Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto, melakukan silaturahmi dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI hari ini. Adapun agenda ini untuk bertukar pikiran tentang penegakan hukum di Indonesia.

"Kami merasa mendapatkan kehormatan beliau bersilaturahmi dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan tadi kami banyak berbincang, bersilaturahmi, bertukar pikiran tentang upaya penegakan hukum, upaya penegakan di demokrasi," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Muzani mengatakan MPR dan MA merupakan lembaga yang sama-sama berkontribusi untuk negara. Muzani juga mengapresiasi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh MA dalam menuntaskan perkara.

"Misalnya tentang, kami mengapresiasi tentang terobosan Mahkamah Agung yang tunggakan perkaranya hari ini cukup luar biasa sampai hampir 31 ribu perkara dengan jumlah Hakim Agung yang sangat terbatas, 44 orang yang mungkin Desember nanti ada satu pensiun, Januari satu pensiun lagi, berarti tinggal 42 Januari tahun depan," ujar Muzani.

Ia mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh MA terutama dalam ranah pengadilan elektronik. Ia menyebut pengadilan elektronik itu sudah tersedia di 923 pengadilan.

"Kemudian karena itu pimpinan Mahkamah Agung melakukan terobosan dengan pengadilan elektronik dan pengadilan elektronik itu sudah bisa disajikan di 923 pengadilan di seluruh Indonesia untuk semua jenis pengadilan dan semua jenis perkara," ungkapnya.

Ketua MA, Sunarto, mengatakan kedatangannya untuk bersilaturahmi dengan pimpinan MPR RI. Ia menyebut MPR sebagai lembaga yang senior di Indonesia.

"Saya berserta pimpinan yang lain sebagai pimpinan yang baru dilantik, baru menjabat berkewajiban untuk datang kepada pimpinan-pimpinan lembaga negara yang lebih senior," kata Sunarto.

"Pertama dilantiknya sehingga kami ingin berkolaborasi, ingin bersilaturahim karena lembaga Mahkamah Agung, lembaga MPR dan lembaga-lembaga negara lainnya itu dibentuk untuk mewujudkan tujuan kita bernegara. Cuma tugas dan fungsinya yang berbeda," tambahnya.

Sunarto menyebut pihaknya akan meningkatkan kualitas hakim. Ia menyertakan tantangan MA yang mengurus 7.800 hakim.

"Tapi Mahkamah Agung berusaha untuk selalu meningkatkan kapabilitasnya, kapasitas hakim dan agar para aparatur, baik hakim maupun aparatur yang lainnya juga selalu menjaga integritasnya," kata Sunarto.

"Itu, tantangan kita semua karena yang diurus adalah kurang lebih 7.800 hakim yang diurus oleh Mahkamah Agung," imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasionalisme Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa posisi Indonesia dalam Global Terrorism Index Tahun 2024 berada pada kategori low impacted setelah beberapa waktu sebelumnya masih dalam posisi medium impacted.

Eddy menyebut Global Terorism Index (GTI) Indonesia sempat berada pada posisi 24, kemudian saat ini angka indeks itu berada pada posisi 31 yang artinya semakin membaik.

"Kita juga bersyukur ya bahwa di dalam laporan Global Terrorism Index Tahun 2024, Indonesia mengalami perbaikan situasi keamanan yang ditandai dengan turunnya peringkat, dari 24 ke 31," kata Eddy dalam pernyataan pers akhir tahun 2024 di Jakarta, Senin.

Peningkatan kondisi keamanan yang ditunjukkan dari indeks tersebut mengkategorikan Indonesia masuk dalam negara low impact by terrorism.

Menurutnya, prestasi ini dapat diraih dengan sinergi efektif antara BNPT, kementerian/lembaga terkait dan aparat penegak hukum.

"Ini menunjukkan bahwa Indonesia masuk pada kategori low impact by terrorism. Nah ini yang pencapaian-pencapaian ini adalah berkat daripada kolaboratif, kebersamaan kita, BNPT berserta kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan tadi pencegahan mitigasi," ujarnya.

Selain itu, Eddy juga mengungkapkan bahwa Global Peace Index Tahun 2024 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut membuat Indonesia masuk kategori negara yang tergolong dalam kondisi damai (high peace).

"Juga dalam laporan Global Peace Index Tahun 2024, mengalami kenaikan lima peringkat. Jadi, kategori menjadi high peace," tambah Eddy.

Ia berharap Global Terrorism Index dan Global Peace Index Indonesia yang meningkat dapat membantu Indonesia menstabilkan iklim keamanan serta iklim ekonomi. Hal ini mengingat kondisi ekonomi dapat stabil bila kondisi keamanan stabil.

"Pencapaian-pencapaian ini diharapkan juga akan mempengaruhi iklim ekonomi dan iklim keamanan karena dasarnya adalah keamanan," jelas dia.

"Kalau keamanan ini, insyaallah, kalau stabil, bisa dikendalikan, ini akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi di Indonesia," imbuhnya.

Beberapa waktu sebelumnya, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto mengatakan penurunan angka GTI juga diikuti dengan berkurangnya angka kematian akibat terorisme di Indonesia.

"Satu yang menjadi catatan khusus bagi Indonesia adalah berkurangnya angka kematian akibat terorisme di angka minus 22 persen, berarti tidak ada angka kematian akibat terorisme di Indonesia pada tahun 2023," kata Andhika.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Ratusan konten di media sosial yang diduga bermuatan radikalisme hingga terorisme terdeteksi sepanjang 2024. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan salah satu penyebaran ideologi terlarang itu dari fitur grup salah satu aplikasi pesan singkat.

"Disukai oleh kelompok-kelompok ini karena dalam member itu unlimited," ucap Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono di Hotel Aryaduta Jakarta, Senin (23/12/2024).

Aplikasi pesan singkat yang dimaksud Eddy itu berbeda dengan aplikasi sejenis lainnya. Sebab, kata Eddy, aplikasi sejenis itu memiliki batas untuk anggota grup.

"Ada batas limitasinya tapi kalau (menyebutkan aplikasi pesan singkat) itu bebas dan juga susah untuk dideteksi," imbuh Eddy.

Seratusan Konten Radikalisme Dicabut

Untuk 2024 saja, sebut Eddy, ada 180.954 konten yang bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Pihaknya menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memblokir konten-konten itu.

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, dengan HTI, dan JAD. Ini telah dilakukan pemutusan akses atau dilakukan takedown oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia," kata Eddy.

Lantas bagaimana tindak lanjutnya?

Eddy mengatakan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror (Densus 88) bisa melakukan pencegahan apabila muatan konten yang dimaksud sudah mengarah pada persiapan terorisme. Dasarnya, Eddy merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

"Densus (88) bisa melakukan upaya pencegahan, karena di dalam menurut (UU) Nomor 5 Tahun 2018, perbuatan, persiapan sudah masuk dalam bisa dipidana," ucap Eddy.

Lima tahanan di Lapas kelas II B Kayuagung, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel mencoba kabur. Terungkap bahwa para tahanan dengan kasus pencurian tersebut memanjat pagar pembatas menggunakan tali.

Peristiwa tersebut terjadi di Lapas Kelas II B Kayuagung, Kabupaten OKI , Sumsel pada Sabtu (21/12/2024) sekitar pukul 03.30 WIB. Adapun identitas kelima tahanan tersebut adalah Taufik Hidayat (TH), Herli Dewanto (HD), Edi Irawan (ED), Joko Iskandar (JK) dan Hengki Mirianto (HM).

Kasubag Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kemenkumham Sumsel Hamsir mengatakan kelima tahanan kabur dengan cara merusak pintu staf sel menggunakan tangan dengan cara saling membantu.

"Kemudian keluar memanjat menuju atap belok C, setelah turun ke belakang blok C menggunakan tali. Saat turun, Joko terjatuh dan mengalami luka pada bagian kaki," katanya.

Kemudian setelah turun dari atap blok C, kelimanya menuju Brandgang (pembatas antara bagian dalam dan luar lapas) dengan cara menggali tanah lunak berlumpur di bawah pagar pembatas.

Hamsir menjelaskan tahanan bernama Joko berjalan tertatih-tatih saat menuju tembok pembatas. Kemudian setelah berada di area Brandgang mereka melemparkan tali ke arah pos 2 (pos tidak terisi). Selanjutnya, tiga orang tahanan TH, HD dan ED memanjat dan langsung melarikan diri.

"Namun Joko tidak naik karena terluka, sementara HM tidak sanggup takut terjatuh. Karena dua orang yang belum keluar ini kelihatan oleh penghuni sel lainnya dan berteriak ada orang di luar," ujarnya.

Setelah mendengar teriakan dari penghuni sel lain, para petugas langsung mengamankan Joko dan Hengki. Setelah dilakukan pengejaran satu orang bernama Edi Irawan (ED) berhasil ditangkap, sementara dua orang lainnya masih dalam pengejaran.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyebut, terdakwa dugaan korupsi pada tata niaga timah, Harvey Moeis terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Hal ini disampaikan anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Suparman Nyompa, saat menguraikan unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam sidang vonis Harye, Senin (23/12/2024).

Hakim Suparman menyebut perbuatan Harvey yang dinilai melanggar hukum antara lain adalah ia menginisiasi kerja sama sewa alat pengolahan antara PT Timah Tbk dengan perusahaan swasta.

Harvey disebut melakukan negosiasi dengan Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Keuangan PT Timah Tbk Emil Ermindra, dan Direktur Operasi Produksi PT Timah Alwin Albar.

Tindakan ini dilakukan atas sepengetahuan Direktur PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah, yang diwakili Harvey.

“Terdakwa Harvey Moeis bersama Mochtar Riza Pahlevi, Emil Ermindra, dan Alwin Albar menyepakati harga sewa pengolahan timah sebesar 4.000 dollar AS per ton untuk PT RBT dan 3.700 dollar per ton untuk empat smelter swasta tanpa kajian feasibility study dan kajian dibuat tanggal mundur,” kata Hakim Suparman di ruang sidang.

Hakim Suparman menyebut, biaya sewa smelter tersebut terlalu mahal jika dibandingkan PT Timah yang melebur bijih timah menggunakan smelter milik sendiri.

Kerja sama ini dinilai kemahalan hingga Rp 2.284.950.217.912,14 (Rp 2,2 triliun).

Tidak hanya itu, atas sepengetahuan Suparta dan Reza, Harvey Moeis juga bertemu Mochtar, Alwin Albar, dan 27 pemilik smelter swasta guna membahas permintaan Mochtar kepada mereka agar menyerahkan 5 persen dari kuota ekspor smelter swasta.

“Karena bijih timah smelter swasta tersebut bersumber dari penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk,” ujar Hakim Suparman.

Selain itu, Hakim Suparman menyebut Harvey Moeis, atas sepengetahuan Suparta, bersepakat dengan pihak PT Timah Tbk untuk menerbitkan surat perintah kerja (SPK).

SPK ini dinilai menjadi akal-akalan untuk melegalkan pembelian bijih timah dari penambang ilegal yang mengambil bijih dari IUP PT Timah.

“Dengan tujuan melegalkan pembelian bijih timah oleh smelter swasta yang berasal dari penambangan ilegal di IUP PT Timah,” tutur Hakim Suparman.

“Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka unsur melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa,” ujar Hakim Suparman.

Dalam kasus ini, hakim menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan penjara terhadap Harvey.

Ia juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar yang akan diganti dengan pidana badan selama 6 bulan jika tak dibayar.

Sebelumnya, jaksa menuntut Harvey Moeis dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 1 tahun kurungan.

Ia juga dibebankan biaya uang pengganti sebesar Rp 210 miliar.

Jaksa menilai Harvey terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan eks Direktur PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, dan para bos perusahaan smelter swasta.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa dalam tahanan, dengan perintah tetap dilakukan penahanan di rutan,” ujar jaksa.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Harvey Moeis didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penerimaan uang Rp 420 miliar dari hasil tindak pidana korupsi.

Harvey, yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT), bersama dengan eks Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapatkan keuntungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas merespons tentang penolakan dari kubu Agung Laksono terkait dengan pengakuan kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) di bawah kepemimpinan Muhammad Jusuf Kalla alias JK.

Supratman mengemukakan penolakan tersebut merupakan hal biasa yang bisa terjadi lantaran dia berpandangan bahwa setiap ada suatu keputusan yang diambil, pasti ada yang merasa tidak puas.

“Biasalah dalam setiap keputusan pasti ada yang tidak puas,” ujarnya saat dihubungiBisnispada Senin (23/12/2024).

Eks Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini berharap kepada semua pihak bila mana memiliki niat bekerja untuk kemanusiaan juga bisa dilakukan melalui cara lain selain lewat PMI itu sendiri.

“Namun demikian, saya berharap kepada semua pihak, agar niat untuk melakukan kerja-kerja kemanusian tidak hanya lewat PMI. Akan tetapi bisa dengan cara mendirikan perkumpulan yang lain. Kalau memang tujuannya semata untuk tujuan kemanusian,” katanya.

Lebih jauh, Supratman menjelaskan ada perbedaan tata cara pendaftaran antara perkumpulan untuk layanan publik dan perkumpulan perdata seperti ormas dan yang lainnya.

Untuk perkumpulan yang menyelenggarakan layanan publik, katanya, seperti Kadin, Pramuka, dan Dekopin maka pengesahannya melalui Kepres sebagaimana diatur dalam AD/ART mereka.

“Sementara untuk PMI tidak demikian. Itu hanya didasarkan pada ketentuan AD/ART mereka,” jelasnya.

Adapun, tambahnya, saat ini Kementerian Hukum melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) sedang mengembangkan pendaftaran perkumpulan yang melakukan layanan publik dan dalam dekat akan ada di daftar layanan SABH, yang tidak bergabung dengan layanan perkumpulan Perdata.

Oleh karenanya, ujar Supratman, pihaknya hanya melakukan verifikasi dengan melihat AD/ART PMI dan kehadiran peserta Munas yang benar-benar memenuhi syarat sebagai peserta.

“Dan kesimpulannya pemerintah melalui Kemkum memberikan pengakuan atas keabsahan kepengurusan PMI di bawah kepemimpinan H. Muhammad Jusuf Kalla,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden ke-6 dan ke-10 Jusuf Kalla (JK) resmi menjabat sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029. Hal ini memperpanjang kepemimpinannya sejak 2009.

Kepengurusan baru periode 2024-2029, yang dipimpin oleh JK, dilaksanakan di di Markas Pusat PMI, Jakarta Selatan, pada Jumat (20/12/2024).

"Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2024, Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, Ketua Umum. tertanda Muhammad Jusuf Kalla," tutur pembacaan surat keputusan tersebut.

Dalam pidato sambutannya, JK juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah menerima Surat Keputusan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia perihal Kepengurusan PMI periode 2024-2029.

"Kita telah selesaikan, karena tidak mungkin ada dua PMI di Indonesia ini dan karena itulah maka saya baru saja menerima surat keputusan dari Menteri Hukum RI dalam hal kepengurusan ini," tutur JK.

Adapun, JK membacakan inti pokok keputusan tersebut yang berbunyi bahwa Kementerian Hukum RK menerima dan mengakui AD/ART serta susunan kepengurusan Palang Merah Indonesia dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-22, yang menunjuk bahwa Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum.

"Dan selanjutnya akan dicatat dalam sistem administrasi kebadan hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Atas perhatiannya, kami ucapkan, terima kasih, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas," ucap JK membaca keputusan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Law Minister Supratman Andi Agtas expected former members of the Jamaah Islamiyah (JI) militant organization to prove their contribution to Indonesia following the organization's disbandment and their declaration of allegiance to Indonesia.

"Per their declaration, we expect ex-members of Jamaah Islamiyah in Surakarta and its surrounding regions to adhere to prevailing laws in Indonesia," Agtas noted in his written statement on Monday.

The minister's remarks were conveyed in response to members of JI in the Surakarta, Kedu, and Semarang regions in Central Java having renounced their allegiance to the militant group and announced the group's dissolution at a declaration ceremony in Surakarta on Saturday (December 21).

Agtas viewed JI's dissolution as a "historical event" that marks the return of its now ex-members "to Indonesia's embrace."

He then called on the former members to strengthen Indonesia's Pancasila ideology, realize a harmonious life in society, and refrain from anarchism and breaking the laws.

"The Indonesian government awaits their positive contribution to the Indonesian independence instead of (ruining it) through anarchism or violence," Agtas remarked.

As they declared loyalty to Indonesia during the Saturday declaration, the former JI members also reaffirmed their endorsement of the declaration of JI's disbandment by key members of the group in Bogor, West Java, on June 30, 2024.

The 1,400 ex-members of JI who joined the declaration ceremony further committed to adhering to Indonesian law, contributing to national development, and no longer associating with extremism.

JI was a militant Islamist organization aiming to establish an Islamic state in Southeast Asia. The group was behind several terror attacks in Indonesia, including the 2002 and 2005 Bali bombings and the 2009 bombings of hotels in Jakarta.

KARAWANG, iNewsKarawang.id - Sepanjang tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang berhasil mengungkap 111 permohonan paspor yang diduga kuat akan digunakan untuk menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) secara ilegal.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Petrus Teguh, dalam konferensi pers capaian akhir tahun, Senin (23/12/2024).

“Saat proses wawancara, petugas kami mendeteksi indikasi kuat bahwa paspor yang diajukan akan digunakan untuk bekerja secara non-prosedural,” ujar Petrus.

Petrus mengungkapkan, berbagai modus sering digunakan oleh CPMI non-prosedural. Alasan seperti wisata, kunjungan keluarga, persiapan berjaga-jaga, hingga perjalanan umrah menjadi trik umum yang digunakan untuk mengelabui petugas.

Sebagai langkah antisipasi, pihak Imigrasi telah menerapkan strategi jitu dengan menempatkan petugas di setiap kecamatan di Karawang sebagai narahubung. 

"Mereka bertugas mengawasi, menampung informasi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya menjadi CPMI ilegal," terangnya.

“Kami juga membangun program Desa Binaan. Petugas di desa ini tidak hanya menjadi narahubung, tetapi juga mengedukasi masyarakat. Jika ada indikasi keberangkatan ilegal, kami langsung menolak permohonan paspornya,” tegas Petrus.

Di sisi lain, jumlah permohonan paspor di Karawang tahun ini mencapai 54.303 pemohon, melampaui target tahunan sebanyak 50.400. Dengan capaian 107,74 persen, ini menjadi bukti tingginya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan jalur resmi.

"Kami akan terus berkomitmen menjaga keamanan dan mendukung keberangkatan pekerja migran yang sesuai prosedur," katanya.

Petrus juga berharap masyarakat semakin sadar pentingnya mengikuti jalur legal demi keselamatan dan perlindungan di luar negeri.

"Dengan berbagai langkah strategis ini, Imigrasi Karawang tak hanya menjaga integritas dokumen negara, tetapi juga melindungi warganya dari bahaya eksploitasi dan pelanggaran hukum di luar negeri," tandasnya.

Editor : Frizky Wibisono

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Aceh menyatakan sebanyak 40 warga binaan yang sedang menjalani hukuman di lapas dan rutan di provinsi ujung barat Indonesia tersebut bakal menerima remisi khusus Natal 2024.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Meurah Budiman di Banda Aceh, Senin, mengatakan usulan remisi atau pengurangan masa hukuman tersebut berkisar antara 15 hari hingga dua bulan.

"Kami mengusulkan sebanyak 40 warga binaan di Aceh menerima remisi khusus Natal 2024. Dari 40 orang tersebut, dua di antaranya diusulkan bebas atau selesai menjalani masa hukuman," kata Meurah Budiman.

Remisi tersebut diusulkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jika usulan diterima, surat keputusan remisi akan diserahkan pada 25 Desember 2024 bersamaan dengan perayaan Natal 2024.

Meurah Budiman menyebutkan dari 40 warga binaan penerima remisi tersebut, sebanyak 12 orang di antaranya diusulkan menerima remisi 15 hari. Serta 22 warga binaan lainnya diusulkan menerima remisi untuk satu bulan.

"Sedang tiga warga binaan diusulkan menerima remisi satu setengah bulan serta satu orang diusulkan menerima remisi dua bulan. Selebihnya, dua warga binaan lainnya langsung bebas setelah menerima remisi 15 hari," katanya.

Sedangkan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) yang mengusulkan remisi, yakni Lapas Kelas IIA Banda Aceh satu orang, Lapas Kelas IIA Lhokseumawe satu orang, Lapas Kelas IIB Meulaboh dua orang.

Lapas Kelas IIB Kutacane sebanyak 17 orang, Lapas Kelas IIB Idi satu orang, Lapas Kelas IIB Kuala Simpang satu orang, Lapas Kelas IIB Blangpidie tiga orang, Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli satu orang serta Lapas Kelas III Lhoknga dua orang.

Sedangkan warga binaan dari rutan yang diusulkan menerima remisi, yakni Rutan Kelas IIB Singkil sebanyak tujuh orang. Serta Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Rutan Kelas IIB Sinabang, Rutan Kelas IIB Jantho, dan Rutan Kelas IIB Sabang, masing-masing satu orang.

"Adapun persyaratan untuk mendapatkan remisi khusus Natal 2024 beragama Kristen, berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman, sudah menjalani pidana seperti yang dipersyaratkan, sudah mengikuti pembinaan, dan lainnya," kata Meurah Budiman.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra segera membebaskan para narapidana yang pernah tergabung dalam organisasi Jamaah Islamiyah (JI).

Keputusan ini menyusul pembubaran organisasi yang terkait kegiatan terorisme itu. Yusril berkata proses pembebasan sedang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Terhadap para aktivis JI yang kini sedang menjalani pidana, Kemenko Kumham Imipas segera berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Kementerian HAM untuk mendata semua napi tersebut," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Senin (23/12).

Yusril mengatakan pendataan sedang dilakukan terhadap napi JI. Dengan demikian, pemerintah tahu mana narapidana anggota JI yang sudah harus mendapat pembebasan bersyarat, dan mana yang harus didorong untuk segera mengajukan grasi kepada presiden.

Dia berkata ada juga kemungkinan pemberian amnesti ataupun abolisi. Hal itu akan berlaku bagi narapidana JI yang sudah dipidana maupun yang sedang dalam proses.

"Proses amnesti dan abolisi kini sedang dirumuskan. Insyaallah sudah dapat dilaksanakan di bulan-bulan pertama tahun 2025 nanti," ujarnya.

Yusril menjelaskannya hal ini adalah bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo memberi keringanan hukuman bagi sejumlah tahanan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, secara selektif.

"Beliau adalah tipe manusia tanpa dendam kepada orang lain, baik persoalan pribadi apalagi menyangkut kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh senior JI mengumumkan pembubaran organisasi tersebut pada 30 Juni 2024 di Bogor, Jawa Barat. Enam belas orang tokoh itu menyatakan komitmen untuk meninggalkan kekerasan dan ekstremisme serta mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan itu diikuti deklarasi pembubaran Jamaah Islamiyah di Surakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu (21/12). Sekitar 1.400 orang anggota JI menyatakan kembali ke NKRI.

JI selama ini dikenal sebagai organisasi ekstremis Islam. Mereka bertujuan mendirikan negara Islam di Asia Tenggara. Kelompok ini berdiri sekitar 1990-an dan merupakan pecahan dari Darul Islam (DI).

Tokoh JI yang terkenal adalah Abu Bakar Ba'asyir. Kelompok ini bertanggung jawab atas sejumlah aksi terorisme, termasuk serangkaian pengeboman gereja di Indonesia yang menewaskan 18 orang. Begitu pula serangkaian pengeboman di Manila yang menewaskan 22 orang.

Ratusan konten di media sosial yang diduga bermuatan radikalisme hingga terorisme terdeteksi sepanjang 2024. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan salah satu penyebaran ideologi terlarang itu dari fitur grup salah satu aplikasi pesan singkat.

"Disukai oleh kelompok-kelompok ini karena dalam member itu unlimited," ucap Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono di Hotel Aryaduta Jakarta, Senin (23/12/2024).

Aplikasi pesan singkat yang dimaksud Eddy itu berbeda dengan aplikasi sejenis lainnya. Sebab, kata Eddy, aplikasi sejenis itu memiliki batas untuk anggota grup.

"Ada batas limitasinya tapi kalau (menyebutkan aplikasi pesan singkat) itu bebas dan juga susah untuk dideteksi," imbuh Eddy.

Seratusan Konten Radikalisme Dicabut

Untuk 2024 saja, sebut Eddy, ada 180.954 konten yang bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Pihaknya menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memblokir konten-konten itu.

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, dengan HTI, dan JAD. Ini telah dilakukan pemutusan akses atau dilakukan takedown oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia," kata Eddy.

Lantas bagaimana tindak lanjutnya?

Eddy mengatakan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror (Densus 88) bisa melakukan pencegahan apabila muatan konten yang dimaksud sudah mengarah pada persiapan terorisme. Dasarnya, Eddy merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

"Densus (88) bisa melakukan upaya pencegahan, karena di dalam menurut (UU) Nomor 5 Tahun 2018, perbuatan, persiapan sudah masuk dalam bisa dipidana," ucap Eddy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana (napi). Hal itu disampaikan Menteri HukumSupratman Andi Agtas.

Menurut Supratman, usulan pemberian amnesti itu sudah diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah pengampunan terhadap beberapa kategori narapidana.

“Beberapa kasus yang terkait dengan penghinaan terhadap kepala negara atau pelanggaran UU ITE, Presiden meminta untuk diberi amnesti,” ujar Supratman di Istana Kepresidenan pada 13 Desember 2024.

Selain itu, pengguna narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi juga menjadi prioritas. Lalu, napi dengan gangguan jiwa, pengidap HIV/AIDS, dan beberapa tahanan terkait kasus Papua turut masuk dalam daftar yang diajukan kepada Presiden.

Supratman mengatakan, pemberian amnesti untuk napi terkait kasus Papua ini juga menunjukkan itikad baik pemerintah dalam mendorong rekonsiliasi nasional.

"Tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," kata Supratman.

“Ini bagian dari upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini upaya itikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya. Ini itikad baik pemerintah,” ujarnya lagi.

Namun, Supratman mengaku, masih akan memastikan jumlah pasti napi yang akan mendapatkan amnesti dari Presiden.

Alasan di balik kebijakan amnesti

Aspek kemanusiaan menjadi alasan utama di balik kebijakan ini. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pemberian amnesti didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan rekonsiliasi.

“Terkait amnesti ini, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu, maka tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan HAM sebagaimana tertuang dalam poin satu Astacita,” kata Pigai dilansir dari Antaranews, Minggu (15/12/2024).

Pigai menjelaskan, napi yang akan mendapat amnesti sebagian besar adalah pengguna narkotika, pelanggar UU ITE, dan tahanan politik. Hal ini terkait dengan semangat menghormati hak asasi manusia, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi dan kebutuhan medis.

“Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan dan rekonsiliasi. Masalah dengan UU ITE itu HAM, narapidana yang sakit berkepanjangan itu juga HAM. Artinya, Bapak Presiden memberi perhatian pada aspek-aspek HAM dalam pengambilan keputusannya,” ujarnya.

Kategori narapidana yang mendapat amnesti

Supratman menegaskan bahwa amnesti hanya berlaku untuk narapidana dengan kriteria tertentu.

Pengguna narkoba dengan pemakaian di bawah 1 gram, pelanggar UU ITE terkait penghinaan kepala negara, pengidap penyakit berkepanjangan, serta beberapa tahanan kasus Papua yang tidak bersenjata termasuk dalam kategori ini.

Namun, pengedar dan bandar narkoba dikecualikan dari kebijakan ini.