Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan bahwa selain pengampunan dari Presiden, pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa juga diberikan melalui denda damai.

Dia menjelaskan kewenangan denda damai dimiliki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) lantaran Undang-Undang (UU) tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut.

“Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepada koruptor karena UU Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu,” kata Supratman dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Denda damai merupakan penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh jaksa agung. Denda damai dapat digunakan untuk menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara.

Supratman mengatakan implementasi denda damai masih menunggu peraturan turunan dari UU tentang Kejaksaan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat bahwa peraturan turunannya dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung.

“Peraturan turunannya yang belum. Kami sepakat antara pemerintah dan DPR, itu cukup peraturan Jaksa Agung,” lanjutnya.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa sekalipun peraturan perundang-undangan memungkinkan pengampunan kepada koruptor, namun Presiden Prabowo Subianto bersikap sangat selektif dan berupaya memberikan hukuman yang maksimal kepada para penyebab kerugian negara tersebut.

Dalam menangani kasus korupsi, Pemerintah menaruh perhatian kepada aspek pemulihan aset. Menurutnya, penanganan koruptor tidak hanya sekadar pemberian hukuman, tetapi juga mengupayakan agar pemulihan aset bisa berjalan.

“Yang paling penting bagi pemerintah dan rakyat Indonesia, adalah bagaimana asset recovery (pemulihan aset) itu bisa berjalan," tutur mantan Ketua Badan Legislasi DPR tersebut.

Apabila pemulihan asetnya bisa baik, kata dia, pengembalian kerugian negara pun bisa maksimal, dibandingkan dari sekadar menghukum.

Dirinya kembali menegaskan bahwa pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana merupakan hak konstitusional presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, sambung Supratman, hal itu tidak berarti Presiden akan membiarkan pelaku tindak pidana korupsi bisa terbebas. Pemerintah tengah menunggu arahan Presiden Prabowo untuk implementasinya.

“Kita akan tunggu arahan Bapak Presiden nanti selanjutnya. Kami belum mendapat arahan nih, nanti implementasinya seperti apa,” ucap dia menambahkan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkum: Pengampunan tindak pidana juga bisa lewat denda damai

Makassar -

Ucapan Natal dari seorang muslim menjadi topik yang kerap diperbincangkan setiap tahunnya. Lantas, bagaimana sebenarnya hukum mengucapkan Natal bagi seorang muslim?

Natal adalah hari raya umat kristiani yang dirayakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Seperti halnya perayaan agama lainnya, masyarakat Indonesia biasanya akan saling memberi ucapan selamat pada hari raya tersebut.

Hal itu menjadi salah satu bentuk hubungan sosial antar umat beragama. Namun, bagi umat muslim khususnya, hal tersebut masih menjadi topik yang diperdebatkan terkait boleh tidaknya hal tersebut dilakukan.

Nah untuk mengetahui hukum mengucapkan Natal bagi umat muslim, berikut penjelasannya menurut ulama. Yuk, disimak!

Hukum Mengucapkan Natal bagi Muslim

Terdapat dua pendapat terkait hukum mengucapkan Natal bagi muslim. Ada yang mengharamkan dan ada juga membolehkan tindakan tersebut.

Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan terkait hukum mengucapkan Natal bagi muslim yang dikutip dari jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh Al-Utsaimin.

Pandangan yang Mengharamkan Ucapan Natal dari Muslim

Mayoritas ulama mengharamkan untuk mengucapkan selamat pada perayaan agama lain, salah satunya adalah Syaikh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin. Alasannya karena adanya faktor pengakuan dan keridhoan terhadap simbol-simbol kekufuran. Padahal Allah SWT sendiri tidak meridhoinya.

Hal ini disebutkan dalam Firman-Nya:

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ

Artinya: Jika kamu kafir (ketahuilah) maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan Dia tidak meridhai kekafiran hamba-hamba-Nya. Jika kamu bersyukur Dia meridai kesyukuranmu itu".

Berdasarkan ayat tersebut, Syaikh Utsaimin mengharamkan mengucapkan selamat kepada kaum kafir, baik dengan ikut serta dalam perayaan mereka ataupun tidak. Selain itu Syaikh Utsaimin juga mengharamkan kaum Muslimin untuk menyerupai (tasyabbuh) kaum kuffar dengan mengadakan pesta-pesta dalam perayaan tersebut atau saling bertukar hadiah, membagi-bagikan permen, makanan, meliburkan kerja dan sebagiannya.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi bahwa:

"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka".

Lebih lanjut, Syaikh Utsaimin berpendapat dengan mengutip pendapat Ibnu Taimiyah, menjelaskan bahwa menyerupai orang kafir dalam merayakan hari raya mereka dapat menimbulkan kesenangan di hati mereka, padahal mereka sebenarnya berada dalam kebatilan. Oleh karena itu, siapa pun yang melakukan hal-hal tersebut, dengan alasan atau sebab apa pun, dianggap berdosa.

Tindakan tersebut dianggap sebagai penghinaan terhadap agama Allah dan dapat memperkuat semangat serta kebanggaan kaum kafir terhadap agama mereka.

Pandangan yang Membolehkan Ucapan Natal dari Muslim

Sementara itu, menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi, mengucapkan selamat Natal diperbolehkan karena dianggap sebagai perbuatan yang baik. Pendapat ini didasarkan pada sejumlah hadis dan riwayat, salah satunya merujuk pada ayat dalam surah al-Mumtahanah yang menjelaskan tentang ketentuan hubungan antara orang-orang Islam dan umat lain.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim".

Berdasarkan ayat tersebut, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk berbuat baik kepada golongan non-muslim yang tidak memusuhi atau menyakiti umat Islam, tidak mengusir atau berusaha membunuh. Melainkan Allah hanya melarang menjalin persahabatan dengan orang-orang yang memerangi umat Islam karena agama atau melakukan tindakan dzalim.

Selain itu, pandangan Yusuf al-Qardhawi juga didasarkan pada sebuah hadits muttafaq alaihi dari Aisyah. Pada hadits tersebut, disebutkan bahwa suatu ketika ada beberapa orang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW seraya mengucapkan 'As-saamu'alaika (kebinasaan atas engkau), mendengarkan perkataan itu lantas 'Aisyah berkata: "Bahkan bagimu kebinasaan dan laknat!". Kemudian Rasulullah menenangkan 'Aisyah seraya bersabda:

مهلا يا عائشة ان الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله اولم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم

Artinya: Tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai keramahan dalam setiap perintah-Nya". Aisyah berkat, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan?" Rasulullah berkata, "Aku mendengarnya dan aku berkata 'Wa'alaikum' (yaitu, maut atau celaka akan datang kepada kalian sebagaimana akan datang kepadaku)"

Maka dari itu, Yusuf al-Qaradhawi tidak melarang bagi umat muslim baik atas nama pribadi maupun lembaga mengucapkan selamat hari raya kepada non muslim baik dengan kata-kata maupun kartu selamat. Selama apa yang dibagikan tidak mengandung syiar-syiar ibarat agama mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam serta tidak mengandung unsur pengakuan terhadap agama mereka, melainkan hanya ucapan tahni'ah biasa yang dikenal khalayak umum.

Al-Qaradhawi juga menegaskan bahwa tidak ada larangan menerima hadiah-hadiah dari umat non-muslim beliau beralasan karena Nabi sendiri pernah menerima hadiah-hadiah dari non-muslim, seperti hadiah dari pendeta Mesir, akan tetapi dengan syarat bahwa hadiah itu bukanlah sesuatu yang diharamkan oleh agama.

Itulah penjelasan terkait hukum mengucapkan Natal bagi muslim. Semoga bermanfaat!

(edr/urw)

CIREBON, KOMPAS.com - Andreas Alexander Ginting (32), seorang warga binaan Lapas Kesambi Kota Cirebon, Jawa Barat, mengungkapkan rasa bahagianya setelah menerima remisi dalam rangka peringatan Natal 2024.

Andreas merupakan satu dari 19 warga binaan yang mendapatkan remisi pada momen spesial ini.

"Senang, bisa lebih cepat pulang ke rumah, dapat potongan tahanan," kata Andreas saat ditemui Kompas.com usai menerima remisi pada Kamis (25/12/2024) pagi.

Pria asal Medan yang kini tinggal di Bekasi ini telah menjalani masa tahanan selama tiga tahun sejak terlibat dalam kasus perampokan dan divonis enam tahun penjara.

Selama di Lapas, Andreas merayakan Natal untuk ketiga kalinya dan mengaku sudah lama tidak berkumpul dengan keluarganya.

Jarak yang jauh membuat keluarga kesulitan untuk menjenguknya. Namun, ia berencana untuk menghubungi keluarga melalui Wartel Lapas untuk mengucapkan selamat Natal.

"Ga ada jenguk, iya, nanti ngantre di telpon. Nanti setelah ini, mau ngucapin Natal, semoga keluarga sehat-sehat saja di rumah," tambahnya.

Prosesi pemberian remisi berlangsung khidmat dan penuh suka cita.

Ruang gereja dihias dengan beragam ornamen Natal, termasuk lampu kelap-kelip, bingkai foto berisi kalimat keagamaan, dan pohon Natal yang terpasang di sudut-sudut gereja.

Rommy Waskita Pambudi, Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas 1 Kesambi Cirebon menjelaskan, pihaknya telah mengajukan permohonan remisi kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Dari total 25 warga binaan yang diusulkan, 19 di antaranya beragama Nasrani dan mendapatkan remisi.

Sebanyak enam warga binaan tidak menerima remisi, terdiri dari tiga warga binaan yang dijatuhi vonis seumur hidup, satu warga binaan dengan vonis mati, dan dua lainnya yang tidak berkelakuan baik.

Besaran remisi yang diberikan berkisar antara satu hingga dua bulan, dengan pelanggaran pidana yang beragam, mulai dari kriminal murni hingga kasus narkotika.

"Yang pasti syarat mendapatkan remisi ini, harus menjalani masa tahanan pidana penjara selama enam bulan, dan harus berkelakuan baik, tidak ada catatan pelanggaran dalam lapas," jelas Rommy.

Pemberian remisi ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para warga binaan agar terus memperbaiki diri.

Diharapkan perilaku baik yang ditunjukkan selama menjalani masa tahanan dapat membekas dan berlanjut setelah mereka bebas.

Selain menerima remisi, warga binaan juga akan melaksanakan ibadah Natal di dalam Gereja Shalom.

SEMARANG - Aipda Robig Zaenudin (38), anggota Satnarkoba Polrestabes Semarang yang menjadi tersangka pembunuhan Gamma Rizkynata Oktafandy (17), pelajar SMKN 4 Semarang masih dalam penahanan di Polda Jateng.

Namun, Robig tak dicampur penahanannya dengan tahanan lain.

?Ya tempat khusus dong (bukan lokasi tahanan umum), iya kan. Karena tahanan Polri, tahanan anggota tidak bisa disatukan dengan tahanan umum lainnya,? kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto, Rabu (25/12/2024).

Aipda Robig, sebut Artanto, statusnya saat ini penahanan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jateng, selaku pihak yang menangani kasus pidananya.



Perihal permohonan banding dari Aipda Robig terkait putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari sidang di tingkat pertama Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Artanto belum bisa memberi informasi lebih lanjut.

?Saya belum bisa menyampaikan (putusan bandingnya), karena saya belum dapat informasi lebih lanjut,? sambungnya.

Dia menyebut kondisi Aipda Robig dalam keadaan sehat.

?Kondisinya sehat, karena semua tahanan itu kan dicek kesehatan, fisik dan sebagainya,? tandasnya.

Aipda Robig adalah pelaku penembakan kepada sejumlah pelajar, terjadi di wilayah Semarang Barat, Minggu (24/11/2024).

Saat itu, dini hari, ada 3 pelajar yang sedang berkendara sepeda motor, tanpa sebab jelas ditembak. Aipda Robig mengumbar 4 kali tembakan langsung mengarah ke tubuh para korban. Satu tewas, 2 lainnya luka-luka.

Selain ditetapkan sebagai tersangka, Aipda Robig juga diproses internal. Sidang Komite Kode Etik Polri (KKEP) Polda Jateng pada Senin (9/12/2024).

Salah satu fakta dari sidang KKEP itu, Aipda Robig terbukti menembak anak-anak yang sedang berkendara sepeda motor. Secara internal, Robig dijatuhi putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, namun dia mengajukan banding.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan bahwa selain pengampunan dari Presiden, pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa juga diberikan melalui denda damai.

Dia menjelaskan kewenangan denda damai dimiliki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) lantaran Undang-Undang (UU) tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut.

“Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepada koruptor karena UU Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu,” kata Supratman dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Denda damai merupakan penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh jaksa agung. Denda damai dapat digunakan untuk menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara.

Supratman mengatakan implementasi denda damai masih menunggu peraturan turunan dari UU tentang Kejaksaan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat bahwa peraturan turunannya dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung.

“Peraturan turunannya yang belum. Kami sepakat antara pemerintah dan DPR, itu cukup peraturan Jaksa Agung,” lanjutnya.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa sekalipun peraturan perundang-undangan memungkinkan pengampunan kepada koruptor, namun Presiden Prabowo Subianto bersikap sangat selektif dan berupaya memberikan hukuman yang maksimal kepada para penyebab kerugian negara tersebut.

Dalam menangani kasus korupsi, Pemerintah menaruh perhatian kepada aspek pemulihan aset. Menurutnya, penanganan koruptor tidak hanya sekadar pemberian hukuman, tetapi juga mengupayakan agar pemulihan aset bisa berjalan.

“Yang paling penting bagi pemerintah dan rakyat Indonesia, adalah bagaimana asset recovery (pemulihan aset) itu bisa berjalan," tutur mantan Ketua Badan Legislasi DPR tersebut.

Apabila pemulihan asetnya bisa baik, kata dia, pengembalian kerugian negara pun bisa maksimal, dibandingkan dari sekadar menghukum.

Dirinya kembali menegaskan bahwa pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana merupakan hak konstitusional presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, sambung Supratman, hal itu tidak berarti Presiden akan membiarkan pelaku tindak pidana korupsi bisa terbebas. Pemerintah tengah menunggu arahan Presiden Prabowo untuk implementasinya.

“Kita akan tunggu arahan Bapak Presiden nanti selanjutnya. Kami belum mendapat arahan nih, nanti implementasinya seperti apa,” ucap dia menambahkan.

Kita akan tunggu arahan Bapak Presiden nanti selanjutnya. Kami belum mendapat arahan nih, nanti implementasinya seperti apa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan bahwa selain pengampunan dari Presiden, pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa juga diberikan melalui denda damai.

Dia menjelaskan kewenangan denda damai dimiliki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) lantaran Undang-Undang (UU) tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut.

“Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepada koruptor karena UU Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu,” kata Supratman dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Denda damai merupakan penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh jaksa agung. Denda damai dapat digunakan untuk menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara.

Supratman mengatakan implementasi denda damai masih menunggu peraturan turunan dari UU tentang Kejaksaan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat bahwa peraturan turunannya dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung.

“Peraturan turunannya yang belum. Kami sepakat antara pemerintah dan DPR, itu cukup peraturan Jaksa Agung,” lanjutnya.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa sekalipun peraturan perundang-undangan memungkinkan pengampunan kepada koruptor, namun Presiden Prabowo Subianto bersikap sangat selektif dan berupaya memberikan hukuman yang maksimal kepada para penyebab kerugian negara tersebut.

Dalam menangani kasus korupsi, Pemerintah menaruh perhatian kepada aspek pemulihan aset. Menurutnya, penanganan koruptor tidak hanya sekadar pemberian hukuman, tetapi juga mengupayakan agar pemulihan aset bisa berjalan.

“Yang paling penting bagi pemerintah dan rakyat Indonesia, adalah bagaimana asset recovery (pemulihan aset) itu bisa berjalan," tutur mantan Ketua Badan Legislasi DPR tersebut.

Apabila pemulihan asetnya bisa baik, kata dia, pengembalian kerugian negara pun bisa maksimal, dibandingkan dari sekadar menghukum.

Dirinya kembali menegaskan bahwa pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana merupakan hak konstitusional presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, sambung Supratman, hal itu tidak berarti Presiden akan membiarkan pelaku tindak pidana korupsi bisa terbebas. Pemerintah tengah menunggu arahan Presiden Prabowo untuk implementasinya.

“Kita akan tunggu arahan Bapak Presiden nanti selanjutnya. Kami belum mendapat arahan nih, nanti implementasinya seperti apa,” ucap dia menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Sistem pemasyarakatan melihat pemidanaan bukan sebagai balas dendam semata, tetapi harus mengedepankan pada aspek pembinaan sehingga mampu mengantarkan warga binaan untuk bertaubat dan sadar atas kesalahan yang dilakukan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencatat bahwa pemberian remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) kepada total 15.976 warga binaan pada momentum Natal 2024 bisa menghemat anggaran negara hingga Rp8,19 miliar.

“Pemberian RK dan PMP Natal tahun ini bisa menghemat anggaran negara hingga Rp8.191.365.000 yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan makan narapidana dan anak binaan,” demikian Menteri Imipas Agus Andiranto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Agus menjelaskan, Sistem Database Pemasyarakatan per 16 Desember 2024 mencatat total tahanan, narapidana, dan anak binaan di seluruh Indonesia berjumlah 274.166 orang. Dari jumlah tersebut, 19.968 orang di antaranya beragama Nasrani.

Pada momentum Natal tahun ini, Kemenimipas memberikan remisi khusus kepada 15.807 narapidana, dengan rincian 15.691 narapidana menerima pengurangan sebagian masa pidana (RK I) dan 116 narapidana lainnya langsung bebas (RK II).

Selain itu, Kemenimipas juga memberikan pengurangan masa pidana kepada 169 anak binaan. Adapun rinciannya, yakni 166 anak binaan mendapatkan pengurangan sebagian (PMP I) dan tiga lainnya langsung bebas (PMP II).

Agus menjelaskan, pemberian remisi dan pengurangan masa pidana merupakan penghargaan bagi narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perilaku baik, menaati aturan, aktif mengikuti program pembinaan, serta menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Hal itu didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

“Sistem pemasyarakatan melihat pemidanaan bukan sebagai balas dendam semata, tetapi harus mengedepankan pada aspek pembinaan sehingga mampu mengantarkan warga binaan untuk bertaubat dan sadar atas kesalahan yang dilakukan,” kata Agus.

Menteri Imipas meyakini bahwa apresiasi tersebut bertujuan untuk menstimulasi warga binaan agar lebih cepat berintegrasi kembali dengan masyarakat. Di sisi lain, dia mendorong narapidana dan anak binaan untuk senantiasa produktif dan memperbaiki diri.

Di sisi lain, Agus mengapresiasi petugas pemasyarakatan di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pemerintah, dan pihak terkait lainnya atas kontribusi yang diberikan dalam mendukung pembinaan warga binaan.

“Saya berharap, pembinaan yang telah saudara-saudara sekalian terima dapat membangun kapasitas saudara menjadi sumber daya manusia yang potensial sehingga kembalinya saudara ke tengah masyarakat dapat memberikan nilai manfaat,” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memberikan remisi khusus (RK) dalam rangka Natal 2024 yang diterima 15.807 narapidana di seluruh Indonesia.

Menteri Imipas Agus Andrianto melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu, menjelaskan, sebanyak 15.691 narapidana diantaranya menerima pengurangan sebagian masa pidana (RK I) dan 116 narapidana lainnya langsung bebas (RK II).

Selain itu, Kemenimipas juga memberikan pengurangan masa pidana (PMP) kepada 169 anak binaan. Adapun rinciannya, yakni 166 anak binaan mendapatkan pengurangan sebagian (PMP I) dan tiga lainnya langsung bebas (PMP II).

Dengan demikian, total narapidana maupun anak binaan yang mendapatkan remisi khusus maupun pengurangan masa pidana dalam momentum Natal tahun ini berjumlah 15.976 orang.

Agus menjelaskan, pemberian remisi dan pengurangan masa pidana merupakan penghargaan bagi narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perilaku baik, menaati aturan, aktif mengikuti program pembinaan, serta menunjukkan penurunan tingkat risiko.

“Sistem pemasyarakatan melihat pemidanaan bukan sebagai balas dendam semata, tetapi harus mengedepankan pada aspek pembinaan sehingga mampu mengantarkan warga binaan untuk bertaubat dan sadar atas kesalahan yang dilakukan,” kata Agus.

Sumatera Utara tercatat sebagai provinsi dengan penerima remisi khusus Natal 2024 terbanyak, yaitu sebanyak 3.196 narapidana, disusul Nusa Tenggara Timur dengan 1.894 Narapidana dan Papua dengan 1.447 Narapidana.

Sementara itu, anak binaan penerima pengurangan masa pidana terbanyak berasal dari Sumatera Utara dan Papua Barat yang masing-masing tercatat sebanyak 23 orang. Anak binaan asal Papua juga terbilang banyak, yakni 20 orang.

Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Menteri Imipas mengucapkan selamat kepada narapidana dan anak binaan yang merayakan Natal dan mendapatkan remisi. Dia mendorong pada narapidana dan anak binaan untuk senantiasa produktif dan memperbaiki diri.

Agus juga mengapresiasi petugas pemasyarakatan di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pemerintah, dan pihak terkait lainnya atas kontribusi yang diberikan dalam mendukung pembinaan warga binaan.

“Saya berharap, pembinaan yang telah saudara-saudara sekalian terima dapat membangun kapasitas saudara menjadi sumber daya manusia yang potensial sehingga kembalinya saudara ke tengah masyarakat dapat memberikan nilai manfaat,” pesan Menteri Imipas.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Sumbawa -

Sebanyak enam warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat remisi khusus Natal 2024. Pemberian remisi bertepatan dengan perayaan Natal 2024 yang jatuh pada Rabu, (25/12/2024).

"Jumlah napi Nasrani yang mendapat remisi khusus Natal 2024 ada 6 orang," ucap Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Lapas Kelas II A Sumbawa, Muhammad Setiadin kepada detikBali, Rabu.

Setiadin mengungkapkan besaran remisi yang didapat berbeda-beda. Satu orang WBP mendapat remisi 15 hari. Kemudian tiga orang WBP satu bulan. Serta dua lainnya sebanyak 1,5 bulan.

"Tidak ada yang bebas langsung. Karena masa pidananya masih panjang," ungkap Setiadin.

Setiadin menerangkan enam WBP Nasrani yang mendapat remisi khusus keagamaan itu terkait berbagai kasus tindak pidana. Dua WBP terkait kasus pembunuhan, satu WBP terkait kasus penganiayaan, satu WBP dalam perkara kasus perampokan.

"Lalu satu WBP dalam kasus Laka Lantas dan satu WBP terkait kasus narkotika," imbuh Setiadin.

Setiadin menambahkan seluruh narapidana di Lapas Sumbawa tetap diberikan program keterampilan dan peningkatan keahilian selama diterungku. Misalkan, cara berternak, bertani, mebel, hingga mengelas.

"Kami harapkan dengan keterampilan yang diberikan ini bisa dimanfaatkan warga binaan setelah bebas nanti dan diharapkan tidak lagi terlibat persoalan hukum," ujar Setiadin

(gsp/iws)

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto menegaskan tidak ada lagi pungutan liar dan penyelundupan narkoba di lembaga permasyarakatan sebagai wujud reformasi birokrasi.

"Kami ingin mengubah image lapas dengan mereformasi birokrasi di dalamnya sehingga tidak ada lagi kasus pungli di lapas apalagi penyelundupan narkoba," kata Agus saat kunjungan kerja di Lapas Kelas II B Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Agus mengatakan harus ada komitmen dari para petugas lapas serta pengawasan yang ketat.

Ia menegaskan jika ke depan ditemukan ada petugas lapas yang kedapatan melakukan pungli, baik kepada warga binaan maupun keluarga narapidana yang berkunjung, maka sanksinya akan dicopot dari jabatannya, bahkan dipecat secara tidak hormat.

Langkah yang dilakukan lembaganya ini untuk memperbaiki citra lapas karena lapas merupakan tempat para pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri atau bertaubat.

Namun, dengan adanya kasus pungli, hal itu akan menambah buruk citra lapas sehingga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berkomitmen membersihkan lapas dari oknum-oknum seperti itu.

Selain pungli, tambah Agus, hal yang menjadi sorotan utama adalah kasus penyelundupan narkoba ke dalam lapas serta peredaran narkoba yang dilkendalikan dari dalam lapas. Untuk itu, perlu adanya perbaikan sistem guna mencegah penyelundupan narkoba.

---

"Kami tegaskan lagi, jika masih ada oknum yang terlibat, pasti akan saya copot. Jika kesalahannya berat atau tidak bisa ditoleransi maka kami tidak segan melakukan pemecatan secara tidak hormat," tambahnya.

Agus mengatakan untuk langkah awal mencegah terjadinya penyelundupan narkoba dan pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas, Kementerian Imipas sudah memindahkan 313 orang narapidana yang divonis hukuman mati dan seumur hidup ke Lapas Nusakambangan karena diduga masih mengendalikan peredaran narkoba di dalam lapas.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Imipas: Tak ada lagi pungli dan penyelundupan narkoba di lapas

Jakarta -

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Budiyono, mengapresiasi langkah KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka di kasus dugaan suap yang juga menyeret buron Harun Masiku. Budiyono mengatakan tindakan KPK tersebut merupakan langkah progresif.

"Pendapat saya sehubungan dengan penetapan tersangka oleh KPK terhadap HK dalam kasus suap eks komisioner KPU terkait upaya PAW Harun Masiku, merupakan langkah yg progresif dan patut diapresiasi," kata Budiyono kepada wartawan, Rabu (25/12/2024).

Budiyono mengatakan kasus tersebut sudah diusut sejak 2020 namun penetapan tersangka Hasto baru di penghujung 2024. Dia menilai pimpinan KPK sebelumnya terkesan ragu di kasus tersebut.

"Pimpinan KPK sebelumnya terkesan gamang/ragu untuk menetapkan HK sebagai tersangka karena kondisi internal pimpinan KPK sendiri maupun pengaruh eksternal pimpinan KPK lama," kata Budiyono.

Dalam pandangan dia, langkah pimpinan KPK sekarang sudah tepat dengan menetapkan Hasto sebagai tersangka. Budiyono menyebut KPK menegakan hukum tanpa pandang bulu.

"Dari aspek penegakan hukum pidana yang 'genuine' langkah KPK ini sangat tepat dalam rangka menunjukkan penegakkan hukum yang demokratis, tidak pandang bulu, terjaganya asas 'equality before the law' (kesetaraan di depan hukum, semua individu memiliki hak yang sama dan diperlakukan sama di depan hukum, tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status sosial atau latar belakang lainnya)," ujar Budiyono.

"Sehingga langkah progresif KPK saat ini wajib kita apresiasi dan dukung sepenuhnya, karena dalam penegakkan hukum yang benar dan berkeadilan dalam negara hukum yang demokratis terdapat ruh bahwa kebenaran dan keadilan harus ditegakkan, biarpun langit runtuh 'fiat justitia ruat caelum'," sambung Budiyono.

Hasto Tersangka KPK

KPK sebelumnya resmi mengumumkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Dia dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

Dia awalnya menjelaskan awal mula pengusutan kasus ini sejak 2020. Dia menyebut ada tiga orang yang telah diproses hukum hingga divonis bersalah, yakni Wahyu, Agustiani Tio dan Saeful. Sementara, Harun Masiku masih buron.

Dia kemudian menjelaskan peran Hasto Kristiyanto (HK). Dia mengatakan kasus ini berawal saat Hasto menempatkan Harun di Dapil Sumsel I.

Dia menyebut Hasto berupaya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW. Dia mengatakan Hasto meminta MA memberi fatwa dan mengusahakan agar caleg yang harusnya masuk ke DPR lewat PAW, Riezky Aprilia, mau diganti dengan Harun Masiku.

"Bahkan surat undangan pelantikan Riezky ditahan oleh HK (Hasto Kristiyanto)," ujar Setyo.

Singkat cerita, Hasto melakukan suap ke Wahyu. Dia mengatakan Wahyu merupakan kader partai yang menjadi komisioner KPU.

Dia mengatakan Hasto mengatur Saeful dan DT, yang sudah lebih dulu menjadi tersangka, dalam pemberian suap ke Wahyu. KPK pun menetapkan Hasto sebagai tersangka.

"Tersangka HK (Hasto Kristiyanto)," ucapnya.

(knv/knv)

KPK akan menggelar perayaan Natal bagi para tahanan yang beragama Nasrani, tercatat enam orang

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memfasilitasi ibadah Natal bagi para tahanan komisi antirasuah serta membuka jam besuk bagi keluarga yang ingin menjenguk.

"KPK akan menggelar perayaan Natal bagi para tahanan yang beragama Nasrani, tercatat enam orang," kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Budi menerangkan perayaan ibadah Natal akan dilaksanakan pada Rabu pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, di Rutan Gedung Merah Putih KPK.

Selain itu KPK juga membuka jam besuk bagi keluarga yang hendak menjenguk tahanan di Rutan KPK.

"Untuk layanan kunjungan keluarga akan dilakukan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB," ujarnya.

Pelaksanaan ibadah Natal dan layanan kunjungan bagi tahanan di Rutan Cabang KPK merupakan salah satu bagian pemenuhan hak-hak dasar bagi para tahanan komisi antirasuah.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024