Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pengampunan terhadap koruptor jika mengembalikan hasil korupsi bukan artinya membiarkan pelaku bebas.

"Apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden itu adalah merupakan sebuah langkah upaya (asset recovery), bukan berarti dalam rangka untuk membiarkan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi kemudian itu bisa terbebas. Sama sekali nggak," kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin.

Supratman mengatakan pengampunan tersebut bisa dilakukan dalam bentuk grasi, amnesti atau abolisi dan pemberian pengampunan tersebut adalah wewenang Presiden Prabowo sebagai kepala negara.

"Tahapannya berbeda-beda, ada yang lewat grasi untuk mengurangi masa hukuman, kemudian ada amnesti untuk mengampuni kesalahan dalam bentuk perbuatan hukumnya, dan ada abolisi dalam pengertian yakni menghentikan proses penuntutan, ataupun proses penentuan perkaranya," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan penyataan Presiden soal pemberian pengampunan telah diatur dalam undang-undang.

"Yang ingin disampaikan Presiden itu bukan sesuatu hal yang tidak ada dasarnya. Undang-undang dasar sebagai konstitusi kita yang tertinggi itu memberikan ruang, dan seluruh negara pun menganut yang sama. Kekuasaan untuk memberikan grasi, abolisi, maupun amnesti," tuturnya.

Supratman juga mengatakan pemberian grasi, amnesti, dan abolisi itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah berlangsung lama. Dari sisi sejarahnya hal itu pertama kali muncul di Perancis, kemudian juga akhirnya berkembang dan menjadi upaya bagi Kepala Negara untuk melakukan proses pengampunan.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, menyebut dia memberi kesempatan koruptor tobat selama mereka mengembalikan hasil curiannya kepada negara.

Presiden menyebut kesempatan bertobat itu diberikan dalam waktu minggu-minggu dan bulan-bulan ini tanpa menyebutkan waktu spesifik.

“Saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tetapi, kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya di Gedung Al-Azhar Conference Center, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu (18/12).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

OKI, KOMPAS.com - Sebanyak sembilan petugas yang bertugas pada malam kejadian kaburnya tiga tahanan dari Lapas Kelas IIB Kayuagung, Ogan Komering Ilir (OKI), saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif.

Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kelas IIB Kayuagung, Kiagus Alfareza, mengungkapkan bahwa investigasi internal telah dimulai sejak hari ini.

"Pemeriksaan masih bersifat internal dan pihak wilayah," ujar Kiagus Alfareza.

Ia menegaskan bahwa jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya human error, pihaknya tidak akan ragu untuk memberikan sanksi tegas kepada petugas yang bersangkutan.

Kiagus menjelaskan bahwa ketiga tahanan yang berhasil kabur, berinisial HD, TH, dan EI, merupakan terpidana kasus 363 KUHP.

Kejadian kaburnya tahanan terjadi pada Sabtu, 21 Desember 2024, sekitar pukul 04.00 WIB.

Menurut keterangan saksi dari tahanan yang gagal kabur, upaya pelarian dimulai ketika salah satu tahanan berhasil membengkokkan besi ruang tahanan dan membuka pintu sel.

"Setelah berhasil membuka pintu tahanan, ia keluar diikuti oleh empat tahanan lainnya," jelas Kiagus.

Kelima tahanan tersebut kemudian memanjat dinding pagar penjara yang cukup tinggi menggunakan tali.

Meskipun terdapat kawat di atas dinding, ketiga tahanan yang berhasil kabur berhasil melompat ke bawah, sementara dua lainnya terjatuh dan gagal melarikan diri.

"Tiga orang berhasil kabur, masing-masing HD, TH, dan EI. Sedangkan dua lainnya terjatuh dan gagal melarikan diri," tambah Kiagus.

Setelah berhasil melarikan diri, ketiga tahanan tersebut berjalan kaki meninggalkan Lapas.

Saksi yang merupakan tukang ojek melaporkan melihat mereka berpakaian kotor menuju arah Sofi, sementara yang lainnya mendekati gerbang tol.

Petugas Lapas segera melakukan pengejaran dan berhasil menangkap satu orang berinisial EI, berjarak satu kilometer dari lokasi Lapas.

Namun, dua tahanan lainnya, HD dan TH, berhasil meloloskan diri.

"Kami sudah berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk meminta bantuan dalam pengejaran. Kami juga telah mengeluarkan status DPO untuk kedua orang yang masih melarikan diri dan mengawasi jalur penyeberangan, termasuk pelabuhan Bakauheni dan Bangka, serta daerah perbatasan ke Jambi," ungkap Kiagus.

Kiagus juga menambahkan bahwa kondisi kedua tahanan yang gagal kabur telah membaik setelah terjatuh.

"Menurut keterangan petugas medis, mereka hanya mengalami keseleo dan memar karena terjatuh," ujarnya.

Untuk meningkatkan pengamanan, jumlah personel di Lapas Kelas IIB Kayuagung juga akan ditambah.

"Untuk petugas yang bertugas malam itu sedang kita lakukan pemeriksaan," tutup Kiagus Alfareza.

OKI, KOMPAS.com - Sebanyak sembilan petugas yang bertugas pada malam kejadian kaburnya tiga tahanan dari Lapas Kelas IIB Kayuagung, Ogan Komering Ilir (OKI), saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif.

Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kelas IIB Kayuagung, Kiagus Alfareza, mengungkapkan bahwa investigasi internal telah dimulai sejak hari ini.

"Pemeriksaan masih bersifat internal dan pihak wilayah," ujar Kiagus Alfareza.

Ia menegaskan bahwa jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya human error, pihaknya tidak akan ragu untuk memberikan sanksi tegas kepada petugas yang bersangkutan.

Kiagus menjelaskan bahwa ketiga tahanan yang berhasil kabur, berinisial HD, TH, dan EI, merupakan terpidana kasus 363 KUHP.

Kejadian kaburnya tahanan terjadi pada Sabtu, 21 Desember 2024, sekitar pukul 04.00 WIB.

Menurut keterangan saksi dari tahanan yang gagal kabur, upaya pelarian dimulai ketika salah satu tahanan berhasil membengkokkan besi ruang tahanan dan membuka pintu sel.

"Setelah berhasil membuka pintu tahanan, ia keluar diikuti oleh empat tahanan lainnya," jelas Kiagus.

Kelima tahanan tersebut kemudian memanjat dinding pagar penjara yang cukup tinggi menggunakan tali.

Meskipun terdapat kawat di atas dinding, ketiga tahanan yang berhasil kabur berhasil melompat ke bawah, sementara dua lainnya terjatuh dan gagal melarikan diri.

"Tiga orang berhasil kabur, masing-masing HD, TH, dan EI. Sedangkan dua lainnya terjatuh dan gagal melarikan diri," tambah Kiagus.

Setelah berhasil melarikan diri, ketiga tahanan tersebut berjalan kaki meninggalkan Lapas.

Saksi yang merupakan tukang ojek melaporkan melihat mereka berpakaian kotor menuju arah Sofi, sementara yang lainnya mendekati gerbang tol.

Petugas Lapas segera melakukan pengejaran dan berhasil menangkap satu orang berinisial EI, berjarak satu kilometer dari lokasi Lapas.

Namun, dua tahanan lainnya, HD dan TH, berhasil meloloskan diri.

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 180.954 konten radikalisme, inteoleransi, dan ekstremisme selama 2024 di berbagai platform media sosial dihapus (take down) oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono dalam pernyataan pers akhir tahun di Jakarta, Senin, mengatakan konten itu terafiliasi dengan berbagai jaringan teroris, seperti Islamic State Iraq and Syria (ISIS), Jamaah Asharut Daulah (JAD), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Jamaah Asharut Tauhid (JAT).

Penghapusan konten pada platform medsos Instagram sebanyak 86.203 konten, Facebook 45.449 konten, TikTok 23.595 konten, X/twitter 9.535 konten, WhatsApp 8.506 konten, Telegram 4.751 konten, dan media online sebanyak 3 konten.

Telegram dimanfaatkan kelompok ekstremis dan teroris guna menyebarkan propaganda karena memungkinkan pembuatan grup dengan jumlah anggota tidak terbatas.

Pemantauan konten dalam medsos penting karena UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan perencanaan perbuatan jahat sudah dapat dipidana.

Sebanyak 16 Warga Negara Asing (WNA) di Kabupaten Cianjur ditindak lantaran overstay atau tinggal melampaui masa berlaku izin tinggal. Ke-16 WNA itu ditindak sepanjang 2024.

Bahkan salah satunya terancam pidana penjara 5 tahun penjara sebab overstay selama dua tahun dan membuka usaha di kawasan Puncak Cianjur. Sedangkan 15 WNA dideportasi dan dicekal masuk ke Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur Riky Afrimon mengatakan WNA yang diproses hukum dan terancam kurungan penjara ialah AIT asal Arab Saudi.

Menurutnya, saat melakukan pengawasan tim Kantor Imigrasi Cianjur mendapati jika AIT sudah overstay selama lebih dari dua tahun.

"Masa berlaku izin tinggalnya berakhir pada 2022. Jadi diketahui kalau AIT ini sudah overstay lebih dari 2 tahun," kata dia, Senin (23/12/2024).

Menurut dia, terungkap juga jika AIT ini melakukan usaha atau merupakan pemilik dan pengelola salon di kawasan Kecamatan Pacet.

"Kami langsung bawa AIT ke Kantor Imigrasi untuk dilakukan penyidikan. Setelah bukti-bukti lengkap, WN Arab Saudi tersebut pun ditetapkan sebagai tersangka," kata diam

Dia menjelaskan AIT dijerat dengan Pasal 122 huruf a Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian lantaran dinilai telah menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal.

"AIT terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta," kata dia.

Koordinator TI Inteldaakim Yanverdokim, Ikhwan Suprihantoro, mengatakan AIT sudah tinggal di Cianjur sejak 2019 dan beberapa kali mengajukan perpanjangan.

"Yang bersangkutan sudah beberapa kali memperpanjang. Namun pada 2022 tidak memperpanjang izin tinggalnya. Dan dari berkasnya juga izin tinggal untuk kunjungan, bukan untuk melakukan kegiatan usaha. Target akhir tahun ini berkas perkara sudah masuk ke kejaksaan," ucapnya.

15 WNA Dideportasi

Selain AIT, lanjut Ikhwan, ada 15 WNA yang dideportasi akibat overstay di Cianjur. Menurut dia, 15 WNA tersebut hanya dikenakan sanksi deportasi dan pencekalan lantaran melebihi izin tinggal.

"Selama 2024 ini berarti total ada 16 WNA yang kami tindak. Untuk AIT terancam pidana, sedangkan 15 WNA lainnya dideportasi dan dilakukan pencekalan," kata dia.

"Untuk 15 WNA yang dideportasi tidak hanya dari Timur Tengah, ada juga dari China dan India," tambahnya.

Dia mengatakan penindakan WNA yang overstay dilakukan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran keimigrasian.

"Terutama bagi mereka yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Kita akan terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum demi menjaga kedaulatan negara," pungkasnya.

Bocah Rusia "Kocong" akan Dideportasi Bersama Sang Ibu dari Bali

Bocah Rusia "Kocong" akan Dideportasi Bersama Sang Ibu dari Bali

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjelaskan soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang hasil korupsi.

"Apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden itu adalah merupakan sebuah langkah upaya bukan berarti dalam rangka untuk membiarkan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi kemudian itu bisa terbebas. Sama sekali nggak," jelas Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta, dilansir detikNews, Senin (23/12/2024).

Namun, menurut Supratman, Prabowo memang berwenang untuk mengampuni para koruptor karena kapasitasnya sebagai kepala negara. Pengampunan bagi para koruptor itu, katanya, bisa dilakukan dalam bentuk grasi, amnesti atau abolisi.

"Nah cuman kan tahapannya berbeda-beda, ada yang lewat grasi untuk mengurangi masa hukuman, kemudian ada amnesti untuk mengampuni kesalahan dalam bentuk perbuatan hukumnya, dan ada abolisi dalam pengertian yakni menghentikan proses penentutan, ataupun proses penentuan perkaranya," katanya.

Dia mengatakan, pernyataan Prabowo tersebut sesuai dengan Undang-undang Dasar perihal pengampunan yang bisa dilakukan kepala negara terhadap narapidana.

"Karena itu sekali lagi yang ingin disampaikan Presiden itu bukan sesuatu hal yang tidak ada dasarnya. Undang-undang dasar sebagai konstitusi kita yang tertinggi itu memberikan ruang, dan seluruh negara pun menganut yang sama. Kekuasaan untuk memberikan grasi, abolisi, maupun amnesti," tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan akan memaafkan koruptor jiga mengembalikan uang negara yang dicuri.

"Saya dalam minggu minggu ini, bulan bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," kata Prabowo di depan para mahasiswa Indonesia, Rabu (18/12).

Video: Menteri Yusril Janji Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Video: Menteri Yusril Janji Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Moskow (ANTARA) - Pemimpin Tertinggi Emirat Islam Afghanistan, Hibatullah Akhundzada, mengeluarkan dekrit yang mengatur rehabilitasi dan penghapusan catatan kriminal individu yang dinyatakan bersalah karena memiliki keterkaitan dengan Taliban ​(yang saat ini berada di bawah sanksi PBB terkait terorisme) selama pemerintahan republik sebelumnya.

Pernyataan tersebut diungkap oleh layanan pers pemerintah Afghanistan, sebagaimana dilaporkan Sputnik pada Senin (23/12).

Dekrit tersebut memuat 10 pasal dan menginstruksikan pihak peradilan, penegak hukum, serta otoritas pengawasan untuk menghapus semua catatan terkait warga negara Afghanistan dan individu yang berhubungan dengan Emirat Islam Afghanistan, yang sebelumnya dihukum, dicurigai, atau dituduh oleh rezim sebelumnya karena berkolaborasi dengan otoritas Afghanistan saat ini, demikian bunyi pernyataan tersebut.

Dekrit itu dapat merehabilitasi puluhan ribu warga negara Afghanistan yang dihukum selama kepresidenan Hamid Karzai dan Ashraf Ghani, lanjut pernyataan itu.

Juru Bicara Kementerian Kehakiman Afghanistan, Barakatullah Rasuli, menambahkan bahwa hanya pengadilan Imarah Islam yang berwenang membuat keputusan akhir mengenai apakah seseorang bersalah atau tidak.

“Kecuali jika mereka diajukan untuk peninjauan peradilan oleh pengadilan Emirat Islam berdasarkan instruksi pimpinan, mereka dianggap tidak bersalah,” kata Rasuli kepada Tolo News.

Tak hanya itu, Akhundzada juga mengeluarkan dekrit lain yang mengatur hukuman bagi kejahatan perdagangan manusia, demikian juga disampaikan dalam pernyataan tersebut.

Dekrit tersebut memberikan wewenang kepada Kementerian Dalam Negeri Afghanistan untuk mencegah penyelundupan dan perdagangan manusia, menangkap pelaku, dan menyerahkan mereka ke pengadilan militer.

Emirat Islam Afghanistan adalah nama resmi yang digunakan oleh Taliban untuk menyebut pemerintahan mereka di Afghanistan. Nama itu digunakan setelah pada Agustus 2021, Taliban berhasil merebut kembali Kabul setelah runtuhnya pemerintahan Presiden Ashraf Ghani.

Sumber : Sputnik-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024

Moskow (ANTARA) - Pemimpin Tertinggi Emirat Islam Afghanistan, Hibatullah Akhundzada, mengeluarkan dekrit yang mengatur rehabilitasi dan penghapusan catatan kriminal individu yang dinyatakan bersalah karena memiliki keterkaitan dengan Taliban ​(yang saat ini berada di bawah sanksi PBB terkait terorisme) selama pemerintahan republik sebelumnya.

Pernyataan tersebut diungkap oleh layanan pers pemerintah Afghanistan, sebagaimana dilaporkan Sputnik pada Senin (23/12).

Dekrit tersebut memuat 10 pasal dan menginstruksikan pihak peradilan, penegak hukum, serta otoritas pengawasan untuk menghapus semua catatan terkait warga negara Afghanistan dan individu yang berhubungan dengan Emirat Islam Afghanistan, yang sebelumnya dihukum, dicurigai, atau dituduh oleh rezim sebelumnya karena berkolaborasi dengan otoritas Afghanistan saat ini, demikian bunyi pernyataan tersebut.

Dekrit itu dapat merehabilitasi puluhan ribu warga negara Afghanistan yang dihukum selama kepresidenan Hamid Karzai dan Ashraf Ghani, lanjut pernyataan itu.

Juru Bicara Kementerian Kehakiman Afghanistan, Barakatullah Rasuli, menambahkan bahwa hanya pengadilan Imarah Islam yang berwenang membuat keputusan akhir mengenai apakah seseorang bersalah atau tidak.

“Kecuali jika mereka diajukan untuk peninjauan peradilan oleh pengadilan Emirat Islam berdasarkan instruksi pimpinan, mereka dianggap tidak bersalah,” kata Rasuli kepada Tolo News.

Tak hanya itu, Akhundzada juga mengeluarkan dekrit lain yang mengatur hukuman bagi kejahatan perdagangan manusia, demikian juga disampaikan dalam pernyataan tersebut.

Dekrit tersebut memberikan wewenang kepada Kementerian Dalam Negeri Afghanistan untuk mencegah penyelundupan dan perdagangan manusia, menangkap pelaku, dan menyerahkan mereka ke pengadilan militer.

Emirat Islam Afghanistan adalah nama resmi yang digunakan oleh Taliban untuk menyebut pemerintahan mereka di Afghanistan. Nama itu digunakan setelah pada Agustus 2021, Taliban berhasil merebut kembali Kabul setelah runtuhnya pemerintahan Presiden Ashraf Ghani.

Sumber : Sputnik-OANA

Karawang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyampaikan terdapat 45 warga negara asing dari sepuluh negara yang melakukan pelanggaran aturan keimigrasian sepanjang Januari-Desember 2024.

"Jenis pelanggaran yang dilakukannya itu umumnya hampir sama, karena Karawang ini adalah daerah industri," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Petrus Teguh Aprianto, di Karawang, Senin.

Ia menyampaikan, diantara pelanggaran yang dilakukan warga negara asing tersebut ialah datang dengan menggunakan visa wisata, tapi ternyata beraktivitas kerja.

Selain itu, ada juga yang overstay, masuk secara ilegal, atau yang bersangkutan tidak memiliki paspor (hilang) serta tidak jelas tujuan ke Indonesia-nya, dan tidak mau mengurus ke kedutaan.

Sebanyak 45 warga negara asing yang melanggar aturan keimigrasian di antaranya, 20 orang dari China, sepuluh orang dari Korea Selatan, dan dari Jepang lima orang.

Selain dari Filipina dua orang, Taiwan dua orang, India dua orang serta dari Italia, Malaysia, Thailand dan Vietnam yang masing-masing satu orang.

Sementara untuk mengantisipasi pelanggaran aturan keimigrasian, kata dia, pihaknya melakukan sejumlah langkah antisipasi. Di antaranya dengan menurunkan Tim Pengawasan Orang Asing di wilayah Karawang.

Tim Pengawasan Orang Asing itu diturunkan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia di Kantor Imigrasi Karawang.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi) memutus akses dan menurunkan 180.954 konten media sosial yang bermuatan radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme selama 2024.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan konten-konten tersebut terafiliasi dengan berbagai jaringan teroris, seperti Islamic State Iraq and Syria (ISIS), Jamaah Asharut Daulah (JAD), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Jamaah Asharut Tauhid (JAT).

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, HTI, JAT, dan JAD," kata Eddy dalam pernyataan pers akhir tahun 2024 di Jakarta, Senin.

Adapun penggunaan media sosial Instagram mencatatkan angka tertinggi dengan 86.203 konten, diikuti oleh Facebook dengan 45.449 konten, dan TikTok dengan 23.595 konten.

Selain itu, juga terdapat X/twitter dengan 9.535 konten, WhatsApp dengan 8.506 konten, Telegram dengan 4.751 konten, dan media online sebanyak 3 konten.

Eddy mengungkapkan penggunaan Telegram banyak dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis dan teroris untuk menyebarkan propaganda.

Hal ini mengingat platform tersebut memungkinkan pembuatan grup dengan jumlah anggota yang tidak terbatas.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Komunikasi Digital termasuk oleh Telegramnya dalam konteks pendatang dihukum, kami bisa masuk ke Telegram," jelasnya.

BNPT juga melakukan pemetaan daerah rawan radikalisme dan terorisme. Kendati demikian, pihaknya belum dapat mengumumkan ihwal tersebut lantaran masih bersifat rahasia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPT-Kemkomdigi "take down" 180.954 konten radikalisme di media sosial
​​​​​​​

Tulungagung, iNewsTulungagung.id – Sebanyak tujuh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung yang beragama Nasrani menerima remisi khusus dalam rangka perayaan Natal 2024. Remisi tersebut diberikan kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substansif.

Kalapas Klas IIB Tulungagung, Raden Budiman Priatna Kusumah, mengungkapkan bahwa dari total 12 warga binaan beragama Nasrani, tujuh orang memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. "Kasus yang mendapatkan remisi bermacam-macam, ada yang terkait narkotika, perlindungan anak, hingga pidana umum," jelasnya pada Senin (23/12/2024).

Budiman menjelaskan, remisi yang diberikan berupa pengurangan masa tahanan selama satu bulan. Namun, tidak ada warga binaan yang langsung bebas setelah menerima remisi ini. "Surat Keputusan (SK) remisi biasanya turun menjelang Natal," tambahnya.

Dalam rangkaian Natal dan Tahun Baru, Lapas Kelas IIB Tulungagung juga memperketat penjagaan. Jumlah petugas penjaga ditingkatkan dari tujuh menjadi 15 orang. Selain itu, pihak Lapas meminta bantuan dari Polsek Kedungwaru dan Koramil Kedungwaru untuk mengantisipasi kemungkinan penyelundupan barang terlarang.

"Selama ini ada enam upaya penyelundupan barang terlarang yang berhasil digagalkan. Empat kasus terjadi pada 2023, sedangkan dua kasus lainnya terjadi pada November dan Desember 2024," ujar Budiman.

Untuk mendukung perayaan Natal, Lapas juga memfasilitasi warga binaan Nasrani dengan kegiatan keagamaan, termasuk ibadah Natal melalui Zoom yang dijadwalkan pada 30 Desember 2024. "Petugas fokus pada pengamanan dan pelaksanaan ibadah Natal, serta persiapan tahun baru," pungkasnya.

Editor : Mohammad Ali Ridlo

.. tadi kami banyak berbincang, bersilaturahmi, bertukar pikiran tentang upaya penegakan hukum, upaya penegakan demokrasi

Jakarta (ANTARA) - Pimpinan MPR RI membahas soal upaya penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto dan jajaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

"Kami merasa mendapatkan kehormatan beliau (Ketua MA dan jajaran) bersilaturahmi dengan pimpinan MPR, dan tadi kami banyak berbincang, bersilaturahmi, bertukar pikiran tentang upaya penegakan hukum, upaya penegakan demokrasi, bagaimana baik MPR ataupun Mahkamah Agung, sama-sama lembaga negara bisa memberi kontribusi yang baik dan yang terbaik bagi bangsa dan negara," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai pertemuan.

Dia lantas berkata, "Mahkamah Agung bisa memberi arti yang banyak, yang berarti bagi penegakan hukum. Majelis Permusyawaratan Rakyat bisa memberi arti, dan yang berarti bagi demokrasi di Indonesia."

Pada kesempatan tersebut, Muzani juga mengapresiasi terobosan pengadilan elektronik yang dilakukan MA dalam menangani puluhan ribu perkara yang belum selesai dengan jumlah hakim agung yang terbatas.

"Pimpinan Mahkamah Agung melakukan terobosan dengan pengadilan elektronik, dan pengadilan elektronik itu sudah bisa disajikan di 923 pengadilan di seluruh Indonesia untuk semua jenis pengadilan dan semua jenis perkara. Tentu ini sebuah langkah dan terobosan yang luar biasa," ujarnya.

Menurut dia, terobosan tersebut merupakan sebuah upaya percepatan dalam mengurangi tunggakan perkara yang kian hari semakin bertambah sehingga dapat memenuhi keadilan yang diharapkan masyarakat.

"Termasuk, apresiasi kami terhadap Mahkamah Agung yang terus melakukan peningkatan terhadap sumber daya hakim di Mahkamah Agung karena perkara dan masalah yang berkembang di masyarakat juga semakin jelimet, semakin rumit, semakin kompleks sehingga hakim juga harus terus ditingkatkan kualitasnya, sumber dayanya," tuturnya.

Adapun dia menyebut bahwa pertemuan pimpinan MPR dengan jajaran MA tidak membahas perihal isu spesifik tertentu.

"Tadi lebih bicara tentang bagaimana penguatan, bagaimana penguatan Mahkamah Agung dan konstruksi hukum, desain pembangunan hukum, bagaimana membangun tatanan hukum dan bagaimana Mahkamah Agung bisa memenuhi tuntutan harapan masyarakat," paparnya.

Sementara itu, Sunarto yang baru saja dilantik sebagai Ketua MA pada Oktober 2024 menyampaikan bahwa maksud kunjungannya bersama jajaran pimpinan MA tersebut dalam rangka bersilaturahmi, berkolaborasi, dan bertukar pikiran dengan MPR RI sebagai sesama lembaga negara.

"Kami ingin berkolaborasi, ingin bersilaturahmi karena lembaga Mahkamah Agung, lembaga MPR, dan lembaga-lembaga negara lainnya itu dibentuk untuk mewujudkan tujuan kita bernegara, cuma tugas dan fungsinya yang berbeda," katanya.

Dia pun menekankan komitmen MA untuk terus meningkatkan kualitas hakim-hakim di tanah air dalam menjaga integritas lembaga peradilan.

"MPR belum pernah memberikan catatan kepada Mahkamah Agung, tapi Mahkamah Agung berusaha untuk selalu meningkatkan kapabilitasnya, kapasitas hakim dan agar para aparatur, baik hakim maupun aparatur yang lainnya juga selalu menjaga integritasnya. Itu tantangan kami semua karena yang diurus adalah kurang lebih 7.800 hakim yang diurus oleh Mahkamah Agung," ucap dia.

Pada kesempatan tersebut turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, yakni Eddy Soeparno, Bambang Wuryanto, Abcandra Akbar Supratman, Rusdi Kirana, dan Kahar Muzakir.

Sementara itu, Sunarto didampingi Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Suharto, Ketua Kamar Pengawasan MA Dwiarso Budi Santiarto, Ketua kamar Pidana MA Prim Haryadi, hingga Panitera MA Heru Pramono.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2024