Tangerang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mengungkapkan bahwa warga negara asing (WNA) asal China terbanyak ditolak masuk Indonesia selama periode tahun 2024.

Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soetta, Bismo Surono mengungkapkan, bahwa berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 108 kasus yang menyangkut warga China ditolak oleh petugas Keimigrasian Bandara Soetta.

"Warga negara China menjadi warga negara yang paling banyak ditolak masuk dengan kasus sebanyak 108," ucapnya dalam pemaparan refleksi akhir tahun di Tangerang, Selasa.

Ia mengungkapkan, dari 108 kasus penolakan terhadap warga negara asing asal China ini dilakukan berdasarkan pelanggaran yang ditemukan di lapangan seperti keamanan dan keimigrasian.

"Yang lebih banyak terjadi adanya keamanan dan ketertiban yang dilakukan pada saat di masuk ke Indonesia. Banyak juga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penumpang warga negara China karena terlalu banyak minum alkohol, dan itu menjadi suatu dasar untuk kita bisa melakukan penolakan," terangnya.

Selain melakukan penolakan kepada warga China, Imigrasi Bandara Soetta sudah melakukan penolakan sebanyak 718 WNA. Hal ini diketahui berdasarkan catatan sepanjang periode 1 Januari-15 Desember 2024.

"Adapun yang kita lakukan penolakan masuk, yaitu alasan keimigrasian yang mana tidak memiliki maksud dan tujuan yang jelas, selebihnya warga negara asing, yang memang kurang dari 6 bulan dan juga tidak memiliki Visa," ungkapnya.

Sementara itu, untuk data perlintasan WNA masuk Indonesia pada tahun ini terdapat 2.730.724 orang. Jumlah tersebut, menjadi angka terbanyak dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 2.160.404 WNA.

"Sedangkan untuk WNA yang keluar dari Indonesia melalui Bandara Soetta mencapai 2.093.797, sedangkan tahun 2023 ada 2.668.615 orang," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri bakal memberikan pendampingan kepada para mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI).

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menyebut pembinaan dan pendampingan itu akan dilakukan usai para anggota tersebut mendeklarasikan pembubaran JI dan menyatakan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami dengan Densus 88 akan membuat semacam peta jalan (atau) road map untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada mantan-mantan eks JI," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (23/12).

Eddy mengatakan pendampingan dan pembinaan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara sekaligus untuk memastikan mereka untuk tidak kembali bergabung ke jaringan teroris lainnya.

Ia menjelaskan kewajiban itu juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam ketentuan itu, kata dia, pembinaan yang diberikan meliputi wawasan kebangsaan, keagamaan hingga kewirausahaan.

"Kami akan memberikan suatu arahan pelatihan, pendampingan terhadap kegiatan seperti wawasan kebangsaan, kewirausahaan, dan hal-hal yang lain," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengklaim hal tersebut juga sejalan dengan program Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Serta dalam rangka memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Sebelumnya Jemaah Islamiyah (JI) telah mengumumkan pembubarannya pada tanggal 30 Juni 2024. Deklarasi ini dilakukan oleh 16 tokoh senior JI di Bogor, Jawa Barat, dengan komitmen untuk meninggalkan kekerasan dan ekstremisme serta mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Para mantan anggota JI sepakat untuk mengembangkan ajaran Islam yang damai dan toleran sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlussunah wal Jamaah. Lebih dari 100 anggota JI, termasuk tokoh senior dan pimpinan pesantren, menghadiri deklarasi ini.

Deklarasi puncak pembubaran Jemaah Islamiyah berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu (21/12). Acara itudihadiri ribuan mantan anggota JI dari wilayah Surakarta, Kedu, dan Semarang.

Sebanyak 1.400 perwakilan eks anggota JI menyatakan siap kembali ke pangkuan NKRI, mematuhi hukum yang berlaku, serta berkomitmen untuk menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem.

JAKARTA, KOMPAS.com – Posisi Indonesia dalam Indeks Terorisme Global (Global Terrorism Index/GTI) 2024 mengalami perbaikan signifikan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyatakan Indonesia kini berada dalam kategori negara low impacted, dari sebelumnya dalam kategori medium impacted.

"Kita juga bersyukur ya bahwa di dalam laporan Global Terrorism Index Tahun 2024, Indonesia mengalami perbaikan situasi keamanan yang ditandai dengan turunnya peringkat, dari 24 ke 31," kata Eddy dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Eddy mengatakan, peningkatan indeksi itu menandakan kondisi keamanan semakin membaik. Dia menegaskan pencapaian ini hasil kolaborasi efektif antara BNPT, kementerian/lembaga, serta aparat penegak hukum.

"Ini menunjukkan bahwa Indonesia masuk pada kategori low impact by terrorism. Nah ini yang pencapaian-pencapaian ini adalah berkat daripada kolaboratif, kebersamaan kita, BNPT beserta kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan tadi pencegahan mitigasi," ujar Eddy.

Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menambahkan angka kematian akibat terorisme juga turun signifikan. Ia menyebut tidak ada kematian akibat terorisme pada 2023, dengan penurunan mencapai 22 persen.

"Satu yang menjadi catatan khusus bagi Indonesia adalah berkurangnya angka kematian akibat terorisme di angka minus 22 persen, berarti tidak ada angka kematian akibat terorisme di Indonesia pada tahun 2023," kata Andhika.

Selain GTI, Eddy mengungkapkan Global Peace Index 2024 mencatat kenaikan peringkat Indonesia hingga lima posisi. Hal ini menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan kondisi damai (high peace).

JAKARTA, KOMPAS.com – Membaiknya peringkat Indonesia dalam Indeks Terorisme Global 2024 diharap berdampak positif kepada bidang ekonomi.

Kepala Badan Nasionalisme Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan, perbaikan peringkat Indonesia dalam Indeks Terorisme dan Indeks Perdamaian Global bisa berdampak positif bagi perkembangan ekonomi negara.

Sebab menurut Eddy, jika iklim keamanan serta iklim ekonomi Indonesia stabil maka memungkinkan terbukanya peluang pertumbuhan.

"Pencapaian-pencapaian ini diharapkan juga akan mempengaruhi iklim ekonomi dan iklim keamanan karena dasarnya adalah keamanan," kata Eddy dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

"Kalau keamanan ini, InsyaAllah, kalau stabil, bisa dikendalikan, ini akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi di Indonesia," sambung Eddy.

Dalam Indeks Terorisme Global 2024, posisi Indonesia naik dari peringkat 24 menjadi 31. Hal itu menunjukkan peningkatan situasi keamanan.

Eddy menyampaikan dampak dari kenaikan peringkat itu adalah Indonesia kini berada dalam kategori negara minim dari dampak terorisme (low impact by terrorism).

Perubahan ini, menurut Eddy, tidak lepas dari sinergi antara BNPT, kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum.

Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menyebut angka kematian akibat terorisme di Indonesia turun drastis. Pada 2023, tidak tercatat satu pun kematian akibat aksi terorisme, dengan penurunan mencapai 22 persen.

Selain itu, Indeks Perdamaian Global 2024 mencatat Indonesia naik lima peringkat. Kenaikan ini menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan kondisi damai (high peace).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen memperlancar proses pembebasan bersyarat (PB) bagi narapidana kasus terorisme, khususnya eks anggota Jemaah Islamiyah (JI).

Hal ini disampaikan menyusul deklarasi pembubaran organisasi teror tersebut di Solo pada Sabtu (21/12/2024).

Deklarasi itu dihadiri langsung oleh 1.400 eks anggota JI secara luring, dan 7.000 lainnya secara daring.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono menegaskan kesiapan mempercepat proses ini dalam dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

"Kami akan memperlancar proses PB (kepada napiter eks-JI)," kata Eddy seperti dikutip dari Antara.

Prosedur pengurangan masa hukuman narapidana terorisme telah diatur dengan regulasi khusus. Syarat utama mencakup kesediaan meninggalkan ideologi radikal, melepaskan diri dari kelompok lama, serta mengikrarkan kesetiaan pada NKRI.

BNPT berencana berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Densus 88, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta otoritas intelijen.

"Kami akan memberikan arahan, pelatihan, dan pendampingan seperti wawasan kebangsaan, kewirausahaan, dan lainnya sehingga teman-teman dari eks Jemaah Islamiyah ini bisa hidup rukun dan harmoni di tengah masyarakat yang majemuk," papar Eddy.

Langkah ini diharapkan membantu para eks anggota JI berintegrasi kembali dengan masyarakat secara damai dan produktif.

Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyorot sejumlah bentuk pendisiplinan siswa yang dilakukan guru. Menurutnya harus dilakukan pemilahan apabila terjadi kasus kekerasan di sekolah, sehingga tak semua perlu diselesaikan lewat jalur hukum.

"Ketika ada masalah-masalah menyangkut misalnya pendisiplinan atau kekerasan di sekolah itu janganlah semuanya diselesaikan secara hukum," ujar Mu'ti dalam program Kontroversi di Metro TV, dikutip Selasa 24 Desember 2024.

Ia menegaskan tetap ada batas dalam melihat tindakan pendisipilnan. Namun ada bentuk kekerasan yang memang tidak dapat ditoleransi.
"(Tidak bisa ditoleransi) bullying gitu ya, memang sangat fatal. Mohon maaf misalnya guru yang melakukan pelecehan seksual memang sangat fatal ya enggak bisa ditoleransi," ungkapnya.

Pun, kata dia, perlu ada pemahaman bersama antara orang tua dan guru terkait pendisiplinan anak di sekolah. Orang tua pun diharapkan percaya kepada para guru.

"Tetapi jangan dikit-dikit karena guru nyubit terus orang tuanya enggak terima, saya di rumah boro-boro nyubit, melotot aja enggak pernah. Ya, jangan dibawa begitu kan jadi orang tua juga harus percaya dong sama gurunya gitu. Dan guru juga jangan senang nyubit-nyubit juga kan bisa dengan cara lain," jelasnya.

Baca juga: Meski Tak Ada Upacara Siswa Bakal Nyanyi Indonesia Raya Sebelum Masuk Kelas

Karena itu, ia menambahkan materi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Di antaranya materi bimbingan konseling yang dinilai sangat dibutuhkan para guru selain ilmu mengajar lainnya.

"Karena guru harus punya kemampuan konseling cara mendisiplinkan anak," lanjutnya.

Anak pun, kata dia, perlu ditanamkan akhlak mulia hingga moral. Pemahaman itu kata dia akan membentuk budi pekerti para siswa.

"Sehingga siswa tidak hanya menguasai ilmu, tapi dia menginternalisasi niali itu dalam dirinya, menerapkannya dalam kehidupannya," pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Palembang -

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Selatan memberikan remisi khusus dan pengurangan masa pidana khusus Natal 2024 kepada 73 narapidana atau warga binaan. Penerima potongan hukuman paling banyak adalah narapidana kasus umum mencapai 39 orang dan narapidana narkotika 34 orang.

"Berdasarkan usulan UPT Pemasyarakatan Kanwil Sumsel dan SK Remisi Dirjen Pemasyarakatan jumlah keseluruhan penerima remisi khusus Hari Raya Natal tahun 2024 di Sumsel sebanyak 73 orang. Jumlah penerima remisi khusus berdasarkan tindak pidana narkotika sebanyak 34 orang," ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Sumsel, Mulyadi dalam keterangan resmi, Selasa (24/12/2024).

Dia menyebut, 52 narapidana menjadi penerima remisi khusus Natal 1 bulan atau menjadi yang terbanyak. Berikutnya, 11 narapidana menerima potongan hukuman 15 hari dan 9 orang menerima 1 bulan 15 hari.

"Satu lagi menerima remisi khusus II selama 1 bulan dan langsung bebas karena masa pidananya langsung habis setelah dikurangi remisi. Penerimanya dari Lapas Kelas IIB Kayuagung," ungkapnya.

Mulyadi menyebut penerima remisi khusus paling banyak dari Rutan Kelas I Palembang sebanyak 1 orang, Lapas Kelas I Palembang 10 orang, Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin 10 orang, dan Lapas Kelas II A Lubuklinggau 6 orang.

Kemudian masing-masing 5 orang di Lapas II B Sekayu dan Lapas Kelas II B Martapura. Masing-masing 4 orang di Lapas Perempuan Kelas II A Palembang, Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti.

Masing-masing 3 orang di Lapas Kelas II A Lahat, Lapas Kelas II A Banyuasin, dan Lapas Kelas II B Kayuagung. Masing-masing 2 orang di Lapas Kelas II A Tanjung Raja, Lapas Kelas III Sarolangun Rawas, dan Rutan Kelas II B Prabumulih. Kemudian masing-masing 1 orang dari Lapas Kelas II B Muara Enim dan Rutan Kelas II Baturaja.

Diketahui, jumlah penghuni lapas dan rutan se-Sumsel per 23 Desember 2024 sebanyak 15.698 orang. Rinciannya, 13.292 narapidana dan 2.406 tahanan. Jumlah itu over kapasitas dari jumlah hunian lapas/rutan yang ada di Sumsel sebanyak 7.088 orang.

(dai/dai)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra akan mendata narapidana mantan anggota organisasi Jamaah Islamiyah yang bisa mendapatkan bebas bersyarat.

Yusril mengatakan, pendataan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kementerian Hukum dan Kementerian HAM.

"Terhadap para aktivis JI yang kini sedang menjalani pidana, Kemenko Kumham Imigrasi segera berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, dan Kementerian HAM untuk mendata semua napi tersebut," kata Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Yusril menjelaskan, pendataan dilakukan untuk mengetahui berapa banyak narapidana anggota Jamaah Islamiyah yang sudah harus mendapat pembebasan bersyarat, dan mana yang harus didorong untuk segera mengajukan amnesti dan abolisi kepada presiden.

"Keseluruhan mereka ini, baik yang sudah dipidana maupun yang sedang dalam proses, juga akan kami diskusikan untuk kemungkinan mendapatkan amnesti dan abolisi dari Presiden," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, Presiden Prabowo sejak awal memiliki niat untuk membangun rekonsiliasi dan merajut kembali tali persaudaraan kebangsaan.

"Terhadap narapidana, lebih-lebih anak-anak dan usia produktif, beliau menunjukkan sikap belas kasih dan ingin memberikan amnesti kepada mereka. Terhadap napi berkebangsaan asing, beliau setuju untuk secara selektif dipindahkan ke negaranya," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengupayakan pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana terorisme (napiter) yang terafiliasi dengan jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI).

Hal ini disampaikannya setelah acara puncak Deklarasi dan Sosialisasi Pembubaran Organisasi JI dan Ikrar Kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Kota Solo, Sabtu (21/12/2024).

"Tentunya kita akan terus melakukan pembebasan bersyarat. Kami akan lakukan koordinasi ke Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Menteri Hukum," kata Komjen Pol Eddy Hartono.

Dia menekankan, pembebasan bersyarat ini akan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Akan terus sesuai syarat, apa yang menjadi keuntungan. Akan ada percepatan ke depannya, proses untuk kembali ke NKRI bagi mantan Jamaah Islamiyah yang di dalam (lapas) maupun di luar untuk bersatu berkontribusi bagi generasi bangsa," jelasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyatakan, bubarnya JI sebagai momentum untuk memperkuat bangsa lebih baik.

"Bersama-sama saling menjaga dan bergabung untuk memperkuat dalam prosesnya kita bersama-sama saling meningkatkan dan mendampingi dengan stakeholder terkait," kata Listyo Sigit.

Bukti pembubaran organisasi terlarang ini, antara lain dengan membuka akses 92 pondok pesantren yang sebelumnya terafiliasi dengan JI untuk dievaluasi Kementerian Agama.

Lalu, menyerahkan berbagai alat dan senjata, termasuk senjata api, puluhan kilogram bahan peledak, dan berbagai logistik lainnya.

Kemudian, berpartisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan servis AC dan pembentukan kelompok tani di Subang, Jawa Barat, bekerja sama dengan berbagai kementerian dan sektor swasta.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara bisa melalui denda damai.

Menurutnya, kewenangan denda damai dimiliki oleh Kejaksaan Agung lantaran Undang-undang tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut.

"Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan (memberi pengampunan kepada koruptor) karena Undang-undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu," kata Supratman dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12).

Supratman menjelaskan yang dimaksud dengan denda damai adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung.

Denda damai dapat digunakan untuk menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) huruf K UU Kejaksaan. Dalam aturan tersebut Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang "menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang undangan."

Supratman mengatakan implementasi denda damai masih menunggu peraturan turunan dari Undang-undang tentang Kejaksaan. Pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa peraturan turunannya dalam bentuk peraturan Jaksa Agung.

"Peraturan turunannya yang belum. Kami sepakat antara pemerintah dan DPR, itu cukup peraturan Jaksa Agung," katanya.

Menurut Supratman, sekalipun peraturan perundang-undangan memungkinkan pengampunan bagi koruptor, namun Presiden bersikap sangat selektif dan berupaya memberikan hukuman yang maksimal.

Ia mengatakan dalam menangani kasus korupsi, pemerintah menaruh perhatian kepada aspek pemulihan aset.

Menurutnya, penanganan koruptor tidak hanya sekadar pemberian hukuman, tetapi juga mengupayakan agar pemulihan aset bisa berjalan.

"Yang paling penting, bagi pemerintah dan rakyat Indonesia, adalah bagaimana asset recovery (pemulihan aset) itu bisa berjalan. Kemudian kalau asset recovery-nya bisa baik, pengembalian kerugian negara itu bisa maksimal, dibandingkan dari sekadar menghukum," ujarnya.

Ia kembali menegaskan pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana adalah hak konstitusional Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, hal itu tidak berarti Presiden akan membiarkan pelaku tindak pidana korupsi bisa terbebas.

"Kita akan tunggu arahan Bapak Presiden nanti selanjutnya. Kita belum mendapat arahan nih, nanti implementasinya seperti apa," katanya.

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian HAM (Kemenkum) Sumatera Utara (Sumut) mengatakan sebanyak 4.248 narapidana menerima remisi khusus perayaan Natal 2024.

"Dari 4.248 narapidana terdiri atas kriminal umum 3.165 orang, PP 28 Tahun 2006 178 orang, PP 99 Tahun 2012 905 orang," ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut Rudy Fernando Sianturi di Medan, Selasa.

Rudy merinci jumlah narapidana yang mendapatkan remisi khusus Natal berdasarkan RK I atau remisi khusus sebagian sebanyak 3.119 orang dan RK II atau remisi khusus seluruhnya 46 orang.

Untuk RK II menurut rincian besaran remisi 15 hari sebanyak sembilan orang, remisi 1 bulan sebanyak 32 orang, remisi 1 bulan 15 hari sebanyak empat orang, 1 bulan sebanyak satu orang.

Rudy mengatakan jumlah narapidana terkait peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2006 yang memperoleh remisi khusus Natal 2024 sebanyak 144 orang terdiri dari narapidana narkotika 34 orang dan narapidana korupsi 144 orang.

Selain itu, jumlah narapidana peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2012 yang memperoleh remisi khusus Natal 2024 sebanyak 905 orang terdiri dari 882 narapidana narkotika dan 23 narapidana korupsi.

"Untuk jumlah anak binaan yang mendapatkan pengurangan masa pidana khusus Natal sebanyak 14 orang yang merupakan kriminal umum," kata Rudy.

Ia menambahkan saat ini jumlah narapidana dewasa penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara se Sumut terhitung 23 Desember 2024 sebanyak 23.273 orang. Dengan rincian narapidana pria 22.371 orang dan 902 narapidana perempuan.

Sedangkan jumlah penghuni anak di lapas dan rutan sebanyak 173 orang, terdiri dari anak laki-laki 171 orang dan anak perempuan dua orang.

Syarat yang mendapatkan remisi bagi warga binaan memiliki kelakuan baik, mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan menurunnya tingkat resiko selama mendapatkan masa hukuman di tahanan.

"Selain itu, mengikuti program pembinaan dan menurunnya tingkat risiko sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan," ucap Rudy.

Penghargaan solidaritas Justin Baldoni terkait advokasi atas nama wanita dan anak-anak perempuan dicabut buntut tudingan Blake Lively mengenai pelecehan seksual saat proses produksi It Ends With Us.

Baldoni menerima Penghargaan Voices of Solidarity dari badan amal Vital Voices pada 9 Desember 2024, yang menghormati "pria luar biasa yang telah menunjukkan keberanian dan kasih sayang dalam mengadvokasi atas nama perempuan dan anak perempuan."

Namun, seperti diberitakan Deadline pada Senin (23/12), penghargaan itu kini "dibatalkan" menyusul gugatan hukum Blake Lively pada 20 Desember terkait dugaan pelecehan seksual.

"Kami mengetahui melalui laporan berita tentang gugatan hukum yang diajukan oleh Blake Lively terhadap Tn. Baldoni, humasnya, dan orang lain yang mengganggu dan menuduh adanya perilaku yang menjijikkan," kata Vital Voices.

"Komunikasi antara Tn. Baldoni dan humasnya yang termasuk dalam gugatan hukum tersebut - dan upaya humas yang mereka tunjukkan -, dengan sendirinya, bertentangan dengan nilai-nilai Vital Voices dan semangat Penghargaan tersebut."

"Kami telah memberi tahu Tn. Baldoni bahwa kami telah membatalkan penghargaan ini," bunyi pernyataan resmi mereka.

Blake Lively menuduh aktor sekaligus sutradara berusia 40 tahun itu melakukan pelecehan seksual, lingkungan kerja yang tidak bersahabat, dan memulai "rencana bertingkat" untuk merusak reputasinya dengan klaim kampanye medsos.

Baldoni disebutkan dalam pengaduan Lively bersama anggota timnya, termasuk humasnya, dan Wayfarer Studios - sebuah perusahaan produksi independen yang ia dirikan.

Bryan Freedman, pengacara yang mewakili Baldoni dan terdakwa lainnya, mengatakan klaim tersebut "sepenuhnya salah, keterlaluan, dan sengaja dibuat cabul."

Ia seraya menambahkan bahwa studio "membuat keputusan untuk secara proaktif mempekerjakan seorang manajer krisis sebelum kampanye pemasaran film tersebut."

"Tidak ada tindakan proaktif yang diambil dengan media atau lainnya; hanya perencanaan skenario internal dan korespondensi pribadi untuk menyusun strategi, yang merupakan prosedur operasi standar dengan profesional hubungan masyarakat," kata Freedman.

Seluruh pernyataan tersebut disampaikan setelah Sony Pictures, yang merilis film It Ends With Us, menyuarakan dukungan untuk Blake Lively.

"Kami sebelumnya telah menyatakan dukungan kami untuk Blake sehubungan dengan karyanya di dan untuk film tersebut," kata juru bicara Sony Pictures. "Kami sepenuhnya dan dengan tegas menegaskan kembali dukungan itu hari ini.

"Lebih jauh, kami mengutuk keras setiap serangan terhadap reputasinya. Setiap serangan semacam itu tidak memiliki tempat dalam bisnis kami atau dalam masyarakat sipil."

Selain pembatalan penghargaan, Justin Baldoni sejak 21 Desember juga sudah didepak agensi buntut laporan Blake Lively.

Sukabumi -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto, memimpin kegiatan panen raya di Lapas Kelas IIA Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan itu sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Agus menyatakan, panen raya ini merupakan langkah nyata untuk berkontribusi terhadap ketahanan pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup bakti sosial bagi warga binaan, tahanan, dan masyarakat sekitar Lapas.

"Hari ini kita melaksanakan panen raya, dalam rangka membangun ketahanan pangan di lingkungan Lapas, sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden. Paling tidak, ini berkontribusi untuk lingkungan Lapas masing-masing. Kami juga mengadakan bakti sosial untuk warga binaan, tahanan, dan masyarakat sekitar Lapas agar terjalin komunikasi yang baik," ujar Agus kepada awak media, Selasa (24/12/2024).

Ia menekankan pentingnya sinergi antara Lapas dan masyarakat setempat, khususnya dalam mendukung kesejahteraan bersama. "Selama ini hubungan dengan masyarakat sekitar Lapas belum terbangun dengan baik. Harapannya, dengan berbagai upaya dan kerja sama, kegiatan ini tidak hanya berhenti sekali, tetapi terus berlanjut ke depan," tambahnya.

Plt Dirjen Permasyarakatan Y. Ambeg Paramarta menambahkan, program akselerasi termasuk kegiatan pembinaan kemandirian dan pembimbingan ini secara khusus mendorong WBP untuk lebih profuktif dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan pemberian upah atau premi bagi WBP.

"Kegiatan panen raya perkebunan singkong seluas 3,8 hektare yang dikelola oleh WBP Lapas Kelas IIA Warkir, bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan mitra menjadi bukti keberhasilan pembinaan kemandirian WBP pada lapas Warungkiara," kata Ambeg.

Panen raya ini juga bukan hanya sekedar di sektor pertanian tetapi juga di sektor peternakan. Setidaknya terdapat 1.000 ekor ayam dan 450 ekor sapi yang dikelola oleh warga binaan.

"Hasil dari peternakan tersebut akan disalurkan kepada pihak ketiga untuk dijual kembali," ujarnya.

Peluncuran Koperasi Induk Pemasyarakatan

Selain panen raya, Menteri Agus juga meresmikan pembentukan Koperasi Induk Pemasyarakatan dan memberikan bantuan sosial bagi keluarga WBP secara serentak di seluruh lapas se-Indonesia. Koperasi ini akan menjadi payung bagi koperasi primer yang dikelola oleh lapas dan rutan di seluruh Indonesia.

"Harapan kami, koperasi ini dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai. Keuntungannya nanti bisa digunakan untuk bakti sosial, membantu warga binaan, dan masyarakat sekitar," kata Agus.

Menurutnya, kegiatan ini menunjukkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi Lapas sekaligus memperkuat hubungan dengan masyarakat sekitar. "Dengan langkah ini, diharapkan Lapas dapat menjadi bagian yang produktif dalam pembangunan nasional," tutupnya.

(mso/mso)