JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta mencatat sejumlah keberhasilan dalam pelayanan kepada masyarakat selama 2024. Salah satunya melayani 16.061.994 pelaku perjalanan internasional.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta Subki Miuldi, juga menyebutkan, capaian kinerja sepanjang 2024 merupakan hasil kolaborasi Imigrasi Soekarno-Hatta dengan berbagai pihak.

?Capaian Imigrasi Soekarno-Hatta sepanjang 2024 merupakan manifestasi dari integritas pegawai kami, kolaborasi dengan mitra strategis, serta peran aktif dari masyarakat. Kami harap kolaborasi ini dapat terus terjalin dan semakin erat di tahun-tahun mendatang,? ujarnya, Selasa (24/12/2024).

Di sisi lain, kata Subki, tantangan keamanan siber di 2024 menuntut Imigrasi Soekarno-Hatta untuk beradaptasi dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian yaitu dengan inovasi teknologi informasi yang mutakhir.

?Strategi ini mendesak dilakukan guna menciptakan penegakan hukum yang cepat, transparan, dan akuntabel di tengah tingginya perlintasan internasional oleh Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA),? katanya.

Inovasi teknologi informasi yang diberlakukan selama 2024 mengantarkan Imigrasi Soekarno-Hatta pada sejumlah capaian kinerja sebagai antara lain

Penambahan 15 unit autogate baru yang tersebar di Terminal 2 dan 3, serta mendesentralisasi konter Visa on Arrival (VoA) di beberapa titik untuk mengurai antrean. Langkah tersebut sukses mempercepat proses pemeriksaan dan meningkatkan pengalaman pengguna jasa bandara.

?Hal ini membuat Imigrasi Soekarno-Hatta berhasil melayani 16.061.994 pelaku perjalanan internasional, 21,15% lebih banyak dibandingkan 2023,? katanya.

Selain itu, Imigrasi Soekarno-Hatta juga berhasil melakukan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

?Sepanjang 2024, Imigrasi Soekarno-Hatta berhasil menyelamatkan 3.543 WNI yang diduga akan bekerja secara nonprosedural di luar negeri, di mana di antaranya terindikasi akan bekerja pada sektor judi online,? katanya.

Menurut Subki, Imigrasi Soekarno-Hatta juga berhasil menerapkan Pemberlakuan Tindakan Administratif Keimigrasian kepada 251 WNA, dan Tindak Pidana Keimigrasian kepada 16 WNA. Beberapa di antaranya melibatkan penggunaan dokumen palsu oleh WNA dari Suriah, Sudan, dan China.

?Penanganan kasus tindak pidana keimigrasian ini meningkat tajam sebesar 128% dibandingkan 2023,? katanya.

Pencapaian lainnya adalah, penerbitan 75.186 paspor dan 2.542 izin tinggal. Selain itu, Imigrasi SoekarnoHatta juga melaksanakan program unggulan seperti Soetta Lestari, Soetta Apaan Tu, dan Si Peluru, serta layanan percepatan paspor darurat untuk situasi mendesak yang juga tersedia melalui Unit Layanan Percepatan Paspor (UP3).

?Termasuk pembaruan domain resmi, pemeliharaan 39 titik LAN, pengembangan 9 aplikasi lokal, dan pemasangan 52 unit CCTV baru di berbagai lokasi mendukung terciptanya layanan berbasis teknologi informasi yang lebih aman dan efisien,? katanya.

Imigrasi Soekarno-Hatta juga membantu Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pemulihan jaringan pascagangguan di Pusat Data Nasional.

?Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Imigrasi Soekarno-Hatta mencapai Rp475,43 miliar, meningkat 4,05% dari tahun sebelumnya,? ucapnya.

Kota Kediri (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kediri, Jawa Timur, mengajarkan budi daya ikan lele dengan melibatkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) sebagai bagian dari mendukung kedaulatan pangan nasional.

Kepala Lapas Kelas II a Kediri Urip Dharma Yoga mengemukakan kegiatan ini tidak hanya mendukung kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemasyarakatan dan pihak eksternal.

"Kami terus berupaya meningkatkan kerja sama dan memperbaiki fasilitas budi daya untuk hasil panen yang lebih baik di masa mendatang dan mendukung penuh upaya pemerintah dalam program ketahanan pangan," ujar Kalapas di Kediri, Selasa.

Ia menjelaskan kegiatan itu melibatkan warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan budi daya itu sekaligus termasuk pembinaan yang diajarkan agar nantinya mereka memiliki bekal setelah keluar lapas.

Dalam praktik budi daya ikan lele itu dilakukan di lahan pertanian "SAE Lakuli", yang dikelola oleh Lapas Kediri. Model kolam budi daya ikan lele menggunakan kolam buatan.

Panen raya hasil budi daya ikan lele ini menghasilkan 200 kilogram ikan yang dipanen langsung dari kolam budi daya Lapas Kediri.

Dalam kegiatan ini, Lapas Kediri mengalokasikan sebagian hasil panen untuk dijual kepada mitra kerja, sementara sisanya didistribusikan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat sekitar.

Selain itu, Lapas Kediri juga telah memberikan bantuan sosial tambahan untuk warga binaan dan keluarga warga binaan yang telah dilaksanakan sebelumnya pada Jumat, 6 Desember 2024.

Panen raya ini juga dilaksanakan serentak bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Lapas Kediri mewakili UPT Pemasyarakatan se-Jawa Timur untuk kegiatan panen raya. Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual di bawah arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto.

Awalnya, sebelum panen air dari kolam dikeluarkan hingga habis dan setelahnya warga binaan mengambil jaring yang sudah disiapkan. Kemudian, ikan lele yang siap panen dikumpulkan dan ditimbang.

Sementara itu, dalam acara yang berlangsung lewat daring, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto menekankan pentingnya menjaga kualitas hasil panen dengan tegas menyatakan.

“Tolak kalau bahan makanan tidak sesuai kualitasnya. Kedaulatan pangan adalah komitmen yang harus kita jalankan sesuai arahan pemerintah. Jika tidak dilakukan, jangan ragu untuk mencabut pegawai yang lalai," katanya berpesan dalam acara tersebut.

Sebelumnya, Lapas Kediri juga membuat pelatihan kemandirian bagi warga binaan dengan belajar bertani sebagai bekal mereka berdaya setelah keluar dari lapas ke depannya.

Budi daya pertanian dilakukan dengan penanaman bawang merah dan bibit pepaya. Kegiatan tersebut juga dilakukan di lahan pertanian "SAE Lakuli", yang dikelola oleh Lapas Kediri.

Untuk bibit pepaya jenis California dipilih karena memiliki potensi ekonomi yang tinggi serta permintaan pasar yang stabil. Selain itu, pepaya California dikenal lebih cepat berbuah dan memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap hama, sehingga cocok untuk dibudidayakan oleh warga binaan.

Di sisi lain, bawang merah juga merupakan komoditas penting yang selalu dibutuhkan oleh pasar lokal. Dengan kedua komoditas ini, diharapkan warga binaan dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi yang memberikan keuntungan jangka panjang.

..mereka (tahanan pendamping) kami tugaskan untuk mengurus. Begitu juga nanti untuk Agus, kalau ‘enggak’ bisa urus sendiri, nanti kami tugaskan tahanan pendamping untuk bantu

Mataram (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menyatakan siap memberikan fasilitas penunjang penahanan bagi penyandang tunadaksa berinisial IWAS alias Agus yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual.

"Kalau Agus sudah berada di sini (Lapas Lombok Barat), tetapi masih tetap enggak mampu mandiri dengan fasilitas penunjang yang kami sediakan, maka kami akan sesuaikan lagi dengan kebutuhan Agus," kata Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat M. Fadli di Lombok Barat, Nusa tenggara Barat, Selasa.

Adapun fasilitas penunjang yang sudah tersedia di Lapas Kelas IIA Lombok Barat untuk warga binaan berstatus penyandang tunadaksa berupa ruangan khusus dengan kelengkapan kamar mandi dan kloset duduk.

Fadli mengatakan ruangan khusus tersebut ada dua dan penggunaannya tidak hanya untuk penyandang tunadaksa, namun juga untuk warga binaan yang sudah masuk kategori lanjut usia (lansia).

"Saat ini, dua ruangan khusus itu sudah ditempati warga binaan kami yang lansia. Ada juga satu warga binaan yang kakinya kurang bisa jalan, pakai tongkat, ada di sana (ruangan khusus)," ujarnya.

Selain itu, Fadli juga menyampaikan bahwa di Lapas Kelas IIA Lombok Barat terdapat warga binaan berstatus tahanan pendamping (tamping) yang siap membantu warga binaan lansia dan penyandang disabilitas.

"Seperti ada warga binaan kami yang sakit stroke, mereka (tahanan pendamping) kami tugaskan untuk mengurus. Begitu juga nanti untuk Agus, kalau enggak bisa urus sendiri, nanti kami tugaskan tahanan pendamping untuk bantu," ucap dia.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2024

Hukum mengucapkan Selamat Natal menurut Ustaz Felix Siauw tidak jauh dengan pendapat sejumlah ulama lain: ada yang membolehkan ada yang melarang. Ustaz Felix lebih memilih tidak boleh.

Menurutnya, larangan mengucapkan selamat Natal karena dengan mengucap kalimat tersebut umat Islam dinilai telah meyakini ajaran agama lain, dan itu bukanlah salah satu bentuk toleransi yang baik.

Ustaz Felix Siauw dalam kanal Youtube @Komunitas YukNgaji menjelaskan pada dasarnya, toleransi adalah bagian yang tidak lepas dari Islam, sebab Allah sendiri langsung memberi kita panduan toleransi ini dalam Al Quran, surat Al Kafiruun.

Pada dasarnya Natal adalah hari raya umat Kristiani, di mana pada hari tersebut adalah kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al Masih. Di mana dalam ajaran Islam diyakini sebagai Nabi Isa AS .

Menurut Ustaz Felix Siauw, mengucapkan selamat Natal sama saja seperti kita meyakini jika ada tuhan selain Allah SWT. Padahal dalam Surat Al Ikhlas telah dijelaskan jika Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa.

"Pada intinya, setiap Hari Raya adalah syiar-syiar agama, nah karena itu kita sedang membantu melakukan syiar agama yang kita tidak meyakininya dan bahkan bertentangan dengan apa yang diyakini," lanjut Ustaz Felix Siauw.

Lantas bagaimana cara Islam menegakkan toleransi? Toleransi dapat diciptakan dengan caranya sendiri dan bukan dengan mengikuti keyakinan orang lain. Tapi toleransi adalah mengetahui jika kita memiliki keyakinan dan orang lain juga punya keyakinan dan kita membiarkan mereka melakukan kegiatan yang mereka yakini.

Sebagai umat Islam juga tidak boleh memaksakan keyakinan kepada orang lain, dilarang juga untuk ikut campur dan mengganggu sedikit pun umat agama lain menjalankan ibadah yang sesuai dengan keyakinannya.

"Apabila ada yang menuduh jika tidak mengucapkan selamat terhadap agama lain adalah tindakan intoleran, tentunya tuduhan itu adalah bentuk tindakan intoleran yang nyata karena memaksakan kehendak seseorang yang beriman untuk meyakini ajaran lain," ucap ustaz Felix.

Kita muslim, memegang prinsip bahwa Allah itu Tunggal, tidak diperanakkan dan tidak bergantung pada siapa pun. Maka andai ketika kita turut serta mengucapkan perayaan Batal apalagi turut serta berkontribusi di dalamnya, maka jelas sekali itu melanggar prinsip akidah kita.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan jika mengucapkan Natal menurut Ustaz Felix Siauw adalah dilarang karena tidak sesuai dengan akidah, dan mengucapkan selamat sendiri bukanlah bentuk toleransi.

Toleransi dalam Islam adalah dengan cara kita tidak mengganggu, memaki, atau ikut campur di kegiatan-kegiatan keagamaan lain.

Denpasar -

Sebanyak 311 narapidana (napi) di seluruh Bali menerima remisi Hari Raya Natal. Enam napi di antaranya langsung bebas. Sebenarnya, ada satu napi lagi yang mendapat remisi bebas, tapi masih harus menjalani hukuman tambahan sebagai pengganti atau subsidair.

"Yang remisi khusus (hari raya keagamaan) ada tujuh narapidana," Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan I Putu Murdiana dihubungi detikBali, Selasa (24/12/2024).

Dari tujuh narapidana yang dapat remisi bebas itu, empat di antaranya narapidana di Lapas Kerobokan. Ada juga narapidana dari Lapas Bangli, Lapas Karangasem, dan Lapas Gianyar. Masih-masing ada satu napi dari tiga lapas itu yang mendapat remisi bebas.

Selain tujuh napi itu, ada 304 empat napi yang mendapat remisi khusus meski tidak langsung bebas. Besaran atau durasi pengurangan hukumannya bervariasi. Mulai pengurangan hukuman selama 15 hari, sebulan, satu bulan 15 hari, dua bulan, hingga tiga bulan.

"Penyerahan remisi khusus hari Natal akan diserahkan besok pagi, 25 Desember 2024 setelah ibadah Hari Natal," kata Murdiana.

Dia mengatakan para narapidana yang beragama Kristen itu dinyatakan telah memenuhi syarat. Mencakup syarat substantif dan administratif.

Penentuan persyaratan itu juga telah menggunakan asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan kebutuhan (kriminogenik) sebagai instrumen penilaian. Artinya, sudah ada perubahan perilaku narapidana ke arah yang lebih baik melalui program pembinaan yang dijalani.

Kepala Lapas Narkotika Bangli Marulye Simbolon mengatakan ada satu narapidana yang mendapat remisi khusus alias langsung bebas yang menghabiskan sisa tiga bulan masa hukumannya. Namun, narapidana itu belum dapat segera dibebaskan.

"Karena dia masih menjalani hukuman subsidair selama empat bulan. Sehingga, harus menunggu empat bulan sebelum bebas," kata Marulye.

Selain napi itu, ada 95 dari 109 napi yang memenuhi syarat mendapat remisi Natal. Rinciannya, tiga napi mendapat remisi 15 hari. Kemudian, 81 napi mendapat remisi sebulan. Ada tujuh napi mendapat remisi sebulan 15 hari dan ada empat orang mendapat remisi selama dua bulan.

Sementara itu, di Lapas Perempuan (LPP) Kerobokan, tidak ada satu pun narapidana yang mendapat remisi Natal dan langsung bebas. Dari total 28 narapidana yang beragama Kristen dan Katolik, hanya 20 orang yang mendapat remisi pengurangan masa hukuman.

"RK II (remisi langsung bebas) tidak ada," kata Kepala LPP Kerobokan Ni Luh Putu Andiyani.

Adapun 20 napi perempuan itu pengurangan masa hukumannya bervariasi. Lima napi mendapat remisi 15 hari. Sementara, 11 napi mendapat remisi sebulan dan empat orang mendapat remisi sebulan 15 hari.

"Sisanya, tidak memenuhi syarat, rekomendasi susulan, dan berstatus tahanan," tandas Andiyani.

(hsa/hsa)

JAKARTA - Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila (Fikom UP) meresmikan pembukaan Program Studi Magister Media dan Komunikasi dengan Konsentrasi Komunikasi krisis pada Selasa, (24/12/2024). Peluncuran ini sebagai jawaban atas adanya kebutuhan profesional akan kompetensi khusus dalam mengelola komunikasi krisis di tengah situasi dan dinamika di era digital yang terus berkembang.

Program studi ini didirikan setelah melalui kajian dan refleksi panjang terhadap adanya kebutuhan komunikasi yang dihadapi oleh organisasi, pemerintah, dan masyarakat dalam berbagai situasi krisis.

Dalam pembukaan Prodi S2 Magister Media dan komunikasi yang dilakukan oleh Rektor Universitas Pancasila, Prof. Marsudi Kisworo, IPU, dilakukan pula Seminar yang mengangkat tema ?Crisis Communication in The Post-Truth Era?.

Sejumlah narasumber dihadirkan, di antaranya Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Ubaidillah. Seminar ini membahas isu terkini dalam komunikasi krisis, yaitu fenomena post-truth, sebuah kondisi di mana perasaan dan keyakinan pribadi seringkali lebih dipentingkan daripada fakta objektif.

Dalam era post-truth, krisis komunikasi tidak hanya disebabkan oleh kesalahan informasi, tetapi juga oleh disinformasi dan hoaks yang sengaja disebarkan untuk memanipulasi opini publik.

Dalam situasi bencana atau krisis sosial, penyebaran berita palsu menjadi ancaman serius. Informasi yang tidak benar dapat memicu kepanikan, kesalahpahaman, dan memperlambat upaya penanggulangan bencana.

Oleh karena itu, agar dapat merespons krisis komunikasi digital dengan lebih baik, organisasi, pemerintah, dan masyarakat perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi serta mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk menangkal disinformasi dan menyebarkan informasi yang akurat.

Prof. Marsudi dalam sambutannya mengatakan komunikasi krisis sangat penting dan relevan di tengah situasi post-truth saat ini. Krisis memerlukan penanganan komunikasi baik sebelum, sesaat dan sesudah krisis.

"Komunikasi tidak hanya meliputi sender, receiver, media, message, namun ada satu aspek yang sering dilupakan orang yaitu presence atau kehadiran, sehingga sering mengakibatkan salah paham. Dan di era saat ini selain quote (kata-kata yang diucapkan), voice (suara), kehadiran tatap muka, atau tatap mata sebagai bentuk visual harus menjadi satu kesatuan, "katanya.

Sementara itu Dekan Fikom UP Anna Agustina menilai bahwa krisis yang kita hadapi saat ini tidak lagi hanya berasal dari bencana alam. Platform digital juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya krisis.

"Oleh karenanya lulusan Prodi Magister ini ke depan diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis yang kuat, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam menghadapi krisis di dunia nyata, " ucapnya

Terkait adanya Prodi Media dan Komunikasi ini, Kepala Prodi Magister Media dan Komunikasi Fikom UP Sudarto mengatakan bahwa prodi ini dirancang untuk melahirkan lulusan yang dapat mengelola komunikasi krisis.

"Komunikasi krisis yang dimaksud adalah mampu mengelola tiga fase krisis yakni pra-krisis yang meliputi mitigasi dan perencanaan krisis, fase krisis yang mencakup komunikasi krisis di tengah situasi darurat, dan pasca-krisis yang meliputi evaluasi dan perbaikan sistem komunikasi di masa depan, " ucapnya.

Dengan pemahaman yang komprehensif di ketiga tahapan tersebut, ungkap Sir Anto biasa disebut, lulusan diharapkan tidak hanya mampu mengelola komunikasi selama krisis terjadi, tetapi juga mampu membantu organisasi untuk memitigasi risiko dan mengurangi potensi kerusakan di masa depan.

Ia juga menilai kompetensi komunikasi krisis sangat penting dalam menangani krisis. Sebab jika komunikasi tidak selesai maka krisis akan membesar. "Krisis berhubungan dengan opini publik saat ini. Dan persepsi publik cepat terbentuk dan bahkan bisa membakar emosi. Jadi penanganan krisis dari sisi komunikasi sangat diperlukan, " katanya.

KARAWANG, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menolak permohonan paspor 111 orang yang terindikasi akan menjadi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) secara non prosedural atau ilegal di berbagai negara.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Petrus Teguh Aprianto menjelaskan, terdapat berbagai modus yang digunakan CPMI ilegal untuk mendapatkan paspor.

Modus tersebut antara lain mencakup alasan wisata, mengunjungi keluarga, umrah, hingga persiapan untuk bepergian ke luar negeri.

"Saat wawancara, petugas mencurigai paspor tersebut akan digunakan untuk bekerja secara ilegal," ujar Petrus di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang pada Selasa (24/12/2024).

Untuk mengantisipasi praktik ini, Petrus menyatakan, Kantor Imigrasi Karawang telah membentuk sejumlah desa binaan, terutama di wilayah rawan PMI ilegal.

Dengan membangun sinergisitas bersama perangkat desa, Imigrasi Karawang memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kita tempatkan petugas untuk narahubung. Mereka juga di sana memberikan pemahaman dan informasi. Kita buka media komunikasi sehingga ketika ketahuan ada yang akan berangkat secara ilegal, kita tolak paspornya," tambah Petrus.

Sepanjang tahun 2024, jumlah pemohon paspor di Kabupaten Karawang mencapai 54.303 orang, yang melebihi target sebanyak 50.400 orang, dengan persentase pencapaian mencapai 107,74 persen.

Jakarta -

DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengapresiasi langkah KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka di kasus dugaan suap yang sama dengan buron Harun Masiku. IMM mengatakan langkah hukum tersebut menjadi tanda bahwa penegakan hukum tidak tebang pilih.

"Tentunya kami mengapresiasi kinerja KPK, dan ditetapkannya Hasto sebagai tersangka setidaknya bisa membuka mata publik, bahwa penegakan hukum itu tidak ada tebang pilih," kata Ketum DPP IMM Riyan Betra Delza kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

Riyan berharap penetapan Hasto menjadi tersangka menjadi langkah untuk menuntaskan kasus Harun Masiku. Sebab, kata dia, selama ini kasus tersebut tak jelas kelanjutannya.

"Semoga peristiwa ini menjadi harapan baru terkait penuntasan kasus Harun Masiku yang sudah lama menunggu kejelasan," ujar Riyan.

Hasto diketahui ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan caleg PDIP Harun Masiku yang sudah menjadi tersangka lebih dulu sejak 2020. KPK menduga Hasto bersama Harun Masiku memberi suap ke Wahyu Setiawan yang saat suap terjadi menjabat Komisioner KPU RI.

Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Tipikor. Suap dari Harun Masiku itu diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI lewat proses pergantian antarwaktu (PAW). Sejauh ini, ada tiga orang yang telah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus suap dari Harun Masiku.

Mereka yang telah divonis ialah Wahyu yang dihukum 7 tahun penjara, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio yang dihukum 4 tahun penjara, dan seorang swasta bernama Saeful yang dihukum 1 tahun 8 bulan penjara.

KPK sendiri belum memberi penjelasan detail soal konstruksi perkara dan peranan Hasto dalam kasus ini. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, hanya menyatakan bahwa hal itu akan disampaikan ke publik.

"Akan disampaikan," ujar Tessa saat ditanya mengenai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

(knv/hri)

Jambi (ANTARA) -

OKI -

Anggota Komisi I DPRD Sumatera Selatan, Chairul S Matdiah menyoroti kasus tahanan yang kabur dari Lapas Kelas IIB Kayu Agung, Ogan Komering Ilir (OKI). Ada beberapa kemungkinan para tahanan tersebut bisa kabur. Di antaranya indikasi keterlibatan orang dalam dan kelengahan petugas jaga.

"Kalau bisa kabur begitu, bisa-bisa dia kerja sama dengan orang dalam. Itu dugaan yang pertama," ujar Chairul saat dikonfirmasi, Selasa (24/12/2024).

Selain kerja sama dengan pihak lapas, kata Chairul, dugaan berikutnya adalah adanya perencanaan matang dari para tahanan yang kabur.

Kader Partai Demokrat ini menyebut, aksi tahanan kabur itu sudah direncanakan tapi tak terdeteksi oleh petugas.

"Kedua, sudah direncanakan sejak awal, sudah lama dia merencanakan untuk kabur tapi tak diketahui petugas. Ketiga adalah kelengahan dari petugas yang menjaga lapas," katanya.

Menurutnya, beberapa hal itu harus menjadi perhatian pihak terkait. Dia juga meminta polisi mengejar dua pelaku lagi yang masih belum ditangkap.

Chairul berharap kejadian tahanan kabur seperti ini tidak terus terjadi di Sumsel.

"Harus dicari, kemudian ditindak. Harus cepat," tambahnya.

Chairul menyebut Komisi I DPRD Sumsel akan mempelajari kasus ini secara mendetail. Pihaknya juga berencana memanggil pihak terkait untuk mengetahui detail kejadian dan kondisi di lapas tersebut. Termasuk sejumlah lapas-lapas lainnya.

"Kita akan lihat dulu kasusnya, begitu tahu akan kita panggil, bisa juga Kemenkumham. Bila perlu kita akan lihat dan kunjungan ke lapas di OKI. Termasuk juga lapas-lapas lainnya agar tahu kondisinya seperti apa," jelasnya.

(dai/dai)

Palembang -

KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap bersama Harun Masiku kepada Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan. PDIP menuding penetapan tersangka Hasto kental muatan politisasi hukum.

Berdasarkan informasi sumber detikcom, penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto itu tertera dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari KPK. Dalam SPDP itu, tertulis surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka Hasto bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Hasto dijerat sebagai tersangka bersama mantan Caleg PDIP Harun Masiku yang sudah menjadi tersangka lebih dulu sejak 2020. KPK menduga Hasto bersama Harun Masiku memberi suap ke Wahyu Setiawan yang saat suap terjadi menjabat Komisioner KPU RI.

Hasto dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Tipikor. Suap dari Harun Masiku itu diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi Anggota DPR RI lewat proses pergantian antarwaktu (PAW).

Sejauh ini, tiga orang telah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus suap dari Harun Masiku, yaitu Wahyu yang dihukum 7 tahun penjara, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio yang dihukum 4 tahun penjara, dan seorang swasta bernama Saeful yang dihukum 1 tahun 8 bulan penjara.

KPK dalam waktu dekat akan menjelaskan secara detail mengenai penetapan tersangka Hasto. Hal itu akan disampaikan lewat konferensi pers resmi.

"Akan disampaikan," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat ditanya mengenai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, Selasa (24/12/2024).

PDIP Tuding Politisasi Hukum

Juru Bicara PDIP Chico Hakim menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP lewat penetapan tersangka Hasto.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico.

Chico mengungkit ancaman sprindik yang disebutnya ditujukan kepada beberapa ketua umum partai lain. Dia menyebut memang kerap ada upaya politisasi hukum.

"Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata politisasi hukum," ucapnya.

"Sampai detik ini belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya Pak Sekjen," ujarnya.

(mud/mud)

Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Sebanyak tujuh warga binaan pemasyarakatan (WBP) beragama Nasrani di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung, Jawa Timur memperoleh remisi atau pengurangan hukuman, khusus Hari Raya Natal 2024.

Kalapas Kelas IIB Tulungagung Raden Budiman Kusumah Patriatna, di Jawa Timur, Senin menjelaskan bahwa dari total 12 WBP Nasrani, hanya tujuh orang yang memenuhi syarat menerima remisi.

"Kasus mereka meliputi narkotika, perlindungan anak, dan pidana umum. Namun, tidak ada WBP yang langsung bebas dalam remisi kali ini," ujar Budiman.

Remisi berupa pengurangan masa tahanan selama satu bulan diberikan kepada WBP yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan substansi.

Selain pemberian remisi, Lapas memperketat pengamanan selama periode Natal dan Tahun Baru.

Jumlah petugas penjagaan ditingkatkan dari tujuh menjadi 15 orang.

Pengamanan ini juga melibatkan kerja sama dengan Polsek dan Koramil Kedungwaru untuk mencegah penyelundupan barang terlarang.

"Sepanjang 2023, kami berhasil menggagalkan empat upaya penyelundupan barang terlarang. Sementara itu, pada November dan Desember 2024, terdapat dua kasus serupa yang juga berhasil kami cegah," ungkapnya.

Untuk mendukung perayaan Natal, pihak lapas menetapkan hari libur kunjungan bagi keluarga WBP pada 25-26 Desember 2024.

Sebagai gantinya, WBP Nasrani akan difasilitasi mengikuti ibadah melalui fasilitas Zoom keagamaan pada 30 Desember 2024.

"Fokus utama kami adalah memastikan pengamanan sekaligus mendukung pelaksanaan ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru," ujar Budiman.