini menjadi negara yang dirujuk netral. Ini suatu kemajuan sekaligus prestasi yang ditorehkan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 60 hari," ujarnya.

Natalius mengatakan, predikat PBB ini merupakan pencapaian jika dibandingkan dengan penilaian sebelumnya.

Ia mengatakan, Indonesia pernah berada pada titik terendah dan terburuk penilaian PBB pada 2015 dengan kategori unfair trial.

Meski demikian, Kementerian HAM tetap akan mendorong perbaikan melalui kebijakan progresif terkait sektor bisnis dan HAM, terutama sektor kelapa sawit, pengelolaan tambang, bisnis yang melibatkan korporasi besar yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat, hak sosial, nilai budaya, ekonomi, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

“Bahwa ada penilaian ini kita apresiasi tapi tidak untuk berpuas diri. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan secara bertahap,” ucap dia.

Sebelumnya, Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, resmi dipulangkan ke Filipina pada Selasa (17/12/2024). Sebelum bertolak dari Indonesia, Mary Jane mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena telah menyetujui pemulangan dirinya.

Mary Jane menjalani pemindahan ke negara asalnya di Filipina atas dasar kebijakan diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Koordinator Hukum HAM Imigrasi Yusril Ihza Mahendra serta masyarakat Indonesia," kata Mary Jane, seperti dilansir kantor berita Antara, Selasa (17/12/2024).

Dia mengaku sangat bahagia bisa dipulangkan ke negeri asalnya setelah menjalani hukuman penjara di Indonesia selama bertahun-tahun.

Adapun sebelum Mary Jane, lima terpidana kasus Bali Nine, telah dipindahkan dari Bali ke Australia, Minggu (15/12/2024) pagi.

Kelima terpidana itu yakni Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens. Mereka diserahkan kepada pemerintah Australia di Ruang VIP II Gedung Swarawati Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyiapkan langkah besar dalam reformasi distribusi pupuk subsidi melalui rencana penyederhanaan regulasi yang diharapkan rampung pada Desember 2024. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki sistem yang selama ini dinilai tidak efisien.

Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global LPEM Universitas Indonesia Mohamad Dian Revindo mengingatkan, implementasi kebijakan ini membutuhkan masa transisi minimal enam bulan agar berjalan optimal.

“Penyederhanaan distribusi sangat dibutuhkan, tetapi perlu diiringi reformasi menyeluruh seperti penguatan produksi pupuk nasional, perbaikan skema subsidi, dan literasi penggunaan pupuk oleh petani. Diperlukan masa transisi minimal enam bulan agar perubahan ini dapat berjalan efektif,” ujar Revindo dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

Dalam sistem baru ini, instruksi penyaluran pupuk subsidi akan langsung diberikan oleh Kementerian Pertanian kepada Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), yang kemudian menyalurkan pupuk ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Regulasi ini menghapus kebutuhan SK dari bupati atau gubernur, sehingga diharapkan mempercepat distribusi.

Revindo menyebut, perubahan yang merupakan bagian dari reformasi menyeluruh untuk mencapai kedaulatan pangan harus dimulai dari hulu.

“Penguatan pupuk harus dimulai dari hulu, yaitu penguatan produksi dalam negeri, dapat dilakukan dengan pengamanan pasokan bahan baku fosfat atau potash baik melalui kontrak jangka panjang atau akuisisi tambang di luar negeri,” ungkap Revindo.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang stabil bagi produsen pupuk nasional. Selain itu, alokasi yang tepat sasaran dan mekanisme penebusan menjadi perhatian utama.

“Dalam hal skema dan alokasi pupuk subsidi, kenaikan alokasi menjadi 9,5 juta ton pada 2025 patut diapresiasi sebagai langkah awal untuk memperkuat produksi pangan dan mengurangi beban biaya petani.Meskipun (jumlah ini) belum akan mencukupi kebutuhan ideal petani padi, sebanyak enam kuintal per hektar (3 kuintal pupuk urea, 2 kuintal pupuk NPK dan 1 kuintal pupuk fosfor),” ucap dia.

Terkait skema penebusan pupuk subsidi, penyederhanaan proses distribusi yang dirancang pemerintah perlu diiringi beberapa perbaikan lain agar dampak dan implementasinya di lapangan lebih maksimal.

“Petani cukup menggunakan surat kuasa dengan fotokopi KTP tanpa harus mendapatkan tanda tangan kepala desa. Hal ini akan sangat berguna untuk petani penggarap, petani berusia tua atau petani yang berlokasi jauh dari kios,” ujar Revindo.

Adapun, menurut dia, aturan terkait ongkos angkut pupuk dari distributor ke kios hingga ke petani juga harus diperjelas. Hal ini untuk memastikan transparansi dan kepastian biaya yang tidak memberatkan petani maupun kios.

Selain memperbaiki distribusi, pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi kepada petani terkait penggunaan pupuk yang tepat.

“Petani perlu memahami kaidah tepat jenis, jumlah atau dosis, waktu, dan mutu dalam penggunaan pupuk. Selain meningkatkan hasil panen, langkah ini juga penting untuk menjaga kualitas tanah dalam jangka panjang,” tutur dia.

Dalam perubahan sistem ini, Gapoktan akan memegang peran penting. Revindo menilai, pendampingan dari segi kelembagaan, legalitas, dan pengelolaan usaha sangat

diperlukan Gapoktan agar kebijakan baru pemerintah ini dapat diimplementasikan dengan lancar. Sosialisasi kebijakan hingga ke tingkat desa juga menjadi faktor kunci agar petani dan pengurus Gapoktan memahami perubahan yang terjadi.

Dengan implementasi yang bertahap dan dukungan reformasi komprehensif, kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki sistem distribusi pupuk subsidi, membantu petani, dan mendukung pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan di Indonesia.

“Reformasi pupuk subsidi ini diharapkan bukan sekadar perubahan prosedur, tetapi sebuah reformasi menyeluruh yang mampu memberikan dampak jangka panjang bagi keberlanjutan sektor pertanian,” tandas Revindo.

Medan (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Republik Indonesia Agus Andrianto memberikan sebanyak 20.000 paket sembako kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan.

Sebagai wujud kepedulian, Menteri menyerahkan secara simbolis 20.000 paket sembako yang akan dibagikan untuk warga binaan dan masyarakat kurang mampu di sekitar Lapas dan Rutan.

"Program seperti ini adalah bentuk nyata dari pelayanan berbasis kemanusiaan. Kami harus memastikan warga binaan mendapatkan hak-hak dasarnya dengan baik,” kata Menteri Agus di Medan, Rabu.

Dalam arahannya ia memberikan apresiasi kepada jajaran pemasyarakatan Sumatera Utara atas pelaksanaan program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ia menekankan pentingnya implementasi 13 Program Akselerasi yang selaras dengan agenda prioritas nasional yaitu Program Astacita Republik Indonesia.

“Kita semua di sini memikul tanggung jawab besar. Pemasyarakatan bukan hanya soal pembinaan narapidana, tapi juga bagaimana kita berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat," kata dia.

Untuk itu, dia meminta seluruh jajaran bekerja dengan penuh semangat dan menjaga integritas. Jangan main-main dalam melaksanakan tugas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Agung Krisna mengatakan, perhatian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui kunjungannya ke wilayah Sumatera Utara untuk memberikan penguatan sekaligus memberi motivasi bagi jajaran imigrasi dan pemasyarakatan.

"Kami beserta jajaran terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi sejalan dengan 13 program akselerasi yang telah bapak sampaikan" ucapnya.

Pada kesempatan ini Agung juga memaparkan secara singkat mengenai kinerja dan prestasi yang telah dicapai jajaran Kanwil Kemenkumham Sumut pada 2024.

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah memulangkan tiga tahanan Teluk Guantanamo, satu asal Kenya dan dua asal Malaysia, ke negara asal mereka.

Sedangkan tahanan asal Indonesia Encep Nurjaman alias Hambali masih ditahan di penjara yang terkenal dengan penyiksaan tersebut.

Mantan Presiden George W Bush mendirikan pengadilan militer dan penjara di pangkalan Angkatan Laut AS di lepas pantai Teluk Guantanamo, Kuba, setelah serangan teroris al-Qaeda pada 11 September 2001 di Amerika Serikat.

Pada puncaknya, penjara Teluk Guantanamo menahan ratusan orang, kebanyakan Muslim, selama "perang melawan teror" Amerika setelah serangan 11 September.

Saat ini total ada 27 tahanan di Guantanamo. Hanya dua orang di Guantanamo yang menjalani hukuman secara sah.

Tujuh orang lainnya yang menghadapi dakwaan telah diperlambat penuntutannya oleh hambatan hukum karena, sebagian, penyiksaan yang dilaporkan terhadap mereka pada tahun-tahun pertama mereka di bawah tahanan CIA. Sementara itu, 15 orang lainnya yang tidak pernah didakwa masih menunggu untuk dibebaskan.

Mohammed Abdul Malik Bajabu, asal Kenya, dipulangkan ke negara asalnya pada hari Selasa setelah menghabiskan 17 tahun di penjara Teluk Guantanamo tanpa didakwa.

Sementara itu, dua tahanan asal Malaysia, Mohammed Farik bin Amin dan Mohammed Nazir bin Lep, telah dipulangkan.

Pentagon mengatakan pada hari Rabu bahwa dua tahanan asal Malaysia itu dipulangkan setelah mengaku bersalah atas konspirasi dan dakwaan lainnya pada bulan Januari.

Pihak jaksa penuntut mengatakan kedua pria Malaysia itu bekerja selama bertahun-tahun dengan Encep Nurjaman alias Hambali, seorang warga negara Indonesia (WNI) pemimpin Jemaah Islamiyah (JI) afiliasi al-Qaeda.

Para pejabat AS, sebagaimana dikutip dari AP, Kamis (19/12/2024), mengatakan bahwa kedua warga Malaysia itu telah membantu Hambali lolos dari penangkapan setelah pengeboman pada 12 Oktober 2002, yang menewaskan 202 orang di dua tempat hiburan malam di Bali.

Pentagon mengatakan bahwa orang-orang tersebut memberikan kesaksian yang akan digunakan oleh jaksa penuntut untuk melawan Hambali, yang dituduh dalang pengeboman Bali.

Hambali, yang saat ini ditahan di Guantanamo, sedang menunggu dimulainya kembali sidang praperadilan awal tahun depan yang melibatkan kasus pengeboman dan serangan lainnya.

Amnesty International, sebuah organisasi hak asasi manusia (HAM) internasional, mendesak Presiden Joe Biden untuk mengakhiri penahanan orang-orang di penjara Teluk Guantanamo yang belum pernah didakwa sebelum dia meninggalkan jabatannya bulan depan.

"Jika Biden tidak membebaskan orang-orang ini, dia akan terus memikul tanggung jawab atas praktik penahanan tanpa batas waktu yang menjijikkan tanpa dakwaan atau pengadilan oleh pemerintah AS," kata Amnesty.

Pemerintah AS saat ini sedang mencari negara-negara yang cocok dan stabil yang bersedia menerima 15 tahanan yang tersisa yang tidak pernah didakwa.

Banyak dari orang-orang tersebut berasal dari Yaman, sebuah negara yang didominasi oleh komunitas Houthi. Kelompok milisi Houthi, yang merupakan sekutu Iran, memulai perang saudara pada tahun 2014 ketika mereka menguasai Ibu Kota Yaman, Sanaa.

Jakarta -

PDIP buka suara mengenai pemeriksaan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai saksi dalam kasus suap dengan tersangka Harun Masiku. PDIP mengatakan kadernya harus patuh terhadap proses hukum.

"Kami di PDIP mewajibkan kader-kader kami, siapa pun itu patuh ketika menghadapi proses hukum, baik itu sebagai saksi atau apa pun dan selalu memenuhi panggilan pihak atau instansi yang berkaitan dengan hukum untuk memberikan keterangan apabila diperlukan," kata Juru Bicara PDIP Chico Hakim kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).

"Ini sudah dilakukan oleh Pak Yasonna Laoly dan pemeriksaan berjalan lancar," lanjutnya.

Chico mengatakan Yasonna banyak ditanyai perihal posisinya sebagai Ketua DPP PDIP terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) caleg terpilih kala itu. Chico mengatakan KPK harus profesional dan netral dalam pengusutan kasus.

"Kami sampai hari ini menaruh harapan tinggi kepada KPK untuk bersikap profesional dan netral, betul-betul menjunjung tinggi asas profesionalitas dan tidak terseret dalam arus politisasi hukum yang kita lihat selama ini marak terjadi di republik ini," ujarnya.

Yasonna sebelumnya mengaku dicecar penyidik KPK terkait permintaan fatwa yang diajukannya kepada Mahkamah Agung (MA). Dia mengatakan permintaan fatwa MA itu dilakukannya dalam kapasitas Ketua DPP PDIP saat itu.

"Ada surat saya kirim ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung Nomor 57. Kami minta fatwa karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal," kata Yasonna di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/12).

Yasonna mengatakan permintaan fatwa ke MA terkait posisi pergantian caleg terpilih yang meninggal dunia. Dia menyebut ada perbedaan sudut pandang antara KPU dan DPP PDIP.

"Inti pokoknya sebagai Ketua DPP saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung karena waktu proses pencalegan itu ada tafsir yang berbeda setelah judicial review ada keputusan Mahkamah Agung Nomor 57 dan DPP mengirimkan surat tentang penetapan caleg, kemudian KPU menanggapi berbeda," ujar Yasonna.

"Kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih," sambungnya.

Selain terkait pengajuan fatwa ke MA tersebut, Yasonna dicecar mengenai kapasitasnya sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM. Penyidik KPK mencecarnya terkait perlintasan Harun Masiku selama jadi buron.

"Kedua, kapasitas saya sebagai seorang menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Penyidik sangat profesional menanyakan posisi saya sebagai Ketua DPP, posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku," ujar Yasonna.

Harun Masiku merupakan tersangka suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diberikan Harun agar Wahyu mengupayakan dirinya menjadi anggota DPR lewat PAW, meski raihan suaranya berada di urutan keenam.

Wahyu Setiawan dan dua orang lainnya telah diadili dan menjalani hukuman atas kasus ini. Sedangkan Harun Masiku masih menjadi buron sejak 2020 dan tak kunjung ditangkap oleh KPK.

Saksikan Live DetikPagi:

(taa/haf)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CNN melakukan penyelidikan atas pemberitaan jurnalis mereka tentang Penjara Sedyana, Suriah yang menjadi viral di media sosial. Ada dugaan wawancara video itu tidak autentik atau settingan pascajatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad.

Dilaporkan oleh Middle East Eye, seperti diketahui pekan lalu, CNN merilis video kepala koresponden internasional Clarissa Ward yang memasuki penjara rahasia di Damaskus dan menyelamatkan seorang pria terbaring di bawah selimut.

Dalam segmen tersebut, Ward terlihat berkeliling lokasi penahanan di mana banyak warga sipil disiksa dan dipukuli sampai mati ketika timnya menemukan sebuah sel yang masih terkunci.

Setelah pintu dibuka oleh seorang penjaga, Ward dan timnya mendekati pria tersebut, yang diidentifikasi oleh CNN sebagai pejuang pemberontak yang masih tidak mengetahui penggulingan Assad. Mereka menemani pria tersebut keluar, menghiburnya dan memberi tahu dia tentang kejatuhan pemerintah.

Video tersebut menjadi viral di media sosial, dan banyak yang merayakan pemberitaan yang 'berani' dan 'luar biasa' dari jurnalis veteran tersebut. Sementara yang lain mengklaim bahwa pemberitaan tersebut sepertinya hanya rekayasa.

Pengguna media sosial yang tak terhitung jumlahnya mencerca cerita CNN, membandingkan rekaman tersebut dengan banyak video tahanan yang keluar dari penjara Sednaya yang terkenal kejam dan mengatakan bahwa rekaman tersebut tampaknya tidak asli.

CNN tidak membahas kritik awal terhadap segmen viral tersebut, atau kontroversi seputarnya, sampai organisasi pengecekan fakta Verify-Sy membuat klaim bahwa tahanan dalam laporan Ward adalah pejabat intelijen tingkat rendah Suriah yang dipenjara karena tuduhan korupsi dan pelecehan.

Dalam sebuah laporan, Verify-Sy menyatakan bahwa pria dalam video tersebut, yang diidentifikasi oleh CNN sebagai Adel Gharbal dari Homs, tidak bergeming atau berkedip ketika menatap ke langit, meskipun ia diduga tidak melihat sinar matahari selama lebih dari tiga bulan.

Laporan Verify-Sy juga menambahkan bahwa pria yang diidentifikasi sebagai Gharbal "tampak bersih, terawat, dan sehat secara fisik", tanpa ada luka atau tanda-tanda penyiksaan yang terlihat meskipun kondisi itu semacam itu ada di mana-mana dalam video penyelamatan tahanan setelah jatuhnya Assad.

Laporan yang keluar dari penjara Sednaya yang terkenal kejam, dan dijuluki 'rumah jagal manusia' karena kebrutalannya, dan mantan tahanan yang menggambarkan penyiksaan dan pemerkosaan terjadi di sana, semakin menambah keraguan terhadap video tersebut.

Laporan Verify-Sy menyelidiki identitas pria dalam rekaman tersebut dan menyebutkan bahwa nama aslinya adalah Salama Mohammad Salama. Salama, yang dikenal sebagai 'Abu Hamzah', dilaporkan adalah seorang letnan satu di Intelijen Angkatan Udara Suriah.

Menurut laporan tersebut, penduduk lingkungan Bayyada di Homs mengidentifikasi dia sebagai orang yang sering ditempatkan di pos pemeriksaan di pintu masuk barat wilayah tersebut, dan terkenal karena pelanggarannya.

Pengungkapan kelompok pengecekan fakta ini tersebar luas di media sosial, dan banyak yang menuduh CNN mengarang laporan tersebut.

Investigasi CNN

Dalam pernyataannya, CNN mengatakan segmen tersebut secara akurat menggambarkan peristiwa yang terjadi ketika Ward dan krunya mengunjungi penjara tersebut.

Medan (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan, penyediaan makanan harus berkualitas bagi warga binaan pada lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara di tanah air.

"Dapur sehat ini merupakan fasilitas penting memastikan penyediaan bahan makanan yang berkualitas bagi warga binaan,” ujar Agus ketika mengunjungi Lapas Kelas I Medan, Rabu.

Menteri Imipas mengatakan, salah satu agenda utamanya melakukan kunjungan kerja meninjau pelayanan dapur sehat yang memproduksi makanan berkualitas warga binaan di Lapas Kelas I Medan, Sumatera Utara.

Sebab, lanjut Agus, dapur sehat merupakan salah satu upaya memastikan warga binaan mendapatkan makanan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan higienis.

"Saya memberikan apresiasi terhadap pengelolaan dapur Lapas Medan yang telah memenuhi standar kebersihan dan prosedur keamanan pangan," jelas dia.

Selain melihat proses pengolahan makanan di Lapas Kelas I Medan, Agus juga memastikan standar kebersihan dan kualitas bahan makanan dalam penyajian sesuai prosedur yang berlaku.

“Saya berharap agar fasilitas dapur ini terus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan makanan yang berkualitas dan mendukung kesehatan warga binaan,” ujar menteri.

Agus juga mengunjungi fasilitas lainnya, seperti ruangan kegiatan kerja, area tanaman hidroponik, dan berbagai aktivitas pembinaan melibatkan warga binaan.

Pelatihan keterampilan, kemudian kerajinan, lalu produksi kreatif dan lainnya juga diperlihatkan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

"Pengelolaan lapas yang fokus kepada pembinaan dan kemandirian adalah kunci untuk menciptakan warga binaan yang siap kembali ke masyarakat," tegas dia.

Menurutnya, Lapas Kelas I Medan telah menunjukkan komitmen yang besar dalam menjalankan tugas tersebut.

"Saya berharap program-program pembinaan di Lapas Medan menjadi role model bagi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemasyarakatan lainnya untuk mendorong kemandirian dan peningkatan kualitas hidup warga binaan di seluruh Indonesia," tutur Agus.

Pewarta: Muhammad Said/Aris Rinaldi Nasution
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo bersama Kolaborasi BUMN kembali memperluas cakupan program Pelita Warna, dengan meluncurkan tahap terbaru di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur, Rabu.

Dua tahun, program ini sukses diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur, karena itu inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligus memberdayakan warga binaan (WB) Rutan Kelas I Pondok Bambu.

Department Head Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo Febrianto Zenny melalui keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan program tersebut merupakan wujud komitmen Pelindo bersama sejumlah BUMN lainnya dalam mendukung rehabilitasi dan pemberdayaan warga binaan.

"Kami ingin warga binaan Rutan Kelas I Pondok Bambu memiliki keterampilan praktis sebagai bekal untuk hidup mandiri usai masa pembinaan. Untuk itu, Program Pelita Warna diimplementasikan dengan berbagai kegiatan seperti seminar anti-narkoba, pelatihan keterampilan serta pengadaan fasilitas pendukung, termasuk BUMN Coffee Corner," kata Febrianto.

Menurutnya, program itu menitikberatkan pemberdayaan warga binaan dengan dukungan pengembangan fasilitas di rutan seperti penyediaan akses air bersih siap konsumsi untuk mendukung kesehatan warga binaan.

"Kami berharap inisiatif ini tidak hanya memberikan dampak positif secara langsung, tetapi juga menginspirasi lembaga pemasyarakatan lain untuk menerapkan program serupa," ujarnya.

Pelita Warna sendiri merupakan inisiatif program TJSL yang berfokus pada tiga pilar utama, yaitu pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, Pelita Warna dirancang untuk tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga manfaat berkelanjutan bagi warga binaan.

"Kami ingin memastikan warga binaan tidak hanya diberdayakan, tetapi juga dipersiapkan secara maksimal untuk dapat reintegrasi ke masyarakat. Program ini sekaligus membuktikan bahwa sinergi antara BUMN dan lembaga pemerintah dapat menciptakan perubahan positif bagi masyarakat, dalam hal ini khususnya warga binaan di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan," ucap Febrianto.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta R. Andika Dwi Prasetya mengapresiasi keberlanjutan program Pelita Warna.

"Terima kasih kepada Pelindo dan BUMN yang telah mendukung rehabilitasi di Lapas Cipinang selama dua tahun terakhir. Kini, program ini hadir di Rutan Pondok Bambu. Kami berharap inisiatif seperti ini dapat direplikasi di lapas-lapas lain di seluruh Indonesia," katanya.

Pada program terbaru ini melibatkan kolaborasi tujuh BUMN, yaitu Askrindo, IFG, Airnav, PT PP, WIKA, Pelni, dan ASDP. Berbagai pelatihan keterampilan seperti barista, make-up artist, dan pijat refleksi menjadi fokus utama program.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

MEDAN, iNewsMedan.id– Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, melakukan kunjungan kerja ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Selasa (18/12). Kunjungan ini bertujuan memperkuat jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. Menteri Agus disambut oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Agung Krisna, beserta jajarannya.

Kunjungan diawali dengan laporan dari Kakanwil Kemenkumham Sumut. Dalam sambutannya, Agung menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri Agus yang memberikan motivasi bagi jajaran. “Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan menjalankan tugas dengan dedikasi tinggi, sesuai dengan 13 program akselerasi yang telah disampaikan,” ungkapnya. Agung juga memaparkan capaian kinerja dan prestasi Kanwil Kemenkumham Sumut sepanjang 2024. 

Dalam arahannya, Menteri Agus menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme. “Sebagai garda terdepan, jajaran imigrasi harus bekerja maksimal menjaga kedaulatan negara dan melayani masyarakat. Jajaran pemasyarakatan juga dituntut untuk membina pelanggar hukum agar kembali ke masyarakat,” ujar Agus. Ia mengingatkan perlunya kerja disiplin, transparan, dan humanis. “Tugas ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya. 

Menteri Agus juga berdiskusi dengan jajaran Rutan Kelas I Medan, mendengarkan berbagai kendala teknis yang dihadapi. Ia mendorong inovasi dan kolaborasi antarunit untuk menghadapi tantangan. “Saya mengapresiasi kerja keras rekan-rekan yang menjaga stabilitas dan keamanan dalam situasi apa pun,” tambahnya. 

Pada kesempatan itu, Agus menyerahkan bantuan sosial untuk keluarga warga binaan dan masyarakat kurang mampu di sekitar lapas/rutan. Ia menutup arahannya dengan menegaskan komitmen menindak tegas segala bentuk pelanggaran. 

Kegiatan ditutup dengan peninjauan fasilitas di Rutan Kelas I Medan. Agus memastikan fasilitas tersebut memenuhi standar pembinaan warga binaan. Ia berharap jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan terus meningkatkan komitmen dan sinergi demi pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada masyarakat. 

Hadir dalam kegiatan ini Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aman Riyadi, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gun Gun Gunawan, dan sejumlah pejabat lainnya dari jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Sumatera Utara.

Editor : Ismail

Jakarta: PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menyepakati kerja sama bidang konsultasi hukum bidang perdata dan tata usaha negara untuk membantu Perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis yang bertanggung jawab.

Kerja sama ini ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Direktur Utama SIG, Donny Arsal dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), R. Narendra Jatna di The East Tower, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2024.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal mengatakan, kerja sama antara SIG dan Jamdatun merupakan wujud komitmen SIG untuk menjalankan bisnis secara profesional sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Melalui kerja sama ini, SIG berharap keputusan bisnis yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga dapat menciptakan nilai bagi negara dan pemangku kepentingan lainnya.
"Sebagai BUMN penyedia solusi bahan bangunan, SIG berkomitmen untuk mendukung program pembangunan infrastruktur dan perumahan yang dijalankan oleh pemerintah, melalui kelancaran pasokan produk yang bermutu dan bekualitas, serta layanan terbaik. Semua ini dapat terwujud dengan penerapan tata kelola yang baik, dan kerja sama dengan Jamdatun ini akan membantu SIG dalam pengambilan keputusan bisnis yang bertanggung jawab," kata Donny Arsal, dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 Desember 2024.

Baca juga: Limbah Tongkol Jagung Jadi Bahan Bakar Alternatif, Bagaimana Caranya?

Sementara itu, R. Narendra Jatna mengungkapkan misi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam RPJMN 2025-2029 adalah melanjutkan pengembangan infrastruktur di mana SIG dapat fokus berperan dan memberikan kontribusi.

"Yang perlu menjadi perhatian bagi jajaran Direksi SIG adalah penjabaran Asta Cita yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dalam program prioritas Presiden nomor 13 yaitu menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan," kata R. Narendra Jatna.

Selain itu, program prioritas Presiden nomor 14 yaitu melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik, mandiri lainnya.

R. Narendra Jatna menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan SIG kepada para Jaksa Pengacara Negara. "Perjanjian ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan mitigasi risiko hukum yang mungkin timbul dalam operasional bisnis SIG, baik terkait kerugian materil, immateril, risiko reputasi, maupun kepatuhan," ungkap R. Narendra Jatna.

Lebih lanjut R. Narendra Jatna menekankan pentingnya pemahaman fiduciary duty, yakni prinsip melaksanakan kepercayaan untuk mengurus perseroan dengan iktikad baik, termasuk prinsip duty of skill and care, yakni prinsip mengedepankan kecakapan dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis.

"Setiap keputusan yang diambil harus didasari dengan prinsip kehati-hatian, beritikad baik, serta fokus pada kepentingan perseroan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar R. Narendra Jatna.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Medan -

Setiap tahun, tanggal 19 Desember diperingati sebagai Hari Bela Negara di Indonesia. Tahun 2024, peringatan ini akan memasuki usia ke-76 dengan tema "Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju." Peringatan ini bukan hanya sekadar mengenang sejarah, tetapi juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk meningkatkan semangat bela negara.

Dilansir dari laman Kementerian Pertahanan RI, Hari Bela Negara diperingati setiap 19 Desember untuk mengenang pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara pada 1948, yang menjaga kelangsungan pemerintahan Indonesia selama Agresi Militer Belanda II.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan ini, pemerintah Indonesia menetapkan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara melalui Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2006. Hari ini dirancang untuk mengenang jasa para pahlawan dan menumbuhkan semangat bela negara di kalangan masyarakat. Penetapan ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya semangat persatuan dalam menjaga kedaulatan negara.

Peringatan ini memiliki Mars dan Ikrar yang digaungkan setiap tahunnya. Berikut informasi lengkapnya.

Mars dan Ikrar Bela Negara

Untuk memeriahkan perayaan Hari Bela Negara, berikut adalah lirik dari Mars Bela Negara yang menjadi simbol semangat perjuangan:

Mars Bela Negara

Bangunlah seluruh bangsa Indonesia

Hadapi tantangan dan cobaan

Raihlah cita-cita yang mulia

Indonesia makmur dan sentosa

Walau berbagai suku dan agama

Ragam budaya serta golongan

Satu untuk semua, semua untuk satu

Jayalah Indonesiaku tercinta

Persatuan dan kesatuan

Negara Republik Indonesia

Undang-undang dasar empat lima

Pancasila dasar negara

Seluruh rakyat wajib bela negara

Songsong hari esok makmur sejahtera

Ikrar Bela Negara

Kami warga negara Indonesia, menyadari

Sepenuhnya bahwa, dalam rangka menjaga

Kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan

Keselamatan bangsa demi kelangsungan hidup

Negara Kesatuan Republik Indonesia, berjanji untuk

Selalu bersikap dan berperilaku:

1. Mencintai tanah air

2. Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara

3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara

4. Rela berkorban bagi bangsa dan negara

5. Memiliki kemampuan awal bela negara

Itulah mars dan Ikrar Hari Bela Negara, dengan tema "Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju," diharapkan masyarakat dapat bersatu dalam menjaga kedaulatan dan memperkuat rasa cinta tanah air. Semoga bermanfaat, ya!

(nkm/nkm)