REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, belum mendapat informasi dan menerima surat pencegahan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dari KPK. Hasto hari ini diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

"Tidak ada, kita belum ada dan monitor itu," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta Subki Miuldi di Tangerang, Selasa (24/12/2024).

Menurut Subki, Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang memiliki pelabuhan dan bandara internasional, tempat keluar masuknya orang dari dan luar negeri akan lebih dulu menerima surat cekal untuk mencegah yang bersangkutan ke luar negeri.

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka terkait kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

"Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan," terangnya.

Dia mengungkapkan, bahwa Hasto dalam kasus suap ini berperan aktif untuk meloloskan dan memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI. "Ada upaya-upaya dari saudara HK untuk memenangkan saudara HM (Harun Masiku) melalui beberapa upaya," ujarnya.

Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto dilakukan berdasarkan proses ekspose atau gelar perkara dan dinyatakan cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka. Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, belum mendapat informasi dan menerima surat pencegahan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dari KPK.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta Subki Miuldi di Tangerang, Selasa mengatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi atau tembusan surat cekal terhadap Hasto yang sekarang menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK.

"Tidak ada, kita belum ada dan monitor itu," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta Subki Miuldi di Tangerang, Selasa (24/12) seperti dilansir dari Antara.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang memiliki pelabuhan dan bandara internasional, tempat keluar masuknya orang dari dan luar negeri akan lebih dulu menerima surat cekal untuk mencegah yang bersangkutan ke luar negeri.

Sementara itu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pihaknya bakal menindaklanjuti jika ada permintaan resmi dari KPK.

"Kalau ada permintaan dari KPK pasti kami akan tindak lanjuti sesuai ketentuan," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka terkait kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

"Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan," ujarnya.

Dia mengungkapkan, bahwa Hasto dalam kasus suap ini berperan aktif untuk meloloskan dan memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI.

"Ada upaya-upaya dari saudara HK untuk memenangkan saudara HM (Harun Masiku) melalui beberapa upaya," katanya.

Penetapan status tersangka ini disertai dengan pencegahan ke luar negeri. 

"Ketika ini naik juga diikuti dengan pencekalan, pencekalan terhadap yang bersangkutan, kemudian juga terhadap orang-orang yang berkaitan dan kita duga bahwa dia memiliki informasi dan akan menyulitkan apabila berada atau ke luar negeri, jadi pencekalan serta merta dilakukan," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/12).

Asep menyebut pencegahan Hasto keluar negeri dilakukan selama enam bulan ke depan. KPK sudah bersurat ke Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Pencekalan seperti biasa enam bulan," ujarnya.

.

JAKARTA, iNewsMedan.id - Festival Dadap, sebuah tradisi khas masyarakat Kampung Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, mungkin belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Namun, Ketua Umum Komunitas Milenial Berkarya Indonesia (MBI), Akhyar Giantoro, menegaskan bahwa festival ini kaya akan nilai-nilai Pancasila dan menjadi wujud nyata persatuan bangsa.

Festival Dadap, atau dikenal juga sebagai Nadran, merupakan tradisi Sedekah Laut yang awalnya digelar setiap lima tahun sekali, kini dirayakan setiap tiga tahun oleh para nelayan dan masyarakat Kampung Dadap.

Nadran adalah upacara adat yang melambangkan rasa syukur atas hasil tangkapan laut serta doa untuk keberkahan di tahun mendatang.

Pada pelaksanaan Festival Dadap Vol 4, Minggu (22/12/2024), Akhyar Giantoro mengungkapkan bahwa acara ini mencerminkan nilai sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia.

"Berbagai etnis, budaya, dan agama turut serta dalam perayaan ini, menunjukkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang luar biasa," ujarnya pada awak media, Selasa (24/12/2024).

Menurut Akhyar, Festival Dadap tidak hanya menjadi simbol pelestarian budaya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal. Tanpa bantuan pemerintah, masyarakat Kampung Dadap berhasil menggelar acara ini dengan mengumpulkan dana patungan dari setiap rumah, masing-masing sebesar Rp100 ribu.

"Ini adalah wujud nyata gotong royong masyarakat. Saya terharu melihat kaum muda Kampung Dadap yang menginisiasi festival ini sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045," tambahnya.

Festival Dadap juga menjadi momen penting bagi UMKM setempat untuk berkembang. Produk lokal seperti keripik rajungan dan ikan dari Kampung Dadap telah meraih penghargaan di ajang nasional.

Akhyar berharap pemerintah dapat lebih peduli dan mendukung tradisi semacam ini untuk menjadi destinasi wisata sekaligus mendongkrak perekonomian lokal.

"Indonesia kaya akan tradisi yang bisa menjadi kekuatan ekonomi. Sekarang tugas pemerintah adalah mengemas tradisi ini menjadi daya tarik wisata," katanya.

Akhyar juga mengapresiasi semangat pemuda Kampung Dadap yang terus melestarikan tradisi dan budaya.

"Kami dari Komunitas MBI siap mendukung Kampung Dadap menjadi destinasi wisata yang membanggakan Indonesia," terangnya.

Lebih lanjut, Akhyar menilai bahwa Festival Dadap Vol 4 ini selaras dengan Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo pernah mengatakan kita harus bersatu untuk membangun negeri Indonesia ini, baik mencintai dan menghargai serta melestarikan tradisi-tradisi Indonesia yang begitu sangat kaya dan luar biasa," pungkasnya.

Editor : Odi Siregar

JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah memastikan Hasto Kristiyanto akan taat proses hukum yang menyeretnya. Hasto telah resmi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap.

"InsyaAllah Pak Hasto akan menjalani proses proses hukum yang disangkakan kepada beliau karena kita tahu semua kader PDI Perjuangan Perjuangan insyaAllah akan taat hukum," kata Said saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (24/12/2024).

Kendati demikian, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu meminta seluruh masyarakat, khususnya yang mengikuti kasus ini, untuk tetap mengedepankan asas praduga bersalah.



"Kami berharap masyarakat tetap lah kita berpegang pada asas praduga tidak bersalah," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus suap kepada Wahyu Setiawan Anggota KPU periode 2017-2022.

Hasto dan Donny bersama-sama Harun Masiku diduga melakukan pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan Anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

Atas perbuatannya, Hasto dan Donny dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Selain suap, Hasto juga dijerat sebagai tersangka karena diduga dengan sengaja mencegah merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara Harun Masiku.

Setyo menjelaskan bahwa Hasto memerintahkan pegawainya agar Harun Masiku merendam handphonenya dan melarikan diri.

ANTARA - Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Tanjung Perak Surabaya mencatat sebanyak 2.595 warga negara asing (WNA) berada di wilayahnya sepanjang tahun 2024, berdasarkan data izin tinggal yang telah diterbitkan. Selain itu, sebanyak 36 WNA telah dideportasi, serta 31 di antaranya dikenakan sanksi penangkalan, akibat melanggar keimigrasian yang mayoritas melebihi masa izin tinggal. (Hanif Nasrullah/Dudy Yanuwardhana/Ardi Irawan)

"Hal yang paling sulit di negeri ini adalah kepastian hukum. Padahal, yang paling dibutuhkan oleh pelaku bisnis adalah kepastian hukum,"

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menilai kepastian hukum merupakan kebutuhan utama bagi pelaku bisnis, termasuk di sektor tambang.

Pasalnya, kata dia, apabila yang terjadi justru sebaliknya, yakni ketidakpastian hukum dalam sektor pertambangan, maka berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia.

"Hal yang paling sulit di negeri ini adalah kepastian hukum. Padahal, yang paling dibutuhkan oleh pelaku bisnis adalah kepastian hukum," ujar Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Dia berpendapat isu tersebut pun semakin relevan setelah kasus korupsi PT Timah Tbk. mencuat, di mana dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan dihitung sebagai kerugian negara dan dijadikan dasar untuk tindak pidana korupsi.

Untuk itu, Ali menekankan bahwa tanggung jawab atas dampak lingkungan seharusnya sudah menjadi tanggung jawab perusahaan dengan melakukan penghijauan kembali atau pengelolaan lahan pasca-tambang, bukan kerugian negara.

“Dampak lingkungan ditanggung negara jika terkait infrastruktur dasar yang memang menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya atau terjadi force majeur (bencana alam, kerusuhan, dan lain-lain),” ucap dia.

Selain itu, dirinya turut menyoroti adanya ketimpangan dalam penerapan hukum lantaran banyak pengusaha tambang yang patuh terhadap aturan justru terkena dampaknya, sedangkan pelaku nakal yang merusak lingkungan tetap aman.

Dalam bisnis tambang, kata dia, sebenarnya sudah ada aturan jelas dalam izin usaha pertambangan (IUP)/izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Dengan demikian, lanjut dia, pemerintah tinggal menegakkannya dan memberikan keadilan yang sama kepada para pelanggarnya.

Ali pun mewanti-wanti apabila ketidakpastian hukum berlanjut, terdapat kemungkinan iklim investasi di dalam negeri terganggu di tengah pemerintah yang sedang gencar mendorong hilirisasi sektor energi atau hilirisasi nasional.

"Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum ini jelas akan mengganggu iklim investasi usaha ke depan, termasuk sektor pertambangan yang sangat sensitif terhadap masalah hukum," ungkap Ali.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar menyebutkan pola perhitungan kerugian negara seperti dalam kasus PT Timah menjadi ancaman serius bagi para pelaku usaha tambang.

Adapun dalam kasus tersebut, dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan dihitung sebagai kerugian negara, sehingga berujung pada tindak pidana korupsi.

"Pola perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi timah ini akan menjadi ancaman bagi pelaku usaha tambang. Mereka pun bisa dijerat dengan dalih yang serupa," tutur Bisman.

Dia menambahkan, meskipun dana jaminan reklamasi dan pasca-tambang tidak membebaskan perusahaan dari tindak pidana, pengaitan dampak lingkungan dengan kerugian negara menciptakan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, di satu sisi, sambung dia, pemangku kepentingan mendukung pemberantasan korupsi sektor pertambangan, namun di sisi lain perlu jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menetapkan negara mengalami kerugian senilai Rp300 triliun akibat kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022.

Kerugian negara tersebut meliputi sebanyak Rp2,28 triliun berupa kerugian negara atas kerja sama penyewaan alat processing (pengolahan) penglogaman timah yang tidak sesuai ketentuan.

Kemudian, terdiri atas sebanyak Rp26,65 triliun akibat pembayaran bijih timah dari tambang timah ilegal serta Rp271,07 triliun kerugian negara atas kerusakan lingkungan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Palembang -

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Selatan memberikan remisi khusus dan pengurangan masa pidana khusus Natal 2024 kepada 73 narapidana atau warga binaan. Penerima potongan hukuman paling banyak adalah narapidana kasus umum mencapai 39 orang dan narapidana narkotika 34 orang.

"Berdasarkan usulan UPT Pemasyarakatan Kanwil Sumsel dan SK Remisi Dirjen Pemasyarakatan jumlah keseluruhan penerima remisi khusus Hari Raya Natal tahun 2024 di Sumsel sebanyak 73 orang. Jumlah penerima remisi khusus berdasarkan tindak pidana narkotika sebanyak 34 orang," ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Sumsel, Mulyadi dalam keterangan resmi, Selasa (24/12/2024).

Dia menyebut, 52 narapidana menjadi penerima remisi khusus Natal 1 bulan atau menjadi yang terbanyak. Berikutnya, 11 narapidana menerima potongan hukuman 15 hari dan 9 orang menerima 1 bulan 15 hari.

"Satu lagi menerima remisi khusus II selama 1 bulan dan langsung bebas karena masa pidananya langsung habis setelah dikurangi remisi. Penerimanya dari Lapas Kelas IIB Kayuagung," ungkapnya.

Mulyadi menyebut penerima remisi khusus paling banyak dari Rutan Kelas I Palembang sebanyak 1 orang, Lapas Kelas I Palembang 10 orang, Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin 10 orang, dan Lapas Kelas II A Lubuklinggau 6 orang.

Kemudian masing-masing 5 orang di Lapas II B Sekayu dan Lapas Kelas II B Martapura. Masing-masing 4 orang di Lapas Perempuan Kelas II A Palembang, Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti.

Masing-masing 3 orang di Lapas Kelas II A Lahat, Lapas Kelas II A Banyuasin, dan Lapas Kelas II B Kayuagung. Masing-masing 2 orang di Lapas Kelas II A Tanjung Raja, Lapas Kelas III Sarolangun Rawas, dan Rutan Kelas II B Prabumulih. Kemudian masing-masing 1 orang dari Lapas Kelas II B Muara Enim dan Rutan Kelas II Baturaja.

Diketahui, jumlah penghuni lapas dan rutan se-Sumsel per 23 Desember 2024 sebanyak 15.698 orang. Rinciannya, 13.292 narapidana dan 2.406 tahanan. Jumlah itu over kapasitas dari jumlah hunian lapas/rutan yang ada di Sumsel sebanyak 7.088 orang.

(dai/dai)

"Tidak ada, kita belum ada dan monitor itu,"

Tangerang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, belum mendapat informasi dan menerima surat cekal terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dari KPK kepada direktorat imigrasi terkait kasus korupsi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta Subki Miuldi di Tangerang, Selasa mengatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi atau tembusan surat cekal terhadap Sekretaris Jenderal PDIP yang sekarang menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK.

"Tidak ada, kita belum ada dan monitor itu," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta Subki Miuldi di Tangerang, Selasa.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang memiliki pelabuhan dan bandara internasional, tempat keluar masuknya orang dari dan luar negeri akan lebih dulu menerima surat cekal untuk mencegah yang bersangkutan ke luar negeri.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka terkait kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

"Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan," terangnya.

Dia mengungkapkan, bahwa Hasto dalam kasus suap ini berperan aktif untuk meloloskan dan memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI.

"Ada upaya-upaya dari saudara HK untuk memenangkan saudara HM (Harun Masiku) melalui beberapa upaya," ujarnya.

Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto dilakukan berdasarkan proses ekspose atau gelar perkara dan dinyatakan cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka.

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Gowa -

Polres Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengajukan permintaan pencegahan ke luar negeri (LN) terhadap sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kasus uang palsu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Polisi telah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi.

"Pokoknya ada nama yang kami kirimkan ke Imigrasi untuk dicegah," ujar Kapolres Gowa AKBP Rheonald T Simanjuntak kepada detikSulsel, Senin (24/12/2024).

Rheonald tidak membeberkan detail nama-nama yang dimaksud. Dia mengatakan langkah ini untuk memastikan terduga pelaku tidak melarikan diri demi menghindari proses hukum.

"Iya (dicegah keluar negeri)," katanya.

Untuk diketahui, polisi telah menetapkan 17 orang tersangka terkait kasus pabrik uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Tersangka masih bisa bertambah sebab polisi masih memburu sejumlah nama yang masuk daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus ini.

"Tersangka kita tangkap ada 17 orang. Ini masih bisa bertambah," kata Kapolda Sulsel Irjen Yudhiawan saat konferensi di Mapolres Gowa, Kamis (19/12).

Ke-17 tersangka dijerat Pasal 36 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan Pasal 37 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Para tersangka terancam pidana paling lama 10 tahun hingga seumur hidup.

Dalam kasus ini polisi menyita 98 barang bukti dari dua tempat kejadian perkara (TKP). Selain mesin pencetak uang palsu, ada juga surat berharga negara (SBN) dan sertifikat deposit Bank Indonesia yang turut diamankan.

"Dari beberapa alat bukti yang lain, ini tinta, ada mesin, ada spare part, kaca pembesar, jumlah total 98 ini," tuturnya.

"Ada satu lembar kertas foto kopi certificate of deposit BI nilainya Rp 45 triliun, juga ada kertas surat berharga negara (SBN) senilai Rp 700 triliun," tambah Yudhiawan.

Selain itu, ada 2 unit mobil turut diamankan sebagai barang bukti dalam kasus ini. Salah satu mobil tersebut diketahui merupakan kendaraan dinas yang sebelumnya digunakan kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Andi Ibrahim.

"Iya, betul. Salah satu mobil dinas," jelas Rheonald.

Rheonald mengungkapkan, mobil itu diserahkan langsung Rektor UIN Alauddin Makassar Hamdan Juhannis kepada pihak kepolisian. Kata dia, hal itu sebagai bagian dari proses hukum yang berjalan.

"Diserahkan. Ya (sama Rektor UIN Makassar)," tuturnya.

(hsr/hsr)

Istri eks Presiden Suriah Bashar Al Assad, Asma Al Assad, kini menjadi perbincangan publik usai dirinya dikabarkan menggugat cerai sang suami yang baru digulingkan milisi negaranya setelah 24 tahun lebih berkuasa.

Asma dilaporkan menggugat cerai Assad karena tidak betah tinggal di Rusia, Ia berniat meninggalkan Assad dan pindah ke Inggris untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Asma sendiri saat ini berada di Rusia setelah Assad melarikan diri ke negara tersebut usai digulingkan dari jabatannya.

Beberapa tahun lalu, Asma Al Assad juga ramai diperbincangkan karena dirinya diduga melakukan pelanggaran HAM berupa kejahatan perang.

Dilansir The Guardian, Asma diduga telah melakukan kejahatan perang selama perang saudara di Suriah.

Ia diduga jadi salah satu orang yang memberikan dukungan dana kepada militer Suriah untuk memberangus warga Suriah yang antipemerintah.

Pada 2021, kepolisian Inggris juga telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tersebut.

"Bukti yang dikumpulkan, menurut pandangan kami, secara hukum, jauh melampaui apa yang dapat dianggap sebagai komentar wajar atau propaganda belaka,'' bunyi pernyataan kepolisian Inggris pada 2021.

"Ini merupakan hasutan, dorongan, serta dukungan terhadap kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan," lanjut mereka.

Saat itu, pemerintah Inggris juga mengancam bakal mencabut status kewarganegaraan Inggris yang dimiliki oleh Asma.

Asma sendiri punya dua kewarganegaraan, yakni kewarganegaraan Suriah dan Inggris. Kewarganegaraan Inggris didapatkan karena Asma lahir di negara tersebut pada 1975.

Pada Senin (23/12) lalu, organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Inggris (SNHR) telah mengeluarkan 16.200 anggota rezim Assad yang diduga telah melakukan kejahatan perang. Asma diduga masuk dalam daftar tersebut.

"Rezim Assad yang digulingkan melakukan pelanggaran serius yang berdampak pada jutaan warga Suriah," bunyi pernyataan SNHR dilansir kantor berita Anadolu Agency.

Meski begitu, dugaan kejahatan perang yang dituduhkan kepada Asma selama perang saudara Suriah hingga kini belum terbukti.

“Layanan paspor percepatan di kantor imigrasi tetap dibuka pada hari Natal, tanggal 25 Desember 2024 dan saat cuti bersama keesokan harinya, tanggal 26, khusus untuk pemohon keadaan mendesak,”

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam mengatakan, layanan paspor percepatan tetap dibuka pada saat Natal 2024, Rabu (25/12) dan Kamis (26/12), khusus untuk pemohon dengan keadaan mendesak.

“Layanan paspor percepatan di kantor imigrasi tetap dibuka pada hari Natal, tanggal 25 Desember 2024 dan saat cuti bersama keesokan harinya, tanggal 26, khusus untuk pemohon keadaan mendesak,” kata Godam melalui keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, kriteria keadaan mendesak tersebut, yakni pemohon paspor sedang sakit dan harus berobat di luar negeri atau pemohon memiliki keluarga inti yang meninggal dunia atau sakit di luar negeri. Layanan tersebut juga dibuka pada Rabu (1/1/2025).

Masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak saat libur Natal dan tahun baru dapat datang langsung (walk-in) ke kantor imigrasi terdekat maupun Unit Pelayanan Percepatan Paspor (UP3) Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

“Paspor yang diajukan akan jadi di hari yang sama. Adapun permohonan paspor reguler yang diajukan melalui aplikasi M-Paspor akan dilayani pada hari kerja,” ucap Godam.

Bagi masyarakat yang berencana mengurus paspor di akhir pekan, Sabtu (28/12) dan Minggu (29/12), dapat mengunjungi immigration lounge yang terdapat di sejumlah mal, seperti Pondok Indah Mal 3, Senayan City, Mal Taman Anggrek, Grand Metropolitan Mal Bekasi, dan Icon Mal Gresik Jawa Timur.

Sementara itu, layanan visa akan ditutup pada Rabu (25/12) dan Kamis (26/12). Meskipun demikian, Godam memastikan, layanan visa on arrival (VoA) di bandara dan melalui laman evisa.imigrasi.go.id untuk e-VoA masih dapat diajukan pada tanggal tersebut.

“Layanan visa reguler akan dibuka kembali pada 27 Desember 2024,” imbuh Godam.

Lebih lanjut, Godam mengatakan bahwa Ditjen Imigrasi dan satuan kerja imigrasi terkait telah mempersiapkan personel, sarana, dan prasarana untuk menyambut Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Selain mempersiapkan layanan publik, imbuh dia, Ditjen Imigrasi juga mengerahkan personel untuk pengamanan wilayah dan pengawasan orang asing, terutama di wilayah-wilayah dengan konsentrasi orang asing yang tinggi.

“Di Bali dan Lombok terutama, kawasan wisata yang pasti semakin ramai selama libur Nataru karena menjadi destinasi orang asing untuk merayakan pergantian tahun. Kendaraan khusus patroli yang baru sudah kami alokasikan agar petugas dapat mengawasi dengan lebih optimal,” katanya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

ANTARA - Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Kalimantan Barat memastikan sebanyak 836 warga binaan di Kalbar, menerima remisi khusus Natal 2024, Selasa (24/12). Berdasarkan sistem evaluasi dan pembinaan narapidana, 831 WBP mendapatkan potongan masa tahanan dari 15 hari hingga 6 bulan, sementara 5 orang lainnya dinyatakan bebas murni. (Indra Budi Santoso/Dudy Yanuwardhana/Farah Khadija)