Jakarta -

Kader PDIP daerah Sudarsono mendorong Sekjen Hasto Kristiyanto mengikuti proses hukum usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku ketimbang berargumentasi lain. Sudarsono mengatakan, jika merasa dirugikan, ada jalur praperadilan.

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Pemalang ini menjelaskan dirinya memang kerap mengkritik pernyataan miring Hasto terkait pemerintahan dulu. Ia menilai hal itulah yang menjadikan suara dan citra PDIP menurun.

"Saya di beberapa broadcast saya memang saya berani mengkritisi Hasto Kristiyanto, bahkan salah satu kader struktural partai yang saya berani bertaruh Rp 1 miliar. Di mana salah satu indikator citra PDI menurun, suara PDI menurun, simpati masyarakat menurun. Ini akibat ocehan Sekjen Hasto Kristiyanto yang kontraproduktif," kata Sudarsono kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

Bahkan Sudarsono juga pernah mengirim surat terbuka untuk Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait sikap Hasto yang keras kepada pemerintah. Ia menyampaikan aspirasi itu kepada Megawati.

"Saya pernah mengucap di broadcast termasuk surat terbuka kepada Ketum (Megawati) bahwa apa yang dilakukan Hasto ini tidak menguntungkan untuk partai, bahkan merusak citra partai," lanjutnya.

Usai adanya penetapan tersangka ini, Sudarsono mendorong Hasto mengikuti proses hukum. Ia mengatakan, jika memang ada indikasi dirugikan, Hasto bisa mengajukan praperadilan.

Hal itu menurutnya lebih baik ketimbang memberikan argumentasi lain. Menurutnya, selama ini Hasto sudah banyak berpikiran negatif terhadap pemerintah.

"Pandangan saya sebagai struktur partai yang ada di daerah, ya monggo kita hidup di negara hukum, kita tunduk patuh pada aturan hukum. Mana kala ada hal yang sifatnya diindikasi merugikan atau apa toh bisa ke praperadilan. Tapi ikuti saja mekanisme proses hukum, jangan belum-belum sudah bercerita menyampaikan argumentasi, kriminalisasi dan sebagainya, selama ini kita terlalu banyak negatif thinking kepada apa yang dilakukan pemerintah, kita hormati bersama, kita patuhi bersama," ujarnya.

Sudarsono enggan bicara terlalu jauh soal posisi sekjen jika selama Hasto mengikuti proses hukum. Ia yakin DPP partai akan mengambil langkah untuk posisi sekjen, apalagi partai yang akan menggelar hajat besar.

"Tapi tentunya partai besar seperti PDIP kalau ada hal-hal yang sifatnya menyangkut kebijakan sudah semestinya ada pengganti sekjen apakah unsur wakil, ya sudah semestinya pasti partai akan mengambil langkah-langkah. Apalagi akan ada hajat besar partai, ada konferensi cabang, konferda, dan kongres partai jadi harus ada sekjen definitif," ujarnya.

KPK sebelumnya menetapkan Hasto sebagai tersangka. Dia dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron.

Dari sumber detikcom, Selasa (24/12), menyebutkan nama Hasto sebagai tersangka dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat itu, disebutkan surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka Hasto adalah Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat itu disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antarwaktu atau PAW anggota DPR.

Sementara itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyampaikan perihal penetapan tersangka Hasto Kristiyanto akan segera disampaikan secara resmi.

"Akan disampaikan," ujar Tessa Mahardhika saat ditanya mengenai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

(eva/tor)

Jakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila (Fikom UP) membuka Program Studi Magister Media dan Komunikasi dengan Konsentrasi Komunikasi krisis. Prodi ini dibuka untuk menjawab kebutuhan profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam mengelola komunikasi krisis di tengah situasi dan dinamika di era digital yang terus berkembang.

Program studi ini didirikan setelah melalui kajian dan refleksi panjang terhadap tantangan komunikasi yang dihadapi oleh organisasi, pemerintah, dan masyarakat dalam berbagai situasi krisis.

Rektor Universitas Pancasila, Marsudi Kisworo membuka prodi tersebut dengan Seminar yang mengangkat tema “Crisis Communication in The Post-Truth Era”, dengan Narasumber Pertama Dra. Prasinta Dewi, M.A.P., Deputi Bidang pencegahan BNPB yang memaparkan materi tentang ‘Tantangan Era Post-Truth dalam Penanggulangan Bencana. Kemudian narasumber Kedua Ubaidillah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dengan materi Komunikasi Krisis Dunia Penyiaran.
Seminar ini membahas salah satu isu terkini dalam komunikasi krisis, yaitu fenomena post-truth, sebuah kondisi di mana perasaan dan keyakinan pribadi seringkali lebih dipentingkan daripada fakta objektif. Dalam era post-truth, krisis komunikasi tidak hanya disebabkan oleh kesalahan informasi, tetapi juga oleh disinformasi dan hoaks yang sengaja disebarkan untuk memanipulasi opini publik.

Dalam konteks kebencanaan alam atau krisis sosial, fenomena ini semakin sering ditemui, di mana penyebaran berita palsu dapat memperburuk keadaan dan memperpanjang durasi krisis. Untuk itu perlu diketahui bagaimana organisasi, pemerintah, dan masyarakat dapat merespons krisis komunikasi di era digital dengan lebih baik, dengan memanfaatkan teknologi dan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk menangkal disinformasi.

"Komunikasi krisis sangat penting dan relavan saat ini di tengah situasi post-truth saat ini. Krisis memerlukan penanganan komunikasi baik sebelum, sesaat dan sesudah krisis," kata Marsudi dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 24 Desember 2024.

Baca juga: ITS Tambah Prodi di Bidang Sosial, S1 Sains Komunikasi

Menurut Marsudi, komunikasi tidak hanya meliputi sender, receiver, media, message, namun ada satu aspek yang sering dilupakan orang yaitu presence atau kehadiran, sehingga sering mengakibatkan salah paham. Di era saat ini selain quote (kata-kata yang diucapkan), voice (suara), kehadiran tatap muka, atau tatap mata sebagai bentuk visual harus menjadi satu kesatuan. Selain itu Prof. Marsudi menambahkan bahwa pembelajaran online tidak akan efektif seperti pembelajaran tatap muka.

Dekan Fikom UP, Anna Agustina mengatakan, krisis saat ini tidak hanya bencana, namun bisa terjadi melalui penggunaan platform digital. Oleh karenanya lulusan Prodi Magister ini ke depannya diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis yang kuat, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam menghadapi krisis di dunia nyata.

Kepala Prodi Magister Media dan Komunikasi, Fikom UP, Sudarto mengatakan, program studi media dan komunikasi ini dirancang agar ke depannya lulusan yang dihasilkan dapat mengelola komunikasi krisis dengan tiga tahapan krisis. Yakni pra-krisis (mitigasi dan perencanaan krisis), krisis (komunikasi krisis di tengah situasi darurat), dan pasca-krisis (evaluasi dan perbaikan sistem komunikasi di masa depan).

Dengan pemahaman yang komprehensif di ketiga tahapan tersebut, diharapkan tidak hanya mampu mengelola komunikasi selama krisis terjadi, tetapi juga mampu membantu organisasi untuk memitigasi risiko dan mengurangi potensi kerusakan di masa depan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Banda Aceh (ANTARA) - Majelis hakim Pengadilan Negeri Bireuen, Provinsi Aceh, memvonis terdakwa pembunuhan seorang mahasiswi di Kabupaten Bireuen, dengan hukuman mati.

Vonis mati tersebut dibacakan majelis hakim diketuai Raden Eka didampingi Fuady dan Rahmi masing-masing sebagai hakim anggota pada persidangan di Pengadilan Negeri Bireuen di Bireuen, Selasa.

Terdakwa Rahmat Juanda mengikuti persidangan secara virtual dari Lapas Kelas IIB Bireuen. Turut hadir pada persidangan tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wendy Yufhrizal dari Kejaksaan Negeri Bireuen.

Majelis hakim menyatakan terdakwa Rahmat Juanda terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana disertai pencurian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP Pasal 362 KUHP

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati, kata Ketua majelis hakim Raden Eka.

Usai mendengar putusan majelis hakim, terdakwa Rahmat Juanda menyatakan banding. Sedangkan jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.

Vonis majelis hakim tersebut sama atau sesuai dengan tuntutan JPU Wendy Yufhrizal yang dibacakan pada persidangan sebelumnya.

JPU menyatakan terdakwa Rahmat Juanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan dengan rencana disertai pencurian terhadap korban SAH, seorang mahasiswi perguruan tinggi di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.

JPU menyebutkan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa di rumah korban SAH di Geudong Alue, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, pada 1 Agustus 2024. Terdakwa membunuh korban yang saat itu sedang tidur dengan cara membekap wajah SAH dengan bantal.

Korban sempat melawan dan berteriak minta tolong. Namun, terdakwa meninju wajah korban serta mencekik wanita berusia 21 tahun tersebut. Korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan hasil visum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fauziah, Kabupaten Bireuen.

Beberapa hari sebelum kejadian, kata JPU, terdakwa mendatangi korban untuk meminjam sepeda motor. Namun, terdakwa menerima perkataan tidak mengenakkan, sehingga sakit hati dan dendam.

"Berdasarkan fakta di persidangan, pembunuhan tersebut karena terdakwa sakit hati terhadap korban. Terdakwa juga mencuri telepon genggam dan dompet korban usai membekap korban dengan bantal," kata JPU.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

BOGOR, KOMPAS.com -Kantor Imigrasi Bogor, Jawa Barat, mendeportasi sebanyak 199 warga negara asing (WNA) selama periode Januari hingga Desember 2024.

Kepala Kantor Imigrasi Bogor Ruhiyat Tolib mengatakan, warga asing tersebut dipulangkan karena menyalahi aturan izin tinggal atau overstay yang diterbitkan oleh pihak keimigrasian.

"Ini hasil operasi keimigrasian yang kita lakukan selama satu tahun, seperti operasi intelijen, operasi gabungan, pencegahan, dan deportasi," kata Tolib, Selasa (24/12/2024).

"Ada 199 WNA yang kita deportasi, 19 diantaranya dari Nigeria," ujar dia.

Ia menyebutkan, mayoritas WNA yang dideportasi tersebut berasal dari negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika.

Tolib mengatakan, mayoritas WNA tersebut tinggal di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Mereka menganggap wilayah di sana cukup aman dari pendataan petugas imigrasi.

"Jadi ketika kita tanya tujuan datang ke Bogor ini, alasannya untuk bisnis, ada juga untuk wisata. Tapi setelah kita cek, justru dokumen keimigrasiannya bermasalah," kata Tolib.

Tolib menambahkan, pihak Imigrasi Bogor telah membentuk desa binaan di kawasan Cisarua, Puncak, sebagai bentuk pencegahan dan edukasi terhadap keberadaan warga asing di wilayah tersebut.

"Upaya pencegahan ini juga berkolaborasi aktif dengan instansi terkait seperti BP2MI, kepolisian, TNI, kecamatan, desa, serta tokoh masyarakat dalam pembentukan Desa Binaan Imigrasi," kata dia.

Medan (ANTARA) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan merilis catatan akhir tahun 2024 dengan mengungkapkan oligarki mengancam demokrasi ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terus berlangsung di Sumatera Utara (Sumut).

“Catatan akhir tahun 2024, kami menilai ujung jalan demokrasi dan HAM masih dalam cengkeraman oligarki dari sejumlah kasus yang melibatkan konflik antara masyarakat, pemerintah, dan aparat negara,” kata Direktur LBH Medan Irvan Saputra di Medan, Selasa (24/12).

Bahkan, kata dia, dalam penyelesaiannya masalah tersebut masih saja disertai dengan konflik dan pada akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat.

“Banyaknya peristiwa hukum yang di advokasi oleh LBH Medan menunjukkan belum adanya perubahan situasi dari tahun ke tahun sebelumnya yang tidak lain berdampak terhadap pelanggaran HAM,” jelasnya.

Dari catatan sepanjang tahun 2024, LBH Medan telah menerima 248 pengaduan, terdiri dari 133 pengaduan online melalui WhatsApp dan Instagram serta 115 pengaduan langsung dan konsultasi.

“Konsultasi tersebut terkait 39 perkara tindak pidana, 61 perkara perdata, dan 12 perkara TUN dan tiga perkara lainnya,” kata Irvan.

Dari total pengaduan, kata Irvan, LBH Medan memberikan pendampingan terhadap 40 kasus, yang mencakup perkara perselisihan hubungan industrial (PHI), kriminalisasi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta sejumlah kasus pidana dan perdata.

“Kasus yang paling mencuat adalah pembunuhan berencana terhadap wartawan Rico Sempurna dan MHS, yang diduga dilakukan oleh anggota TNI,” kata Irvan.

Proses hukum terhadap kasus tersebut, pihaknya menilai lambatnya dan terkesan pihak POMDAM I/BB tidak serius dalam menegakkan hukum.

LBH Medan juga menyoroti kurangnya penuntasan dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Langkat yang melibatkan pejabat setempat.

“Meskipun sudah ada lima tersangka, tiga di antaranya Kadis Pendidikan, BKD, dan Kasi Kesiswaan belum ditahan hingga saat ini,” sebut dia.

Dalam laporan tersebut, LBH Medan juga menyoroti sejumlah pelanggaran HAM yang semakin sering terjadi sepanjang 2024.

Kekerasan oleh para oknum baik dari TNI dan Polri, PHK terhadap buruh, kecurangan dalam proses demokrasi, serta perampasan hak anak menjadi isu utama yang diangkat.

Selain itu, konflik agraria dan masalah birokrasi yang buruk semakin memperburuk situasi sosial di Sumatera Utara.

Salah satu kasus yang mendapat perhatian besar adalah kriminalisasi terhadap Meilisya Ramadhani, yang diduga dipersekusi oleh Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Langkat karena berani mengungkapkan tindak pidana korupsi di instansi tersebut.

“Sementara itu, Eva Pasaribu terus berjuang mendapatkan keadilan atas pembunuhan keluarganya yang diduga adanya keterlibatan oleh oknum TNI,” tegas dia.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap keberanian Meilisya dan Eva, LBH Medan memberikan sertifikat pembela HAM kepada keduanya atas perjuangan mereka dalam menyuarakan keadilan dan hak asasi manusia.

“Pemberian sertifikat ini juga dimaksudkan untuk mendorong lebih banyak masyarakat agar berani melawan ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang terjadi,” ujar Irvan.

Selain merilis catatan akhir tahun 2024, pihaknya juga menggelar diskusi publik pada Senin (23/12), dengan mengundang sejumlah pembicara terkemuka, yakni Prof Dr Kusbianto selaku mantan Direktur LBH Medan, yang juga merupakan Direktur Pascasarjana Universitas Dharmawangsa.

Kemudian, Yenni Chairiah Rambe selaku Direktur Eksekutif Fitra, lalu Rianda Purba selaku Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Armalia selaku Plt. Koordinator Kontras Sumut, dan Christison Sondang Pane merupakan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan.

Diskusi ini, kata Irvan, bertujuan untuk mengevaluasi penegakan hukum dan HAM sepanjang tahun 2024 serta mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki situasi di tahun 2025.

“LBH Medan berharap agar laporan dan diskusi ini dapat membuka mata publik dan mendorong tindakan tegas dalam menegakkan hukum serta menghormati hak asasi manusia di Sumatera Utara,” ujar Irvan Saputra.

Tangerang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) melaporkan sebanyak 2.730.724 orang warga negara asing (WNA) datang ke Indonesia selama periode 2024.

"Untuk periode 2024 warga negara asing ada sebanyak 2.730.724. Ini meningkatkan bila dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2.160.404 orang," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta Subki Miuldi di Tangerang, Selasa.

Ia menyebutkan, dari ribuan pergerakan WNA ini merupakan perlintasan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangannya secara umumnya mereka bertujuan ke daerah-daerah yang ada di Indonesia.

"Jadi setiap tahunya WNA yang berkunjung ke Indonesia terus meningkat," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soetta, Bismo Surono menambahkan untuk pergerakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menuju ke luar negeri juga mengalami peningkatan cukup signifikan dengan jumlah 5.237.530 orang.

Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan jumlah pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 4.429.955 orang.

"kemudian untuk jumlah WNI keluar sebanyak 5.395.125 orang dan pada tahun sebelumnya sebanyak 4.575.201 orang," paparnya.

Dari ribuan pergerakan keberangkatan WNI melalui Bandara terbesar di Indonesia ini secara umumnya menuju negara-negara Asia, di antaranya seperti Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah.

"Sehubungan itu pihaknya sudah menambah 15 unit autogate, ada 10 unit autogate di terminal 3 dan ada 5 autogate di terminal 2," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyayangkan penetatapan Sekretaris Jenderal PDIPHasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, hanya satu minggu setelah pelantikan komisioner KPK dan adanya pemecatan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga dari PDIP, langkah Sekjen PDIP ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka suap mantan anggota KPU.

“Secara kebetulan? Tentu tidak bisa dijawab dengan pasti. Dalam negeri di mana hukum dan politik saling berkelindan, memastikan mana yang objektif mana yang subjektif selalu abu-abu. Oleh karena itu tidak dapat dijawab dalam hukum sebab akibat. Hanya bisa diraba atau dirasa, tentu, dengan beberapa penjelasan,” tuturnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (24/12/2024).

Lebih lanjut, dia menilai bahwa terdapat sejumlah penjelasan yang memberatkan bahwa KPK kini telah menjadi komisi pemberantasan bagi warga yang kritis.

Pertama, pimpinan KPK sekarang adalah anggota kepolisian. Dua komisioner lainnya adalah jaksa dan hakim. Dalam artian, KPK sekarang diisi orang-orang pemerintah.

Menurutnya, setidaknya dari kepolisian dan kejaksaan. Khususnya komisioner dari kepolisian dan kejaksaan adalah komisioner yang dibesarkan dengan kultur kerja di bawah presiden. Yakni kultur tunduk pada pimpinan.

Dia melanjutkan bahwa pascarevisi UU KPK, lembaga rasuah kini seakan di bawah presiden.

“Jadi rasanya klop KPK institusi di bawah presiden yang sebagian komisionernya datang dari kultur yang manut dengan presiden. Bukan datang dari kultur yang independen,” ujarnya.

Tak hanya itu, Ray melanjutkan bahwa sudah lama terdengar isu bahwa beberapa orang anggota atau pengurus PDIP bakal menjadi target hukum. Khususnya mereka yang terdengar bersuara kritis terhadap pemerintahan sebelumnya dan juga yang sekarang.

Oleh sebab itu, Ray menekankan penetapan Hasto ini jadi sinyal dari isu dimaksud dan bukan sesuatu yang mengejutkan, tetapi justru menguatkan isu yang sudah berkembang sebelumnya.

“Tinggal menunggu apakah model penegakan hukum seperti ini akan berlanjut kepada anggota/pengurus PDIP yang lainnya. Kita tunggu,” pungkas Ray.

Jakarta -

Ketidakpastian hukum dalam sektor pertambangan terus menjadi sorotan karena berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia.

Isu ini semakin relevan setelah kasus korupsi PT Timah mencuat, di mana dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan dihitung sebagai kerugian negara dan dijadikan dasar untuk tindak pidana korupsi.

Ali Ahmudi Achyak, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), menyatakan bahwa kepastian hukum adalah kebutuhan utama bagi pelaku bisnis, termasuk di sektor tambang. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan kontradiksi.

"Hal yang paling sulit di negeri ini adalah kepastian hukum. Padahal, hal yang paling dibutuhkan oleh pelaku bisnis adalah kepastian hukum. Hal ini memunculkan kontradiksi dan berpotensi memunculkan ketidakpastian bisnis di Indonesia," ujar Ali, Selasa (24/12/2024).

Ia menyoroti adanya ketimpangan dalam penerapan hukum. Banyak pengusaha tambang yang patuh terhadap aturan justru terkena dampaknya, sementara pelaku nakal yang merusak lingkungan tetap aman. "Dalam bisnis tambang, sebenarnya sudah ada aturan jelas dalam IUP/IUPK. Tinggal pemerintah menegakkannya dan memberikan keadilan yang sama kepada para pelanggarnya," tambah Ali.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, menyebut pola perhitungan kerugian negara seperti dalam kasus PT Timah sebagai ancaman serius bagi para pelaku usaha tambang.

Dalam kasus ini, dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan dihitung sebagai kerugian negara, sehingga berujung pada tindak pidana korupsi.

"Iya benar, pola perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi timah ini akan menjadi ancaman bagi pelaku usaha tambang. Mereka pun potensial bisa dijerat dengan dalih yang serupa," jelas Bisman.

Ia menambahkan, meskipun dana jaminan reklamasi dan pascatambang tidak membebaskan perusahaan dari tindak pidana, pengaitan dampak lingkungan dengan kerugian negara menciptakan ketidakpastian hukum yang serius.

"Di satu sisi, kita mendukung pemberantasan korupsi sektor pertambangan, namun di sisi lain perlu jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha," tegas Bisman.

Tanggung Jawab Lingkungan dan Kepastian Hukum

Ali Achyak menekankan bahwa tanggung jawab atas dampak lingkungan sudah jadi tanggung jawab perusahaan dengan melakukan penghijauan kembali atau pengelolaan lahan pasca tambang, bukan kerugian negara.

"Dampak lingkungan ditanggung negara jika terkait infrastruktur dasar yang memang menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya atau terjadi force majeur (bencana alam, kerusuhan, dll)," ucapnya.

Dia pun mewanti-wanti, jika ketidakpastian hukum ini berlanjut jelas akan mengganggu iklim investasi di dalam negeri, terlebih pemerintah tengah gencar mendorong hilirisasi sektor energi atau nasional.

"Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum ini jelas akan mengganggu iklim investasi usaha ke depan, termasuk sektor pertambangan yang sangat sensitif terhadap masalah hukum," pungkasnya.

(rrd/rrd)

Jakarta (ANTARA) - Universitas Pancasila (UP) membuka Program Studi Magister Media & Komunikasi dengan Konsentrasi Komunikasi krisis untuk menjawab kebutuhan profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam mengelola komunikasi krisis di tengah situasi dan dinamika di era digital saat ini.

Program studi ini didirikan setelah melalui kajian dan refleksi panjang terhadap tantangan komunikasi yang dihadapi oleh organisasi, pemerintah, dan masyarakat dalam berbagai situasi krisis.

Pembukaan Prodi S2 Magister Media dan Komunikasi dilakukan oleh Rektor Universitas Pancasila, Prof Dr Marsudi Kisworo di Jakarta, Selasa.

Rektor mengatakan komunikasi krisis sangat penting dan relevan saat ini di tengah situasi post-truth saat ini.

Krisis memerlukan penanganan komunikasi, baik sebelum, sesaat dan sesudah krisis. Komunikasi tidak hanya meliputi sender, receiver, media, message, namun ada satu aspek yang sering dilupakan orang, yaitu presence atau kehadiran, sehingga sering mengakibatkan salah paham.

Di era saat ini selain quote (kata-kata yang diucapkan), voice (suara), kehadiran tatap muka, atau tatap mata sebagai bentuk visual harus menjadi satu kesatuan.

Prof Marsudi menambahkan bahwa pembelajaran online tidak akan efektif seperti pembelajaran tatap muka.

Sementara itu, Dekan Fikom UPAnna Agustinamengatakan bahwa krisis saat ini tidak hanya bencana, namun bisa terjadi melalui penggunaan platform digital.

Oleh karenanya, lulusan Prodi Magister ini ke depannya diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis yang kuat, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam menghadapi krisis di dunia nyata.

Kepala Prodi Magister Media & Komunikasi, Fikom UP, Dr Sudarto mengatakan bahwa program studi media dan komunikasi ini dirancang agar ke depannya lulusan yang dihasilkan dapat mengelola komunikasi krisis dengan tiga tahapan krisis, yaitu pra-krisis (mitigasi dan perencanaan krisis), krisis (komunikasi krisis di tengah situasi darurat), dan pasca-krisis (evaluasi dan perbaikan sistem komunikasi di masa depan).

Dengan pemahaman yang komprehensif di ketiga tahapan tersebut, diharapkan tidak hanya mampu mengelola komunikasi selama krisis terjadi,tetapijuga mampu membantu organisasi untuk memitigasi risiko dan mengurangi potensi kerusakan di masa depan.

Jakarta (ANTARA) - Universitas Pancasila (UP) membuka Program Studi Magister Media & Komunikasi dengan Konsentrasi Komunikasi krisis untuk menjawab kebutuhan profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam mengelola komunikasi krisis di tengah situasi dan dinamika di era digital saat ini.

Program studi ini didirikan setelah melalui kajian dan refleksi panjang terhadap tantangan komunikasi yang dihadapi oleh organisasi, pemerintah, dan masyarakat dalam berbagai situasi krisis.

Pembukaan Prodi S2 Magister Media dan Komunikasi dilakukan oleh Rektor Universitas Pancasila, Prof Dr Marsudi Kisworo di Jakarta, Selasa.

Rektor mengatakan komunikasi krisis sangat penting dan relevan saat ini di tengah situasi post-truth saat ini.

Krisis memerlukan penanganan komunikasi, baik sebelum, sesaat dan sesudah krisis. Komunikasi tidak hanya meliputi sender, receiver, media, message, namun ada satu aspek yang sering dilupakan orang, yaitu presence atau kehadiran, sehingga sering mengakibatkan salah paham.

Di era saat ini selain quote (kata-kata yang diucapkan), voice (suara), kehadiran tatap muka, atau tatap mata sebagai bentuk visual harus menjadi satu kesatuan.

Prof Marsudi menambahkan bahwa pembelajaran online tidak akan efektif seperti pembelajaran tatap muka.

Sementara itu, Dekan Fikom UPAnna Agustinamengatakan bahwa krisis saat ini tidak hanya bencana, namun bisa terjadi melalui penggunaan platform digital.

Oleh karenanya, lulusan Prodi Magister ini ke depannya diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis yang kuat, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam menghadapi krisis di dunia nyata.

Kepala Prodi Magister Media & Komunikasi, Fikom UP, Dr Sudarto mengatakan bahwa program studi media dan komunikasi ini dirancang agar ke depannya lulusan yang dihasilkan dapat mengelola komunikasi krisis dengan tiga tahapan krisis, yaitu pra-krisis (mitigasi dan perencanaan krisis), krisis (komunikasi krisis di tengah situasi darurat), dan pasca-krisis (evaluasi dan perbaikan sistem komunikasi di masa depan).

Dengan pemahaman yang komprehensif di ketiga tahapan tersebut, diharapkan tidak hanya mampu mengelola komunikasi selama krisis terjadi,tetapijuga mampu membantu organisasi untuk memitigasi risiko dan mengurangi potensi kerusakan di masa depan.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta - Kabar mengejutkan datang dari Sekjen PDIPHasto Kristiyanto. Ia ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Hasto dijerat dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan buron KPK lainnya, Harun Masiku.

Mengutip detiknews, nama Hasto sebagai tersangka muncul dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Namanya tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yaitu Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK dilantik Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, angkat bicara mengenai penetapan tersangka Hasto Kristiyanto yang akan segera disampaikan secara resmi ke publik.

"Akan disampaikan," ujar Tessa Mahardhika saat ditanya mengenai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

Tak tinggal diam, juru bicara PDIP menuding penetapan Hasto menjadi tersangka sarat akan politisasi hukum. Ia menilai hal tersebut merupakan bagian dari upaya mengganggu partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12/2024).

Lebih lanjut, Chico menyebut ancaman sprindik juga terjadi kepada beberapa ketua umum partai lain yang akhirnya tindak lanjut dan memilih mengikuti arus. Hal inilah yang dinilai Chico sebagai bukti nyata politisasi hukum.

"Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata politisasi hukum," ucapnya.

Meski begitu, Chico menegaskan PDIP tidak akan menyerah meski diancam demikian. Dia menekankan ancaman penjara justru jadi energi untuk PDIP. Terlepas dari itu, Chico memastikan PDIP belum mendengar informasi akurat terkait penetapan tersangka Hasto Kristiyanto. "Sampai detik ini, belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya pak sekjen," imbuhnya.

Akhir-akhir ini Harun Masiku kembali menjadi perhatian usai terbentuknya kepemimpinan KPK yang baru. Kasus yang terungkap oleh OTT KPK pada Januari 2020 ini menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menjadi salah satu tersangka kasus penerimaan suap dari Harun Masiku sebesar Rp 600 juta. Kasus ini untuk meloloskan nya menjadi anggota DPR F-PDIP melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan posisi anggota DPR yang meninggal dunia.

Meski Wahyu sudah ditangkap, keberadaan Harun Masiku hingga kini masih menjadi misteri. Sudah hampir 5 tahun, Harun Masiku masih buron. Sementara itu terkait Hasto, dirinya sudah beberapa kali dipanggil KPK tapi statusnya masih sebagai saksi. Hasto dimintai keterangan seputar pihak-pihak yang diduga menyembunyikan dan melindungi Harun dan adanya upaya menghambat pencarian.

KPK sendiri telah melakukan sejumlah hal sejak adanya perubahan kepemimpinan. Pada 6 Desember 2024 lalu, komisi anti rasuah ini menerbitkan foto penampakan terbaru Harun Masiku. Kasus Harun Masiku adalah salah satu ujian bagi KPK saat ini. Sejumlah pihak pun meyakini jika KPK di bawah kepemimpinan Setyo budiyanto dkk dapat memberikan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu apakah penetapan Hasto oleh KPK sarat akan politisasi hukum? Apakah dengan ditangkapnya Hasto bisa membuat Harun Masiku tertangkap? Menghadirkan Alexander Sudrajat jurnalis senior detiknews, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

Menjelang libur panjang natal dan tahun baru (Nataru) 2024, transportasi merupakan salah satu hal yang menjadi sorotan. Tetapi terdapat keputusan yang terbaru dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan pembangunan proyek jalan tol baru. Sedangkan jalan merupakan salah satu komponen dasar dalam bergeraknya transportasi suatu negara. Beban jalan pun saat ini semakin besar mengingat banyaknya kebutuhan yang dilakukan oleh masyarakat baik dari segi ekonomi maupun pariwisata. Seberapa besar pengaruh pemberhentian proyek ini terhadap beban jalan di sejumlah titik jelang libur nataru 2024 ini? Bagaimana tanggapan pengamat transportasi terhadap keputusan ini? Menghadirkan pengamat transportasi, Djoko Setijowarno simak diskusinya hanya di Indonesia Detik Ini

Sementara itu jelang matahari terbenam nanti, detikSoreakan membahas lebih dalam mengenai perpustakaan gratis jalanan yang tersebar di ruang publik Jakarta, Bookhive. Mengusung tagline 'ambil seperlunya, sumbang semampunya', Bookhive membuktikan bahwa budaya membaca bisa dipupuk lewat hal-hal sederhana. Seperti apa sistem peminjaman buku di Bookhive? Apakah perpustakaan ini efektif meningkatkan minat baca masyarakat? Menghadirkan Yuli Andyono selaku Director Bookhive Indonesia.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham menjelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!" (far/vys)

Banda Aceh (ANTARA) - Jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang, Provinsi Aceh mengeksekusi terpidana korupsi pembebasan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dengan kerugian negara mencapai Rp1,4 miliar ke rumah tahanan negara (rutan).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Sabang Filman Ramadhan di Banda Aceh, Selasa, mengatakan terpidana atas nama Dodi Anshari. Terpidana Dodi Anshari selaku penilai publik dalam pembebasan lahan tempat pembuangan sampah tahun anggaran 2020.

"Terpidana Dodi Anshari dieksekusi ke Rutan Kelas IIB Banda Aceh berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah," kata Filman Ramadhan.

Ia menyebutkan terpidana Dodi Anshari berdasarkan putusan Mahkamah Agung dihukum empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair pidana kurungan selama tiga bulan.

Mahkamah Agung juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara Rp63,62 juta dengan ketentuan apabila tidak membayar, maka dipidana satu bulan penjara.

Dodi Anshari dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Eksekusi ini merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung. Kejari Sabang mengapresiasi masyarakat yang mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Sabang," kata Filman Ramadhan.

Tindak pidana korupsi pembebasan lahan tempat pembuangan sampah ini berawal ketika Pemerintah Kota Sabang melakukan pengadaan tanah di Lhok Batee dengan luas mencapai 19,8 ribu meter persegi.

Anggaran pembebasan lahan tersebut mencapai Rp4,85 miliar yang dialokasikan pada 2020. Berdasarkan fakta di persidangan ditemukan bukti ada penggelembungan harga, sehingga merugikan keuangan negara mencapai Rp1,4 miliar.

Selain terpisana Dodi Anshari, Kejari Sabang juga sudah mengeksekusi dua terpidana lainnya dalam perkara yang sama, yakni Anas Farhuddin selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sabang dengan hukuman empat tahun penjara.

Serta terpidana Firdaus selaku pemilik tanah dengan hukuman empat tahun enam bulan penjara. Kedua terpidana dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh.