Jakarta -

WN Spanyol, FBC, dideportasi dari Bali setelah overstay lebih dari tiga tahun. Imigrasi menegaskan pelanggaran keimigrasian tidak ditoleransi.

Warga negara (WN) Spanyol berinisial FBC diusir dari Bali. Pria asing yang berprofesi sebagai jurnalis dan penulis media daring itu dideportasi lantaran melewati batas izin tinggal alias overstay selama lebih dari tiga tahun di Pulau Dewata.

Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar, Gede Dudy Duwita, mengungkapkan FBC telah melanggar Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. "Pelanggaran keimigrasian seperti overstay tidak dapat ditoleransi," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima detikBali, Sabtu (21/12/2024).

Dudy menuturkan FBC pertama kali memasuki Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Januari 2020. Kala itu, FBC datang menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) yang berlaku hingga 2 Mei 2021.

Namun, Dudy berujar, FBC tetap berada di wilayah Indonesia tanpa memperbarui izin tinggal hingga Desember 2024. Walhasil, pria asing berusia 55 tahun itu overstay selama 1.316 hari.

Kepada petugas, FBC mengaku tinggal berpindah-pindah tempat di beberapa wilayah Bali dan Lombok. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja sebagai jurnalis media daring untuk publikasi di Spanyol. Selain itu, FBC juga berencana untuk membangun bisnis di Bali meski usaha tersebut belum terwujud.

Menurut Dudy, FBC tidak dapat menunjukkan paspor saat diperiksa oleh petugas imigrasi. FBC juga mengakui dirinya telah mengetahui izin tinggalnya sudah habis. Ia sengaja tidak memperpanjang izin tinggal dengan alasan terkendala finansial.

Dudy mengatakan FBC sempat didetensi selama 10 hari setelah diserahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja pada 10 Desember lalu. Pria Spanyol itu selanjutnya dideportasi melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, dengan tujuan akhir Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport. Seluruh biaya tiket penerbangan disediakan oleh salah seorang teman FBC yang juga seorang warga negara asing (WNA) di Bali pada Jumat (20/12/2024).

"Penangkalan dapat diberlakukan hingga enam bulan dan diperpanjang, serta penangkalan seumur hidup dapat diterapkan bagi orang asing yang mengancam keamanan dan ketertiban umum. Keputusan akhir mengenai penangkalan akan diputuskan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi setelah mempertimbangkan aspek-aspek kasusnya," pungkas Dudy.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, meminta para WNA untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. "Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum keimigrasian," ujar dia.

(msl/msl)

Jakarta: Organisasi Jemaah Islamiyah resmi dideklarasikan bubar. Para mantan jemaahnya langsung ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam upaya memperkokoh nilai-nilai ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Deklarasi pembubaran JI ini dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88 Antiteror). Dalam sambutannya, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono, menegaskan pentingnya pendampingan yang berkelanjutan bagi para mantan anggota Jemaah Islamiyah.

"Kami akan memberikan suatu arahan pelatihan, pendampingan terhadap kegiatan seperti wawasan kebangsaan, kemudian kewirausahaan dan hal-hal yang lain. Sehingga teman-teman dari eks Jemaah Islamiyah ini bisa hidup rukun, harmoni di tengah-tengah masyarakat yang majemuk," ujar Eddy saat memberikan sambutan di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah, dilansir pada Minggu, 22 Desember 2024.
Eddy menekankan momentum ini merupakan tonggak penting menuju Indonesia Emas 2045. Sekaligus, menjadi akhir dari rangkaian 45 kegiatan serupa yang telah dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia.

"Ke depan ini menuju Indonesia Emas, Indonesia yang lebih baik. Ini rangkaian sudah 45 kegiatan di seluruh Indonesia dan memang kebetulan ada di Solo. Sehingga ini menjadi momen yang bersejarah buat kita," ujar dia.

Baca Juga: Upaya BNPT Pulihkan 61 Korban Terorisme Sepanjang 2024

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengapresiasi BNPT, Densus 88, dan para pihak yang terlibat dalam kegiatan ikrar setia NKRI dari para Jemaah Islamiyah.

"Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kerja keras kita, terutama dari BNPT, Densus kolaborasi yang sangat luar biasa dengan seluruh Jamaah Islamiyah yang telah bekerja keras hampir 45 kali melaksanakan kegiatan pertemuan dan saat itu muncul kesepakatan dan ikrar bersama untuk sama-sama kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Kapolri.

Listyo Sigit menekankan pentingnya pendekatan soft approach dalam program deradikalisasi. "Ini adalah buah dari pendekatan soft approach dan tentunya kita sudah memiliki komitmen untuk bersama-sama menjaga, bergabung, dan memperkuat NKRI," ujar dia.

Deklarasi ini disambut hangat Siswanto, salah satu mantan anggota Jemaah Islamiyah, yang mangharapkan hilangnya tindakan tindakan ekstremisme. Dia mengatakan pendampingan sudah berjalan sejak deklarasi pertama pembubaran JI pada 30 Juni 2024, hingga pertemuan ke-45 hari ini.

"Harapan kami, ini menjadi langkah terakhir untuk memastikan integrasi penuh kami dengan negara dan masyarakat, sehingga tidak ada lagi ekstremisme. Semoga mereka yang masih di luar juga segera menyadari dan bergabung," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

BOGOR, iNewsBogor.id - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Polri melaksanakan Deklarasi Pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) dan Ikrar Setia Eks Anggota JI kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam upaya memperkokoh nilai-nilai ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam sambutannya, Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono, menegaskan pentingnya pendampingan yang berkelanjutan bagi para mantan anggota Jamaah Islamiyah.

"Kami akan memberikan suatu arahan pelatihan, pendampingan terhadap kegiatan seperti wawasan kebangsaan, kemudian kewirausahaan dan hal-hal yang lain. Sehingga teman-teman dari eks Jamaah Islamiyah ini bisa hidup rukun, harmoni di tengah-tengah masyarakat yang majemuk," kata Eddy dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).

Lebih lanjut, Eddy menekankan bahwa momentum ini merupakan tonggak penting menuju Indonesia Emas 2045 sekaligus menjadi akhir dari rangkaian 45 kegiatan serupa yang telah dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia.

 

"Kedepan ini menuju Indonesia Emas, Indonesia yang lebih baik. Ini rangkaian sudah 45 kegiatan di seluruh Indonesia dan memang kebetulan ada di Solo. Sehingga ini menjadi momen yang bersejarah buat kita," tambahnya.

Selanjutnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kesempatan yang sama, menyampaikan apresiasi kepada BNPT, Densus 88, dan para pihak yang terlibat.

"Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kerja keras kita, terutama dari BNPT, Densus kolaborasi yang sangat luar biasa dengan seluruh Jamaah Islamiyah yang telah bekerja keras hampir 45 kali melaksanakan kegiatan pertemuan dan saat itu muncul kesepakatan dan ikrar bersama untuk sama-sama kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Listyo.

Listyo Sigit juga menekankan pentingnya pendekatan soft approach dalam program deradikalisasi. "Ini adalah buah dari pendekatan soft approach dan tentunya kita sudah memiliki komitmen untuk bersama-sama menjaga, bergabung, dan memperkuat NKRI," ujarnya.

Deklarasi ini disambut hangat oleh Siswanto, salah satu mantan anggota Jamaah Islamiyah, yang mangeharapkan hilangnya tindakan tindakan ekstremisme.

 

"Proses pendampingan ini telah berjalan sejak deklarasi pertama pada 30 Juni 2024, hingga pertemuan ke-45 hari ini. Harapan kami, ini menjadi langkah terakhir untuk memastikan integrasi penuh kami dengan negara dan masyarakat, sehingga tidak ada lagi ekstremisme. Semoga mereka yang masih di luar juga segera menyadari dan bergabung," harapnya.

Editor : Furqon Munawar

Bandung -

Mimpi 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon 2016 silam bisa menghirup udara bebas pupus sudah. Upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang mereka ajukan telah ditolak Mahkamah Agung (MA) pada Senin (16/12/2024).

Ketujuh terpidana itu adalah Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya yang teregister di PK nomor 198 PK/PID/2024. Kemudian Eka Sandy, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman dan Supriyanto yang teregister dengan nomor 199 PK/PID/2024.

Putusan MA yang menolak PK ke-7 terpidana kasus Vina membuat keluarga begitu terpukul. Mereka tadinya berharap PK itu dikabulkan setelah kasus Vina berulang kali memunculkan dinamika yang mengejutkan

Namun, bagi tim kuasa hukum ketujuh terpidana, putusan PK itu bukan akhir dari segalanya. Tim akan menempuh upaya hukum lain untuk terus membuka harapan bagi para terpidana supaya bisa dibebaskan.

"Langkah hukum ini masih banyak terbuka. Yang dimungkinkan secara resmi langkah-langkah hukum ke depan yang kami lakukan, kami akan menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung. Kita akan lihat pertimbangan-pertimbangannya apa yang membuat PK kami ditolak. Dari situ kami akan mengambil langkah," ucap Salah satu tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina, Jutek Bongso.

"Masih banyak langkah hukum. Ada grasi, ada abolisi, ada asimilasi, ada amnesti, ada PK kedua, ketiga dan upaya hukum lain," kata dia menambahkan.

Namun, di antara beberapa langkah hukum yang bisa ditempuh, para terpidana kasus Vina Cirebon secara tegas menyatakan tidak akan menempuh langkah hukum grasi. Mereka enggan jika harus mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan.

Pernyataan ini disampaikan Jutek Bongso usai mendatangi para terpidana di Lapas Kelas 1 Cirebon. Para terpidana menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan grasi.

"Mereka menolak kalau dengan memakai jalur grasi. Oleh karena (jika menempuh jalur grasi) mereka harus mengakui pembunuhan itu. Mereka menyatakan lebih bagus mereka ada di dalam lapas dan membusuk di dalam penjara," kata Jutek.

"Dua kali kami tanyakan kepada mereka. Mereka mengatakan karena mereka bukan pelaku pembunuhan, jadi mereka tidak mau menempuh jalur grasi," tambahnya.

Ditolaknya PK terpidana kasus Vina juga memantik perhatian Calon Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi. Di tengah situasi itu, dia meminta kepada keluarga tidak putus asa. Selama ini, Dedi Mulyadi terus mengikuti perjalanan kasus tersebut hingga pengajuan PK ini pupus di MA.

"Masih banyak langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh. Kita tidak boleh putus asa dalam memperjuangkan kebenaran. Semoga PK yang ditolak ini menjadi jalan untuk kita terus berjuang agar pada akhirnya kita bisa membuktikan bahwa 7 terpidana tidak bersalah," kata Dedi Mulyadi.

(ral/mso)

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Babel Suherman mengatakan nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Pemerintah Daerah se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meningkat selama tahun ini.

Suherman, dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Minggu, menyebutkan nilai yang diperoleh masing-masing Pemda, yaitu Pemkab Belitung Timur memperoleh nilai sebesar 99,58 (AA) pada tahun ini atau meningkat 2,01 dari tahun sebelumnya yaitu 97,57 (AA).

Selanjutnya Pemkab Bangka memperoleh nilai 98,70 (AA) pada tahun ini atau meningkat drastis sebanyak 52,70 dari 2023 yang hanya 46,00 (C), kemudian Pemkab Bangka Barat memperoleh nilai 98,38 (AA) pada tahun ini meningkat dibanding 2023 hanya 54,57 (CC) atau naik sebesar 43,81. Selanjutnya Pemkab Bangka Tengah memperoleh nilai 97,86 (AA) pada tahun ini naik dibanding 2023 yaitu 56,09 (CC) atau meningkat sebesar 41,77.

"Pemkab Belitung juga mengalami peningkatan nilai signifikan di tahun ini yaitu menjadi 97,84 (AA), dari nilai tahun 2023 yaitu 45,61 (C), kenaikan nilainya mencapai 52,23," ujarnya.

Suherman melanjutkan Pemprov Kepulauan Babel juga memperoleh kenaikan nilai tahun ini menjadi 97,48 (AA) dibanding tahun sebelumnya yaitu 44,19 (C), kenaikan nilainya mencapai 53,29.

Kemudian Pemkot Pangkalpinang memperoleh nilai tahun ini sebesar 96,52 (AA) dibanding 2023 sebesar 45,89 (C), kenaikan nilainya hingga 50,63. Terakhir Pemkab Bangka Selatan nilai tahun ini sebesar 87,58 (A) dibanding tahun sebelumnya yaitu 45,64 (C), memperoleh kenaikan nilai sebesar 41,94.

Kabid HAM Suherman menjelaskan Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan de-regulasi, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Kemenkumham juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Suherman menyebutkan ada 4 variabel yang menjadi penilaian IRH, yaitu:
1. Memperkuat koordinasi dengan Kemenkumham dalam rangka harmonisasi regulasi, (bobot 25 persen);
2. Peningkatan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) daerah yang berkualitas, (bobot 25 persen);
3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, (bobot 30 persen); dan
4. Penataan database Peraturan Perundang-undangan, (bobot 20 persen).

Untuk variabel 1 dan 2 terkait dengan lingkup kerja Ditjen Peraturan Perundang Undangan sedangkan variabel 3 dan 4 terkait dengan lingkup kerja adan Pembinaan Hukum Nsional ( BPHN).

Suherman menuturkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM bertugas melakukan sosialisasi, pendampingan dan pembinaan kepada seluruh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota agar dapat semaksimal mungkin berperan serta dalam pelaksanaan pemenuhan data dukung IRH.

Ia menjelaskan tujuan dilaksanakannya evaluasi pelaksanaan penilaian IRH Pemerintah Daerah di wilayah adalah untuk mengetahui kenaikan/penurunan hasil penilaian IRH Tahun 2024, serta mengetahui kekurangan data dukung maupun kendala dari setiap variabel dan indikator hasil verifikasi Tim Kanwil dan Hasil Penilaian Tim Penilai Nasional (TPN).

“Selanjutnya disusun saran/rekomendasi dan langkah strategis," jelas Suherman.

Suherman mengatakan Kanwil Kemenkumham Babel sangat berperan aktif dalam membina dan mendampingi Pemda melalui berbagai upaya, diantaranya melakukan sosialisasi terpusat, mensosialisasi ke masing-masing Pemda, melakukan verifikasi data dukung 4 variabel dan 10 indikator penilaian, melakukan monitoring upload data dukung, validasi dan verifikasi faktual atas data dukung.

Lalu melakukan penilaian mandiri oleh tim asesor, pembuatan Berita Acara, melakukan sanggah/klarifikasi atas nilai awal TPN, serta penetapan hasil penilaian IRH Pemda.

Suherman mengatakan baru-baru ini Kanwil Kemenkumham Babel berhasil meraih penghargaan Terbaik Kedua Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Wilayah Tahun 2024 untuk Kategori Provinsi Kecil.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, dan diterima langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto, pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun Badan Strategi Kebijakan Hukum (03/12).

Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran Pemda yang telah bekerja sama untuk meningkatkan nilai IRH tersebut.

"Semoga sinergi yang baik ini dapat dilanjutkan di waktu mendatang," harap Harun Sulianto.

Jakarta -

Skandal pungutan liar atau pungli di rumah tahanan (rutan) KPK telah memasuki babak akhir saat memasuki penghujung tahun 2024. Para terdakwa yang merupakan mantan pegawai KPK ini menerima hukuman empat hingga lima tahun penjara.

Total ada 15 mantan pegawai KPK yang menjadi terdakwa dalam kasus ini. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membacakan vonis kepada para terdakwa di tanggal 13 Desember 2024. Hakim menyatakan para terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

"Mengadili. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Ridwan, Terdakwa II Mahdi Aris, Terdakwa III Suharlan, Terdakwa IV Ricky Rachmawanto, Terdakwa V Wardoyo, Terdakwa VI Muhammad Abduh, Terdakwa VII Ramadhan Ubaidillah tersebut di atas terbukti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan," kata ketua majelis hakim Maryono saat membacakan amar putusan.

"Mengadili. Menyatakan Terdakwa I Deden Rochendi, Terdakwa II Hengki, Terdakwa III Mahdi Aris, Terdakwa IV Eri Angga Permana, Terdakwa V Sopian Hadi, Terdakwa VI Achamd Fauzi, Terdakwa VII Agung Nugroho dan Terdakwa VIII Ari Rahman Hakim tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan," ujar hakim.

Praktik pungli di Rutan KPK terjadi sejak Mei 2019 hingga Mei 2023 kepada para tahanan KPK. Selama empat tahun nilai pungli yang terkumpul mencapai Rp 6,3 miliar.

Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara itu, tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Pungli Rutan Jadi 'Tradisi Lama' di KPK

Sejak skandal pungli di Rutan KPK ini muncul di permukaan banyak publik yang kaget. Institusi yang seharusnya memberantas korupsi ternyata justru menyimpan praktik korup.

Dalam sidang di PN Tipikor Jakarta pada 1 Agustus 2024, tim jaksa KPK menyebut pungli di Rutan KPK sebagai 'tradisi lama'. Jaksa menghadirkan 15 terdakwa dalam sidang perdana tersebut. Para terdakwa dalam kasus ini adalah mantan Kepala Rutan KPK, Achmad Fauzi; eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK 2018, Deden Rochendi; eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK 2021, Ristanta; serta Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK pada 2018-2022, Hengki.

Ada eks petugas di rutan KPK, yakni Eri Angga Permana, Sopian Hadi, Agung Nugroho, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah.

Jaksa KPK Syahrul Anwar awalnya menjelaskan Deden Rochendi menjabat Plt Kepala Cabang Rutan KPK tahun 2018. Deden lalu menunjuk koordinator rutan, koordinator registrasi rutan, koordinator pengelolaan rutan, hingga peran komandan regu (danru) yang membantu para koordinator tersebut.

Jabatan Deden lalu digantikan oleh Komang Krismawati berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal KPK Nomor 4005/KP.04.00/50-54/12/2018 untuk periode 1 Januari 2019-1 Januari 2020. Namun, meskipun sudah tak menjabat, Deden tetap meminta Hengki meneruskan tradisi lama berupa pengumpulan uang dari para tahanan di Rutan KPK.

"Bahwa pada sekitar awal bulan Mei 2019 bertempat di Lantai 3 Gedung Merah Putih (K4) Terdakwa I Deden Rochendi melakukan pertemuan dengan Terdakwa II Hengki. Saat itu, meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai Plt Kepala Cabang Rutan KPK, Terdakwa I Deden Rochendi meminta Terdakwa II Hengki untuk tetap meneruskan 'tradisi lama' di Rutan KPK," kata jaksa KPK di PN Tipikor Jakpus, 1 Agustus 2024.

"Yaitu meminta dan mengumpulkan uang dari para tahanan pada cabang Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur, cabang Rutan KPK di Gedung Merah Putih (K4), dan cabang Rutan KPK di Gedung C1. Akibat permintaan tersebut, Terdakwa II Hengki menyanggupinya," sambung jaksa KPK.

Deden, Hengki, Sopian, Sugarlan, Muhammad Eidwan, Muhammad Abduh, Ricky Rachmawanto, dan Ramadhan Ubaidillah melakukan pertemuan pada Mei 2019 di Setiabudi, Jakarta Selatan. Pertemuan itu membahas soal penunjukan 'lurah' dan 'korting' untuk meneruskan tradisi lama pengumpulan uang ke para tahanan tersebut.

Posisi lurah dalam skandal tersebut bertugas mengoordinasi pengumpulan uang dari korting. Sementara itu, korting merupakan tahanan yang ditunjuk untuk mengumpulkan uang bulanan dari para tahanan di Rutan KPK.

Hukuman Bagi Mereka yang Tak Bayar Pungli di Rutan KPK

Saksi demi saksi dihadirkan dalam sidang pungli Rutan KPK. Para saksi itu mayoritas merupakan koruptor yang pernah ditahan KPK. Kesaksian mereka membuka ragam hukuman yang harus diperoleh bagi para tahanan yang tidak memberikan pungli.

Salah satu kesaksian disampaikan oleh mantan Dirut PT Ayodya Multi Sarana, Kiagus Emil Fahmy Cornain, dalam sidang yang digelar pada 9 September 2024. Kiagus menyebut para tahanan sampai ada yang dikunci di sel tahanan.

Kiagus mengatakan awalnya enggan membayar iuran Rp 20 juta tiap bulannya saat ditahan di Rutan KPK. Namun, dia mengaku takut menerima sanksi jika tidak membayar ketentuan tersebut.

"Sebetulnya saya nggak mau bayar. Saya tanya, kalau saya nggak bayar, apa sanksinya? Kemudian dijelaskan oleh Juli Amar (sesama tahanan) nanti diisolasi lagi dan dislot, digembok. Kedua, tidak boleh olahraga, ketiga, tidak boleh sembahyang di masjid, keempat, makanan terlambat. Kita nggak diurus," jawab Kiagus.

Pengakuan serupa juga disampaikan oleh Dono Purwoko selaku terpidana kasus korupsi proyek pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Minahasa, Sulawesi Utara. Dono mengaku pernah dilarang Jumatan karena belum membayar setoran bulanan.

"Tapi yang jelas saya mengalami ketika sebelum dipanggil itu, Jumatan itu saya nggak bisa. Jadi ini menurut saya ini adalah satu indikasi bahwa akan ada kerepotan-kerepotan atau masalah-masalah ketika nanti menjalani berproses hukum menghadapi masalah saya ini," kata Dono di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 2 September 2024.

Gelontoran Uang Pungli untuk Tersangka

Di sidang juga terungkap aliran uang pungli yang diterima oleh para terdakwa. Salah satunya diungkap oleh Agung Nugroho sebagai mantan pegawai Rutan KPK. Dia mengaku menerima duit pungli sebesar Rp 107 juta.

"Untuk di dakwaan, kan saya hanya Saudara Ricky dengan Saudara Ubai yang memberikan kepada saya, tapi di BAP (berita acara pemeriksaan) saya, saya sampaikan karena memang itu uang sebenarnya tidak hak saya. Saya sampaikan di situ termasuk yang dari Pak Firjan Taufan. Jadi ketika nanti saya mengembalikan, Pak, semuanya, biar semuanya kembali keluar dari tempat saya, seperti itu. Jadi yang di dakwaan itu cuma dua, Rp 46 (juta) dengan berapa itu. Nah, itu saya tambahkan pengakuan saya sendiri, saya pernah dikasih Saudara Firjan Taufan," kata Agung Nugroho di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 15 November 2024.

"Totalnya itu Rp 107 (juta) ya?" tanya jaksa.

"Rp 107 (juta), siap," ujar Agung.

Agung adalah contoh kecil dari pungli yang diterima para terdakwa. Para terdakwa lainnya rata-rata mendapatkan jutaan rupiah dari pembagian jatah pungli Rutan KPK.

Berikut vonis lengkap terdakwa pungli Rutan KPK:

1. Deden Rochendi, divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsider 1,5 tahun

2. Hengki, divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419.600.000 juta subsider 1,5 tahun

3. Ristanta, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsider 1 tahun

4. Eri Angga Permana, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsider 6 bulan

5. Sopian Hadi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsider 1,5 tahun

6. Achmad Fauzi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider 6 bulan

7. Agung Nugroho, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsider 6 bulan

8. Ari Rahman Hakim, divonis 4 tahun penjara, denda 200 juta subsider 4 bulan

9. Muhammad Ridwan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsider 8 bulan

10. Mahdi Aris, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsider 6 bulan

11. Suharlan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsider 8 bulan

12. Ricky Rachmawanto, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsider 8 bulan

13. Wardoyo, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsider 6 bulan

14. Muhammad Abduh, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsider 6 bulan

15. Ramadhan Ubaidillah, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsider 8 bulan

(ygs/imk)

OKI -

Tiga dari lima orang tahanan yang kabur dari Lapas Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan sudah berhasil ditangkap. Dua orang tahanan ditangkap saat masih berada di area lapas, sementara satu lagi ditangkap pada Sabtu malam.

Peristiwa tahanan kabur ini terjadi pada Sabtu (21/12/2024) sekitar pukul 03.30 WIB. Dari informasi yang dihimpun detikSumbagsel, dua orang tahanan kasus pencurian itu diamankan saat hendak kabur. Keduanya terjatuh saat memanjat dinding lapas.

Akibat kejadian itu, dua tahanan yang hendak kabur tersebut mengalami patah kaki dan tangan. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kayuagung Kelas II B, Kgs M Alfha Rezha membenarkan adanya tahanan yang kabur tersebut.

"Iya benar ada lima tahanan kasus 363 (pencurian) yang mencoba kabur dari Lapas Kayuagung," kata dia, Minggu (22/12/2024).

Satu orang lagi yang berhasil ditangkap juga merupakan tahanan kasus pencurian. Ia ditangkap petugas pada Sabtu malam, dalam pelariannya. Kini, petugas bekerjasama dengan TNI/Polri dalam memburu dua orang tahanan lagi yang sudah kabur.

Menurut Rezha, pihaknya masih menyelidiki dan melakukan investigasi baik internal maupun wilayah terkait tahanan yang kabur tersebut. Bahkan ia belum bisa menjelaskan cara tahanan tersebut bisa kabur.

"Kami belum bisa berkomentar banyak, yang pasti tiga orang sudah berhasil ditangkap. Awalnya dua orang, lalu pada malam harinya satu orang. Sisa dua orang lagi yang masih dalam pengejaran," katanya.

Rezha mengimbau apabila ada yang melihat tahanan tersebut agar bisa menyampaikan ke pihak Lapas Kayuagung. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga tahanan dan tokoh masyarakat terkait hal tersebut.

"Kami membentuk lima tim untuk memburu dua tahanan lagi yang masih kabur. Kami mengimbau agar segera menyerahkan diri," pungkasnya.

(dai/dai)

Palembang -

Kuasa hukum Muhammad Luthfi Hadyhan (22), Redho Junaidi mempertanyakan sikap ibu Lady Aurelia, Sri Meilina, saat insiden penganiayaan yang dilakukan sopirnya, Fadillah alias Datuk kepada korban. Saat penganiayaan terjadi, Sri Meilina tidak mengusir atau menjauhkan pelaku dari korban.

"Kalau kita kembalikan ke kronologis peristiwa ini. Satu, siapa yang membawa dan memerintahkan si Bang Jago (Datuk) ikut di dalam perbincangan itu. Yang pasti dibawa oleh ibunya si Lady, di mana dia (ibu lady) sudah kenal dekat dengan si Datuk itu, apalagi katanya ada hubungan keluarga," ujar Redho, Sabtu (21/12/2024).

Karena itu, pihaknya meyakini ibu Lady bisa dijerat pidana. Redho pun meminta kepada polisi untuk menjerat siapapun yang berpotensi terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut.

"Siapa pun yang terlibat dalam perkara ini agar ditarik karena pidana ini, berpotensi dia (ibu Lady) itu sebagai tersangka berdasarkan bukti, jadikan dia tersangka. Jangan kemudian karena ada power-power apa, kemudian ini menjadi posisinya terhambat," kata Redho.

Ia menyebut tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Fadillah tersebut dinilai membabi buta, sebab terjadi 3 kali pemukulan mulai dari korban duduk hingga korban dalam posisi berdiri.

Redho menyebut, pihaknya kini menyerahkan pengembangan kasus tersebut kembali kepada penyidik.

"Kami percaya kepada kinerja yang di lakukan penyidik Polda Sumsel dan sudah bekerja secara profesional. Kita percayakan proses hukum itu kepada penyidik," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, kondisi korban Luthfi masih dalam tahap pemulihan dan masih menyisakan bekas, meski sudah melewati 10 hari kejadian. Kasus penganiayaan tersebut terjadi di sebuah kafe di Jalan Demang Lebar Daus pada Rabu (11/12/2024). Korban sempat dirawat di RS Bahayangkara akibat luka pada bagian wajah.

Korban lalu diperbolehkan pulang pada (13/12/2024) dan langsung dibawa ke Jakarta, ke tempat tinggalnya. Namun sampai saat ini, korban masih menjalani tahap pemulihan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum korban, Redho Junaidi.

"Dia (korban) masih trauma, penyampaian dia kepada kami. Lukanya itu masih tahap pemulihan dan di matanya masih ada bekas merah seperti darah, kepalanya masih sakit. Masih istirahat dulu," kata Redho, Sabtu (21/12/2024).

(dai/dai)

JAKARTA - Proses perceraian antara Paula Verhoeven dan Baim Wong kini semakin memanas, terutama mengenai hak asuh kedua anak mereka. Terbaru, Paula mempertanyakan pernyataan kuasa hukum Baim, Fahmi Bacmid yang menyebutkan bahwa anak di bawah usia 12 tahun memiliki hak untuk memilih ikut dengan ayah atau ibunya.

Kuasa hukum Baim Wong mengungkapkan bahwa keputusan terkait hak asuh anak di bawah usia 12 tahun berada sepenuhnya di tangan Majelis Hakim, mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pernyataan tersebut menuai tanggapan dari Paula Verhoeven yang merasa ada ketidaksesuaian dengan isi KHI yang sebenarnya.

Melalui unggahan Instagram Story, Paula mengutip langsung isi Pasal 105 KHI yang mengatur hak asuh anak dalam kasus perceraian. Di mana Ayat A berbunyi pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur di bawah 12 tahun adalah hak ibunya.


Foto/Instagram Paula Verhoeven



Sedangkan, Ayat B, anak yang sudah mumayyiz atau berusia 12 tahun ke atas berhak memilih ikut ayah atau ibunya. Kemudian Ayat C, berisi biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah.

Model 37 tahun ini mempertanyakan klaim kuasa hukum suaminya yang menyebutkan aturan berbeda dari yang tercantum dalam KHI.

"Kalau sesuai Kompilasi Hukum Islam, sarannya seperti ini. Yang bener yang mana ya? #seriusnanya," tulis Paula dikutip dari Instagram @paulaverhoeven, Minggu (22/12/2024).

"Apakah iya begitu? Jadi penasaran," lanjutnya.

Dengan menyertakan tagar yang mencerminkan perjuangannya, Paula berserah diri kepada Tuhan dan menyatakan keyakinannya bahwa kebenaran akan terungkap.

"Allah tidak tidur," tandasnya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Plt. Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Babel Suherman mengatakan pihaknya telah memberikan 300 bantuan hukum selama 2024, yang terdiri dari 237 bantun hukum Litigasi dan 63 Bantuan Hukum Non Litigasi telah diberikan kepada Masyarakat di Babel.

Suherman, dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Minggu, mengatakan bahwa selama 2024 Kanwil Kemenkumham Babel selaku Pelaksana Bantuan Hukum telah bekerja sama dengan 8 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sebagai pemberi bantuan hukum.

“Persentase realisasi anggaran telah tercapai sebesar 99.99 persen.” kata Suherman.

Menurut Suherman Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan mencakup proses pendampingan hukum dalam beracara baik secara pidana, perdata, maupun tata usaha negara (TUN), sedangkan Bantuan Hukum non Litigasi diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, mediasi, pendampingan di luar pengadilan,penyuluhan hukum, Pemberdayaan masyarakat, drafting dokumen hukum, penelitian hukum,negosiasi dan investigasi perkara. Bantuan hukum ini tentunya diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu.

Dalam mengajukan permohonan, masyarakat cukup melampirkan syarat administrasi berupa Kartu Identitas (KTP, SIM, KK,SK Domisili), Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa atau kelurahan, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan Perkara, kemudian diajukan kepada 8 OBH terakreditasi yang telah bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Babel. Selanjutnya OBH akan memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin / tidak mampu hingga selesai tanpa dipungut biaya jasa apa pun.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum, Kanwil Kemenkumham Babel bekerja sama dengan 8 OBH yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Babel, Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung, Lembaga Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pancasila, Hatami Koniah, Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia (KUBI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lentera Serumpun Sebalai, Milinial Bangka Tengah Keadilan, dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung.

Pada tahun 2024, Kanwil Kemenkumham Babel juga telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Calon Pemberi Bantuan Hukum baru dan Reakreditasi/Sertifikasi Ulang Bagi Pemberi Bantuan Lama untuk Periode 2025-2027.

Kakanwil Kemenkum Babel Harun Sulianto mengatakan pemberian Bantuan hukum ini agar masyarakat memiliki akses keadilan ke sistem peradilan, dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk diperlakukan sama di hadapan hukum.

Pangkalpinang (ANTARA) - Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan, Bogor, Prof. Dr. Andi Asrun SH, mengatakan rencana Presiden Prabowo Subianto mengampuni koruptor bila mengembalikan hasil korupsi adalah sejalan dengan konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana.

Andi Asrun, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Pangkalpinang, Minggu, mengatakan selama ini proses hukum korupsi satu tujuannya adalah "pengembalian hasil korupsi" Pengampunan Presiden tersebut sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945.

Menurut dia, pemberian amnesti oleh Presiden harus atas dasar persetujuan DPR RI dan pertimbangan Mahkamah Agung.

Sejarah hukum Indonesia mencatat pemberian amnesti pernah diberikan oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pemberontakan daerah pada 1959. Presiden Soeharto juga pernah memberikan amnesti kepada tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Timor Timur Freetelin pada 1977.

Presiden BJ Habibie pernah memberikan amnesti kepada tokoh-tokoh oposisi atas rezim Orde dan tokoh-tokoh Papua pada 1999. Dan Presiden Abdurrahman Wahid memberi amnesti kepada tokoh PRD Budiman Sujatmiko pada 2001.

Pemberian amnesti kepada koruptor sebaiknya dilakukan di tahap penyidikan setelah di tetapkan status tersangka dan sudah ada penetapan kerugian negara serta telah ada pelimpahan perkara Tahap II dan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian berkas perkara tinggal melimpahkan ke Pengadilan. Oleh karena itu, kata Asrun, setelah penyerahan hasil korupsi, maka pemberian pengampunan dapat dilakukan oleh Presiden kepada koruptor.

OKI -

Sebanyak lima tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kayuagung, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel) berusaha kabur. Kelimanya merupakan tahanan dengan kasus pencurian.

Peristiwa tahanan kabur ini terjadi pada Sabtu (21/12/2024) sekitar pukul 03.30 WIB. Informasi yang dihimpun, upaya kelima tahanan ini untuk kabur tidak berjalan mulus. Sebab, tiga orang sudah berhasil ditangkap di hari yang sama, sementara dua orang lagi dalam pemburuan tim yang sudah dibentuk.

Semula, dua tahanan yang berhasil ditangkap karena terjatuh dan mengalami patah kaki dan tangan saat berusaha memanjat dinding lapas. Kemudian satu tahanan lagi berhasil ditangkap Sabtu malam.

"Iya benar ada lima tahanan kasus 363 (pencurian) yang mencoba kabur dari Lapas Kayuagung," kata Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kayuagung Kelas II B, Kgs M Alfha Rezha saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Minggu (22/12/2024).

Menurut Rezha, pihaknya masih menyelidiki dan melakukan investigasi baik internal maupun wilayah terkait tahanan yang kabur tersebut. Bahkan ia belum bisa menjelaskan cara tahanan bisa kabur.

"Kami belum bisa berkomentar banyak, yang pasti tiga orang sudah berhasil ditangkap. Awalnya dua orang, lalu pada malam harinya satu orang. Sisa dua orang lagi yang masih dalam pengejaran," katanya.

Rezha menyebut pihaknya sudah mengimbau keluarga, tokoh masyarakat dan bekerjasama dengan TNI/Polri untuk terkait tahanan kabur ini. Apabila ada yang melihat bisa menyampaikan ke pihak Lapas Kayuagung.

"Kami membentuk lima tim untuk memburu dua tahanan lagi yang masih kabur. Kami mengimbau agar segera menyerahkan diri," pungkasnya.

(dai/dai)